© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Workshop Peningkatan Kapasitas Sekretariat TKPSDA WS Dalam Memfasilitasi Sidang Pengelolaan Data dan Informasi
Workshop Peningkatan Kapasitas Sekretariat TKPSDA WS Dalam Memfasilitasi Sidang Pengelolaan Data dan Informasi

Workshop Peningkatan Kapasitas Sekretariat TKPSDA WS Dalam Memfasilitasi Sidang, Pengelolaan Data dan Informasi

08 Februari 2018 Selengkapnya

Pembangunan Berbudaya di Bendung Tirtonadi
Pembangunan Berbudaya di Bendung Tirtonadi

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Kota Solo secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +92 m DPL. Di kota ini terdapat pertemuan beberapa sungai, diantaranya Kali Pepe, Kali Gajah Putih dan Kali Anyar, serta Kali Premulung dengan Bengawan Solo. Kondisi dataran yang rendah ditambah dengan pertemuan beberapa sungai membuat Kota Solo beberapa kali dilanda banjir seperti yang terjadi pada Maret 1966, Maret 1968, Maret 1973, Februari 1974, Maret 1975, Februari 1993, Desember 2007, 2011, 2013, 2015 serta diawal tahun 2016.

 

Banjir yang terjadi sejak tahun 2013 sampai 2016 menyebabkan terjadinya genangan di beberapa tempat, antara lain Kalurahan Banyuanyar, underpass Gilingan, Kalurahan Semanggi, Terminal/Pasar Jongke, Monumen Pers, Kelurahan Baron, Kalurahan Kampung Sewu, dan beberapa tempat lainnya. Genangan ini muncul disebabkan cuaca yang ekstrim dengan curah hujan yang tinggi. Selain itu, tanggul pada Sungai Bengawan Solo yang melindungi Kota Surakarta masih menggunakan tanggul berkapasitas kala ulang tahunan Q10 (1550 m3/detik) dan juga terdapat beberapa titik lokasi yang belum memiliki tanggul. Kondisi ini pun diperparah dengan kondisi jaringan drainase perkotaan, baik saluran drainase, pintu air, maupun kondisi pompa banjir yang dinilai sudah tidak memadai dan tidak berfungsi secara optimal, sehingga apabila muka air Sungai Bengawan Solo naik, akan terjadi back water melalui saluran drainase tersebut.

 

Tentu saja banyak yang terkena dampak dari kejadian tersebut, diantaranya rumah penduduk, pabrik, jalan lintas provinsi, jalan kampung, sekolah, juga tempat ibadah. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak tinggal diam. Sebagai lembaga pemerintah yang diamanahi tanggung jawab untuk menangani pembangunan infrastruktur di Indonesia, Kementerian PUPR berupaya maksimal dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan banjir di Kota Solo tersebut ditanggapi oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dengan melakukan penanganan genangan dan pengendalian banjir secara intensif dan berkelanjutan.

 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang merupakan perwakilan Ditjen SDA di kota tersebut. Ada beberapa sasaran penanganan banjir kota Solo yang dilakukan BBWS Bengawan Solo, diantaranya pengendalian banjir akibat limpasan sungai yaitu dengan meninggikan tanggul sungai Bengawan Solo, membuat dan meninggikan parapet (tanggul) Sungai Bengawan Solo, merehabilitasi Bendung Karet Tirtonadi, menormalisasi sungai (Kali) Pepe hulu, membangun pintu-pintu air, membangun dan merehabilitasi rumah pompa banjir, dan juga menangani drainase utama perkotaan dengan meninjau masterplan dan desain drainase kota Solo, membangun perkuatan tebing, membangun IPAL Komunal, dan menormalisasi saluran drainase primer.

 

Dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan tersebut, BBWS Bengawan Solo tidak hanya memperhatikan hal-hal teknis dan keuangan saja, tetapi juga hal sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Pada kegiatan rehabilitasi Bendung Karet Tirtonadi, ada ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Anyar yang harus direlokasi. Selain itu, ada 2.035 makam juga yang harus dipindahkan, termasuk makam salah satu Putri Solo, yaitu Putri Cempo. Pemindahan makam ini pun dilakukan dengan mengikuti budaya dan tata krama yang dipegang teguh oleh masyarakat Solo.

