© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menteri PUPR Lantik Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator
Menteri PUPR Lantik Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator

Demi pembangunan Indonesia yang berlanjut dan amanah di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), diperlukan pergantian dalam posisi jabatan struktural, khususnya mengisi jabatan yang kosong. Demikian disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat melantik Para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PUPR.

"Hari ini kita menyaksikan lagi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, pertama dengan kepergian Presiden ke-tiga kita, kita baca karakter Beliau, perjalanan hidup Beliau sejak muda hingga akhir riwayatnya, selalu memikirkan tentang masa depan indonesia, ini yang harus kita contoh, ini juga dalam rangka pembangunan indonesia ini amanah di bidang PUPR," ujar Basuki dalam arahannya usai pelantikan di Jakarta (13/9).

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa pelantikan hari itu adalah masa transisi akan berakhirnya Kabinet Kerja I dimana memprioritaskan untuk mengisi jabatan yang kosong karena pensiun.

"Yang ketiga saya ingin berpesan bahwa sumpah jabatan pelantikan, pakta integritas jangan dianggap remeh dan hal biasa, dicamkan betul ini akan menjadi dokumen untuk melandasi tanggung jawab kita bekerja agar dilaksanakan sesuai dengan sumpah dan janji bapak ibu sekalian. Bagi promosi itu amanah yang dipercayakan kepada kalian. Jaga institusi PUPR menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Selamat bekerja," tegasnya.

Malam harinya di hari yang sama, usai pelantikan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) langsung melaksanakan serah terima jabatan. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi berpesan kepada para pejabat yang terpilih untuk segera melakukan orientasi pekerjaan.

"Apalagi khusus kepala balai karena itu suatu wilayah, maka penguasaan wilayah harus segera dikenal. Ingat, Ditjen SDA itu mengutamakan kekompakan. Selamat bekerja. Be proud dengan SDA." pesannya.

Adapun para pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut :

1. Iriandi Azwartika sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku;

2. Abdul Muis sebagai Kepala BBWS Mesuji Sekampung;

3. Feriyanto Pawenrusi sebagai Kepala BWS Maluku Utara;

4. Harya Muldianto sebagai Kepala BWS Maluku Utara;

5. Mahipal sebagai Kepala Bidang PJSA BBWS Cimanuk Cisanggarung;

6. Abdul Ghani Majdi sebagai Kepala Bidang OP BBWS Cimanuk Cisanggarung;

7. Dani Hamdan sebagai Kepala PJPA BBWS Citarum;

8. Anggraeni Achmad sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Umum BBWS Pemali Juana;

9. Hendri Alun Bawono sebagai Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Program, BBWS Ciliwung Cisadane;

10. Sugeng Praminto sebagai Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan SDA Nasional;

11. Teguh Widodo sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, BBWS Cimanuk Cisanggarung;

12. Taufik sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, BBWS Pompengan Jeneberang;

13. Kristian Simak sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BBWS Sungai Citanduy;

14. Joni Rahalsyah Putra sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, BBWS Sumatera 8;

15. Dwi Aryani Semadhi sebagai Kepala Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; dan

16. Anggia Syahrini sebagai Kepala Sub Direktorat Pantai, Direktorat Sungai dan Pantai. (kompusda/dnd)

14 September 2019 Selengkapnya

Kerja Sama Pemeliharaan 6 Sungai dan 5 Situ
Kerja Sama Pemeliharaan 6 Sungai dan 5 Situ

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya dalam rangka kegiatan Pemeliharaan Sungai dan Situ Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane di Jakarta (12/9).

Dalam sambutan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Bambang Hidayah menyebutkan bahwa keberadaan sungai dan situ yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang dan Bekasi merupakan aset yang perlu dimanfaatkan terutama untuk pengendali banjir dan menambah kapasitas tampungan air.

Sejak adanya pembagian kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 dan juga Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa sungai yang berada pada lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR. “Sehingga kami sepakat untuk melakukan pemetaan dan revitalisasi sungai serta pemeliharaan sungai dan situ. Tujuannya agar bisa mengembalikan fungsi sungai dan situ sesuai dengan keberadaannnya, yaitu untuk dapat menjadi manfaat bagi masyarakat yang berada di wilayah sungai”, tegas Bambang.

