© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Kementerian PUPR Peringati Hari Kesaktian Pancasila
Kementerian PUPR Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober dengan menggelar Upacara Bendera di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. Bertindak sebagai Inspektur dalam Upacara Bendera tersebut adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin.

 

Tema yang diambil dalam Upacara Bendera ini adalah “Kerja Nyata untuk Kemajuan Bangsa sebagai Wujud Pengamalan Pancasila”. Turut hadir dalam upacara ini, para pejabat Eselon I, II, III, dan IV serta pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. Upacara Bendera ini merupakan wujud penghormatan yang dilakukan oleh segenap orang PUPR terhadap nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam membangun infrastruktur negara untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Efendi Manurung selaku Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman, Direktorat Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan yang bertindak sebagai Komandan Upacara memimpin jalannya upacara dengan penuh hikmat.

Pembacaan Teks Pancasila dibacakan oleh Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Firman Edwin Tardianto. Melalui upacara ini, diharapkan segenap orang PUPR semakin siap untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. (dro/arg kompuSDA)

 

03 Oktober 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Bangun Pengaman Pantai Untuk Jakarta
Ditjen SDA Bangun Pengaman Pantai Untuk Jakarta

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menggelar press conference pada tanggal 30 September 2016 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Press conference ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 1 dan Paket 2. Hadir dalam acara ini Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Teuku Iskandar dan rekan-rekan media.

 

Iskandar menjelaskan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta dilakukan karena saat ini DKI Jakarta terancam banjir akibat pasang surut air laut (rob) dan luapan air sungai terutama di wilayah DKI Jakarta bagian Utara. Kondisi ancaman tersebut diperparah dengan kondisi penurunan muka tanah atau Land Subsidence yang mengakibatkan peningkatan resiko banjir secara signifikan untuk Kota Jakarta. Penurunan muka tanah berkisar rata-rata 7,5 cm s/d 10 cm per tahun dan kondisi saat ini Wilayah Jakarta bagian Utara sudah berada pada 2 meter sampai 3 meter di bawah permukaan laut. Berdasarkan data survei lapangan pada tahun 2013 yang dijabarkan pada Master Plan National Capital Integrated Coastal Development, lebih dari 40% pengaman pantai tidak mampu menahan muka air laut tertinggi. Oleh karena itu, upaya perlindungan pengamanan pantai sangat mendesak untuk segera dilaksanakan sebagai bentuk penyediaan public safety oleh Pemerintah terhadap banjir beserta dampak negatif terhadap kegiatan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

 

Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta merupakan upaya perlindungan terhadap ancaman banjir rob yang meningkat, akibat penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan kenaikan muka air laut melalui perkuatan dan peninggian tanggul laut dan tanggul muara sungai serta penataan kawasan pesisir pantai utara DKI Jakarta dan sekitarnya. Manfaat pekerjaan ini adalah untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian secara sosial akibat banjir rob dan sebagai batas jelas pengembangan daratan di kawasan pesisir. Pelaksanaan pekerjaan “Pembangunan Pengaman Pantai DKI Jakarta” merupakan rangkaian kegiatan dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau dikenal juga sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang menjadi kegiatan proyek strategis nasional, pengertiannya dalam pelaksanaannya, fungsinya dan manfaat benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 1800 meter, yang sebelumnya tanggul sudah dikerjakan sepanjang 75 meter pada tahun 2014. Kontraktor untuk pekerjaan ini adalah PT. Waskita Karya dengan PT. Adhi Karya KSO. Dan yang menjadi Konsultan Supervisi pada pekerjaan ini adalah PT Yodya Karya dengan Innako Internasional Konsulindo KSO. Untuk paket 2 berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2200 meter. Kontraktor untuk paket 2 adalah PT. Wijaya Karya dengan PT.Sac Nusantara KSO dan Konsultan Supervisi yaitu PT Yodya Karya dengan PT Innako International Konsulindo KSO. Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 1 dan Paket 2 telah dimulai pada November 2015 dan akan berakhir pada April 2018 (multiyears contract).