 

Agar kegiatan rehabilitasi Bendung Tirtonadi berjalan lancar, BBWS Bengawan Solo pun menyelanggarakan acara pemuliaan Putri Cempo dan Sedekah Bumi pada Jumat, 26 Januari 2018 yang dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal A. Manu, Fx. Hadi Rudyatmo dan masyarakat setempat. “Penataan lokasi Bendung Tirtonadi akan dilakukan sampai akhir tahun 2018. Tirtonadi akan menjadi tempat edukasi dan wisata sungai baru yaitu dengan membangun jembatan kaca di Bendung Tirtonadi, dan juga sebagai tempat percontohan dan peelstarian budaya,” tutur Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal A. Manu dalam sambutannya pada acara tersebut. Acara yang diawali dengan pemotongan tumpeng dan penguburan kepala kerbau tersebut, dilanjutkan dengan penanaman pohon beringin secara simbolik dan berdoa bersama di makam Putri Cempo.

 

Charisal menambahkan bahwa Bendung Tirtonadi juga menerapkan inovasi yang diharapkan bisa membuat bendung awet hingga 25 tahun kedepan. Inovasi yang diterapkan oleh BBWS Bengawan Solo ada pada pekerjaan rehabilitasi Bendung Tirtonadi yaitu dengan menerapkan gate panel. Gate panel tersebut memiliki banyak keunggulan, diantaranya waktu pengoperasiannya kurang dari 60 menit; mampu melindungi air blader dari material sungai, perubahan suhu yang ekstrim dan vandalisme; lebih efisien karena dengan tinggi air blader 160 cm mampu mendapat tinggi maksimal pembendungan (gate panel) 305 cm sehingga tampungan mencapai 1 juta m3; pada saat kondisi flat, ketebalan hanya 32 cm sehingga tidak menghalangi aliran; beban didistribusikan secara seragam pada pondasi, tidak pada beban terpusat; dan kompresor yang kapasitasnya kecil sehingga menghemat biaya energi. (dro/ket KompuSDA)

 

29 Januari 2018 Selengkapnya

Workshop Pemetaan Lahan Sawah Beririgasi di 14 Lumbung Padi Indonesia
Workshop Pemetaan Lahan Sawah Beririgasi di 14 Lumbung Padi Indonesia

Workshop Pemetaan Lahan Sawah Beririgasi di 14 Lumbung Padi Indonesia

29 Januari 2018 Selengkapnya

DPR RI Tinjau Tindakan Penanganan Darurat Bendung Plesungan
DPR RI Tinjau Tindakan Penanganan Darurat Bendung Plesungan

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Jawa Timur pada 25 Januari 2018. Kunjungan kerja spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Sigit Sosiantomo yang didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Irigasi Direktorat Irigasi dan Rawa Happy Mulya dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Charisal A. Manu.

 

Sigit Sosiantomo dalam sambutannya menyampaikan kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melihat secara langsung progres pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yaitu penanganan darurat Bendung Plesungan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang merupakan bagian dari tugas Dewan. “Hasil laporan kunjungan kerja spesifik ini akan dilaporkan dalam rapat Komisi dan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Sigit Sosiantomo.

 

Bendungan Plesungan dibangun di Sungai Dero pada tahun 1975-1976, yang memiliki luas daerah irigasi 582 ha, luas daerah pengairan 5 km2, debit perencanaan bendung 399 m2/det, lebar bendung keseluruhan (termasuk pintu pembilas) 19,15 m dengan tinggi jagaan (free board) 2,50 m. Pada 2 Januari 2018, terjadi kerusakan di Bendung Plesungan sayap hulu bagian kiri ambrol sepanjang 20 m. Bangunan intake dan bangunan penguras bendung juga rusak berat, dan mercu bendung sepanjang 12 m.

