/**Begin Google Analytics**/ /** End Google Analytics**/

Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Program Padat Karya P3TGAI

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. bersama Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA., beserta pejabat dan staf BBWSBS lainnya, melakukan memonitoring pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Klumprit di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, dan Bendungan Lalung Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (16/04/2021). Kegiatan tersebut berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Kegiatan ini dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaannya pembangunan juga perlu dilakukan pendekatan secara teknis dan sosial.

Direktur Bina Operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA), Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA mengatakan kunjungan lapangan ini dalam rangka monitoring kegiatan fisik konstruksi yang sedang berlangsung. Pembangunan fisik harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Program Padat Karya Tunai [PKT] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil. Sehingga diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN],” ujarnya disela – sela kegiatan.

Diharapkan dengan adanya bangunan infrastruktur di bidang SDA yang memadai, serta penanganan yang tepat, masyarakat akan merasa aman. “Banyak masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja [PHK] di tempat kerja akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya P3TGAI banyak masyarakat yang terbantu, karena proyek ini juga melibatkan warga setempat. Warga bisa menambah penghasilan untuk keluarga,” katanya.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. mengatakan untuk penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur jangan sampai terlambat atau tidak sesuai dengan kontrak. “Gunakan waktu seefektif mungkin,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)

Koordinasi Pembangunan Jabung Ring Dyke dengan Kemenko Marves

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri kegiatan Diskusi Penyelesaian Rawa Jabung Ring Dyke yang berada di Provinsi Jawa Timur yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/04/2021). Koordinasi ini juga di hadiri oleh Biro Administrasi Pembanguan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Koordinasi ini, membahas percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke yang berada di Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur dengan luas waduk sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km.

Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.M., M.D.M., memaparkan Jabung Ring Dyke, memberikan manfaat sebagai penyediaan air baku sebesar 30,5 juta m3 yang dapat dimanfaatkan untuk area irigasi.

“Jabung Ring Dyke juga dapat menampung sementara debit banjir besar [Q50 tahunan] untuk mengurangi resiko dampak banjir terhadap pemukiman, jalan dan bangunan infrastruktur,” ujarnya. (BBWSBS/Tamara)

Pemberdayaan Masyarakat Petani Melalui P3TGAI Di Jawa Tengah

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mengadakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 Wilayah Jawa Tengah pada lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) II di Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

P3TGAI merupakan program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau lnduk Perkumpulan. Program ini dicanangkan dalam rangka perwujudan Program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) dan tindak lanjut dari Program Padat Karya sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., mengatakan ada sebanyak 153 desa di Provinsi Jawa Tengah yang menerima manfaat kegiatan P3TGAI yang meliputi Kabupaten Boyolali 26 desa, Kabupaten Karanganyar 22 desa, Kabupaten Klaten 25 desa, Kabupaten Sragen 24 desa, Kabupaten Sukoharjo 25 desa dan Kabupaten Wonogiri 31 desa. “Pada tahun 2021 BBWSBS mendapatkan alokasi sebanyak 550 Desa penerima P3TGAI untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur,” paparnya.

Agus mengatakan pelaksanaan P3TGAI bertujuan untuk merehab irigasi kecil atau desa dan irigasi tersier. Dengan bantuan dana tersebut, semakin banyak sawah petani yang mendapatkan pasokan air irigasi. “Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat petani dalam rehabilitasi, peningkatan atau pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif, terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi,” ujarnya.

Dengan adanya pelaksanaan P3TGAI diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. Selain bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa. Program padat karya Kementerian PUPR juga mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. (BBWSBS/Tamara)

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas P3TGAI T.A. 2021 di Madiun

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Pakta Integritas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun Anggaran (T.A.) 2021 di Madiun, Jawa Timur, Senin (12/04/2021). Kegiatan tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pemerintah pusat telah banyak membangun infrastruktur khususnya dalam rangka pengelolaan sumber daya air (SDA), baik melalui pembangunan bendungan dengan skala alokasi dana yang cukup besar hingga pada alokasi dana yang dapat dikatakan kecil, salah satunya adalah P3TGAI. Tahun ini merupakan tahun kesembilan pelaksanaan P3TGAI di BBWSBS. Total penerima P3TGAI pada T.A. 2021 di BBWSBS yakni 550 lokasi yang terbagi menjadi dua provinsi yaitu Jawa Tengah sebanyak 164 lokasi dan Jawa Timur dengan jumlah 386 lokasi.