Manfaat yang diharapkan dengan melakukan pemeliharaan sungai dan situ ini diantaranya dapat menambah kapasitas tampungan, menjadikan situ sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar situ, juga sebagai pengendali banjir terhadap daerah layanan dari situ dan sungai yang bersangkutan, serta menambah daya tampung air tanah sehingga masyarakat yang ada di sekitar situ tidak akan kekurangan terhadap air tanah pada musim kering.

Adapun kegiatan pemeliharaan wilayah sungai meliputi:

  1. Sungai Cikeas, Kota Bekasi
  2. Sungai Bekasi, Kota Bekasi
  3. Sungai Blencong, Kabupaten Bekasi
  4. Sungai Ciliwung, Jakarta Timur
  5. Sungai Mookervart, Jakarta Barat
  6. Sungai Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Sedangkan untuk pemeliharan wilayah situ antara lain:

  1. Situ Leungsir, Kabupaten Bekasi
  2. Situ Rawa Lumbu, Kota Bekasi
  3. Situ Sidomukti, Kota Depok
  4. Situ Parigi, Kota Tangerang Selatan
  5. Situ Pasir Gadung, Kabupaten Tangerang.

Jenis pekerjaan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini yaitu pekerjaan galian sedimen, penggalian menggunakan alat excavator yang hasil galiannya dimuat ke dump truck serta pembuatan dan pemasangan papan larangan. Jangka waktu pelaksanaannya selama 90 hari kalender, dimulai sejak 12 September hingga 10 Desember 2019.

“Dengan kerja sama ini tentunya kami mengharapkan (kegiatan) bisa efektif dan kami yakin ini akan menghasilkan hasil yang optimal dengan kerja sama dan turunnya TNI karena tentu masyarakat pun akan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini”, tambah Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Mayor Jenderal TNI, Eko Margiyono yang menyatakan bahwa kerja sama ini bukan merupakan yang pertama, namun beliau mengapresiasi atas kepercayaannya kembali melibatkan Kodam Jaya dalam upaya percepatan normalisasi Sungai di wilayah Ciliwung-Cisadane. (ech)

 

12 September 2019 Selengkapnya

3rd World Irrigation Forum Dibuka
3rd World Irrigation Forum Dibuka

The 3rd World Irrigation Forum dan 70th International Executive Council Meeting yang diselenggarakan di Bali, 1-7 September 2019 dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Bali Nusa Dua Convention Center (2/9).

Acara ini dihadiri oleh menteri-menteri dari negara-negara di Asia, wakil menteri, perwakilan FAO, ADB dan Bank Dunia serta lebih dari 1.300 peserta dari 84 negara yang diambil dari berbagai disiplin ilmu termasuk akademisi, peneliti, komunitas ilmiah internasional, petani, insinyur, pembuat kebijakan, industri dan manajer yang bergerak dalam bidang irigasi.

Tema utama yang diangkat dalam forum internasional kali ini adalah “Pengembangan Keamanan Air, Pangan dan Gizi dalam Lingkungan yang Kompetitif”. Basuki menjelaskan bahwa evolusi ini merupakan respon terhadap tantangan saat ini dan masa depan, yaitu produksi pangan yang harus dilipatgandakan pada tahun 2050 untuk memenuhi permintaan dunia. “Populasi yang terus bertambah, sementara ketersediaan lahan dan air menjadi terbatas. Kami membutuhkan strategi yang kuat dan inovatif untuk memerangi kelaparan dan untuk mengakhiri kemiskinan di pedesaan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana menyampaikan sambutan kepada para delegasi. Ia memperkenalkan warisan budaya leluhur Bali: sistem manajemen irigasi yang disebut Subak. Subak dan manifestasinya telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia termasuk Irigasi Jatiluwih, Pakerisan, dan Irigasi Batukaru Catur Angga, Ulun Danu Batur dan Pura Taman Ayun.