 

Kepala BBWS Bengawan Solo Charisal A. Manu menjelaskan kepada rombongan Komisi V DPR RI bahwa sedang dilakukan penanganan darurat terhadap bendung tersebut, yaitu dengan membuat bendung sementara untuk menaikkan muka air dengan lebar 24 m dan tinggi 2,5 m serta membuat saluran pengarah sepanjang 39 m dan lebar 1,5 m. “Penanganan darurat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasokan air agar tetap melayani areal sawah sehingga tidak terjadi gagal panen dengan mengarahkan aliran air masuk ke saluran sekunder Plesungan konstruksi dari sandback maupun bronjong,” tutur Charisal.

 

Sementara untuk penanganan permanen, dikarenakan kerusakan yang cukup parah, BBWS Bengawan Solo akan mengusulkan untuk dilakukan pembangunan Bendung yang baru ke arah hulu yang diawali dengan detail design pada tahun berikutnya sebagai acuan terhadap pelaksanaan pembangunannya. (dro/ket KompuSDA)

28 Januari 2018 Selengkapnya

DPR RI Apresiasi Kinerja BBWS Brantas
DPR RI Apresiasi Kinerja BBWS Brantas

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Jawa Timur pada 25 Januari 2018. Kunjungan kerja spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Sigit Sosiantomo yang didampingi oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Amir Hamzah dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Fauzi Idris.

 

Sigit Sosiantomo dalam sambutannya menyampaikan kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk melihat secara langsung progres pembangunan infrastruktur sumber daya air yaitu pembangunan long storage Kalimati untuk air baku di kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto, dan pekerjaan pengendalian banjir Kali Gunting di kabupaten Jombang. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang merupakan bagian dari tugas Dewan. “Saya apresiasi kinerja BBWS Brantas yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan bidang sumber daya air di daerah ini. Hasil laporan kunjungan kerja spesifik ini akan dilaporkan dalam rapat Komisi dan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Sigit Sosiantomo

 

Kepala BBWS Brantas Fauzi Idris menuturkan kebutuhan air baku kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk yang sedemikian pesat. “Salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan tersebut adalah memfungsikan kembali Kalimati sebagai tampungan (long storage). Kalimati adalah ex Kali Porong yang merupakan aset pemerintah,” jelas fauzi kepada rombongan Komisi V DPR RI.

 

Lebih lanjut Fauzi menjelaskan, kolam tampungan (long storage) yang sedang dibangun sepanjang 4.850 m dengan lebar rata-rata 110 m ini menggunakan konstruksi revetment lining plat beton pra cetak. Kebutuhan airnya akan diambil dari Sungai Brantas melalui Dam Pajaran. “Kapasitas total penyediaan air baku untuk pekerjaan ini sebesar 1.500 liter/detik, yang akan meliputi kabupaten Sidoarjo di wilayah Barat sebesar 1.000 liter/detik dan kabupaten Mojokerto di wilayah Timur sebesar 500 liter/detik,” tambahnya.

 

Setelah meninjau lokasi pembangunan long storage Kalimati untuk air baku di kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto, rombongan Komisi V DPR RI lanjut meninjau pekerjaan pengendalian banjir Kali Gunting Kabupaten Jombang. Kali Gunting merupakan sungai dengan panjang 12,875 km yang terdiri dari tiga anak sungai yang menyuplai debit air, yaitu kali Gunting hulu, Kali Pacir, dan kali Catakbanteng. Pada Januari sampai dengan Maret 2017, Kali Gunting telah mengalami empat kali banjir yang berdampak ke masyarakat. BBWS Brantas pun melakukan identifikasi daerah terdampak banjir di wilayah DAS Kali Gunting yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Jombang.

