© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dirjen SDA Tinjau Pembangunan Bendungan Karalloe
Dirjen SDA Tinjau Pembangunan Bendungan Karalloe

Dirjen SDA, Imam Santoso bersama Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumarsih, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Agus Setiawan, beserta rombongan meninjau proyek pembangunan Bendungan Karalloe, Jumat (27/1). Secara administratif, Bendungan Karallloe terletak di wilayah Kabupaten Gowa, Kecamatan Tompobulu/Biring Bulu tepatnya di dua Desa yaitu Desa Garing dan Desa Taring. Daerah genangan dan daerah aliran sungai terletak di Kab. Gowa, sedangkan jaringan irigasi dan daerah irigasinya terletak di Kabupaten Jeneponto.

 

Disela peninjauannya, Imam menyampaikan kepada kontraktor maupun konsultan pelaksana  pembangunan Bendungan Karalloe agar lebih fokus, terus bekerja keras, tepat dalam bertindak, salah satunya adalah dengan membangun kantor di area pembangunan Bendungan Karalloe.  Koordinasi harus tetap jalan dengan Pemerintah Daerah setempat, evaluasi dan konsultasi apa yang menjadi kendala di lapangan, terutama terkait dengan proses pembebasan lahan, tambahnya.

 

Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih juga menyampaikan walaupun proses pembebasan tanah masih dalam tahap sidang konsinyasi, progres harus tetap berjalan. “Terkait dengan masalah pembebasan lahan, coba untuk melakukan pendekatan persuasif, beri mereka andil supaya terbuka ke pihak proyek apa maunya,” ujarnya. Beliau juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah di lapangan sebaiknya dilakukan konsultasi, misalnya supervisi yang bertugas menangani warga dan pemerintah daerah yang berada dibawah Bupati.

 

Pembangunan Bendungan Karalloe masih dalam tahap pembebasan lahan dengan melakukan langkah konsinyasi serta menitip uang pembebasan lahan ke pengadilan. Sudah ada 50% lahan yang dibebaskan dari kebutuhan lahan sekitar 215 ha. Tersisa 50% lahan yang harus dibebaskan. Lahan yang masih belum dibebaskan tersebut berada pada tapak bendungan sehingga konstruksi fisik bendungan belum bisa dimulai karena masih menunggu pembebasan lahan selesai, sedangkan proses pengerjaan konstruksi masih terus berjalan. Progres fisik sudah mencapai 10,9% yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan akses ke lokasi bendungan, gudang-gudang, serta quarry material. Saat ini, tahap pengerjaan adalah penggalian untuk inlet tunnel.

 

Pembangunan Bendungan Karalloe ini bertujuan untuk mengairi areal persawahan ± 10.000 ha, penyediaan air baku 440 liter/detik untuk Kabupaten Jeneponto dan sekitarnya, dan dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air ± 4,5 MW. Sementara sasarannya adalah untuk menambah cadangan air, meningkatkan luas tanam dari 4.000 ha menjadi 7.004 ha, peningkatan intensitas tanam dari 150% menjadi 250%, artinya panen 2 kali untuk padi dan satu kali untuk palawija dalam setahun. Bendungan ini juga bisa menjadi sarana dan tempat pariwisata serta tempat budidaya air tawar. Adapun data teknisnya adalah luas daerah aliran sungai  182 km², luas genangan waduk 145 ha, volume tampungan  40,50 juta m², debit banjir rencana 2.020 m²/detik, tinggi bendungan 85 meter, dan panjang puncak bendungan 390 meter. (kompuSDA)

01 Februari 2017 Selengkapnya

Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Belanda dan Korea pada Program NCICD
Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Belanda dan Korea pada Program NCICD

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerjasama trilateral dengan Pemerintah Korea melalui KOICA dan Pemerintah Belanda melalui MIE untuk program NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso dalam pidatonya pada Kick Off Meeting NCICD yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna SDA pada Selasa, 31 Januari 2017 menyampaikan terima kasih terhadap Pemerintah Belanda dan Korea atas kerjasamanya untuk pembangunan tanggul di sisi utara Jakarta tersebut. Turut hadir dalam Kick Off Meeting tersebut yaitu perwakilan Pemerintah Belanda, Pemerintah Korea, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.

 

Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia, merupakan magnet besar dan terus menerus dianggap sebagai tanah yang menjanjikan dan kota harapan bagi orang-orang dari seluruh Indonesia untuk mengejar kesempatan dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, Jakarta juga memiliki banyak masalah, diantaranya adalah banjir dari sisi laut dan sungai. Selain itu, masalah penurunan tanah di Jakarta juga terjadi pada pesisir pantai dan sungai. Saat ini, beberapa bagian di Jakarta Utara telah turun sebanyak 7,5 cm/tahun sementara permukaan air laut naik sebanyak 6 mm/tahun. Apabila tidak dilakukan upaya penanganan maka pada tahun 2030, 80% dari Jakarta Utara akan berada 5 m di bawah permukaan laut. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap pesisir pantai.

 

NCICD mencakup pembangunan sebuah tanggul laut raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir yang berasal dari laut. Di dalam dinding ini akan dibuat laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta (tempat-tempat penampungan air yang menjadi pompa raksasa). Tanggul laut raksasa ini akan akan dibangun dengan bentuk Garuda (burung mitologis besar yang merupakan simbol nasional Indonesia) dan karena itu akan menjadi sebuah struktur yang ikonik. Sementara itu, tanggul-tanggul yang sudah ada akan diperkuat.

 

Rencana integrasi kerjasama trilateral antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Belanda, dan Pemerintah Korea sanagat berperan penting untuk kesuksesan program NCICD tersebut. Kementerian PUPR yang mewakili Pemerintah Indonesia berterima kasih kepada para staf ahli Belanda dan Korea yang telah berkontirbusi dalam program ini. Imam berharap melalui forum dalam Kick Off Meeting ini mampu memberikan kejelasan rencana kerja dari masing-masing pihak yang bekerjasama dalam program NCICD. (dro kompuSDA)

31 Januari 2017 Selengkapnya

HATHI diharapkan dukung Kementerian PUPR Membangun Infrastruktur untuk Negeri
HATHI diharapkan dukung Kementerian PUPR Membangun Infrastruktur untuk Negeri

Dalam Pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Ahli Teknik Hidraulika (HATHI) Indonesia periode 2016-2019, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelindung HATHI menyatakan bahwa himpunan yang sudah berdiri sejak tahun 1981 ini, diharapkan mendukung penuh tugas Kementerian PUPR membangun infrastruktur untuk negeri terutama melalui sertifikasi profesi para anggotanya dan pengembangan ilmu.

“Kementerian PUPR atau jasa konstruksi mejadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi kita. Dan kedepan masih terus diharapkan pilar ini menjadi topangan pertumbuhan ekonomi juga untuk pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Pelindung HATHI.

Oleh karena itu sertifikasi tenaga profesional jasa konstruksi penting adanya untuk menjamin tersedianya tenaga kerja dan jasa konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing.  Sertikasi tenaga kerja konstruksi adalah kunci jawaban untuk meningkatkan daya saing sektor konstruksi.

Oleh karena itu, Basuki menyatakan bahwa harus lebih banyak lagi tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi profesi. “Tantangan para pengurus baru untuk melayani anggotanya untuk mendapatkan sertifikasi itu sendiri. Saya harapkan ini menjadi program utama HATHI untuk bisa meningkatkan jumlah anggotanya yang sudah bersertifikasi,” ujar Menteri PUPR di Jakarta (20/1).

Dalam pelantikan Pengurus Pusat HATHI periode 2016-2019, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso didapuk sebagai Ketua Umum. Dalam sambutannya Imam berharap bahwa 6.571 anggota HATHI yang tersebar di seluruh Indonesia akan bekerja sama dan membentuk jaringan akan mampu berdiri sejajar dan bersaing secara nasional maupun internasional khususnya di dalam dunia konstruksi.