“Saya berharap kesucian dan keindahan alam Bali, serta keramahan masyarakatnya akan memberikan kekuatan dan inspirasi bagi semua peserta sehingga acara ini akan menjadi forum untuk berbagi wawasan, pengalaman dan pengetahuan untuk memajukan irigasi dalam upaya untuk mencapai keamanan air dan pangan di setiap negara secara berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan. ” ujar Tjokorda.

Pada kesempatan ini, Presiden ICID (International Commission on Irrigation and Drainage), Felix B. Reinders, juga meyampaikan sambutannya di depan para undangan an delegasi. Ia mengatakan bahwa 80% dunia menggunakan irigasi gravitasi, 20% irigasi bertekanan. Sementara Indonesia masih bergantung pada gravitasi dengan cara Subak khususnya. Cina, Afrika, India dalam investasi besar teknologi penghematan air, seperti teknik irigasi tetes (drip irrigation) menerapkan air tepat di zona akar tanaman, baik dari atas permukaan padat atau terkubur di bawah permukaan. “Indonesia bisa belajar dari ini karena menghemat lebih banyak air,” jelasnya.

Dalam acara pembukaan ini juga dilaksanakan Awarding World Irrigation and Drainage Prize 2019 dengan menghadirkan pemenang ketiga, Chandra Alistair Madramootoo dari negara Canada yang meraih penghargaan atas pekerjaannya yang berkelanjutan dan berkomitmen tinggi untuk sektor irigasi dan drainase di seluruh dunia melalui pendidikan, penelitian, perencanaan, dan implementasi proyek internasional. (ech)

 

02 September 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Bendungan Beringin Sila
Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Bendungan Beringin Sila

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi kemarin (31/8) mengunjungi pelaksanaan pembangunan Bendungan Beringinsila oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara yang telah memasuki progress 5,8 % pada akhir Agustus 2019.

Bendungan yang berada di Sungai Barang Hutan Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa kurang lebih 60 KM arah Barat Kota Sumbawa Besar ini memiliki luas daerah irigasi existing seluas 2400 ha dengan besar intensitas tanam 97% dengan pola tanam padi, padi palawija dan palawija.

Intensitas ini disebabkan fluktuasi debit pada Sungai Perang Hutan yang sangat tinggi. Ketersediaan air pada musim tanam II dan III sangat kecil sedangkan pada musim tanam I debit Sungai melebihi kebutuhan irigasi yang ada sehingga mengakibatkan banyak air yang terbuang ke laut. Di samping itu kualitas air pada musim hujan tidak dapat diolah secara optimal sebagai air baku sedangkan pada musim kemarau dengan kebutuhan air baku sebesar 20 liter per detik yang diambil dari saluran irigasi Beringin Sila tidak secara kontinyu tersedia.

Sementara itu, penyediaan air bersih oleh PDAM yang sumber air bakunya dari Beringin Sila mempunyai permasalahan kuantitas, kualitas dan kontinuitas debit. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut diatas pembangunan Bendungan Beringin Sila ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kebutuhan irigasi dan air baku di wilayah Kecamatan Utan dan Kecamatan Boer.

Pembangunan Bendungan Beringin Sila adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan nasional.

Nantinya bendungan ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar antara lain penyediaan irigasi existing 2400 ha dan pengembangan  1100 ha, penyediaan air baku 76 lt/dt, Energi listrik 1 x 1400 kw, kemampuan untuk mereduksi banjir 90.37 m3/dt, pengembangan pariwisata dan perikanan tangkap serta sebagai tempat konservasi.

Turut mendampingi Dirjen SDA yaitu Kepala BWS NT 1 Hendra Ahyadi dan Kasubdit Sungai dan Pantai Asdin Julaidy. (kompusda)

 

01 September 2019 Selengkapnya

RUU SDA Lanjut ke Rapat Paripurna DPR
RUU SDA Lanjut ke Rapat Paripurna DPR

Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air yang diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum di bidang sumber daya air pasca digugurkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi akhirnya disetujui oleh Pemerintah dan Komisi V DPR RI untuk segera dilanjutkan ke pembahasan Tingkat II, yakni rapat paripurna DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja mengenai pengambilan keputusan atas RUU SDA pada akhir pembicaraan Tingkat I antara Komisi V DPR bersama beberapa kementerian dan lembaga pada Senin (26/8) di gedung DPR RI Jakarta.

