© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

BWS Kalimantan II Edukasi Siswa SD Untuk Kelola Sampah
BWS Kalimantan II Edukasi Siswa SD Untuk Kelola Sampah

 

Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day adalah perayaan tahunan yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dunia akan pentingnya air bagi kehidupan dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Tahun 2017, yang merupakan tahun peringatan Hari Air Dunia ke-25 memiliki tema “Air dan Air Limbah”. Melalui tema ini, setiap orang diberikan kesempatan untuk berperan menyelamatkan air dari limbah industri dan rumah tangga sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

 

Dalam peringatan HAD XXV tahun 2017, Kementerian PUPR melaksanakan berbagai aksi nyata untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat limbah ke sumber air.  Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui seluruh BBWS/BWS se-Indonesia melaksanakan berbagai rangkaian Gerakan Aksi Daerah antara lain kegiatan susur dan bersih sungai, penanaman pohon, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai.

 

BWS Kalimantan II pun turut ambil bagian dalam penyelenggaraan aksi nyata pada peringatan HAD XXV, satu diantaranya adalah kegiatan Penyerahan 10 Tong Sampah untuk 10 Sekolah Dasar Negeri yang ada di Banjarmasin. “Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi dan menanamkan budaya akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dari sampah kepada anak-anak sekolah,” terang Edi Suwandi selaku Ketua Panitia Peringatan HAD XXV di Banjarmasin. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya SDN Telaga Biru 5, SDN Basirih 6, SDN Kelayan Timur 12, SDN Sungai Lulut 7, SDN Benua Anyar 4, SDN Sungai Jingah 1, SDN Pangeran 2, SDN Telaga Biru 10, SDN Negeri Telaga Biru 6, dan SDN Pelambuan 2.

 

Pemilihan kesepuluh sekolah tersebut telah melalui survei yang dilakukan oleh panitia HAD XXV BWS Kalimantan II. Menurut tim survei, masih banyak Sekolah Dasar di Banjarmasin yang belum memiliki fasilitas kebersihan yang memadai, terutama tempat sampah. Kegiatan edukasi ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah, orang tua dan masyarakat agar selalu mengajarkan budaya hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya pada anak-anak sejak dini. Dengan demikian, anak-anak tersebut akan terbiasa untuk tidak membuang sampah ke sungai yang nantinya bisa mencemari sungai tersebut, apalagi Banjarmasin merupakan kota yang memiliki julukan Kota Wisata Sungai. “Tiap pagi, kami selalu menyapu ruangan kelas dan memunguti sampah yang ada di sekitaran sekolah. Kami tidak mau sungai yang ada di belakang sekolah menjadi semakin tercemar karena sampah,” ujar Dina siswi kelas VI SDN Benua Anyar 4. (dro kompuSDA)

 

21 Maret 2017 Selengkapnya

Tanam 1000 Pohon, BWS Kalimantan II Lestarikan Taman Hutan Rakyat
Tanam 1000 Pohon, BWS Kalimantan II Lestarikan Taman Hutan Rakyat

 

Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day yang diperingati pada tanggal 22 Maret adalah perayaan tahunan yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat dunia akan pentingnya air bagi kehidupan dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Pada tahun 2017 HAD mengambil tema “Air dan Air Limbah”. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat dunia untuk bekerja sama menjaga kualitas dan kuantitas air demi keberlangsungan hidup di masa depan. Di Indonesia sebagai negara maritim, persoalan ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi. Terlebih dengan pertumbuhan prosentase penduduk yang semakin tinggi terutama di kawasan perkotaan yang kini menjadi tempat tinggal 53% penduduk, berdampak langsung meningkatnya kebutuhan air bersih dan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

 

Dalam peringatan HAD XXV tahun 2017, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan berbagai aksi nyata untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat, terkait pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat limbah ke sumber air, diantaranya kegiatan susur dan bersih sungai, penanaman pohon, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai.

 

Salah satu aksi nyata yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II adalah penanaman 1000 pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam Mandiangin, Banjarmasin. Kegiatan yang dilakukan pada 19 Maret 2016 ini merupakan satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BWS Kalimantan II dalam memperingati HAD ke-25. Gerakan penanaman pohon ini merupakan upaya nyata untuk memulihkan kondisi daerah aliran sungai, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aktif menanam pohon dan merawatnya. Selain itu, aksi nyata ini juga bertujuan untuk meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau sebagai fungsi esensial ekologis.

