© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sinkronisasi Program Irigasi Untuk Penuhi Kebutuhan Pangan di Negeri Ini
Sinkronisasi Program Irigasi Untuk Penuhi Kebutuhan Pangan di Negeri Ini

Setiap badan publik tentunya memiliki tanggung jawab dan kewenangan masing-masing yang disesuaikan dengan APBN yang ada. Pun demikian dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk membangun dan merehabiltasi Daerah Irigasi di Indonesia.

Sebagai wujud dari peningkatan kinerja, Ditjen SDA akan segera melakukan sinkronisasi yang intensif dengan Kementerian Pertanian terkait daerah irigasi yang ada di Indonesia. Kamis, 15 Agustus 2019, Ditjen SDA mengundang Kementerian Pertanian untuk duduk bersama dan mendiskusikan sinergitas program yang akan dilakukan pada tahun 2020. Rapat yang dihadiri oleh Direktur Irigasi Mochammad Mazid, juga Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah, dan para pejabat dari Kementerian Pertanian tersebut diharapkan bisa menghasilkan perjanjian kerjasama yang bisa meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.

Program pengembangan pertanian yang dimaksud misalnya, kegiatan untuk mengatasi masalah kekeringan, ada pula kegiatan yang berkaitan dengan pola tanam yang mana seringnya terjadi pergeseran/perubahan pola tanam akibat cuaca ekstrim yang sulit diprediksi akhir-akhir ini. Dan juga penataan kembali terkait keberadaan pompa air tanah untuk irigasi yang bisa menimbulkan kekeringan apabila tidak dikelola dengan baik, seperti yang ada pada DI Madiun.

Seperti yan kita ketahui, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air secara nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen SDA menargetkan pembangunan satu juta hektar irigasi dan merehabilitasi tiga juta hektar jaringan irigasi mulai tahun 2015 hingga 2019.

Dan upaya ini juga yang perlu ditingkatkan setiap tahunnya, salah satunya dengan dibarengi modernisasi irigasi melalui pengembangan irigasi premium. Irigasi premium adalah irigasi yang mendapatkan jaminan suplai air dari bendungan yang saat ini masif dilakukan pembangunannya. Ada juga gerakan padat karya tunai yang membangun dan merehabilitasi saluran irigasi tersier untuk menunjang hasil produksi para petani.

Dua contoh kegiatan inilah yang diharapkan bisa terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui kerjasama Ditjen SDA, Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian kedepannya, agar kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, bisa terus terpenuhi. (kompu SDA)

16 Agustus 2019 Selengkapnya

Rehearsal Acara International Commisison on Irrigation and Drainage
Rehearsal Acara International Commisison on Irrigation and Drainage

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi, Ir. Mohammad Zainal Fatah sebagai Ketua Panitia Nasional WIF-3 & IECM-70 ICID melakukan peninjauan lokasi perhelatan tersebut pada hari Selasa (13-08-2019).

Rapat Koordinasi

Lokasi: Ruang Rapat Uluwatu, BNDCC

Setiba di kompleks Nusa Dua, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi melakukan pertemuan rapat koordinasi dilanjutkan dengan Simulasi Handling Bandara yang diberikan penjelasannya oleh Perwakilan Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah IV Denpasar, Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan Perwakilan General Manager PT. Angkasa Pura I di Ruang Rapat Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar, Ketua dan Personel Bidang 1, 2 & 3, Panitia Lokal Bali dan Professional Convention Organizer (PCO).

 

Terminal International

Lokasi: Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Denpasar

Dari Nusa Dua, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi mengunjungi Lokasi Kedatangan tamu VVIP dilanjutkan mengunjungi Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Bali di Denpasar untuk melihat proses Arrival sampai Pick Up Peserta ke BNDCC.

Sore hari, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi kembali menuju BNDCC melihat tata cara proses registrasi mulai dari scan QR Code sampai pengambilan ID dan seminar KIT serta mendengar penjelasan kesiapan PCO untuk Opening Ceremony.

