© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditjen SDA Kaji Ulang Design Bendungan Lambo
Ditjen SDA Kaji Ulang Design Bendungan Lambo

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) punya target membangun 65 bendungan sampai dengan 2019 nanti. Hal ini merupakan bagian dari pencapaian target program Nawacita. Satu dari 65 bendungan tersebut adalah Bendungan Lambo yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan bendungan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan air yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan sumber daya air di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu kawasan Mbay yang merupakan ibukota Kabupaten Nagekeo memiliki tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan permukiman yang signifikan, dan juga terletak di kawasan DPS Aesesa yang memiliki potensi pengembangan daerah irigasi yang potensial sekitar 5.200 Ha sehingga bisa menjadikannya lumbung padi di Pulau Flores. Untuk mengoptimalkan lokasi-lokasi yang potensial tersebut sebagai tempat penampungan air, maka Kabupaten Nagekeo dirasa tepat sebagai lokasi pembangunan Bendungan Lambo.

 

Namun seiring dengan studi awal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), masyarakat di Kabupaten Nagekeo masih merasa keberatan dengan rencana pembangunan bendungan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bernadinus Gaso yang hadir beserta rombongan untuk berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi oleh Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih menyambut baik rombongan masyarakat Kabupaten Nagekeo di kampus PUPR, Jakarta Selatan pada 4 Agustus 2017 kemarin. Dalam kunjungannya, Bernadinus menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo akan merusak tanah adat yang selama ini mereka tinggali.

 

Menanggapi hal tersebut, Basuki menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan mengkaji ulang melalui studi lanjutan terkait pembangunan bendungan tersebut. “Kami tidak akan mulai, apabila koordinasi antar Lembaga Pemerintah terkait dalam hal pendanaan, penyediaan lahan dan penyelesaian dampak sosial, belum disepakati. Hal ini akan segera ditindaklanjuti,” tegas Basuki.

 

Ni Made Sumiarsih menambahkan, Ditjen SDA akan melakukan studi lanjutan terkait bendungan ini. “Maksud dari studi lanjutan ini adalah melakukan kajian ulang terhadap perencanaan detail Bendungan Lambo (Mbay), mempelajari dan memeriksa hasil perencanaan pelimpah dilihat dari segi hidraulik yang disesuaikan dengan lokasi bendungan yang baru,” jelas Ni Made. Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan detail desain yang lengkap agar didapatkan suatu perencanaan yang matang dan bermanfaat secara optimal untuk menyediakan sumber air irigasi dan air baku bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. (dro kompuSDA)

 

07 Agustus 2017 Selengkapnya

Agung Djuhartono Jawab Tantangan Kekeringan Dan Ketahanan Pangan
Agung Djuhartono Jawab Tantangan Kekeringan Dan Ketahanan Pangan

 

Ketersediaan air di Indonesia banyak tergantung dengan alam, sementara alam pasti akan bergantung dengan iklim. Di tengah kondisi global climate change saat ini, kondisi ekstrim seperti banjir dan kekeringan bisa saja melanda Indonesia secara berkepanjangan khususnya wilayah Timur. Wilayah Indonesia bagian Timur memiliki curah hujan yang kecil dibanding wilayah lainnya, sementara kebutuhan akan air terus meningkat. Tantangan ini menjadi fokus utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dalam program pembangunan prasarana sumber daya air sampai tahun 2019.

 

Kementerian PUPR punya target membangun 65 bendungan, diantaranya 49 merupakan bendungan  baru dan 16 bendungan merupakan lanjutan. Pembangunan bendungan ini bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan ketahanan air. Pada musim hujan, air dapat ditampung untuk kebutuhan irigasi sehingga pada musim kemarau bisa digunakan dan bisa mencegah terjadinya kekeringan di lahan pertanian maupun kekurangan air bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan (OP) Agung Djuhartono, Ditjen SDA pada Dialog Indonesia Bicara bertema “Antisipasi Kekeringan dan Ketahanan Pangan” di TVRI pada Jumat (4/8/17) kemarin. Dalam dialog tersebut turut menghadirkan Pakar Pertanian IPB Profesor Musa Hubeis.

