© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Hollow Cone Valves Bendungan Jatiluhur Raih Penghargaan MURI
Hollow Cone Valves Bendungan Jatiluhur Raih Penghargaan MURI

Hollow Cone Valves (HCV) yang berfungsi sebagai pengatur debit air dari bendungan ke bagian hilir, digunakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur Bendungan Jatiluhur.

Pada 26 April 2017 lalu, tepatnya di acara puncak Hari Air Dunia yang bertepatan dengan pembukaan Pameran Hari Air Dunia di Jakarta, dua unit HCV yang digunakan pada Bendungan Jatiluhur tersebut berhasil mendapatkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai alat hydromechanical terbesar di dunia, dengan diameter mencapai 3,85 meter.

Rencananya, HCV tersebut akan digunakan di aliran sungai Citarum yang aliran airnya berasal dari tiga bendungan yaitu Bendungan Saguling, yang kemudian dialirkan ke Bendungan Cirata dan diteruskan ke Bendungan Jatiluhur.

Data Teknis:

-          Diameter Valve         : 3.850 mm

-          Jumlah                          : 2 unit

-          Kapasitas                     : 195 m3/detik (pada elevasi muka air +107 meter/kondisi normal dan bukaan penuh)

-          Berat per unit            : 31.000 kg

-          Material                       : 100% baja stainless steel (anti karat)

-          Penggerak Katup     : Penggerak lama (existing)

-          Machining                   : PT. Barata Indonesia dan Texmaco Subang

-          Desain Asli                  : Perancis

-          Gambar Kerja            : digambar ulang oleh PT. Barata Indonesia

-          Posisi pada Spillway : 70 m dari puncak Morning Glory

-          Alat angkat bantu    : - Tipe: Balance Cantilever Crane

-          Didesain: PT. Barata Indonesia dan LAPI_ITB

-          Langkah buka/tutup penuh: 1.374 mm

 

(kty/ KompuSDA & Biro Kompu PUPR)

18 Mei 2017 Selengkapnya

Seminar Nasional Bendungan Besar 2017, Menteri Basuki: PUPR Optimis Capai Target
Seminar Nasional Bendungan Besar 2017, Menteri Basuki: PUPR Optimis Capai Target

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air punya target untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah melalui pembangunan 65 bendungan (49 bendungan baru dan 16 bendugan lanjutan) pada periode 2015-2019. Sejalan dengan upaya tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berkolaborasi dengan Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) pun menyelenggarakan Seminar Nasional Bendungan Besar 2017 pada 16-18 Mei 2017 yang bertempat di Padang, Sumatera Barat.

 

Menteri PUPR Basuki yang hadir pada acara tersebut menyatakan bahwa segenap orang PUPR akan terus bekerjasama untuk mencapai target yang telah diamanahkan oleh Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. “Dari 65 bendungan besar yang direncanakan, 7 bendungan sudah selesai tahun 2015, 2 bendungan pada 2016. Sejak tahun 2015 kita mulai mengerjakan 13 bendungan baru, 2016 ada 8 bendungan baru dan 2017 akan ada 9 bendungan baru,” terang Basuki dalam sambutannya.

 

Kerjasama yang dilakukan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan KNI-BB semakin meyakinkan Basuki untuk optimis akan target Kementerian PUPR tersebut. Ia yakin bahwa Komisi Keamanan Bendungan akan terus mendukung program pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air yang berkelanjutan.

 

Melalui seminar dengan tema “Bendungan sebagai Infrastruktur Pengendali Banjir dan Kekeringan” ini diharapkan akan semakin banyak tenaga ahli bendungan yang bisa terlibat untuk mendukung program pembangunan bendungan yang disertai dengan berbagai inovasi baru baik dibidang teknologi maupun manajemen. Saat ini, Indonesia telah memiliki 231 bendungan. Dengan 49 bendungan besar baru, maka jumlah bendungan yang dimiliki Indonesia sejumlah 280 bendungan. Target ini, tentunya sangat membutuhkan pengelolaan yang profesional.

 

Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso yang juga hadir di acara tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga sedang serius menangani waduk-waduk alam seperti danau rawa pening, tempe, dan limboto. “Karena danau secara alami pasti akan mati, yang kita lakukan adalah memperpanjang umur danau,” terang Imam.

 

Imam juga menambahkan bahwa Seminar Nasional Bendungan Besar ini menjadi wadah untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman di Universitas, sehingga para profesional bisa banyak belajar dari pengalaman para senior di bidang bendungan. Mereka juga bisa saling bertukar informasi, pikiran, pengalaman, dan ilmu yang diharapkan bisa berguna untuk pembangunan dan pengelolaan bendungan. Seminar yang berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari seluruh Indonesia ini diharapkan mampu melahirkan tenaga-tenaga baru yang tersertifikasi di bidang bendungan. (dro kompuSDA)

 

18 Mei 2017 Selengkapnya

Kementerian PUPR ikut serta dalam IndoConsTech
Kementerian PUPR ikut serta dalam IndoConsTech

Kementerian PUPR ikut serta dalam pelaksanaan pameran Indonesia Construction Technology Expo (IndoConsTech) yang berlangsung selama lima hari pada tanggal 17 sampai dengan 21 Mei 2017 di ICE, Tangerang Selatan.

IndoConsTech Expo merupakan pameran yang diperuntukkan bagi pengembangan konstruksi dan infrastruktur. Diprakarsai untuk mendukung rencana pembangunan di seluruh negeri, IndoConsTech adalah sebuah acara yang bertujuan mengumpulkan pemain kunci dalam bidang konstruksi dan infrastruktur.

Sebagai motor penggerak ekonomi nasional, sektor konstruksi memainkan peran utama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur publik yang membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Oleh karena itulah pameran ini dirancang sebagai platform terpadu untuk mengumpulkan semua pemangku kepentingan utama industri konstruksi dan infrastruktur.

Selaras dengan upaya untuk memperbaiki dan mempercepat aktualisasi pembangunan infrastruktur publik melalui skema kemitraan dengan perusahaan swasta, IndoConsTech diselenggarakan berdampingan dengan IndoBuildTech, sebagai solusi ganda untuk pembangunan di Indonesia.

Dengan hadirnya IndoConsTech dan IndoBuildTech, pameran ini tidak hanya fokus kepada ekshibisi pengembangan infrastruktur di Indonesia serta bahan baku dan teknologi konstruksi, tetapi juga menitikberatkan kepada aktivitas trading dan networking yang diharapkan terjadi antara produsen dengan konsumen maupun end user.

Dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Pedagangan RI Arlinda, IndoConsTech dan IndoBuildTech diikuti oleh kurang lebih 590 peserta yang di antaranya terdiri dari 240 peserta dalam negeri, 20 negara asing, 20 perguruan tinggi dan beberapa asosiasi arsitek, lansekap, pengusaha konstruksi dan asosiasi konstruksi, arsitek, lansekap dalam negeri maupun luar negeri.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam pembukaannya berpesan bahwa Indonesia harus mampu mengisi permintaan bahan baku maupun tenaga kerja dari pasar properti dan infrastruktur dalam negeri dengan melibatkan produsen lokal agar tercapai pemerataan ekonomi. Penguatan produsen bahan baku dan tenaga kerja lokal merupakan salah satu upaya untuk menembus peluang pasar properti dan infrastruktur global. (kty/ech/dro KompuSDA)

18 Mei 2017 Selengkapnya

DWP PUPR Sambut Ramadhan Dengan Bazar
DWP PUPR Sambut Ramadhan Dengan Bazar

 

Selasa, 16 Mei 2017 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan bazar untuk menyambut Bulan Ramadhan 1438 H yang bertempat di Ruang Pendopo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam bazar ini, terdapat banyak stan yang terdiri dari sembako, fashion dan souvenir yang merupakan hasil kreatifitas DWP Kementerian PUPR.

 

Bazar ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan kesadaran DWP Kementerian PUPR dalam mendukung kreatifitas para ibu di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar terus produktif. Bazar yang ramai dikunjungi ini juga menyediakan sembako murah yang bisa didapatkan oleh para pegawai Kementerian PUPR dengan menukarkan kupon bazar yang telah dibagikan. Melalui bazar ini, DWP berharap rasa kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan Kementerian PUPR bisa terus terjaga. (dro kompuSDA)

 

17 Mei 2017 Selengkapnya

Penanaman Pohon Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR Tanam Pohon di Bendung Pamarayan Baru, Serang, Banten
Penanaman Pohon Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR Tanam Pohon di Bendung Pamarayan Baru, Serang, Banten

Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Air Dunia XXV tahun 2017, Dharma  Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama melakukan penanaman pohon sebagai dukungan terhdap upaya konservasi untuk kelestarian air.  Ibu Kartika Basuki Hadimoeljono, sebagai penasihat DWP Kementerian PUPR, turut didampingi oleh ibu Erna Danis Sumadilaga, ibu Arie Setiadi Moerwanto, Amida Hari Suprayogi, ibu Trisyanti Widiarto, ibu Edwina Widianto beserta para ibu anggota Dharma Wanita Persatuan lainnya turut menanam berbagai tanaman, seperti eucalyptus, manga, petai, rambutan dan sukun.

 “Kami harapkan tanaman-tanaman ini tumbuh indah dan berbuah.  Mohon bila ada tanaman yang mati agar segera diganti dengan tanaman baru lainnya”, demikian pesan Ibu Kartika Basuki.  Dalam kesempatan selanjutnya, para ibu juga melakukan kegiatan kunjungan ke TK Putra di Serang dan Pandeglang. (nan/ket)

09 Mei 2017 Selengkapnya

Ditjen SDA Tandatangani Kerjasama Penggunaan Dana Pengadaan Tanah
Ditjen SDA Tandatangani Kerjasama Penggunaan Dana Pengadaan Tanah

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menandatangani Perjanjian Kerjasama Penggunaan Dana Badan Usaha Pengadaan Tanah pada Senin, 8 Mei 2017 yang bertempat di Gedung SDA, Jakarta. Acara yang disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Lolly Martina Martief ini turut dihadiri oleh Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tri Sasongko Widianto, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, para Kepala Satuan Kerja dan para Penyedia Jasa serta undangan terkait lainnya.

 

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam pelaksanaan pembayaran dana pengadaan tanah yang telah dibayarkan pihak kedua cost of fund sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah mengembalikan seluruh dana pihak kedua yang telah digunakan terlebih dahulu untuk membiayai pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dalam rangka Proyek Strategis Nasional yang didasarkan pada Laporan Hasil Verifikasi BPKP.

 

Berikut adalah daftar proyek yang perjanjian kerjasama penggunaan dana pengadaan tanahnya sudah ditandatangani, diantaranya Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung; Pembangunan Bendungan Karian di Provinsi Banten; Pembangunan Bendungan Sukamahi di Provinsi Jawa Barat; Pembangunan Bendungan Cipanas di Provinsi Jawa Barat; Pembangunan Bendungan Kuningan di Provinsi Jawa Barat; Pembangunan Bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat; Pembangunan Bedungan Bendo di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur; Pembangunan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; Pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur; Pembangunan Bendungan Lolak di Kabupaten Boolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara; Pembangunan Bedungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

 

Lolly dalam arahannya menyampaikan bahwa untuk progres pembangunan infrastruktur sumber daya air akan terus dipantau oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu, perlu koordinasi yang baik antara penyedia jasa dan pengguna jasa agar manfaat pembangunan infrastruktur sumber daya air bisa dirasakan oleh masyarakat. (dro kompuSDA)

 

09 Mei 2017 Selengkapnya

Peringati HAD, Ditjen SDA Edukasi Masyarakat Akan Pentingnya Air
Peringati HAD, Ditjen SDA Edukasi Masyarakat Akan Pentingnya Air

 

Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day adalah perayaan tahunan yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dunia akan pentingnya air bagi kehidupan dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Tahun 2017, yang merupakan tahun peringatan Hari Air Dunia ke-25 memiliki tema “Air dan Air Limbah”. Melalui tema ini, setiap orang diberikan kesempatan untuk berperan menyelamatkan air dari limbah industri dan rumah tangga sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

 

Dalam peringatan HAD ke-25 tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menyelenggarakan berbagai aksi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Berbagai aksi tersebut meliputi bersih-bersih sungai, susur sungai, lomba angkat lumpur dan sampah, lomba kesenian, edukasi dalam bentuk workshop daur ulang limbah dan sekolah sungai, penanaman pohon dan kampanye publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan semangat positif dalam menyelamatkan air bagi kehidupan. Memasuki acara puncak peringatan Hari Air Dunia ke-25, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya, Donor Darah, Lomba Karya Ilmiah SMA/SMK/MA Tingkat Nasional, Lomba Menggambar dan Mewarnai Anak, Pertandingan Gateball, dan Pameran Hari Air Dunia yang bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta. Acara puncak ini digelar dari 26-28 April 2017.