Selain itu, para anggota HATHI diharapkan lebih peka dengan permasalahan di lingkungannya. Juga para anggota HATHI diharapkan lebih proaktif memberikan kontribusi yang nyata bidang pengelolaan sumber daya air agar organisasi ini lebih diakui oleh masyarakat luas.

Pelantikan Pengurus Pusat HATHI Periode 2016-2019 yang  berlangsung di Jakarta (20/1) ini dihadiri oleh mantan Menteri PU Suyono Sosrodarsono dan Djoko Kirmanto, serta Ketua Umum HATHI Periode 2013-2016 Mudjiadi. (KompuSDA)

20 Januari 2017 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Secara Serentak Kementerian PUPR
Penandatanganan Kontrak Secara Serentak Kementerian PUPR

Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan secara serentak 68 kontrak yang ditandatangani oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dalam acara Rapat Kerja Kementerian PUPR yang bertempat di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (17/1).

Dalam sambutannya, Basuki berharap pada akhir bulan Maret para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian PUPR dapat menyelesaikan pelelangan seluruh paket kontraktual.

“Tahun 2017 ini saya perkirakan progres lelang dini akan lebih baik dari tahun lalu yang mencapai 6 Triliun pada akhir Januari 2016. Sementara pada akhir Januari 2017 diperkirakan akan ada sekitar 1523 paket pekerjaan dengan nilai Rp. 11.58 Trilyun akan dapat ditandatangani kontraknya,” ungkap Menteri Basuki. 

Basuki mengatakan bahwa, “penandatanganan kontrak secara serentak merupakan sebuah tindakan nyata Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Ia berharap hal ini dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan pembangunan, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya dari pilar industri jasa konstruksi.

Kontrak paket yang masuk dalam penandatangaan serentak ini berasal dari berbagai unit organisasi pada lingkungan Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi. Setiap Provinsi dipilih 2 paket kontrak yang ditandatangani, kecuali Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku yang masing-masing hanya 1 paket kontrak, sementara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan 3 paket kontrak.

Beberapa paket kontrak yang ditandatangai dalam bidang Sumber Daya Air diantaranya kontrak paket Pembanguan Jaringan DI irigasi kelarik di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Perluasan embung konservasi Jakabaring di Palembang Sumatera Selatan dan pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Cawang Kidau Kabupaten Kaur, Bengkulu.

17 Januari 2017 Selengkapnya

Dirjen SDA : Dipa merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabilitas dan profesional.
Dirjen SDA : Dipa merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabilitas dan profesional.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso, membuka Acara Pra-Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat SDA. Dalam sambutannya, Imam Santoso mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para peserta atas kerja kerasnya dalam lelang dini. “Saya sangat  berterimakasih kepada bapak dan ibu sekalian bahwa progress lelang kita sudah mencapai 27,1%, angka tersebut lebih besar dari rata-rata Kementerian PUPR sebesar 24,4%,” ujar Imam Santoso.

Dalam sambutannya, Imam mengingatkan kepada para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Semua pejabat Satker dan PPK wajib menyampaikan (LHKPN), terhitung 3 bulan sejak pelantikan. Kealpaan dalam menyerahkan LHKPN akan berakibat pada jabatannya secara langsung,” ucap Imam.

Imam pun menegaskan bahwa Dipa bukan merupakan hak milik, melainkan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabilitas dan profesional.

Terkait bencana alam yang saat ini sering tejadi, Imam meminta kepada para Kepala Balai di daerah untuk mempersiapkan beberapa hal, salah satunya ialah posko bencana yang berfungsi selama 24 jam penuh. Selain posko yang beroperasi selama 24 jam, Imam mengharapakan para Kepala Balai juga harus dapat dihubungi selama 24 jam agar dapat memberikan keterangan terkait bencana yang terjadi.

Dalam kesempatan yang sama, Imam Santoso menyerahkan plakat dan piala bergilir kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas karena mencatatkan progres fisik dan keuangan terbaik, sedangkan untuk kategori Balai Wilayah Sungai (BWS) dimenangkan oleh BWS Maluku Utara yang diserahkan oleh Sekretaris Direktorat SDA, Lolly Martina Latief dan Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih.

