© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Malam Hari Menteri Basuki Cek Pembangunan Terowongan Bendungan Kuwil Kawangkoan
Malam Hari Menteri Basuki Cek Pembangunan Terowongan Bendungan Kuwil Kawangkoan

Minahasa Utara- Selain kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) pada hari libur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga tak segan meninjau kemajuan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah hingga malam hari. Seperti yang dilakukan Menteri Basuki saat melakukan kunker ke Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/11). 

Di provinsi ini, Menteri Basuki mengunjungi tiga proyek sekaligus yakni Tol Manado-Bitung, Bendungan Lolak dan diakhiri meninjau Bendungan Kuwil Kawangkoan yang jaraknya cukup jauh. 

Tiba di lokasi Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kecamatan Kalawan, Kabupaten Minahasa Utara, pada pukul 22.30 WITA, Menteri Basuki selama 45 menit berada dilokasi melihat progres pengerjaan dua terowongan sebagi saluran pengelak yakni terowongan inlet sepanjang 520 meter dan outlet sepanjang 550 meter yang diharapkan rampung pada Februari 2018 mendatang.

Saluran pengelak diperlukan untuk mengalihkan aliran Sungai Tondano selama periode pelaksanaan konstruksi bendungan. Demi mengejar target penyelesaian, konstruksi terowongan bendungan dikerjakan siang dan malam selama 100 hari kerja. 

“Pembangunannya dikerjakan siang dan malam untuk mengejar ketertinggalan akibat kendala pembebasan lahan agar penyelesaiannya bisa kembali sesuai rencana," kata Menteri Basuki. 

Dengan estimasi 100 hari kerja, maka setiap hari diharapkan terjadi penambahan panjang terowongan 4,5 meter baik dari sisi inlet dan outlet. Adapun total panjang terowongan yang sudah terbangun adalah 378,5 meter dengan rincian progres pembangunan terowongan inlet mencapai 141 meter sedangkan pembangunan terowongan outlet progresnya mencapai 237,5 meter. 

Kehadiran Bendungan Kuwil sangat diharapkan oleh warga Minahasa dan sekitarnya. Apalagi daya tampung bendungan mencapai 23,37 juta meter kubik menjadi harapan warga untuk mereduksi banjir sebesar 282,18 meter kubik per detik yang sering terjadi di Kota Manado dan sekitarnya. 

Selain itu, dengan debit 4,50 m3/detik, bendungan ini bisa menyediakan kebutuhan air baku bagi warga kota Manado, Kecamatan Kalawat, Kota Bitung dan KEK Bitung. Tak hanya itu Bendungan Kuwil juga memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga air sebesar 1,2 Mega Watt dan pariwisata. 

Percepatan pembangunan bendungan merupakan wujud komitmen Kementerian PUPR untuk selalu mendukung perwujudan program ketahanan pangan nasional yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu, program pembangunan bendungan juga sejalan Nawa Cita Presiden Jokowi yang mengamanatkan pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

Saat ini, pembebasan lahan sudah sekitar 50 persen atau sekitar 170 hektar. Sedangkan sisanya sekitar 176 hektar masih dalam proses yang akan dibebaskan untuk badan bendungan dan daerah genangan. Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dikerjakan oleh PT. WIKA - DMT, KSO , PT. Nindya Karya (Persero) Tbk dengan total nilai kontrak sebesar Rp 1,41 triliun dengan biaya pengadaan lahan sebesar Rp 232 miliar. 

Semula bendungan ini ditargetkan rampung pada Oktober 2020, namun karena proses pembebasan lahan lebih cepat berkat sinergi kerja sama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara membuat target penyelesaian bendungan lebih cepat dari target yang direncanakan. Saat ini progres keseluruhan pembangunan bendungan sudah mencapai 12,26 persen. 

“Balai Wilayah Sungai, kontraktor & konsultan harus bisa menjadi satu tim, bekerjasama dengan baik untuk mengerjakan proyek bendungan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” kata Menteri Basuki. 

Secara khusus Menteri Basuki juga  menekankan bahwa pembangunan 33 bendungan secara serentak saat ini merupakan kesempatan yang langka bagi para insinyur muda. Para engineers muda harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu dan pengalaman, serta membangun kompetensi ahli bendungan yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Djidon R Watania dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. Hadir pula General Manager PT. Wika Adhyasa Yutono dan Direktur PT. Nindya Karya Imam Sugiatno. (Sumber : PU-NET/Jay)

16 November 2017 Selengkapnya

Dibangun Tanggul 17 km Untuk atasi Kritis Danau Tondano
Dibangun Tanggul 17 km Untuk atasi Kritis Danau Tondano

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Imam Santoso menuturkan bahwa banyaknya masyarakat yang mendirikan rumah di tepi danau membuat Danau Tondano mengalami kritis.

Hal tersebut membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan revitalisasi sejumlah danau kritis di Indonesia dengan membuat tanggul sepanjang 17,5 kilometer.

"Dibandingkan Danau Rawa Pening dan Danau Tempe, ini memang tidak parah. Tapi kami tetap buat tanggul panjangnya 17,5 kilometer, supaya ke depannya tidak tambah terokupansi," ujar Dirjen SDA di Minahasa (15/11).

Lebih lanjut ia katakan bahwa tanggul yang sudah dibangun sejak 2014 lalu itu akan dibuat mengelilingi danau dan nantinya masyarakat tidak lagi boleh tinggal di tepi danau untuk menghindari sedimentasi terjadi lebih cepat dan danau menjadi lebih dangkal. Selain itu kemungkinan banjir juga akan lebih tinggi. 

"Kami akan kirim dua alat pemanen eceng gondok. Sehingga nanti kami bisa pakai Tondano untuk (olahraga) dayung, pariwisata, dan untuk perikanan bisa tambah," tambah Dirjen SDA.

Danau Tondano juga memiliki potensi sebagai penyedia air baku untuk air minum, air baku untuk pertanian dan energi listrik dengan luasan  danau  4.616 hektar dengan volume kontur 668,57 juta meter kubik. (dari berbagai sumber/foto : Birkompu)

 

16 November 2017 Selengkapnya

Peta Luasan Daerah Irigasi Jadi Panduan Penyusunan Program Kebijakan Ketahanan Pangan
Peta Luasan Daerah Irigasi Jadi Panduan Penyusunan Program Kebijakan Ketahanan Pangan

Samarinda - Dalam rangka mendukung program penyusunan peta luasan Daerah Irigasi (DI) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Workshop Validasi Peta Luasan Daerah Irigasi (Baku, Potensial, dan Fungsional). Dalam acara ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengundang Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Wali Data luasan Daerah Irigasi untuk memberikan bantuan bimbingan teknis terkait pelaksanaan validasi luasan Daerah Irigasi memanfaatkan teknologi sistem informasi geospasial.

“Dengan dilaksanakannya pemetaan dan validasi luasan Daerah Irigasi diharapkan mampu mewujudkan satu peta sawah beririgasi nasional yang nantinya dapat mendorong percepatan penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mengarahkan subsidi pada program peningkatan produksi lahan pertanian pangan, memperbaiki perencanaan lokasi pembangunan jaringan irigasi (termasuk tersier) dan cetak sawah baru, serta memberikan acuan pengambilan kebijakan pencapaian kedaulatan pangan,” jelas Direktur Irigasi dan Rawa Mochamad Mazid dalam paparannya sebagai narasumber pada Workshop Validasi Peta Luasan Daerah Irigasi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (1/11).

Workshop ini diikuti oleh perwakilan OPD dari Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Bappeda, yakni sebanyak 65 peserta dari 10 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur. Workshop dilaksanakan dari tanggal 1-3 November 2017 di Hotel Harris Samarinda. Dalam Workshop selama tiga hari tersebut, para peserta dibekali dasar-dasar dan metode Penyusunan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tematik Daerah Irigasi.

