Keberhasilan Pengawasan & Penertiban Pelanggaran Bidang SDA Adalah Buah Kinerja Bersama

Keberhasilan dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran di Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Provinsi DIY dan Jawa Tengah (bagian selatan) merupakan keberhasilan bersama antara pusat (BBWS Serayu Opak) dan Daerah (Dinas-dinas PU di tiap kabupaten). Pernyataan tersebut disampaikan Kasie Pelaksanaan O&P BBWS Serayu Opak, Ir. Hanugerah Purwadi, MT saat memberikan sambutan pada Rapat Evaluasi & Koordinasi Masalah Pengawasan dan Penertiban Dugaan Pelanggaran Bidang Sumber Daya Air di Wilayah Provinsi DIY/Jateng pada Selasa (12/03) di Yogyakarta.
Melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kegiatan yang dilakukan meliputi pemantauan, penertiban secara persuasif, edukatif maupun non yustisi represif dengan melibatkan instansi yang ada di daerah. “Banyak hal yang sudah dicapai seperti penertiban bangunan liar di Sempadan Jaringan Irigasi Wadaslintang Timur dan Sudagaran, Operasi Gabungan bersama Ditreskrimsus Polda DIY di Kabupaten Kulonprogo, Sleman, dan Bantul,” papar Hanugerah. Pihak BBWS Serayu Opak mengapresiasi kerjasama semua pihak yang terlibat, “Keberhasilan ini merupakan keberhasilan kita semua, pusat, dan daerah yang turut menjaga, mengawasi dengan segala resiko yang dialami, kami sangat mengapresiasi kerja sama yang terjalin selama ini,” lanjutnya.
Hanugerah berpesan agar tak perlu sungkan untuk melakukan peringatan jika memang teridentifikasi adanya pelanggaran SDA untuk kemudian dilakukan penertiban, sehingga kinerja saluran irigasi atau sungai dapat berjalan dengan baik, “Saat irigasi berfungsi dengan baik, hasil panen baik, angka kecukupan pangan meningkat,” tandanya. Muklas Rosikin perwakilan PU Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa pihaknya menemui kendala dalam melakukan penertiban, sehingga tidak bisa maksimal, adanya oknum-oknum (orang berpengaruh) yang menyulitkan ruang geraknya dalam penanganan dan perbaikan, “Kami mohon solusi BBWS Serayu Opak untuk merelai permasalahan tersebut, sehingga bangunan yang melanggar di tanggul atau saluran irigasi bisa ditertibkan,” papar Muklas.
Sementara Heru selaku perwakilan Dinas PU Purbalingga mengatakan sebelum dilakukan eksekusi penertiban, agar diadakan koordinasi kembali dengan pihak-pihak terkait, sehingga semua bisa dipersiapkan matang dan berjalan lancar. Pada kesempatan tersebut, Hanugerah berpesan agar Dinas PU masing-masing kabupaten menginventarisir data pelanggaran yang ada di daerah masing-masing. “Kami minta data lebih detail untuk keperluan inventarisasi data pelangaran yang ada di daerah, kemudian dilakukan verifikasi, akan kami lakukan langkah persuasif seperti melayangkan surat peringatan, ke depan kami akan lebih hati-hati dalam memberikan rekomendasi teknis terkhusus ijin penambangan karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi ruang/bidang sungai dan lingkungan yang ada.”
Melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi tersebut diharapkan kolaborasi antara BBWS Serayu Opak , Bidang SDA DIY, dan Dinas-Dinas PU di tiap kabupaten dapat berjalan semakin intens, sehingga senergitas dalam menangani pelanggaran bidang SDA dapat berjalan semakin baik. (iq)