Dalam arahannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan bahwa kita adalah manusia dan khalifah Tuhan di dunia yang ditugasi dan berperan menjaga kelestarian lingkungan. "Dengan peringatan Hari Air Dunia tahun 2017 yang bertema Air dan Air Limbah, saya mengajak kita semua untuk introspeksi pada diri kita masing-masing apakah kita sudah berperilaku dan beretika dengan baik terhadap lingkungan baik flora dan fauna. Ini bukan soal teknologi, ataupun sarana dan prasarananya. Tetapi tentang perilaku kita terhadap lingkungan dan air," ujar Menteri Basuki.

Pada peringatan Hari Air Dunia ke-25, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, komunitas sungai, komunitas danau dan komunitas situ agar bersama-sama menyelamatkan air untuk kehidupan. Menteri Basuki menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi pada komunitas-komunitas tersebut karena upaya yang tak pernah lelah dalam merawat lingkungan dengan berbagai aksi nyata pada kawasan sekitar situ, sungai dan danau.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia Hari Air Dunia ke-25 Lolly Martina Martief menjelaskan bahwa tagline yang diusung pada peringatan Hari Air Dunia tahun ini adalah “Bersama Kita Selamatkan Air Untuk Kehidupan”, dengan harapan bahwa tradisi gotong royong yang telah mendarah daging di Indonesia dapat pula diterapkan dalam pemecahan permasalahan terkait kuantitas dan kualitas air. (dro kompuSDA)

 

27 April 2017 Selengkapnya

Lindungi Sumber Air Untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
Lindungi Sumber Air Untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Air merupakan sumber daya alam yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan lingkungan. Manusia memerlukan air tidak hanya untuk dapat hidup tetapi juga untuk penghidupan atau aktivitasnya. Apabila sumber daya air musnah maka musnah pula makhluk hidup dan lingkungannya serta semua aktivitas manusia.

 

Peringatan Hari Air Dunia yang selalu diperingati setiap tahunnya tetap membutuhkan solusi dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan air. "Saat ini ada lebih dari 663 juta orang di dunia yang hidup tanpa ketersediaan air minum dan bamyak yang menghabiskan waktunya untuk antre berjam jam guna mendapatkan air atau mencari sumber air yang jaraknya jauh. Dan secara global lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan masyarakat baik yang berasal dari rumah, kawasan perkotaan, industri maupun pertanian mengalir kembali ke alam tanpa diolah," jelas Lolly Martina Martief, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA yang juga selaku Ketua Umum Pelaksana  Hari Air Dunia Tahun 2017, mewakili Direktur Jenderal SDA pada acara Dialog Nasional Hari Air Dunia ke-25 Tahun 2017, di Jakarta (270417).

 

Tema Hari Air Dunia tahun 2017,  Air dan Air Limbah, adalah untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goal, khususnya dalam meningkatkan kualitas air dengan cara mengurangi pencemaran. “Termasuk dengan tidak membuang bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari sumber air, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak terolah dan melakukan daur ulang serta menggunakan kembali air limbah secara aman,” imbuh Lolly.

 

Lanjut Lolly secara global, lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan masyarakat, baik yang berasal dari rumah, kawasan perkotaan, industri dan pertanian, mengalir kembali ke alam tanpa diolah atau digunakan kembali, dan dapat mencemari sumber air kita. “Tindakan kita mengurangi, melakukan pengolahan dengan memadai, serta menggunakan kembali air limbah dengan aman, merupakan salah satu upaya untuk melindungi sumber air kita dan tentunya akan berdampak besar terhadap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Lolly.

 

Pengelolaan air limbah yang baik tidak hanya dipahami bertujuan untuk mencegah dampak buruk pencemaran air terhadap kesehatan manusia, namun juga mata rantai penting untuk mendukung pembangunan manusia dan ekosistem yang berkelanjutan. Lolly berharap kedepannya kita harus melihat air limbah sebagai suatu sumber daya yang jika dilakukan pengolahan yang aman dan memadai, tentunya dapat menjadi alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa jenis penggunaan.

 

Dialog Nasional ini turut dihadiri oleh para pejabat dan BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA dan terdiri dari dua sesi yang menghadirkan moderator dari kalangan artis yaitu Shahnaz Haque dan Tina Talisa serta para narasumber pemerhati bidang sumber daya air. (kompuSDA)

 

27 April 2017 Selengkapnya

Workshop Peningkatan Kinerja PPNS
Workshop Peningkatan Kinerja PPNS

Sekretariat Jenderal Sumber Daya Air melalui Sub Bagian Advokasi Hukum mengadakan “Workshop Strategi Peningkatan Kinerja PPNS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air” di Balikpapan (19/04).

Kegiatan Pembinaan PPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi para PPNS di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Serta meningkatkan pemahaman PPNS terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di kemudian hari.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang Undang spesifik masing-masing.

PPNS bidang Sumber Daya Air (SDA) memiliki peran penting karena secara geografis Negara RI didominasi oleh air dan air sendiri memiliki nilai ekonomis. Sehingga PPNS Ditjen SDAberfungsi sebagai fasilitator dan regulator bidang SDA. Terlebih dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi,  maka PPNS Ditjen SDA diharapkan menjadi ujung tombak dalam menjalankan tugas pengawasan, pengamatan dan penegakkan hukum bidang SDA melalui koordinasi dengan Penyidik Polri. Hingga saat ini PPNS dalam bidang SDA mencapai 89 orang yang tersebar di seluruh BBWS/BWS.

Dengan diberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 15 terbagi atas kejahatan (sengaja) dan pelanggaran (kelalaian) dengan unsur perbuatan pidana a. pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan; b. pengusahaan air dana tau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah dan c. sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tetapi tidak melakukan atau tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber dan bangunan pengairan.

Acara yang berlangsung pada tanggal 19-21 April 2017 ini menyajikan paparan beberapa materi diantaranya Pola Pengembangan Kelembagaan dan Eksistensi PPNS dalam Upaya Penegakan Hukum oleh Mohamad Fajar dari Direktorat Pidana Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Rencana Kerja Biro Korwas PPNS oleh Brigjen Nasib Simbolon dari Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia dan Strategi Peningkatan Kinerja PPNS Ditjen SDA oleh Hartanto. Lalu esok hari ada Laporan Pelaksanaan Kegiatan PPNS Ditjen SDA TA 2016 dan Rencana Kerja TA 2017 dan Pembahasan SOP Prosedur Pengawasan dan Pengamatan PPNS Ditjen SDA dengan narasumber Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal SDA.

20 April 2017 Selengkapnya

Menteri PUPR dan Dirjen SDA Tinjau Pembangunan Bendungan Karalloe
Menteri PUPR dan Dirjen SDA Tinjau Pembangunan Bendungan Karalloe

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Sulawesi Selatan Yasin Limpo dan anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Aras meninjau pembangunan Bendungan Karalloe, di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan pada Rabu, 19 April 2017. Turut mendampingi Menteri Basuki, yakni Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Pusat Bendungan Made Sumiarsih, dan Kepala Balai Pompengan Jeneberang Agus Setiawan.

 

Bendungan Karalloe secara administrasi terletak di Desa Garing, Desa Datara Kec. Tompobulu dan di Desa Taring, Kelurahan Tonrorita Kec. Biringbulu Kabupaten Gowa. Daerah genangan dan daerah aliran sungai terletak di Kabupaten Gowa sedangkan jaringan irigasi dan daerah irigasinya terletak di Kabupaten Jeneponto.

 

Saat ini D.I Kelara Karalloe telah memiliki jaringan irigasi yang disuplai oleh dua bendung yaitu bendung Bendung Kelara dan Bendung Karalloe. Namun kenyataannya pada musim kemarau D.I Kelara Karalloe seluas ± 7.004 Ha tidak dapat terairi seluruhnya karena keterbatasan ketersediaan air di Sungai Kelara dan Sungai Karalloe. Berdasarkan hasil studi dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 1980 di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelara Karalloe maka perlu dibangun bendungan untuk menyediakan kekurangan air ketika musim kemarau di daerah tersebut.

 

Basuki dalam sambutannya menyampaikan bahwa kontrak kerja awal untuk Bendungan Karalloe yaitu 49 bulan (Desember 2013 - Desember 2017), namun karena adanya kegiatan pembebasan lahan yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit maka jangka waktu penyelesaiannnya akan mundur dari jadwal semula. Basuki juga menghimbau kepada seluruh tim dari BBWS Pompengan Jeneberang maupun kontraktor untuk melakukan percepatan pembangunan yang signifikan agar keterlambatannya tidak terlalu jauh dari kontrak awal.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso turut menambahkan bahwa progres pembangunan Bendungan Karalloe saat ini adalah 12%. Bendungan ini nantinya memiliki tinggi sekitar 85 meter, total luas genangan ± 145 Ha dengan kapasitas tampungan 4o juta m3.

 

Pembangunan Bendungan Karalloe ini bertujuan untuk mereduksi banjir sebesar 203 m3/det; mengaliri Daerah Irigasi Kelara Karalloe seluas 7.004 Ha; menyediakan air baku ± 440 liter/detik; sebagai sumber pembangkit tenaga listrik sebesar ± 4,5 MW; daerah tujuan wisata dan tempat peternakan ikan air tawar. Selain itu, Bendungan Karalloe memiliki sasaran yaitu untuk meningkatkan cadangan air, peningkatan luas tanam dari 4.000 Ha menjadi 7.004 Ha, peningkatan intensitas tanam dari 150% menjadi 250% dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (dro/nan kompuSDA)

 

19 April 2017 Selengkapnya

Waduk Jatigede Proyek Kerjasama Indonesia dan China
Waduk Jatigede Proyek Kerjasama Indonesia dan China

Waduk Jatigede yang mempunyai kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta m3 merupakan waduk terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. “Waduk ini memberikan banyak manfaat, disamping akan memberikan manfaat untuk mengairi Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu seluas + 90 ribu ha, juga dapat menyediakan air baku sebesar 3500 liter/detik, PLTA 110 MW, pengendalian banjir, dan pariwisata,” jelas Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso, dalam Kunjungan Menteri Sumber Daya Air China ke Waduk Jatigede, di Jawa Barat (070417). Turut dihadiri oleh Menteri SDA China, Chen Lei, Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, Charisal Akdian Manu.

Lanjut Imam, Delegasi Negara RRC sangat mengapresiasi kerjasama antara Indonesia dan RRC serta berharap akan ada kerjasama selanjutnya di bidang pembangunan infrastruktur sumber daya air sehingga dapat tetap membina hubungan baik antar kedua negara. “Sebenarnya kita menawarkan kerjasama pembangunan empat waduk  tahun 2018 senilai Rp. 4,5 Triliun yang memiliki potensi pembangkit listrik cukup besar. Keempat bendungan tersebut yaitu Waduk Pelosika di Sulawesi Tenggara, Waduk Rokan Kiri (Lompatan Harimau) di Riau, Waduk Jenelata di Sulawesi Selatan dan Waduk Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Waduk Pelosika ditargetkan akan menyediakan air untuk mengairi daerah irigasi mencapai 16.358 ha dan menyediakan air baku hingga 0,2 m3/detik. Waduk ini memiliki potensi pembangkit tenaga listrik mencapai 21 megawatt (MW).

Waduk Rokan Kiri (Lompatan Harimau) akan bermanfaat untuk mengairi daerah irigasi seluas 4000 ha menjadi sumber air baku, pengendali banjir dan pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 74,40 MW.

Sedangkan Waduk Jenelata di Sulawesi Selatan memiliki daya tampung mencapai 223 m3 dan dapat menjadi sumber pembangkit listrik untuk daerah Gowa dan Kota Makassar. Dan diharapkan dapat menjadi air irigasi untuk mengaliri sawah seluas 24.400 ha dan mereduksi banjir di kawasan Gowa.

Kemudian Waduk Riam Kiwa dengan daya tampung 127 m3 diharapkan dapat mengairi jaringan irigasi baru hingg 5000 ha lahan, air baku mencapai 0,1 m3/detik dan juga menjadi pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 2,7 MW.

Menurut Imam, keempat waduk tersebut dipilih untuk mendapatkan pendanaan dari China karena memiliki kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar dan terletak di luar Jawa. “Selain itu China ingin mempelajari  geologi dan pengetahuan lain di luar Jawa,” kata Imam Santoso.

Menteri SDA Cina mengatakan hubungan Indonesia dan Cina selama ini berjalan dengan baik dan akan mempertimbangkan dengan serius tawaran ini. “Jatigede merupakan pilot project kerjasama antara Indonesia dan China dalam bidang sumber daya air. Saya berharap akan ada proyek lain dalam pengelolaan air di Indonesia di masa mendatang,”imbuh Chen Lei . (may/tin kompuSDA)

07 April 2017 Selengkapnya

Pemerintah Butuh Data Akurat Untuk Tangani Masalah Penurunan Muka Tanah
Pemerintah Butuh Data Akurat Untuk Tangani Masalah Penurunan Muka Tanah

Penurunan muka tanah di wilayah Jakarta semakin mengkuatirkan. Laju penurunannya di Jakarta yang menyentuh kisaran angka 5-12 sentimeter per tahun dinilai sangat mengkhawatirkan terhadap ketahanan lingkungan di ibukota. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari pembangunan infrastuktur hingga aktivitas masyarakat.

Hal ini menjadi pembahasan di dalam forum tingkat tinggi tahun-tahun sebelumnya, yakni 2015 dan 2016, yang menyimpulkan bahwa penyebab utama penurunan muka tanah di Jakarta adalah pengambilan air tanah, konsolidasi mencakup beban kota, konsolidasi alami serta perubahan bentuk tektonik, dan dapat disimpulkan bahwa “pengaturan pengambilan air tanah”merupakan salah satu bentuk penanggulangan terhadap penurunan muka tanah yang dapat kita lakukan.

Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA)  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Indonesia menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam upaya mencegah dampak buruk dari penurunan permukaan tanah.

"Yang kita minta dari JICA adalah mereka melakukan penyelidikan dan monitoring agar kita bisa bergerak lebih cepat dalam mencari penyebabnya dan menetapkan kebijakan tepat.  Data kita belum cukup, padahal kita perlu informasi yang cukup untuk menyusun strategi spesifik dalam menyelesaikan land subsidence di Jakarta", ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Imam Santoso, saat memberikan keterangan pers dalam forum tingkat tinggi ddengan pembahasan utama penurunan muka tanah (land subsidence) bertajuk "Towards Acceleration of Countermeasures Against Land Subsidence" (5/4) di Jakarta.

Menurut Imam, salah satu faktor yang paling signifikan terhadap terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah yang berlebihan, baik untuk kepentingan industri, perkantoran maupun rumah tangga. Selain itu, pembangunan yang berlangsung pesat di ibu kota juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi permukaan tanah.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Representative JICA untuk Indonesia, Naoki Ando, mengatakan bahwa pokok persoalan penurunan permukaan tanah di Jakarta memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Tokyo, Osaka dan Bangkok. Naoki menuturkan, langkah utama yang perlu dilakukan adalah mencari titik-titik rawan lapisan tanah yang mengalami penurunan. 

"Itu yang perlu kita dalami dan kita tindak secepatnya.  Kita perlu mempercepat pekerjaan mitigasi ini dengan belajar dari Tokyo dan Bangkok, agar bisa memutuskan secara cepat apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah di Jakarta," ujarnya.

Kedua, lanjut Naoki, membuat kerangka kerjasama di bawah program NCICD dengan menjelaskan manfaat-manfaat yang akan Jakarta peroleh dari penanggulangan pengurangan penurunan muka tanah. Ketiga, melakukan langkah-langkah terintegrasi secara efektif dengan output yang tidak hanya mengatur ekstrasi air tanah tapi juga mengamankan efisiensi sumber daya air.

Menurut Naoki, kajian penelitian ini akan berlangsung selama tiga tahun dalam mencari titik-titik rawan serta berbagai faktor penyebab agar bisa memperoleh gambaran strategi yang spesifik dalam penanganannya. 

Sebagai salah satu langkah awal penanggulangan penurunan muka tanah, Pemerintah telah mencanangkan program NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau pembangunan terpadu pesisir Ibukota Negara yang dimulai tahun 2014 lalu. Berbagai prasyarat perlu dilakukan meliputi kegiatan peningkatan kualitas air, mitigasi penurunan permukaan tanah, peningkatan pengelolaan air limbah di Jakarta, dan pembersihan sungai-sungai yang melewati Jakarta.