“Kami harap dengan dilaksanakannya workshop ini akan memacu penyusunan peta luasan Daerah Irigasi yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam menyusun program kebijakan ketahanan pangan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Pamungkas Waluyo Adi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. “Sesuai dengan amanat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan Kalimantan Timur dapat mencapai swasembada pangan, sehingga dengan adanya peta luasan Daerah Irigasi dapat memudahkan penyusunan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur,” tambahnya.

Pada kesempatan itu pula disampaikan pula arahan-arahan kebijakan lainnya, seperti Penilaian Kinerja Sistem Irigasi oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur berbasis geospasial oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan pengalaman penyusunan peta luasan Daerah Irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DIY yang menjadi fokus pilot project penyusunan satu peta sawah beririgasi nasional. (budi/ dro KompuSDA)

03 November 2017 Selengkapnya

Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, Ditjen SDA Genjot Pelaksanaan Kegiatan P3 TGAI
Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, Ditjen SDA Genjot Pelaksanaan Kegiatan P3 TGAI

Dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan Nasional yang merupakan bagian dari program Nawa Cita, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggalakkan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI di seluruh daerah Indonesia. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau yang lebih dikenal dengan istilah P3-TGAI merupakan program pemberdayaan masyarakat petani dalam perbaikan jaringan irigasi partisipatif di wilayah pedesaan, Program ini bertujuan untuk menyediakan kecukupan air irigasi bagi kawasan pedesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan pada perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

 

Prioritas kegiatan ini meliputi daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 ha dan/atau irigasi desa, dan jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, diharapkan kinerja layanan irigasi kecil, irigasi desa dan irigasi tersier dapat meningkat sesuai kebutuhan, serta manfaat sosial-ekonomi langsung dan kesejahteraan para petani dan masyarakat pedesaan dapat menjadi lebih baik. Secara keseluruhan kegiatan P3-TGAI turut memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kedaulatan pangan nasional.   

 

Di tahun 2015, capaian realisasi kegiatan ini mencapai 1505 lokasi yang tersebar di 27 provinsi, sementara pada tahun 2016 terealisasi pada 897 lokasi di 23 provinsi, dan tahun 2017 diperkirakan akan terealisasi pada 3000 lokasi di 31 provinsi. Hal ini dipaparkan pada rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan P3-TGAI TA.2017 yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat (Subdit) Fasilitasi Jaringan SDA Daerah pada 2 November 2017 di Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Kasubdit Fasilitasi Jaringan SDA Daerah Bambang Heri Mulyono ini turut mengundang perwakilan dari masing-masing Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) seluruh Indonesia.

 

Dalam rapat tersebut dijelaskan, bahwa manfaat langsung dengan dilaksanakannya rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi oleh P3A/GP3A/IP3A ini, yaitu mampu meningkatkan pelayanan air irigasi, yang secara tidak langsung akan meningkatkan produksi padi dan kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan. Selain itu manfaat lain yang bisa dirasakan, antara lain pemberdayaan kelompok masyarakat petani (P3A/GP3A), penyerapan tenaga kerja di lokasi P3-TGAI saat pelaksanaan pekerjaan fisik, tersedianya jaringan irigasi yang lebih baik untuk meningkatkan pemenuhan air irigasi, meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) dan produksi padi, meningkatnya rasa memiliki masyarakat petani (P3A) pada jaringan irigasi tersier, meningkatnya partisipasi masyarakat petani (GP3A/IP3A) pada pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, dan terjalinnya komunikasi hati antara yang melayani (pemerintah) dan yang dilayani (P3A/GP3A/IP3A).

 

Pada tahun 2015, jumlah petani yang menerima manfaat dari program ini sebanyak 221.875 orang, sementara untuk tahun 2016 ada 87,243 orang dan untuk tahun 2017 diperkirakan sebanyak 367,029 petani yang akan menerima manfaatnya.