 

“Dari hasil identifikasi tersebut, kami melakukan pekerjaan normalisasi sungai untuk menangani banjir pada sistem Kali Gunting secara terpadu yang meliputi pembuatan parapet, bronjong, revetment dan pemancangan CCSP. Pekerjaan ini bertujuan untuk menangani banjir pada daerah-daerah kritis yang berhubungan langsung dengan area pemukiman penduduk,” jelas Fauzi. Pembangunan pengendalian banjir Kali Gunting Kabupaten Jombang merupakan pekerjaan multi years, yang telah dimulai sejak 7 September 2016 sampai dengan 27 Agustus 2018 mendatang. Untuk progres per Januari 2018 sudah mencapai 77 persen dari rencana 60 persen. (dro/ket KompuSDA)

27 Januari 2018 Selengkapnya

Jarot Jabat Ketua HATHI Cabang Jakarta
Jarot Jabat Ketua HATHI Cabang Jakarta

 

Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) menggelar acara pelantikan pengurus HATHI cabang Jakarta periode 2018-2021 sekaligus merayakan HUT ke 37 pada 24 Januari 2018. Acara yang digelar di Gedung SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen SDA Imam Santoso, para pejabat bidang sumber daya air terdahulu dan ratusan anggota HATHI. Dalam pelantikan ini, Jarot Widyoko yang merupakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane terpilih menjadi Ketua HATHI cabang Jakarta untuk periode 2018-2021.

 

HATHI merupakan salah satu organisasi profesi bidang sumber daya air yang anggotanya sudah mencapai 6000 orang, dan sangat berpotensi untuk mendukung dan berperan serta dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air di Indonesia. Tahun ini, organisasi ini telah berusia 37 tahun. Wadah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang sumber daya air guna dapat memberi manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Dalam sambutannya, Dirjen SDA Imam Santoso menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi perubahan global yang sangat cepat dan terkadang tidak terduga, diantaranya pertambahan penduduk, urbanisasi, ekspansi ekonomi, perubahan pola perdagangan, perubahan tata guna lahan, perubahan iklim yang terkadang diikuti dengan krisis global di berbagai sektor seperti energi, ekonomi dan pangan. “Hal ini menuntut kita menyesuaikan arah pengelolaan sumber daya air dimasa yang akan datang. Selain itu, hal yang harus diwaspadai terkait bidang sumber daya air adalah perubahan iklim,” tuturnya.

 

Ia menambahkan, kondisi cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini berdampak pada pola pengelolaan sub prasarana sumber daya air, juga meningkatnya resiko bencana yang terkait dengan cuaca ekstrim seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, badai, gelombang atau pasang tinggi, kebakaran hutan dan lahan gambut telah menghilangkan banyak nyawa manusia dan penghidupan. Untuk itu peningkatan kompetensi para pengelola bidang sumber daya air dalam menemukan inovasi yang applicable sangat diharapkan.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono turut memberikan arahan bahwa berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur bidang sumber daya air yang dihadapi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini sangat membutuhkan dukungan dari semua stakeholder, terutama perguruan tinggi dan tenaga ahli teknik keairan untuk menemukan ide-ide yang inovatif dan aplikatif, untuk itu segenap pengurus HATHI harus bisa berkolaborasi dengan para stakeholder tersebut. (dro KompuSDA)

 

25 Januari 2018 Selengkapnya

BBWS Sumatera VIII Kembangkan Padat Karya Tunai
BBWS Sumatera VIII Kembangkan Padat Karya Tunai

Meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan mereka untuk ikut terlibat langsung dengan program pembangunan yang dirancang. Inilah yang menjadi esensi dari program Padat Karya Tunai yang sedang dijalankan dimasa pemerintahan Jokowi. Sebagai salah satu pilar dalam pemerintahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun serius menanggapi dan menjalankan program tersebut. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), program ini dikembangkan melalui pemeliharaan saluran irigasi tersier yang melibatkan petani dan masyarakat.

 

Ingin tahu bagaimana pelaksanaannya di lapangan, Presiden Jokowi pun meninjau beberapa lokasi yang terpilih untuk program Padat Karya Tunai tersebut, salah satunya Desa Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja yang dilakukan pada Senin, 22 Januari 2018 ini merupakan kunjungan keempat Presiden Jokowi terhadap program Padat Karya Tunai bidang sumber daya air, yang mana sebelumnya telah meninjau Tasikmalaya, Tegal dan Lampung. Dalam kunjungannya, ia turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala BBWS Sumatera VIII Suparji beserta pejabat pemerintah lainnya.

