Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang

“Untuk penanganan bencana alam seperti banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR sesuai dengan instruksi Menteri PUPR No.03/IN/M/2014 tentang Persiapan Menghadapi Musim Hujan Bidang SDA yaitu pengamanan fungsi tanggul, pengamanan tebing sungai, pengamanan fungsi bendungan, pengamanan fungsi saluran irigasi, pengamanan fungsi pompa untuk banjir dan kesiapan peralatan, bahan banjiran dan gudang penyimpanan. Tindak lanjut dari instruksi menteri tersebut Direktorat Jenderal SDA melakukan pengamanan infrastruktur SDA seperti fungsi tanggul, tebing sungai, bendungan, saluran irigasi dan pompa air; kesiapan peralatan untuk mengatasi longsor dan banjir, kebutuhan evakuasi dan bahan pendukung peralatan; melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat, BPBD, Dinas PU dan melakukan pelaporan tentang lokasi, jenis kerusakan, dampak, rencana penanganan dan bantuan yang diperlukan,” jelas Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Mudjiadi, dalam Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta (031215).

Kegiatan Tanam Pohon GNKPA dan HARBAK PU ke 70 di Situ Gedong

Menyambut Hari Bakti PU ke-70 dan mendukung Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) , Dharma Wanita Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan aksi penanaman Pohon Kemiri Sunan di area Situ Gedong, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (28/11). Kegiatan penanaman pohon dimulai pagi hari dipimpin oleh Penasehat Dharma Wanita Kementerian PUPR, Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, T. Iskandar dan para pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor.

Dirjen SDA Buka Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan SDA

Terwujudnya pengelolaan kapasitas sumber daya air yang mandiri berbasis kualitas dan bernilai tambah adalah tujuan besar dari pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir.Mudjiadi, MSc, pada Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta (27/11/15).

Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA

Dalam rangka prioritas nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 antara lain peningkatan kedaulatan pangan dan ketahanan air, untuk itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pembangunan bendungan, daerah irigasi dan sarana dan prasarana air baku serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Pada proses pembangunan infrastruktur sumber daya air, ketersediaan lahan memegang peranan penting dan menentukan kelancaran jalannya pembangunan. Penyediaan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA

“Tugas pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinaerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur negara. Selain itu perkembangan teknologi informasi saat ini menjadikan masyarakat lebih kritis, bahkan untuk memberikan jaminan terhadap semua dalam memperoleh informasi. Maka untuk menjawab keingintahuan masyarakat akan kegiatan dan program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga negara, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, setiap badan publik antara lain lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, sehingga badan publik dapat termotivasi untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, pada acara Konsinyasi Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Solo, Jawa Tengah (251115).

GNKPA Lakukan Penanaman 1500 Bibit Kemiri Sunan di Bendungan Pandanduri

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-70 sekaligus Hari Penanaman Pohon Tahun 2015, Kementerian PUPR melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) melakukan kegiatan konservasi tanah dan air yang ditandai dengan penanaman 1500 bibit pohon Kemiri Sunan di kawasan Bendungan Pandanduri, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), (28/11).

Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, BBWS Pemali Juana dan BBWS Pompengan Jeneberang berhasil terpilih sebagai Pemenang Lomba Petugas Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Tingkat Nasional. Lomba yang baru perdana diselenggarakan ini, diikuti oleh delapan belas tim perwakilan dari sebelas BBWS dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini.

Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) menggelar Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2015 di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan (25/11). Mengambil tema “Tantangan, Solusi dan Sinergi Pembangunan serta Pengelolaan Bendungan Besar Sampai Dengan Tahun 2019” seminar ini diikuti oleh 486 peserta yang berasal dari kalangan profesional, praktisi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerhati di bidang bendungan besar. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono dan jajarannya, Ketua Umum KNIBB Hari Suprayogi, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN Persero Nasri Sebayang.

Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan para penyedia jasa konstruksi menandatangani tiga kontrak pembangunan bendungan dengan nilai total Rp 1,8 triliun di Gedung Sumber Daya Air, Jakarta (24/11). Tiga proyek pembangunan bendungan tersebut yakni Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten; Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Utama dan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; dan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pengerukan dan Pengendalian Sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo senilai Rp 236,9 miliar.

Dirjen SDA Mudjiadi Harapkan DI Osaka Selesai Dalam 2 Tahun

Sebagai bagian dari Program Swasembada Pangan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III melakukan penandatanganan kontrak pembangunan Daerah Irigasi Osaka (Okak-Samo-Kaiti) di Gedung Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jakarta (23/11). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Direktur Irigasi dan Rawa Adang Saf Ahmad, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Asmelita.

Delegasi CNCID Lanjutkan Technical Visit ke Bali

Setelah mengunjungi beberapa proyek infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat, delegasi Chinese National Committee on Irrigation and Drainage (CNCID) melanjutkan technical visitnya ke Bali (18/11). Technical visit ini merupakan salah satu tindak lanjut setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage (INACID) dan CNCID pada 2013 lalu. Delegasi CNCID di Bali secara langsung mengamati beberapa proyek irigasi dan drainase di Bali, di antaranya lokasi irigasi Subak Bali, pengamanan pantai Bali dan Bendung Gadon II. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida I Ketut Jayada, Kepala Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur Ditjen SDA Muradi, dan narasumber Sura Adnyana dari Dinas Pekerjaan Umum Bali. Dalam kunjungan ke lokasi irigasi Subak di Jatiluwih Tabanan, Sura Adyana memaparkan keberhasilan sistem irigasi Subak. Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang berfungsi sebagai satu kesatuan sistem dari para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak merupakan satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Asas kerja sistem Subak sendiri didasarkan pada prinsip keadilan sosial kultural. Setiap warga subak bertugas mengatur pembagian air, memelihara dan memperbaiki sarana irigasi, melakukan kegiatan pemberantasan hama, serta melakukan inovasi pertanian. Karena kekhasan dan keberhasilan ini, pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Subak sebagai salah satu Situs Warisan Dunia. Pada kesempatan itu Deputi Sekretaris Jenderal CNCID Ding Kunlun selaku ketua delegasi menyatakan kekagumannya akan sistem irigasi Subak. Berangkat dari hal itu dan mengingat kemiripan Indonesia dan China dalam hal kondisi sumber daya air dan kependudukan, ia mengharapkan melalui technical visit ini akan terjalin kerjasama yang makin intens antara Indonesia dan China dalam pengelolaan irigasi. Di akhir kunjungannya Ding Kunlun menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan keramahan INACID selama di Indonesia. Tak lupa ia mengundang delegasi INACID untuk melakukan kunjungan serupa ke China.

Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan Pengaturan Air Ke Negara

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 atas uji materi UU Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, bahwa UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.UU SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air (seharusnya secara tegas membuat kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan). Dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU SDA yaitu PP Nomor 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentnag Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. “Enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA yaitu pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945; pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat arah penguasaan air oleh pemerintah, sehingga pengaturannya akan dikembalikan ke negara,” jelas Agus Suprapto, Direktur BPSDA, Ditjen SDA, Kementerian PUPR dalam wawancaranya dengan para wartawan, di Jakarta (201115).

Indonesia dan RRC Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Bidang Irigasi

Chinese National Committee on Irrigation and Drainage, yang disingkat dengan CNCID melakukan technical visit ke beberapa daerah di Indonesia. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang modernisasi irigasi, terutama dari sisi teknologi dan manajemen pengelolaan. Dalam kunjungan yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 16 sampai dengan 21 November ini rombongan direncanakan melawat ke Bendungan Jatiluhur, di Purwakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair), Bandung, Museum Subak dan Pengamanan Pantai di Bali.

Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Lematang Untuk Pembukaan Areal Sawah Baru Seluas 3000 Ha

Daerah Lematang di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Lahan irigasi yang akan dikembangkan ini terletak di wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Sedangkan sumber air untuk Daerah Irigasi Lematang diambil dari Sungai Lematang yang merupakan salah satu anak Sungai Musi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penduduk sekitar, air selalu mengalir di Sungai Lematang sepanjang tahun. Masyarakat sekitar sungai saat ini sangat mengharapkan adanya perubahan lahan perkebunan menjadi lahan persawahan.

  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bantuan

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda[at]pu.go.id atau kompu.sda[at]gmail.com

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami