© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bendungan Ladongi Diharapkan Cepat Selesai
Bendungan Ladongi Diharapkan Cepat Selesai

Dalam rangka mendukung Nawacita Jokowi-JK, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR mempunyai beberapa program prioritas tahun 2015-2019 yaitu pembangunan 65 bendungan, pembnagunan jaringan irigasi baru 1 juta ha, rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir 3080 km, pembangunan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku 67,52 m3/det dan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai.

Khusus pembangunan 65 bendungan, untuk tahun 2017 dibangun 9 bendungan baru, dan ada 30 bendungan lanjutan (on going). “Jadi akan ada 39 bendungan baru, 16 bendungan lanjutan (on going) dan 29 bendungan selesai,” kata Imam Santoso dalam wawancaranya dengan Metro TV, di Gedung Direktorat Jenderal SDA, Jakarta (250717).

Salah satu bendungan yang sedang dalam proses adalah Bendungan Ladongi di Sulawesi Tenggara. “Bendungan Ladongi adalah satu satunya bendungan yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara yang masa pelaksanaannya adalah 2017-2020 dengan menggunakan dana APBN senilai Rp. 844 milyar.  Nantinya bendungan ini akan mempunyai kapasitas tampung sebesar 45,945 x 106 m3, penyediaan air irigasi seluas 3604 ha dan penyediaan air baku 0,12 m3/det. Dan saat ini progress bendungan tersebut sekitar 8,5%,”ujar Direktur Jenderal SDA.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air berharap agar yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya ini, cepat selesai, walaupun masa pembangunannya sampai dengan 2020. “Bendungan Ladongi ini sangat dibutuhkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat harus cepat selesai. Dan saya juga berharap agar pihak-pihak terkait seperti Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, terutama yang terkait dengan pembebasan lahan, dapat saling berkoordinasi. Karena sebenarnya kesulitan dalam membangun bendungan adalah pada saat pembebasan lahan. Untuk PT. Hutama Karya juga dapat segera menyelesaikan pembangunan bendungan ini,” jelas Imam Santoso. (tin/eci kompuSDA)

25 Juli 2017 Selengkapnya

Dukung Program Ketahanan Pangan, BBWS Solo Bentuk Daerah Irigasi Premium
Dukung Program Ketahanan Pangan, BBWS Solo Bentuk Daerah Irigasi Premium

Solo - Seiring dengan perubahan iklim dan pergeseran musim di Indonesia, ketersediaan untuk irigasi menjadi tantangan yang perlu dijawab guna mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk menjamin ketersediaan air irigasi, salah satunya dengan pembangunan bendungan.

"Daerah Irigasi Premium merupakan suatu Daerah Irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk. Salah satu fungsi dari waduk adalah sebagai penampung air di saat musim hujan yang kemudian airnya dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Dengan ini, Daerah Irigasi Premium akan selalu terjamin ketersediaan airnya," sebagaimana dijelaskan Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Mazid pada saat pertemuan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Kota Solo Provinsi Jawa Tengah (20/7).

Pertemuan yang dihadiri para pejabat struktural dan satuan kerja di lingkungan BBWS Bengawan Solo ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Balai dalam pengembangan Daerah Irigasi Premium di Wilayah Sungai Bengawan Solo yang saat ini tengah melaksanakan pembangunan 5 (lima) waduk baru, yaitu Waduk Bendo, Waduk Pidekso, Waduk Gondang, Waduk Gongseng, dan Waduk Tukul. Dalam pertemuan tersebut, dibahas kesesuaian timeline pembangunan waduk dengan pengembangan Daerah Irigasi Premium, kesiapan desain, rencana pembebasan lahan, serta kendala-kendala yang mungkin menghambat pelaksanaan pekerjaan.

