© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pemerintah dan DPR memulai Pembahasan RUU SDA
Pemerintah dan DPR memulai Pembahasan RUU SDA

Semenjak dibatalkannya undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan kembali diberlakukan. Namun dengan adanya tuntutan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, Pemerintah menilai pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air yang dapat menjawab tuntutan masyarakat dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang tengah berlangsung.

Oleh karenanya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang merupakan RUU inisiatif DPR. Dimulainya pembahasan RUU SDA disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR dengan beberapa Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU SDA, di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta (18/7).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dan dihadiri oleh para anggota Komisi V DPR. Sementara wakil Pemerintah dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertanian, dan Hukum dan HAM. 

Menteri Basuki menyampaikan bahwa Presiden menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif DPR-RI yang telah menghasilkan RUU tentang Sumber Daya Air sesuai kesepakatan bersama antara DPR-RI dan Presiden RI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pembahasan Tahun 2018.

Setelah membaca dan mempelajari naskah akademik serta RUU tentang Sumber Daya Air yang telah disampaikan oleh DPR-RI, Pandangan Presiden atas RUU tentang Sumber Daya Air adalah secara keseluruhan, sangat menghargai prinsip dan komitmen DPR-RI dalam upaya (1) memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak rakyat atas air; (2) menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; (3) menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; (4) menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; (5) mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Menteri Basuki juga menyampaikan beberapa materi pokok dalam RUU SDA yang perlu dibahas lebih lanjut antara lain (1) penguasaan air oleh negara dalam hal pengaturan akses masyarakat terhadap sumber daya air; (2) Jaminan pemenuhan hak rakyat atas air; (3) Pengaturan mengenai kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.

Dalam menyampaikan pandangan DPR, Wakil Ketua Komisi V DPR Yosef Umar Hadi mengatakan bahwa draft RUU SDA ini tersusun atas 15 bab dan 78 pasal yang disusun oleh DPR dengan telah melalui berbagai rangkaian, rumusan, proses harmonisasi dan focus group discussion di berbagai daerah.

“UU SDA memiliki makna yang sangat strategis. Selain itu adanya keputusan Makamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, yang menekankan kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya air bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kami menganggap RUU SDA ini penting untuk diselesaikan,” jelasnya.

Setidaknya, ada enam garis besar arah pengelolaan dan ruang lingkup materi RUU SDA, yang disusun mengacu pada hasil putusan MK sebelumnya yakni (1). Setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat; (2). Negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia; (3). pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup dan (4). Air merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, harus dalam pengawasan dan pengendalian air oleh negara secara mutlak.

Kemudian (5). Prioritas utama di dalam pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD; (6). Apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi, dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

19 Juli 2018 Selengkapnya

Peletakan Blok Beton Berkait Pertama di Bendung Modular Tiley
Peletakan Blok Beton Berkait Pertama di Bendung Modular Tiley

Direktur irigasi dan Rawa, Muhamad Mazid melakukan peletakan blok beton berkait (B3) pertama di Bendung Modular Tiley, didampingi oleh Kepala BWS Maluku Utara, Abdul Muis, dan juga Kasatker PJPA BWS Maluku Utara, Indra Kurniawan. Bendung D.I Tiley berlokasi di Desa Tiley Kabupaten Pulau Morotai (13/7). Pekerjaan Pembangunan Bendung Tiley ini menelan biaya 23 Milyar

DI. Tiley memiliki potensi areal seluas 750 ha, luas fungsional 350 ha, dilayani dari bendung Tiley di sungai Gugurina dan bendung suplesi di sungai Gugubali,

Kondisi saat ini bendung Tiley masih dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik, hanya saat musim kemarau debit airnya tidak cukup, sedangkan bendung suplesi saat ini dalam kondisi rusak parah dan tidak berfungsi,

Rusaknya bendung suplesi ini mengakibatkan ratusan lahan sawah khususnya di desa Tiley dan desa Ngele-ngele kecil di Kab. Pulau Morotai tidak mendapatkan air irigasi.

Penerapan teknologi modular pada pembangunan bendung tiley ini merupakan penerapan teknologi yang disainnya merupakan hasil dari penelitian Puslitbang Sumber Daya Air.Keunggulan teknologi ini adalah fleksibel, dapat beradaptasi dengan perubahan dasar sungai. Selain itu dengan teknologi modular, kerusakan dapat diganti sesuai dengan bagian yang mengalami depresiasi.