 

Tahapan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI diawali dengan sosialisasi oleh TPM kepada P3A/GP3A/IP3A dan aparatur desa, kemudian dilakukan pembentukan tim pelaksana dan tim swakelola. Ketua P3A/GP3A/IP3A terpilih membuat surat usulan calon penerima P3-TGAI yang divalidasi dan disahkan oleh pejabat berwenang dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) terkait. Setelah itu, dilaksanakan survei lokasi untuk mengetahui kondisi dan permasalahan jaringan irigasi yang ada, dan dilanjutkan dengan musyawarah bersama. Pada tahap akhir, tim pelaksana P3A/GP3A/IP3A akan menyusun rencana kerja yang diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBWS/BWS untuk disahkan dan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan P3-TGAI. (dro KompuSDA)

 

03 November 2017 Selengkapnya

BWS Maluku Siaga Bencana Gempa bersama BPBD dan BMKG
BWS Maluku Siaga Bencana Gempa bersama BPBD dan BMKG

Balai Wilayah Sungai Maluku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memastikan hingga kini tidak ada kerusakan infrastruktur bidang Sumber Daya Air di wilayah terjadinya gempa bumi di kota Ambon, Maluku. Hingga kini BWS Maluku masih berkonsentrasi dan bersiaga terhadap infrastruktur SDA dan menunjang kesiapsiagaan bencana untuk membantu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) dan  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) .

Posko BNPB telah mengkonfirmasi dampak gempa kepada BPBD Provinsi Maluku. Gempa dirasakan keras selama sekitar 10 detik. Gempa pertama dengan kekuatan 5,7 SR berlangsung sekitar 10 detik. Masyarakat merasakan guncangan keras secara mengayun. Masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah dan bangunan. Sebagian masyarakat yang sedang berdoa di gereja langsung berhamburan keluar gereja. Begitu juga dengan yang berada di rumah dan pertokoan, semua berhamburan keluar. Intensitas gempa dirasakan pada gempa 5,7 SR adalah IV-V MMI di Ambo, III di Namle, dan II di Saumlaki.

Gempa kedua 5,6 SR drasakan sedang karena pusat gempa lebih dalam. Tidak seperti gempa yang pertama. Intensitas gempa dirasakan III MMI di Kota Ambon.
 
Selang 16 menit kemudian terjadi gempa ketiga dengan kekuatan 6,2 SR. Guncangan gempa dirasakan lebih keras dengan pola mengayun selama lebih dari 10 detik. Masyarakat merasakan guncangan lebih lama dan lebih keras daripada gempa pertama dan kedua. Intensitas gempa dirasakan V-VI MMI. Kemudian gempa keempat dirasakan sedang. Gempa kelima dirasakan cukup keras selama 5 detik.
 
Laporan sementara dilaporkan beberapa bangunan retak dan plafon atap bangunan jatuh seperti di Maluku City Mall. Sementara itu, gempa tidak dirasakan di Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat dihimbau untuk tetap tidak. Jangan terpancing isu adanya tsunami. Masyarakat dihimbau tetap di luar rumah dan bangunan. Cari tempat yang aman. Kondisi listrik tetap menyala di Kota Ambon. Komunikasi telpon masih normal. Informasi akan diberikan lebih lanjut setelah menerima laporan dari BPBD.(Press Release BMKG/KompuSDa)

02 November 2017 Selengkapnya

Strategi Pengelolaan SIH3 Demi Informasi Yang Optimal
Strategi Pengelolaan SIH3 Demi Informasi Yang Optimal

Dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Higeologi (PSIH3), Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA) mengadakan Sidang Pleno Rencana Pengelolaan SIH3 bertempat di Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta (24 /10).

 

Untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, dibutuhkan sebuah sistem dan salah satunya adalah Sistem SIH3. “Saat ini, kondisi pengelolaan SIH3 bisa dikatakan belum menghasilkan data dan informasi yang optimal” ujar Prilia dari BPSDA, Sub Direktorat Hidrologi & Lingkungan SDA. Menurutnya, SIH3 masih mengalami masalah yang klasik, antara lain karena anggaran, sumber daya manusia, perangkat terbatas, alat ukur yang masih rusak, dan sebagainya.