 

Dalam penjelasannya kepada Presiden Jokowi, Imam menjelaskan program Padat Karya dengan metode swakelola di Desa Banyu Urip ini dikerjakan oleh 125 orang pekerja yang akan berlangsung selama 50 hari. “Untuk upah para pekerja sebesar 90 ribu rupiah per hari, berbeda dengan standar upah dengan daerah program Padat Karya Tunai lainnya, karena disesuaikan dengan standar kebutuhan di masing-masing daerah dan kesepakatan dengan masyarakat yang menjadi pekerja,” jelas Imam.

 

Manfaat dari program Padat Karya Tunai diantaranya akan meningkatkan peredaran uang di daerah, meningkatkan pendapatan harian para petani diluar hasil panen sehingga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat di desa bisa meningkat. Disamping itu para petani akan lebih menjaga kondisi saluran irigasi tersier mereka karena terlibat langsung dalam kegiatan pemeliharaan perbaikan irigasi sehingga produksi pangan nantinya akan meningkat.

 

Suparji selaku Kepala BBWS Sumatera VIII turut menambahkan bahwa pemeliharaan saluran irigasi tersier melalui program Padat Karya Tunai ini bisa meminimalisir kehilangan air, sehingga air bisa lebih banyak mengalir ke sawah. “Terkait pemilihan lokasi, P3A masing-masing daerah mengusulkan lokasi mereka, yang kemudian dilakukan pengecekan terhadap status badan hukum P3A, kelembagaan dan kondisi sawah oleh Balai. Setelah itu, Balai memilih lokasi yang memenuhi syarat untuk kemudian diusulkan ke tingkat pusat. Balai juga melakukan pembinaan dan pendampingan reguler ke P3A yang terpilih menjalankan program Padat Karya Tunai,” tutur Suparji kepada rekan media. Program ini diharapkan bisa memotivasi para petani agar kedepannya semakin semangat dalam memelihara saluran tersier. (dro/ket KompuSDA)

24 Januari 2018 Selengkapnya

Kepala BBWS Sumatera VIII Suparji Apresiasi Kinerja Pegawai
Kepala BBWS Sumatera VIII Suparji Apresiasi Kinerja Pegawai

 

Selasa, 23 Januari 2018 bertempat di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII di Palembang, Kepala BBWS Sumatera VIII Suparji menyaksikan acara serah terima jabatan antara pejabat yang lama dengan pejabat yang baru saja dilantik untuk mengemban amanah sebagai penanggungjawab berbagai kegiatan yang ada di Balai. Acara serah terima jabatan bagi para pejabat yaitu Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Perbendaharaan yang mendapatkan promosi atau rotasi ini bertujuan untuk meneruskan roda kinerja organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di BBWS Sumatera VIII.

 

“Selamat kepada para pejabat yang telah dilantik dan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh para pejabat yang lama,” tutur Suparji mengawali sambutannya. Mutasi (promosi, rotasi bahkan dimungkinkan demosi) merupakan wujud nyata dari konsekuensi atas tuntutan kebutuhan regenerasi kepemimpinan dalam manajemen di tubuh organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai upaya yang konsisten dan tersistem untuk terus memelihara dinamika organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, guna terpeliharanya kesiapan operasional, demi menjawab tantangan tugas kedepan, yang akan terus berkembang semakin kompleks dan berat.

 

Suparji berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera berkoordinasi dan bersinergi dengan segenap pegawai agar progres kegiatan dalam membangun infrastruktur sumber daya air bisa terus berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan tata kelola pelaksanaan anggaran dan barang milik negara yang harus dipergunakan dengan benar oleh para pejabat dalam membina unit kerja yang mereka pimpin. “Saya juga menyampaikan apresiasi kepada segenap pejabat dan pegawai yang bekerjasama telah menyelesaikan Embung Konservasi Jakabaring yang akan digunakan sebagai venue lomba dayung pada Asian Games 2018 nanti. Begitu pun tim O&P yang sudah dengan sangat baik mempersiapkan kesiapan program Padat Karya Tunai yang kemarin telah selesai ditinjau oleh Presiden Jokowi. Good job. Ayo kita teruskan,” tuturnya memberi semangat. (dro/ket KompuSDA)