 

Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 menggunakan spun pile (bulat) berdiameter 1,2 meter, panjang 24 meter yang akan dipancang menggunakan metode inner boring dengan trace ke arah laut ± 10 meter s/d 20 meter dari garis pantai, nantinya di atas tanggul akan dibuat untuk pejalan kaki, jalur sepeda, jalan inspeksi dan dermaga untuk parkir nelayan serta penataan lingkungan di wilayah sekitarnya. (dro kompuSDA)




01 Oktober 2016 Selengkapnya

Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Pengendali Banjir Kota Manado
Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Pengendali Banjir Kota Manado

Komisi V DPR kembali melakukan kunjungan kerja ke beberapa infrastruktur Kementerian PUPR, yang salah satunya mengunjungi wilayah pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan (29/9) di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

 

Bendungan yang direncanakan memiliki daerah tangkapan seluas 120 km2 dan kapasitas tampungan hingga 23,37 juta m3 ini akan bermanfaat sebagai pengendali banjir Kota Manado dengan pengaturan pola operasi waduk. Di samping itu, bendungan ini juga dioperasikan bagi penyediaan air baku di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung serta penyediaan pasokan energi listrik mikrohidro juga pengembangan pariwisata.

 

Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah, Dwi Sugiyanto yang ikut mendampingi kegiatan mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang merupakan multi purpose dam ini sangat penting keberadaannya karena manfaatnya melingkupi tiga pilar sumber daya air, yaitu konservasi berupa penyediaan tampungan-tampungan air, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. “Penyediaan layanan air baku di 3 wilayah sebesar 4.500 liter/detik tersebut, setara dengan penyediaan bagi 4 juta jiwa”, tambahnya.

 

Komisi V DPR dalam kunjungannya juga mengharapkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan ini dibantu oleh pemerintah daerah setempat sehingga target penyelesaian pembangunan pada tahun 2020 dapat tercapai. (ech/kompu SDA)




01 Oktober 2016 Selengkapnya

Bendungan Way Sekampung Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat Lampung
Bendungan Way Sekampung Siap Penuhi Kebutuhan Masyarakat Lampung

Salah satu kegiatan yang menjadi agenda Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) demi mewujudkan ketahanan pangan, energi dan air adalah dengan membangun bendungan. Pembangunan 65 bendungan sampai 2019 merupakan salah satu upaya Dirjen SDA dalam mendukung program Nawacita. Bendungan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk jangka panjang. Satu diantaranya adalah Bendungan Way Sekampung.

 

Pekerjaan Pembangunan Bendungan Way Sekampung yaitu Paket 1 dan Paket 2 telah memasuki tahap penandatanganan kontrak yang dilaksanakan pada Kamis, 29 September 2016 di Gedung Ditjen SDA, Jakarta. Turut hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso, Direktur Irigasi dan Rawa Adang Saf Ahmad, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Lolly Martina Martief, Kepala BBWS Mesuji Sekampung Syafrudin, dan para penyedia jasa.

 

Bendungan Way Sekampung terletak di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang melintasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu dengan luas kurang lebih 65.000 Ha. Arah sebelah kanan bendungan ini adalah Desa Bumi Ratu dan sebelah kiri adalah Desa Banjarejo. Secara teknis, bendungan ini akan dibangun dengan tipe urugan batu dengan inti tegak. Elevasi puncak bendungan yaitu El. +130 m. Tinggi dari dasar galian mencapai 55 m dengan lebar puncak 10 m. Panjang bendungan Way Sekampung adalah 362 m.

 

Imam Santoso menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua stakeholder yang telah berkoordinasi dan turut mengambil bagian untuk mensukseskan pembangunan Bendungan Way Sekampung tersebut. Ia menambahkan kepada para pelaksana untuk segera melaksanakan proses pembangunan yang progresnya akan segera dimonitoring dalam tiga bulan ke depan. Pembangunan Bendungan Way Sekampung memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai wadah dalam penyediaan air irigasi DI Sekampung Sistem dengan luas areal 55.373 Ha dengan peningkatan intensitas tanam menjadi 270% (pola tanam Padi-Padi-Palawija), pengembangan DI Rumbia extension dengan luas 17.334 Ha, penyediaan air baku sebesar 2482 ltr/detik dan PLTM 2x2,7 MW. (dro kompuSDA)




