© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Penanganan Luapan Kali Jeroan di Kabupaten Madiun
Penanganan Luapan Kali Jeroan di Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun dilanda banjir terbesar selama 33 tahun terakir pada Kamis (7/3). Banjir ini diakibatkan oleh meluapnya Kali Jeroan yang merupakan anak Kali Madiun yang mengalir ke Sungai Bengawan Solo.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi dalam keterangannya di Madiun (7/3), mengatakan bahwa banjir yang terjadi saat ini akibat Kali Jeroan yang tidak mampu membendung debit air hujan.

Sebagai informasi, pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret terjadi curah hujan yang tinggi, puncaknya pada tanggal 6 Maret terjadi hujan kurang lebih selama tiga jam di Hulu DAS Jeroan dengan intensitas sebesar 150 milimeter.

“Air di Kali Jeroan sudah banyak hampir penuh ditambah dengan hujan selama 3 jam sehingga kapasitas 1.040 meter kubik per detik itu terlewati menjadi 1.063 meter kubik per detik sehingga air meluap kekanan kiri,” jelas Dirjen SDA.

Luapan Kali Jeroan ini juga mengakibatkan longsornya tanggul dibeberapa titik serta putusnya parapet sepanjang 20 meter di Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Luapan ini juga mengakibatkan genangan seluas 253 hektar meliputi 6 desa termasuk ruas Jalan Tol Ngawi - Kertosono di KM +603 - KM +604 sepanjang 400 meter.

Upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan adalah dengan penutupan tanggul-tanggul yang jebol secara darurat dengan menggunakan sandbag. Sedangkan untuk penangangan permanen, pada tahun ini juga Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Bengawan Solo telah menganggarkan dana sebesar 10 milyar rupiah untuk memperbaiki parapet dan tanggung-tanggul yang kritis secara permanen.

”Sudah ada kontrak sebesar 10 milyar untuk menangani yang kritis-kritis ini secara permanen terutama yang 20 meter tadi. Kemudian dalam jangka menengah ada beberapa yang perlu kita selesaikan, kira-kira ada 15 kilometer parapet yang harus direhabilitasi karena beberapa parapet ini umurnya sudah 20 tahun,” ujar Dirjen SDA ketika melakukan koordinasi langsung ke lokasi banjir bersama dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Gubenur Jawa Timur, Bupati Madiun, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal SDA dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan (BBWS) Solo.

Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Bengawan Solo bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur akan terus melakukan peninjauan lapangan dan penanganan darurat selama seminggu kedepan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan segera berkoordinasi dengan pihak BBWS Bengawan Solo ataupun instansi berwenang lainnya bila terjadi keadaan darurat maupun membutuhkan informasi lebih lanjut terkait bencana banjir. (DATIN BBWSBS/maw,sita/KompuSDA)

08 Maret 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Tinjau Penanganan Tanggul Jebol di Sungai Tanjung Cirebon
Dirjen SDA Tinjau Penanganan Tanggul Jebol di Sungai Tanjung Cirebon

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi, didampingi oleh Direktur Sungai dan Pantai, Jarot Widyoko dan para pejabat BBWS Cimanuk Cisanggarung melakukan kunjungan lapangan ke Sungai Tanjung, Desa  Karangreja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan Sungai Cisanggarung,  Cirebon, Jawa Barat, kemarin (17/2).

Kunjungan  lapangan tersebut diawali dengan meninjau tanggul yang jebol sepanjang 6 m di Sungai Tanjung, Desa Karangreja Kec.Tanjung dan telah dilakukan penanganan dengan menggunakan cerucuk bambu dan gapit bambu serta karung isi tanah oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung.

“Jebolnya tanggul Sungai tanjung ini awalnya terjadi pada 15 Februari 2017 sepanjang 6 m dan telah dilakukan penanganan dengan cerucuk bambu dan gapit bambu serta karung isi tanah. Dan kemudian pada tanggal 2 Februari 2019 terjadi kembali kerusakan ditempat yang sama, dan sampai saat ini sedang dikerjakan penanganan dengan menggunakan cerucuk bambu kembali yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 hari.  Akibat dari tanggul jebol ± 6 m di Sungai tanjung mengakibatkan air sungai merendam persawahan ± 40 Ha sawah di Desa Karangreja dan ± 30 Ha sawah di Desa Sidakaton,” jelas Hari Suprayogi.