 

24 Januari 2018 Selengkapnya

Program Padat Karya Serap Banyak Tenaga Kerja
Program Padat Karya Serap Banyak Tenaga Kerja

 

Kementerian PUPR memasuki awal tahun 2018 selain menyelesaikan proyek strategis nasional juga memberikan perhatian besar dalam pembangunan proyek infrastruktur berbasis masyarakat yang bersifat padat karya. “Proyek Padat Karya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR salah satunya ada di Desa Ruang Tengah, Lampung Selatan,  dikerjakan oleh para petani dengan membangun irigasi dan pembayaran untuk para pekerjanya adalah mingguan yaitu untuk pembantu tukang 80 ribu rupiah dan untuk tukangnya 100 ribu rupiah. Saya harapkan proyek  padat karya ini makin meningkatkan roda perekonomian masyarakatnya sehingga konsumsi dan daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Kementerian PUPR melalui BBWS Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal SDA ini sangat penting, karena , pertama, membuka lapangan pekerjaan yg ditargetkan 1 desa ada 100 atau 200 orang, kedua dibayarkan tunai sehingga daya beli masyarakat meningkat dan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik,” jelas Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono dan Direktur Jenderal SDA Imam Santoso dalam kunjungan lapangan ke Proyek Padat Karya di Desa Ruang Tengah, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan (20/01/2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso bahwa di Provinsi Lampung program Padat Karya dapat meningkatkan pendapatan para petaninya. “Padat Karya tunai di Lampung dilaksanakan di 151 lokasi, salah satunya di Desa Ruang Tengah, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan dengan pelaksana GP3A Ngandan Bakti, dengan luas 143 ha, dengan pekerja sebanyak 153 orang dan pengerjaan selama 50 hari. Untuk anggaran padat karya di lampung sebesar 3,9 milyar, karena digabungkan dengan TP OP dan P3TGAI  jadi 1 lokasi dananya adalah 225 juta,“ lanjut Direktur Jenderal SDA Imam Santoso.

Imam menambahkan selain Padat Karya ini di Lampung juga ada 2 bendungan yaitu Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Marga Tiga. Bendungan Way Sekampung progresnya sudah sekitar 15 persen dan Bendungan Marga Tiga baru saja penandatanganan kontrak pada bulan Desember 2017, dan sudah dimulai konstruksinya. “Dalam mengerjakan bendungan kami juga membangun irigasinya dan ini sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Menteri PUPR sehingga semua berjalan bersamaan. Untuk Way Sekampung selesai 2019 akhir sedangkan Bendungan Marga Tiga selesai tahun 2021,” imbuh Direktur Jenderal SDA.

Salah satu petani, Pak Harun, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah atas Program Padat Karya ini, “GP3A kami, Ngandan Bakti, sangat berterima kasih sekali karena di saluran irigasi kami airnya lancar dan pendapatan kami juga bertambah. Wilayah kami Daerah Irigasi Way Penengahan I dengan luas area 45 ha dan benar-benar sangat dimanfaatkan oleh petani, jadi dari petani, untuk petani, oleh petani. Harapan kami ke depannya, kami dapat terus dilibatkan untuk kegiatan ini, paling tidak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa ini terutama kehidupan petaninya lebih baik,” kata Pak Harun.

Dengan pelaksanaan program padat karya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga terjadi pemerataan ekonomi pedesaan sekaligus untuk mengatasi kesenjangan, dan pemerintah memberikan porsi yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran 11,24 triliun dari total 103,7 triliun tahun 2018 untuk program pada karya (cash for work). Program ini mencakup Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Operasi dan Pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan. (tin/din/arg kompuSDA)

 

21 Januari 2018 Selengkapnya

Gunakan APBN Dengan Baik dan Dapat Dipertanggungjawabkan Pesan Imam Santoso
Gunakan APBN Dengan Baik dan Dapat Dipertanggungjawabkan Pesan Imam Santoso