29 September 2016 Selengkapnya

OP SDA DUKUNG KETAHANAN PANGAN, AIR DAN ENERGI
OP SDA DUKUNG KETAHANAN PANGAN, AIR DAN ENERGI

Pencapaian program ketahanan pangan, erat hubungannya dengan ketahanan air. Khusus tentang ketahanan air dari beberapa kajian kita menghadapi tantangan terkait ketidakseimbangan ketersediaan air. Dalam satu tahun umumnya sekitar 20% air tersedia saat musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan, sedangkan 80% air tersedia saat musim hujan yang berlangsung selama 5 bulan.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso, dalam acara Konsultasi Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air Wilayah I, Sebagian Wilayah II dan Wilayah III Tahun 2016, di Palembang, Sumatera Selatan (270916).

 

“Pemerintah saat ini melalui Direktorat Jenderal SDA dalam RPJMN 2015-2019 mengemban tugas besar terkait irigasi yaitu membangun 1 juta ha irigasi baru, merehabilitasi 3 juta ha irigasi dan membangun 49 waduk baru dan 16 waduk on going. Target lain yang tak kalah pentingnya selain ketahanan pangan, pembangunan bendungan dan embung mendukung upaya peningkatan ketahanan air. Dalam periode yang sama telah dibangun embung pada kawasan yang potensial mengalami krisis air,” jelas Imam Santoso.

 

Dengan adanya bendungan/waduk, baru sekitar 800 ribu ha (11%) daerah irigasi teknis yang airnya tersedia sepanjang tahun. Pada 65 bendungan yang selesai tahun 2019 akan memberikan tambahan volume sebesar 2,3 milyar m3, sehingga total tampungan menjadi 14,4 milyar m3 dan luas irigasi yang dilayani waduk menjadi 930.000 ha.

 

Pengembangan bendungan di Indonesia yang dilaksanakan saat ini berpotensi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), seperti Waduk Karian (Kab. Lebak, Banten), Waduk Jatigede (Kab. Sumedang, Jawa Barat), Waduk Jatibarang (Kota Semarang, Jateng), Waduk Bajulmati (Kab. Banyuwangi, Jawa Timur),  Waduk Bendo (Kab. Ponorogo, Jatim), Waduk Lolak (Kab.Bolmong, Sulut), Waduk Kuwil (Kab. Minahasa Utara, Sulut), Waduk Karalloe (Kab. Gowa, Sulsel), Waduk Tugu (Kab. Trenggalek, Jatim), Waduk Titab (Kab. Buleleng, Bali), dan Waduk Marangkayu (Kab. Kukar, Kaltim). Waduk-waduk tersebut mendukung program ketahanan energi (Renstra Dirjen SDA 2015-2019).

 

Untuk itu kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan (OP) merupakan salah satu mata tanyain yang sangat penting, mengingat pelaksanaan kegiatan dan manfaatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat selaku penerima manfaat. "Tanpa adanya kegiatan OP yang memadai dan terencana dengan baik, dampak negated yang akan timbul diantaranya adalah kerusakan prasarana SDA sebelum tercapainya umur rencana, terganggunya keberadaan dan fungsi sumber air/lingkungan, beban biaya rehabilitasi/peningkatan semakin berat dari waktu ke waktu dan menurunnya kinerja pelayanan kepada masyarakat," lanjut Imam Santoso.

 

Imam berharap agar dapat dibuat Kerjasama Operasi (KSO) pelaksanaan OP seperti OP embung/situ, OP pompa/pintu pengendalian banjir antara Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

 

Konsultasi Regional (Konreg) OP SDA

Kegiatan Konsultasi Regional Operasi Dan Pemeliharaan SDA merupakan salah satu agenda rutin yang dia dalam setiap tahun dan dilaksanakan akan secara bergantian di Provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun ini diadakan di Palembang, Sumatera Selatan, hasil kerjasama Pemerintah Daerah dan BBWS Sumatera VIII, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR. Acara yang diadakan pada tanggal 27-29 September 2016, diikuti oleh 9 Provinsi Wilayah I yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung; 7 Provinsi Wilayah III yaitu Gorontalo, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar dan Bali; dan 4 Provinsi tamu peningkatan Wilayah II dan III yaitu Jawa Barat, Kalsel, Maluku dan Papua Barat.