Penjelasan Pelaksanaa Acara Pembukaan

Lokasi: Plenary Hall, BNDCC

Kepada para pihak yang terlibat, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi mengatakan penyelenggaraan pertemuan ini membawa banyak manfaat untuk bangsa Indonesia maka diharapkan semuanya dapat terkoordinasi dengan baik agar acara berjalan dengan lancar.

 

14 Agustus 2019 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Masterplan of Sustainable Raw Water Supply System
Penandatanganan Kontrak Masterplan of Sustainable Raw Water Supply System

Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan kegiatan Penandatanganan Kontrak Konsultan Pekerjaan Masterplan of Sustainable Raw Water Supply System,  12 Agustus 2019, di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA,  Hari Suprayogi, Plt. Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Fauzi Idris, para pajabat administrator Pusatab dan para penyedia jasa.

Pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 25.421.415.000,- dilaksanakan selama  14 Bulan (12 Agustus 2019 – 4 Oktober 2020). “Dengan output yang dihasilkan tersusunnya masterplan air baku yang meliputi laporan/data terkait analisa kebutuhan air baku, database sistem penyediaan air baku eksisting, database potensi air baku, revitalisasi infrastruktur air tanah, rencana dan perhitungan investasi infrastruktur air baku, serta persiapan dan evaluasi kesiapan sistem penyediaan air baku prioritas. Terutama untuk waduk dan embung yang sedang on going. Daerah yang termasuk dalam studi yaitu Bangka Belitung, seluruh provinsi di pulau Jawa, Bali, NTT, dan NTB,” jelas Plt. Pusat Air Tanah dan Air Baku, Fauzi Idris.

Sementara itu perwakilan dari PT. Ciriajasa Rancabangu Mandiri mengharapkan agar pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar berkat kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jenderal SDA, sehingga dapat selesai tepat waktu.

Adapun penyedia jasa yang terlibat dalam pekerjaan ini terdiri dari Oriental Consultant Global, Co. Ltd. In, PT. Mettana, PT. Ciriajasa Rancabangu Mandiri, PT. Deserco Development Services, PT. Gitamandalaksana Consultant, PT. Bina Lestari Lingkungan Sejahtera, PT. Mitrapacific Consulindo Internasional. (tin kompuSDA)

 

12 Agustus 2019 Selengkapnya

Cegah Kekeringan Ditjen SDA Tinjau Bendung Pasar Baru Cisadane
Cegah Kekeringan Ditjen SDA Tinjau Bendung Pasar Baru Cisadane

Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Termasuk penurunan debit air yang terjadi di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten.

Ditemui di sela-sela kunjungan ke Bendung Pasar Baru, Tangerang, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bambang Hidayah, mengatakan, penurunan itu terdeteksi dari turunnya tinggi muka air di bendung tipe gerak itu. “Saat ini kondisi air sudah turun jadi tidak bisa naik. Di Bendung Pasar Baru sudah turun 1.2 meter, jadi sekunder juga pasti turun, jadi kita pompa kita masukkan saluran tersiernya.”, terang Bambang.

Total lahan irigasi Cisadane seluas 21.000 hektare yang terbagi beberapa wilayah yaitu Cisadane Barat 4.800 hektare, Cisadane Barat Laut 9.000 hektare, dan sisanya wilayah utara.

Lebih luas, Bambang menuturkan bahwa wilayah Cisadanen Barat Laut termasuk dalam program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP). IPDMIP adalah program pemerintah di bidang irigasi untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten sebagai wujud kontribusi sektor pertanian bagi ketahanan nasional pada umumnya. Secara khusus, dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di wilayah Cisadane Barat Laut. Ia juga menambahkan bahwa saat ini Program IPDMIP sedang proses lelang dan diharapkan bulan depan sudah selesai dan sudah mulai dapat bekerja.