 

Kepala BWS Kalimantan II Wahyu Nugroho mengatakan bahwa penanaman 1000 pohon meranti dan mahoni di lokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan, tanah dan air untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Aksi nyata penanaman pohon tersebut merupakan kerjasama BWS Kalimantan II dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, Danrem 101 (Antasari), Dandim 1006 (Martapura), Polres Banjar, Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan, PDAM Banjarmasin, Komunitas Peduli Sungai (MELINGAI Banjarmasin) dan Tahura Sultan Adam. (dro kompuSDA)

 

21 Maret 2017 Selengkapnya

Penanaman Pohon Guna Menyelamatkan Air
Penanaman Pohon Guna Menyelamatkan Air

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I melakukan kegiatan Penanaman Pohon  yang merupakan kegitan lanjutan dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Air Dunia ke XXV. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari minggu tanggal 19 Maret 2017 bertempat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Titi Panyang Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

“Kegiatan penanaman pohon ini juga merupakan Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam mensukseskan revitalisasi GN-KPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) yang merupakan kegiatan wajib BWS Sumatera I yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya sesuai kebutuhan” terang Asyari, Ketua Panitia penamaman pohon RTH Titi Panyang Gampong Tibang.

Dalam sambutannya Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal menerangkan bahwa pengelolaan air limbah saat ini sedang diperjuangkan untuk mewujudkan Banda Aceh Green City. “Hijau bukan berbicara hanya pohon saja tetapi juga berbicara mengenai air , sanitasi dan lingkungan. Dengan lingkungan yang terjaga, sanitasi baik dan pohon terawat maka air tanah juga akan baik dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan,” ucap Illiza.

Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman pohon secara simbolis oleh Illiza Sa'aduddin Djamal didampingi oleh Kepala BWS Sumatera I, Maksal Saputra untuk menandai dimulainya kegiatan penanaman pohon.  

Acara ini dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Sekda Aceh,Perwakilan dari Universitas Syiah Kuala, Perwakilan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Unsur Muspika dan Muspida Aceh, Ketua GN-KPA, BAPPEDA, Mahasiswa dan anggota GN-KPA Provinsi Aceh.

Adapun pohon yang akan ditanam berjumlah 500 batang terdiri dari pohon cemara sejumlah 400 batang dan pohon ketapang laut sejumlah 100 batang. Benih pohon berasal dari Balai Pengelolaan DAS (BP-DAS) Krueng Aceh Provinsi Aceh. (sisdaBWSSum-I/kompuSDA)

20 Maret 2017 Selengkapnya

Hari Air Dunia 2017, Pentingnya Menjaga Air
Hari Air Dunia 2017, Pentingnya Menjaga Air

Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day adalah peringatan tahunan yang ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat dunia akan pentingnya air bagi kehidupan dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

Hari Air Dunia pertama kali dicetuskan oleh United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) oleh PBB di Rio de Janeiro – Brasil tahun 1992. PBB menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 147/1993 yang menetapkan pelaksanaan peringatan HAD setiap tanggal 22 Maret dan mulai diperingati pertama kali tahun 1993.

Sejak tahun 1994, peringatan HAD memiliki tema dan logo yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tema dalam dua tahun terakhir yang pernah diangkat pada peringatan HAD yaitu; 2015 - dengan tema “Air dan Pembangunan berkelanjutan” dan 2016 - dengan tema “Air dan Lapangan Pekerjaan”.

"Di bawah tema “Air dan Air Limbah” pada tahun 2017, kita diberikan kesempatan untuk mengkonsolidasikan dan membangun simbiosis antara pengelolaan air dan air limbah dalam upaya untuk pembangunan berkelanjutan," kata Sekretaris Dirjen SDA Lolly Martina Martief pada Diskusi Bersama Media di Jakarta(170317).

Turut hadir sebagai narasumber lainnya adalah Staf Ahli Menteri PUPR bidang Ekonomi dan Investasi sekaligus Plt. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Mochammad Natsir, Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin, dan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi.

Untuk lebih menggemakan peringatan Hari Air Dunia di daerah-daerah, Kementerian PUPR melalui BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA akan melaksanakan berbagai kegiatan antara lain susur dan bersih sungai, penanaman pohon, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai.

Selain itu juga akan diselenggarakan Dialog Nasional pada tanggal 26-28 April 2017 dengan tema “Pengelolaan Limbah untuk Masyarakat”.