(BWS Maluku Utara)

18 Juli 2018 Selengkapnya

Lomba Petugas OP Bangkitkan Kesadaran Petugas dan Pembina Terhadap Kegiatan OP
Lomba Petugas OP Bangkitkan Kesadaran Petugas dan Pembina Terhadap Kegiatan OP

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) kembali menyeelenggarakan kegiatan Lomba/Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi Permukaan Dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2018, 16-20 Juli 2018, di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Penyelenggaraan kegiatan lomba/pemilihan petugas op merupakan tahun ke-11 sejak tahun 2008 dan bertujuan untuk mendorong kompetensi para Petugas O&P oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan irigasi permukaan dan irigasi rawa.  Acara ini dihadiri oleh Direktur O&P, Agung Djuhartono, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Dinas PU dan Penataan Ruang NTT, para juri dan peserta Lomba O&P dari seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Agung diperlukan kegiatan yang dapat membangkitkan kesadaran petugas dan pembina terhadap kegiatan operasi pemeliharaan jaringan irigasi utama sampai dengan tingkat tersier. “Lomba ini sebenarnya bukan mengejar juara tetapi lebih sebagai upaya dalam mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sumber daya air secara efektif dan efisien. Selain itu memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada peserta yang mempunyai kinerja terbaik. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif karena dapat dijadikan ajang untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dan siapa tahu dapat diimplementasikan di setiap wilayah masing-masing meskipun mempunyai wilayah yang berbeda-beda,” kata Agung.

Lanjut Agung, kepada para peserta agar selalu semangat dan optimis sehingga memajukan operasi dan pemeliharaan di daerah. “Meskipun berbeda-beda wilayahnya tetap saja semua infrastruktur sumber daya air harus dipelihara dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lebih lama. Dan jangan lupa untuk selalu bekerja dengan ikhlas dan dilandasi dengan ibadah agar semua ke depannya lebih baik lagi,” imbuh Direktur O&P.

Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Nusa Tenggara Timur (NTT)  mengapresiasi kegiatan lomba ini karena diselenggarakan di Kupang, NTT yang dari dulu memang terkenal dengan daerah yang kering kerontang namun saat ini NTT sedang membangun di semua lini. “Kita bisa lihat bahwa Kementerian PUPR sedang gencar membangun infrastruktur sumber daya air seperti Bendungan Raknamo yang sudah diresmikan oleh Presiden RI, dan adapula Bendungan Rotiklod yang sebentar lagi akan diresmikan, kemudian juga Bendungan Napunggete dan Bendungan Temef. Semua bendungan tersebut tentu saja untuk membuat NTT lebih baik, sehingga tidak adalagi tanggapan yang negatif tentang NTT,” ujar Frans Lebu.

Frans Lebu mengatakan bahwa sumber daya air di berbagai wilayah berbeda-beda dan justru itu adalah tantangan bagi kita untuk terus menjaga dan melestarikan sumber daya air kita terutama para petani yang memang sebagai penjaga ketahanan pangan kita. Kegiatan ini juga penting terutama petugas op utk memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga semua infrastruktur sda bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Gubernur NTT.

Ada 5 faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yaitu kondisi prasarana, air, manajemen, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Untuk itu penilaian kinerja terhadap pencapaian pengelolaan OP sangatlah penting sebagai pembelajaran bagi para petugas OP dari berbagai strata kewenangan pengelolaan dan jenis jaringan irigasi dan rawa berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Peserta lomba kali ini adalah para pengamat/UPTD dan juru/mantri pada jaringan irigasi permukaan dan/atau irigasi rawa beserta jaringan irigasi permukaan dan /atau rawa tersebut yang merupakan utusan /perwakilan dari semua provinsi di Indonesia. Dan penilai/juri adalah widyaiswara, pejabat fungsional, profesional irigasi dan praktisi yang beekompeten, yang menguasai dan mampu memahami secara teknis dan aplikatif operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan/atau irigasi rawa. (tin kompuSDA)

16 Juli 2018 Selengkapnya

Peletakan Batu Pertama Embung Tabek Gadang Kota Bukitinggi
Peletakan Batu Pertama Embung Tabek Gadang Kota Bukitinggi

Keberadaan Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dengan populasi penduduk yang cukup padat dan kebutuhan air yang tinggi mendasari pembangunan Embung Tambuo Tabek Gadang yang berlokasi di Nagari Tabek Gadang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittingi.  Sebelumnya juga pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V bersama Anggota DPR-RI, DPRD serta Walikota Kota Bukittinggi merencanakan Embung Tambuo Tabek Gadang ini.

