© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Strategi Pengelolaan SIH3 Demi Informasi Yang Optimal
Strategi Pengelolaan SIH3 Demi Informasi Yang Optimal

Dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Higeologi (PSIH3), Tim Koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (TKPSDA) mengadakan Sidang Pleno Rencana Pengelolaan SIH3 bertempat di Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta (24 /10).

 

Untuk melakukan pengelolaan sumber daya air, dibutuhkan sebuah sistem dan salah satunya adalah Sistem SIH3. “Saat ini, kondisi pengelolaan SIH3 bisa dikatakan belum menghasilkan data dan informasi yang optimal” ujar Prilia dari BPSDA, Sub Direktorat Hidrologi & Lingkungan SDA. Menurutnya, SIH3 masih mengalami masalah yang klasik, antara lain karena anggaran, sumber daya manusia, perangkat terbatas, alat ukur yang masih rusak, dan sebagainya.

 

Selain itu, menurutnya masih ada permasalahan terkait kewenangan, dimana terdapat tumpang tindih antar tiap instansi. Sehingga, dapat dirangkum beberapa tantangan dalam pengelolaan SIH3, antara lain: (1) Hak Data dan Informasi, (2) Hak Kekuatan, Kebenaran, Konsistensi, ketepatan waktu, data, dan informasi, (3) Keanekaragaman Data dan Informasi (4) Tumpang tindih penerapan tugas dan fungsi (5) Kompabilitas, Perangkat Data dan Informasi, (6) Terbatasnya Sumber Daya dan Teknologi, (7) Keterbatasan Dana dan Pembiayaan, (8) Keterbatasan Peran Masyarakat, (9) Kepedulian Pemerintah.

 

“Dengan mengadakan pembahasan SIH3, diharapkan tercapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi, karena SIH3 merupakan gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi, yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan,” menurut Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bapak Jarot Widyoko, yang disampaikan oleh Bapak Ceritera Sembiring.

 

Sidang pleno ini diawali dengan pemaparan materi mengenai Kebijakan SIH3 dalam pengelolaan hidrologi, yang disampaikan oleh perwakilan Direktorat BPSDA, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu dilanjutkan dengan materi mengenai kebijakan pengelolaan SIH3, oleh Pusat Informasi Pelayanan Iklim Terapan BMKG. Melalui acara ini, diharapkan hasil kesepakatan dapat mengungkap peran antar instansi pengelola sistem informasi SDA dan kedepannya SIH3 dapat mewujudkan penyajian data informasi yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu, dan mudah di akses. (myg KompuSDA)

28 Oktober 2017 Selengkapnya

Berita Duka Cita
Berita Duka Cita

Turut berduka cita.


Telah berpulang Saudara kita, Bapak Baru Panjaitan, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada hari Kamis, 26 Oktober, pukul 13.20 WIB bertempat di Rumah Sakit MMC Kuningan-Jakarta. Semoga amal ibadah beliau di terima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin

27 Oktober 2017 Selengkapnya

Lakukan Penilaian Lapangan Dewan Juri Apresiasi Komunitas SI Hijau
Lakukan Penilaian Lapangan Dewan Juri Apresiasi Komunitas SI Hijau


Tim Pelaksana dan Dewan Juri Pemilihan Komunitas Peduli Sungai melakukan peninjauan untuk melakukan penilaian lapangan pada wilayah kerja komunitas Yayasan Sanggar Indonesia Hijau (SI Hijau) yang pada presentasi sebelumnya di Semarang memperoleh peringkat pertama oleh Dewan Juri.

Acara tersebut merupakan  kegiatan lanjutan dari penyampaian materi oleh Sanggar Indonesia Hijau (SI Hijau) sebelumnya di Semarang pada bulan Juli kemarin di Semarang. Komunitas Peduli Sungai SI Hijau memperoleh peringkat pertama saat lomba penilaian Presentasi Kinerja dengan menampilkan motif pembentukan komunitas, keterbukaan finansial, visi dan misi serta program kerja sangat relevansi dengan permasalahan sungai dengan kemampuan membangun jejaring kerja serta mampu menginpirasi tumbuh dan berkembangnya komunitas lain.

