© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya SDA
Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya SDA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya yang baru pada Jumat, 3 Maret 2017 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Pelantikan yang turut dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini berlangsung dengan khidmat.

 

Menurut Basuki, rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. “Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendinamisasi organisasi itu sendiri. Semua pejabat yang dilantik hari ini juga telah melalui berbagai seleksi ketat yang diselenggarakan oleh panitia”, tuturnya menambahkan. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat semakin bisa memaknai organisasi PUPR dan mampu meningkatkan solidaritas untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada Kementerian PUPR.

 

Berikut adalah para pejabat di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air yang dilantik, diantaranya Mochammad Mazid (Direktur Irigasi dan Rawa), Agung Djuhartono (Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan), Muhammad Arsyadi (Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional), Ruhban Ruzziyatno (Kepala BBWS Pemali Juana), Charisal Akdian Manu (Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung), dan Danang Baskoro (Kepala BBWS Citanduy).

 

Di akhir sambutanya Basuki menambahkan, sumpah yang diucapkan dan dikukuhkan bukan hanya janji semata, tapi merupakan sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Amanah yang telah dipercayakan kepada para pejabat baru, harus disertai dengan guide yang benar agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kementerian PUPR diamanahi untuk membelanjakan anggaran yang besar untuk infrastruktur negara, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bagi orang PUPR untuk menjalankannya dengan pola pikir dan kerja yang benar. Peran keluarga dalam mendampingi para pejabat ini juga sangat penting untuk mendukung kinerja mereka. (dro kompuSDA)

03 Maret 2017 Selengkapnya

Sertijab dan Penyerahan Memori Akhir Tugas
Sertijab dan Penyerahan Memori Akhir Tugas

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Imam Santoso menyaksikan penandatangan serah terima jabatan (sertijab) dan penyerahan memori akhir tugas yang berlangsung hari ini (3/3) di Gedung SDA Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penandatanganan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pagi hari tadi.

Dalam kesempatan ini Imam mengingatkan saat ini masih rawan terjadinya bencana disejumlah daerah. “Untuk itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri, agar semua Kepala BBWS/BWS tidak boleh meninggalkan balai masing-masing kecuali seizin Menteri. Hal tersebut dimaksudkan agar semua pihak siap siaga menghadapi bencana alam dan penanganannya”, ujar Imam.

Selain itu, Imam berharap semua jajaran Direktorat Jenderal SDA  dapat berkerja secara bersama-sama sebagai tim. “Saya berharap kedepannya kita bisa bekerja untuk merawat apa yang sudah kita bangun bersama secara bersama-sama sebagai satu tim, dan saling mendukung program yang sudah kita bangun bersama demi kemajuan infrastruktur sumber daya air,” lanjut Imam.

Adapun pejabat yang melakukan serah terima jabatan dan penyerahan memori akhir tugas yakni, Adang Saf Ahmad yang semula Direktur Irigasi dan Rawa menjadi Staf Ahli Menteri bidang Keterpaduan Pembangunan dan menyerahkan memori akhir tugas kepada pejabat baru Mochamad Mazid sebagai Direktur Irigasi dan Rawa, Lolly Martina Martief juga menyerahkan memori akhir tugas kepada Agung Djuhartono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Selain itu Ni Made Sumiarsih, Kepala Pusat Bendungan menyerahkan memori akhir tugas kepada Ruhban Ruzziyatno sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Mochamad Mazid, Direktur Irigasi dan Rawa menyerahkan memori akhir tugas kepada Charisal Akdian Manu sebagai Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Agung Djuhartono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan menyerahkan memori akhir tugas kepada Danang Baskoro sebagai Kepala BBWS Citanduy, dan Agus Suprapto Kusmulyono sebagai Plt. Harian Dewan SDA Nasional menyerahkan memori akhir tugas Kepala Sekretariat Dewan SDA kepada Muhammad Arsyadi.

03 Maret 2017 Selengkapnya

World Water Day 2017 : Why Waste Water
World Water Day 2017 : Why Waste Water

INTRODUCTION

World Water Day, on 22 March every year, is about taking action on water issues. In 2017, the theme is wastewater and the campaign, ‘Why waste water?’, is about reducing and reusing wastewater.

Sustainable Development Goal (SDG) target 6.3 requires us by 2030 to “improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally.”

Progress towards target 6.3 will also help achieve the SDGs on health and well-being (SDG 3), safe water and sanitation (SDG 6), affordable and clean energy (SDG 7), sustainable cities and communities (SDG 11), life below water (SDG 14), and life on land (SDG 15), among others.

 

TOP LINE MESSAGES

Globally, over 80% of the wastewater generated by society flows back into the ecosystem without being treated or reused.