Setelah meninjau  Sungai Tanjung, dilanjutkan dengan peninjuan ke Sungai Cisanggarung  dimana telah terjadi luapan banjir di Sungai Cisanggarung yang disebabkan  oleh kontruksi Jalan Tol Kanci Pejagan menimbun bantaran sebelah kiri (Barat) Sungai Cisanggarung sepanjang ± 1.000 meter dan berakibat  kurangnya kapasitas hidrolis Sungai Cisanggarung pada Jembatan Tol Sungai Cisanggarung.

Hal ini mengakibatkan  terjadinya  bottle neck  di jembatan sehingga saat banjir, air sungai melimpas pada tanggul kanan sepanjang 5 Km meliputi pemukiman di Desa Karangsambung,  Desa Bojongsari, Desa Babakan,  Desa Kalibuntu, dan areal persawahan seluas 200 Ha, serta tanggul kritis pada hulu jembatan.

“ Upaya yang dilakukan oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung adalah akan mengusulkan untuk melaksanakan normalisasi Sungai Cisanggarung di Tahun Anggaran 2019, berkaitan dengan kapasitas hidrolis Sungai Cisanggarung serta rekayasa teknik untuk mencegah bootle neck pada bangunan tersebut,”

PT.Semesta Marga Raya selaku pengelola Jalan Tol akan mengusulkan kajian sodetan sejajar sepanjang ± 600 m di tanah milik jalan tol (sebelah selatan) untuk mempercepat buangan luapan banjir Sungai Cisanggarung pada area persawahan Desa Bojongsari dengan mengalirkannya Kali Sapi. Dan untuk penanganan sodetan irigasi sekunder dan irigasi tersier akan berkoordinasi  dan berkonsultasi dengan  BBWS Cimanuk Cisanggarung. (ams kompuSDA)

18 Februari 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Resmikan Air Baku Lintas Pulau
Dirjen SDA Resmikan Air Baku Lintas Pulau

Pembangunan sumur air tanah untuk air baku Kota Ternate, Kota Tidore dan jaringan pipa bawah laut Rum-Maitara merupakan 3 (tiga) paket pekerjaan yang dibangun pada Tahun Anggaran 2018 telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hari Suprayogi, di Maluku Utara (15/2).

“Pembangunan tiga paket tersebut antara lain Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Kota Ternate, Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Kota Tidore serta Rehabilitasi Jaringan Pipa Bawah Laut Rum-Maitara,” ujar Hari Suprayogi.

Seiring makin berkembangnya Kota Ternate dan Kota Tidore  secara otomatis kebutuhan akan air  bersih juga ikut meningkat sehingga dalam pemenuhan air bersih sehari - hari PDAM Kota Ternate dan Kota Tidore menyiasati dengan cara pelayanan bergiliran. 

Dengan adanya tambahan debit air bersih kurang lebih 54 lt/dt di Kota Ternate dan 35 lt/dt di Kota Tidore Kepulauan yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2018 ini, diharapkan mampu melayani dan memenuhi kebutuhan air bersih yang belum terlayani khususnya terkait air bersih di pulau Maitara ini.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Pipa Bawah Laut Rum - Maitara bertujuan untuk memperbaiki jaringan pipa existing yang telah dibangun pada tahun anggaran 2015 yang terputus karena arus laut. Jaringan pipa bawah laut sebesar 8 L/detik yang bersumber dari sumur air tanah di pulau tidore ini diharapkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sebanyak 2,088 jiwa yang tersebar di empat desa di Pulau Maitara dapat terpenuhi.

Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, Abdul Muis mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalisasi sumber daya air.

“Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia Sudah menjadi anggapan umum di mana kita menemukan air, lewat Ditjen SDA kami mengupayakan pembangunan infrastruktur sumur air tanah untuk air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan pengembangan penyediaan air baku tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan pembangunan Instalasi pengolahan air, Jaringan distribusi utama, dan sambungan rumah agar dapat segera dimanfaatkan,” ujarnya.

Kepala Desa beserta masyarakat Maitara berterima kasih kepada pihak Kementerian PUPR terhadap pembangunan air baku lintas pulau yang selama ini mereka tunggu, kalau dulu masyarakat Maitara hanya menunggu hujan untuk di tampung untuk menjadikan air bersih untuk dipakai sehari-hari, sekarang kebutuhan air bersih sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Pulau Maitara.