“Kami menyadari bahwa aktovitas komunitas SI Hijau bermacam-macam kepeduliannya, dengan terlaksananya kegiatan ini, saya berharap kita semua akan lebih cenderung dan intens untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli akan pentingnya keberadaan dan fungsi sungai bagi keberlangsungan kita bersama,”

Hal  tersebut disampaikan oleh Kasubdit OP Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Muhammad Marasabessy pada acara Visitasi Penilaian Lapangan oleh Tim Juri pada Pemilihan Komunitas Peduli Sungai Tingkat Nasional Tahun 2017 di Jawa Timur (24/10).

Sementara itu Slamet Budi Santoso selaku salah satu Dewan Juri mengatakan bahwa penilaian visitasi pada kali ini merupakan pengecekan kondisi lapangan apakah sesuai dengan yang sebelumnya dipresentasikan.

“Kedatangan kami ke Pasuruan untuk menindaklanjuti kondisi lapangan di lokasi SI Hijau apakah sesuai yang dengan dipresentasikan sebelumnya. Kita sudah melihat bagaimana konservasi air ditangani dengan membuat resapan air, membuat biogas dan lainnya.”

Adapun terdapat 3 kriteria yang dinilai dari kunjungan lapangan ini, yaitu Kelembagaan dari LSM, kedua adalah bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh Komunitas Peduli Sungai tersebut, dan yang terakhir adalah dampak dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan seperti ini khususnya Komunitas Peduli Sungai SI Hijau berada di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

“SI Hijau ini sangat menarik perhatian, tanpa menganggu pemerintah, sangat getol untuk melestarikan sumber-sumber yang ada di kawasan sebagian gunung itu yang menjadikan SI Hijau ini menarik banyak pihak. Tetapi yang lebih penting bukan peringkat tapi pemerintah dalam hal ini memberikan support agar di daerah lain dapat berdiri SI Hijau lain yang bisa membantu pemerintah melestarikan alam,” ujar Agus.

Ketua SI Hijau, Sugiyarto menambahkan bahwa SI Hijau didirikan karena sebuah panggilan untuk melestarikan keberadaan air, maka pihaknya mulai melakukan gerakan-gerakan dari segi ekologi, ekonomi dan sosial.

“Kami mengarah pada pembuatan biopori, sumur resapan, pembibitan tanaman, mengadakan sosialisasi untuk mengajak semua pihak termasuk menumbuh kembangkan ekonomi kreatif terutama pemanfaatan air itu sendiri di bidang perikanan. Disini ini lengkap, ada sungai, sawah dan hutan. Banyak sumber mata air.” ujarnya. (kompu-SDA/dnd)

26 Oktober 2017 Selengkapnya

NTB Masuk Nominasi Pada Pemilihan UPB dan Petugas O&P Bendungan Teladan Tahun 2017
NTB Masuk Nominasi Pada Pemilihan UPB dan Petugas O&P Bendungan Teladan Tahun 2017

Lomba O&P Tingkat Nasional merupakan satu ajang yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Direktorat Bina Operasi & Pemeliharaan (Direktorat Bina O&P) yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap insan pengelola sumber daya air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan, mendorong peningkatan pelayanan, meningkatkan pemahaman, perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Tahun ini, bentuk apresiasi tersebut diberikan pada beberapa kategori diantaranya Daerah Irigasi (Permukaan) Teladan, Petugas O&P Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Teladan, Komunitas Peduli Sungai, Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas O&P Bendungan Teladan.

