Tingkatkan Pengelolaan Administrasi dan Rekonsiliasi untuk Hindari Kerancuan Data


Upaya peningkatan pengelolaan administrasi dan rekonsiliasi data sangat diperlukan guna menghindari terjadinya kerancuan data kepegawaian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Tri Bayu Adji saat dirinya membuka dan meresmikan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Administrasi dan Rekonsiliasi Data Jabatan Fungsional BBWS Serayu Opak pada Kamis (5/7) di Yogyakarta.

“Saya berharap ibu-bapak sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga ke depan tidak lagi terjadi kerancuan data kepegawaian. Adanya aplikasi e-HRM diharapkan juga bisa meningkatkan pelayanan kepegawaian, sehingga lebih maksimal dan dapat dipantau oleh masing-masing ASN (Aparatur Sipil Negara),” terang Tri Bayu.

Kepala BBWS Serayu Opak menjelaskan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional, antara lain masih banyaknya pejabat fungsional yang belum mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan, adanya penugasan yang tidak berkaitan dengan jabatan fungsional (jafung), serta adanya pengelola kepegawaian yang kurang paham terkait admistrasi dalam pengelolaan jafung.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembinaan Pegawai Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR Eko Winarno menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian kecil dari tanggung jawab pembinaan kepegawaian dalam penerapan menejemen ASN sehingga terwujud ASN yang transparan, kompetitif, profesional dan bermartabat.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan uji coba pertama kita dalam rangka rekonsiliasi data jafung, semoga berjalan lancar sehingga bisa diterapkan di Balai-Balai yang lain dalam rangka pembinaan kepegawaian khususnya pengelola administrasi,” jelas Eko.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS bahwa ASN memiliki peranan penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi berbasis kinerja yang berdasar kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Sadar akan pentingnya peran ASN tersebut, maka insan PUPR memiliki kewajiban untuk bisa mengelola dan mengembangkan diri masing-masing sehingga bisa memenuhi kebutuhan organisasi.

ASN terbagi menjadi tiga macam jenis jabatan, yakni jabatan struktural, administrasi, dan jabatan fungsional yang terdiri dua jenjang yakni jenjang keahlian dan jenjang keterampilan. Jabatan fungsional dinilai sebagai wadah yang tepat untuk mewujudkan kebutuhan kompetensi yang akan mewujudkan tenaga ASN yang spesifik dan berketerampilan. Diharapkan jafung dapat menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan setiap kebijakan.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan seluruh pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional dapat menjadi mandiri dalam melakukan input dan update data e-HRM, serta melakukan cross-check data masing-masing.

“Kami menghimbau agar pempinan untuk mendorong PNS untuk duduk dalam jabatan fungsional, kemudian bisa mengusulkan PNS yang potensial, memaksimalkan dan memberdayakan pejabat fungsional di lingkungan Balai agar tetap aktif dalam berkarya dan berperan bagi Kementerian PUPR serta selalu mengupayakan dan melakukan pembinaan pada para pejabat fungsional yang ada di BBWS Serayu Opak,” pungkas Eko. (rfq/ifn)