Beberapa Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam Raker RUU SDA diantaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum akhirnya RUU SDA ini disetujui untuk dilanjutkan ke tingkat lanjut, terdapat satu usulan penambahan ayat yang diajukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Penambahan ayat yang diusulkan terletak di pasal 33 yang membahas tentang kawasan konservasi dan suaka alam. Mulanya Pasal 33 hanya terdiri dari satu ayat yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan pendayagunaan sumber daya air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.”

Menteri Basuki mengusulkan adanya tambahan ayat kedua pada Pasal 33 yang berbunyi, “Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perseorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha”.

Latar belakang penambahan ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri PUPR dan Menteri LHK, didasari fakta lapangan bahwa saat ini di kawasan konservasi suaka alam seluas 27,14 juta hektar terdapat kurang lebih 5.800 desa yang dihuni oleh tidak kurang dari 9.5 juta jiwa yang sudah tinggal di kawasan suaka alam sejak peraturan ini belum diputuskan. Selama ini penduduk tersebut telah memanfaatkan air untuk memenuhi kebetuhan pokok dan domestik, tanpa mengarah ke tujuan komersial.

Penambahan ayat ini telah disepakati baik oleh Komisi V DPR dan perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir dalam Raker tersebut.

Menteri Basuki menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyambut baik dan memberikan apresiasi atas RUU SDA, yang merupakan inisiatif DPR-RI. Presiden dalam pandangannya menilai RUU ini telah mengakomodir berbagai perubahan baru dan mengikuti dinamika yang berkembang seperti: jaminan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sebesar 60 liter per orang per hari; pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pengelolaan (single management); integrasi pengelolaan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan; dan pengaturan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya air.

Dalam rapat, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis juga menyampaikan harapannya semoga di masa yang akan datang penyelenggaraan sumber daya air dapat menjalankan amanat pasal 33 UUD Republik Indonesia dan melahirkan outcome sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa.

Turut hadir mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono adalah Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Akhmad Gani Gazali dan Staf Khusus Menteri PUPR Firdaus Ali.

(KompuSDA – han/kty/ams)

27 Agustus 2019 Selengkapnya

Semangat SDM Unggul Indonesia Maju Warnai Perayaan HUT RI
Semangat SDM Unggul Indonesia Maju Warnai Perayaan HUT RI

Semangat proklamasi Indonesia akan maju dengan sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, memiliki kompetensi dan berdaya saing mendasari tema SDM Unggul Indonesia Maju di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 ini.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Kabinet Kerja berjalan, berbagai infrastruktur telah dibangun dan memberikan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Misalnya saja di tahun 2015 – 2019 kita telah menyelesaikan 15 bendungan antara lain Bendungan Sei Gong, Sindang Heula, Gondang, Logung, Bajulmati, Teritip, Raknamo, Rotiklot, Tanju, dan Mila.

Memasuki triwulan terakhir tahun anggaran 2019, progres keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sekitar 35%. “Kita harus lebih keras dalam melakukan percepatan penyelesaian berbagai tugas dan juga memenuhi ekspektasi masyarakat akan layanan infrastruktur yang lebih berkualitas, sehingga target prognosis sebesar 92,75 % dapat dicapai,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membacakan pidato Menteri PUPR.

Selain itu, pada tahun 2019 hingga 2020 Kementerian PUPR mendapat amanah untuk mendukung misi penguatan SDM termasuk beberapa penugasan khusus antara lain fasilitas pendidikan, olahraga dan pasar, infrastruktur PON XX di Papua, renovasi Masjid Istiqlal, dan rencana pemindahan Ibu Kota Baru. Hal tersebut mendorong pelaksanaan lelang dini TA 2020 yang matang, yang akan dimulai pada bulan Oktober 2019.

Untuk mencapai target di atas, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki budaya kerja berintegritas, profesional, berorientasi misi, visioner, serta memiliki etika akhlakul karimah. Generasi muda PUPR dituntut memiliki karakter yang kuat, berani, militan dan berjiwa seni. Ditambah lagi saat ini berada pada era digitalisasi, teknologi berkembang sangat pesat. ASN PUPR harus mampu menerapkan teknologi 4.0 dalam meningkatkan layanan bagi publik.