Potensi Debit Air antara 120Lt/detik - 200L/detik dinilai cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk rencana pemanfaatan Air Baku Batang Tambuo Tabek Gadang. Pemanfaatannya akan diperuntukkan sebagai air baku yang akan diolah di WTP belakang Balok. Output yang akan dihasilkan dari pembangunan Embung ini adalah 1 Buah Embung dengan panjang pipa transmisi sepanjang 3,482 Km dan outcome 40 L/detik. Setelah melalui proses pengusulan hingga penandatanganan kontrak, maka pada Sabtu (14/07) terlaksanalah acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Embung Tambuo Tabek Gadang Kota Bukittinggi.

Peletakan Batu Pertama ini dihadiri oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal sumber Daya Air Kementerian PUPR,  Ir. Mohammad Amir Hamzah,  MM, Forkominda Kota Bukittinggi, masyarakat serta Anggota DPR RI dan Ketua DPRD Kota Bukittinggi. "Insha Allah pekerjaan ini akan selesai pada akhir tahun 2018 ini dan saya berharap dukungan penuh diberikan terus oleh masyarakat. Selain itu dari potensi yang cukup besar ini,  kita rencanakan akan di tingkatkan terus hingga intake mencapai 80. 40 kita langsung masukkan ke WTP dan sebagian dijadikan untuk pengembangan" Kata Amir.

Dalam hal ini Kementerian PU hanya bertanggung jawab atas penyelesaian konstruksi,  sementara pembebasan lahan serta ketersediaan lahan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. "Saya kira kesulitan hanya ada pada faktor cuaca, karena kita bekerja di Sungai dan juga lokasi pengerjaan yang terbatas. Selain itu pengerjaan dapat dilakukan secara intensif sehingga diupayakan selesai tepat waktu" Kata Jandi Kurniawan selaku PPK Air Tanah dan Air Baku I.

Sementara itu Walikota Bukittinggi, H. M. Ramlan Nurmatias,  SH dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih atas terjalinnya kerja sama dengan BWS SUMATERA V. "Multiefek yang akan dirasakan masyarakat nantinya diantaranya terciptanya ruang terbuja hijau. Areal berkumpul yang dapat menjadi pusat wisata dan pusat perekonomian di Bukittinggi" Kata Ramlan.

 Dalam kesempatan yang sama, Kepala BWS Sumatera V,  Maryadi Utama,  ST, M. Si menyampaikan terimakasih kepada para pemilik lahan yang telah bersedia menyerahkan tanahnya untuk mendukung pembangunan Embung Tambuo ini. Kedepannya sama sama kita manfaatkan aset Sumber Daya Air yang ada dengan bijaksana.

 

15 Juli 2018 Selengkapnya

Kerjasama BBWS Ciliwung Cisadane dan Kodam Jaya Jayakarta Wujudkan Bersih Sungai dan Situ
Kerjasama BBWS Ciliwung Cisadane dan Kodam Jaya Jayakarta Wujudkan Bersih Sungai dan Situ

 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Komando Daerah Militer Kodam Jaya/Jayakarta tentang Pemeliharaan Sungai dan Situ Wilayah Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, 13 Juli 2018 di Jakarta.

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Jarot Widyoko, kondisi sungai dan situ  yang berada di bawah pengelolaan BBWS Ciliwung Cisadane sudah mengalami alih fungsi lahan menjadi perumahan, persawahan dan berkurangnya luasan situ yang mengurangi daya tampung sehingga kondisi saat ini perlu dilakukan penertiban batas-batas situ sehingga bekerjasama dengan Komando Daerah Militer Kodam Jaya/Jayakarta.

“Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya keterpaduan program dan pelaksanaan dalam pengelolaan sungai dan situ; terwujudnya sinergi dalam pemanfaatan sunber daya (personil, dana, material dan peralatan) antara para pihak; pelestarian fungsi dan manfaat sungai dan situ beserta tampungannya; mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air dan pendayagunaan sungai dan situ; terpeliharanya keberadaan sungai dan situ , keberlanjutan serta menjaga fungsi sungai dan situ terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan baik oleh daya alam maupun tindakan manusia”, lanjut Jarot Widyoko.