 

Seleksi tahap pertama telah dilaksanakan pada 17-21 Juli 2017 bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tahap ini, para peserta yang mewakili daerahnya mempresentasikan profil kegiatan masing-masing kategori lomba yang mereka ikuti dihadapan para juri agar terpilih menjadi Juara dan mendapat gelar “Percontohan Nasional/Teladan Tingkat Nasional”. Dari tahap ini, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT1) berhasil mengirimkan lima wakilnya menjadi nominasi pada empat kategori, yaitu kategori UPB diwakili oleh UPB BWS NT1, kategori II yaitu Petugas O&P Bendungan Teladan dengan Volume > 20 juta m3 diwakili oleh Petugas O&P Bendungan Pengga, Petugas O&P Bendungan Tiukulit dan Pelaparado untuk kategori III yaitu Petugas O&P Bendungan Teladan dengan Volume 2-20 juta m3, dan kategori IV yaitu Petugas O&P Bendungan Teladan dengan Volume < 20 juta m3 diwakili oleh Petugas O&P Bendungan Surabaya.

 

Tim juri Pemilihan UPB dan Petugas O&P Bendungan Teladan yang terdiri dari Hartanto, Wiedagdo, Agusjati W, Ruchyat K, Abdul Hanan, dan Joko Mulyono pun menyambangi kantor UPB BWS NT1 pada 23 Oktober 2017 untuk melakukan penilaian tahap akhir yaitu visitasi lapangan. Pada tahap ini, para petugas wajib menunjukkan dan membuktikan kondisi di lapangan sesuai dengan apa yang telah mereka presentasikan pada tahap pertama lomba. Visitasi lapangan oleh tim juri ini turut didampingi Kepala BWS NT1 Asdin Julaidi, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) O&P SDA BWS NT1 Lalu Rahmanadi, dan segenap pegawai di lingkungan BWS NT1.

 

Dalam sambutannya, Lalu Rahmanadi menyampaikan bahwa kelengkapan administrasi sesuai dengan masukan tim juri pada tahap pertama lomba telah dilengkapi. “Kami sudah membenahi struktur organisasi dan operasional UPB BWS NT1 sesuai dengan arahan dan masukan pada saat sarasehan di Semarang. Hari ini akan kami tunjukkan pada tim juri,” jelas Lalu Rahmanadi.

 

Kepala BWS NT1 Asdin Julaidi juga menambahkan bahwa ia sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan BWS NT1 yang telah berkomitmen menjaga seluruh fasilitas yang ada di Balai. “Tahun ini, kali kedua saya berhasil mendampingi BWS NT1 menjadi nominasi untuk pemilihan UPB dan petugas O&P teladan tingkat nasional, semoga tradisi positif ini bisa terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya di Balai ini,” tutur Asdin kepada tim juri.

 

Saat ini, UPB BWS NT1 masih mengalami beberapa kendala dalam mengelola dan memelihara infrastruktur sumber daya air, terutama bendungan Batujai dan Pengga yang hampir 70% tertutup dengan enceng gondok. Namun, berkat kerjasama para pengelola bendungan, masalah ini perlahan-lahan bisa diselesaikan. “Terkait masalah masih minimnya fasilitas pendukung bagi petugas keamanan bendungan dan kurangnya sumber daya manusia untuk pengelola bendungan akan terus kami benahi. Untuk itu kami butuh masukan positif dari tim juri pada saat kunjungan ke lapangan nanti,” jelas Asdin sebelum tim juri melakukan visitasi ke lapangan. (dro KompuSDA)

 

24 Oktober 2017 Selengkapnya

Penuhi Target Ketahanan Pangan, Ditjen SDA Dukung Program Nawacita
Penuhi Target Ketahanan Pangan, Ditjen SDA Dukung Program Nawacita

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki sejumlah program untuk memenuhi target ketahanan pangan sebagai program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal SDA Imam Santoso saat wawancara santai bersama salah satu media cetak mengenai dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang SDA selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kami melakukan langkah-langkah dalam ketahanan air untuk ketahanan pangan antara lain membuat pasokan untuk irigasi yang tercukupi seperti membuat tampungan air, perbaiki jaringan irigasi, membangun irigasi baru, pengendalian banjir terhadap sungai yang ada, termasuk pengamanan pantai,” ujarnya.

Untuk menerjemahkan itu semua, Ditjen SDA memiliki target pembangunan sebanyak 49 bendungan baru pada jangka waktu tahun 2015 – 2019. Pada pemerintahan yang sebelumnya, telah berjalan pembangunan 16 bendungan. Sehingga total bendungan yang dibangun berjumlah 65 bendungan.