 

“Pemerintah sudah memprediksi kekeringan sehingga terus menggenjot pembangunan bendungan. Selain mengairi sawah dan menyediakan air baku, bendungan juga bermanfaat untuk tenaga listrik," ujar Agung. Menurutnya, musim kemarau biasanya berlangsung pada April-Oktober, namun saat ini musim kemarau maupun hujan sulit diprediksi akibat terjadinya perubahan iklim. Ia mencontohkan kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengalami musim kemarau sampai 10 bulan.

 

Berbagai kejadian akibat perubahan iklim ini membuat Ditjen SDA intens melakukan antisipasi, salah satunya dengan membangun bendungan dan embung. Bendungan dan embung ini bisa melayani kebutuhan air untuk jaringan irigasi pertanian. “Ditjen SDA menargetkan pembangunan 1 juta hektar sawah sampai dengan 2019 nanti. Walaupun saat ini semakin sedikit sumber daya manusia yang ingin menjadi petani karena banyak yang pindah ke kota, masing-masing daerah bisa melakukan disertifikasi tanaman yaitu bisa menanam tanaman pengganti padi seperti kentang atau ubi,” tambah Agung.

 

Sementara itu, Musa menambahkan bahwa solusi lain terhadap masalah keterbatasan air adalah dengan menanam tanaman holtikultura. Langkah lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan adalah reaksi cepat dengan memompa air dari embung yang masih memiliki air, atau dari sungai yang masih memiliki sisa-sisa dangkal.

 

Musa juga menjelaskan dalam mengatasi kekeringan dan ketersediaan air, masyarakat perlu melakukan manajemen pemanfaatan air baik di bawah tanah maupun di permukaan. "Jika pengaturan pemanfaatan air baik di bawah dan di permukaan tanah sudah dilaksanakan dengan membangun embung-embung dan bendungan, maka selanjutnya adalah bagaimana pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai musim dan tanaman yang harus ditanam. Contoh, jika kurang air maka masyarakat bisa menanam jagung atau ubi kayu. Dengan begitu masyarakat tetap bisa memanfaatan keterbatasan air dengan hasil tanam yang melimpah," ujarnya. (dro KompuSDA)

 

07 Agustus 2017 Selengkapnya

Pelantikan HATHI di Bantaran Sungai Kapuas
Pelantikan HATHI di Bantaran Sungai Kapuas

Direktur Jenderal SDA selaku Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), Imam Santoso, melantik Pengurus HATHI Cabang Kalimantan Barat Periode 2016-2019 di Tugu Khatulistiwa, Kalimantan Barat (4/8). Dalam pelantikan HATHI Cabang Kalimantan Barat yang dilantik adalah Kepala Balai BWS Kalimantan I, Iriandi Azwartika, sebagai Ketua HATHI Cabang Kalimantan Barat menggantikan Matheus.

HATHI merupakan salah satu organisasi profesi bidang sumber daya air yang anggotanya berjumlah 6000 orang, dan sangat berpotensi untuk mendukung dan berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dalam sambutannya, Imam Santoso menyampaikan pentingnya peran civitas akademi dan masyarakat untuk menyumbang ide dan pemikiran terkait sumber daya air. “Sebagai ketua umum HATHI saya memiliki program untuk mendekatkan diri kepada civitas akademika dan masyarakat, kita dapat membagi ilmu yang kita miliki dan menerima ide atau pemikiran dari mereka untuk mengelola sumber daya air. Sejak tahun lalu kita sudah menyelenggarakan seminar tahunan HATHI di Universitas , untuk tahun ini kita akan mengadakan seminar HATHI di Universitas Cendrawasih Papua”, ucap Imam.

Tak lupa Imam Santoso mengucapkan terima kasih kepada pengurus HATHI yang lama karena telah berdedikasi selama menjabat dan telah menciptakan dasar yang kuat bagi pengurus yang baru untuk melangkah kedepan dengan baik.

