55 Bangunan Tak Berizin di Sempadan Irigasi Sukses Ditertibkan

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR melalui Tim PPNS (Pengawas Pegawai Negeri Sipil) dan Pengelola BMN (Barang Milik Negara) BBWS Serayu Opak melakukan penertiban terhadap 55 bangunan tak berizin yang berdiri di atas Sempadan Daerah Irigasi (DI) Sudagaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (01/11/2018). Ditemui di lokasi penertiban, Kepala BBWS Serayu Opak, Ir. Tri Bayu Adji, MA menuturkan bahwa untuk rencana kedepan pihaknya akan memanfaatkan lahan tersebut sebagai jalan inspeksi (jalan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi) serta taman dan ruang terbuka hijau. Pembongkaran yang dilakukan menggunakan alat berat (excavator) tersebut juga melibatkan puluhan petugas gabungan sebagai antisipasi keamanan. Sebelum melakukan penertiban pihak Balai telah lakukan sosialisasi dan teguran semenjak setahun terakhir.

“Tentu kami tidak asal bongkar, ada prosedur yang dilalui, melalui surat teguran sebanyak 3 kali. Sosialisasi dilakukan dulu dan warga tanda tangan bukti kesanggupan untuk ditertibkan,” kata Tri Bayu. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi. Bahwa garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. “Pemerintah mengatur garis sempadan sepanjang saluran tidak boleh diisi bangunan kecuali dermaga, pintu air, atau tiang listrik,” tutur Tri Bayu.

Sebelum dilakukan perataan, pemilik bangunan secara bertahap telah mengosongkan dan membongkar sendiri rumah permanen yang mereka bangun. Warga mengerti bahwa rumah yang mereka tinggali sekitar 20 tahun itu berdiri diatas tanah negara. Alhasil sepanjang pembongkaran, tidak ada perlawanan dari masyarakat. “Tujuan penertiban ini adalah untuk pendataan aset dan penegakan aturan. Masyarakat sudah paham kalau selama ini mereka membangun di tanah negara,” terangnya. Salah satu pemilik bangunan Budiyono mengakui jika dirinya dan warga lainnya mendirikan bangunan diatas tanah negara. “Saya tahu konsekuensinya harus dibongkar jika pemerintah menghendaki, meskipun hati rasanya berat,” ungkapnya. Diharapkan dengan adanya penertiban banguna tak berizin ini sebagai wujud penegakan hukum bidang SDA sekaligus menjaga lingkungan dan infrastruktur SDA milik BBWS Serayu Opak.