“ASN PUPR harus mampu beralih dari comfort zone menuju competitive zone, wajib menguasai IT digital, dan adaptif terhadap setiap perubahan. Kementerian PUPR setiap tahunnya selalu menargetkan pengembangan kompetensi sekitar 10.000 orang ASN dan bersertifikasi teknis dari Asosiasi Profesi di bidangnya masing-masing, sebagai bagian dari asset,” ujar Anita lagi.

 

Mendukung ASN yang berintegritas dan profesional, selain bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, para ASN di Kementerian PUPR pun mengikuti berbagai lomba ajang PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-74 di kampus PUPR. Berbagai macam lomba diadakan dan diikuti oleh setiap unit organisasi termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Pola kerja perlu diselingi dengan olahraga dan seni, juga budaya agar ide dan semangat dalam membangun sarana dan prasarana untuk Indonesia bisa terus ada. Keikutsertaan Ditjen SDA sebagai ajang untuk mengeksplor kemampuan diri, saling menyemangati, dan memaksimalkan kreativitas juga semangat berkompetisi.
Tahun ini, gaung SDA yang bersuara dan bergema. Dari sekian banyak lomba yang dipertandingkan, seperti Operet, Futsal Wanita dan Pria, Lomba Bola Basket, Fashion Show, Gateball, Lomba Penampilan Band, dan Stand Up Comedy, Ditjen SDA berhasil membawa hampir semua gelar juara. Penghargaan pun diterima langsung oleh Dirjen SDA Hari Suprayogi.

Sebagai bagian dari motor pembangunan bangsa ini. Ditjen SDA tidak akan berhenti untuk memberi sesuatu yang berarti. Ada semangat dan doa yang selalu menyertai usaha kami. Sekali lagi, terima kasih Kementerian PUPR atas panggung yang diberikan ke Ditjen SDA.

Gelar JUARA UMUM PORSENI KEMENTERIAN PUPR Tahun 2019 pun berhasil diraih SDA, akan menjadi pemacu semangat untuk tetap giat membangun dan membenahi infrastruktur sumber daya air bagi Indonesia. Ditjen SDA, Jaya!

19 Agustus 2019 Selengkapnya

Sinkronisasi Program Irigasi Untuk Penuhi Kebutuhan Pangan di Negeri Ini
Sinkronisasi Program Irigasi Untuk Penuhi Kebutuhan Pangan di Negeri Ini

Setiap badan publik tentunya memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang disesuaikan dengan APBN yang ada. Pun demikian dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk membangun dan merehabiltasi Daerah Irigasi di Indonesia.

Sebagai wujud dari peningkatan kinerja, Ditjen SDA akan segera melakukan sinkronisasi yang intensif dengan Kementerian Pertanian terkait daerah irigasi yang ada di Indonesia. Kamis, 15 Agustus 2019, Ditjen SDA mengundang Kementerian Pertanian untuk duduk bersama dan mendiskusikan sinergitas program yang akan dilakukan pada tahun 2020. Rapat yang dihadiri oleh Direktur Irigasi Mochammad Mazid, juga Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah, dan para pejabat dari Kementerian Pertanian tersebut diharapkan bisa menghasilkan perjanjian kerjasama yang bisa meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

Program pengembangan pertanian yang dimaksud misalnya, kegiatan untuk mengatasi masalah kekeringan, ada pula kegiatan yang berkaitan dengan pola tanam yang mana seringnya terjadi pergeseran/perubahan pola tanam akibat cuaca ekstrim yang sulit diprediksi akhir-akhir ini. Dan juga penataan kembali terkait keberadaan pompa air tanah untuk irigasi yang bisa menimbulkan kekeringan apabila tidak dikelola dengan baik, seperti yang ada pada DI Madiun.

Seperti yan kita ketahui, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen SDA menargetkan pembangunan satu juta hektar irigasi dan merehabilitasi tiga juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2015 hingga 2019.

