Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Dirjen SDA Tanggapi Positif Usulan DPR RI

Dalam rangka mensinergikan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan masukan Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso beserta jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang digelar pada Selasa, 18 Oktober 2016 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara. Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian jawaban atas pertanyaaan dan masukan dari Komisi V DPR RI terkait Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah diterima pada RDP pertama, 14 September 2016 lalu.

Kementerian PUPR Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober dengan menggelar Upacara Bendera di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. Bertindak sebagai Inspektur dalam Upacara Bendera tersebut adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin.

Ditjen SDA Bangun Pengaman Pantai Untuk Jakarta

Iskandar menjelaskan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta dilakukan karena saat ini DKI Jakarta terancam banjir akibat pasang surut air laut (rob) dan luapan air sungai terutama di wilayah DKI Jakarta bagian Utara. Kondisi ancaman tersebut diperparah dengan kondisi penurunan muka tanah atau Land Subsidence yang mengakibatkan peningkatan resiko banjir secara signifikan untuk Kota Jakarta. Penurunan muka tanah berkisar rata-rata 7,5 cm s/d 10 cm per tahun dan kondisi saat ini Wilayah Jakarta bagian Utara sudah berada pada 2 meter sampai 3 meter di bawah permukaan laut. Berdasarkan data survei lapangan pada tahun 2013 yang dijabarkan pada Master Plan National Capital Integrated Coastal Development, lebih dari 40% pengaman pantai tidak mampu menahan muka air laut tertinggi. Oleh karena itu, upaya perlindungan pengamanan pantai sangat mendesak untuk segera dilaksanakan sebagai bentuk penyediaan public safety oleh Pemerintah terhadap banjir beserta dampak negatif terhadap kegiatan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Bendungan Way Sekampung Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat Lampung

Salah satu kegiatan yang menjadi agenda Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) demi mewujudkan ketahanan pangan, energi dan air adalah dengan membangun bendungan. Pembangunan 65 bendungan sampai 2019 merupakan salah satu upaya Dirjen SDA dalam mendukung program Nawacita. Bendungan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk jangka panjang. Satu diantaranya adalah Bendungan Way Sekampung.

OP SDA DUKUNG KETAHANAN PANGAN, AIR DAN ENERGI

Pencapaian program ketahanan pangan, erat hubungannya dengan ketahanan air. Khusus tentang ketahanan air dari beberapa kajian kita menghadapi tantangan terkait ketidakseimbangan ketersediaan air. Dalam satu tahun umumnya sekitar 20% air tersedia saat musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan, sedangkan 80% air tersedia saat musim hujan yang berlangsung selama 5 bulan.

Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Garut

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR dan BBWS Cimanuk Cisanggarung, para anggota Komisi V DPR mengunjungi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimacan di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat (27/9) yang terkena musibah cukup parah. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA, Hari Suprayogi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Muhammad Mazid, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Garut.

Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengakibatkan semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum pun tidak cukup komprehensif untuk mengatur segala sesuai yang berkaitan dengan air. UU Pengairan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya, dimana pada saat ini peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan era otonomi daerah yang sedang dikedepankan oleh Pemerintah.

Pembangunan Bendungan Dukung Katahanan Air dan Pangan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang berdampak antara lain pada peningkatan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk mengakses air dan berakibat pada pencemaran air. Selain kebutuhan air yang meningkat, kebutuhan pangan pun meningkat. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang kita akan berhadapan dengan tantangan berupa masalah krisis air dan kekurangan pangan. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan, disamping ketahanan energi. Implementasi kebijakan itu sampai dengan tahun 2019 diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang sumber daya air, meliputi pembangunan 65 bendungan yaitu 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta ha daerah irigasi baru, rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi, penyediaan air baku, dll.

DPR RI Tinjau Pengerukan dan Penataan Sungai Yasa

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kabupaten Cilacap pada 22-23 September 2016. Kunjungan Kerja Spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada masa reses persidangan ke IV. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Michael Wattimena dan didampingi oleh Direktur Irigasi dan Rawa, Adang Saf Ahmad dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tri Bayu Adji. Infrastruktur yang ditinjau dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut adalah kegiatan yang terkait dengan Pengerukan dan Penataan Sungai Yasa.

Penandatanganan MoU 4 Balai Besar Wilayah Sungai dengan Kejati Jawa Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, BBWS Citarum, BBWS Cimanuk Cisanggarung, dan BBWS Citanduy bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengadakan perjanjian kerjasama (memorandum of understanding) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini berlangsung di Hotel Grand Panghegar Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/09).

Koordinasi dan Ramah Tamah Dirjen SDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menggelar Koordinasi dan Ramah Tamah Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Pejabat Baru dan Pejabat Lama) pada Rabu, 21 September 2016 di Ruang Rapat Ditjen SDA. Dalam acara tersebut, hadir Donny Azdan selaku Direktur Pengairan dan Irigasi BAPPENAS dan para pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Ditjen SDA. Dalam acara ini, Mudjiadi yang merupakan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) periode Juli 2014- Desember 2016 memberikan masukan terkait pengalamannya kepada Dirjen SDA yang baru, Imam Santoso.

Menteri PUPR Lantik Dirjen Sumber Daya Air

Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan bahwa pelantikan tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat. Menurut Basuki, rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendinamisasi organisasi itu sendiri. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat semakin bisa memaknai organisasi PUPR dan mampu meningkatkan solidaritas untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada Kementerian PUPR. Berikut adalah para pejabat Eselon I yang baru dilantik, diantaranya Prof. (R). Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT (Sekretaris Jenderal), Ir. Imam Santoso, M.Sc (Direktur Jenderal Sumber Daya Air), Dr.Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc (Direktur Jenderal Bina Marga), Ir. Sri Hartoyo, Dipl.SE, ME (Direktur Jenderal Cipta Karya), Ir. Rido Matari Ichwan, MCP (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah), Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Ditjen SDA Goes Public

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan kebijakan “One Agency, One Innovation”, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan “Quick Wins” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.