 

Konreg OP SDA tahun ini mengusung tema Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk Mendukung Ketahanan Air, Ketahanan Pangan Dan Ketahanan Energi, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Direktur Bina OP Direktorat Jenderal SDA, Wakil Gubernur Sumsel, Kepala Dinas Pengairan Sumsel, Dan Wakil Gubernur Sulbar.

 

Direktur Jenderal SDA mengatakan bahwa saat ini kita menghadap permasalahan terkait kondisi irigasi. "berdasarkan hasil inventarisasi kondisi jaringan irigasi tahun 2015 diketahui bahwa dari 7,3 juta ha sawah di seluruh Indonesia sekitar 58% dalam kondisi baik dan rusak ringan, sedangkan 32% dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. jaringan irigasi yang rusak sedang Dan berat ada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota," kata Imam.

 

Lanjutan Imam Santoso, Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat, daerah dan kKabupaten/kita seperti perlu upaya sinergis antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten/kota, menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan nya, menyiapkan SDM bidang OP dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA. (tin kompuSDA)




28 September 2016 Selengkapnya

Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Garut
Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Garut

Bencana banjir bandang yang mengguncang Kota Garut pada 20 September 2016 malam, mengakibatkan 34 orang meninggal dan 19 orang hilang. Hal ini kemudian menjadi perhatian masyarakat, termasuk Komisi V DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke lokasi bencana.

 

Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR dan BBWS Cimanuk Cisanggarung, para anggota Komisi V DPR mengunjungi Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimacan di Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat (27/9) yang terkena musibah cukup parah. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA, Hari Suprayogi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Muhammad Mazid, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Garut.

 

Menurut Muhammad Mazid, bencana ini disebabkan oleh curah hujan dan debit air yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.060 m3/detik sehingga menyebabkan aliran air di Sungai Cimanuk meluap. Dari 7 kecamatan yang terkena dampak banjir bandang, terdapat 2 kecamatan yang paling parah dampaknya yaitu Kecamatan Garut Kota dan Tarogong Kidul.

 

Ditjen SDA melalui BBWS Cimanuk Cisanggarung hingga saat ini telah melakukan pekerjaan tanggap darurat di beberapa titik lokasi bencana berupa mobilisasi 3 unit excavator dan penyediaan 1.100 unit kawat bronjong untuk perkuatan tanggul sungai. "Pekerjaan ini diharapkan selesai dalam waktu tiga minggu", jelas Muhammad Mazid.

 

Sejak tahun 2008, Ditjen SDA telah melaksanakan pekerjaan konstruksi tanggul Sungai Cimanuk sepanjang 4 kilometer. Hingga terjadinya bencana ini, tanggul tersebut masih kokoh berdiri dan hanya sedikit yang mengalami kerusakan. (ech kompuSDA)




27 September 2016 Selengkapnya

Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air
Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembatalan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengakibatkan semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum pun tidak cukup komprehensif untuk mengatur segala sesuai yang berkaitan dengan air. UU Pengairan tersebut tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya, dimana pada saat ini peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan era otonomi daerah yang sedang dikedepankan oleh Pemerintah.

 

Untuk itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik melakukan Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang SDA pasca putusan MK yang merupakan  dasar hukum bagi para praktisi di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong aparat pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menyesuaikan beberapa peraturan daerah di masa transisi ini sehingga terbangun kesamaan pemahaman terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah pada 21 – 23 September 2016 ini dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Widiarto, dan dihadiri oleh 70 orang peserta dari seluruh Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat Daerah di seluruh provinsi Jawa Tengah, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, BBWS Cimanuk  Cisanggarung, BBWS Serayu Opak dan BBWS Citanduy.

 

Dalam kegiatan tersebut, beberapa peraturan yang dibahas dalam rangka pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan, diantaranya 2 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelengkap dari beberapa PP pelaksana UU 11 Tahun 1974, yaitu PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, serta 21 Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari 4 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan di sungai dan pantai, 7 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan irigasi dan rawa, 4 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan penatagunaan SDA, 5 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan 1 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan Perizinan SDA. (ech kompuSDA)




26 September 2016 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Dukung Katahanan Air dan Pangan
Pembangunan Bendungan Dukung Katahanan Air dan Pangan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada tanggal 16 September 2016 menyelenggarakan Diskusi Jumatan Bersama Media di Ruang Media Centre, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta. Tema dalam diskusi ini  relevan dengan rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan air dan pangan dalam menjawab tantangan kebutuhan air dan pangan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Selain itu, pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air merupakan rangkaian kegiatan Kementerian PUPR dalam mendukung program Nawacita yang telah dicanangkan oleh Pemerintah yaitu membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk meningkatkan produktifitas rakyat.

 

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang berdampak antara lain pada peningkatan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk mengakses air dan berakibat pada pencemaran air. Selain kebutuhan air yang meningkat, kebutuhan pangan pun meningkat. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang kita akan berhadapan dengan tantangan berupa masalah krisis air dan kekurangan pangan. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan, disamping ketahanan energi. Implementasi kebijakan itu sampai dengan tahun 2019 diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang sumber daya air, meliputi pembangunan 65 bendungan yaitu 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta ha daerah irigasi baru, rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi, penyediaan air baku, dll.

 

Target pembangunan irigasi baru 1 Juta Ha terdiri dari potensi irigasi kewenangan pusat 561.173 Ha, potensi kewenangan provinsi 236.374 Ha, dan potensi irigasi kewenangan kabupaten/kota 202.452 Ha. Sedangkan untuk program rehabilitasi irigasi 3 Juta Ha terdiri dari kewenangan pusat 1.371.047 Ha, kewenangan provinsi 675.302 Ha dan kewenangan kabupaten/kota 953.651 Ha.

 

Dalam rangka mensukseskan program tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, ada beberapa kebijakan peningkatan kinerja sistem irigasi yaitu meningkatkan manajemen sistem irigasi, meningkatkan keandalan jaringan irigasi dan meningkatkan keandalan ketersediaan air. Untuk program pembangunan irigasi, total realisasi outcome yang akan dicapai sampai dengan tahun 2017 adalah 294.448 Ha sedangkan total outcome yang akan dicapai untuk program rehabilitasi sampai dengan 2017 adalah 1.144.101 Ha.

 

Upaya lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan adalah pembangunan bendungan. Saat ini, ada 213 bendungan di Indonesia yang memiliki daya tampung 13,62 milyar m3. “Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki target pembangunan bendungan sebanyak 65 bendungan sampai tahun 2019 nanti, 29 bendungan diantaranya selesai dalam periode Kabinet Kerja,” tutur Imam Santoso selaku Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air.

 

Imam menambahkan dalam membangun bendungan, ada beberapa aspek yang wajib diperhatikan seperti tingkat resiko, biaya dan dampak sosial yang akan timbul dikarenakan adanya penggunaan lahan untuk fisik bendungan. Hal tersebut sejalan dengan penerapan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Permen PUPR No.27 Tahun 2015 tentang Bendungan.  Tahun 2015, Ditjen SDA telah memulai pembangunan 13 bendungan baru dan pada 2016 ini akan dimulai pembangunan bendungan 8 bendungan baru lainnya. Harapan di tahun 2019, melalui percepetan pembangunan bendungan, ketersediaan tampungan air bisa meningkat mencapai 14,42 milliar m3.

 

Dengan ketersediaan tampungan air yang memadai diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air irigasi yang akan berdampak besar pada produksi pangan. Saat ini, luas areal lahan yang digunakan untuk areal persawahan mencapai 1,7 juta ha, namun masih 780 ribu ha saja yang dapat diairi melalui bendungan. Dengan penyelesaian 29 bendungan baru, diharapkan saluran irigasi yang bisa terairi bisa bertambah 172 ribu Ha.

 

Imam menjelaskan bahwa perhatian khusus diberikan kepada beberapa provinsi di daerah Timur Indonesia seperti NTT, NTB, Maluku, dan Sulawesi Utara yang masih sangat membutuhkan pasokan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan membangun 25 bendungan di wilayah Timur Indonesia, di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Maluku dan Papua ini. Beberapa diantaranya adalah Bendungan Way Apu di Maluku, Bendungan Kuwil dan Bendungan Lolak di Sulawesi Utara.

