Sunday, 18 August 2019
Sunday, 18 August 2019
Home » BERITA BBWS-PJ » Kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern lingkup Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan

Kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern lingkup Kementerian PUPR di Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PERMEN PU No. 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Inspektorat jenderal Kementerian PUPR menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Pengendalian Intern bersama para Kepala Balai, Kasatker, dan PPK lingkup Kementerian PUPR Provinsi Sulawesi Selatan. Bertempat di Hotel Claro, Makassar. Kamis (8/8).

Inspektur Jenderal Kemen PUPR, Ir. Widiarto, Sp.1 membuka kegiatan ini menyampaikan Dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian PUPR disepakati menggunakan konsep ‘three line of defense’. Unit Pelaksana atau Satuan Kerja sebagai Lini Pertama (first line). Direktorat Pembina atau Unor sebagai Lini Kedua (second line). Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Lini Ketiga (third line).

Setiap pekerjaan mempunyai resiko, pemilik resiko paling depan dan berbahaya ada pada first line atau ujung tombak yakni pada masing2 PPK. First line tersebut di back up oleh pengendali, yakni Kepala Balai. Oleh karena itu, instruksi Direktorat Jenderal masing-masing agar melakukan pengendalian internal melalui manajemen resiko, memetakan resiko suatu pekerjaan, lalu menghitung kemungkinan resiko yang terjadi dan dampaknya. Sehingga dapat meminimalisir resiko pekerjaan tersebut.

“Kita ini dalam pemerintahan yg sama, kita mendapat tugas dari presiden untuk mengerjakan tugas-tugas yang diembankan, dengan semangat itu kita bisa saling bahu membahu.”tambahnya.

Dalam paparan nya, Inspektur II, Ir. S.F Hariyanto, MT, dan Inspektur III, Ir. Liliek Retno Cahyadiningsih, M.A menyampaikan yang telah disampaikan Menteri, 9 (sembilan) strategi Fraud, yang mana diharapkan setiap insan PUPR perlu mengetahui hal tersebut. “Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja tiap Unor di Kementerian PUPR. Dengan adanya UKI serta Risk Management di setiap level tingkatan, itu merupakan salah satu upaya Kementerian PUPR menunjukan kepada publik bagaimana Kementerian PUPR yang diamanahi untuk membangun infrastruktur bekerja secara transparan dan akuntabel, Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.(SISDA)