Acara yang mengangkat tema Membangun Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi pelaksanaan kegiatan TA 2016, persiapan dan lelang dini TA 2017, usulan Proyek Strategis Nasional dan persiapan penyusunan RKP 2018. 

16 Januari 2017 Selengkapnya

18.000 HA Jaringan Irigasi Delta Brantas akan di Rehabilitasi
18.000 HA Jaringan Irigasi Delta Brantas akan di Rehabilitasi

Untuk mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi di daerah Jawa Timur yang merupakan lumbung pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan adanya rehabilitasi untuk 18 ribu Ha jaringan irigasi di daerah Sidoarjo yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

“Akan kami benahi. Untuk 22 ribu hektar lahan irigasi, 18 ribu merupakan tanggung jawab kami di Pemerintah Pusat. Tahun ini, pemerintah memang memprogramkan rehabilitasi," jelas Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sidoarjo, Jumat (6/1).

Rencana rehabilitasi itu disampaikan oleh Menteri PUPR menyusul pertemuan dengan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah yang menyampaikan bahwa kondisi infrastruktur sumber daya air di Sidoarjo membutuhkan dukungan rehabilitasi dari Pemerintah Pusat. Mengingat Kabupaten Sidoarjo ditunjuk Pemerintah sebagai lumbung pangan nasional.

Menurut Saiful Ilah, terdapat beberapa program yang harus dilakukan ke depan, seperti rehabilitasi Jaringan Irigasi Delta Brantas secara menyeluruh. “Untuk rehab Irigasi Delta Brantas sudah diusulkan dan sekarang masuk dalam daftar pembangunan jangka panjang,” jelas Bupati Sidoarjo.

Lawatan ke Jawa Timur kali ini merupakan lawatan lintas instansi, tidak hanya dari Kementerian PUPR. Menteri PUPR melakukan kunjugan kerja bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri Perindustrian Arilangga Hartanto.

Selain melakukan kunjungan ke Kabupaten Sidoarjo, rombongan juga melakukan penanaman pohon Pule dan Pohon Kapel di daerah Mata Air  Arboretum di Dusun Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Kota Batu, Malang, Jumat (6/1).

Penanaman pohon tersebut merupakan wujud dukungan terhadap pengelolaan daerah konservasi penyelamatan mata air khususnya di Sumber Brantas yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta (PJT) I.

Sumber Brantas merupakan titik nol Sungai Brantas dengan debit air 2,5 liter per detik. Sementara Arboretum Sumber Brantas merupakan daerah konservasi penyelamatan mata air yang dikelola oleh PJT 1 di lahan seluas 19 hektar dengan daya tampung penanaman pohon sebanyak 10.000 pohon.

Daerah konservasi tersebut bertujuan untuk melestarikan sumber mata air Sungai Brantas dan pengumpulan berbagai tanaman langka dan tanaman keras lainnya.

Pada kunjungan tersebut, Menko Perekonomian mengatakan bahwa hingga saat ini banyak lahan konservasi dan lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan perumahan dan kawasan industri seperti di kota-kota besar yakni di Tangerang, Bekasi dan tidak terkecuali di Sidoarjo.  Untuk itu Darmin berharap kepada semua kepala daerah se-Indonesia mematuhi peraturan perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. (kty-pu.go.id/KompuSDA)

09 Januari 2017 Selengkapnya

Tingkatkan Kerja Sama Satker dengan PPK
Tingkatkan Kerja Sama Satker dengan PPK

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Imam Santoso, melantik sebanyak 1.090 orang Pejabat Perbendaharaan, pada Senin (9/1) di gedung Direktorat Jenderal SDA, Jakarta.

Pada acara tersebut Dirjen SDA berpesan bahwa para pejabat fungsional perbendaharaan yang dilantik, baik para Satuan Kerja (Satker) maupun para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, tanpa mengistimewakan nominal anggaran yang lebih besar.

“Keduanya harus selalu mempunyai team work yang kuat, tidak ada merasa lebih superior akan anggaran yang lebih besar dari yang lainnya. Karena semua Satker dan PPK sama, mempunyai tugas, target dan tujuan yang sama,” ujar Dirjen SDA.

Imam Santoso menganjurkan kepada para Satker dan PPK untuk tidak merasa lebih hebat karena mendapat anggaran yang lebih besar. Sebab hal itu dapat menghambat kinerja serta menumbuhkan sifat kekuasaan yang berlebihan.

Lebih lanjut, Dirjen SDA berpesan bahwa sumber daya manusia di lingkungan Ditjen SDA diharapkan bisa memenuhi beberapa hal, seperti inovatif dalam melakukan terobosan-terobosan, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat di lapangan, kompetitif dalam arti bisa berkerja dengan baik, dan jujur tanpa melanggar peraturan perundangan di Kementerian PUPR, serta peduli dan peka terhadap kejadian di wilayahnya pada khususnya, Kementerian PUPR pada umumnya.

“Para pejabat fungsional ini juga harus siap oncall 24 jam untuk bisa memberi informasi bila ada bencana atau masalah di wilayahnya masing-masing. Karena ini merupakan kewajiban dari tugas yang diberikan,” imbuh Dirjen SDA.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, menyampaikan bahwa semua pejabat yang dilantik memeliki tugas dan tanggung jawab yang besar sebab Kementerian PUPR memiliki anggaran yang tertinggi di antara Kementerian/Lembaga Negara lain di Indonesia. Karena pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang menjadi tungas Kementerian PUPR merupakan pendukung utama untuk meningkatkan ekonomi Indonesia, serta mencapai tujuan negara.

Anita Firmanti juga menyampaikan pesan dari Inspektur Jenderal Kementerian PUPR bahwa semua pejabat Satker dan PPK wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terhitung tiga bulan sejak tanggal hari ini, yaitu dari tanggal 9 Januari sampai dengan 9 April 2017. Kealpaan dalam menyerahkan LHKPN akan berakibat pada jabatannya secara langsung.

Beberapa nama yang dilantik pada hari ini di antaranya, M. Asdin Thalib sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan; Bob Arthur Lombogia sebagai PPK Pusat Bendungan; Sudarto sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

09 Januari 2017 Selengkapnya

Peringati Hari Ibu ke 88, Bukti PUPR Berkolaborasi dalam Membangun Negeri
Peringati Hari Ibu ke 88, Bukti PUPR Berkolaborasi dalam Membangun Negeri

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Upacara Bendera sebagai tanda penghormatan pada Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember. Upacara yang digelar di Kampus PUPR sejak pukul 08.00 WIB ini turut dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II, III, IV dan para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Lana Winayati yang merupakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat.

 

Tema yang dipilih oleh Kementerian PUPR untuk memperingati Hari Ibu ke-88 ini adalah “Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Dari Kekerasan, Perdagangan Orang dan Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan”. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise yang disampaikan oleh Lana selaku Inspektur Upacara menyebutkan, Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan Indonesia, yang telah berjuang bersama-sama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang meningkatkan kualitas hidupnya.

 

Hari Ibu di Indonesia dilandasi oleh tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan yang dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tenteram, damai, adil, dan makmur sebagaimana dideklarasikan pertama kali dalam Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Ibu, baik di dalam maupun luar negeri. Komitmen pemerintah juga dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu sekaligus Hari Nasional bukan hari libur.

 

Lana menambahkan, Peringatan Hari Ibu ini menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia, telah menempuh proses yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki, mengingat keduanya merupakan sumber daya potensial yang menentukan keberhasilan pembangunan. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Perempuan dan laki-laki juga mempunyai kesempatan, akses serta peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembangunan nasional, baik jangka menengah dan jangka panjang ataupun target goals dari Suistainable Development Goals (SDGs) sampai dengan tahun 2030 mendatang.