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Tuti Kusumawati mengharapkan supaya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) I  dan (SPAM) II dipercepat untuk bisa menangani penurunan muka tanah, karena diyakni mampu memenuhi kebutuhan air bersih dengan total 9000 liter per detik.  "Instrumen untuk mengukur penurunan permukaan tanah kami harapkan juga bisa diintegrasikan secara digital agar bisa disinkronisasikan dengan sistem Jakarta Smart City," tambah Tuti Kusumawati.

Sementara itu, menyoal regulasi dan kebijakan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menjelaskan bahwa Jakarta telah melakukan penguatan regulasi dalam penggunaan air tanah dan pembangunan.

"Sebenarnya, regulasi ekstraksi air tanah di Ibu Kota itu masih diperbolehkan. Namun, kita awasi lewat tarif, supaya bisa dikendalikan. Tarif air tanah di Indonesia yang paling tinggi itu adalah Jakarta," ujar Tuty.

Tuty menyebutkan, 62 persen kebutuhan air di Jakarta telah terpenuhi lewat air pipa yang disalurkan oleh PAM Jaya. Sementara itu, dari sisa 38 persen kebutuhan air, 30 persennya masih memanfaatkan air tanah. Untuk mencapai target 100 persen, pembangunan infrastruktur pendukung menjadi salah satu langkah utama yang perlu dipercepat.

"Saat ini kan sudah ada Waduk Jatiluhur, kemudian pembangunan Waduk Karian di Lebak Banten sudah ada tanda-tanda akan mulai dibangun lagi sekitar tahun 2018, dan bisa operasional tahun 2021.  Ini bisa memenuhi tambahan 4200 liter air per detik" terang Kepala Bappeda DKI Jakarta ini.

Sementara itu, menyoal regulasi dan kebijakan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menjelaskan bahwa Jakarta telah melakukan penguatan regulasi dalam penggunaan air tanah dan pembangunan.

"Sebenarnya, regulasi ekstraksi air tanah di Ibu Kota itu masih diperbolehkan. Namun, kita awasi lewat tarif, supaya bisa dikendalikan. Tarif air tanah di Indonesia yang paling tinggi itu adalah Jakarta," ujar Tuty.

Tuty menyebutkan, 62 persen kebutuhan air di Jakarta telah terpenuhi lewat air pipa yang disalurkan oleh PAM Jaya. Sementara itu, dari sisa 38 persen kebutuhan air, 30 persennya masih memanfaatkan air tanah. Untuk mencapai target 100 persen, pembangunan infrastruktur pendukung menjadi salah satu langkah utama yang perlu dipercepat.

"Saat ini kan sudah ada Waduk Jatiluhur, kemudian pembangunan Waduk Karian di Lebak Banten sudah ada tanda-tanda akan mulai dibangun lagi sekitar tahun 2018, dan bisa operasional tahun 2021.  Ini bisa memenuhi tambahan 4200 liter air per detik" terang Kepala Bappeda DKI Jakarta ini.

Selanjutnya, hasil dari forum ini adalah mentapkan kebijakan dan pengukuran secara efektif untuk mengatur pengambilan air tanah di Jakarta, dengan beberapa cara; mengklarifikasi area di mana penurunan tanah yang signifikan terjadi, seperti di daerah Jakarta Utara.  Kemudian mengindentifikasi lapisan lempung dan akuifer terutama yang menyebabkan penurunan muka tanah.  Selanjutnya adalah memfasilitasi pendaftaran sumur air tanah di Jakarta, termasuk yang illegal dan mengambil seluruh jumlah pengambilan air tanah di Jakarta. 

Langkah berikutnya adalah memperluas pelayanan air di kota (SPAM) untuk regulasi pengambilan air tanah dan melakukannya, dapat dihindari untuk mengembangkan dan memanfaatkan alternative sumber air.  Melakukan pengukuran untuk mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air di kota (SPAM) untuk pengaturan pengambilan air tanah, memfasilitasi penyimpanan penggunaan air rumah tangga, kota dan industri untuk pengaturan pengambilan air tanah, di area di mana penurunan tanah terjadi secara signifikan, menguatkan pengaturan pengambilan air tanah dari sumur yang memompa air dari akuifer terutama menyebabkan penurunan muka tanah, dan memprioritaskan pengukuran ekspansi pelayanan air di perkotaan, hal tersebut dapat mewujudkan pengurangan tingkat kebocoran dan penyimpanan air. (nan-kompuSDA)

05 April 2017 Selengkapnya