Dan upaya ini juga yang perlu ditingkatkan setiap tahunnya, salah satunya dengan dibarengi modernisasi irigasi melalui pengembangan irigasi premium. Irigasi premium adalah irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan yang saat ini masif dilakukan pembangunannya. Ada juga gerakan padat karya tunai yang membangun dan merehabilitasi saluran irigasi tersier untuk menunjang hasil produksi para petani.

Dua contoh kegiatan inilah yang diharapkan bisa terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui kerjasama Ditjen SDA, Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian kedepannya, agar kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, bisa terus terpenuhi. (kompu SDA)

16 Agustus 2019 Selengkapnya

Rehearsal Acara International Commisison on Irrigation and Drainage
Rehearsal Acara International Commisison on Irrigation and Drainage

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Ir. Mohammad Zainal Fatah sebagai Ketua Panitia Nasional WIF-3 & IECM-70 ICID melakukan peninjauan lokasi perhelatan tersebut pada hari Selasa (13-08-2019).

Rapat Koordinasi

Lokasi: Ruang Rapat Uluwatu, BNDCC

Setiba di kompleks Nusa Dua, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi melakukan pertemuan rapat koordinasi dilanjutkan dengan Simulasi Handling Bandara yang diberikan penjelasannya oleh Perwakilan Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah IV Denpasar, Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Perwakilan General Manager PT. Angkasa Pura I di Ruang Rapat Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, Ketua dan Personel Bidang 1, 2 & 3, Panitia Lokal Bali dan Professional Convention Organizer (PCO).

 

Terminal International

Lokasi: Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Denpasar

Dari Nusa Dua, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi mengunjungi Lokasi Kedatangan tamu VVIP dilanjutkan mengunjungi Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar untuk melihat proses Arrival sampai Pick Up Peserta ke BNDCC.

Sore hari, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi kembali menuju BNDCC melihat tata cara proses registrasi mulai dari scan QR Code sampai pengambilan ID dan seminar KIT serta mendengar penjelasan kesiapan PCO untuk Opening Ceremony.

Penjelasan Pelaksanaa Acara Pembukaan

Lokasi: Plenary Hall, BNDCC

Kepada para pihak yang terlibat, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi mengatakan penyelenggaraan pertemuan ini membawa banyak manfaat untuk bangsa Indonesia maka diharapkan semuanya dapat terkoordinasi dengan baik agar acara berjalan dengan lancar.

 

14 Agustus 2019 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Masterplan of Sustainable Raw Water Supply System
Penandatanganan Kontrak Masterplan of Sustainable Raw Water Supply System

Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Konsultan Pekerjaan Masterplan of Sustainable Raw Water Supply System,  12 Agustus 2019, di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA,  Hari Suprayogi, Plt. Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Fauzi Idris, para pajabat administrator Pusatab dan para penyedia jasa.

Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.421.415.000,- dilaksanakan selama  14 Bulan (12 Agustus 2019 – 4 Oktober 2020). “Dengan output yang dihasilkan tersusunnya masterplan air baku yang meliputi laporan/data terkait analisa kebutuhan air baku, database sistem penyediaan air baku eksisting, database potensi air baku, revitalisasi infrastruktur air tanah, rencana dan perhitungan investasi infrastruktur air baku, serta persiapan dan evaluasi kesiapan sistem penyediaan air baku prioritas. Terutama untuk waduk dan embung yang sedang on going. Daerah yang termasuk dalam studi yaitu Bangka Belitung, seluruh provinsi di pulau Jawa, Bali, NTT, dan NTB,” jelas Plt. Pusat Air Tanah dan Air Baku, Fauzi Idris.

Sementara itu perwakilan dari PT. Ciriajasa Rancabangu Mandiri mengharapkan agar pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar berkat kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal SDA, sehingga dapat selesai tepat waktu.

Adapun penyedia jasa yang terlibat dalam pekerjaan ini terdiri dari Oriental Consultant Global, Co. Ltd. In, PT. Mettana, PT. Ciriajasa Rancabangu Mandiri, PT. Deserco Development Services, PT. Gitamandalaksana Consultant, PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera, PT. Mitrapacific Consulindo Internasional. (tin kompuSDA)

 

12 Agustus 2019 Selengkapnya

Cegah Kekeringan Ditjen SDA Tinjau Bendung Pasar Baru Cisadane
Cegah Kekeringan Ditjen SDA Tinjau Bendung Pasar Baru Cisadane

Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Termasuk penurunan debit air yang terjadi di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten.