Wilayah Kedaung merupakan salah satu andalan di wilayah Cisadane Barat Laut karena di wilayah tersebut dapat dilakukan masa tanam sampai dua kali meskipun saat ini Indeks Pertanamannya baru mencapai 1,6. Diharapkan dengan program IPDMIP dapat meningkat sampai 2 atau lebih. Sementara irgasi Cisadane Barat yang sedang direhabilitasi di luar IPDMIP yaitu menggunakan dana APBN saat ini masih proses berjalan, diharapkan setelah rehabilitasi Indeks Pertanamannya juga dapat meningkat.

Karena irigasi mempunyai kaitan erat dengan bidang pertanian, maka BBWS Cilicis berkoordinasi dengan pihak lain seperti dalam hal penyusunan kalender tanam. “Kita menyusun kalender tanam berkoordinasi dengan petugas pertanian, dan juga tenaga OP. Balai Cisadane Cidurian, Balai ini di bawah Dinas Provinsi Banten. Jadi Dana OP APBN ini kita TP-OP-kan perbantukan ke Dinas PU Provinsi, yang melaksanakan Balai Cisadane Cidurian bekerja sama dengan P3nya Tangerang dan Petugas Penyuluh Pertanian. Sedang dalam hal pompanisasi, kami sediakan pompa kerjasama dengan Balai Cisadane Cidurian Dinas PU Banten untuk mengambil air di lokasi terdekat, bisa di sekunder atau induknya, kemungkinan di sumber air sekunder Kedaung. (KompuSDA – han/ech/ams)

 

26 Juli 2019 Selengkapnya

Pengesahan RUU SDA Menunggu Kesepakatan 1 DIM
Pengesahan RUU SDA Menunggu Kesepakatan 1 DIM

Selasa (23/7) Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) SDA. Jika UU SDA baru ini nantinya disahkan maka akan menggantikan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Keputusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013.

Rapat yang merupakan rapat lanjutan Panja yang sebelumnya dilaksanakan (18/7) ini diharapkan dapat mencapai final pada hari Rabu (24/7) mendatang. Namun ternyata pembahasan RUU SDA ini belum menyentuh final dan ditunda sampai dengan masa reses berakhir atau minggu pertama masa sidang Komisi V DPR RI.

Penundaan terjadi karena terdapat 1 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari 23 DIM yang dibahas dalam sidang kali ini belum menuai kata sepakat dari para peserta sidang. Adalah DIM nomor 408 mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut apakah sistem penyediaan air minum untuk kebutuhan sehari-hari dapat melibatkan pihak swasta atau tidak.

Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi secara singkat menyatakan bahwa semua DIM sudah mencapai kata sepakat, hanya menyisakan 1 DIM terkait izin penggunaan sumber daya air. “Semua sudah beres, hanya menunggu kesepakatan mengenai izin penggunaan sumber daya air,” jelas Hari Suprayogi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus, yang bertindak sebagai pimpinan sidang, menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus disatupahamkan terkait izin penggunaan sumber daya air, di mana di dalamnya termasuk sistem penyediaan air minum.

Sebagai informasi, DIM 408 menguraikan tentang Pasal 51 dari UU no. 7/2004 yang mengatur mengenai izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dengan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Rapat Panja RUU SDA dihadiri oleh Dirjen SDA Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, perwakilan Sekretariat Negara, Dirjen Ketahanan Perwilayahan Industri dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, serta Ahli Bahasa dari Pusat Bahasa.

RUU yang sudah ditunggu oleh banyak pihak ini diharapkan dapat disahkan sebelum Oktober 2019.

(KompuSDA•kty/han/ams)

23 Juli 2019 Selengkapnya

Impounding Bendungan Sei Gong
Impounding Bendungan Sei Gong

Bendungan Sei Gong, satu-satunya bendungan muara (estuary dam) yang termasuk ke dalam Nawacita pembangunan 65 bendungan periode 2015-2019, telah selesai dibangun dan kini memasuki tahap pengisian atau impounding.

Dalam impounding yang berlangsung di Pulau Galang, Kota Batam (19/7), Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi menjelaskan bahwa Bendungan Sei Gong bermanfaat sebagai asupan air baku bagi Kota Batam. “Dengan total tampungan waduk sebanyak 11,8 juta meter kubik, Bendungan Sei Gong direncakan dapat menjadi tambahan pasokan air baku bagi Kota Batamdengan debit sebesar 400 liter per detik,” ujar Hari Suprayogi.

Namun, setelah terisi bendungan yang terletak di Kota Batam ini tidak serta merta dapat langsung digunakan. Karena pertemuan antara air tawar dari Sungai Gong dan air asin dari Laut Cina Selatan menjadikan air payau yang dikandung oleh Bendungan Sei Gong harus melalui proses desalinasi air.

“Desalinasi air merupakan proses untuk menghilangkan kandungan garam berlebih di dalam air sehingga air dapat dimanfaatkan. Desalinasi air ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV selama satu sampai tiga tahun ke depan. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan Ditjen Cipta Karya agar mereka membangun water treatment plan sebelum air waduk didistribusikan ke masyarakat,” jelas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Ismail Widadi di lokasi yang sama.

Pun, setelah terbangun dan sudah dimanfaatkan, debit di Bendungan Sei Gong belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air baku di Kota Batam yang semakin meningkat. Untuk itu Ditjen Sumber Daya air berencana membangun tampungan air lainnya dengan debit yang lebih besar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air bahwa kini tengah dilakukan desain terhadap potensi satu buah tampungan air di Sei Busung, Kabupaten Bintan. Menurutnya, bila tidak ada kendala lahan dan permasalahan sosial yang nantinya akan dibantu oleh Pemerintah Daerah, pembangunan konstruksi Sei Busung dapat dimulai di tahun 2021.

“Sei Gong dapat menyuplai 400 liter per detik air untuk Kota Batam, Sei Busung nanti ketikasudah dapat dimanfaatkanmemiliki kapasitas 4.000 liter per detik. Air dari Sei Busung tidak hanya digunakan untuk masyarakat Kota Batam, tetapi juga untuk Kabupaten Bintan itu sendiri daan Tanjung Pinang,” ujar Dirjen Sumber Daya Air.

Bendungan Sei Gong adalah mimpi masyarakat Batam yang terealisasi berkat uluran tangan Pemerintah Pusat, hal ini diungkapkan oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau pada lokasi yang sama. Bilamana Sei Busung terwujud, mimpi masyarakat Batam dan sekitarnya akan pemenuhan kebutuhan air, baik untuk industri, perkotaan, maupun kebutuhan domestik, menjadi semakin indah.

Impounding yang berlangsung di lokasi bendungan ditandai dengan penekanan sirine oleh Dirjen Sumber Daya Air dan Plt. Gubernur Kepulauan Riau, beserta Sekretaris Ditjen Sumber Daya Air, Kepala Pusat Bendungan, perwakilan Walikota Batam, Sekda Kota Batam dan perwakilan Kejati. (KompuSDA - kty)

20 Juli 2019 Selengkapnya

PPNS Dukung Penegakan Hukum di Bidang Pengelolaan SDA
PPNS Dukung Penegakan Hukum di Bidang Pengelolaan SDA

Demi menjamin terselenggaranya kepastian hukum dan penegakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, selain fungsi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan juga keterlibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang penyelidikan.

Melihat kebutuhan tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lemdiklat POLRI sejak tahun anggaran 2011 s.d tahun anggaran 2013 membentuk sebanyak 88 PPNS Ditjen SDA di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan dengan pola 400 dan 200 jam pertemuan. Para PPNS Ditjen SDA dituntut lebih meningkatkan kemampuan individu dalam penguasaan materi penindakan berupa teknik dan taktik penyidikan mengingat di masa yang akan datang, kemungkinan tindak pidana di bidang SDA dapat meningkat. Pidana ini bisa datang dari berbagai pihak, baik itu individu, kelompok masyarakat juga badan usaha yang menjadikan sumber air sebagai bagian dari bisnis mereka.