“Dari 4 (empat) waduk yang akan dimanfaatkan untuk mengairi irigasi, pengembangan Daerah Irigasi Premium untuk Waduk Pidekso sudah dimulai sejak tahun 2016. Untuk Waduk Bendo dan Waduk Gondang yang rencananya akan selesai pada tahun 2018, desain pengembangan Daerah Irigasi Premiumnya sedang dalam proses pada tahun ini (2017) dan tidak memerlukan pembebasan lahan. Sehingga, untuk Waduk Pidekso, Waduk Bendo, dan Waduk Gondang rencananya akan menjamin ketersedian air irigasi untuk areal seluas ±9.300 Ha,” hal itu dijelaskan Yunitta Chandrasari Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum BBWS Bengawan Solo di pertemuan tersebut. ”Sedangkan, untuk Waduk Gongseng, proses desain pengembangan Daerah Irigasi Premiumnya direncanakan dimulai pada tahun 2018”, tambahnya.

Dalam hal ini Direktur Irigasi dan Rawa berpesan agar persiapan pengembangan Daerah Irigasi Premium disiapkan sejak dini dan tuntas, "Saya berharap agar program peningkatan dan rehabilitasi daerah-daerah irigasi yang akan diairi dari waduk ini agar disusun sejak dini dan hingga tuntas, dengan memperhatikan seluruh aspek, baik itu teknis maupun non-teknis," ujarnya. Ditambahkan oleh Mazid, aspek non-teknis agar menjadi perhatian dalam persiapan program kegiatan irigasi. "Dalam irigasi, aspek sosial masyarakat sama pentingnya dengan aspek teknis, hal ini agar menjadi perhatian dari balai," tambahnya.

Pada kesempatan itu pula, Mazid menyampaikan arah-arah kebijakan irigasi saat ini, seperti Single Management, One Map Policy, Modernisasi Irigasi, Pengelolaan Aset Irigasi, serta kebijakan sentuhan humanis infrastruktur PUPR. "Saya berharap kita dapat memberikan lebih dari pekerjaan kita dengan menyentuh juga sisi estetika dari infrastruktur yang kita bangun, agar selain kokoh juga nyaman dipandang mata. Selain untuk mengamankan aset, juga menggugah rasa kepemilikan bersama dari masyarakat", pungkasnya.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan tinjauan lapangan kegiatan Multiyears Contract Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Colo di  Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi DI Colo dengan luas areal 25.000 Ha direncanakan selesai pada tahun 2018. (budi/dro KompuSDA)

24 Juli 2017 Selengkapnya

Pembukaan Bimtek Lapangan Pekerjaan Irigasi oleh Direktur Irigasi dan Rawa di Semarang
Pembukaan Bimtek Lapangan Pekerjaan Irigasi oleh Direktur Irigasi dan Rawa di Semarang

Pembukaan Bimtek Lapangan Pekerjaan Irigasi oleh Direktur Irigasi dan Rawa di Semarang

24 Juli 2017 Selengkapnya

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Bendungan Kuningan
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Bendungan Kuningan

Merespon surat pengaduan dari masyarakat Desa Kawungsari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, yang merupakan salah satu daerah terkena dampak pembangunan Bendungan Kuningan, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke desa tersebut untuk berdialog dengan masyarakat setempat.

 “Kami hadir di sini menjawab kegelisahan warga yang nantinya akan kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, fasilitas umum dan fasilitas sosialnya selama ini. Atau dengan kata lain warga akan kehilangan peradaban yang selama ini mereka bangun,” jelas Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron saat berdialog dengan warga Desa Kawungsari di Balai Warga (21/7).

Sebagai informasi, tedapat tiga desa terdampak pembangunan Bendungan Kuningan. Ketiga desa tersebut terletak di Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, yaitu Desa Kawungsari, Desa Randusari dan Desa Tanjungkerta. Perbedaan skema ganti untung yang diterima warga Desa Kawungsari dengan dua desa lainnya, merupakan latar belakang dikirimnya surat pengaduan oleh warga Desa Kawungsari kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkup pertanian, pangan, maritim dan kehutanan.

Herman Khaeron ketika berdialog dengan warga menyatakan bahwa memang harus ada yang rela berkorban, dan negara jangan mengabaikan pengorbanan rakyat. Pengorbanan rakyat seperti merelakan tempat tinggalnya seharusnya membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. “Nilai ganti untung yang diterima masyarakat tidak hanya berdasarkan nilai ekonomi, namun juga nilai sosial,” tambah anggota DPR RI yang merupakan fraksi Partai Demokrat.