• 1.8 billion people use a source of drinking water contaminated with faeces, putting them at risk of contracting cholera, dysentery, typhoid and polio. Unsafe water, poor sanitation and hygiene cause around 842,000 deaths each year.

• 663 million people still lack improved drinking water sources.

• By 2050, close to 70% of the world’s population will live in cities, compared to 50% today. Currently, most cities in developing countries do not have adequate infrastructure and resources to address wastewater management in an efficient and sustainable way.

• The opportunities from exploiting wastewater as a resource are enormous. Safely managed wastewater is an affordable and sustainable source of water, energy, nutrients and other recoverable materials.

• The costs of wastewater management are greatly outweighed by the benefits to human health, economic development and environmental sustainability – providing new business opportunities and creating more ‘green’ jobs.

 

WASTEWATER AND THE WATER CYCLE

Water has to be carefully managed during every part of the water cycle: from fresh water abstraction, pre-treatment, distribution, use, collection and post-treatment, to the use of treated wastewater and its ultimate return to the environment, ready to be abstracted to start the cycle again.

Due to population growth, accelerated urbanisation and economic development, the quantity of wastewater generated and its overall pollution load are increasing globally. However, wastewater management is being seriously neglected, and wastewater is grossly undervalued as a potentially affordable and sustainable source of water, energy, nutrients and other recoverable materials. It therefore needs to be seen as a resource, rather than a burden to be disposed of.

There are many treatment processes and operational systems that will allow us to use wastewater to meet the growing water demand in growing cities, support sustainable agriculture, and enhance energy production and industrial development.

 

WASTEWATER AND CITIES

By 2030, global demand for water is expected to grow by 50%. Most of this demand will be in cities and will require new approaches to wastewater collection and management. Indeed, reused wastewater may help address other challenges including food production and industrial development.

Mainly in low-income areas of cities and towns within developing countries, a large proportion of wastewater is discharged directly into the closest surface water drain or informal drainage channel, sometime without or with very little treatment. In addition to household effluent and human waste, urban-based hospitals and industries such as small-scale mining and motor garages, often dump highly toxic chemicals and medical waste into the wastewater system.

Even in cities where wastewater is collected and treated, the efficiency of treatment may vary according to the system used. Traditional wastewater treatment plants may not remove certain pollutants, such as endocrine disruptors, which can negatively affect people and the ecosystem.

 

Examples:

• Dual distribution systems delivering reclaimed water. Since 1977 in St Petersburg, Florida, USA, a parallel network of pipes, separate from potable water mains, has served a mix of residential properties, and commercial and industrial parks, enabling them to use recycled water for irrigation, laundry, vehicle and building washing, and ornamental water features.

• Biologically purifying wastewater before discharging. The effluent volume from Schiphol Airport, Amsterdam, is comparable to that of a small city with a population of 45,000. About half of the wastewater originates from passengers and businesses at the airport, 25% is discharged by aircraft and catering, and the remaining volume is produced by other aviation-related businesses. The on-site wastewater treatment plant biologically purifies water to a quality fit for discharge into local waterways.

 

WASTEWATER AND INDUSTRY

Societal and environmental pressures over recent years have led to a growing movement for industry to reduce its wastewater and to treat it before discharge. Wastewater is now seen as a potential resource and its use, or recycling after suitable treatment, can provide economic and financial benefits.

Wastewater can be used within the business itself or between several businesses through ‘industrial symbiosis’. Industrial water consumption is responsible for 22% of global water use (UN-Water, 2012). In 2009 in Europe and North America, water consumption by industries was 50% as compared to 4-12% in developing countries (WWAP, 2009). It is expected that in rapidly industrialising countries, this proportion could increase by a factor of five in the next 10-20 years. Therefore, there is a strong incentive to use wastewater in-house and locally, based on cost savings alone.

Businesses can directly use some wastewater, providing it is fit for purpose. For instance, using process water for cooling or heating, or rainwater from roof collection or concrete aprons for toilet flushing, irrigation or vehicle washing.

Examples:

• An industrial ecosystem. In Kalundborg, Denmark, the by-products of one enterprise are used as a resource by other enterprises, in a closed cycle. The Asnæs Power Station receives 700,000 m3 of cooling water from Statoil each year, which it treats and then uses as boiler feed water. It also uses about 200,000 m3 of Statoil’s treated wastewater for cleaning each year. The savings to local water resources are considerable: nearly 3,000,000 m3 of groundwater and 1,000,000 m3 of surface water per year.