 

 

16 Februari 2019 Selengkapnya

Program Ditjen SDA Untuk Pengendali Banjir
Program Ditjen SDA Untuk Pengendali Banjir

“Saat ini selain terjadi  perubahan iklim, lingkungan kita juga sedang mengalami perubahan lingkungan seperti alih fungsi lahan, sungai-sungai kita tercemar limbah industri dan rumah tangga, ditambah lagi sedimentasi. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena dapat menimbulkan terjadinya fenomena banjir, dimana curah hujan lebat (51 mm/hari – 100 mm/hari) atau sangat lebat (>100 mm/hari) sehingga debit yang terjadi melebihi kapasitas sungai; dan curah hujan sedang (21 mm/hari – 50 mm/hari) namun terjadi dalam waktu lama dan kapasitas sungai kecil. Contohnya curah hujan yang tinggi terjadi dari tanggal 21 Januari – 22 januari 2019 yang tersebar merata di beberapa kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan dengan curah hujan 468 mm yang tercatat tanggal 22 Januari 2019 di Stasiun Hujan Lengkese dan banjir terjadi di Kota makassar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Jeneponto, Kab. Wajo, Kab. Soppeng dan Kab. Pangkep. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR selama kurun waktu TA 2015-2019 target pengendali banjir sepanjang 3.090 km dan sampai dengan akhir TA 2018 realisasi sepanjang 868,81 km,” jelas Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, dalam Jumpa Pers bersama wartawan media massa di Ruang Media Centre Kementerian PUPR (300119). Turut hadir dalam acara tersebut Sesditjen SDA, Arsyadi, Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Amir Hamzah dan para wartawan dari berbagai media massa.

Lanjut Hari Suprayogi, tahun ini, 2019, dilaksanakan pengendalian banjir dengan biaya Rp. 3,894 triliun antara lain berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal 131,19 km (tersebar); pembangunan polder/kolam retensi 1 buah (kolam retensi Nipa-Nipa, Kab. Gowa dan Kab. Maros);  dan pembangunan sistem pompa 2 unit (Pompa Sungai Bendung Palembang dan rencana Pompa Ancol-Sentiong Jakarta) dan realisasi pengendalian banjir sampai dengan TA 2019 (131,19 km) sebesar 1000 km. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah tanah seperti Normalisasi Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Sudetan Ciliwung-BKT, Sungai Tondano Manado.

“Kami juga membangun bendungan sebagai pengendali banjir sejumlah 65 buah diantaranya Bendungan on going 2015-2019 (39 buah) dengan mereduksi banjir sebesar 7.101 m3/det; bendungan yang selesai dibangun sampai dengan tahun 2018 (17 buah) mereduksi banjir sebesar 3.400 m3/det dan bendungan dimulai TA 2019 (9 buah)  mereduksi banjir 2.853 m3/det.  Jadi dengan 65 bendungan tersebut total reduksi banjir sebesar 13.355,” kata Hari Suprayogi.

Khusus tentang kesiapsiagaan peralatan dan bahan banjiran, Direktorat Jenderal SDA sudah menyiapkan peralatan sejumlah 657 unit diantaranya terdiri dari Excavator (122 unit); Amphibious Excavator (51 unit); Dump Truck (96 unit); Trailer Truck (23 unit); Pick Up (75 unit); Mobile Pump (74 unit), Perahu Karet (196 unit) dan Mesin Outboard (20 unit). Dan bahan banjiran terdiri dari Sandbag (242.633 unit); Geobag (5.968 unit) dan Kawat Bronjong (41.798 unit).

Hari Suprayogi berpesan dalam menghadapi musim hujan tahun ini, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, jangan membangun bangunan di sempadan sungai dan bersih-bersih sungai setempat bersama dengan instansi terkait dan komunitas. (tin/din/ams kompuSDA)

30 Januari 2019 Selengkapnya

Bendungan Mila Mulai Digenangi
Bendungan Mila Mulai Digenangi

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu kawasan terkering di Indonesia dengan hanya tiga bulan musim penghujan. Untuk menjaga ketahanan air dan memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat seiiring dengan pertumbuhan penduduk, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menyatakan bahwa salah satu kunci pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di NTB adalah dengan menjaga ketersediaan air.

Kesinambungan ketersediaan air dapat dipenuhi dengan pembangunan tampungan air. Untuk itulah Ditjen SDA terus meningkatkan jumlah tampungan air di NTB, salah satunya dengan pembangunan bendungan. Setelah pada tahun lalu Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu diresmikan oleh Presiden RI, di awal tahun 2019 ini, dilaksanakan penggenangan perdana Bendungan Mila yang juga terletak di Kabupaten Dompu.