Menyoal ganti untung ini, Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Ni Made Sumiarsih menyatakan bahwa sampai saat ini dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dengan warga terdampak. “Tim appraisal sudah datang ke lokasi desa yang akan terkena dampak, mudah-mudahan kedepannya bisa diselesaikan dengan baik. Karena pendanaan untuk penggantian ke masyarakat akan disiapkan setelah tim appraisal selesai,” jelas Kepala Pusat Bendungan.

Ketua Komisi IV DPR RI menyatakan bahwa relokasi 361 KK warga Desa Kawungsari yang tinggal di lahan pemukiman seluas 10,5 Ha ini, akan dilaksanakan oleh Dinas Permukiman Kabupaten, sedangkan pembangunan permukimannya akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Sementara untuk pengantian lahan produktif seperti sawah atau kebun yang dimiliki warga nantinya akan disediakan oleh Perhutani atau Kementerian Pertanian atau Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI juga berkesempatan mengunjungi lokasi pelaksanaan Pembangunan Bendungan Kuningan. Saat yang bersamaan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Bupati Kuningan Acep Purnama juga melakukan kunjungan ke Bendungan Kuningan untuk melihat progres fisik pembangunan bendungan yang sumber airnya berasal dari Sungai Cikaro itu.

Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Kuningan yang terletak di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dimulai sejak tahun 2013 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2018.

Bendungan yang pembangunannya dilaksanakan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung ini, kelak akan memiliki beberapa manfaat, yaitu penyediaan air untuk Daerah Irigasi seluas 3.000 Ha, pengendali banjir, penyedia air baku sebesar 300 liter/detik, dan sebagai penyedia air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebesar 500 Kilowatt. (kty/ams KompuSDA)

24 Juli 2017 Selengkapnya

BBWS Mesuji Sekampung Dukung Program Ketahanan Pangan
BBWS Mesuji Sekampung Dukung Program Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan dalam nawa cita pemerintah and Jokowi-JK, Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, melakukan kegiatan irigasi, diantaranya adalah irigasi Jabung.

 

Daerah irigasi Jabung yang berlokasi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dahulu merupakan daerah rawa. Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan pangan terutama beras dan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan pemerintah, maka BBWS Mesuji Sekampung melakukan pembangunan jaringan irigasi Jabung yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi beras.

 

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Syafruddin, dalam wawancara nya dengan Redaksi Majalah Air, 21 Juli 2017, di Lampung.

 

"Pembangunan baru jaringan irigasi terdiri dari saluran penghantar 0,44 km, saluran pembawa 9,74 km, saluran irigasi primer 30,73 km, saluran irigasi sekunder 18,65 km dan bangunan irigasi 133 buah. Jaringan irigasi ini untuk mengairi daerah irigasi seluas 5638 ha terdiri atas 2314 ha untuk daerah Rawa Sragi II dan 3324 ha untuk daerah Rawa Sragi III  dan berfungsi pula sebagai pasokan air tawar untuk tambak  Rawa Sragi III seluas 950 ha," jelas Syafruddin.

 

Selain itu, lanjut Syafruddin, BBWS Mesuji Sekampung juga sedang melaksanakan pembangunan bendungan way sekampung yang mempunyai manfaat untuk menambah areal pertanian atau daerah irigasi seluas 12 ribu ha yaitu untuk DI sekampung mempunyai potensi 75 ribu ha dan saat ini yang efektif hanya 55600 ha. Dengan adanya penambahan atau pembangunan bendungan way sekampung akan menambah areal irigasi sekampung menjadi seluas 70 ribu ha.

Bendungan ini akan bermanfaat untuk daerah irigasi seluas 12 ribu ha dan akan dilanjutkan dengan bendungan marga tiga. Akan dilaksanakan untuk melayani daerah irigasi seluas 15600 ha.