 
Pelibatan dan peningkatan peran kaum laki-laki dan keluarga dalam pembangunan, juga menjadi bagian yang penting dalam rangka penghapusan segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya serta berbagi upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pelibatan laki-laki dalam berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender juga sejalan dengan dideklarasikannya kampanye global "He for She" dimana Bapak Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kepala Negara di dunia yang didaulat untuk menjadi duta kampanye. Di akhir sambutannya, Lana mengajak semua masyarakat khususnya kaum perempuan di lingkungan Kementerian PUPR untuk terus berkarya, mampu menjaga sosok yang mandiri, kreatif, inovatif,  percaya diri dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun bangsa. (dro kompuSDA)

22 Desember 2016 Selengkapnya

Cinta OP, Ditjen SDA Luncurkan Inovasi Baru
Cinta OP, Ditjen SDA Luncurkan Inovasi Baru

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menggelar Bimbingan Teknis Petugas O&P Irigasi Permukaan Tahun 2016 bertempat di Hotel Santika, Yogyakarta pada 20 Desember 2016. Dalam acara tersebut, Direktorat Bina O&P turut melakukan launching website GIS Bendungan, Danau, dan Embung, juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Cipta Lagu/Mars OP dan Lomba Desain Seragam OP Prasarana SDA.

 

Bimbingan Teknis Petugas O&P merupakan kewajiban Direktorat Bina O&P untuk terus meningkatkan kemampuan teknis para Petugas O&P Irigasi yang merupakan ujung tombak dalam pelayanan irigasi di lapangan. Kegiatan ini merupakan salah satu mata rantai penting dalam pengelolaan sumber daya air yang perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh yang mana sampai saat ini kondisi SDM Pelaksana OP Irigasi khususnya Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat masih kurang sekitar 20,01% lagi.

 

Lolly Martina Martief selaku Pelaksana Tugas Direktur Bina Operasi & Pemeliharaan yang hadir membuka acara tersebut, menyampaikan bahwa saat ini Direktorat Bina O&P telah membangun sistem database berbasis GIS yang memuat data-data terkait Bendungan, Danau dan Embung yang dikelola Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN maupun swasta. Inovasi tersebut adalah website “GIS Bendungan, Danau, dan Embung” . Melalui sistem tersebut, diharapkan akan mendukung sistem pengelolaan data dan monitoring terhadap bendungan yang merupakan prasarana sumber daya air yang memiliki nilai investasi tinggi dan mempunyai fungsi vital bagi kehidupan manusia.

 

Di samping itu, sejalan dengan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang menjadi amanah dalam mendukung program Nawacita, Ditjen SDA juga berkolaborasi dengan para mitra kerja melalui penyelenggaraan  Lomba Cipta Lagu/Mars OP dan Lomba Desain Seragam OP Prasarana SDA. Lomba tersebut diselenggarakan sebagai salah satu ajang dalam rangka mendorong Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta masyarakat untuk meningkatkan rasa Cinta OP (CinOP) sekaligus meningkatkan kinerja Operasi dan Pemeliharaan SDA kedepan yang berkelanjutan. Berikut adalah Pemenang untuk Lomba Cipta Lagu/ Mars OP, yaitu: Juara I diraih oleh Dinas PU Provinsi Maluku, sementara Dinas Pengairan & Permukiman Provinsi Lampung dan Dinas PSDA & Pengairan Kabupaten Cianjur berhasil menjadi Juara II dan III. Untuk Lomba Desain Seragam OP Prasarana SDA, Juara I, II, III diraih oleh Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, dan Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur. (dro kompuSDA)

21 Desember 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Lakukan Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Sukamahi
Ditjen SDA Lakukan Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Sukamahi

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya air Kementerian PUPR, melakukan Penandatanganan Kontrak MYC Pembangunan Konstruksi dan Pembangunan Bendungan Sukamahi, BBWS Ciliwung Cisadane, 20 Desember 2016 di Ruang Rapat Gedung SDA, Jakarta. Penandatanganan kontrak dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Dwi Sugianto, Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra Atmawidjaja, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar dan para penyedia jasa diantaranya Penyedia Jasa PT. Wijaya Karya TBK, PT. Wiratman, PT Multimedia Harapan dan PT Tata Guna Patria.

Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, T. Iskandar mengatakan bahwa pekerjaan bendungan Sukamahi merupakan salah satu proses penyiapan infrastruktur tercepat. “ Hal ini karena Bulan Juni sudah penentuan lokasi dan pada tanggal 18 November sudah keluar amdalnya. Dan sudah kita lakukan persiapan-persiapan di lapangan,”lanjut Iskandar.

Penandatanganan ini dilakukan bersama antara BBWS Ciliwung Cisadane, Ditjen SDA dengan pihak kontraktor pembangunan yaitu PT. Wijaya Karya dan PT. Basuki Putra KSO. Untuk supervisi dilakukan penandatanganan oleh  BBWS Ciliwung Cisadane Ditjen SDA dengan PT. Wiratman, PT. Multimedia Harapan dan PT. tata Guna Patria, yang disaksikan oleh Direktur Jenderal SDA.

Pembangunan Bendungan Sukamahi menelan biaya sebesar Rp 464.939.000.000,- dengan total pelaksanaan 900 hari yang dikerjakan oleh Perusahaan Wijaya – Basuki KSO dan pengerjaan Supervisi Bendungan Sukamahi yang dikerjakan oleh PT. Wiratman, PT. Multimera Harapan, PT. Tata Guna Patria (KSO) dengan biaya sebesar Rp 21.808.215.000,-.

Musjid, General Manager PT. Wijaya Karya Tbk,  menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan 4 aspek utama yaitu; aspek kualitas, aspek biaya, aspek mutu, dan aspek keselamatan kerja yang menjadi perhatian semua penyedia jasa dan diharapkan koordinasi dalam pengerjaan dapat sesuai target.

Imam Santoso mengatakan bahwa Bendungan Sukamahi merupakan bendungan pertama di wilayah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang diharapkan dapat mengurangi banjir di wilayah Jakarta. “Saya mengharapkan Bendungan Sukamahi dapat mengerjakan proyek ini dengan baik dan sesuai harapan dan ini adalah bendungan terakhir yang kita bangun di tahun 2016. Semoga dapat lebih fokus dan berkonsentrasi penuh mengingat lokasinya dekat dengan kota. Jadi pasti masyarakat ingin tahu fisik dan manfaatnya,” kata Direktur Jenderal SDA.

Bendungan Sukamahi yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat mempunyai manfaat untuk mereduksi banjir sebesar 29 m3/det dengan daya tampung 1,68 juta m3. (nan,tin KompuSDA)

20 Desember 2016 Selengkapnya

DWP Kementerian PUPR dan Balai Besar POM Jakarta  Edukasi Tentang Makanan Sehat
DWP Kementerian PUPR dan Balai Besar POM Jakarta Edukasi Tentang Makanan Sehat

Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jakarta melakukan penyuluhan tentang Keamanan Pangan yang rawan akan zat-zat berbahaya pada kantin-kantin yang ada di Kementerian PUPR yaitu Kantin Gedung SDA, Kantin Gedung Utama dan Kantin Bina Marga, 19 Desember 2016, di Jakarta. Penyuluhan dihadiri oleh Riana Syarif Burhanudin sebagai Ketua Bidang Ekonomi DWP (Dharma Wanita Persatuan) Kementerian PUPR. Turut dihadiri oleh anggota DWP Kementerian PUPR.

Balai Besar POM Jakarta menyebutkan jajanan terutama di pinggir jalan rawan akan pencampuran zat-zat kimia berbahaya seperti; formalin, boraks, methanil yellow, dan rhodamin B. Salah satu makanan yang menjadi antisipasi BPOM adalah tahu dan mie kuning sebagai target yang berpotensi menggunakan bahan kimia dikarenakan menjadi makanan favorit bagi banyak orang.

Yayan Syahyani, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM di Jakarta mengatakan bahwa dampak dari pada zat-zat berbahaya ditubuh baru akan dirasakan jangka panjang sekitar 8 tahun. “Ada beberapa bahan kimia yang berbahaya bila digunakan kemakanan dan menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Formalin bisa menyebabkan kanker, kerusakan otak, hati dan paru – paru, serta Boraks dapat menyebabkan gangguan saraf, ginjal dan hati. Terakhir Kuning Methanil dan Rhodamin B menyebabkan kerusakan hati serta ginjal, kanker kandung kemih dan gangguan hati. Selain itu pola makanan menjadi penyebab utama sebagai pemicu penyakit bukan pola hidup,” jelas |Yayan.

Tujuan BPOM melakukan penyuluhan dan pengecekan makanan kantin di Kementerian PUPR adalah memberikan edukasi, melakukan evaluasi dan memonitor makanan-makanan kantin yang disajikan apakah bebas dari zat-zat berbahaya atau tidak.  Hal yang disayangkan oleh BPOM adalah kurangnya edukasi dan kesadaran pedagang jika makanan tersebut sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya dan membahayakan konsumen.

Senada dengan Yayan Syahyani, Ketua Bidang Ekonomi DWP Kementerian PUPR, Riana Syarief Burhanudin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh DWP Kementerian PUPR dengan Balai Besar POM Jakarta. “Ini merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat banyaknya pedagang makanan yang ada di Gedung Kementerian PUPR dan sekitarnya. Dan kami berharap agar edukasi yang sedang kami lakukan dengan Balai Besar POM Jakarta dapat bermanfaat bagi para pedagang mkanan disini, selain itu dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua tentang bahaya makanan yang mengandung zat-zat kimia. Semoga kita semua dapat lebih memperhatikan kesehatan dan terhindar dari makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut,” lanjut Riani.

Yayan Syahyani memberikan beberapa tips dalam mengkonsumsi makanan yaitu masyarakat harus cermat dan mengecek kembali dalam membeli makanan khususnya makanan mentah, bila tercium dan secara fisik warnanya terlihat tidak wajar. Perhatikan pula Nomor Izin Edar (NIE) pada makanan sebelum membeli karena ada beberapa kode pada kemasan yang harus diketahui seperti kode huruf SD berarti Suplemen Makanan Lokal; SI berarti Suplemen Makanan Import dan SL berarti Suplemen Makanan Lisensi sehingga kita dapat mengtahui asal dari makanan tersebut. Kunci untuk keamanan pangan yaitu  menjaga pangan pada suhu aman, gunakan air dan bahan baku yang aman, serta jagalah kebersihan air, selanjutnya pisahkan pangan mentah dari pangan matang, dan yang terakhir masaklah dengan benar. (nan, tin kompuSDA)

20 Desember 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Dapat Dua Penghargaan Dalam Kompetisi Pelayanan Publik
Ditjen SDA Dapat Dua Penghargaan Dalam Kompetisi Pelayanan Publik

Dalam rangka malam penghargaan 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) meraih 2 penghargaan pada katagori sub generik dengan kriteria Website terbaik dan Respon Pengaduan terbaik diberikan kepada  Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Lolly Martina Martief Sekertaris Ditjen SDA, Ni Made Sumiarsih Plt. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali – Juana.

Anita mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada unit organisasi Kementerian PUPR, yang dinilai berprestasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang PUPR.

“Saya mengucapkan selamat kepada unit organisasi Kementerian PUPR yang telah menunjukan prestasi yang membanggakan, dalam meningkatkan pelayanan publik PUPR dengan meraih Penghargaan PUPR 2016,” tuturnya.

Kementerian PUPR dalam menyelenggarakan kegiatan kompetisi pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang menjadi tuntutan demi perbaikan persepsi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi serta memenuhi kebutuhan dasar, hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, pelayanan administrasi.

Kementerian PUPR berharap kedepannya semua unit organisasi meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan dapat mendorong pelayanan publik diKementerian PUPR ditahun yang akan datang agar lebih baik dari tahun lalu serta menambah loyalitas dalam pelayanan publik.

 

 

 

 

 

Kompu SDA

09 Desember 2016 Selengkapnya