Pentingnya menjaga air agar terhindar dari pencemaran dikarenakan bila sumber air tercemar, maka akan terjadi penurunan kualitas air dan kerusakan lingkungan. Pencemaran air salah satunya disebabkan oleh air limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Namun air limbah dapat dinilai berharga secara ekonomis, bila dikelola dengan tepat, serta menjadi solusi yang efisien bagi kesehatan manusia dan ekosistemnya.

Dalam pengelolaan air dan air limbah, Kementerian PUPR mengambil peran mengurangi pencemaran air khususnya sungai melalui pemberdayan masyarakat bantaran dalam pengelolaan kualitas air sungai.

Menurutnya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak akan berhasil mencapai kinerja yang efektif apabila tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat baik sebagai bagian dari sumber pencemar maupun masyarakat sebagai pihak yang berhak atas kualitas air yang baik.

 “Kami bekerjasama dengan komunitas masyarakat peduli sungai dan sejumlah perguruan tinggi untuk membentuk sekolah sungai untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sungai,” ujar Lolly.

Selain itu Kementerian PUPR juga berperan dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi air baku, untuk kemudian disalurkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-sehari seperti air minum.

Sementara itu Dodi Krispratmadi mengatakan, Kementerian PUPR melakukan dua pendekatan dalam penanganan pengolahan air limbah.

Pertama, yaitu pengelolaan air limbah berbasis masyarakat, yakni melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Dalam program Sanimas masyarakat berperan langsung dalam kegiatan pembangunan prasarana sanitasi, sementara pemerintah memfasilitasi serta memberikan pendampingan  pelaksanaan kegiatan. Pembangunan Sanimas diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa kegiatan pembangunan Sanimas diantaranya seperti pembangunan prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR).

“Kami telah melakukan program Sanimas di sekitar 9.000 lokasi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 ini sudah tercapai pembangunan sekitar 13.500 Sanimas, satu sanimas kira-kira bisa mencakup 70 kepala keluarga,” ujar Dodi.

Pendekatan yang kedua dalam penanganan limbah, dikatakan Dodi, melalui pola penugasan struktural kepada lembaga di tingkat daerah baik skala regional maupun kota.

“Sebagai contoh, ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditugaskan mengelola limbah, contoh PDAM di Solo, Medan, dan Bandung,” kata Dodi.(kompuSDA-Birkompu)

18 Maret 2017 Selengkapnya

Kementerian PUPR Tetapkan 3 Surat Edaran Untuk  Tertib Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA
Kementerian PUPR Tetapkan 3 Surat Edaran Untuk Tertib Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA

Dengan adanya pembatalan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Agung karena dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka berlaku kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

“Sebenarnya alasan utama pembatalan UU No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah karena pasal-pasal yang dianggap memposisikan penggunaan air condong untuk kepentingan komersial dan menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air dan ada muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air/swastanisasi  terselubung dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum sehingga melahirkan mindset pengelola air selalu profit-oriented,”jelas Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, Putranta Seyanugraha, mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Lolly Martina Martief dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Terbatas Perizinan Bidang Sumber Daya Air, di Tangerang (160317).

Lanjut Putranta, implikasi dari putusan MK tersebut mengakibatkan semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri  turunan UU SDA secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; pemberlakuan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum  tidaklah cukup komprehensif untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan air dan pemberlakuan kembali UU Pengairan oleh MK tersebut juga tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah yang sekarang sedang di kedepankan oleh pemerintah. UU Pengairan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya.

“Untuk itu sebelum RUU SDA baru disahkan, dan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan izin pengusahaan sumber daya air dan izin penggunaan sumber daya air serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku dunia usaha di masa transisi ini, Kementerian PUPR telah menetapkan 3 buah Surat Edaran sebagai pelengkap Permen PUPR Nomor  01/PRT/M/2016 yaitu 1 buah SE Menteri Nomor 18/SE/M/2016 tentang Pedoman Umum Penerapan Sistem Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA dan dua buah SE Dirjen yang meliputi SE Dirjen SDA Nomor 12A/SE/D/2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan SE Dirjen SDA Nomor 12B/SE/D/2016 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air,” kata Putranta.