 

"Saya berharap kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Lampung, karena bidang pertanian dengan menggarap lahan sawah masih menjadi mata pencaharian masyarakat sehingga selain bertani, produksi padi juga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," imbuh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. (Kompu SDA)

 

22 Juli 2017 Selengkapnya

Kapus Bendungan & Kasubdit Bendungan Wilayah Barat Dampingi Komisi IV DPR RI ke Bendungan Kuningan
Kapus Bendungan & Kasubdit Bendungan Wilayah Barat Dampingi Komisi IV DPR RI ke Bendungan Kuningan

Kapus Bendungan & Kasubdit Bendungan Wilayah Barat Dampingi Komisi IV DPR RI ke Bendungan Kuningan

21 Juli 2017 Selengkapnya

Kunjungan Persahabatan Royal Irrigation Depatment Thailand di Direktorat Jenderal SDA
Kunjungan Persahabatan Royal Irrigation Depatment Thailand di Direktorat Jenderal SDA

Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso, didampingi oleh para pimpinan tinggi pratama menerima kedatangan delegasi Royal Irrigation Department (RID) Thailand.  Dalam kunjungan ini delegasi yang berjumlah 4 orang yaitu Mr. Kittiporn Chaweesuk, Mr. Noppadon Phaka, Mr. Wananat Leenin dan Mr. Peerapong Rattanaburi, ingin mengetahui tentang perkembangan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

“Direktorat Jenderal SDA mempunyai program pembangunan infrastruktur sumber daya air 2015-2019 yang terdiri dari pembangunan 65 bendungan, pembangunan jaringan irigasi 1 juta ha, rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha, pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku 67,52 m3/det, pembangunan embung/bangunan penampung air lainnya 1088 buah, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir 3080 km dan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai 530 km. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA berusaha dengan keras untuk mencapai target sampai dengan tahun 2019,”jelas Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso.

Direktur Jenderal SDA menyatakan bahwa untuk pembangunan bendungan, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR membangun bendungan yang mempunyai multi fungsi, dimana selain mengairi sawah masyarakat, bendungan tersebut juga berfungsi untuk pengendalian banjir, penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik dan pariwisata.

Lanjut Imam Santoso, khusus untuk irigasi terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kab/kota.”Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 3.142.532 ha, kewenangan pemerintah daerah seluas 1.634.467 ha dan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota 4.359.028 ha. Dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di daerah saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memenuhi dan melaksanakan program pemerintah yaitu ketahanan pangan,”kata Imam.

Royal Irrigation Department (RID) merupakan salah satu lembaga pemerintah Thailand yang berkecimpung dalam bidang sumber daya air. Lembaga ini bertugas  melakukan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengaturan distribusi alokasi air untuk kebutuhan pertanian, energi rumah tangga dan energi. RID berharap agar dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan air di Indonesia serta lebih mempererat hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand.

Selain bertemu dengan Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, delegasi RID di Indonesia juga melakukan kunjungan lapangan ke Sudetan Kali Ciliwung dan Bendung Pasar Baru Irigasi Cisadane yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane.

Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) berawal di Kali Ciliwung Kelurahan Bidara Cina dan berakhir di Kali Cipinang atau Kanal Banjir Timur Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung sebesar 60 m3/det. Dan Bendung Pasar Baru yang terletak di Kota Tangerang, Banten, saat ini berfungsi untuk memenuhi beberapa kebutuhan air yaitu kebutuhan air irigasi (22.441 ha), kebutuhan air untuk PDAM (4.512 m3/det) dan kebutuhan air untuk industri (7.407 m3/det). (tin kompuSDA)

 

 

19 Juli 2017 Selengkapnya

Lomba DI Teladan, Petugas OP, Sungai dan Bendungan Teladan
Lomba DI Teladan, Petugas OP, Sungai dan Bendungan Teladan

Lomba DI Teladan, Petugas OP, Sungai dan Bendungan Teladan dilaksanakan di Semarang pada tanggal 17-21 Juli.

18 Juli 2017 Selengkapnya

Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur Peringati Setengah Abad Dukung Kebutuhan Air
Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur Peringati Setengah Abad Dukung Kebutuhan Air

JAKARTA – Memasuki usia genap 50 tahun, Perum Jasa Tirta II adakan kegiatan Seminar Nasional dalam rangka memperingati Setengah Abad Bendungan Ir. H. Djuanda Menghidupi Negeri dengan tema Optimalisasi Bendungan-Bendungan Senior untuk Mendukung Kedaulatan Pangan hari ini (18/7) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hingga saat ini Bendungan Jatiluhur masih memegang rekor bendungan terbesar di Indonesia dengan kapasitas tampung air kurang lebih 3 miliar  m3 dengan tinggi bendungan 100 meter. “Sampai sekarang masih jadi bendungan terbesar di Indonesia 3 miliar meter kubik, kedua Jatigede 980 juta meter kubik,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono saat membuka acara.