 

Selain itu, menurutnya masih ada permasalahan terkait kewenangan, dimana terdapat tumpang tindih antar tiap instansi. Sehingga, dapat dirangkum beberapa tantangan dalam pengelolaan SIH3, antara lain: (1) Hak Data dan Informasi, (2) Hak Kekuatan, Kebenaran, Konsistensi, ketepatan waktu, data, dan informasi, (3) Keanekaragaman Data dan Informasi (4) Tumpang tindih penerapan tugas dan fungsi (5) Kompabilitas, Perangkat Data dan Informasi, (6) Terbatasnya Sumber Daya dan Teknologi, (7) Keterbatasan Dana dan Pembiayaan, (8) Keterbatasan Peran Masyarakat, (9) Kepedulian Pemerintah.

 

“Dengan mengadakan pembahasan SIH3, diharapkan tercapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi, karena SIH3 merupakan gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan,” menurut Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bapak Jarot Widyoko, yang disampaikan oleh Bapak Ceritera Sembiring.

 

Sidang pleno ini diawali dengan pemaparan materi mengenai Kebijakan SIH3 dalam pengelolaan hidrologi, yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat BPSDA, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu dilanjutkan dengan materi mengenai kebijakan pengelolaan SIH3, oleh Pusat Informasi Pelayanan Iklim Terapan BMKG. Melalui acara ini, diharapkan hasil kesepakatan dapat mengungkap peran antar instansi pengelola sistem informasi SDA dan kedepannya SIH3 dapat mewujudkan penyajian data informasi yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu, dan mudah di akses. (myg KompuSDA)

28 Oktober 2017 Selengkapnya

Berita Duka Cita
Berita Duka Cita

Turut berduka cita.


Telah berpulang Saudara kita, Bapak Baru Panjaitan, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada hari Kamis, 26 Oktober, pukul 13.20 WIB bertempat di Rumah Sakit MMC Kuningan-Jakarta. Semoga amal ibadah beliau di terima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin

27 Oktober 2017 Selengkapnya

Lakukan Penilaian Lapangan Dewan Juri Apresiasi Komunitas SI Hijau
Lakukan Penilaian Lapangan Dewan Juri Apresiasi Komunitas SI Hijau


Tim Pelaksana dan Dewan Juri Pemilihan Komunitas Peduli Sungai melakukan peninjauan untuk melakukan penilaian lapangan pada wilayah kerja komunitas Yayasan Sanggar Indonesia Hijau (SI Hijau) yang pada presentasi sebelumnya di Semarang memperoleh peringkat pertama oleh Dewan Juri.

Acara tersebut merupakan  kegiatan lanjutan dari penyampaian materi oleh Sanggar Indonesia Hijau (SI Hijau) sebelumnya di Semarang pada bulan Juli kemarin di Semarang. Komunitas Peduli Sungai SI Hijau memperoleh peringkat pertama saat lomba penilaian Presentasi Kinerja dengan menampilkan motif pembentukan komunitas, keterbukaan finansial, visi dan misi serta program kerja sangat relevansi dengan permasalahan sungai dengan kemampuan membangun jejaring kerja serta mampu menginpirasi tumbuh dan berkembangnya komunitas lain.

“Kami menyadari bahwa aktovitas komunitas SI Hijau bermacam-macam kepeduliannya, dengan terlaksananya kegiatan ini, saya berharap kita semua akan lebih cenderung dan intens untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli akan pentingnya keberadaan dan fungsi sungai bagi keberlangsungan kita bersama,”

Hal  tersebut disampaikan oleh Kasubdit OP Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Muhammad Marasabessy pada acara Visitasi Penilaian Lapangan oleh Tim Juri pada Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional Tahun 2017 di Jawa Timur (24/10).

Sementara itu Slamet Budi Santoso selaku salah satu Dewan Juri mengatakan bahwa penilaian visitasi pada kali ini merupakan pengecekan kondisi lapangan apakah sesuai dengan yang sebelumnya dipresentasikan.

“Kedatangan kami ke Pasuruan untuk menindaklanjuti kondisi lapangan di lokasi SI Hijau apakah sesuai yang dengan dipresentasikan sebelumnya. Kita sudah melihat bagaimana konservasi air ditangani dengan membuat resapan air, membuat biogas dan lainnya.”