 

Untuk mensukseskan pembangunan irigasi dan bendungan di Indonesia, perlu koordinasi yang baik antar Lembaga Pemerintah terkait dalam hal pendanaan, penyediaan lahan dan penyelesaian dampak sosial, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan tentunya Pemerintah Daerah yang perannya sangat besar dalam mendukung program pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air tersebut. (dro kompuSDA)



24 September 2016 Selengkapnya

DPR RI Tinjau Pengerukan dan Penataan Sungai Yasa
DPR RI Tinjau Pengerukan dan Penataan Sungai Yasa

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kabupaten Cilacap pada 22-23 September 2016. Kunjungan Kerja Spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada masa reses persidangan ke IV. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh Michael Wattimena dan didampingi oleh Direktur Irigasi dan Rawa, Adang Saf Ahmad dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tri Bayu Adji. Infrastruktur yang ditinjau dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut adalah kegiatan yang terkait dengan Pengerukan dan Penataan Sungai Yasa.

 

Adji menyampaikan bahwa Sungai Yasa dengan panjang diperkirakan sekitar 14 km merupakan sungai yang terletak di beberapa wilayah diantaranya Kelurahan Tegalkamulyan, Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap Utara dan Cilacap Tengah. Kondisi topografi sungai berada di daerah zona bawah atau daerah yang datar dan menuju ke arah muara pantai.

 

Beberapa permasalahan yang terjadi di Sungai Yasa, yaitu: terjadinya pendangkalan akibat sedimen pada dasar Sungai Yasa yang salah satunya diakibatkan oleh pembuangan sampah, terjadinya kerusakan tebing pada kiri dan kanan Sungai Yasa, terjadi banjir apabila hujan dengan intensitas tinggi, melimpas ke perkampungan kiri kanan Kali Yasa pada kilometer 5 ke hulu dan kondisi ini akan lebih parah apabila terjadi pada saat kondisi air laut pasang, dan kapal-kapal dengan kapasitas kurang dari 5 Gross ton yang berpangkalan di TPI Sidakaya dengan jumlah mencapai sekitar 3000 unit kesulitan untuk keluar masuk.

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa rencana yang akan dilakukan, seperti pengerukan lumpur/sedimen Sungai Yasa dengan lebar dasar Sungai Yasa berkisar antara 15-17 meter; perkuatan talud/tebing Sungai Yasa dengan tinggi tanggul/tiang pancang di bagian muara mencapai 2 meter dan konstruksi tiang pancang dengan panjang 9 meter; membuat jalan inspeksi dan jogging track dan membuat bangunan atau spot-spot tertentu untuk pariwisata. Muhidin selaku Ketua Pimpinan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Cilacap menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini terkait dengan pemantauan program-program pembangunan infrastruktur termasuk sumber daya air untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Apabila kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan akan mampu mengurangi bahaya banjir terhadap permukiman penduduk di sekitar kiri kanan Sungai Yasa; memperlancar arus lalu lintas bagi kapal nelayan; dapat mewujudkan lingkungan yang rapi, bersih dan nyaman atau water front city, yang pada akhirnya mampu mewujudkan ketenteraman masyarakat dalam melakukan aktivitas. (dro kompuSDA)




23 September 2016 Selengkapnya

Penandatanganan MoU 4 Balai Besar Wilayah Sungai dengan Kejati Jawa Barat
Penandatanganan MoU 4 Balai Besar Wilayah Sungai dengan Kejati Jawa Barat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) cq Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, BBWS Citarum, BBWS Cimanuk Cisanggarung, dan BBWS Citanduy bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengadakan perjanjian kerjasama (memorandum of understanding) terkait Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini berlangsung di Hotel Grand Panghegar Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/09).
 
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Djuweriah Makmun, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar, Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Mochamad Mazid, dan Kepala BBWS Citanduy Agung Djuhartono.
 