Kepala BBWSBS Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., turut menyampaikan bahwa pelaksanaan P3TGAI untuk wilayah Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA III Madiun dimulai April sampai dengan Agustus dengan total 271 yang terbagi menjadi 5 Kabupaten yaitu Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan dengan nilai alokasi dana sebesar Rp195 juta per lokasi untuk masing-masing Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang diwujudkan dengan pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yaitu pembuatan lining saluran irigasi, sehingga diharapkan akan sangat bermanfaat bagi petani dalam rangka meningkatkan produktivitas panen.

“Pelaksanaan P3TGAI Tahun ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa penerima, yang beberapa diantaranya juga merupakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi Covid-19. P3TGAI diharapkan menjadi program yang mampu menarik kebersamaan petani dalam memafaatkan air untuk irigasi melalui saluran yang telah dibangun serta menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara. Saya juga berpesan agar selalu mematuhi protokol kesehatan tahapan kegiatan P3TGAI di masa pandemi ini,” imbuhnya.

Dengan adanya program P3TGAI tersebut tentunya dapat mengembalikan kondisi serta fungsi saluran dan bangunan irigasi seperti semula secara parsial dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungannya. Selain itu, untuk desa yang menerima P3TGAI diharapkan agar melaksanakan pekerjakan sesuai arahan yakni mengerjakan program tersebut secara tepat waktu, tertib administrasi, dan tertib anggaran. (BBWSBS/Ferri)

BBWS Bengawan Solo Menandatangani Enam Kontrak Paket Pekerjakan

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menandatangani Kontrak Paket – paket Pekerjaan di Lingkungan SNVT PJSA dan Satker OP SDA dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kantor BBWSBS, di Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (12/04/2021).

Enam kontrak paket pekerjakan bakal segera dilaksanakan setelah ditandatanganinya kesepakatan pekerjaan oleh BBWSBS dan para penyedia jasa. Penandatanganan kontrak itu disaksikan langsung oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) Bengawan Solo, Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.Si, Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T.,M.T,MDM dan Kepala Satuan Kerja (Satker) OP SDA Bengawan Solo, Surendro Andi Wibowo, ST, MPSDA.

Dalam kesempatan ini, BBWSBS menandatangani enam paket pekerjaan, yakni pertama Penilaian Kinerja dan Penyusunan AKNOP Jaringan Irigasi Air Tanah Wilayah Sungai Bengawan Solo, dengan penyedia jasa PT. Trideconst (KSO) CV. Jati Utama senilai Rp1.072.900.180. Paket Pekerjakan yang kedua Penilaian Kinerja dan Penyusunan AKNOP Sarana/Prasarana Pompa Banjir Wilayah Sungai Bengawan Solo, dengan penyedia jasa CV. Jati Utama senilai Rp870.529.000. Paket Pekerjakan ketiga Penyusunan Manual OP Sarana/Prasarana Bendung Wilayah Sungai Bengawan Solo, dengan penyedia jasa PT. Teknika Ciptakonsultan senilai Rp1.341.857.000 dan terakhir Paket Pekerjakan Penyusunan Manual OP Sarana/Prasarana Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Pusat Wilayah Sungai Bengawan Solo, dengan penyedia jasa PT. Geodinamik Konsultan senilai Rp1.160.527.500, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA I, Ratih Nilam Sari, S.T., MPSDA.

Selanjutnya Paket Perkerjaan Supervisi Remedial Bendungan di Wilayah Solo Hilir dengan penyedia jasa PT. Global Parasidno Jaya KSO PT. Ramadayani Mitramulya senilai Rp1.100.488.500 yang ditandatangani oleh PPK OP SDA IV, Antonius Suryono, SH, MMT. Paket yang keenam Pengendalian Banjir Kali Lamong dengan penyedia jasa Marinda – Sakti, KSO senilai Rp72.000.000.762 yang ditandatangani oleh PPK Sungai & Pantai II, Gadhang Swastyastu, ST, M.Eng.

Dalam kesempatan itu, Kepala BBWS Bengawan Solo, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech. sempat mewanti-wanti kepada para kontraktor untuk menjaga integritas dalam bekerja. “Untuk para penyedia jasa dapat memanfaatkan sisa waktu seefektif mungkin. Saya berharap para penyedia jasa dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak,” ujarnya.