“Untuk itu pembangunan bendungan diprioritaskan sebagai tampungan air. NTB memiliki sembilan bendungan besar eksisting, 61 bendungan medium atau embung berskala bendungan. Dilengkapi dengan (bendungan, red.) Tanju dan Mila akan terkumpul sekitar 250 juta meter kubik tampungan air,” jelas Dirjen SDA dalam acara penggenangan awal Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, NTB (17/1).

Impounding atau penggenangan awal Bendungan Mila dihadiri oleh Dirjen SDA Hari Suprayogi, Bupati Dompu Bambang M. Yasin, dan didampingi oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Ni Made Sumiarsih, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Agung Djuhartono, serta Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) Asdin Julaidy.

Bendungan Mila direncanakan dapat mengairi Daerah Irigasi seluas 1.689 Ha, meningkatkan intensitas tanam dari 186% menjadi 300% pada Bendung Rabbaka, memenuhi kebutuhan air baku sebesar 100 liter per detik untuk Kabupaten Dompu dan mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik. Bendungan ini juga dimanfaatkan sebagai konservasi dan pariwisata Kabupaten Dompu.

Sedemikian besarnya manfaat Bendungan Mila, Dirjen SDA berpesan untuk menjaga kualitas iar bendungan, salah satunya dengan mencegah adanya tambak keramba ikan. “Kita sudah punya pengalaman keramba ikan di bendungan yang mengakibatkan air bendungan tercemar kemudian mempengaruhi kualitas air. Perikanan tangkap diperbolehkan, tapi kalau keramba sebaiknya dihindari,” himbau Hari Suprayogi.

Bupati Kabupaten Dompu Bambang M. Yasin menyatakan, kehadiran dua bendungan di Kabupaten Dompu, yaitu Bendungan Tanju dan Tanju akan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat Dompu yang terkenal dengan produksi jagung dan berasnya. "Bagi kami rencana keberadaan Sistem Irigasi Rababaka Kompleks yang didukung oleh Bendungan Tanju dan Mila merupakan satu mimpi yang menjadi kenyataan," ujar Bambang.

(kty/san/ams KompuSDA)

18 Januari 2019 Selengkapnya

Impounding Bendungan Mila
Impounding Bendungan Mila

Pengisian Awal Bendungan Mila oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (17/01/2019) adalah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Bendungan Mila terletak di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi satu kesatuan sistem dengan Bendungan Tanju. Bendungan Mila nantinya akan mengairi Daerah Irigasi Rababaka seluas 1.689 hektar guna meningkatkan intensitas tanam menjadi 300%. Bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air baku 100 liter per detik dan mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik di Kecamatan Woja. Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, perikanan darat dan konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Dompu.

17 Januari 2019 Selengkapnya

Bendungan Logung Siap Laksanakan Impounding Akhir Tahun Ini
Bendungan Logung Siap Laksanakan Impounding Akhir Tahun Ini

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan Impounding (Pengisian Awal Bendungan) pada Bendungan Logung yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Impounding tersebut dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018 kemarin. 

“Bendungan Logung merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program NawaCita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional,” ujar Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi.

Pembangunan Bendungan Logung membutuhkan waktu sekitar 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan 1.460 hari kalender hingga 2018 dengan nilai kontrak Rp 620 miliar, dibangun oleh KSO antara PT Wijaya Karya & PT. Nindya Karya. Bendungan ini memiliki tinggi 55 meter dan panjang 350 m dan mampu menampung air sekitar 20,15 juta m3, dengan volume efektif sebesar 13,72 juta m3.

Bendungan Logung direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan potensial maksimal 5.296 ha yang terdiri dari luas irigasi eksisting 2.805 ha dan irigasi pengembangan 2.491 ha di wilayah Kabupaten Kudus serta peningkatan produktivitas tanaman padi. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 200 liter/detik di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus, pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 0,50 MW .

"Saya kira, impounding, daerah Kudus ini kan hujannya tinggi. Jadi 20 juta m3. Satu musim hujan ini harapan saya sudah bisa spill out (melimpah) dan spillway (sudah penuh)," beber dia saat wawancara.