Yudha Mediawan yang mewakili para Kepala BBWS di Provinsi Jawa Barat, menyampaikan rasa terimakasih kepada Kajati yang telah merealisasikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar dengan Kejati berkaitan dengan Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan baik dalam rangka pelaksanaan pembebasan lahan, pengamanan aset-aset negara, pengadaan barang dan jasa, perijinan, dan penertiban sempadan sungai. Bahwa aset dari Balai Besar sangat banyak sekali dan ini banyak yang di okupasi oleh orang yang tidak berhak, baik itu coorporate maupun personal, ujar Yudha Mediawan. 
 
Dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan juga Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P). Dalam mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan, jadi kita lebih baik mencegah dari pada kegiatan represif, disini kegiatannya dalam bentuk prefentif atau persuasif dan dapat diharapkan mendukung tercapainya program-program pemerintah dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatan pekerjaan yang perlu percepatan masuk dalam daftar TP4P di ke BBWS yaitu BBWS Citarum pembangunan Bendungan Sagawarna, BBWS Cimanuk Cisanggarung pembangunan Bendungan Kuningan dan Bendungan Cipanas, BBWS Ciliwung Cisadane pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dan BBWS Citanduy pembangunan Bendungan Leuwikeris dan Bendungan Matenggeng oleh,” tutur Yudha Mediawan.
 
 
Kajati Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. Kajati ingin para pihak menyamakan terlebih dahulu visi dan misinya."Supaya kita satu visi dan misi, bagaimana kita mengantisipasi jika ada tindakan represif, kegiatan ini perlu kita apresiasi terkait upaya kita untuk melakukan pencegahan dini,  lanjut Setia. 
 
"Ada tugas-tugas dalam MoU ini kami siap membantu manakala pihak BBWS meminta pencerahan dari sisi hukum, kemudian bicara tentang TP4P kita ada prosedurnya, di sana juga ada tugas keperdataan, saya tidak ingin nanti ada tumpang tindih. MoU ini bukan sebuah imunitas, lebih baik kita saling mengingatkan supaya program-program yang telah disepakati bisa berjalan dengan lancar," ujar Setia.
Kajati menambahkan, "Pendampingan ini dilakukan sejak mulai dari perencanaan sampai dengan penyerahan hasil, kita kawal sampai berakhir, ada hambatan kita carikan bagaimana solusinya, itu dari solusi pendampingan, lalu bagaimana dari sisi pencegahan, ajak kita untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat mengerti dan paham, inventarisir kegiatan mana yang kira-kira butuh back up pendampingan dari kita, undang kami sebagai pembicara, dari awal kita lakukan pencegahan dini. Bagaimana caranya kita bisa selamat semuanya jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran," himbau Kajati.
 
Kajati juga mengantisipasi hal-hal yang bisa menjadi penghambat ke depannya. "Banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan aset, harus dilakukan inventarisir, nanti kita duduk bersama, saya tidak mau kegiatan MoU hari ini hanya dijadikan seremonial saja, harus ada solusi, output dan outcome, saya ingin ada progres, kita bikin laporan tiap bulan, akan nampak bahwa kegiatan MoU ini untuk mendukung bagaimana pembangunan tercapai dan penyerapan anggaran bisa tercapai," tegas Setia. (humasBBWSCiliwungCisadane/argkompuSDA)

22 September 2016 Selengkapnya

Koordinasi dan Ramah Tamah Dirjen SDA
Koordinasi dan Ramah Tamah Dirjen SDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menggelar Koordinasi dan Ramah Tamah Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Pejabat Baru dan Pejabat Lama) pada Rabu, 21 September 2016 di Ruang Rapat Ditjen SDA. Dalam acara tersebut, hadir Donny Azdan selaku Direktur Pengairan dan Irigasi BAPPENAS dan para pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Ditjen SDA. Dalam acara ini, Mudjiadi yang merupakan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) periode Juli 2014- Desember 2016 memberikan masukan terkait pengalamannya kepada Dirjen SDA yang baru, Imam Santoso.