Sosialisasi dan diskusi terbatas ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap proses perizinan pengusahaan sumber daya air atau perizinan penggunaan sumber daya air juga dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman bagi para Tim Rekomtek Balai dan unit kerja terkait dalam mengimplementasikan izin sumber daya air satu sistem (ISDASS) yang terdiri atas e-rekomtek dan sistem perizinan sumber daya air berbasis teknologi informasi (SIPSDA). Acara ini turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Bidang SDA selaku Ketua Pokja Saber Pungli Kementerian PUPR, Lucky Korah, Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR, BBWS/BWS, Unit Pelayanan Perizinan dan Tim Verifikasi Perizinan. (kompuSDA)

17 Maret 2017 Selengkapnya

Sungai haruslah bersih, nyaman dan bisa dinikmati
Sungai haruslah bersih, nyaman dan bisa dinikmati

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke 25, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menggandeng para penegak hukum, warga dan komunitas untuk ikut bersama membersihkan sungai Cidurian.

Dari 46 sungai yang mengalir melintasi Kota Bandung Sungai Cidurian merupakan sungai terpanjang ke 2 setelah Sungai Cikapundung,. Dengan panjang 24,86 km, sungai Cidurian melintasi 16 kelurahan yang berada di Kota Bandung dan bermuara di Sungai Citarum di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Tidak kurang dari 350 orang yang terdiri dari pegawai BBWS Citarum, Satker Cipta Karya, Kogartap, Koramil, Kepolisian , mahasiswa ITB, mahasiwa Unisba, komunitas dan warga melaksanakan Bebersih sungai Cidurian pada Selasa (14/3).

Kepala BBWS Citarum Yudha Mediawan mengatakan bahwa acara ini memberikan pengertian kepada warga bandung bahwa sungai itu milik bersama dan harus dijaga bersama.

“Jika membicarakan banjir bukan selalu mengenai infrastruktur saja yang penting, tetapi bagaimana kita menjaga sungai tetap bersih, nyaman, bisa dinikmati dan tidak ada pendangkalan yang diakibatkan oleh sampah yang dibuang sembarangan oleh warga atau pun karena sedimentasi,” ucap Yudha.

Tujuan dari kegiatan bebersih sungai ini adalah sebagai salah satu cara untuk menjadikan sungai Cidurian menjadi contoh bagi anak sungai Citarum lainnya untuk memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat yang berada disepanjang sungai.

Untuk mewujudkan itu maka dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sungai dilingkungan sekitarnya. “Membangun kesadaran masyarakat tidaklah mudah dan tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi kami melakukan sosialisasi, edukasi, pendampingan dan aksi nyata agar anak sungai Citarum bisa dimanfaatkan secara kualitas dan kuantitas bagi masyarakat,” ucap Yudha.

Selain kegiatan Bebersih Sungai Cidurian, BBWS Citarum pada hari yang sama melakukan penataan sempadan Sungai Cidurian untuk mobilisasi dan aksesibilitas alat berat pada saat melakukan operasi dan pemeliharaan.

15 Maret 2017 Selengkapnya

INACID HARUS BANTU ATASI PERMASALAHAN IRIGASI
INACID HARUS BANTU ATASI PERMASALAHAN IRIGASI

Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Saat ini menurut data dari Badan Pusat    Statistik (BPS) impor beras berturut turut 800 ribu ton pada 2014 dan 2015 dan masih rendahnya pendapatan petani yang yang dapat dilihat dari Nilai Tukar Petani 2014, 2015 berturut turut 99, 102. "Selama ini ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti meningkatnya ancaman kekeringan dan banjir sebagai dampak dari perubahan iklim global yang diperparah oleh rusaknya lingkungan, rendahnya keandalan air irigasi dimana hanya 11% luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, sisanya sebesar 89% dari river run off, belum optimalnya kondisi dan fungsi prasarana irigasi permukaan nasional. Prasarana irigasi kondisi rusak sebesar 46%, diantaranya merupakan irigasi kewenangan provinsi dan kabupaten,”jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada acara Kongres, Rapat Anggota Tahunan dan Seminar Nasional INACID, di Jambi (100317).

Masalah lain yang dihadapi petani adalah belum fungsionalnya seluruh daerah irigasi yang telah dibangun pemerintah, dengan luas fungsional daerah irigasi yaitu luas daerah irigasi yang dapat diairi diperkirakan baru 70% dari luas irigasi permukaan nasional 7.145 juta ha dan tingginya laju alih fungsi lahan sawah dimana laju alih fungsi periode 1981 – 1999 sebesar 90.417 ha/tahun dan periode 1999 – 2002 sebesar 187.720 ha /tahun.