Kabupaten Kudus sendiri memiliki masyarakat yang hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum, sementara di saat musim kering Kabupaten tersebut sering mengalami kekeringan dan saat musim hujan mengalami kebanjiran akibat meluapnya sungai di pegunungan Muria. Dengan adanya bendungan yang terletak di lokasi lereng Muria diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya.

Selain itu, Bendungan Logung juga memiliki manfaat sebagai sarana wisata sebagai bentuk ekonomi kerakyatan tersendiri. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan pariwisata di Bendungan Logung nantinya harus tetap memperhatikan prinsip hidrologi dan konservasi dari hulu ke hilir. “Panorama yang tersaji di sekeliling bendungan membuatnya memiliki keistimewaan dibanding dengan bendungan lain adalah panorama Gunung Muria menjadi daya tarik tersendiri,” ujarnya.

Sosialisasi kepada warga terkait pemanfaatan bendungan termasuk pengembangan wisata penting untuk dilakukan, dengan tidak mengijinkan adanya wisata air pada bendungan terkait potensi bahaya yang akan timbul dan lebih mengedepankan wisata konservasi. (kompusda/dnd/arg/dani)

18 Desember 2018 Selengkapnya

6 Komunitas Peduli Sungai Mendapatkan Penghargaan PUPR Tahun 2018
6 Komunitas Peduli Sungai Mendapatkan Penghargaan PUPR Tahun 2018

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan sejumlah kategori penghargaan PUPR kepada  17 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai berprestasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur bidang PUPR pada 7 Desember kemarin di Jakarta. Selain itu juga diberikan kepada mitra kerja seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi, PDAM serta termasuk kepada 6 Komunitas Peduli Sungai di seluruh Indonesia.

Dalam acara yang merupakan puncak dari rangkaian peringatan Hari Bakti PUPR ke-73, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan mitra kerja yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain penghargaan kepada Pemerintah Daerah, juga diberikan penghargaan kepada 6 Komunitas Peduli Sungai (KPS) untuk mengajukan program unggulan dalam menjaga kualitas sungai di daerahnya.

Penghargaan PUPR tahun 2018 mengangkat tema “Inovasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, dengan tujuan agar Pemerintah Daerah dapat terus melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di wilayahnya masing-masing.

Sebelumnya, penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh PUPR bernama Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum, namun sejak tahun 2015, penghargaan ini diberikan setiap dua tahun sekali yang perdananya dilaksanakan di tahun 2016 seiring dengan dinamika perubahan kelembagaan  kementerian, yaitu penyatuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berikut adalah daftar 6 Komunitas Peduli Sungai yang memenangkan Penghargaan PUPR 2018 :

  1. KPS Mat Peci (Masyarakat Peduli Ciliwung) – Provinsi DKI Jakarta
  2. KPS Gerakan Memungut Sehelai Sampah Sungai Karang Mumus (GMSS SKM) – Provinsi Kalimantan Timur
  3. KPS Tukad Bindu – Provinsi Bali
  4. KPS KMPS Ibra – Provinsi Nusa Tenggara Barat
  5. KPS Ecoton - Provinsi Jawa Timur
  6. KPS Komunitas Sungai Putat Pontianak - Provinsi Kalimantan Barat

(kompuSDA/dnd)

 

 

08 Desember 2018 Selengkapnya

BBWS Brantas dan BWS Sumatera I Raih Juara TKPSDA Tingkat Nasional
BBWS Brantas dan BWS Sumatera I Raih Juara TKPSDA Tingkat Nasional

 

Seiring pembangunan infrastruktur sumber daya air yang terus digenjot untuk mencapai target Nawacita, koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu unsur terpenting agar manfaat infrastruktur yang dibangun bisa terus dirasakan oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA agar kinerja dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, komunitas dan masyarakat terus meningkat, yaitu melalui pemberian apresiasi kepada insan yang memiliki kinerja terbaik, salah satunya TKPSDA (Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air).

 

Di Indonesia, TKPSDA merupakan wadah koordinasi yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki anggota sangat beragam. Dengan demikian, dibentuklah sekretariat TKPSDA untuk mewadahi tugas dan fungsi dari para anggota tersebut. Sekretariat tersebut juga memiliki peranan penting dalam kegiatan TKPSDA, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pasca kegiatan. Maka dari itu, agar kegiatan dan kinerja anggota TKPSDA semakin terukur dan terarah, diselenggarakanlah sebuah kompetisi.