Ditemui di sela-sela kunjungan ke Bendung Pasar Baru, Tangerang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan, penurunan itu terdeteksi dari turunnya tinggi muka air di bendung tipe gerak itu. “Saat ini kondisi air sudah turun jadi tidak bisa naik. Di Bendung Pasar Baru sudah turun 1.2 meter, jadi sekunder juga pasti turun, jadi kita pompa kita masukkan saluran tersiernya.”, terang Bambang.

Total lahan irigasi Cisadane seluas 21.000 hektare yang terbagi beberapa wilayah yaitu Cisadane Barat 4.800 hektare, Cisadane Barat Laut 9.000 hektare, dan sisanya wilayah utara.

Lebih luas, Bambang menuturkan bahwa wilayah Cisadanen Barat Laut termasuk dalam program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). IPDMIP adalah program pemerintah di bidang irigasi untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya. Secara khusus, dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di wilayah Cisadane Barat Laut. Ia juga menambahkan bahwa saat ini Program IPDMIP sedang proses lelang dan diharapkan bulan depan sudah selesai dan sudah mulai dapat bekerja.

Wilayah Kedaung merupakan salah satu andalan di wilayah Cisadane Barat Laut karena di wilayah tersebut dapat dilakukan masa tanam sampai dua kali meskipun saat ini Indeks Pertanamannya baru mencapai 1,6. Diharapkan dengan program IPDMIP dapat meningkat sampai 2 atau lebih. Sementara irgasi Cisadane Barat yang sedang direhabilitasi di luar IPDMIP yaitu menggunakan dana APBN saat ini masih proses berjalan, diharapkan setelah rehabilitasi Indeks Pertanamannya juga dapat meningkat.

Karena irigasi mempunyai kaitan erat dengan bidang pertanian, maka BBWS Cilicis berkoordinasi dengan pihak lain seperti dalam hal penyusunan kalender tanam. “Kita menyusun kalender tanam berkoordinasi dengan petugas pertanian, dan juga tenaga OP. Balai Cisadane Cidurian, Balai ini di bawah Dinas Provinsi Banten. Jadi Dana OP APBN ini kita TP-OP-kan perbantukan ke Dinas PU Provinsi, yang melaksanakan Balai Cisadane Cidurian bekerja sama dengan P3nya Tangerang dan Petugas Penyuluh Pertanian. Sedang dalam hal pompanisasi, kami sediakan pompa kerjasama dengan Balai Cisadane Cidurian Dinas PU Banten untuk mengambil air di lokasi terdekat, bisa di sekunder atau induknya, kemungkinan di sumber air sekunder Kedaung. (KompuSDA – han/ech/ams)

 

26 Juli 2019 Selengkapnya

Pengesahan RUU SDA Menunggu Kesepakatan 1 DIM
Pengesahan RUU SDA Menunggu Kesepakatan 1 DIM

Selasa (23/7) Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) SDA. Jika UU SDA baru ini nantinya disahkan maka akan menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013.

Rapat yang merupakan rapat lanjutan Panja yang sebelumnya dilaksanakan (18/7) ini diharapkan dapat mencapai final pada hari Rabu (24/7) mendatang. Namun ternyata pembahasan RUU SDA ini belum menyentuh final dan ditunda sampai dengan masa reses berakhir atau minggu pertama masa sidang Komisi V DPR RI.

Penundaan terjadi karena terdapat 1 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari 23 DIM yang dibahas dalam sidang kali ini belum menuai kata sepakat dari para peserta sidang. Adalah DIM nomor 408 mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut apakah sistem penyediaan air minum untuk kebutuhan sehari-hari dapat melibatkan pihak swasta atau tidak.

Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi secara singkat menyatakan bahwa semua DIM sudah mencapai kata sepakat, hanya menyisakan 1 DIM terkait izin penggunaan sumber daya air. “Semua sudah beres, hanya menunggu kesepakatan mengenai izin penggunaan sumber daya air,” jelas Hari Suprayogi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus, yang bertindak sebagai pimpinan sidang, menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus disatupahamkan terkait izin penggunaan sumber daya air, di mana di dalamnya termasuk sistem penyediaan air minum.

Sebagai informasi, DIM 408 menguraikan tentang Pasal 51 dari UU no. 7/2004 yang mengatur mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dengan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Rapat Panja RUU SDA dihadiri oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, perwakilan Sekretariat Negara, Dirjen Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, serta Ahli Bahasa dari Pusat Bahasa.

RUU yang sudah ditunggu oleh banyak pihak ini diharapkan dapat disahkan sebelum Oktober 2019.

(KompuSDA•kty/han/ams)

23 Juli 2019 Selengkapnya

Impounding Bendungan Sei Gong
Impounding Bendungan Sei Gong

Bendungan Sei Gong, satu-satunya bendungan muara (estuary dam) yang termasuk ke dalam Nawacita pembangunan 65 bendungan periode 2015-2019, telah selesai dibangun dan kini memasuki tahap pengisian atau impounding.

Dalam impounding yang berlangsung di Pulau Galang, Kota Batam (19/7), Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi menjelaskan bahwa Bendungan Sei Gong bermanfaat sebagai asupan air baku bagi Kota Batam. “Dengan total tampungan waduk sebanyak 11,8 juta meter kubik, Bendungan Sei Gong direncakan dapat menjadi tambahan pasokan air baku bagi Kota Batamdengan debit sebesar 400 liter per detik,” ujar Hari Suprayogi.

Namun, setelah terisi bendungan yang terletak di Kota Batam ini tidak serta merta dapat langsung digunakan. Karena pertemuan antara air tawar dari Sungai Gong dan air asin dari Laut Cina Selatan menjadikan air payau yang dikandung oleh Bendungan Sei Gong harus melalui proses desalinasi air.

“Desalinasi air merupakan proses untuk menghilangkan kandungan garam berlebih di dalam air sehingga air dapat dimanfaatkan. Desalinasi air ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV selama satu sampai tiga tahun ke depan. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya agar mereka membangun water treatment plan sebelum air waduk didistribusikan ke masyarakat,” jelas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ismail Widadi di lokasi yang sama.

Pun, setelah terbangun dan sudah dimanfaatkan, debit di Bendungan Sei Gong belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air baku di Kota Batam yang semakin meningkat. Untuk itu Ditjen Sumber Daya air berencana membangun tampungan air lainnya dengan debit yang lebih besar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air bahwa kini tengah dilakukan desain terhadap potensi satu buah tampungan air di Sei Busung, Kabupaten Bintan. Menurutnya, bila tidak ada kendala lahan dan permasalahan sosial yang nantinya akan dibantu oleh Pemerintah Daerah, pembangunan konstruksi Sei Busung dapat dimulai di tahun 2021.

“Sei Gong dapat menyuplai 400 liter per detik air untuk Kota Batam, Sei Busung nanti ketikasudah dapat dimanfaatkanmemiliki kapasitas 4.000 liter per detik. Air dari Sei Busung tidak hanya digunakan untuk masyarakat Kota Batam, tetapi juga untuk Kabupaten Bintan itu sendiri daan Tanjung Pinang,” ujar Dirjen Sumber Daya Air.

Bendungan Sei Gong adalah mimpi masyarakat Batam yang terealisasi berkat uluran tangan Pemerintah Pusat, hal ini diungkapkan oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau pada lokasi yang sama. Bilamana Sei Busung terwujud, mimpi masyarakat Batam dan sekitarnya akan pemenuhan kebutuhan air, baik untuk industri, perkotaan, maupun kebutuhan domestik, menjadi semakin indah.

Impounding yang berlangsung di lokasi bendungan ditandai dengan penekanan sirine oleh Dirjen Sumber Daya Air dan Plt. Gubernur Kepulauan Riau, beserta Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air, Kepala Pusat Bendungan, perwakilan Walikota Batam, Sekda Kota Batam dan perwakilan Kejati. (KompuSDA - kty)

20 Juli 2019 Selengkapnya