• Reclaiming water from mining. The Witbank coalfields are located around Emalahleni, a small city inSouth Africa dealing with worsening water scarcity. The Anglo American mining company built a water treatment plant that uses desalination technology to convert water from the mine into drinking water, and treat industrial water so it can be safely released into the environment. As an added benefit, in the treatment process, gypsum is separated from the water and used as a construction material. The plant provides a safe and secure water source to the city, meeting 12% of Emalahleni’s daily water needs.

 

WASTEWATER IN AGRICULTURE

Partly to help maximise yields to meet demand, usage of chemical fertilizers and pesticides has increased in recent years, both in industrial and small farming, making agriculture a potential source of environmental pollution.

Pollution of groundwater and surface water by agricultural use of untreated or inadequately treated wastewater is a major issue in many developing countries where such irrigation is practised.

Farmers are increasingly looking into non-conventional water resources, mainly wastewater, whether due to its high nutrient content or lack of conventional water resources. If applied safely, wastewater is a valuable source of both water and nutrients, contributing to water and food security and livelihood improvements.

Improved wastewater management can improve the health of workers, especially in agriculture, by reducing the risk of pathogen exposure. It can also create direct and indirect jobs in water-dependent sectors and beyond.

Example:

• Use of wastewater in farming. It is estimated that more than 40,000-60,000 km2 of land is irrigated with wastewater or polluted water (Jimenez and Asano, 2008), posing health risks to farmers and to eventual consumers of the agricultural products. Available technologies allow removal of almost all contaminants from wastewater, making them suitable for every use. The WHO Guidelines on Safe Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture and the Sanitation Safety Planning (SSP) approach provides a comprehensive framework to ensure that health risks are managed to protect public health. Israel paves the way, where treated wastewater accounts for 50% of irrigation water (OECD, 2011).

 

03 Maret 2017 Selengkapnya

DPR RI Tinjau Pengendali Erosi di Banjarmasin
DPR RI Tinjau Pengendali Erosi di Banjarmasin

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Selatan pada 28 Februari 2017. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada reses masa persidangan III Tahun 2016-2017. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Lasarus, S.Sos, M.Si yang didampingi oleh Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Wahyu Nugroho. Infrastruktur yang ditinjau dalam kunjungan kerja tersebut adalah pengendali erosi dan proteksi sungai Martapura di Banjarmasin.

 

Banjarmasin merupakan sebuah kota yang dibelah oleh puluhan sungai, anak sungai, dan kanal. Hingga saat ini, sungai-sungai dan kanal-kanal tersebut masih dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai sumber air untuk kehidupan dan sebagai jalur alternatif transportasi kota. Sungai Martapura adalah sungai yang membelah Kota Banjarmasin dan merupakan sungai terbesar kedua setelah Sungai Barito yang berada di sisi timur Banjarmasin.

 

Pengendali erosi dan proteksi sungai Martapura yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II memiliki panjang total 3,5 km. Konstruksi yang dibangun berupa pemancangan turap (sheet pile) beton, pemancangan tiang pancang beton, dan pengecoran beton. Anggaran yang dialokasikan sampai dengan 2017 untuk pekerjaan ini sebanyak Rp 78.133.773.496. Wahyu menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan telah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat agar masyarakat yang terkena dampak pekerjaan tetap mendapatkan hak mereka. “Untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan seperti pembersihan sampah dan eceng gondok, BWS Kalimantan II berbagi tugas dengan Pemerintah Kota Banjarmasin,” jelasnya.

 

Manfaat pengendali erosi dan proteksi sungai Martapura adalah untuk memperkuat tebing sungai agar fungsi hidrologis dan ekologis sungai terjaga dengan baik; mengurangi dampak negatif banjir yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Martapura; meningkatkan rasa aman bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan bangunan-bangunan yang berada di sekitar sungai; memperbanyak ruang-ruang terbuka publik dan meningkatkan penghijauan kota; meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sungai bagi kehidupan; memperbaiki kualitas bagian sungai Martapura yang melintasi Banjarmasin; meningkatkan kualitas visual kota Banjarmasin; memperkuat jati diri Banjarmasin sebagai kota sungai melalui pengembangan konsep riverfront city; mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Banjarmasin; dan memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang di sekitar tepian sungai. (dro kompuSDA)

 

01 Maret 2017 Selengkapnya

Gunakan Tiga Pilar SDA Untuk Kebutuhan Infrastruktur Daerah
Gunakan Tiga Pilar SDA Untuk Kebutuhan Infrastruktur Daerah

"Khusus untuk bidang sumber daya air, sebenarnya kita mempunyai 3 pilar yaitu konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, dan karena Sumatera Barat termasuk dalam daerah yang rawan bencana, maka untuk pilar pengendalian daya rusak air harus lebih dikuatkan. Contohnya program pengendalian banjir di sungai- sungai. Kemudian program ketahanan pangan yaitu program irigasi dan air baku," jelas Dwi Sugianto, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, dalam acara Kunjungan Kerja Komi V DPR RI, 27-28 Februari 2017, di Sumatera Barat. Turut dihadiri oleh para anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Kepala BWS Sumatera V, Faliansyah, Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, A. Gani dan Kepala BPJN III Padang, I.K.G Syaiful.

 

Lebih lanjut Dwi mengatakan meskipun tahun ini ada beberapa paket pekerjaan. 7 paket kegiatan air baku dan beberapa paket kegiatan irigasi, tetap saha harus memperhatikan kebutuhan dari daerah itu sendiri. " Untuk BWS Sumatera V, saya berharap agar semua infrastruktur bidang sumber daya air yang akan dibangun dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh provinsi Sumatera Barat dan semua infrastruktur sumber daya air yang sudah dibangun dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat," imbuh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku.

 

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, juga mengatakan bahwa saat ini mayoritas mata pencaharian masyarakat Sumatera Barat adalah bertani, untuk itu beliau berharap agar infrastruktur irigasi dapat lebih ditingkatkan lagi pembangunannya. "Saya menginginkan agar nantinya Provinsi Sumbar dapat menjadi lumbung padi nasional dan yang biasanya hanya panen 1 kali dalam setahun dapat meningkat menjadi 2-3 kali dalam setahun. Kepada Kementerian PUPR, saya mengharapkan agar BWS Sumatera V dapat membantu mewujudkan hal itu dan semoga dapat lebih meningkatkan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik," jelas Irwan.

 

Khusus mengenai lahan, Dwi mengatakan bahwa masalah lahan tidak bisa diatasi secepatnya harus melalui beberapa proses karena kita berhadapan dengan masalah sosial masyarakat. "Sebagai contoh di Batang Kuranji sudah sangat rapi dan detail namun masih terkendala pembebasan lahan, jadi kita sangat membutuhkan kesadaran dan kepekaan masyarakat akan pentingnya pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Namun kita juga harus melakukan berbagai cara agar kesadaran dan kepekaan masyarakat meningkat serta pihak Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera V harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat," jelas Dwi Sugianto.

 

Sementara itu Kepala BWS Sumatera V, Faliansyah, mengatakan untuk beberapa kegiatan prioritas di Sumatera Barat yaitu pengendalian banjir di beberapa sungai yang ada di Sumatera Barat seperti Batanghari, Indragiri dan Batang Kuranji serta Akuaman. "Saat ini sedang dilakukan pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji Segmen Tengah yang akan selesai tahun 2017 dengan dana APBN 2015-2017 sebesar Rp. 238.449.000.000," kata Faliansyah.

 

Kepala BWS Sumatera V juga mengatakan bahwa adapula kegiatan pengelolaan danau yaitu Danau Maninjau dan Danau Singkarak untuk tahun 2018 dimana saat ini khusus untuk Danau Maninjau kualitas air danaunya sudah sangat mengkhawatirkan. Selain itu juga untuk tahun 2017 ada kegiatan irigasi Sawah Laweh, Batang Sinarmas dan Batang Bayak serta kegiatan air baku dengan memanfaatkan SPAM Regional. (tin KompuSDA)

28 Februari 2017 Selengkapnya

Program Strategis Nasional Perdana untuk Pekerjaan Non Fisik
Program Strategis Nasional Perdana untuk Pekerjaan Non Fisik

Peningkatan produksi pertanian khususnya padi, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional, sangat memerlukan dukungan sistem irigasi yang handal.

Kehandalan sistem irigasi tidak hanya diukur dari kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur irigasi, tetapi juga melalui pekerjaan non fisik seperti penilaian kinerja irigasi (permukaan) kewenangan Pusat.

“Pekerjaan ini sangat strategis karena perintahnya langsung dari Menko Perekonomian,” sebut Lolly Martina Martief, Plt. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Pekerjaan ini merupakan program strategis nasional karena nanti dari hasil kondisi irigasi kewenangan Pusat ini akan sangat menentukan berapa produktifitas yang bisa dihasilkan dari sawah beririgasi teknis,” tambah Plt. Direktur Bina OP tersebut.

Pekerjaan penilaian kinerja irigasi (permukaan) kewenangan Pusat ini bermaksud untuk melakukan penilaian kinerja sistem irigasi secara utuh, yaitu dari sistem irigasi primer sampai dengan sistem irigasi tersier.

Dengan dilaksanakannya pekerjaan ini, Ditjen SDA akan dapat mengetahui kondisi fisik daerah irigasi kewenangan pusat, dari bangunan utama, jaringan utama sampai dengan jaringan tersier. Ditjen SDA juga akan mendapatkan data luasan baku, potensial dan fungsional dari irigasi kewenangan pusat. Selain itu, akan didapatkan pula data kebutuhan ideal petugas OP serta sarana dan prasarana OP, dan data peningkatan partisipasi petana dalam pengelolaan jaringan irigasi.

Penilaian kinerja ini akan dilakukan di 283 Daerah Irigasi kewenangan Pusat, dengan total 2.376.521 hektar sistem irigasi primer sampai dengan sistem irigasi tersier. “Pekerjaan ini tidak mudah, harus dilakukan kolaborasi untuk mempercepat perolehan data. Harus dilakukan walkthrough melalui kaidah-kaidah tertentu sehingga bisa memenuhi kaidah-kaidah sebuah survey yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Lolly Martina Martief.

Disampaikan oleh Lolly bahwa hal ini baru pertama kali dilakukan, tidak hanya melibatkan Direktorat Bina OP namun juga memerlukan kontribusi Direktorat Irigasi Rawa untuk hasil mapping, kolaborasi GIS untuk penguatan data agar dapat mempercepat kajian ini.

Pekerjaan dilakukan oleh PT Inakko Internasional Konsulindo kerja sama operasi dengan PT Virama Karya (Persero), selama sepuluh bulan pada Tahun Anggaran 2017. Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konsultasi Penilaian Kinerja Irigasi (Permukaan) Kewenangan Pusat antara Direktorat Bina OP dengan PT Inakko Internasional Konsulindo dan PT Virama Karya (Persero) dilakukan di Jakarta (28/2). (kty/KompuSDA)

28 Februari 2017 Selengkapnya

Imam Santoso Terpilih Jadi Presiden NARBO
Imam Santoso Terpilih Jadi Presiden NARBO

Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, populasi manusia terus naik sehingga kebutuhan akan air pun semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang mengalami kekurangan air. Bukan itu saja, pertumbuhan penduduk juga turut menuntut pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Buruknya, pembangunan yang telah dilakukan belum terlalu memperhatikan keseimbangan alam. Akibatnya, muncul permasalahan baru yaitu banjir yang melanda beberapa kawasan akibat kurangnya daya resap tanah terhadap air hujan. Dua hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk segera diselesaikan.

 

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia terus berbenah diri dalam membangun infrastruktur sumber daya air. Agar insfrastruktur yang akan dan sedang dibangun tersebut bisa tepat guna secara manfaat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun proaktif mengambil peran di berbagai organisasi yang ada kaitannya dengan sumber daya air, salah satunya adalah Network of Asian River Basin Organizations yang disingkat dengan NARBO. NARBO merupakan organisasi negara Asia yang menjadi wadah untuk bertukar pikiran tentang isu sumber daya air. Organisasi ini resmi didirikan pada Februari 2004 oleh Basuki Hadimuljono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat itu, NARBO masih beranggotakan 9 negara. Tahun ini, tepatnya pada 22-24 Februari 2017 NARBO kembali menyelenggarakan The 6th NARBO General Meeting yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Acara ini dihadiri oleh 72 delegasi dari 19 negara anggota.

 

NARBO bertujuan untuk membantu mencapai pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Asia. Beberapa lingkup kegiatan NARBO diantaranya advokasi untuk meningkatkan kesadaran, berbagi informasi, praktek yang baik dan pelajaran tentang pengelolaan sumber daya air terpadu melalui studi kasus dan publikasi; peningkatan kapasitas organisasi yang menangani DAS dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan meningkatkan tata kelola air melalui pelatihan, lokakarya, kunjungan penasehat, program beasiswa dan pertukaran kunjungan; pemberian saran teknis tentang perencanaan, konservasi, pengembangan, dan operasi yang tepat dan efisien dan pemeliharaan sumber daya air; juga membina kerjasama regional untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air di wilayah lintas batas.

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang hadir pada saat closing ceremony mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus mendukung setiap aktivitas NARBO yang nantinya bisa mendukung pengelolaan sumber daya air terpadu sehingga berdampak positif dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Pada acara penutupan The 6th NARBO General Meeting ini, turut dilakukan pemilihan Presiden NARBO yang baru yang nantinya akan memimpin organisasi ini selama tiga tahun kedepan. Dalam pemilihan tersebut, Imam Santoso yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR pun dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai Presiden NARBO yang baru, setelah pada periode sebelumnya disandang oleh Malaysia.

 

Imam menyebutkan kedepannya NARBO akan melakukan pertukaran para engineer muda secara lebih intensif dengan harapan bisa saling bertukar pengalaman dan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya bisa diterapkan di negara masing-masing. “Negara-negara di Asia biasanya memiliki topologi tanah dan sungai yang hampir mirip. Hal ini menjadi kesempatan yang baik bagi para negara anggota untuk saling bertukar pengalaman, apalagi saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air punya target untuk membangun 65 bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air di Indonesia. Di tahun 2017 saja, ada 111 embung yang akan siap dibangun dimana beberapa diantaranya terintegrasi dengan daerah aliran sungai. Melalui organisasi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan positif untuk keterpaduan pengelolaan sumber daya air di Indonesia,” jelas Imam kepada rekan media. (dro kompuSDA)

 

24 Februari 2017 Selengkapnya

KERJA BAKTI MASSAL KEMENTERIAN PUPR
KERJA BAKTI MASSAL KEMENTERIAN PUPR

Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 16-26 Februari 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan kerja bakti massal, di Kampus Kementerian PUPR, Jakarta (24-02-17).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian PUPR. Kerja bakti massal bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam menjaga kebersihan lingkungan, selain itu dengan kerja bakti akan menjaga silaturahmi dan menjaga kebersihan lingkungan di Kampus Kementerian PUPR sehingga insan PUPR akan terbiasa dengan gaya hidup bersih dan sehat. (kompuSDA)

24 Februari 2017 Selengkapnya

Pertemuan Umum Keenam NARBO Angkat Isu Ketahanan Pangan
Pertemuan Umum Keenam NARBO Angkat Isu Ketahanan Pangan

Indonesia menghelat acara Pertemuan Umum Ke-6 Network of Asian River Basin Organization (NARBO) dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai tuan rumah, di Jakarta pada tanggal 22 hingga 24 Februari 2017.

Acara tersebut bertujuan untuk pertukaran informasi dan pengalaman terkait penanganan permasalahan sungai dan sumber daya air (SDA) di negara-negara anggota.

"Dari pengelolaan sungai di negara-negara Asia kami membagi pengalaman, kesulitan, dan penanganannya. Bagaimana dan apa yang mesti dilakukan dan dengan berbagi tersebut diharapkan bisa mendapat alternatif penyelesaian," kata Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Imam Santoso, di Jakarta (23/2).

Salah satu isu yang diangkat dalam NARBO, untuk Indonesia adalah ketahanan pangan. “Indonesia mempunyai program untuk mendukung nawacita dengan kedaulatan pangan. Untuk mencapai kedaulatan pangan salah satunya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan air. Kedaulatan air ini kita dapat dari pembangunan bendungan,” jelas Dirjen SDA.

“Saat ini Ditjen SDA sedang melakukan 65 pembangunan bendungan, 1 juta hektar membangun irigasi baru dan merehabilitasi 3 juta hektar irigasi, juga kemudian ada pengendalian banjir, pengamanan pantai dan penyediaan air baku. Semua hal ini dikelola di Indonesia oleh River Basin Organization atau yang biasa disebut dengan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai,” tambah Imam Santoso.

NARBO sendiri tahun ini mengangkat isu utama food security, good governance dan manajemen pengelolaan air.

Selain berbagi pengalaman dan informasi terkait pengelolaan sumber daya air, NARBO juga dijadikan ajang untuk mempresentasikan kinerja dan rencana kerja masing-masing negara dan organisasi anggota.

Sebagai informasi, pada tahun 2004, Menteri PUPR saat ini, Basoeki Hadimoeljono merupakan salah satu pelopor berdirinya jaringan pengelola wilayah sungai di Asia, yang sekarang dikenal dengan nama NARBO. Basoeki Hadimoeljono secara aklamasi terpilih sebagai NARBO Chairperson yang pertama. Pertemuan yang para pengelola wilayah sungai di Asia yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini disepakati sebagai General Meeting NARBO yang pertama.

Sampai saat ini kurang lebih 19 negara di Asia dan sekitar 91 organisasi yang bergabung di dalam NARBO. Negara-negara anggota NARBO diantaranya adalah Bangladesh, Butan, Kamboja, RRC, India, Indonesia, Jepang dan Korea Selatan. (kty/tin KompuSDA)

23 Februari 2017 Selengkapnya

NARBO, Wadah Tukar Pikiran Bagi Pengelola Air di Asia
NARBO, Wadah Tukar Pikiran Bagi Pengelola Air di Asia

Network of Asian River Basin Organizations atau yang dikenal dengan singkatan NARBO merupakan organisasi negara Asia yang menjadi tempat bertukar pikiran untuk isu sumber daya air. NARBO secara resmi didirikan pada Februari 2004 yang bertujuan untuk membantu mencapai pengelolaan sumber daya air terpadu di Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh Asia. Selain itu, NARBO juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektifitas organisasi yang menangani DAS (RBO, River Basin Organization) dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resources Management) dan meningkatkan tata kelola air, melalui pelatihan, pertukaran informasi dan pengalaman antara RBO dan badan-badan sektor air terkait juga organisasi mitra pengetahuan.