 

Dalam sambutannya, Mudjiadi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pejabat yang telah mendukungnya dalam membangun infrastruktur negara khususnya di bidang sumber daya air. Menurutnya, perkembangan orang-orang SDA sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Permasalahan tanah yang selama ini menjadi problem terbesar bagi Ditjen SDA mulai dapat diselesaikan satu per satu. Hal ini tentunya mendukung pembangunan infrastruktur SDA menjadi semakin lancar.

 

Ia menambahkan bahwa saat ini peraturan semakin ketat dan complicated seperti kewenangan Daerah Irigasi yang sudah dibagi antara kewenangan pusat dan daerah. Dan adanya penghematan anggaran namun target pembangunan masih tetap. Kondisi ini menuntut para generasi penerus Ditjen SDA agar memiliki strategi baru dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang berkualitas. Selain itu, frekuensi bencana yang melanda berbagai daerah di Indonesia semakin meningkat. Oleh karenanya, Mudjiadi berharap kepada Imam Santoso untuk memiliki kearifan dan strategi dalam menangani berbagai hal tersebut.

 

Di samping itu, manajemen dalam tubuh organisasi Ditjen SDA perlu dikelola dengan baik agar para pejabat dan pelaksana mampu saling bersinergi dalam menemukan terobosan baru agar manfaat infrastruktur sumber daya air yang dibangun benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Di akhir sambutannya, Mudjiadi berpesan kepada Imam Santoso agar mulai melakukan penilaian terhadap para pejabat Eselon II yang memiliki kompetensi untuk menjadi Dirjen SDA berikutnya. “Pengganti Bapak nantinya harus dari dalam juga karena mereka sudah mengerti betul tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen SDA,” tuturnya. (dro kompuSDA)




22 September 2016 Selengkapnya

Menteri PUPR Lantik Dirjen Sumber Daya Air
Menteri PUPR Lantik Dirjen Sumber Daya Air

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) pada Rabu, 21 September 2016 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Dalam pelantikan tersebut, hadir para Staf Ahli Menteri PUPR, dan para pejabat Eselon I baik yang akan menyerahkan jabatan kepada pejabat baru, maupun pejabat Eselon I yang akan dilantik termasuk Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso.

 

Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan bahwa pelantikan tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat. Menurut Basuki, rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendinamisasi organisasi itu sendiri. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat semakin bisa memaknai organisasi PUPR dan mampu meningkatkan solidaritas untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada Kementerian PUPR. Berikut adalah para pejabat Eselon I yang baru dilantik, diantaranya Prof. (R). Dr. Ir. Anita Firmanti Eko Susetyowati, MT (Sekretaris Jenderal), Ir. Imam Santoso, M.Sc (Direktur Jenderal Sumber Daya Air), Dr.Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc (Direktur Jenderal Bina Marga), Ir. Sri Hartoyo, Dipl.SE, ME (Direktur Jenderal Cipta Karya), Ir. Rido Matari Ichwan, MCP (Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah), Dr.Ir. Andreas Suhono, M.Sc (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

 

Basuki menambahkan, sumpah yang diucapkan dan dikukuhkan bukan hanya janji semata, tapi merupakan sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Amanah yang telah dipercayakan kepada para pejabat baru, harus disertai dengan guide yang benar agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kementerian PUPR diamanahi untuk membelanjakan anggaran yang besar untuk infrastruktur negara, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bagi orang PUPR untuk menjalankannya dengan pola pikir dan kerja yang benar. Peran keluarga dalam mendampingi para pejabat Eselon I ini juga sangat penting untuk mendukung kinerja mereka.

 

Di akhir sambutannya, Basuki menyampaikan rasa terima kasih kepada para pejabat yang telah memasuki masa purnabakti atas kerja keras yang telah mereka sumbangkan untuk pembangunan infrastruktur negara. Ia menegaskan bagi para pejabat Eselon I yang dilantik untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di samping itu, para pejabat Eselon I untuk wajib memonitor masing-masing anggota agar melakukan percepatan untuk kegiatan 2016 dan persiapan kegiatan 2017 dengan melakukan tender dini pada Oktober 2016. “Jangan hanya duduk manis di kantor, kontrol pembangunan infrastruktur di lapangan untuk percepat kegiatan yang berkualitas,” tegas Basuki. (dro kompuSDA)




22 September 2016 Selengkapnya