Pelantikan HATHI cabang Kalimantan Barat ini terbilang unik karena dilaksanakan di kawasan Tugu Khatulistiwa, Iriandi Aswartika mengatakan,“ kami menunjukan bahwa anggota hathi berdampingan dengan sumber daya air, karena kita berdiri di bantaran sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Dan kita pula tepat di titik 0 lintang utara dan selatan garis khatulistiwa.

HATHI cab Kalimanta Barat beranggotakan 277 anggota, anggota aktif yang memiliki SKA sebanyak 160 org dan sisanya anggota biasa, kemudian ada 6 org yang memiliki sertifikat assessor.

“HATHI Kalimantan Barat beranggota instansi dari pemerintah, civitas akademisi, dan mitra kerja baik kontraktor ataupun konsultan. Semoga dengan acara pelantikan ini kita bisa bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat karena kita mengemban tugas sebagai ahli hidrologi” tutup Iriandi.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Amir Hamzah Perwakilan dari Dinas Provinsi, dinas Kota Pontianak, perwakilan dari Universitas serta para pegawai BWS Kalimantan I.  

05 Agustus 2017 Selengkapnya

Kunker Komisi V DPR RI Dukung Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Maluku
Kunker Komisi V DPR RI Dukung Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Maluku

Maluku - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN seperti ketahanan pangan, pengendalian banjir

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V mengunjungi beberapa lokasi dari mitra kerja di kota Ambon serta bertemu dengan jajaran pemerintah provinsi Maluku yang diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada Selasa kemarin (1/8).

"Wagub mengungkapkan terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, akses dan konektivitas antarpulau yang terbatas, rendahnya tingkat kemantapan jalan, terbatasnya sarana dan prasarana sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak, Komisi V mendorong supaya pembangunan yang terkait dengan infrastruktur lebih diperhatikan," ujar Ketua Tim Kunjungan Kerja, Michael Wattimena dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku mendukung pembangunan embung yang akan dilakukan oleh Ditjen Pemberian Desa Tertinggal dengan memberikan rekomendasi teknis. 

"Untuk membangun dari pinggir adalah air baku terutama untuk memenuhi kebutuhan di kepulauan termasuk embung, kami support PDT untuk rekomendasi teknis dan desain," jelas Hariyono Utomo, Kepala BWS Maluku.

Lebih lanjut ia katakan bahwa infrastruktur yang menjadi prioritas di BWS Maluku saat ini adalah pengamanan pantai dan pengembangan jaringan irigasi. Sedangkan untuk mendukung ketahanan pangan yaitu dengan proyek strategis nasional Bendungan Way Apu. "Panjang pantai di Maluku terpanjang nomor 4 di Indonesia. Sekaeang sedang dilakukan inventarisasi dan kajian pantai-pantai yang kritis. Untuk bendungan Way Apu, target dibangun tahun 2018, saat ini sedang penyempurnaan desain, Desember ini sudah harus mulai, manfaatnya nanti 10.000 hektar irigasi, pengendali banjir dan PLTA, " ujar Hariyono.

Selain kunjungan kerja ke kota Ambon, rombongan kunker juga mengunjungi dua tempat yakni Moa di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram Bagian Timur. (dnd-ech/KOMPUSDA)

04 Agustus 2017 Selengkapnya

DPR RI Tinjau Waduk Muara Nusa Dua
DPR RI Tinjau Waduk Muara Nusa Dua

 

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Bali pada 31 Juli – 3 Agustus 2017. Kunjungan kerja pada reses masa persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Lasarus yang didampingi oleh Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta, Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Ketut Jayada.

 

Lasarus dalam sambutannya menyampaikan kunjungan kerja ini bertujuan untuk melihat secara langsung rencana revitalisasi yang akan dilakukan BWS Bali Penida terhadap Waduk Muara Nusa Dua dan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat setelahnya. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang merupakan bagian dari tugas dewan. “Hasil laporan kunjungan kerja ini akan dilaporkan dalam rapat komisi dan dijadikan pembahasan dalam rapat kerja dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan langkah-langkah selanjutnya,” jelas Lasarus.

