Image

Kunjungan Kerja Menteri PUPR dan Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat

27 Desember 2017

Sabtu 23 Desember 2017, Menteri PUPR, Ir. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu dengan didampingi oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, DR. drh. H. Rohidin Mersyah, M. 


Selanjutnya »
Image

Rapat Teknis Dokumen UKL-UPL Kabupaten Lebong

13 Desember 2017

Balai Wilayah Sungai Sumatera VII bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong menyelenggarakan acara Rapat Teknis Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan          


Selanjutnya »
Image

Memperingati Hari Bakti PU Ke-72, BWS Sumatera VII Lakukan Gerakan Peduli Mitigasi Bencana

28 November 2017

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-72, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII bersama Dharma Wanita Persatuan PUPR mengadakan kegiatan penanganan sampah dan penghijauan dengan    


Selanjutnya »

Proyek


    Irigasi dan Rawa

    Balai Wilayah Sungai Sumatera VII mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Irigasi yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan.

    Penetapan status Daerah Irigasi ini dimaksudkan untuk menegaskan Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan.
    Selanjutnya »

  • Sungai dan Pantai

    Selain memberikan manfaat bagi masyarakat sebagi sumber air, keberadaan sungai juga memberikan ancaman bagi kehidupan masyarakat melalui banjir yang berpotensi terjadi hampir setiap tahun. Oleh Karena itu sangat penting untuk terus memantau kondisi sungai ataupun kanal banjir agar dapat diperoleh informasi dan data-data yang aktual terhadap kondisi fisik dan karakteristik dari sungai atau kanal banjir.

    Sedangkan proyek bangunan pengaman pantai dimaksudkan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, ekosistem pantai, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
    Selanjutnya »

  • Air Baku dan Air Tanah

    Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Baku di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dilaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-muko

    Potensi air bersih di Bengkulu terdiri atas air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang terdapat di Provinsi Bengkulu dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi penduduk Bengkulu oleh PDAM. Potensi air di Provinsi Bengkulu sangat melimpah dan bisa dilihat dari banyaknya aliran sungai yang melintasi daerah ini. Pelayanan air bersih ini dikelola oleh perusahaan daerah/bumd dan pelayanannya sudah menjangkau ke sebagaian besar di wilayah Bengkulu.
    Selanjutnya »

  • Danau, Embung dan Situ

    Keberadaan infrastruktur danau dan bangunan pelengkapnya sangat vital sebagai sarana konservasi SDA serta untuk memenuhi kebutuhan air baik untuk irigasi, air baku dan lain2. Oleh Karena itu sangat penting untuk terus memantau kondisi infrastruktur danau dan bangunan pelangkapnya agar dapat diperoleh infromasi dan data-data yang actual terhadap kondisi fisik dan karakteristik dari bangunan tersebut agar terus dapat menjaga fungsi infrastruktur danau dan bangunan pelengkapnya.
    Selanjutnya »

  • Operasi

    Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII merupakan pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Adapun kegiatannya meliputi pengaturan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air. Operasi dan Pemeliharaan bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi sarana dan prasarana SDA sesuai umur layanan baik asset dalam baik, rusak berat, rusak sedang ataupun rusak ringan.
    Selanjutnya »

Publikasi

Memori Tugas Kepala BWS Sumatera VII 2001-2016

Balai Wilayah Sungai di Indonesia terbentuk pada tahun 2006, sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah di tahun 2001 yang membagi tugas, wewenang dan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagaimana perjalanan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di masa bakti Januari 2011 - April 2016? Bisa disimak di publikasi ini.

Unduh

Dokumen

PERMEN KEUANGAN 53 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 53 tahun 2015 tentang standar SBU 2015

PERMEN PU NO 34 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 tentang tugas balai.

PERPRES NO 33 2011

Peraturan Presiden Nomer 33 tahun 2011 tentang pengelolaan sumber daya alam.

PERPRES 07 2015

Peraturan Presiden tentang organisasi kementerian negara.