"Saya berharap agar seminar yang akan dilakukan besok (11 Maret 2017) dapat menghasilkan solusi bagi permasalahan air terutama irigasi, mengingat organisasi ini adalah organisasi profesi ilmiah yang bergerak di bidang irigasi , dan membuat inovasi di bidang irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah," imbuh Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direkur Jenderal SDA, Imam Santoso, mengatakan organisasi INACID dapat berperan aktif dalam mewujudkan kedaulatan pangan. “Organisasi ini beranggotakan para ahli di bidang sumber daya air, untuk itu saya berharap agar para anggotanya mampu berperan aktif baik untuk memberikan rekomendasi kebijakan makro maupun teknis sehingga dapat memberikan inspirasi tentang pengelolaan irigasi Indonesia kepada negara-negara maju dan berkembang,”kata Imam Santoso.

Gubernur Jambi, Zumi Zola, mengatakan bahwa lahan irigasi rawa di Jambi seluas 50 ribu ha, dan rata-rata adalah sawah tadah hujan. "Sawah yang ada di Jambi rawan terjadi kegagalan panen ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim dan alih fungsi lahan membuat para petani belum dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jambi mengharapkan bantuan Kementerian PUPR untuk dapat lebih banyak lagi membangun infrastruktur PUPR," jelas Zumi Zola.(tin/ket)

13 Maret 2017 Selengkapnya

DIREKTORAT JENDERAL SDA TINGKATKAN KEANDALAN PRASARANA IRIGASI
DIREKTORAT JENDERAL SDA TINGKATKAN KEANDALAN PRASARANA IRIGASI

Dalam rangka meningkatkan keandalan prasarana irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melakukan pembangunan irigasi baru 1 juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 juta ha. Untuk pembangunan 1 juta ha terdiri dari irigasi permukaan 675 ribu ha, irigasi rawa 210 ribu ha, irigasi tambak 115 ribu ha dan irigasi air tanah 19.673 ha, sedangkan untuk rehabilitasi irigasi 3 juta ha yaitu irigasi permukaan 1,86 juta ha, irigasi rawa 1,02 juta ha, irigasi tambak 112 ribu ha dan irigasi air tanah 34.282 ha.     

“Saat ini terdapat 13 provinsi lumbung pangan yaitu Aceh, Sumut, Sumsel, Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Kalsel, Kalbar, Sulsel dan Sulteng. Namun tetap saja ada kendala yang harus kita hadapi seperti meningkatnya ancaman kekeringan dan banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan; rendahnya keandalan air irigasi dimana hanya 10,7% luas irigasi permukaan yang airnya dijamin oleh waduk, sisanya sebesar 89,3% mendapat air dari river run off; tingginya laju alih fungsi lahan sawah, laju alih fungsi periode 1981-1999 sebesar 90.417 ha/tahun sedangkan periode 1999-2002 sebesar 187.720 ha/tahun (sumber : BPS 2004),“ jelas Imam Santoso saat diwawancarai oleh Media Tempo Online News, di Jambi (110317).

Lanjut Imam, strategi yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut Direktorat Jenderal SDA dari segi manajemen dengan melaksanakan O&P Partisipatif dan meningkatkan kinerja kelembagaan irigasi sedangkan dari segi prasarana dengan membangun, meningkatkan dan merehabilitasi jaringan irigasi dan sinkronisasi program Kementerian PUPR-Kementerian Pertanian tentang cetak sawah dan tersier. Dan dari segi air, dengan membangun waduk, embung dalam rangka peningkatan kapasitas tampungan air.

Berkaitan dengan sinkronisasi program Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal SDA mengatakan bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi peran Kementerian PUPR adalah ketersediaan air, bendung, saluran primer dan saluran sekunder dan pembinaan P3A dan peran Kementerian Pertanian adalah cetak sawah, penyediaan sarana produksi padi (SAPRODI) dan pembinaan kelompok tani. Petani berperan untuk pengembangan dan pengelolaan jaringan tersier.

“Selain sinkronisasi tersebut, kami juga melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota diantaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer  dan sekunder pada daerah irigasi ang luasnya kurang dari 1000 ha dalam  1 (satu) daerah kabupaten/kota,” kata Imam.