 

Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi menjelaskan kegiatan revitalisasi terhadap Waduk Muara ini dilatarbelakangi karena semakin tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan Kota Denpasar yang mengakibatkan kebutuhan akan air baku juga semakin meningkat. “Selain itu alih fungsi lahan yang menyebabkan daerah resapan berkurang sehingga aliran air tidak ada yang mengisi air tanah dan rentan mengakibatkan banjir, dan juga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai sehingga material sampah banyak menggenang di laut dan merusak biota laut dan bakau,” tutur Yogi.

 

Kepala BWS Nusa Penida Ketut Jayada menambahkan, ada beberapa rencana revitalisasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, diantaranya perbaikan DPT dan jalan OP di ruas Bd Mertagangga-Ken Arok, penataan alur sungai di Ruas A Yani-Sutomo, perbaikan DPT dan jalan OP di ruas Hasanudi-P Biak, perbaikan DPT dan jalan OP di ruas Imam Bonjol-Bd Buagan, dan penataan tanggul, kolam sedimen, dan penyiapan kolam untuk penggelontoran di ruas Bd Buagan-Waduk Muara. (dro/ket KompuSDA)

 

03 Agustus 2017 Selengkapnya

Kementerian PUPR Tingkatkan Terus Layanan Irigasi Perdesaan
Kementerian PUPR Tingkatkan Terus Layanan Irigasi Perdesaan

 

Jakarta – Untuk mendukung ketahanan pangan,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumberdaya Air berupaya memenuhi kebutuhan penyediaan air bagi kawasan pertanian melalui pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kecil dibawah 150 hektar, irigasi tersier dan irigasi desa yang dilakukan melalui program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan cara Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).


"Pada program ini, yang dilakukan tidak hanya membangun fisik saluran irigasi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Kementerian PUPR tidak hanya membangun jalan tol dan jembatan, namun juga padat karya sehingga uang juga berputar di desa," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, di Jakarta.


Menurutnya, program P3-TGAI tersebut merupakan salah satu program pembangunan Infrastruktur  Berbasis Masyarakat (IBM) yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu dan tetap diprioritaskan pada tahun 2018 karena menyentuh langsung kebutuhan publik. Program ini diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.


Sejak tahun 2014 program P3-TGAI telah dilaksanakan di 1.024 lokasi, meningkat pada tahun 2015 menjadi 1.505 lokasi, dan tahun 2016 di 900 lokasi.  Untuk Tahun 2017 kata Menteri Basuki, program P3-TGAI ditargetkan tersebar di 3.000 lokasi di 30 provinsi pada 33 wilayah sungai dengan dana mencapai Rp 600 miliar. Salah satu wilayah yang memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan program ini adalah Pulau Buru dan Seram di Maluku.


“Setidaknya sebanyak 30 desa di Pulau Buru dan Seram, Provinsi Maluku dengan total dana sebesar Rp 5,3 miliar akan melakukan percepatan dan peningkatan tata guna air irigasi," terangnya.

Sedangkan pada tahun 2018 sendiri, jumlah lokasi P3-TGAI direncanakan lebih banyak lagi menjadi 4.000 lokasi dengan estimasi dana Rp 800 miliar. Penambahan tersebut disebabkan efektifitas program, partisipasi dan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.


P3-TGAI dilaksanakan secara swakelola melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk tiap kawasan adalah sebesar Rp 200 juta dengan proporsi 90 persen untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk pendampingan oleh P3A.


Lingkup kegiatannya yaitu : (1) perbaikan jaringan irigasi untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula secara parsial; (2) rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula; dan (3) peningkatan kondisi dan fungsi jaringan irigasi atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi eksisting dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.