Lebih lanjut ia katakan bahwa masih banyak kepentingan yang harus dikerjakan, terutama di kawasan Sungai Citarum bagian hilir.

“Di hilir yang seharusnya tidak boleh banjir, karena ada bendungan besar, ternnyata masih, Muara Gembong yang selalu banjir, operasi bendungan perlu kita tingkatkan optimalisasinya, saya kira ini menjadi pekerjaan kita ke depan untuk bisa optimalkan pemanfaatan dari Bendungan Jatiluhur ini,” lanjutnya.

Bendungan Jatiluhur dibangun pada tahun 1957-1967, menahan air Sungai Citarum di Jawa Barat. Selain menjadi sumber air untuk pertanian, Bendungan Jatiluhur memiliki multifungsi lain sebagai penyediaan air minum, pengendalian banjir, pemasok listrik dengan kapasitas mencapai 187,5 MW serta tempat pariwisata.

Saat ini optimalisasi pemanfaatan Bendungan Jatiluhur juga dilakukan melalui kegiatan pembersihan keramba yang ada di wilayah Bendungan, Menteri PUPR mengatakan saat ini pihak PJT II telah membersihkan sebanyak 2000 keramba dari total 33.000 keramba. Ini merupakan tugas yang sulit, namun dengan cara tersebut Bendungan Jatiluhur dapat meningkatkan kualitas air yang lebih baik.

Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Iman Santoso menambahkan bahwa pembersihan keramba merupakan sebuah keberhasilan dari PJT II. “Kita lihat PJT II sudah mengurangi 2000 keramba sejak April 2017 lalu, kami harap tahun 2018 nanti sudah tidak ada keramba lagi. Semoga kualitas air bisa lebih bagus dari sebelumnya,” tuturnya.

Selain mengoptimalisasi Bendungan-Bendungan Senior, Kementerian PUPR sendiri telah mentargetkan pembangunan 65 bendungan pada tahun 2015-2019, dengan target hingga akhir tahun 2019 akan merampungkan 29 bendungan. Nantinya 29 bendungan tersebut akan memberikan tambahan volume tampungan sebesar 1,8 miliar m3, dan mengairi daerah irigasi seluas 172.991 ha, sehingga total luasan irigasi yang mendapatkan pasokan air dari bendungan menjadi 934.533 ha. Saat ini, sebanyak 30 bendungan sedang dalam proses pembangunan. Ada 3 bendungan akan selesai tahun 2017 yaitu Bendungan Raknamo di NTT, Bendungan Tanju di NTB, dan Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur. (dnd/kompuSDA)

 

 

18 Juli 2017 Selengkapnya

Menko Puan Resmikan 6 Lokasi Jaringan Irigasi Air Tanah di Jateng
Menko Puan Resmikan 6 Lokasi Jaringan Irigasi Air Tanah di Jateng

Klaten - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani meresmikan operasional sarana dan prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di enam titik di Jawa Tengah.

Enam lokasi tersebut berada di Klaten, Karanganyar dan Sragen. Masing-masing kabupaten terdapat dua titik. Secara simbolis, peresmian dilakukan di Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Klaten, Senin (17/7/2017) sore.

Acara dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso dan Plt Bupati Klaten Sri Mulyani. Acara dimulai pukul 16.30 hingga 17.45 WIB.

Imam Santoso mengatakan JIAT tersebut dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi air sungai, sehingga hanya bisa memanfaatkan air tanah.

"Di sini bisa memompa air dengan debit 15 liter/detik. Air dipompa dari kedalaman 135 meter. Air ini bisa untuk disalurkan ke lahan seluas 25 hektare. Ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi warga sekitar," kata Imam.

Kementerian PUPR telah membangun JIAT sekitar 700 titik di seluruh Indonesia. Satu sarana JIAT menghabiskan dana Rp 1,2 miliar. Setelah peresmian, rumah pompa akan diserahkan ke kelompok tani setempat untuk bisa dikelola.