“Hal ini merupakan tantangan bagi Ditjen SDA untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi PPNS secara efektif dan efisien. Tentu ini membutuhkan dukungan semua pihak baik dari Ditjen SDA maupun dari POLRI selaku pengemban fungsi koordinasi dan pengawasan PPNS serta instansi pembina lainnya,” ujar Muhammad Arsyadi, Sekretaris Ditjen SDA saat membuka kegiatan workshop Peningkatan Kinerja penyidik PPNS Ditjen SDA, di Bogor (17/7).

Dikatakannya lebih lanjut bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan teknik, taktik dan ilmu penyidikan bagi para PPNS. Sehingga jika terjadi kasus di wilayah kerja masing-masing, mereka akan terlatih dalam melaksanakan penyidikan.

Kesiapan mempersiapkan PPNS yang terlatih bukanlah tanpa kendala, selama ini di dalam melaksanakan fungsinya, mereka mengalami terbatasnya sumber daya manusia, selain itu Undang-undang (UU) peraturan sebagai dasar hukum kewenangan pelaksanaan tugas PPNS sempat ditiadakana semenjak UU SDA No.7 Tahun 2004 dibatalkan. Namun kini dasar hukum keberadaan PPNS Ditjen SDA sudah masuk dalam Rancangan UU SDA di dalam Bab mengenai penyidikan yang saat ini sedang dalam pembahasan untuk pengesahan dengan DPR RI.

Sesditjen menambahkan bahwa dengan adanya workshop ini dapat menghasilkan penyidik-penyidik handal yang memiliki ilmu pengetahuan, integritas dan kemampuan penyidikan guna melaksanakan penegakan hukum SDA berdasarkan kewenaangan yang telah diberikan dengan moto “Jeli Bagai Rajawali, Tangkas Bagai Macan Kumbang”.

Workshop Peningkatan Kinerja PPNS Ditjen SDA diikuti oleh 60 peserta dan dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 17 -  19 Juli 2019, acara ini didukung oleh Tim Reserse POLRI yang memberikan pengarahan-pengarahan dan materi kepada para PPNS, sebelum dimulai kegiatan inti, para PPNS diminta untuk mengikuti tes terlebih dahulu dan setelah workshop selesai, mereka akan kembali di tes untuk mengetahui sejauh mana materi penyidikan yang diberikan efektif terserap. (kompusda/dnd)

19 Juli 2019 Selengkapnya

Riau Harus Selamatkan Pulau Terluar Indonesia
Riau Harus Selamatkan Pulau Terluar Indonesia

“Menurut saya yang paling terpenting saat ini adalah menyelamatkan pulau-pulau terluar Indonesia yang terdapat di Provinsi Riau seperti Pulau Rupat, Pulau Meranti dan Pulau Bengkalis. Namun memang harus dilakukan perencanaan yang sang at matang dan koordinasi dengan semua pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Saat ini kami memang sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” jelas Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III, John Sianipar,  18 Juli 2019, di Riau.

Lanjut Kepala BWS Sumatera III, sebagai  mempunyai 4 sungai penting yaitu Sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), Sungai Kampar (400 km) dan Sungai Indragiri (500 km) membuat Provinsi Riau dapat memanfaatkan sungai-sungai tersebut untuk daerah pariwisata air. “Selain daerah - daerah terluar tadi, pengendalian banjir juga sangat penting karena Provinsi Riau sedang giat-giatnya membangun industri untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu kami juga melakukan berbagai kegiatan rutin seperti operasi dan pemeliharaan sungai agar sungai-sungai yang ada dapat dijaga dan dilestarikan sehingga industri tidak mencemari sungai-sungai tersebut,” jelas John Sianipar.

Untuk jangka panjang beliau mengatakan bahwa di Provinsi Riau harus dibangun Waduk Muara. “Waduk Muara sangat penting untuk Provinsi Riau, karena waduk tersebut sangat bermanfaat sebagai tampungan air untuk air baku dan juga untuk pariwisata serta mencegah intrusi air laut. Berapa pun jumlah Waduk Muara untuk Provinsi Riau harus sesuai kebutuhan, kita dapat mencontoh Waduk Muara yg ada di Batam dan nanti harus dijaga keberadaannya dari sedimentasi,” kata Kepala BWS Sumatera III.