Sedangkan prioritas dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi adalah daerah Irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 ha dan/atau Irigasi Desa dan jaringan irigasi tersier pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (*)

 

03 Agustus 2017 Selengkapnya

Penandatanganan Kerjasama Pertukaran Teknologi Irigasi Indonesia dan Jepang
Penandatanganan Kerjasama Pertukaran Teknologi Irigasi Indonesia dan Jepang

Jakarta -  Direktur Jenderal Sumber Daya Air Indonesia, Imam Santoso bersama Direktur Overseas Land Improvement Cooperation Office Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Mitsuo Ishijima menandatangani Record of Disscussion mengenai implementasi pertukaran teknologi di bidang irigasi dan drainase, 1 Agustus 2017, di Jakarta. Pertukaran teknologi tersebut akan diadakan selama tiga tahun berupa kegiatan dialog kebijakan, seminar teknologi dan kunjungan lapangan yang akan dilakukan baik di Indonesia maupun di Jepang.

Direktur Jenderal SDA mengungkapkan bahwa pertukaran teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung program pembangunan jaringan irigasi 1 juta hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta hektar.

Setelah menandatangani Record of Discussion tersebut, delegasi Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang beserta attaché kedutaan Jepang untuk Indonesia menuju provinsi DI. Yogyakarta dan keesokan harinya mengunjungi Daerah Irigasi Karangtalun yang merupakan salah satu daerah irigasi yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak. Daerah Irigasi Karangtalun seluas 5.154 hektar tersebut telah dibangun sejak tahun 1909 pada masa Pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono, dimulai dengan pembangunan bendung Karangtalun, dilanjutkan dengan pembangunan  saluran induk Van Der Wijck yang dibangun sejak tahun 1909 dan saluran induk mataram yang dibangun tahun 1942.

Selain bermanfaat untuk irigasi, air dari Intake Karangtalun tersebut digunakan pula untuk penggelontoran kota Yogyakarta (400 lt/detik), penyediaan air industri pabrik gula (350 lt/detik), pembangkit listrik mikrohidro di empat lokasi, konservasi air tanah maupun perikanan.

Selain melihat saluran mataram dan saluran Van Der Wijck yang merupakan saluran induk pada Daerah Irigasi Karangtalun, delegasi Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang berbincang dengan para operator Bendung Karangtalun serta juru dan pengamat mengenai operasi pintu bendung yang telah dioperasikan secara elektrik, tata cara pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi lainnya, permasalahan pada Daerah Irigasi Karangtalun, dan berbincang dengan perwakilan petani pemakai air mengenai tata cara pembuatan rencana tata tanam dan tata cara penyediaan air irigasi.

Setelah melihat kondisi Daerah Irigasi Karangtalun, attaché kedutaan Jepang untuk Indonesia mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas air irigasi dan juga perawatan terhadap saluran dan talang – talang pada saluran induk mataram dan saluran induk van der wijck yang telah dibangun sejak 1909 dan kondisinya masih terjaga dengan baik. (mar/kompuSDA)

03 Agustus 2017 Selengkapnya

Pelantikan Pengurus HATHI cabang Kaltim oleh Ketua Umum HATHI Pusat di Balikpapan dihadiri  Pengurus HATHI Pusat
Pelantikan Pengurus HATHI cabang Kaltim oleh Ketua Umum HATHI Pusat di Balikpapan dihadiri Pengurus HATHI Pusat

Pelantikan Pengurus HATHI cabang Kaltim oleh Ketua Umum HATHI Pusat di Balikpapan dihadiri  Pengurus HATHI Pusat

01 Agustus 2017 Selengkapnya

Bendungan Teritip Diharapkan Penuhi Kebutuhan SDA Masyarakat Balikpapan
Bendungan Teritip Diharapkan Penuhi Kebutuhan SDA Masyarakat Balikpapan

                                                                                                                                                                              

Dalam memenuhi amanat nawacita pemerintahan Jokowi JK yaitu ketahanan pangan dan ketahanan air adalah pembangunan 65 bendungan dan salah satu bendungan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA adalah Bendungan Teritip yang berlokasi di Desa Teritip, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Bendungan Teritip merupakan bendungan yang mempunyai manfaat untuk mengendalikan banjir di permukiman penduduk dan industri di wilayah Balikpapan, mensuplai kebutuhan air baku sebesar 260 l/det di sebagaian wilayah Kota Balikpapan dan meningkatkan pariwisata dan pendapatan masyarakat sekitar," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso dalam acara impounding Bendungan Teritip, 31 juli 2017, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Lanjut Imam, impounding atau pengisian bendungan pada Bendungan Teritip membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk pengisian  kemudian dicek kondisi lapangan dengan peralatan yang ada seperti alat untuk memantau penurunan tanah, terjadi kebocoran atau tidak.