Sementara Menko Puan Maharani mengimbau kelompok tani untuk mengelolanya dengan baik. Dia berharap dengan adanya JIAT ini, lahan-lahan palawija di Klaten bisa ditanami setiap waktu.

"Kalau kemarau lahan-lahan di sini kering. Semoga para petani bisa terus menanam palawija setiap saat karena sudah ada irigasi dari sini," ujarnya.

sumber : detik.com

18 Juli 2017 Selengkapnya

185 Peserta Berkompetisi di Lomba O&P Tingkat Nasional
185 Peserta Berkompetisi di Lomba O&P Tingkat Nasional

 

Seiring pembangunan infrastruktur sumber daya air yang terus digenjot untuk mencapai target Nawacita, kegiatan operasi dan pemeliharaan pun menjadi fokus Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar manfaat infrastruktur sumber daya air bisa terus dinikmati oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA agar kinerja dan koordinasi dalam hal operasi & pemeliharaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat terus meningkat, yaitu melalui pemberian apresiasi kepada insan yang memiliki kinerja terbaik.

 

Melalui Direktorat Bina Operasi & Pemeliharaan, upaya tersebut dikemas menjadi Lomba O&P Tingkat Nasional. Ada beberapa kategori yang diperlombakan, diantaranya Daerah Irigasi (Permukaan) Teladan, Petugas O&P Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Teladan, Komunitas Peduli Sungai, Unit Pengelola Bendungan dan Petugas O&P Bendungan Teladan. Acara yang diselenggarakan di Semarang selama 5 hari, terhitung tanggal 17-21 Juli ini merupakan ajang bertukar wawasan dan pengalaman untuk para peserta perwakilan daerah masing-masing. Disini para peserta siap unjuk gigi di hadapan para juri agar terpilih menjadi Juara dan mendapat gelar “percontohan nasional”.

 

Suparji selaku Kasubdit O&P Irigasi Rawa yang menjadi Ketua Panitia dalam penyelenggaraan Lomba O&P Tingkat Nasional Tahun 2017 menuturkan lomba ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap insan pengelola sumber daya air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan, mendorong peningkatan pelayanan, meningkatkan pemahaman, perhatian dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Ada 185 peserta dari seluruh wilayah Indonesia yang mengikuti lomba, diantaranya 15 peserta untuk lomba O&P Daerah Irigasi (Permukaan) Teladan; 67 peserta untuk lomba petugas O&P Irigasi Permukaan dan Irigasi Rawa Teladan, 36 peserta untuk lomba Komunitas Peduli Sungai, 12 peserta untuk Lomba Pengelola Bendungan Teladan, dan 55 peserta untuk Lomba Petugas O&P Bendungan.

 

“Rangkaian acara lomba O&P ini mempertemukan insan pengelola sumber daya air dari Sabang sampai Merauke agar dapat saling bertukar wawasan, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman dalam mengoperasikan dan memelihara infrastruktur sumber daya air,” terang Direktur Bina Operasi & Pemeliharaan Agung Djuhartono dalam sambutannya yang mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Lebih lanjut Agung menjelaskan, penyelenggaraan lomba ini tidak hanya sekedar untuk mengejar juara, tetapi lebih sebagai upaya dalam mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sumber daya air secara efektif dan efisien, sekaligus memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada peserta yang mempunyai kinerja terbaik.

 

Lomba O&P Daerah Irigasi Teladan tahun ini merupakan penyelenggaraan tahun kedua, sedangkan kategori Petugas O&P Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan sudah memasuki tahun ke-10 sejak 2008. Dan untuk kategori Komunitas Peduli Sungai, Unit Pengelola Bendungan dan Petugas O&P Bendungan Teladan sudah memasuki tahun ke-3 sejak 2015. Acara ini dibuka resmi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Jawa Tengah terus berbenah agar manfaat sarana dan prasarana sumber daya air bisa terus dirasakan oleh masyarakat, mulai dari resolusi sungai, pola koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta program edukasi yang terus digalakkan ke komunitas-komunitas peduli air. Semoga dengan adanya kegiatan lomba ini, semakin banyak insan yang peduli dan bekerjasama dengan pemerintah untuk memelihara ketersediaan sumber daya air di Indonesia,” pungkasnya. (dro KompuSDA)