Jarot juga menjelaskan untuk lokasi pemeliharaan rutin sungai berada di 4 sungai yaitu Sungai Sunter, Sungai Krukut, Sungai Grogol dan Sungai Mookervart yang semuanya terletak di DKI Jakarta dan pemeliharaan rutin terhadap 9 situ yaitu Situ Sidomukti (Bekasi), Situ Bahar (Depok), Situ Gadog (Depok), Situ Patinggi (Depok), Situ Pangarengan (Depok), Situ Rawalumbu (Bekasi), Situ Rawa Bebek (Bekasi),  Situ Taman (Bekasi) dan Situ Leungsir (Bekasi). Dan jenis pekerjaan sungai dan situ terdiri dari pekerjaan galian sedimen, menggali dengan alat escavator dan hasil galian dibuang di sekitar lokasi, pembuatan dan pemasangan papan larangan, pembangunan pagar bahan BRC, pekerjaan pemasangan paving block dan pekerjaan pembuatan jembatan boxculvert.

Dalam arahannya, Direktur Operasi dan Pemeliharaan yang juga selaku Plt. Direktur Jenderal SDA, Agung Djuhartono, mengatakan bahwa sebenarnya Kementerian PUPR sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan TNI. “Saya berharap agar kerjasama ini dapat berlanjut. Dengan kerjasama ini menunjukkan bahwa TNI selain mengamankan keamanan dan pertahanan negara, juga mengamankan air dan pangan karena dua hal tersebut masuk ke dalam program Nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Saya juga berpesan agar kedua belah pihak dapat saling berkoordinasi agar sumber-sumber air yang ada dapat kembali dinikmati oleh masyarakat yang tentu saja dapat meminimalisir terjadinya bencana alam terutama banjir,” jelas Agung Djuhartono.

Sementara itu, Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Toni Supriyanto mengapresiasi kerjasama ini. “Saya mengapresiasi sekali kerjasama yang terjalin antara BBWS Ciliwung Cisadane dengan Kodam Jaya Jayakarta. Dan saya juga menginginkan agar dapat terus bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan membantu tugas pemerintahan di daerah, maka Kodam Jaya Jayakarta ikut berperan aktif melakukan karya bakti yang diantaranya melakukan pengerukan sungai-sungai dan membersihkan situ-situ untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Saya menugaskan kepada seluruh jajaran Kodam Jaya Jayakarta untuk dapat memobilisasi peralatan pada hari Minggu agar hari Senin dapat segera dilakukan pekerjaan pemeliharaan sungai dan situ Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane,” kata Joni Supriyanto.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Bina OP yang juga selaku Plt. Direktur Jenderal SDA, Agung Djuhartono, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Jarot Widyoko, Pangdam Jaya Jayakarta, Joni Supriyanto, seluruh jajaran BBWS Ciliwung Cisadane dan Kodam Jaya Jayakarta. (tin, ams kompuSDA)

 

13 Juli 2018 Selengkapnya

DPR RI Tinjau Rencana Pembangunan Bendungan Pelosika di Kendari
DPR RI Tinjau Rencana Pembangunan Bendungan Pelosika di Kendari

Pembangunan Bendungan Pelosika yang terletak di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur dipastikan akan tetap dilanjutkan. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara (7/6).

Pernyataan Kepala Pusat Bendungan ini menjawab keresahan yang dirasakan oleh Komisi V DPR RI dan jajaran Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara. Mengingat manfaat besar yang akan mereka terima ketika pembangunan Bendungan Pelosika rampung nanti, besar harapan mereka agar konstruksi bendungan tetap dilangsungkan.

"Kami tegaskan bahwa pembangunan Bendungan Pelosika tetap dikerjakan, tidak dipending," ujar Ni Made Sumiarsih. Ditambahkan olehnya bahwa tahun ini sedang dilakukan review desain dan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik pada tahun 2019 mendatang.

Bila sudah terbangun nanti, bendungan yang terletak di antara dua kabupaten ini termasuk golongan bendungan besar dengan beragam fungsi.

"Bendungan ini termasuk besar dengan kapasitas 800 juta meter kubik. Bila dibandingkan dengan bendungan terbesar, Jatiluhur kurang lebih kapasitasnya 1 milyar meter kubik, kemudian Jatigede kurang lebih 900 juta meter kubik, Pelosika bisa dianggap yang terbesar berikutnya," jelas Kepala Pusat Bendungan.