Beliau mengharapkan agar generasi penerus selanjutnya khususnya di bidang sumber daya air harus dapat melakukan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dengan tetap mengedepankan konservasi, pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air, sehingga sumber daya air yang ada di Provinsi Riau dapat digunakan sebaik baiknya bagi masyarakat Riau.

 

Kampar Dragon Boat

Provinsi Riau menggelar acara Kampar International Dragon Boat Festival yang  berlangsung pada tanggal 18 Juli 2019 di Kawasan Pariwisata, Danau Rusa PLTA Kota Panjang Riau.Acara ini merupakan kerjasama Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Dayung Indonesia Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau. 

 

Peserta yang mengikuti kompetisi dragon boat ini terdiri dari 10 negara diantaranya China, Canada, Malaysia  dan Australia serta beberapa perwakilan dari Kabupaten kota dan para tim nasional dari Jakarta, Jawa, Sumatera Barat dan TNI. Jarak yang di lomba kan merupakan jarak yang cukup jauh 1000 meter. Dan selain kompetisi dragon boat juga ada beberapa kegiatan yang mempromosikan pariwisata seperti festival budaya, lomba memancing toman (ikan yang mirip ikan gabus - red) dan kemah wisata.

Dalam acara tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar, mengatakan kedepankan sportifitas. “Harapkan kami adalah untuk selalu bekerja keras dan semoga semua atlet dapat bertanding secara sportif, “ imbuh Syamsuar. (tin/nan kompuSDA)

 

18 Juli 2019 Selengkapnya

Direktorat Jenderal  Sumber Daya Air Gandeng Bank Syariah Mandiri untuk Pembayaran Gaji
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Gandeng Bank Syariah Mandiri untuk Pembayaran Gaji

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai mitra dalam pembayaran gaji dan pembayaran personal karyawan lainnya.

Kemitraan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Ditjen SDA yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Ditjen SDA Muhammad Arsyadi dengan Bank Syariah Mandiri yang diwakili oleh Regional CEO RO III Jakarta Deden Durachman, di Jakarta (16/7).

Muhammad Arsyadi menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan salah satu wujud dukungan Ditjen SDA dalam pelaksanaan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Lebih lanjut, peraturan ini adalah bentuk dukungan pemerintah kepada perbankan syariah dan menjadi alternatif kepada PNS/ Prajurit TNI/  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat merasakan manfaat dari Bank Syariah.

Deden menyampaikan sebagai pelaku perbankan syariah sangat mensyukuri dengan adanya kebijakan tersebut dan kerja sama ini diharapkan dapat membawa manfaat dan kebaikan untuk kedua belah pihak, terutama dalam hal pemenuhan kesejahteraan pegawai, khususnya di lingkungan Ditjen SDA. (KompuSDA – han/ams)

16 Juli 2019 Selengkapnya

Langkah Antisipatif Ditjen SDA Hadapi Kekeringan
Langkah Antisipatif Ditjen SDA Hadapi Kekeringan

Menurut BMKG, Indonesia diramalkan akan mengalami puncak kekeringan di bulan Agustus mendatang, untuk itu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.

Saat ini sebagian wilayah Indonesia ada yang sudah mulai mengalami kekeringan sejak bulan Mei, beberapa wilayah masih ada yang terjadi banjir, namun secara umum diperkirakan puncak kekeringan akan terjadi di bulan Agustus dan sebaran terdampak lebih luas pada  bulan September.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hari Suprayogi dalam jumpa pers (12/07 di Jakarta, menerangkan bahwa kekeringan berpengaruh terhadap tampungan air di Indonesia. Saat ini ada 16 waduk utama dengan kapasitas 50 juta meter kubik, 6 waduk diantaranya masih dalam kondisi normal, artinya masih sesuai dengan rencana operasi, sedang 10 waduk lainnya dalam kondisi di bawah normal. 75 waduk lainnya yang juga dalam pantauan terdiri dari 10 waduk dalam kondisi normal, 58 waduk kondisi di bawah rencana, dan 7 waduk dalam kondisi kering dan sudah memasuki siaga kekeringan. Untuk kondisi yang kering dapat dilakukan perubahan operasinya.