Agus juga mengingatkan para penyedia jasa untuk fokus bekerja sesuai kontrak. Diharapkan semua pekerjaan berjalan lancar tanpa ada gangguan atau hambatan. “Faktor cuaca dan kondisi alam juga harus dipertimbangkan,” katanya. (BBWSBS/Tamara)

Upaya Pengelolaan Greenbelt Bendungan di Wilayah Pacitan

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) melakukan kunjungan kerja wilayah Kota Malang, Kabupaten Pacitan, dan berakhir di Kota Solo pada Kamis-Jumat, (08-10/04/2021). Dalam kesempatan ini Ir Soedhirman, M.M., selaku Staf Ahli Menteri (PUPR) (Sampu) Bidang Sosial, Budaya, dan Peran Masyarakat melangsungkan kunjungan di Bendungan Tukul, Pacitan, Jawa Timur pada Jumat, (09/04/2021). Kegiatan yang turut dihadiri oleh pejabat dan karyawan Balai Besar Wilayah Bengawan Solo (BBWSBS) tersebut sebelumnya sudah mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Pada kegiatan kunjungan kerja di Pacitan, Jawa Timur, keseluruhan rombongan mendatangi Bendungan Tukul. Sebagai informasi, Bendungan Tukul telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti pada 14 Februari 2021. Bendungan Tukul yang dibangun di lahan seluas 44,81 ha, tepatnya di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tak hanya sebagai irigasi dan menjadi sumber air baku sebesar 300 liter/detik. Bendungan Tukul dibangun dengan tipe urugan random dan Zonal Inti Tegak, yang memiliki kapasitas tampungan total sebesar 8,68 juta meter kunik dan dapat menjadi penggerak PLTA Mikrohidro sebesar 2 x 132 KW. Selain itu, bendungan Tukul juga dapat mereduksi banjir hingga 44,86 meter kubik/detik.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (Sampu) Bidang Sosial, Budaya, dan Peran Masyarakat, didampingi Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Bambang, SE., ST., MT dan Kepala Bidang PJPA Bengawan Solo Heriantono Waluyadi, ST., MT beserta pejabat dan staf, meninjau pengelolaan area sabuk hijau (greenbelt) di wilayah Bendungan Tukul Pacitan, Jawa Timur.

Untuk diketahui, Kementrian PUPR akan memanfaatkan area greenbelt bendungan untuk ditanami berbagai jenis pohon yang bernilai ekonomis. Untuk itu, setiap bendungan harus ditata dan memiliki kawasan greenbelt yang memadai melalui penanaman pohon yang disesuaikan dengan struktur tanah dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bendungan Tukul memiliki area greenbelt dengan luasan 8 Ha ini terdiri dari 12 zona dengan total 655 pohon. Zona tersebut ditanami oleh 50 pohon durian musang king, 300 pohon mangga, dan 305 pohon jeruk baby khas Pacitan yang berlokasi di desa Karanggede, Arjosari, Pacitan.

Dalam pernyataannya, Ir. Sudirman, M.M., menyebut jika bendungan memiliki peran yang penting untuk pengendalian banjir, mengairi sawah, air irigasi, dan juga penyediaan air baku kurang lebih 300 liter per detik. Selain berfungsi untuk penataan lingkungan di sekitar infrastuktur, greenbelt juga bermanfaat untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH). Bila ekosistem bendungan yang dibangun indah dan asri tentunya akan meningkatkan meningkatkan estetika serta memunculkan karakteristik tersendiri.

“Yang penting bagi saya bahwa bendungan ini di-manage greenbelt-nya bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Artinya agar masyarakat di sekitarnya merasa memiliki bendungan walaupun fungsi irigasinya masuk ke Kabupaten Pacitan hampir 600 hektar. Kita sudah komitmen tinggal menindaklanjuti hitam di atas putih. Seperti biasa, nanti masyarakat diminta me-manage, nanti buahnya dihitung bersama-sama. Kemudian dibicarakan standarnya berdasarkan jenis tanamannya yang mengandung nilai buah dan ada nilai ekonomisnya. Tetapi, diiprioritaskan jenis pohon yang menjadi trademark-nya di daerah bendungan tersebut,” paparnya. (BBWSBS/Fira)