Dengan adanya rencana penambahan kapasitas tampung (65 bendungan) dalam kurun waktu 2015-2019 yang semula 12,5 milyar m3 menjadi 19,41 milyar m3 dengan rincian untuk irigasi selas 400.852 ha, pengendalian banjir 19.319 m3/det, air baku 62,05 m3/det dan listrik 356,29 MW (tin/ket kompuSDA)  

11 Maret 2017 Selengkapnya

Sampah Sebabkan Penyempitan Alur Sungai di Jambi
Sampah Sebabkan Penyempitan Alur Sungai di Jambi

Wilayah Kota Jambi setiap tahun selalu mengalami banjir di beberapa tempat dengan frekuensi dan intensitas yang terus meningkat dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Penyebab banjir Kota Jambi adalah tidak lancarnya aliran sungai Batanghari ke laut (back water) dan intensitas hujan tinggi, air limpasan Kota Jambi yang sulit terbuang secara gravitasi dan penurunan kapasitas sungai akibat penyempiran alur sungai, sedimentasi dan sampah.

"Untuk itu dilakukan Pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Jambi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir dan mengurangi tingkat kerugian yang disebabkan oleh banjir dengan cara melakukan normalisasi sungai, pembangunan penahan tebing, pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa banjir dan pembangunan pintu air," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso, ketika melakukan kunjungan lapangan ke Prasarana Pengendalian Banjir Kota Jambi, di Jambi (100317). Turut dihadiri oleh para pejabat eselon 2 dan 3, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, dan para senior di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air serta anggota Komisi V DPR RI.

Lanjut Imam Santoso, Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Jambi baru dapat dilaksanakan pada 4 sistem drainase utama Kota Jambi yaitu Sistem Danau Teluk, Sistem Sungai Tembuku, Sistem Sungai Asam dan Sistem Danau Sipin. "Pengendalian banjir di Jambi kita lakukan dari hilir karena banyak sekali sampai yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga air yang datang nya dari hulu tidak bisa mengalir dengan lancar sehingga kita masih harus mengedukasi masyarakat setempat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan tidak membuang sampai sembarangan," jelas Direktur Jenderal SDA.

Menurut Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI, Andi Sudirman, progres Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Jambi sampai dengan 28 Februari 2017 adalah 82,23% dengan rincian biaya TA 2016 pembangunan turap sheet pile 550 milyar dan dinding penahan tanah 290 milyar, dan TA 2017 pembangunan dinding penahan tanah 160 milyar. "Kita ingim agar dengan adanya pekerjaan ini konstruksi fisik pengendalian banjir di Kota Jambi dapat terintegrasi dengan baik sehingga dapat mengurangi bencana banjir di Kota Jambi," imbuh Andi Sudirman. (tin-ket kompuSDA)

10 Maret 2017 Selengkapnya

Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya SDA
Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya SDA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya yang baru pada Jumat, 3 Maret 2017 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Pelantikan yang turut dihadiri oleh para Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini berlangsung dengan khidmat.

 

Menurut Basuki, rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. “Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendinamisasi organisasi itu sendiri. Semua pejabat yang dilantik hari ini juga telah melalui berbagai seleksi ketat yang diselenggarakan oleh panitia”, tuturnya menambahkan. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat semakin bisa memaknai organisasi PUPR dan mampu meningkatkan solidaritas untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada Kementerian PUPR.

 

Berikut adalah para pejabat di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air yang dilantik, diantaranya Mochammad Mazid (Direktur Irigasi dan Rawa), Agung Djuhartono (Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan), Muhammad Arsyadi (Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional), Ruhban Ruzziyatno (Kepala BBWS Pemali Juana), Charisal Akdian Manu (Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung), dan Danang Baskoro (Kepala BBWS Citanduy).

 

Di akhir sambutanya Basuki menambahkan, sumpah yang diucapkan dan dikukuhkan bukan hanya janji semata, tapi merupakan sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Amanah yang telah dipercayakan kepada para pejabat baru, harus disertai dengan guide yang benar agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kementerian PUPR diamanahi untuk membelanjakan anggaran yang besar untuk infrastruktur negara, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bagi orang PUPR untuk menjalankannya dengan pola pikir dan kerja yang benar. Peran keluarga dalam mendampingi para pejabat ini juga sangat penting untuk mendukung kinerja mereka. (dro kompuSDA)

03 Maret 2017 Selengkapnya

Sertijab dan Penyerahan Memori Akhir Tugas
Sertijab dan Penyerahan Memori Akhir Tugas

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Imam Santoso menyaksikan penandatangan serah terima jabatan (sertijab) dan penyerahan memori akhir tugas yang berlangsung hari ini (3/3) di Gedung SDA Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penandatanganan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pagi hari tadi.