“Saya ucapkan selamat kepada para Pejabat Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), semoga dapat bekerja dengan baik dan bekerja sama dengan tim di lapangan serta pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, pertama, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lapangan untuk membangun infrastruktur bidang sumber daya air , harus dapat menggunakan APBN dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, karena bagaimana pun yang digunakan adalah uang negara dan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga penggunaan APBN sekecil apapun ketika diaudit baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, sebagai Satker dan PPK tetap harus menjaga kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang tertera di dalam kontrak sehingga harus tetap berkoordinasi dan bekerja sama baik dengan kontraktor, konsultan, pekerja yang ada di lapangan dan pemerintah daerah setempat,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso, dalam acara Pelantikan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 17 Januari 2018, di Gedung Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, Jakarta.

Lanjut Imam, apabila ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat menghubungi pusat agar dapat bersama-sama mencari solusinya. “Jadi harus disiapkan penjelasan untuk masalah tersebut untuk dapat berkoordinasi dengan kami di pusat sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya dan saya harap juga dapat menjadi evaluasi bagi kegiatan di tahun selanjutnya. Tidak lupa juga saya sampaikan untuk selalu hidup sederhana karena masyarakat juga memperhatikan pola hidup kita selain pekerjaan kita,” kata Direktur Jenderal SDA.

Terakhir Imam Santoso mengingatkan kepada para Satker OP dan PPK OP untuk dapat tetap di tempat dan mempersiapkan peralatan  untuk mengantisipasi bencana alam banjir di lapangan.

Para Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA  yang dilantik berjumlah 340 orang, diantaranya adalah Jaya Sampurna sebagai Kepala Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Citarum, I Putu Agus Kusumayasa sebagai PPK Kesekretariatan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDA dan Ary Widyo Nugroho sebagai Kepala Satker SNVT Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera IV.

Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, Satuan Kerja dan PPK BBWS dan BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. (tin/dro kompuSDA)

17 Januari 2018 Selengkapnya

Susun Program Kerja Ditjen SDA Dengan HITS
Susun Program Kerja Ditjen SDA Dengan HITS

Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal SDA dilaksanakan di awal tahun pelaksanaan anggaran tahun 2018 dengan tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tahun 2017, percepatan pelaksanaan tahun 2018 dan persiapan perencanaan serta persiapan perencanaan dan pemrograman tahun 2019.

Demikian sambutan Direktur Jenderal SDA yang dibacakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA dalam acara Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal SDA TA 2018, 16 Januari 2018, di Jakarta. Turut dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), para pejabat administrator (Eselon III) dan para pejabat pengawas (Eselon IV) serta satker di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, poin pertama, untuk evaluasi pelaksanaan tahun 2017, progres fisik Direktorat Jenderal SDA mencapai 90,72% dan progres keuangan mencapai 88,45%. Angka ini masih belum memenuhi prognosis yang kita inginkan dan masih di bawah progres Kementerian PUPR. Untuk itu semangat dan kinerja harus ditingkatkan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan semua hambatan yang ada di tahun 2017 dapat dijadikan lesson learn  untuk kita semua dan  sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam melaksanakan TA 2017 harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) untuk perbaikan organisasi di masa mendatang,” kata Muhammad Arsyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.

Poin kedua, terkait percepatan pelaksanaan tahun 2018 dimana PAGU Direktorat Jenderal SDA tahun 2018 adalah Rp. 37,3 trilyun. “Alokasi ini untuk 2 program yaitu Program Pengelolaan SDA yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS dan Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan diharapkan anggaran ini dapat benar-benar dimanfaatkan untuk penyelesaian seluruh proyek, baik yang ditargetkan selesai tahun ini maupun tahun depan. Perencanaan pelaksanaan TA 2018 diawali dengan pelaksanaan lelang dini sejak Oktober tahun 2017. Dan hingga saat ini progres lelang Direktorat Jenderal SDA mencapai Rp. 7,76 trilyun (2031 paket),” jelas Arsyadi.