Dirjen SDA mengatakan bahwa saat ini di Indonesia telah ada 230 buah bendungan dengan kebutuhan total irigasi permukaan sebanyak 7,3 juta ha untuk ketahanan pangan. Namun dari 230 bendungan yang ada, baru 11 persen terlayani atau sekitar 760.000 ha.

“Kita harus optimis, dengan target 65 bendungan itu, kita bisa mendapatkan peningkatan prosentasi menjadi 18 hingga 20 persen daerah irigasi yang terlayani,” tutur Imam.

Adapun kendala dalam membangun bendungan diakui dirinya datang tidak hanya dari sisi teknis, namun juga non teknis. Misalnya saja pembebasan lahan untuk membuat bendungan yang membutuhkan lahan seluas diatas 300 ha. “Butuh tanah besar, pendekatan kepada masyarakat, ada tim appraisal juga. Kalau tidak mau, kita konsinyasi ke pengadilan,”

Sementara dia menuturkan akan ada dua bendungan khusus yang dibangun untuk pengendalian banjir di Jakarta, yaitu Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Nantinya bendungan ini diharapkan dapat menurunkan sebesar 30 persen  banjir

“Minimal menurunkan genangan air yang tadinya beberapa hari, beberapa jam telah surut, begitu juga tinggi banjir turun,”

 

19 Oktober 2017 Selengkapnya

Rakor Gubernur Wilayah Sumatera, Menteri Basuki: 2018, Sumatera Siap Berbenah
Rakor Gubernur Wilayah Sumatera, Menteri Basuki: 2018, Sumatera Siap Berbenah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diundang menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera Tahun 2017 dengan tema Peningkatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Regional Sumatera Dalam Kerangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional. Acara yang diselenggarakan di Jambi pada 8-10 Oktober 2017 ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para Gubernur se-Sumatera dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso.

Dalam paparannya, Basuki menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur harus bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. “Oleh karena itu, dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018 baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR maupun alokasi APBD pada pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik terkait prioritas pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan,” papar Basuki.

Saat ini daya saing Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum berada pada peringkat 36 atau telah meningkat dari peringkat sebelumnya yaitu 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat menjadi peringkat 52 yang tahun lalu berada diperingkat 60.  “Pembangunan infrastruktur saat ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain, karena infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar 106,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar 20,32 triliun rupiah,” tutur Basuki.

Ia menambahkan, anggaran 20,32 triliun rupiah untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air  dan pangan sebesar 7,42 triliun rupiah, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar 8,86 triliun rupiah, infrastruktur Cipta Karya sebesar 2,52 triliun rupiah dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 1,51 triliun rupiah. 

Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan juga menjadi prioritas. Selain itu, untuk mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung akan didukung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala besar.  

Pada rapat koordinasi ini, juga diadakan pemberian penghargaan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada 22 perusahaan swasta yang telah memberikan kontribusinya dalam mendukung pembangunan Provinsi Jambi serta penandatanganan nota kesepakatan Gubernur Se-Sumatera. (dro KompuSDA)

11 Oktober 2017 Selengkapnya

Tiga Kementerian Tanda Tangani Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi SDEW
Tiga Kementerian Tanda Tangani Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi SDEW

Empat Direktur Jenderal dari Tiga Kementerian hari ini (10/10) menandatangani kerja sama Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta.

 

Ada pun kementerian tersebut ialah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun penandatangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR, serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR Sofyan Djalil.
 

Kerja sama 3 Kementerian tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi SDEW sebagai tempat penampungan air dan konservasi air serta penanggulangan banjir, mengingat data sejak tahun 2017 hingga 2017 jumlah SDEW di wilayah Jabodetabek semakin berkurang. Hal tersebut dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan okupasi dari masyarakat yang kurang memahami arti SDEW sebagai ruang publik. Dari kerja sama ini nantinya ketiga Kementerian akan melakukan program dari aspek teknis, pengendalian pemanfaatan ruang, administrasi pertanahan serta keterlibatan masyarakat.