Dalam kesempatan ini Imam mengingatkan saat ini masih rawan terjadinya bencana disejumlah daerah. “Untuk itu sesuai dengan arahan Bapak Menteri, agar semua Kepala BBWS/BWS tidak boleh meninggalkan balai masing-masing kecuali seizin Menteri. Hal tersebut dimaksudkan agar semua pihak siap siaga menghadapi bencana alam dan penanganannya”, ujar Imam.

Selain itu, Imam berharap semua jajaran Direktorat Jenderal SDA  dapat berkerja secara bersama-sama sebagai tim. “Saya berharap kedepannya kita bisa bekerja untuk merawat apa yang sudah kita bangun bersama secara bersama-sama sebagai satu tim, dan saling mendukung program yang sudah kita bangun bersama demi kemajuan infrastruktur sumber daya air,” lanjut Imam.

Adapun pejabat yang melakukan serah terima jabatan dan penyerahan memori akhir tugas yakni, Adang Saf Ahmad yang semula Direktur Irigasi dan Rawa menjadi Staf Ahli Menteri bidang Keterpaduan Pembangunan dan menyerahkan memori akhir tugas kepada pejabat baru Mochamad Mazid sebagai Direktur Irigasi dan Rawa, Lolly Martina Martief juga menyerahkan memori akhir tugas kepada Agung Djuhartono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan. Selain itu Ni Made Sumiarsih, Kepala Pusat Bendungan menyerahkan memori akhir tugas kepada Ruhban Ruzziyatno sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Mochamad Mazid, Direktur Irigasi dan Rawa menyerahkan memori akhir tugas kepada Charisal Akdian Manu sebagai Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Agung Djuhartono sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan menyerahkan memori akhir tugas kepada Danang Baskoro sebagai Kepala BBWS Citanduy, dan Agus Suprapto Kusmulyono sebagai Plt. Harian Dewan SDA Nasional menyerahkan memori akhir tugas Kepala Sekretariat Dewan SDA kepada Muhammad Arsyadi.

03 Maret 2017 Selengkapnya

World Water Day 2017 : Why Waste Water
World Water Day 2017 : Why Waste Water

INTRODUCTION

World Water Day, on 22 March every year, is about taking action on water issues. In 2017, the theme is wastewater and the campaign, ‘Why waste water?’, is about reducing and reusing wastewater.

Sustainable Development Goal (SDG) target 6.3 requires us by 2030 to “improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally.”

Progress towards target 6.3 will also help achieve the SDGs on health and well-being (SDG 3), safe water and sanitation (SDG 6), affordable and clean energy (SDG 7), sustainable cities and communities (SDG 11), life below water (SDG 14), and life on land (SDG 15), among others.

 

TOP LINE MESSAGES

Globally, over 80% of the wastewater generated by society flows back into the ecosystem without being treated or reused.

• 1.8 billion people use a source of drinking water contaminated with faeces, putting them at risk of contracting cholera, dysentery, typhoid and polio. Unsafe water, poor sanitation and hygiene cause around 842,000 deaths each year.

• 663 million people still lack improved drinking water sources.

• By 2050, close to 70% of the world’s population will live in cities, compared to 50% today. Currently, most cities in developing countries do not have adequate infrastructure and resources to address wastewater management in an efficient and sustainable way.

• The opportunities from exploiting wastewater as a resource are enormous. Safely managed wastewater is an affordable and sustainable source of water, energy, nutrients and other recoverable materials.

• The costs of wastewater management are greatly outweighed by the benefits to human health, economic development and environmental sustainability – providing new business opportunities and creating more ‘green’ jobs.

 

WASTEWATER AND THE WATER CYCLE

Water has to be carefully managed during every part of the water cycle: from fresh water abstraction, pre-treatment, distribution, use, collection and post-treatment, to the use of treated wastewater and its ultimate return to the environment, ready to be abstracted to start the cycle again.

Due to population growth, accelerated urbanisation and economic development, the quantity of wastewater generated and its overall pollution load are increasing globally. However, wastewater management is being seriously neglected, and wastewater is grossly undervalued as a potentially affordable and sustainable source of water, energy, nutrients and other recoverable materials. It therefore needs to be seen as a resource, rather than a burden to be disposed of.

There are many treatment processes and operational systems that will allow us to use wastewater to meet the growing water demand in growing cities, support sustainable agriculture, and enhance energy production and industrial development.

 

WASTEWATER AND CITIES

By 2030, global demand for water is expected to grow by 50%. Most of this demand will be in cities and will require new approaches to wastewater collection and management. Indeed, reused wastewater may help address other challenges including food production and industrial development.