 

Melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air (BPSDA), upaya tersebut dikemas menjadi Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Tingkat Nasional. Proses seleksi yang telah diselenggarakan sejak bulan April 2018 ini merupakan ajang bertukar wawasan dan pengalaman untuk para peserta perwakilan daerah masing-masing. Di ajang ini, para peserta unjuk gigi di hadapan para juri agar terpilih menjadi Juara dan mendapat gelar “percontohan nasional”.

 

Masing-masing perwakilan daerah mempresentasikan profil dan kegiatan organisasi mereka di hadapan para juri. Setelah terpilih menjadi finalis, mereka akan mendapatkan sesi penilaian di lapangan oleh tim juri. Dari rangkaian proses seleksi, akhirnya terpilihlah pemenang Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai Tingkat Nasional Tahun 2018 yang terdiri dari dua kategori. Untuk kategori “Maju”, Juara I diraih oleh BBWS Brantas, dan BBWS Citarum, BBWS Bengawan Solo, BBWS Ciliwung Cisadane, juga BBWS Cidanau Ciujung Cidurian menyusul diperingkat berikutnya. Sementara untuk kategori “Berkembang”, Juara I diraih oleh BWS Sumatera I, dan kemudian disusul oleh Dinas PSDA Provinsi Aceh, BBWS Pompengan Jeneberang, BWS Nusa Tenggara I, dan BWS Sulawesi IV.

 

Melalui Lomba Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada Sekretariat TKPSDA Wilayah Sungai di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) diseluruh Indonesia agar mereka semakin semangat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air lebih baik lagi sehingga bisa mencapai kesepahaman antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan, guna mencapai keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. (dro KompuSDA)

 

27 November 2018 Selengkapnya

Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Pembangunan Bendungan Karian dan Sindangheula
Dirjen SDA Hari Suprayogi Tinjau Pembangunan Bendungan Karian dan Sindangheula

 

Bendungan Karian yang terletak di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah salah satu bendungan besar yang masuk dalam program Nawacita. Bendungan ini nantinya akan memiliki kapasitas tampungan sebesar 14,7 juta meter kubik yang akan menyuplai air baku ke wilayah Rangkasbitung, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan tiga titik di Jakarta.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi yang melakukan kunjungan kerja ke bendungan tersebut pada 24 November 2018, menjelaskan bahwa saat ini progres fisik pembangunan bendungan Karian sudah mencapai 52%, yang ditargetkan akan selesai pada Desember 2019. “Saat ini BBWS Cidanau Ciujung Cidurian (C3) yang bertugas menangani pembangunan bendungan tersebut sedang mengalami kendala untuk pengambilan bahan material timbunan dari beberapa lokasi, namun semuanya sedang ditangani dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat,” tuturnya.

 

Selain itu, bendungan Karian juga berfungsi sebagai pengendali banjir daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur seperti Jalan Tol Jakarta-Merak, dan juga Kawasan Industri Terpadu. Manfaat lainnya dari Bendungan Karian adalah untuk kegiatan pariwisata yang bisa menambah pendapatan domestik di daerah tersebut, juga lokasi perikanan tangkap yang bisa digunakan oleh warga setempat.

 

Di samping Bendungan Karian, BBWS C3 juga mengerjakan Bendungan Sindangheula yang per November 2018, progres fisiknya sudah mencapai 97%. Bendungan ini adalah salah satu bendungan yang lokasinya dekat dengan pusat kota, yaitu kurang lebih 12 kilometer dari Kota Serang, Banten. Manfaat bendungan Sindangheula diantaranya sebagai penyuplai air baku sebanyak 800 liter per detik, dan juga kebutuhan air irigasi dengan besaran yang sama yaitu 800 liter per detik, pengendali banjir, dan juga memiliki potensi untuk mikrohidro kurang lebih 0,4 megawatt.

 

Tantangan yang dihadapi oleh BBWS C3 terkait pembangunan bendungan Sindangheula adalah adanya beberapa kendala pada pembebasan lahan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, BBWS C3 tetap memantau progres pembebasan lahan tersebut agar tidak mempengaruhi keterlambatan pembangunan fisik bendungan kedepannya.