Pada Tahun 2017 ini juga sedang dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Teritip di atas lahan seluas 5 ha yang akan rampung padatahun 2018, sehingga selain berasal dari Bendungan Teritip sebesar 250 liter/detik, air baku bagi IPA Teritip juga akan dipasok dari Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik.

Kapasitas tampungan total Bendungan Teritip 2,43 juta m3 dengan type bendungan urugan tanah homogen, tinggi bendungan 10.5 m dan dana yang dibutuhkan untuk Bendungan Teritip untuk konstruksi adalah Rp. 261.542.000.000,- dan supervisi Rp. 8.000.000.000,-.

"Pembangunan bendungan membutuhkan waktu yang lama dan resiko yang tinggi serta desain bendungan pun harus ada sertifikat desain dari keamanan bendungan. Apabila semuanya sudah dicek  seperti dari segi lokasi, desain, tanah, maka baru bisa dibangun bendungan. Dan pada waktu pelaksanaan komisi keamanan bendungan juga datang untuk mengecek keadaan di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar bendungan dapat memberikan manfaat yang banyak dan bertahan lama," ujar Imam Santoso.

Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso, berharap agar bendungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Balikpapan ini dapat dipelihara dan dilestarikan. Hulu dari bendungan ini juga harus dijaga sehingga umur dari bendungan ini dapat kita pertahankan. Terkadang bendungan yang sudah dibangun terjadi sedimentasi sehingga manfaat nya berkurang dan umur nya berkurang dan tidak sesuai dengan umur rencana bendungan."Kami sangat membutuhkan dukungan, dan kerjasama semua pihak untuk terus menjaga manfaat dari bendungan ini," imbuh Imam.

Kepala BWS Kalimantan III,  Arif Rahman, mengatakan Bendungan Teritip dapat digunakan pada saat musim kemarau tiba. “Di musim hujan, Bendungan Teritip dapat difungsikan sebagai waduk tadah hujan,” lanjut Arif Rahman.

Imam Santoso juga memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada masyarakat yang telah merelakan tanahnya untuk pembangunan Bensungan Teritip dan kepada pemerintah daerah serta pemerintah kota atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan BWS Kalimantan III dan Direktorat Jenderal SDA.

Acara impounding ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA, Ni Made Sumiarsih dan Walikota Kota Balikpapan, Muhammad Rizal Efendy serta  Kepala BWS Kalimantan III, Arif Rahman.(tin/nan kompuSDA)

01 Agustus 2017 Selengkapnya

HATHI Dukung Pembangunan Infrastruktur SDA Indonesia
HATHI Dukung Pembangunan Infrastruktur SDA Indonesia

Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso, melantik Pengurus HATHI Cabang Kalimantan Timur Periode 2016-2019, 31 Juli 2017, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam pelantikan HATHI Cabang Kalimantan Timur yang dilantik adalah Kepala Balai BWS Kalimantan III, Arif Rahman, sebagai Ketua Hathi Cabang Kalimantan Timur menggantikan Irawan Hartono.

 

"HATHI merupakan salah satu organisasi profesi bidang sumber daya air yang anggotanya berjumlah 6000 orang, dan sangat berpotensi untuk mendukung dan berperan serta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan para ahli hidraulik di dalamnya, maka dapat membantu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR untuk mencapai target nawacita yang salah satunya adalah membangun 65 bendungan di seluruh Indonesia," kata Imam Santoso.

 

Untuk kedepannya, Imam Santoso menginginkan agar keanggotaan HATHI juga dapat melibatkan mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai universitas di Indonesia sehingga akan banyak inovasi dan kreativitas dari lain muda untuk kemajuan HATHI. "Jangan hanya mengadakan seminar saja tetapi juga dapat mengadakan kunjungan ke berbagai infrastruktur dan diselingi dengan penayangan film pembangunan infrastruktur agar dapat diketahui oleh masyarakat luas," lanjut Direktur Jenderal SDA.