 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan SDEW ini harus ada koordinatornya. “Dalam kerja sama harus ada yang koordinir, Kementerian ATR adalah softwarenya, sementara PUPR adalah hardwarenya, sehingga jelas dalam koordinasi dan kerja sama. Situ, danau, dan waduk sudah jelas milik pemerintah," kata Basuki.

Menurutnya lagi, PUPR tidak berani mengklaim di sekitar suatu kawasan perairan seperti situ dan danau, kalau tidak ada sertifikatnya yang menjadi dasar dari legalisasi aset negara tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR Sofyan Djalil, mengatakan kerja sama ini penting untuk menyelamatkan situ, danau, embung dan waduk. Seperti contoh di wilayah Jakarta, telah kehilangan sekitar 23 situ. Dari awalnya berjumlah 188 situ, kini tinggal sekitar 165 situ.

 

Sejak 6 bulan lalu, Kementerian ATR melaksanakan pemetaan terhadap 182 SDEW di lingkungan Jabodetabek berdasarkan peta dan data sekunder dari BBWS Ciliwung Cisadane yang dipadukan dengan data dan peta status tanah kantor pertanahan di 6 kabupaten/kota se-Jabodetabek.

Dari hasil pilot project tersebut dilakukan pematokan batas-batas fisik terhadap 23 SDEW dengan melibatkan masyarakat, selanjutnya dapat diketahui wilayah SDEW mana saja yang dinyatakan clean and clear, selanjutnya dapat diproses pendaftaran dan sertifikasinya sebagai bagian dari legalisasi asset. (kompuSDA-dnd)

 

 

10 Oktober 2017 Selengkapnya

Menteri PUPR Basuki Blusukan ke Jambi
Menteri PUPR Basuki Blusukan ke Jambi

 

Sebagai upaya dalam mencapai target Nawacita yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan air, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyemangati segenap orang PUPR agar saling bersinergi dan terus berinovasi dalam membangun infrastruktur untuk negeri. Salah satu upaya yang ia lakukan adalah melakukan kunjungan kerja ke berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur untuk melihat secara langsung dan memastikan jalannya proses pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kali ini, Menteri PUPR Basuki melakukan kunjungan kerja ke Jambi yaitu Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Pulau Pandan Kota Jambi. Kunjungan yang dilakukan pada Senin, 9 Oktober tersebut turut didampingi Gubernur Jambi Zumi Zola, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso, dan Kepala BWS Sumatera VI Nurfajri.

 

Kota Jambi memiliki luas ± 205,38 km2 yang terdiri dari 11 kecamatan dan 62 kelurahan. Berdasarkan data BPS tahun 2016, jumlah penduduk di kota ini sudah mencapai 583.487 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air baku juga semakin meningkat, sementara cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi per tahun 2014 hanya mnecapai 68% (61.660 SR). Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana air baku harus terus dilaksanakan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.  

 

Menanggapi hal tersebut, Ditjen SDA melalui BWS Sumatera VI pun membangun intake dan jaringan pipa transmisi air baku Pulau Pandan Kota Jambi. Lokasi kegiatan pembangunan ini terletak di kampung Pulau Pandan Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. “Panjang keseluruhan pipa 1886 m dengan diameter 800 mm. Untuk metode pemasangannya ada empat, Pak. Yang pertama ditanam di dalam tanah sepanjang 453 m, dibenamkan di dasar danau sepanjang 810 m, tertanam di bawah trotoar sepanjang 567 m, dan ditanam di kawasan PDAM sepanjang 56 m,” tutur Victor Samodra selaku Kasatker SNVT PJPA WS Batanghari memberi penjelasan kepada Menteri PUPR Basuki.

 

Ia menambahkan, lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawab BWS Sumatera VI diantaranya pekerjaan persiapan, pekerjaan jembatan pengambilan (intake) dan fender pengaman, pekerjaan pipa transmisi intake ke IPA Broni, pekerjaan pipa feeder pompa intake, pekerjaan pompa dan perlengkapannya, pekerjaan rumah panel, pekerjaan pipa di bawah jalan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, dan pekerjaan pengujian dan pengetesan pipa.