Adapun terdapat 3 kriteria yang dinilai dari kunjungan lapangan ini, yaitu Kelembagaan dari LSM, kedua adalah bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh Komunitas Peduli Sungai tersebut, dan yang terakhir adalah dampak dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan seperti ini khususnya Komunitas Peduli Sungai SI Hijau berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

“SI Hijau ini sangat menarik perhatian, tanpa menganggu pemerintah, sangat getol untuk melestarikan sumber-sumber yang ada di kawasan sebagian gunung itu yang menjadikan SI Hijau ini menarik banyak pihak. Tetapi yang lebih penting bukan peringkat tapi pemerintah dalam hal ini memberikan support agar di daerah lain dapat berdiri SI Hijau lain yang bisa membantu pemerintah melestarikan alam,” ujar Agus.

Ketua SI Hijau, Sugiyarto menambahkan bahwa SI Hijau didirikan karena sebuah panggilan untuk melestarikan keberadaan air, maka pihaknya mulai melakukan gerakan-gerakan dari segi ekologi, ekonomi dan sosial.

“Kami mengarah pada pembuatan biopori, sumur resapan, pembibitan tanaman, mengadakan sosialisasi untuk mengajak semua pihak termasuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif terutama pemanfaatan air itu sendiri di bidang perikanan. Disini ini lengkap, ada sungai, sawah dan hutan. Banyak sumber mata air.” ujarnya. (kompu-SDA/dnd)

26 Oktober 2017 Selengkapnya

NTB Masuk Nominasi Pada Pemilihan UPB dan Petugas O&P Bendungan Teladan Tahun 2017
NTB Masuk Nominasi Pada Pemilihan UPB dan Petugas O&P Bendungan Teladan Tahun 2017

Lomba O&P Tingkat Nasional merupakan satu ajang yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Direktorat Bina Operasi & Pemeliharaan (Direktorat Bina O&P) yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap insan pengelola sumber daya air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan, mendorong peningkatan pelayanan, meningkatkan pemahaman, perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Tahun ini, bentuk apresiasi tersebut diberikan pada beberapa kategori diantaranya Daerah Irigasi (Permukaan) Teladan, Petugas O&P Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Teladan, Komunitas Peduli Sungai, Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas O&P Bendungan Teladan.

 

Seleksi tahap pertama telah dilaksanakan pada 17-21 Juli 2017 bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tahap ini, para peserta yang mewakili daerahnya mempresentasikan profil kegiatan masing-masing kategori lomba yang mereka ikuti dihadapan para juri agar terpilih menjadi Juara dan mendapat gelar “Percontohan Nasional/Teladan Tingkat Nasional”. Dari tahap ini, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT1) berhasil mengirimkan lima wakilnya menjadi nominasi pada empat kategori, yaitu kategori UPB diwakili oleh UPB BWS NT1, kategori II yaitu Petugas O&P Bendungan Teladan dengan Volume > 20 juta m3 diwakili oleh Petugas O&P Bendungan Pengga, Petugas O&P Bendungan Tiukulit dan Pelaparado untuk kategori III yaitu Petugas O&P Bendungan Teladan dengan Volume 2-20 juta m3, dan kategori IV yaitu Petugas O&P Bendungan Teladan dengan Volume < 20 juta m3 diwakili oleh Petugas O&P Bendungan Surabaya.

 

Tim juri Pemilihan UPB dan Petugas O&P Bendungan Teladan yang terdiri dari Hartanto, Wiedagdo, Agusjati W, Ruchyat K, Abdul Hanan, dan Joko Mulyono pun menyambangi kantor UPB BWS NT1 pada 23 Oktober 2017 untuk melakukan penilaian tahap akhir yaitu visitasi lapangan. Pada tahap ini, para petugas wajib menunjukkan dan membuktikan kondisi di lapangan sesuai dengan apa yang telah mereka presentasikan pada tahap pertama lomba. Visitasi lapangan oleh tim juri ini turut didampingi Kepala BWS NT1 Asdin Julaidi, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) O&P SDA BWS NT1 Lalu Rahmanadi, dan segenap pegawai di lingkungan BWS NT1.

 

Dalam sambutannya, Lalu Rahmanadi menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi sesuai dengan masukan tim juri pada tahap pertama lomba telah dilengkapi. “Kami sudah membenahi struktur organisasi dan operasional UPB BWS NT1 sesuai dengan arahan dan masukan pada saat sarasehan di Semarang. Hari ini akan kami tunjukkan pada tim juri,” jelas Lalu Rahmanadi.

 

Kepala BWS NT1 Asdin Julaidi juga menambahkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan BWS NT1 yang telah berkomitmen menjaga seluruh fasilitas yang ada di Balai. “Tahun ini, kali kedua saya berhasil mendampingi BWS NT1 menjadi nominasi untuk pemilihan UPB dan petugas O&P teladan tingkat nasional, semoga tradisi positif ini bisa terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya di Balai ini,” tutur Asdin kepada tim juri.

 

Saat ini, UPB BWS NT1 masih mengalami beberapa kendala dalam mengelola dan memelihara infrastruktur sumber daya air, terutama bendungan Batujai dan Pengga yang hampir 70% tertutup dengan enceng gondok. Namun, berkat kerjasama para pengelola bendungan, masalah ini perlahan-lahan bisa diselesaikan. “Terkait masalah masih minimnya fasilitas pendukung bagi petugas keamanan bendungan dan kurangnya sumber daya manusia untuk pengelola bendungan akan terus kami benahi. Untuk itu kami butuh masukan positif dari tim juri pada saat kunjungan ke lapangan nanti,” jelas Asdin sebelum tim juri melakukan visitasi ke lapangan. (dro KompuSDA)

 

24 Oktober 2017 Selengkapnya

Penuhi Target Ketahanan Pangan, Ditjen SDA Dukung Program Nawacita
Penuhi Target Ketahanan Pangan, Ditjen SDA Dukung Program Nawacita

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sejumlah program untuk memenuhi target ketahanan pangan sebagai program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal SDA Imam Santoso saat wawancara santai bersama salah satu media cetak mengenai dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang SDA selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kami melakukan langkah-langkah dalam ketahanan air untuk ketahanan pangan antara lain membuat pasokan untuk irigasi yang tercukupi seperti membuat tampungan air, perbaiki jaringan irigasi, membangun irigasi baru, pengendalian banjir terhadap sungai yang ada, termasuk pengamanan pantai,” ujarnya.

Untuk menerjemahkan itu semua, Ditjen SDA memiliki target pembangunan sebanyak 49 bendungan baru pada jangka waktu tahun 2015 – 2019. Pada pemerintahan yang sebelumnya, telah berjalan pembangunan 16 bendungan. Sehingga total bendungan yang dibangun berjumlah 65 bendungan.

Dirjen SDA mengatakan bahwa saat ini di Indonesia telah ada 230 buah bendungan dengan kebutuhan total irigasi permukaan sebanyak 7,3 juta ha untuk ketahanan pangan. Namun dari 230 bendungan yang ada, baru 11 persen terlayani atau sekitar 760.000 ha.

“Kita harus optimis, dengan target 65 bendungan itu, kita bisa mendapatkan peningkatan prosentasi menjadi 18 hingga 20 persen daerah irigasi yang terlayani,” tutur Imam.

Adapun kendala dalam membangun bendungan diakui dirinya datang tidak hanya dari sisi teknis, namun juga non teknis. Misalnya saja pembebasan lahan untuk membuat bendungan yang membutuhkan lahan seluas diatas 300 ha. “Butuh tanah besar, pendekatan kepada masyarakat, ada tim appraisal juga. Kalau tidak mau, kita konsinyasi ke pengadilan,”

Sementara dia menuturkan akan ada dua bendungan khusus yang dibangun untuk pengendalian banjir di Jakarta, yaitu Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Nantinya bendungan ini diharapkan dapat menurunkan sebesar 30 persen  banjir

“Minimal menurunkan genangan air yang tadinya beberapa hari, beberapa jam telah surut, begitu juga tinggi banjir turun,”

 

19 Oktober 2017 Selengkapnya

Rakor Gubernur Wilayah Sumatera, Menteri Basuki: 2018, Sumatera Siap Berbenah
Rakor Gubernur Wilayah Sumatera, Menteri Basuki: 2018, Sumatera Siap Berbenah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diundang menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera Tahun 2017 dengan tema Peningkatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Regional Sumatera Dalam Kerangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional. Acara yang diselenggarakan di Jambi pada 8-10 Oktober 2017 ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para Gubernur se-Sumatera dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso.

Dalam paparannya, Basuki menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. “Oleh karena itu, dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018 baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD pada pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik terkait prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan,” papar Basuki.

Saat ini daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum berada pada peringkat 36 atau telah meningkat dari peringkat sebelumnya yaitu 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat menjadi peringkat 52 yang tahun lalu berada diperingkat 60.  “Pembangunan infrastruktur saat ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain, karena infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar 106,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar 20,32 triliun rupiah,” tutur Basuki.

Ia menambahkan, anggaran 20,32 triliun rupiah untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air  dan pangan sebesar 7,42 triliun rupiah, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar 8,86 triliun rupiah, infrastruktur Cipta Karya sebesar 2,52 triliun rupiah dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 1,51 triliun rupiah. 

Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan juga menjadi prioritas. Selain itu, untuk mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung akan didukung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala besar.  

Pada rapat koordinasi ini, juga diadakan pemberian penghargaan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada 22 perusahaan swasta yang telah memberikan kontribusinya dalam mendukung pembangunan Provinsi Jambi serta penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Se-Sumatera. (dro KompuSDA)

11 Oktober 2017 Selengkapnya

Tiga Kementerian Tanda Tangani Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi SDEW
Tiga Kementerian Tanda Tangani Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi SDEW

Empat Direktur Jenderal dari Tiga Kementerian hari ini (10/10) menandatangani kerja sama Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta.

 

Ada pun kementerian tersebut ialah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun penandatangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR, serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR Sofyan Djalil.
 

Kerja sama 3 Kementerian tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi SDEW sebagai tempat penampungan air dan konservasi air serta penanggulangan banjir, mengingat data sejak tahun 2017 hingga 2017 jumlah SDEW di wilayah Jabodetabek semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan okupasi dari masyarakat yang kurang memahami arti SDEW sebagai ruang publik. Dari kerja sama ini nantinya ketiga Kementerian akan melakukan program dari aspek teknis, pengendalian pemanfaatan ruang, administrasi pertanahan serta keterlibatan masyarakat.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan SDEW ini harus ada koordinatornya. “Dalam kerja sama harus ada yang koordinir, Kementerian ATR adalah softwarenya, sementara PUPR adalah hardwarenya, sehingga jelas dalam koordinasi dan kerja sama. Situ, danau, dan waduk sudah jelas milik pemerintah," kata Basuki.

Menurutnya lagi, PUPR tidak berani mengklaim di sekitar suatu kawasan perairan seperti situ dan danau, kalau tidak ada sertifikatnya yang menjadi dasar dari legalisasi aset negara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR Sofyan Djalil, mengatakan kerja sama ini penting untuk menyelamatkan situ, danau, embung dan waduk. Seperti contoh di wilayah Jakarta, telah kehilangan sekitar 23 situ. Dari awalnya berjumlah 188 situ, kini tinggal sekitar 165 situ.

 

Sejak 6 bulan lalu, Kementerian ATR melaksanakan pemetaan terhadap 182 SDEW di lingkungan Jabodetabek berdasarkan peta dan data sekunder dari BBWS Ciliwung Cisadane yang dipadukan dengan data dan peta status tanah kantor pertanahan di 6 kabupaten/kota se-Jabodetabek.

Dari hasil pilot project tersebut dilakukan pematokan batas-batas fisik terhadap 23 SDEW dengan melibatkan masyarakat, selanjutnya dapat diketahui wilayah SDEW mana saja yang dinyatakan clean and clear, selanjutnya dapat diproses pendaftaran dan sertifikasinya sebagai bagian dari legalisasi asset. (kompuSDA-dnd)

 

 

10 Oktober 2017 Selengkapnya