Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


INACID HARUS BANTU ATASI PERMASALAHAN IRIGASI

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Saat ini menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) impor beras berturut turut 800 ribu ton pada 2014 dan 2015 dan masih rendahnya pendapatan petani yang yang dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani 2014, 2015 berturut turut 99, 102. "Selama ini ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti meningkatnya ancaman kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global yang diperparah oleh rusaknya lingkungan, rendahnya keandalan air irigasi dimana hanya 11% luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, sisanya sebesar 89% dari river run off, belum optimalnya kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan nasional. Prasarana irigasi kondisi rusak sebesar 46%, diantaranya merupakan irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten,”jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada acara Kongres, Rapat Anggota Tahunan dan Seminar Nasional INACID, di Jambi (100317).

DIREKTORAT JENDERAL SDA TINGKATKAN KEANDALAN PRASARANA IRIGASI

Dalam rangka meningkatkan keandalan prasarana irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melakukan pembangunan irigasi baru 1 juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 juta ha. Untuk pembangunan 1 juta ha terdiri dari irigasi permukaan 675 ribu ha, irigasi rawa 210 ribu ha, irigasi tambak 115 ribu ha dan irigasi air tanah 19.673 ha, sedangkan untuk rehabilitasi irigasi 3 juta ha yaitu irigasi permukaan 1,86 juta ha, irigasi rawa 1,02 juta ha, irigasi tambak 112 ribu ha dan irigasi air tanah 34.282 ha.

Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya SDA

Menurut Basuki, rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. “Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendinamisasi organisasi itu sendiri. Semua pejabat yang dilantik hari ini juga telah melalui berbagai seleksi ketat yang diselenggarakan oleh panitia”, tuturnya menambahkan. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat semakin bisa memaknai organisasi PUPR dan mampu meningkatkan solidaritas untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada Kementerian PUPR.

Sertijab dan Penyerahan Memori Akhir Tugas

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Imam Santoso menyaksikan penandatangan serah terima jabatan (sertijab) dan penyerahan memori akhir tugas yang berlangsung hari ini (3/3) di Gedung SDA Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penandatanganan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pagi hari tadi.

DPR RI Tinjau Pengendali Erosi di Banjarmasin

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Selatan pada 28 Februari 2017. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada reses masa persidangan III Tahun 2016-2017. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Lasarus, S.Sos, M.Si yang didampingi oleh Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Wahyu Nugroho. Infrastruktur yang ditinjau dalam kunjungan kerja tersebut adalah pengendali erosi dan proteksi sungai Martapura di Banjarmasin.

Gunakan Tiga Pilar SDA Untuk Kebutuhan Infrastruktur Daerah

"Khusus untuk bidang sumber daya air, sebenarnya kita mempunyai 3 pilar yaitu konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, dan karena Sumatera Barat termasuk dalam daerah yang rawan bencana, maka untuk pilar pengendalian daya rusak air harus lebih dikuatkan. Contohnya program pengendalian banjir di sungai- sungai. Kemudian program ketahanan pangan yaitu program irigasi dan air baku," jelas Dwi Sugianto, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, dalam acara Kunjungan Kerja Komi V DPR RI, 27-28 Februari 2017, di Sumatera Barat. Turut dihadiri oleh para anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Kepala BWS Sumatera V, Faliansyah, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, A. Gani dan Kepala BPJN III Padang, I.K.G Syaiful.

Imam Santoso Terpilih Jadi Presiden NARBO

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia terus berbenah diri dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Agar insfrastruktur yang akan dan sedang dibangun tersebut bisa tepat guna secara manfaat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun proaktif mengambil peran di berbagai organisasi yang ada kaitannya dengan sumber daya air, salah satunya adalah Network of Asian River Basin Organizations yang disingkat dengan NARBO. NARBO merupakan organisasi negara Asia yang menjadi wadah untuk bertukar pikiran tentang isu sumber daya air. Organisasi ini resmi didirikan pada Februari 2004 oleh Basuki Hadimuljono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat itu, NARBO masih beranggotakan 9 negara. Tahun ini, tepatnya pada 22-24 Februari 2017 NARBO kembali menyelenggarakan The 6th NARBO General Meeting yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 72 delegasi dari 19 negara anggota.

KERJA BAKTI MASSAL KEMENTERIAN PUPR

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 16-26 Februari 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan kerja bakti massal, di Kampus Kementerian PUPR, Jakarta (24-02-17).

NARBO, Wadah Tukar Pikiran Bagi Pengelola Air di Asia

Network of Asian River Basin Organizations atau yang dikenal dengan singkatan NARBO merupakan organisasi negara Asia yang menjadi tempat bertukar pikiran untuk isu sumber daya air. NARBO secara resmi didirikan pada Februari 2004 yang bertujuan untuk membantu mencapai pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Asia. Selain itu, NARBO juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektifitas organisasi yang menangani DAS (RBO, River Basin Organization) dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resources Management) dan meningkatkan tata kelola air, melalui pelatihan, pertukaran informasi dan pengalaman antara RBO dan badan-badan sektor air terkait juga organisasi mitra pengetahuan.