Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Menteri PUPR Serahkan DIM RUU SDA Kepada Komisi V DPR RI

Menteri PUPR didampingi oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Direktorat Jenderal SDA serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR melakukan penyerahan DIM RUU tentang Sumber Daya Air, 23 Juli 2018, di Ruang Rapat Komisi V DPR-RI, Jakarta. Penyerahan DIM RUU SDA diterima oleh Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemi Francis dan Pimpinan Komisi V DPR pada Rapat Kerja tentang RUU SDA.

Pemerintah dan DPR memulai Pembahasan RUU SDA

Semenjak dibatalkannya undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan kembali diberlakukan. Namun dengan adanya tuntutan dan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, Pemerintah menilai pentingnya pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya air yang dapat menjawab tuntutan masyarakat dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang tengah berlangsung.

Peletakan Batu Pertama Embung Tabek Gadang Kota Bukitinggi

Keberadaan Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dengan populasi penduduk yang cukup padat dan kebutuhan air yang tinggi mendasari pembangunan Embung Tambuo Tabek Gadang yang berlokasi di Nagari Tabek Gadang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittingi. Sebelumnya juga pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V bersama Anggota DPR-RI, DPRD serta Walikota Kota Bukittinggi merencanakan Embung Tambuo Tabek Gadang ini.

Kerjasama BBWS Ciliwung Cisadane dan Kodam Jaya Jayakarta Wujudkan Bersih Sungai dan Situ

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Jarot Widyoko, kondisi sungai dan situ yang berada di bawah pengelolaan BBWS Ciliwung Cisadane sudah mengalami alih fungsi lahan menjadi perumahan, persawahan dan berkurangnya luasan situ yang mengurangi daya tampung sehingga kondisi saat ini perlu dilakukan penertiban batas-batas situ sehingga bekerjasama dengan Komando Daerah Militer Kodam Jaya/Jayakarta.

DPR RI Tinjau Rencana Pembangunan Bendungan Pelosika di Kendari

Pembangunan Bendungan Pelosika yang terletak di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur dipastikan akan tetap dilanjutkan. Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara (7/6).

Presiden Joko Widodo Tinjau Bendungan Kuningan

Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan Bendungan Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat (25/5). Bendungan yang mulai dikerjakan pada 2013 itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Ke depannya, bendungan ini akan bermanfaat untuk mengairi kurang lebih 3.000 hektare sawah masyarakat dengan rincian 1.000 hektare di Kabupaten Kuningan dan 2.000 hektare di Kabupaten Brebes.

Ditjen SDA Gelar Sosialisasi Penyusunan Anggaran Berbasis eProgramming

Dalam rangka pelaksanaan Tahun Anggaran, masing-masing Kementerian dan Lembaga biasanya memerlukan revisi anggaran. Peraturan mengenai revisi anggaran ini diterbitkan setiap tahun karena merujuk kepada Undang-Undang APBN yang ditetapkan tiap tahun. Di tahun ini, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2018.

Ditjen SDA Edukasi Duta Hari Air 2018

Peringatan Hari Air Dunia adalah sebuah upaya yang ditujukan untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan. Saat ini, banyak tantangan yang dihadapi dalam permasalahan air, diantaranya masalah kelangkaan air bersih yang sudah berdampak pada sekitar 1,9 milyar orang diseluruh dunia dimana pertumbuhan populasi penduduk sangat cepat dan kebutuhan air akan bertambah sepertiganya pada kurun waktu 2050.

Ditjen SDA Terbuka ke Publik Namun Tetap Sesuai UU

Sebenarnya UU Keterbukaan Informasi Publik berarti bahwa masyarakat mempunyai hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan badan publik lainnya UU KIP adalah pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat, dan menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan informasi tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hokum.

  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bantuan


    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda[at]pu.go.id atau kompu.sda[at]gmail.com

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami