Mutualisme Biaya Jasa Pengelolaan SDA untuk Pemeliharaan Sumber Daya Air

Jasa pada ranah Sumber Daya Air (SDA) merupakan jasa yang diambil dari kegiatan penggunaan SDA yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud pengembangan infrastuktur. Adanya biaya jasa merupakan potensi yang sangat besar yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut kembalikan lagi untuk pengelolaan atau untuk pemeliharaan SDA, sehingga memberikan nilai manfaat bagi semua pihak dalam rangka pengelolaan SDA.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Ditjen SDA Kementerian PUPR Tri Bayu Adji saat meresmikan Kegiatan Sosialisasi Kajian Potensi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di WS Progo Opak Serang, pada Kamis (8/11) di Yogyakarta.
“BBWS Serayu Opak nantinya diharapkan bisa menjadi badan layanan masyarakat atau unit PNBP yang tak kalah jauh dengan biro jasa lain dengan menggunakan dan memanfaatkan infrastruktur yang ada,” kata Tri Bayu.
Dirinya berharap melalui kegiatan tersebut peserta sosialisasi dapat menyerap wawasan dari pemateri, menyampaikan dan memberikan kajian atau gambaran terkait nilai jasa pengelolaan sumber daya air. Salah satu masalah yang sering dijumpai pada pengelolaan SDA yakni perihal penambangan pasir, BBWS Serayu Opak sebagai penanggung jawab sungai memiliki kewenangan hanya sebatas memberikan rekomendasi teknis terhadap kegiatan tersebut, sementara izin penambangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Jika dilihat dari besaran dana atau retribusi yang dibayarkan dari pihak ke-tiga (yang melakukan penambang) akan terlihat sangat kecil dibandingkan dengan hasil yang mereka peroleh,” tamba Tri Bayu.
Menghadirkan narasumber dari Subdit Kelembagaan dan Subdit Pengaturan Direktorat BPSDA Febryhandi Eka Kusuma Putra dan Khourie Widiasari pada kesempatan tersebut menyampaikan paparan terkait Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2014 tentang pedoman penghitungan biaya jasa pengelolaan SDA untuk kegiatan usaha air minum, industri, pembangkit listrik tenaga air, dan kegiatan usaha pertanian, Perem PUPR Nomor 18/PRT/M/2015 tentang iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan, serta Kepmen PU Nomor 438/KPTS/M/2014 tentang penetapan nilai satuan biaya jasa pengelolaan SDA untuk penggunaan SDA bagi pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas dibawah 10 megawatt di wilayah kerja perusahaan numum jasa tirta I dan perusahaan umum jasa tirta II. (rfq/gyt)