 

Melalui pembangunan ini, akan ada tambahan produksi sebesar 600 ltr/det (± 48.000 SR) yang diharapkan dapat memenuhi 100% kebutuhan air baku untuk Kota Jambi sampai dengan tahun 2020. Kegiatan ini menggunakan APBN TA. 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 39.536.296.000 yang rencana waktu pelaksanaannya 268 hari kalender. (dro KompuSDA)

 

10 Oktober 2017 Selengkapnya

Kepala BWS Sumatera VI Nurfajri Jabat Wakil Ketua PODSI Jambi
Kepala BWS Sumatera VI Nurfajri Jabat Wakil Ketua PODSI Jambi

 

Jabatan pada kepengurusan olahraga dayung memang tanpa imbalan, tapi amanah ini menjadi kebanggaan bagi masing-masing pengurus atas keberhasilan membina para atlet dalam mencetak prestasi di tingkat nasional dan bahkan mampu mengibarkan bendera Indonesia di kancah Internasional. Inilah ungkapan semangat yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) di hadapan para pengurus PODSI Jambi yang dilantik pada Minggu, 8 Oktober 2017 bertempat di kediaman kedinasan Gubernur Jambi.

 

Para pengurus yang baru dilantik ini akan mengemban tugas untuk periode 2017-2021. Terpilih sebagai Ketua Umum Iwan Hendrawan dan Wakil Ketua I Reynaldi. Kepala BWS Sumatera VI Nurfajri turut dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Wakil Ketua II. Turut hadir dalam pelantikan ini Gubernur Propinsi Jambi Zumi Zola, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso, dan segenap atlet dayung Propinsi Jambi.

 

Mengawali sambutannya sebagai Ketua Umum PODSI yang baru, Iwan mengatakan kepengurusan PODSI Jambi menjadi satu-satunya kepengurusan yang dilantik oleh Menteri. “Semoga hal ini bukan hanya ceremony yang mewah saja, tapi jadi pemicu semangat kami untuk terus berinovasi membina para atlet dayung Propinsi Jambi agar semakin berprestasi,” ujarnya. Ia yakin target tersebut bisa tercapai dikarenakan kepengurusan baru PODSI Jambi berasal dari profesi yang beragam mulai dari dokter, mantan atlet, pelatih, pendidik, pengusaha, dll. Selain itu, Pemerintah Propinsi Jambi juga mengapresiasi penuh para atlet yang mampu mencetak prestasi di ajang nasional dan internasional dengan memberikan bonus yang layak.

 

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki menambahkan bahwa Jambi sudah pernah menghasilkan atlet dayung berkualitas, seperti Roynaldi peraih medali emas Asian Canoeing Champion di India pada tahun 2003, dan juga peraih medali emas untuk Sea Games tahun 2003, 2005, 2007. Bukan hanya itu, Jambi juga punya Riska Andriani, atlet dayung peringkat 10 dunia di tahun 2017. “Semua pengalaman ini harusnya memacu semangat para atlet muda untuk semakin berprestasi, apalagi dengan kepengurusan baru yang semuanya memiliki semangat muda,”

 

Jambi juga memiliki beberapa lokasi yang bisa dijadikan venue untuk mendukung kegiatan para atlet dayung, seperti danau Sipin dan danau di Kabupaten Kerinci. Menteri PUPR pun mendukung ide Ketua Umum PODSI Jambi yang akan menyelenggarakan event dayung di Propinsi Jambi dengan menyumbangkan Piala Menteri PUPR. Ia juga berkomitmen akan berkolaborasi dengan Pemerintah Propinsi Jambi melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk merevitalisasi danau-danau tersebut agar semakin siap dijadikan venue lomba dayung yang nantinya bisa meningkatkan kegiatan pariwisata di daerah tersebut, seperti yang sudah dilakukan untuk arena dayung di Jakabaring, Palembang. (dro KompuSDA)

 

08 Oktober 2017 Selengkapnya

Pusat Bendungan Sepakati Kontrak Jasa Konsultasi Bendungan Jragung
Pusat Bendungan Sepakati Kontrak Jasa Konsultasi Bendungan Jragung

Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini (6/10) menandatangani kontrak jasa konsultansi Preparation of Jragung Multipurpose Dam Project bersama PT. Indra Karya (persero) di Jakarta.

Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA, Ni Made Sumiarsih mengatakan bahwa penandatanganan ini masih dalam tahap pembuatan desain dan merupakan kali pertama proyek yang dananya dibantu oleh Asian Development Bank (ADB).

"Baru desain, belum dapat diketahui luas genangan dan yang lainnya. Termasuk lokasi, rencananya di antara Demak dan Semarang. ‎Berdasarkan jadwal, Bendungan Jragung akan masuk tahap konstruksi sekitar awal tahun 2019, tepatnya 18 bulan setelah penandatanganan ini,” ujar Ni Made.


Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Widiarto menambahkan dokumen sertifikasi harus siap agar tahun 2019 bisa melaksanakan konstruksi.

“Sertifikasi harus siap sehingga tahun 2019 sudah bisa konstruksi dan untuk mempercepat itu banyak hal yang harus disiapkan Pusat Bendungan, termasuk di lapangan. Harapan kami semua pihak termasuk SDA mendorong segera diselesaikan pelaksanaan konsultannya,” ujar Widiarto.

Adapun nilai pinjaman yang dikucurkan oleh ADB untuk kontrak ini sejumlah 24 miliar untuk 18 bulan pekerjaan desain bendungan. “Kami minta tenaga-tenaga yang berada dalam kontrak semaksimal mungkin digunakan, karena prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Teknis dan administrasi saya minta ada kantor khusus, agar berkoordinasi dengan cepat,” tutup Ni Made Sumiarsih.

 

06 Oktober 2017 Selengkapnya

Jokowi Blusukan ke Bendungan Karian
Jokowi Blusukan ke Bendungan Karian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan Bendungan Karian yang berlokasi di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Rabu, 4 Oktober 2017. Kunjungan kerja ini turut didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Ni Made Sumiarsih, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra Atmawidjaja, serta Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian Tris Raditian.

Pembangunan bendungan Karian merupakan salah satu dari target Pemerintah Kabinet Kerja yang tahapan pelaksanaan konstruksinya dimulai pada Oktober tahun 2015. "Bendungan Karian ini sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Kemudian tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan. Bendungan ini adalah bendungan terbesar ketiga setelah Jatiluhur dan Jatigede," jelas Jokowi.

Bendungan Karian merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada periode 2015-2019 sebagai bagian dari Nawa Cita untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air. Pembangunan bendungan Karian ditargetkan selesai pada tahun 2019 yang rencana semula selesai tahun 2020. "Setelah melihat di lapangan dan pekerjaan bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019 Insya Allah bisa selesai," tambah Jokowi. 

Bendungan Karian merupakan bendungan multifungsi yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.  Pembangunan bendungan ini menggunakan sumber dana APBN dan akan memiliki kapasitas tampung sebesar 314,7 juta meter3 yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pasokan air bagi lahan pertanian seluas 22.000 hektar di Provinsi Banten. 

Dengan terjaminnya air irigasi dari bendungan, maka produksi gabah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 162.800 ton gabah per tahun senilai Rp 500 miliar. Saat ini produksi gabah petani sebanyak 187.000 ton per tahun dan ditargetkan menjadi 349.800 ton gabah per tahun setelah bendungan beroperasi. Selain itu, bendungan Karian juga bermanfaat menghasilkan listrik sebesar 1,8 MW bagi 10.000 kepala keluarga yang berada di 40 desa atau 4 kecamatan di sekitar bendungan, serta pengendalian banjir. 