Khusus untuk perencanaan dan pemrograman tahun 2019 dimana merupakan tahun terakhir Kabinet Kerja untuk mewujudkan Nawacita, Muhammad Arsyadi mengatakan agar seluruh Direktur dan Kepala Pusat, Kepala BBWS/BWS dan Bidang Program dan Perencanaan Umum atau Seksi Program di BWS Direktorat Jenderal SDA agar dapat seefisien mungkin dalam merencanakan penganggaran tahun 2019. “Utamakan belanja modal (konstruksi) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), fokus pada penuntasan proyek-proyek yang sudah dimulai tahun sebelumnya, baik Multi Years Contract (MYC) maupun program lanjutan atau Multi Years Program (MYP). Tidak ada MYC baru kecuali untuk proyek bendungan, bendung dan proyek premium (irigasi dan air baku dari bendungan),”imbuh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA.

Muhammad Arsyadi mengingatkan agar program disusun dengan prinsip HITS (Holistik, Integrated, Tematik dan Spasial), dimana money follow priority program bukan money follow function. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Sinkronisasi dengan berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelauatan dan Perikanan dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta readiness criteria harus terus dijaga mantap untuk menyaring kesiapan program.

“Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, sesuai arahan Menteri PUPR untuk Kepala BBWS/BWS dan Kepala Satker untuk selalu stand by di tempat. Dalam menghadapi musim hujan ini dapat melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi  infrastruktur pengendali banjir dan melakukan tindakan-tindakan anrisipatif pada lokasi-lokasinkritis dan rawan banjir. Siapkan peralatan yang diperlukan seperti bahan banjiran (bronjong, karung plastik), mobile water pump, excavator, dumptruck. Optimalkan juga Satgas Banjir di tiap BBWS/BWS dan segera melaporkan jika ada kejadian banjir melalui telepon/WA dan dilanjutkan dengan laporan secara lengkap, “kata Muhammad Arsyadi. (tin/arg/din kompuSDA)

 

16 Januari 2018 Selengkapnya

Bendungan Raknamo Atasi Kerinduan Masyarakat Terhadap Air
Bendungan Raknamo Atasi Kerinduan Masyarakat Terhadap Air

“Awalnya saya memperkirakan bendungan ini akan selesai 5 tahun namun akhirnya hanya dalam waktu 3 tahun bendungan ini selesai. Hal ini sangat membanggakan dan dapat segera memberikan banyak manfaat bagi masyarakat kupang. Dan merupakan hasil kerja keras Kementerian PUPR, pemerintah daerah,  pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah utama di NTT ini sebenarnya adalah Air dan saya sudah sampaikan kepada semua pihak bahwa dengan dibangunnya 49 bendungan yang tentunya tidak hanya memberikan manfaat yg besar tetapi juga berdampak positif bagi kehidupan perekonomian kita,” jelas Presiden RI, Joko Widodo, dalam acara Peresmian Pengisian Bendungan Raknamo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (09/01/18).

Lanjut Jokowi selain bendungan akan dibangun embung - embung di NTT sehingga melepas kerinduan masyarakat NTT akan air. Embung-embung tersebut adalah embung safetafa, embung Lene Ana, Embung Haladale, Embung Saina dan Embung Rau Oen.

“Bendungan Raknamo ini mempunyai kapasitas tampung sebesar 16,1 juta m3 yang bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 0,1 m3/det; mengairi irigasi seluas 1250 ha, penyediaan listrik sebesar 0,22 MW. Saya juga ingin agar seluruh jajaran Kementrian PUPR, dapat bekerja dengan lebih baik lagi dan jangan lupa untuk selalu membangun dan mempersiapkan infrastruktur sumber daya air beserta dengan fasilitasnya, misalnya dibuat juga saluran irigasinya dan dipelihara sungainya,” imbuh Presiden RI, Joko Widodo.

Sementara itu Gubernur NTT, Frans Leburaya, mengatakan bahwa bendunhan dapat menjadi solusi bagi permasalahan air di NTT. “Selama inj NTT identik dengan gersang dan kekurangan air. Semoga kami di Kupang selain merasakan manfaatnya juga dapat menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar bendungan,” kata  Frans.

Presiden Joko Widodo  berharap agar kita senua dapat menjaga bendubgan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat setempat. (kompu SDA)

10 Januari 2018 Selengkapnya