Perlunya Sanksi Tegas Bagi Pelaku Pencemaran Sungai

Upaya sosialisasi penyadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai serta tidak membuang sampah ke sungai sudah sering dilakukan. Tetapi fakta di lapangan menunjukan saat ini hulu sungai justru menjadi wadah penampung sampah, sehingga diperlukan sanksi hukum yang tegas untuk mengatasi permasalahan sampah. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu Opak Ditjen SDA Kementerian PUPR M. Rusdiyansyah saat menjadi salah satu narasumber program Dialog Khusus “Peringatan Hari Sungai Nasional tahun 2018” pada Rabu (25/7) di ADi TV Yogyakarta.

“Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, bukan hanya bagi mereka yang tinggal di sekitar sempadan sungai, tapi justru masyarakat umum yang sedang lewat kadang membuang begitu saja melempar sampah ke sungai, pemerintah harus membuat kebijakan hukum dengan sanksi tegas, hingga hukuman kurungan bila perlu, agar pelaku jera,” paparnya. Rusdiyansyah menjelaskan, berbagai upaya yang dilakukan BBWS Serayu Opak antara lain melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk memelihara sungai, melakukan normalisasi, serta memanfaatkan lahan sempadan sungai sebagaimana mestinya.

Peringatan Hari Sungai Nasional 2018 yang jatuh pada tanggal 27 Juli mengusung tema “Sungaiku Martabatku” dan dipusatkan di Lapangan Mojo, Donotirto, Kretek Kabupaten Bantul. Tema tersebut diangkat untuk mengajak masyarakat agar turut andil menjaga sungai sebagaimana mereka menjaga dirinya sendiri.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat menghargai sungai sebagaimana mereka menghargai dirinya sendiri, sehinga sungai dapat diperlakukan secara bermartabat,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) Endang Rohjiani yang juga hadir sebagai narasumber.

Dirinya mengatakan bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini adalah sampah padat dan limbah cair. “Kita butuh kebijakan tegas terkait pelanggaran sampah, utamanya sampah plastik yang mengotori sungai. Pemerintah harus tegas untuk mengatasi sampah yang semakin parah,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Balai PSDA Yogyakarta Bambang Sugiarta mengatakan selain melakukan penyadaran publik dan pengerukan sedimen sungai, seluruh stakeholder harus bahu-membahu dan bersinergi. “Peran ‘siapa berbuat apa’ harus disadarkan pada setiap unsur dan elemen masyarakat, baik itu masyarakat umum, akademisi, pemerintah disemua tingkat harus bekerjasama,” terangnya. (rfq/ifn)