Bendungan Pelosika direncanakan bermanfaat sebagai pengendali banjir yang dapat mengurangi debit air genangan sebesar 53,20%, sebagai penyedia air irigasi untuk Daerah Irigasi seluas 23.000 Ha, penyedia air baku dengan debit sebesar 750 liter/detik, sebagai PLTA dengan kapasitas 2 x 10,5 MW, sebagai tempat wisata dan sarana olah raga air.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu dsn Kendari, jajaran pejabat Kementerian Perhubungan, yaitu Dirjen Hubungan Laut, Dirjen Hubungan Udara, Dirjen Hubungan Darat, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Plt. Bupati Kendari. (kty/arg KompuSDA)

08 Juni 2018 Selengkapnya

Bahagia Tempati Rumah Khusus Relokasi
Bahagia Tempati Rumah Khusus Relokasi

Dengan muka berseri Ibu Eni menyampaikan rasa suka citanya saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika melakukan kunjungan ke lokasi Rumah Khusus Relokasi Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan (24/5).
 
"Baru dua bulan berjalan pindah ke sini. Lebih enak, lebih nyaman di sini," ujarnya kepada Menteri PUPR.
 
"Saya sangat-sangat berterima kasih atas kunjungan ini, terus atas rumahnya, atas bantuannya semuanya sangat berterima kasih sekali. Masyarakat disini sangat terbantu, lah," tambah Ibu Eni lagi.
 
Sama halnya dengan yang dikatakan Muhamad, seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang kredit. Dia baru mulai menempati rumah barunya selama tiga minggu ke belakang.
 
"Senang di sini. Di sini ramai. Ke tempat kerja memang jadi lebih jauh. Tapi tidak apa, masih bisa, kok," sebutnya.
 
Ibu Eni dan Muhamad adalah beberapa di antara penduduk terkena dampak pembangunan Bendungan Kuningan yang kini progres fisiknya sudah mencapai 79%. 
 
Rumah dan lingkungan mereka di Desa Tanjungkerta, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berada di daerah genangan yang otomatis akan tenggelam ketika Bendungan Kuningan mulai beroperasi.
 
Oleh karena itu Kementerian PUPR beserta Pemerintah Kabupaten Kuningan menyiapkan Rumah Khusus Relokasi Bendungan Kuningan bagi sekitar 360 KK yang dpindahkan dari genangan waduk.
 
"Semua kebutuhannya ada 360 rumah. Di Desa Tanjungkerta ini ada sekitar 40 rumah, di tempat kedua 60 rumah. Sudah terbangun 100 unit dari kebutuhan 360 unit," jelas Menteri PUPR seraya menambahkan bahwa sisa Rumah Khusus akan terus disediakan secara bertahap sesuai kesiapan lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
 
Rumah Khusus Relokasi dengan tipe 36 ini disediakan lengkap dengan sambungan listrik, air bersih dan beberapa furniture seperti lemari, tempat tidur, kursi serta meja.
 
Satu unit rumah dibangun dengan dana 125 juta rupiah, 110 juta rupiah untuk bangunan rumah dan 15 juta rupiah untuk pelengkapnya. (kty/ams KompuSDA)

28 Mei 2018 Selengkapnya

Presiden Joko Widodo Tinjau Bendungan Kuningan
Presiden Joko Widodo Tinjau Bendungan Kuningan

 

Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (25/5). Bendungan yang mulai dikerjakan pada 2013 itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Ke depannya, bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3.000 hektare sawah masyarakat dengan rincian 1.000 hektare di Kabupaten Kuningan dan 2.000 hektare di Kabupaten Brebes.

 

Tidak hanya itu, bendungan yang sumber airnya diambil dari Sungai Cikaro, anak Sungai Cisanggarung ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi daerah sekitar. "Ini bendungan Kuningan seluas 221 hektare yang dibendung adalah Sungai Cikaro, anak sungai dari Sungai Cijalengkok. Kita harapkan dari waduk Kuningan ini nantinya bisa mengairi 3.000 hektare sawah dan juga akan menjadi air baku kurang lebih 300 liter per detik untuk 300 ribu KK baik di Kuningan dan Brebes," ujar Presiden di lokasi peninjauan.