 

Beberapa lingkup kegiatan NARBO diantaranya advokasi untuk meningkatkan kesadaran, berbagi informasi, praktek yang baik dan pelajaran tentang pengelolaan sumber daya air terpadu melalui studi kasus dan publikasi; peningkatan kapasitas organisasi yang menangani DAS dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu dan meningkatkan tata kelola air melalui pelatihan, lokakarya, kunjungan penasehat, program beasiswa dan pertukaran kunjungan; pemberian saran teknis tentang perencanaan, konservasi, pengembangan, dan operasi yang tepat dan efisien dan pemeliharaan sumber daya air; juga membina kerjasama regional untuk perbaikan pengelolaan sumber daya air di wilayah lintas batas. Sebagai bentuk konsistensinya, NARBO menyelenggarakan The 6th NARBO General Meeting mulai 22-24 Februari 2017 yang bertempat di Jakarta, Indonesia. Yang menjadi tuan rumah untuk acara tersebut adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

 

Pada pertemuan NARBO di tahun keenam ini, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengangkat isu ketahanan pangan dan penanganan banjir, yang salah satunya adalah pembangunan bendungan dan revitalisasi irigasi. Pertemuan keenam NARBO ini diawali dengan kegiatan penanaman pohon di hutan NARBO (NARBO Forest) yang terletak di sekitar Bendungan Ir. H. Juanda, Purwakarta, Jawa Barat. “Hutan NARBO dibuat sejak tahun 2006, sebagai wujud kepedulian NARBO dan Perum Jasa Tirta II dalam menggalakkan program pemerintah yaitu Gerakan Kemitraan Penyelamatan Air,” ujar Direktur Utama Perum Jasa Tirta Djoko Saputro saat menyambut 72 delegasi dari 15 negara anggota NARBO yang datang di lokasi tersebut.

 

Setelah itu, para delegasi melakukan kunjungan ke Bendunan Ir. H. Djuanda atau yang lebih dikenal dengan Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur dibangun tahun 1957 dan selesai tahun 1967 yang berlokasi di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Bendungan utama dibangun dengan rockfill with inclined clay core dengan tinggi 105 m, panjang 1.220 m, elevasi puncak +114,5 m, dan volume urugan 9,1 juta m3. Bendungan ini memiliki manfaat yaitu penyediaan air untuk irigasi seluas 242.000 ha; menyediakan air baku DMI; pembangkitan listrik kapasitas 187,5 MW pada TMA +107 m; pengendalian banjir di Karawang dan sekitarnya; perikanan darat dan pengembangan pariwisata dan olahraga air.

 

Dalam kunjungan tersebut, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Agus Suprapto turut mendampingi para delegasi. “Forum ini merupakan wadah yang sangat baik untuk bertukar pengalaman dari para pengelola sumber daya air. Melalui forum ini, akan banyak lesson learned yang bisa dipelajari untuk diterapkan di negara masing-masing sehingga pengelolaan sumber daya air terpadu menjadi semakin baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya kepada rekan media. (dro kompuSDA)

23 Februari 2017 Selengkapnya

Peran Penting Unsur Kesekretariatan
Peran Penting Unsur Kesekretariatan

Pada masa sekarang tuntutan terhadap kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian publik. ASN terus dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan baik internal maupun eksternal.

Keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh ASN, yang identik dengan keberhasilan institusi tempat ASN tersebut bernaung, tidak bisa lepas dari sejauh mana institusi tersebut mampu memberdayakan peran kesekretariatan secara optimal.

Karena unsur kesekretariatan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung hal teknis dan admistrasi demi kelancaran pembangunan infrastruktur untuk negeri yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA).

Atas dasar inilah kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan untuk Wilayah Barat di lingkungan DIrektorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dilangsungkan, di Yogyakarta (22/2). Setelah sebelumnya Rapat Koordinasi yang sama diselenggarakan untuk Wilayah Timur di Sentul, Jawa Barat (16/2).

Sambutan Sekretaris Ditjen SDA Lolly Martina Martief, yang dibacakan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana menyatakan bahwa  rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas isu-isu dan permasalahan kesekretariatan yang terjadi pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) ataupun Balai Wilayah Sungai (BWS), kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut.

Beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi ini meliputi isu bidang Barang Milik Negara (BMN), fasilitasi lahan, umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan komunikasi publik. Isu-isu tersebut harus segera ditindaklanjuti dan ditemukan solusinya, karena dapat berpotensi menjadi permasalahan hukum sehingga berkembang menjadi perkara.

Beberapa permasalahan diantaranya adanya tenaga kerja baik PNS/Non-PNS yang dirasa kurang produktif, penatausahaan BMN Satker Ditjen SDA yang belum tertib dapat mempengaruhi opini BPK RI, keterlambatan penyediaan lahan yang berdampak terhadap penyelesaian pembangunan, belum terimplementasikannya produk hukum bidang SDA pasca putusan MK, dan belum terselesaikannya pengaduan masyarakat.

“Saya harapkan dari masing-masing desk pada saat penutupan nanti sudah dapat menghasilkan produk dan solusi dari setiap solusi yang ada dan tidak lupa saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa semua kegiatan harus berbasis pada SOP,” tutur Sekretaris Ditjen SDA.

Turut hadir pada acara ini Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Setditjen SDA, Kepala Bagian dan Subbagian Tata Usaha di lingkungan Ditjen SDA. (arg/dan KompuSDA)

23 Februari 2017 Selengkapnya

Tanggap Darurat Banjir Jakarta
Tanggap Darurat Banjir Jakarta

Hujan deras yang mengguyur daerah Jakarta dan sekitarnya mebuat beberapa titik banjir kembali muncul di sejumlah tempat di Jakarta. Berdasarkan hasil pantauan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, salah satu titik banjir tertinggi terdapat di Kelurahan Cipinang, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir setinggi 50 cm sampai dengan 100 cm terjadi akibat luapan Kali Sunter.

“Banjir ini terjadi karena luapan Kali Sunter, yang mengalami peningkatan debit air karena hujan turun sangat deras,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso ketika meninjau lokasi banjir di Cipinang (21/2) bersama dengan Kepala Balitbang Kementerian PUPR selaku koordinator penanggulangan bencana Danis Sumadilaga, PLT Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Lolly Martina Martief, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar beserta jajaran pelaksana teknis penanggulangan bencana.

Namun banjir tidak semata terjadi karena tingginya curah hujan, Dirjen SDA menambahkan bahwa banjir terjadi karena backwater dari Kali Sunter ke pemukiman warga. “Backwater ini terjadi karena terdapat beberapa daerah yang belum dibebaskan lahannya untuk dilakukan normalisasi Kali Sunter. Bila sudah dilakukan normalisasi, lebar Kali Sunter yang melewati Cipinang seharusnya 18 meter, namun saat ini lebarnya hanya sekitar 6 meter.”

Oleh karena itu terjadi ‘antrian’ air dari Kali Sunter menuju Banjir Kanal Timur (BKT). Air Kali Sunter yang belum sempat mengalir, sudah masuk kembali ke pemukiman warga (backwater).

“Cipinang ini sebenarnya bottle neck air yang akan masuk ke BKT. Bila sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Pemda DKI, normalisasi bisa dilanjutkan untuk meningkatkan lebar sungai. Sehingga air dari Kali Sunter dapat lancar mengalir langsung ke BKT,” sebut Kepala BBWS Ciliwung Cisadane.

Selain penanggulangan banjir di Kali Sunter, BBWS Ciliwung Cisadane telah melakukan penanganan darurat banjir untuk beberapa titik lainnya dengan mengerahkan delapan mobile pump dari sembilan mobile pump yang dimiliki. Mobile pump disebar antara lain di wilayah Nasio Indah, Caman, Jatibening, Komplek IKIP, Bintara/Gereja dan Bojong Kulur/Cikeas.

Terdapat enam buah perahu karet dalam kondisi baik yang dimiliki oleh BBWS Ciliwung Cisadane. Dua buah sudah di lapangan, yaitu di Jatibening dan Bojong Kulur.

“Satu mobile pump kami siagakan bila Istana Negara dalam keadaan darurat banjir,” imbuh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane. Selain itu, BBWS Ciliwung Cisadane juga memiliki enam belas pos piket banjir yang siaga selama 24 jam penuh di wilayah kerja BBWS.

Dalam tiga Tahun Anggaran, sejak 2014 hingga 2016, BBWS CIliwung Cisadane telah menggelontorkan anggaran sebesar 3 triliyun rupiah untuk penataan dan penanganan titik terdampak banjir di wilayah kerja BBWS Ciliwung Cisadane. (kty/nan KompuSDA)

21 Februari 2017 Selengkapnya