 

Mengingat program pembangunan 49 bendungan baru dalam kurun waktu 2014-2019 merupakan salah satu tanggung jawab besar Ditjen SDA untuk mendukung ketahanan pangan dan air, maka Ditjen SDA pun terus menggenjot BBWS/BWS untuk bisa melaksanakan program tersebut sesuai target yang telah ditetapkan. (KompuSDA)

 

25 November 2018 Selengkapnya

Bendungan Sadawarna di Jawa Barat Siap Dibangun
Bendungan Sadawarna di Jawa Barat Siap Dibangun

Proses konstruksi pembangunan Bendungan Sadawarna, yang diusung sebagai penyedia air dan pengurang dampak banjir di wilayah Jawa Barat pada umumnya dan daerah Pamanukan pada khususnya, diawali dengan penandatanganan kontrak Paket I dan Paket II yang berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR)Rakyat, Jakarta (22/11).

Total anggaran konstruksi bendungan yang terletak di dua kabupaten, yakni Subang dan Sumedang ini, sebesar 1,8 triliun rupiah, “Dengan waktu pelaksanaan selama 1.444 hari dan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender,” jelas Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA.

Paket Pertama dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Daya Mulia Turangga dan PT Barata Indonesia KSO dengan nilai kontrak sebesar 970 milyar rupiah. Sedangkan Paket Kedua konstruksinya akan dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Adhi Karya Tbk. KSO dengan nilai kontrak sebesar 898 milyar rupiah.

Bendungan Sadawarna bila terbangun nanti akan memiliki beberapa manfaat strategis, seperti penyediaan air irigasi dengan area layanan seluas 4.500 hektar untuk daerah Subang dan Indramayu, sebagai pengendali banjir, penyedia air baku sebesar 4,48 meter kubik per detik, dan sumber air untuk tenaga listrik sebesar ± 3 MW.

Walaupun ditargetkan selesai di akhir tahun 2022, proses pembangunan bendungan diharapkan dapat dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat pula.

Namun percepatan proses pembangunan bendungan harus dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada, seperti pembebasan lahan, revisi desain dan penyediaan dana. “Hambatan akan ada. Terlebih untuk bendungan tipe earth fill dam seperti ini yang perlu material cukup banyak, jangan sampai pembangunan terhambat karena ketersediaan material,” pesan Direktur Jenderal SDA. “Selain itu percepatan pembangunan juga harus memperhatikan K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ditambah satu K lagi, Keamanan,’’ tambahnya.

Penandatanganan kontrak dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Kepala Pusat Bendungan, Para Direktur di lingkungan Ditjen SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum sebagai pengelola pembangunan Bendungan Sadawarna, para Kasatker dan PPK pekerjaan pembangunan Bendungan Sadawarna dan Direktur Utama para penyedia jasa pembangunan. (KompuSDA)

22 November 2018 Selengkapnya

Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018
Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2018

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penjaga pos hidrologi yang peduli terhadap data hidrologi dan mendorong peningkatan kompetensi para penjaga pos hidrologi dalam upaya peningkataan pengelolaan hidrologi sehingga dapat mewujudkan data hidrologi yang akurat, tepat waktu, berkesinambungan dan mudah diakses untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air telah menyelenggarakan Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional.

Serangkaian tahapan penilaian Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional telah dilakukan semenjak bulan April 2018, yakni

  • tahapan pertama : penilaian profil pos hidrologi dan data,
  • tahapan kedua : penilaian presentasi dan praktek
  • tahapan ketiga : penilaian kunjungan lapangan.

Dari seluruh rangkaian penilaian Lomba Penjaga Pos  Hidrologi telah diperoleh pemenang Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tahun Anggaran 2018

 

Kategori Pos Curah Hujan

Pemenang I : Subagyo, BBWS Ciliwung Cisadane

Pemenang II : Sundoyo, BBWS Bengawan Solo

Pemenang IIII : Tahyan, BBWS Citanduy

 

Kategori Pos Duga Air

Pemenang I : Andi Asri, BBWS Pompengan Jeneberang

Pemenang II : Andi Sudirman. BBWS Ciliwung Cisadane

Pemenang III : Edi Cahyadi, BBWS Citanduy

 

Kategori Pos Klimatologi

Pemenang I : Priyono, BBWS Citanduy

Pemanang II : Yotam,  BWS Sulawesi III

Pemenang III : Ririn Setyorini, BBWS Serayu Opak

Lomba Penjaga Pos Hidrologi diharapkan dapat memberikan semangat kepada para penjaga pos hidrologi dan pengelola unit hidrologi di balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pengelolaan hidrologi lebih baik lagi sehingga dapat menyediakan data hidrologi untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

22 November 2018 Selengkapnya