 

Mengenai sertifikasi, menurut Imam Santoso setiap anggota HATHI akan ada sertifikasi dan HATHI melakukan hal tersebut dengan ketat untuk menjaga kualitas SDM anggota HATHI.

 

"Semoga kegiatan HATHI nanti dapat melakukan kunjungan ke berbagai kampus guna mencari SDM yang unggul dan dapat memberikan ide ide segar untuk HATHI, " imbuh Imam Santoso.

 

Senada dengan Imam Santoso, Arif Rahman mengadakan bahwa HATHI Cabang Kalimantan Timur selama ini juga selalu dibantu oleh para mahasiswa dan mereka berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

 

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih, Kepala BWS Kalimantan III, Arif Rahman, Para Sesepuh HATHI, Irawan Hartono, Jarot Widyoko dan Maliki, serta para pegawai BWS Kalimantan III. (nan/tin kompuSDA)

01 Agustus 2017 Selengkapnya

Impounding Bendungan Teritip
Impounding Bendungan Teritip

Acara Pengisian Awal (Impounding) Bendungan Teritip Kota Balikpapan oleh bpk Dirjen SDA.. Dihadiri jg oleh ibu Kapus Bendungan & Walikota Balikpapan..

31 Juli 2017 Selengkapnya

Kementerian PUPR Tingkatkan Terus Layanan Irigasi Perdesaan
Kementerian PUPR Tingkatkan Terus Layanan Irigasi Perdesaan

Jakarta – Untuk mendukung ketahanan pangan,  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumberdaya Air berupaya memenuhi kebutuhan penyediaan air bagi kawasan pertanian melalui pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kecil dibawah 150 hektar, irigasi tersier dan irigasi desa yang dilakukan melalui program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan cara Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

"Pada program ini, yang dilakukan tidak hanya membangun fisik saluran irigasi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Kementerian PUPR tidak hanya membangun jalan tol dan jembatan, namun juga padat karya sehingga uang juga berputar di desa," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Menurutnya, program P3-TGAI tersebut merupakan salah satu program pembangunan Infrastruktur  Berbasis Masyarakat (IBM) yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu dan tetap diprioritaskan pada tahun 2018 karena menyentuh langsung kebutuhan publik. Program ini diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Sejak tahun 2014 program P3-TGAI telah dilaksanakan di 1.024 lokasi, meningkat pada tahun 2015 menjadi 1.505 lokasi, dan tahun 2016 di 900 lokasi.  Untuk Tahun 2017 kata Menteri Basuki, program P3-TGAI ditargetkan tersebar di 3.000 lokasi di 30 provinsi pada 33 wilayah sungai dengan dana mencapai Rp 600 miliar. Salah satu wilayah yang memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan program ini adalah Pulau Buru dan Seram di Maluku.

“Setidaknya sebanyak 30 desa di Pulau Buru dan Seram, Provinsi Maluku dengan total dana sebesar Rp 5,3 miliar akan melakukan percepatan dan peningkatan tata guna air irigasi," terangnya.

Sedangkan pada tahun 2018 sendiri, jumlah lokasi P3-TGAI direncanakan lebih banyak lagi menjadi 4.000 lokasi dengan estimasi dana Rp 800 miliar. Penambahan tersebut disebabkan efektifitas program, partisipasi dan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

P3-TGAI dilaksanakan secara swakelola melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk tiap kawasan adalah sebesar Rp 200 juta dengan proporsi 90 persen untuk pembangunan fisik dan sisanya untuk pendampingan oleh P3A.

Lingkup kegiatannya yaitu : (1) perbaikan jaringan irigasi untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula secara parsial; (2) rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula; dan (3) peningkatan kondisi dan fungsi jaringan irigasi atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi eksisting dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Sedangkan prioritas dalam perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi adalah daerah Irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 ha dan/atau Irigasi Desa dan jaringan irigasi tersier pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (*)

 

30 Juli 2017 Selengkapnya