 

Sampai saat ini pembangunan berada dalam tahap akhir penyelesaian di mana progres fisik Bendungan Kuningan hampir mencapai 80 persen. Selain menyiapkan pembangunan fisik bendungan, Kementerian PUPR berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menyediakan Rumah Khusus Relokasi bagi masyarakat terkena dampak pembangunan Bendungan Kuningan.


"Saya sudah ketemu juga dengan masyarakat yang akan dipindahkan. Intinya tidak ada masalah," ucap Presiden RI. Dalam acara yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pihaknya telah membangun 100 rumah tipe 36 dari total kebutuhan 360 rumah untuk kepentingan relokasi. Kebutuhan rumah relokasi sisanya akan dibangun bertahap menyesuaikan dengan kesiapan lahan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

 

"Ada KK yang direlokasi dari daerah genangan sini dan yang sudah ditempatkan di dua lokasi ada 100 rumah tipe 36. Kami ke sana bagus sekali. Sekarang Pemerintah Kabupaten sudah menyiapkan lagi lahannya untuk bisa kita bangun tahun ini juga," ucap Menteri PUPR.

 

Ditambahkan oleh Menteri PUPR, Bendungan Kuningan ini selain bermanfaat untuk irigasi dan sumber air baku, nantinya juga dapat digunakan untuk pengendalian banjir di Kabupaten Kuningan dan lokasi wisata. Dalam peninjauan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar. (kty/ams KompuSDA)

 

26 Mei 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Gelar Sosialisasi Penyusunan Anggaran Berbasis eProgramming
Ditjen SDA Gelar Sosialisasi Penyusunan Anggaran Berbasis eProgramming

Dalam rangka pelaksanaan Tahun Anggaran, masing-masing Kementerian dan Lembaga biasanya memerlukan revisi anggaran. Peraturan mengenai revisi anggaran ini diterbitkan setiap tahun karena merujuk kepada Undang-Undang APBN yang ditetapkan tiap tahun. Di tahun ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2018.

 

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air (PJSDA) menyelenggarakan acara Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2019 Berbasis Aplikasi eProgramming pada 7-9 Mei 2018 di Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman revisi anggaran kepada seluruh pelaksana kegiatan yang berasal dari satker-satker di lingkungan Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

 

Hal ini juga sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan agar dapat mengurangi jumlah revisi, maka sejak beberapa tahun ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengembangkan aplikasi eProgramming yang bertujuan untuk memperkuat perencanaan dan pemograman yang diharapkan mampu mengurangi jumlah revisi pada saat pelaksanaan anggaran. Aplikasi eProgramming ini diharapkan mampu membuat perencanaan dan pemograman menjadi lebih terarah untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra.

 

Direktur PJSDA Trisasongko Widianto yang hadir membuka acara tersebut menyampaikan, ada beberapa tujuan pokok pada kegiatan ini diantaranya untuk mengendalikan program kegiatan dan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, dan memperjelas prosedur pelaksanaan revisi anggaran tahun 2018 di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya air serta memudahkan penyusunan revisi anggaran TA 2018 dalam pelaksanaannya.

 

Ia menambahkan bahwa sering ditemui masalah bersama dalam setiap proses revisi anggaran, antara lain tidak terkendalinya program kegiatan revisi anggaran serta kurangnya pemahaman tentang prosedur/mekanisme revisi anggaran yang efisien dan efektif. Kedua hal tersebut seringkali menyebabkan berlarutnya proses penyelesaian revisi anggaran sehingga masih perlu ditingkatkan kecermatan, ketelitian dan pemahaman tentang cara revisi anggaran. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat memberikan manfaat bagi semua pelaksana dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedepan khususnya dalam proses penyusunan revisi anggaran. (dro KompuSDA)

 

11 Mei 2018 Selengkapnya

Pelaporan e LHKPN Kementerian PUPR
Pelaporan e LHKPN Kementerian PUPR

 

Silahkan unduf file di tautan berikut untuk informasi lebih lanjut mengenai Pelaporan e-LHKPN :

 

 

 

Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi:

08 Mei 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Edukasi Duta Hari Air 2018
Ditjen SDA Edukasi Duta Hari Air 2018

Peringatan Hari Air Dunia adalah sebuah upaya yang ditujukan untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan. Saat ini, banyak tantangan yang dihadapi dalam permasalahan air, diantaranya masalah kelangkaan air bersih yang sudah berdampak pada sekitar 1,9 milyar orang diseluruh dunia dimana pertumbuhan populasi penduduk sangat cepat dan kebutuhan air akan bertambah sepertiganya pada kurun waktu 2050.

