Penyusunan One Map Infrastruktur Geospasial Tematik Daerah Irigasi Wilayah Timur

April 09 2019

Batam – 8/4/2019, bertempat di Aston Hotel-Batam terselenggara kegiatan Penyusunan Satu Peta/One Map Infrastruktur Geospasial Tematik Daerah Irigasi Wilayah Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka efektifitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran bidang irigasi, diharapkan semua kebijakan/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi harus berdasarkan satu peta IGT Sawah Beririgasi dengan skala minimal 1;50.000  hingga 1;10.000 sebagai perencanaannya.

Sebagai bentuk kontrol terhadap pencapaian pembangunan nasional dan sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, telah dibentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tim tersebut menjalankan amanat agar informasi geospasial atau peta yang dihasilkan oleh para walidata di kementerian atau lembaga lebih dapat dipertanggung jawabkan, benar dan legitimate atau valid.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ismail Widadi menyampaikan pada sambutannya “ untuk mengigatkan kembali tentang Penyusunan  Kebijakan Satu Peta yang termuat dalam Peraturan Presiden No 6 Tahun 2016, merupakan arah strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu  geostandart, satu geodatabase dan satu geoportal. Kebijakan satu peta atau  yang sering disebut one map policy  sangat berguna sebagai acuan perbaikan tata ruang serta menyelesaikan konflik tunpang tindih, maupun perizinan dan penggunaan ruang”.

Kemudian di lanjutkan dengan Sambutan Dirjen Sumber Daya Air yang di sampaikan oleh Direktur Irigasi dan Rawa Mochammad Mazid, ST., SP menyampaikan  “Kebijakan Satu Peta merupakan kebijakan untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial dengan mengoptimalkan jaringan informasi geospasial nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pada tahapan implementasi, peta irigasi dapat di-overlay dengan peta-peta lain dari kementerian atau lembaga lainnya, seperti dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyusun Peta Lahan Sawah Beririgasi”.

“Namun, sebagaimana kita pahami bersama sesuai PerMen PUPR Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, telah diatur pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai kewenangannya. Dimana dari total luasan daerah irigasi seluas 9,1 juta hektar, 30,4% atau seluas 3,1 juta hektar merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, 17,9% atau seluas 1,6 juta hektar merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dan 47,7% atau seluas 4,4 juta hektar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam penyusunan Peta Irigasi tersebut. Karena berdasarkan pengalaman Pilot Project pemetaan daerah irigasi yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 serta penyusunan IGT Daerah Irigasi di 14 Provinsi Lumbung Padi Nasional Tahun 2018, banyak ditemukan tumpang tindih atau overlapping areal irigasi yang memerlukan sikronisasi peta irigasi antar kewenangan”.

Turut hadir dalama acara tersebut Ibu Lien Rosalina, M.M Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial,  Plt. Asdep Infrastruktur SDA, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suroto, ST., M.Sc, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR yang diwakili oleh Yohann Richwanto, ST, dan Kasubdit Perencanaan Direktorat Irigasi dan Rawa M. Tahid , ST,. MPPM.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan penyedia informasi terhadap suatu Daerah Irigasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga memudahkan pengambilan keputusan serta dapat memeberikan manfaat dan dampak positif dalam pelaksanaan kedepannya. (humas)