“Dalam upaya mengatasi kekeringan ini, terutama di daerah irigasi akan dilakukan perubahan operasi, pengelolaan air, pemberdayaan petani serta efisiensi penggunaan air,” jelas Hari. Cara irigasi akan diubah dengan cara irigasi berselang (intermittent irrigation). Selain itu, dalam menghadapi kekeringan ini PUPR juga melakukan antisipasi dengan menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik. Pompa disiapkan sebanyak 1000 unit tersebar di 34 provinsi, membangun sumur bor sebanyak dua titik untuk setiap Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai di setiap daerah, serta untuk daerah yang mengalami kekeringan kritis PUPR telah menyiapkan mobil tangki air.

Hari juga mengatakan bahwa kekeringan tidak terbatas pada daerah irigasi saja, melainkan juga kekeringan air rumah tangga yaitu air minum. Hal ini sering terjadi di daerah-daerah yang setiap tahunnya memang kering, seperti Gunung Kidul dan Bulukumba.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono menambahkan, dalam hal antisipasi kekeringan tentu pola operasi akan berubah, oleh karena itu petani dihimbau untuk disiplin dalam mengikuti rencana tata tanam. Sedang untuk daerah yang kritis air baku seperti Bulukumba, Gunung Kidul, Magetan akan dilakukan suplai air bersih karena memang di daerah tersebut susah sumber air. “Jadi pada intinya, untuk mengantisipasi kekeringan kita akan selalu melakukan bor jika di daerah tersebut ada cadangan air dan akan dilakukan distribusi air bersih untuk daerah yang tidak ada sumber airnya,” imbuhnya.

(Kompu SDA - han/ech/ams)

 

12 Juli 2019 Selengkapnya

Halal Bihalal dan Silahturahim Dharma Wanita Persatuan SDA
Halal Bihalal dan Silahturahim Dharma Wanita Persatuan SDA

Sebagai wujud memelihara tali persaudaraan yang baik antar anggota, Dharma Wanita Persatuan  Unit Kerja Ditjen SDA (DWP SDA) Kementerian PUPR dan Paguyuban Tirta Asih menggelar acara Halal Bihalal dan Silahturahmi sekaligus Pertemuan 3 Bulanan  pada Rabu (10/07), bertempat di Gedung SDA Kementerian PUPR. 

Pada kesempatan yang baik ini, Dirjen SDA Hari Suprayogi menyampaikan bahwa halal bi halal merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Pada dasarnya kita manusia dididik untuk selalu saling memaafkan kapanpun itu tanpa terpaku pada bulan Syawal ataupun tidak.

Beliau juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi sekaligus mewakili para Bapak di Ditjen SDA karena sering meninggalkan rumah dalam rangka melaksanakan tugas. Terlebih saat ini Ditjen SDA sedang diamanahi tugas yang cukup berat. Saat ini ada target pembangunan bendungan sebanyak 65 bendungan dan sudah selesai 15 bendungan.

Menanggapi sambutan dari Hari, ketua DWP SDA, Amidawati H. Suprayogi juga menyampaikan permohonan maaf dari para Ibu atas segala pekerjaan DWP SDA yang mungkin masih kurang berkenan, masih memerlukan banyak nasehat dari para Bapak.

Salah satu nasehat yang disampaikan pada hari itu adalah pentingnya peranan Ibu dalam mendidik. Untuk itu DPW SDA menghadirkan Prof. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd sebagai narasumber siraman rohani dengan tema Peranan Wanita di dalam Mensukseskan Pendidikan.

Tema ini menjadi penting karena seorang istri sekaligus Ibu di sebuah keluarga mempunyai andil yang besar dalam banyak hal, salah satunya pendidikan. Karena pendidikan merupakan hal paling mendasar pada lingkungan keluarga.