Dirjen SDA Imam Santoso menjelaskan bahwa konstruksi bendungan Karian telah memasuki tahap pembangunan tubuh bendungan (main dam).  “Progres konstruksinya sekarang sudah mencapai 47%. Pekerjaan dilapangan dilakukan tujuh hari seminggu, minimum 2 shift sehari, agar selesai pada Juni 2019," ujarnya. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, bendungan Karian akan menyuplai kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan dan industri di 7 kota/kabupaten yakni kota Serang, kota Cilegon, kota Tangerang, kabupaten Tangerang, kota Serpong, kabupaten Lebak, dan wilayah Barat Provinsi DKI Jakarta. “Selama ini pasokan air baku ke Jakarta berasal dari Timur Jakarta yakni bendungan Jatiluhur. Dengan adanya bendungan Karian akan ada keseimbangan neraca air," tutur Basuki. 

Untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah tersebut diperlukan pembangunan pipa air yang diperkirakan sepanjang 47,9 kilometer. Kapasitasnya sebesar 14,6 juta m3/detik yang nantinya akan dinikmati oleh lebih dari 5 juta jiwa. Saat ini pengkajian masterplan sedang disusun studi kelayakannya bersama K-Water dari Korea Selatan yang memiliki banyak pengalaman sebagai institusi kelas dunia dalam pengelolaan sumber daya air untuk dapat dibangun dengan skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Pembangunan bendungan Karian menggunakan anggaran sebesar 1,07 triliun rupiah. Sampai saat ini, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 33 bendungan dari 49 yang direncanakan. Tahun depan akan dimulai 11 bendungan lagi dan sisanya tahun 2019. (dro/nan/ech KompuSDA)

05 Oktober 2017 Selengkapnya

Sambut Asian Games 2018 Ditjen SDA Kerjakan Venue Lomba Dayung
Sambut Asian Games 2018 Ditjen SDA Kerjakan Venue Lomba Dayung

Kota Palembang selain Jakarta, mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games ke XVIII pada tahun 2018. Pada penyelenggaraan Asian Games kali ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar Indonesia sebagai negara tuan rumah, terutama Provinsi Sumatera Selatan, bisa mempersiapkan venue lomba dengan matang agar penyelenggaraan event tersebut bisa sukses.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII yang diberi amanah untuk mengerjakan perluasan embung konservasi di Jakabaring sebagai venue cabang olahraga dayung pun terus berbenah diri. “Embung ini akan mengakomodasi lintasan dayung dengan lebar seluas 200 meter dan panjang 2200 meter,” terang Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso dalam paparannya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Panitia Asian Games 2018 di Gedung SDA pada 18 Agustus 2017.

Sisi utara embung ini memiliki volume total galian sebanyak 140.000 m3 yang saat ini sudah dikerjakan sebanyak 35.000 m3, sedangkan volume total galian untuk sisi selatan adalah 119.500 m3 dan sudah dikerjakan sebanyak 55.000 m3. Sementara untuk volume batu rip rap yang totalnya 33.000 m3, sudah dikerjakan sebanyak 20.000 m3.

Saat ini masih ada beberapa warga yang mengklaim tanah di sekitar embung yang akan diperluas adalah tanah masyarakat, sehingga menyebabkan pekerjaan perluasan embung konservasi ini sedikit mengalami gangguan. Begitu pun, BBWS Sumatera VIII terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menyelesaikan masalah pertanahan tersebut, agar venue untuk cabang olahraga dayung ini bisa diselesaikan dengan matang.

Dalam laporannya kepada Menteri PUPR dan Panitia Asian Games, Dirjen SDA Imam Santoso menambahkan bahwa progres untuk pekerjaan ini sudah mencapai 52% per Agustus 2017. “Kami akan genjot terus para penyedia dan penerima jasa untuk menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu,” jelasnya.

Kerja sama dan dukungan penuh dari berbagai pihak pelaksana juga masyarakat setempat amat dibutuhkan, demi kesuksesan ASIAN Games 2018. Keberhasilan penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Asia yang pada tahun 2018 mendatang ini diikuti oleh 45 negara peserta, pastinya akan mengharumkan nama Indonesia.

 (dro KompuSDA)

05 Oktober 2017 Selengkapnya