Bendung Tirtonadi, Ikon Unggulan Bidang SDA di Kota Solo

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) bersama Wali Kota (Walkot) Solo, Gibran Rakabuming Raka, serta rombongan dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi area Bendung Karet Tirtonadi (Bendung Tirtonadi), di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/04/2021). Kegiatan kunjungan kerja (kunker) tersebut tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bendung Tirtonadi terletak di area Kali Anyar yang kini menjadi wajah ruang publik baru di Kota Solo. Bendung Tirtonadi sendiri merupakan salah satu pekerjaan dari Proyek Penanganan Banjir Surakarta, yang bertujuan untuk mengurangi resiko genangan banjir di Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres seluas ± 230 ha, meningkatkan kapasitas tanggul sungai dari debit kala ulang 10 tahun (Q10) sebesar 1.550 m3/dt menjadi 50 tahun (Q50) sebesar 2.171 m3/dt.

Kepala BBWSBS, Dr. Ir. Agus Rudyanto, M.Tech., menjelaskan disela kegiatan, bahwa Bendung Tirtonadi tersebut dibangun menggunakan teknologi gate panel, dengan keunggulan-keunggulan teknologi diantaranya waktu pengoperasian yang relatif singkat, mampu melindungi dari material sungai, hingga tahan terhadap perubahan suhu ekstrim.

“Pada saat musim kemarau, pintu bendung akan ditutup, sehingga bisa menjadi long storage berdaya tampung air sekitar 1 juta M3. Dan pada musim hujan akan dibuka dengan kapasitas pengaliran air 1.048 M3/detik, atau lebih besar dari debit awal 390 M3/detik,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H. Muhamad Arwani Thomafi, juga menyampaikan bahwa kunker kali ini dalam rangka kunjungan masa reses, dengan meninjau kondisi lapangan di beberapa titik di Kota Solo yang sudah berjalan maupun perencanaan beberapa pembangunan infrastruktur, salah satunya Bendung Tirtonadi.

“Kami melihat, selain untuk mempercantik kawasan kali anyar, ada fungsi lain dan pemanfaatan sumber daya air (SDA) yang didapatkan dari Bendung Tirtonadi ini, misalnya potensi pariwisata, pemenuhan air baku, serta pengendalian banjir, semoga kedepannya Bendung Tirtonadi juga dilengkapi dengan regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang sampah, agar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun masyarakat memiliki andil untuk ikut merawat fasilitas umum,” ujarnya.

“Saya melihat kota-kota yang lain sudah mulai untuk mempercantik lokasi untuk menunjang pariwisata, sehingga Kota Solo tidak boleh tertinggal dan harus melampaui kota lainnya. Untuk itu, kami yakin dengan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, proses akselerasi pembangunan dan pemulihan ekonomi di Kota Solo bisa lebih baik lagi,” terang Walkot Solo, Gibran Rakabuming Raka. (BBWSBS/Ferri)

BBWS Bengawan Solo Gelar Diskusi GN-KPA & Pemberdayaan di WS Bengawan Solo

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menyelenggarakan Diskusi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Wilayah Sungai Bengawan Solo di Gedung Jasa Tirta, Sukoharo, Sabtu (10/04/2021). Acara ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Diskusi ini selain diikuti oleh Komunitas Peduli Sungai dan Komunitas Peduli Waduk, juga diikuti oleh akademisi dan mahasiswa yang nantinya akan terjun dan terlibat langsung dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa keberlangsungan lingkungan wilayah sungai harus djaga dan dipelihara bersama.

Sri Wahyu Kusumastuti, ST, M.Si selaku Kepala Bidang O & P SDA Benagwan Solo menyampaikan bahwa kegiatan GN-KPA yang sudah dilaksanakan BBWS Bengawan Solo dalam rangka memperingati Hari Air Dunia Tahun 2021 yaitu bekerja sama dengan Komunitas Peduli Waduk melakukan penanaman pohon di greenbelt bendungan secara bertahap yaitu di Waduk Delingan, Kabupaten Karanganyar 100 pohon; Waduk Pacal, Kabupaten Bojonegoro 100 pohon dan penebaran benih ikan sebanyak 25.000 ekor; Waduk Cengklik, Kabupaten Boyolali 100 pohon dan penebaran benih ikan sebanyak 5000 ekor; serta Waduk Ketro, Kabupaten Sragen 100 pohon dan penebaran benih ikan sebanyak 5000 ekor. “Nah pohon yang sudah kita tanam ini sekitar 600 pohon, nantinya secara bertahap akan kita laksanakan dan tentunya diikuti dengan monitoring dan evaluasinya,” sambungnya.