Prof. Dr. H. Arief Rachman menyampaikan bahwa di dalam keluarga, Ibu akan menjadi pendidik utama dan pertama. Oleh karena itu pendidikan juga diperlukan bagi wanita karena dapat mendorong produktivitas, meningkatkan kesempatan berusaha, meningkatkan derajat kesehatan keluarga, menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan angka harapan hidup dan memberikan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam.

Ia menambahkan dalam sebuah pendidikan setidaknya ada tiga aspek yang perlu disentuh yaitu perasaan, akal, dan imannya dan beberapa prinsip yang perlu dikembangkan antara lain disiplin, kemartabatan, dan struktur. (KompuSDA – han/ams)

10 Juli 2019 Selengkapnya

Fokus dan Kerja Sama untuk Target 95 Persen
Fokus dan Kerja Sama untuk Target 95 Persen

Jakarta (09/07) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan Rapat Kerja Tengah Tahun 2019, Menteri Basuki menyampaikan bahwa Raker tengah tahun ini merupakan tindak lanjut dari apa yang dikatakan Menteri Keuangan bahwa realisasi keuangan Kementerian PUPR saat ini berada dibawah rata-rata nasional yakni 40%. Sementara realisasi keuangan Kementerian PUPR per tanggal 8 Juli 2019 adalah 26,18% dan realisasi fisik 27,36% dari total anggaran Rp 117,81 triliun. Oleh karena itu, Raker ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Kementerian PUPR dalam setengah tahun terakhir dan prognosis Desember 2019, serta persiapan penyusunan program tahun 2020.

Kepada seluruh insan PUPR Basuki menyampaikan dengan semangat bahwa memang progres Kementerian PUPR masih berada di bawah progres rata-rata namun jika kita tetap fokus dan bekerjasama, target 95% diakhir tahun dapat kita raih bersama. Ia juga menekankan dalam mencapai target agar jangan ada penyimpangan sekecil apapun, semua harus tertib, saling mengingatkan tentang target, dan masing-masing harus benar-benar menguasai apa yang menjadi tanggung jawabnya, serta menjaga kesatuan dan persatuan PUPR.

Pada kesempatan ini, Menteri PUPR juga menjelaskan tujuh arah kebijakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2020, diantaranya mendukung transformasi industri 4.0, mendorong pembangunan infrastruktur perkotaan untuk antisipasi urbanisasi, mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, mendorong peran swasta/BUMN untuk skema pembiayaan kreatif, mengoptimalkan opsi-opsi kerjasama KPBU, meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan pemerintah daerah, dan meningkatkan komitmen untuk pembangunan dan pemeliharaan.

Sementara untuk bidang Sumber Daya Air, Dirjen SDA menyampaikan bahwa progres fisik berada di angka 31,66% dan progres keuangan sebesar 30,76%. Dirjen SDA Hari Suprayogi menjelaskan bahwa kendala utama capaian progres berasal dari keterlambatan proses lelang dikarenakan pembentukan BP2JK, adanya proses lelang ulang dikarenakan  belum terpenuhinya kualifikasi penyedia jasa, serta permasalahan pembebasan tanah.

Sampai saat ini, ada beberapa capaian pembangunan Ditjen SDA, seperti pembangunan bendungan sudah tercapai 55 bendungan yang terdiri dari 29 bendungan on-going, 12 bendungan baru dan 14 bendungan selesai. Untuk pembangunan embung sudah tercapai total 99 embung. Target jaringan irigasi 1.000.000 ha juga sudah tercapai.

Sedangkan target yang masih perlu dicapai dengan kerja keras yaitu target air baku dan target yang cukup sulit dicapai adalah untuk sapras pengendali daya rusak dan target pengendali sedimen dan lahar.

“Percepatan proses lelang, percepatan revisi buka blokir, percepatan desain dan AMDAL untuk loan akan kami lakukan untuk meningkatkan progres fisik dan keuangan sampai dengan akhir tahun dengan prognosis 93,25%” ujar Dirjen SDA. (KompuSDA - han/ndro/ams)

09 Juli 2019 Selengkapnya