Mainly in low-income areas of cities and towns within developing countries, a large proportion of wastewater is discharged directly into the closest surface water drain or informal drainage channel, sometime without or with very little treatment. In addition to household effluent and human waste, urban-based hospitals and industries such as small-scale mining and motor garages, often dump highly toxic chemicals and medical waste into the wastewater system.

Even in cities where wastewater is collected and treated, the efficiency of treatment may vary according to the system used. Traditional wastewater treatment plants may not remove certain pollutants, such as endocrine disruptors, which can negatively affect people and the ecosystem.

 

Examples:

• Dual distribution systems delivering reclaimed water. Since 1977 in St Petersburg, Florida, USA, a parallel network of pipes, separate from potable water mains, has served a mix of residential properties, and commercial and industrial parks, enabling them to use recycled water for irrigation, laundry, vehicle and building washing, and ornamental water features.

• Biologically purifying wastewater before discharging. The effluent volume from Schiphol Airport, Amsterdam, is comparable to that of a small city with a population of 45,000. About half of the wastewater originates from passengers and businesses at the airport, 25% is discharged by aircraft and catering, and the remaining volume is produced by other aviation-related businesses. The on-site wastewater treatment plant biologically purifies water to a quality fit for discharge into local waterways.

 

WASTEWATER AND INDUSTRY

Societal and environmental pressures over recent years have led to a growing movement for industry to reduce its wastewater and to treat it before discharge. Wastewater is now seen as a potential resource and its use, or recycling after suitable treatment, can provide economic and financial benefits.

Wastewater can be used within the business itself or between several businesses through ‘industrial symbiosis’. Industrial water consumption is responsible for 22% of global water use (UN-Water, 2012). In 2009 in Europe and North America, water consumption by industries was 50% as compared to 4-12% in developing countries (WWAP, 2009). It is expected that in rapidly industrialising countries, this proportion could increase by a factor of five in the next 10-20 years. Therefore, there is a strong incentive to use wastewater in-house and locally, based on cost savings alone.

Businesses can directly use some wastewater, providing it is fit for purpose. For instance, using process water for cooling or heating, or rainwater from roof collection or concrete aprons for toilet flushing, irrigation or vehicle washing.

Examples:

• An industrial ecosystem. In Kalundborg, Denmark, the by-products of one enterprise are used as a resource by other enterprises, in a closed cycle. The Asnæs Power Station receives 700,000 m3 of cooling water from Statoil each year, which it treats and then uses as boiler feed water. It also uses about 200,000 m3 of Statoil’s treated wastewater for cleaning each year. The savings to local water resources are considerable: nearly 3,000,000 m3 of groundwater and 1,000,000 m3 of surface water per year.

• Reclaiming water from mining. The Witbank coalfields are located around Emalahleni, a small city inSouth Africa dealing with worsening water scarcity. The Anglo American mining company built a water treatment plant that uses desalination technology to convert water from the mine into drinking water, and treat industrial water so it can be safely released into the environment. As an added benefit, in the treatment process, gypsum is separated from the water and used as a construction material. The plant provides a safe and secure water source to the city, meeting 12% of Emalahleni’s daily water needs.

 

WASTEWATER IN AGRICULTURE

Partly to help maximise yields to meet demand, usage of chemical fertilizers and pesticides has increased in recent years, both in industrial and small farming, making agriculture a potential source of environmental pollution.

Pollution of groundwater and surface water by agricultural use of untreated or inadequately treated wastewater is a major issue in many developing countries where such irrigation is practised.

Farmers are increasingly looking into non-conventional water resources, mainly wastewater, whether due to its high nutrient content or lack of conventional water resources. If applied safely, wastewater is a valuable source of both water and nutrients, contributing to water and food security and livelihood improvements.

Improved wastewater management can improve the health of workers, especially in agriculture, by reducing the risk of pathogen exposure. It can also create direct and indirect jobs in water-dependent sectors and beyond.

Example:

• Use of wastewater in farming. It is estimated that more than 40,000-60,000 km2 of land is irrigated with wastewater or polluted water (Jimenez and Asano, 2008), posing health risks to farmers and to eventual consumers of the agricultural products. Available technologies allow removal of almost all contaminants from wastewater, making them suitable for every use. The WHO Guidelines on Safe Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture and the Sanitation Safety Planning (SSP) approach provides a comprehensive framework to ensure that health risks are managed to protect public health. Israel paves the way, where treated wastewater accounts for 50% of irrigation water (OECD, 2011).

 

03 Maret 2017 Selengkapnya