Ketua Sekretariat GN-KPA Kementerian PUPR Ir. Sumudi Kartono, SP1 menyampaikan arahan Menteri PUPR bahwa semua infrastruktur PUPR itu harus dihijaukan dengan tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis terutama buah-buahan agar nantinya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Jangan hanya membudayakan menanam tanaman saja, tetapi menumbuhkan, sehingga pohon yang sudah ditanam harus dirawat agar tumbuh besar dan mengasilkan buah tersebut.

“Mari kita kelola dan jaga air ini, kita manfaatkan dan selamatkan air ini bersama agar kelestarian sumber daya air dapat terjaga sampai generasi yang akan datang, saya berharap acara seperti ini bisa sering dilakukan dengan komunitas-komunitas, dan tentunya kalangan akademisi agar nantinya bisa disosialisasikan kepada generasi-generasi muda,” tutupnya.

Akhmad Ramdhon S.Sos, MA selaku Akademisi sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) mengaku sangat senang bisa diajak dalam diskusi ini. Dengan acara seperti ini diharapakan terjadinya sinergitas antara instansi pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air.

Untuk diketahui, kegiatan GN-KPA ini sesuai dan selaras dengan misi ke-lima dari Kementerian PUPR yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi guna mendukung sektor-sektor domestik dalam rangka kemandirian ekonomi di seluruh Indonesia(BBWSBS/kharis).

Bendung Gerak Karangnongko Didorong Menjadi PSN

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)di Kantor Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Acara rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Rakor ini dibahas latar belakang pelaksanaan Pengusulan Bendung Gerak Karangnongko sebagai Proyek Strategis Nasional menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, terutama terkait penyediaan air baku dan irigasi, serta pengendalian banjir.

Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu’awanah menyampaikan kami berterima kasih bahwa Bendung Karangnongko bagian dari PSN, kami sudah melakukan komunikasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dan tentunya KPPIP akan melakukan kunjungan kelapangan, melihat data peta terhadap potensi Bendung Gerak Karangnongko.

“Di Kabupaten Bojonegoro ini masuk wilayah hilir sehingga kalau ada air banyak dari atas hilir yang terdampak luapan, sedangkan kalau air kurang kita juga kekurangan. Kami berharap KPPIP mendorong untuk Bendung Gerak Karangnongko ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional,” tambahnya.

H. Adi Rusman, ST, MT selaku Kasubdit Wilayah II Direktorat Bendungan dan Danau, Ditjen Sumber Daya Air menyampaikan bahwa awal mula Bendung Gerak Karangnongko masuk dalam Direktorat Irigasi dan Rawa, tetapi karena volume tampungan dan manfaatnya juga besar memenuhi ktiteria bendungan dan masuk dalam Direktorat Bendungan dan Danau. Saat ini sedang berproses untuk sertifikasi keamanan bendungannya.

“Kami harapakan dengan adanya perencanaan dari awal dan kerjasama serta dukungan Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat memperlancar pembangunan Bendung Gerak Karangnongko,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastrutur SDA Bengawan Solo Ali Rahmat, ST, MT menjelaskan bahwa Bendung Gerak Karangnongko ini merupakan Program Prioritas Nasional yang sebenarnya sudah setingkat PSN dan ini sudah masuk dalam Pola dan RPSDA Bengawan solo. Pada tahun 2009 sudah dilakukan basic desain, tahun 2011 memperoleh ijin AMDAL dan direview kembali tahun 2014, tahun 2015 telah dilakukan uji LARAP dan tahun 2020 dilakukan review terhadap studi tersebut.

“Tubuh bendung ini nantinya berada di kawasan hutan, jadi butuh ijin pinjam pakai, dan kami sudah persiapkan domumen perencanaanya. Semoga diawal tahun 2022 sudah bisa kontruksi dengan rencana penyelesaian pada tahun 2024,” jelasnya.

Nantinya Bendung Gerak Karangnongko akan dibangun di Sungai Bengawan Solo yang juga menjadi perbatasan Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dan Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan tipe concrete gravity, dengan daerah tangkapan seluas 10,03 Km2 serta berdaya tampung efektif sebesar 59,1 juta m3. Bendung Gerak Karangnongko diharapkan mampu memberikan pasokan Daerah Irigasi (DI) Karangnongko kanan (Kabupaten Bojonegoro) seluas 5.203 Ha dan D.I. Karangnongko kiri (Kabupaten Blora) seluas 1.747 Ha(BBWSBS/kharis).

Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur SDA untuk Penanganan Banjir Kabupaten Tuban

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Ruang Rapat R.A. Dandang Watjono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Jumat (09/04/2021). Rakor tersebut dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam pertemuan ini, membahas rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Tuban seperti rencana percepatan pembangunan Jabung Ring Dyke, Avour Kuwu, dan Waduk Jadi. Rakor tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, pejabat dan staf BBWSBS, serta jajaran pejabat kedinasan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Luapan air dari Sungai Bengawan Solo yang terjadi hampir menyebabkan kerugian sosial-ekonomi bagi masyarakat terutaman di bagian hilir. Salah satu solusinya, adalah pembuatan ring dyke (tanggul keliling) di wilayah Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur.

Lokasi proyek Jabung Ring Dyke berada di Kecamatan Widang, Tuban, yakni Desa Mlangi dan Kujung. Dan lokasi yang berbatasan langsung di daerah hilir, yakni Desa Jabung, Kecamatan Laren, Lamongan dengan luas waduk sebesar 1.400 Ha dengan panjang tanggul sekitar 24,4 Km.

Sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., Sekda Tuban, menyampaikan terkait ada 13 kegiatan terkait Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 di Tuban, dan empat diantaranya menjadi kewenangan BBWSBS, namun untuk saat ini akan dilaksanakan pembahasan tiga proyek penanganan banjirnya. “Semoga melalui pertemuan ini dapat diinvetarisasi dan monitoring-evaluasi oleh seluruh stakeholder di Pemkab Tuban, sehingga dapat menjelaskan progres-progres Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk penanganan banjir, kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si., memohon agar proyek Jabung Ring Dyke dan Avour Kuwu segera dapat dipercepat pelaksanaannya, terutama yang menyangkut masalah hukum, karena dua proyek tersebut saling berkaitan dan masyarakat petani yang paling terdampak.

“Selain itu, proyek Waduk Jadi kami harap juga dapat segera terlakasana. Sebab, permasalahan banjir di kawasan sebelah barat Tuban, yang menggenangi area persawahan dan permukiman, menyebabkan kerusakan infrastruktur serta gagal panen pada ratusan hektar lahan pertanian,” harapnya.

Kepala SNVT PJSA Bengawan Solo, R. Panji Satrio, S.T., M.M., M.D.M., memaparkan bahwa penyebab banjir di Avour Kuwu disebabkan oleh adanya sedimentasi (sampah) di pintu banjar Avour Kuwu, sedimentasi pada saluran Gendong di sepanjang Jabung Ring Dyke serta kondisinya yang belum dapat digenangi.

“Dengan adanya Jabung Ring Dyke, nantinya akan memberikan manfaat sebagai penyediaan air baku sebesar 30,5 juta m3 untuk potensi perikanan tangkap. Untuk jumlah area irigasi yang dapat dialiri dengan air waduk pada saat musim kemarau bisa mencakupi sekitar 5.000 Ha dengan debit sebesar 1 lt/dt/Ha melalui 29 pintu air, sehingga diharapkan hasil panen meningkat dengan ketersediaan air sepanjang tahun,” paparnya.

Selain itu, Jabung Ring Dyke juga dapat menampung sementara debit banjir besar (Q50 tahunan) untuk mengurangi resiko dampak banjir terhadap pemukiman, jalan dan bangunan infrastruktur di daerah kabupaten Lamongan, Tuban, dan sekitarnya sebagaimana pernah terjadi banjir pada tahun 2007, 2008, dan 2009.

Terkait manfaat sosial-ekonominya, yakni pemenuhan keperluan air minum dan industri kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Serta, berpotensi pariwisata air yang akan menumbuhkan usaha baru masyarakat sekitar.

BBWSBS akan senantiasa bekerjasama dengan Pemkab Tuban dalam hal pengelolaan sumber daya air (SDA) agar masyarakat di sekitar Tuban dapat merasa aman dan terpenuhi kebutuhan airnya. (BBWSBS/Ferri)