 

Selain itu, perubahan iklim merupakan suatu tantangan dalam penyediaan air baku, panjangnya musim kemarau mengakibatkan kekeringan, dan meningkatnya intensitas hujan dan permukaan air laut yang berdampak pada banjir. Adapun tantangan lainnya adalah degradasi daerah aliran sungai di daerah hulu, menurunnya debit pada sumber air dan tinggi laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air seperti waduk, embung, danau, dan situ. Disamping itu, kualitas air juga semakin turun akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) berupaya melakukan kolaborasi dengan generasi muda untuk terus mengkampanyekan semangat melestarikan sumber-sumber air di Indonesia melalui Pemilihan Duta Hari Air 2018. Duta Hari Air 2018 inilah yang nantinya berperan untuk berbagi isu kelestarian sumber-sumber air ke orang-orang disekitar mereka.

 

Sejalan dengan tujuan ini, Ditjen SDA melakukan kegiatan edukasi kepada Duta Hari Air 2018 melalui sharing session dan kunjungan ke infrastruktur sumber daya air. Rafasyah Orvala Sukoco (SMAN 2 Kota Bekasi) dan Alsya Pritama (SMAN 66 Jakarta) yang berhasil menjadi Juara 2 Duta Hari Air 2018 diundang untuk sharing pengalaman mereka kepada para peserta acara Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Bandung pada 4 Mei 2018. Selain itu mereka juga melakukan kunjungan ke Teras Cikapundung yang merupakan salah satu kegiatan restorasi sungai yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui BBWS Citarum.

 

Melalui kegiatan ini, Ditjen SDA ingin mengedukasi Duta Hari Air 2018 akan pentingnya kelestarian sumber-sumber air sehingga diharapkan mereka akan berpartisipasi langsung untuk menjaga dan melestarikan alam. Dengan semangat #LestarikanAlamUntukAir, aksi nyata ini diharapkan bisa membentuk pemahaman dan kesadaran dalam masyarakat bahwa mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pengguna air tetapi juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam memelihara alam dan lingkungan yang merupakan sumber air sehingga permasalahan terkait air dapat dipecahkan. (dro Kompu SDA)

 

08 Mei 2018 Selengkapnya

Ditjen SDA Terbuka ke Publik Namun Tetap Sesuai UU
Ditjen SDA Terbuka ke Publik Namun Tetap Sesuai UU

 

Saat ini, era keterbukaan dan globalisasi telah membawa dampak pada transparansi informasi, dimana hampir semua informasi mudah diperoleh, bahkan hak untuk mengakses informasi juga dijamin dalam Undang-Undang (UU). Dengan hadirnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya bagi lembaga Pemerintah. Hal inilah yang ingin disosialisasikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada para pengelola informasi publik pada masing-masing Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang tersebar diseluruh Indonesia melalui acara Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik di Bandung pada 2-4 Mei 2018.

 

“Sebenarnya UU Keterbukaan Informasi Publik berarti bahwa masyarakat mempunyai hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan badan publik lainnya UU KIP adalah pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat, dan menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan informasi tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum,” ujar Putranta Setyanugraha selaku Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik yang menyampaikan sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Muhammad Arsyadi pada acara tersebut.

 

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PUPR, didalamnya mengatur tentang pengembangan kapasitas kelembagaan dan pejabat dan atau petugas pengelola informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik kapasitas SDM PPID pelaksana pusat/daerah. Untuk itu sebagai ujung tombak dan jantung pelayanan informasi publik, sudah seharusnya setiap PPID Pelaksana baik Pusat maupun Daerah memberikan pelayanan yang profesional, dan mampu menjembatani kepentingan masyarakat dalam permohonan informasi publik kepada badan publik yang seimbang.

 

Melalui acara ini diharapkan, masing-masing pelaksana informasi publik di BBWS dan BWS serta Balai Bendungan di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, agar dapat mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berkoordinasi dengan Subbag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Setditjen SDA sehingga amanah yang tertera dalam Undang-Undang KIP dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. (dro KompuSDA)

 

07 Mei 2018 Selengkapnya