 

18 Juli 2017 Selengkapnya

Jaringan Irigasi Air Tanah Dukung Program Ketahanan Pangan
Jaringan Irigasi Air Tanah Dukung Program Ketahanan Pangan

 

Untuk mendukung program ketahanan pangan yang tengah diusung oleh Pemerintah, lahan sawah tidak hanya diairi melalui jaringan irigasi permukaan, namun juga melalui jaringan irigasi air tanah, seperti halnya di beberapa daerah yang terdapat di Wilayah Sungai Bengawan Solo.

 

“Jaringan Irigasi Air Tanah merupakan kegiatan Pendayagunaan Air Tanah untuk keperluan Irigasi persawahan produktif yang belum terlayani jaringan irigasi air permukaan. Hal ini untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah,” sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso dalam peresmian sarana dan prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (17/7).

 

Seremoni yang berlangsung di Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini, meresmikan tidak hanya satu, melainkan enam sarana dan prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah, yang terletak di beberapa tempat di Jawa Tengah. Keenam sarana dan prasarana yang diresmikan terletak di antaranya di Desa Joho Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten dengan debit aliran 15 ltr/dtk dan luas area yang dilayani 25 Ha. Masih Kabupaten Klaten yaitu di Desa Majegan Kecamatan Tulung dengan debit aliran 15ltr/dtk dan luas area yang dilayani 20 Ha.

 

Berikutnya terdapat dua desa di Kabupaten Karanganya, yakni di Desa Kragan Kecamatan Gondangrejo dengan debit aliran 20 ltr/dtk dan seluas 25 Ha area pelayanan. Juga di Desa Rejosari Kecamatan Gondangrejo dengan debit aliran 20 ltr/dtk dan luas area pelayanan 25 Ha. Selanjutnya dua Jaringan Irigasi Air Tanah yang turut diresmikan terletak di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, yaitu di Desa Suwatu dengan debit aliran 20ltr/dtk dan luas area yang dilayani 25 Ha, serta di Desa Pengkol dengan debit aliran 20ltr/dtk dan area pelayanan seluas 25 Ha.

 

“Sehingga dari enam lokasi tersebut total debit pengaliran sebesar 110 ltr/dtk dengan total area layanan seluas 145 Ha,” jelas Direktur Jenderal SDA. Sarana dan prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah yang terletak di Desa Joho ini salah satunya berupa sumur pompa. Sumur dengan spesifikasi sistem submersible, berkapasitas 15 ltr/dtk, dilengkapi oleh pembangkit listrik berupa generator set berkekuatan 37,50 KVA ini, sudah siap untuk dioperasikan, ditata dan atau dikelola oleh sebuah kelompok tani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mulia Karya.

 

Dalam hal ini, Menteri Puan Maharani berpesan agar para petani dapat memelihara sarana dan prasarana Jaringan Irigasi Air Tanah tersebut, “Saya berharap ke depannya sumur pompa ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Bukan hanya diterima, tetapi dirawat dan dipelihara,” ujarnya. Ditambahkan oleh Menteri Puan bahwa bila biasanya di musim kemarau tanah kering namun dengan adanya pompa tanah tetap bisa ditanami. “Mudah-mudahan kelompok tani di sini bisa saling bahu membahu pompa air,” tekannya yang segera disambut jawaban “iya” oleh para petani yang hadir di lokasi peresmian.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat karena telah membangun berbagai infrastruktur di Jawa Tengah. “Infrastruktur utk rakyat di Jawa Tengah tidak hanya yg besar-besar, tetapi yang seperti ini langsung dinikmati oleh masyarakat”. Senada dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Puan Maharani menyatakan bahwa infrastruktur seperti ini biayanya mungkin saja tidak terlalu besar, tetapi manfaatnya besar dan dapat dirasakan langsung.

Turut hadir dalam peresmian Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pelaksana Tugas Bupati Klaten, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Kepala Bappeda Kabupaten Klaten, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR. (kty/ech KompuSDA)

 

18 Juli 2017 Selengkapnya