© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Rowo Jombor Butuh Pengelolaan Air Berkelanjutan
Rowo Jombor Butuh Pengelolaan Air Berkelanjutan

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-27 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan HAD 2019, 4 April 2019 di Rowo Jombor, Klaten, diantaranya  Launching Komunitas Go To Tumbler untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik, peletakan baru pertama rumah komunitas, bantuan perahu karet berikut mesin tempelnya untuk kebersihan sungai dari Kementerian PUPR, pemberian bantuan tempat sampah dari Perum Jasa Tirta I, dan bantuan air minum dari PT. Tirta Investama Klaten.

 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian akan sumber daya  air dan menjaga keberadaannya secara kuantitas dan kualitas, baik untuk irigasi maupun kebutuhan lainnya bagi masyarakat karena semua harus mendapatkan akses air sesuai dengan tema Hari Air Dunia Tahun 2019, Semua Harus Mendapatkan Akses Air.

 

“Tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Dunia utk menyadarkan kita semua akan pentingnya air bagi makhluk hidup. Saat ini dunia dihadapkan pada berbagai macam permasalahan air, seperti populasi penduduk yang sangat cepat menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan air, bahkan penduduk di beberapa negara terpaksa menggunakan air dari sumber yg tidak aman, faktor degradasi lingkungan dan perubahan iklim merupakan salah satu penyebab kurangnya kuantitas air. Pemerintah khususnya Kementerian PUPR telah melalukan beberapa langkah guna pemerataan distribusi air yg merata,” ungkap Staf Ahli Menteri PUPR bidang Ekonomi dan investasi, Muhammad Faisal Fattah, 4 April 2019. 

 

Lanjut Fattah HAD merupakan momentum generasi millenial untuk menjaga ketersediaan air. Upaya menjaga ketahanan air harus dilakukan dengan semua pihak, salah satunya susur sungai dan pembersihan sungai danau situ dan wadah air lainnya. “ Kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori harus dilakukan supaya kita ramah dengan air. Kita bukan hanya sebagai pengguna air saja, tapi kita tapi harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keberadaan sumber-sumber air baik secara kuantitas maupun kualitas,” imbuh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan investasi.

 

Senada dengan Muhammad Faisal Fattah, Bupati Klaten, Sri Mulyati,bahwa kita harus selalu melestarikan dan menjaga sumber-sumber air yang ada supaya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. “ Contohnya Rowo Jombor yang sangat luas ini membutuhkan pengelolaan sumber daya air agar Rowo Jombor bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Untuk itu saya mohon perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola Rowo Jombor,” kata Sri Mulyani.

 

Sekda Jawa Tengah, Sri Puryono mengatakan bahwa air adalah jantung kehidupan dan hak asasi manusia untuk mendapatkannya. “Namun kedepannya air bukan masalah sepele, karena dikonsumsi masyatakat sehari hari dan juga pendukung irigasi masyarakat, sehingga kami mendukung konservasi dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya pembuatan waduk dan embung serta biopori dan kampanye untuk tidak menggunakan air berlebihan, restorasi sungai, kami juga merangkul semua elemen masyarakat dan semua pihak harus mau urun tangan gotong royong mengatasi permasalahan ini, menyimpan air layaknya menabung, agar dapat memamnennya di masa yang akan datang dan mari kita bulatkan tekad untuk menjaga ketersediaan air baik secara kuantitas maupun kualitas,” ungkap Sri Puryono

 

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Charisal A. Manu, Kepala BBWS Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno, Pemkab Klaten, dan masyarakat setempat.

 

Rowo Jombor

Kepala BBWS Bengawan Solo, Charisal A. Manu, mengatakan sangat mengapresiasi semua kegiatan yang dilakukan oleh komunitas peduli sungai, pemerintah kabupaten Klaten dan Pemprov Jawa Tengah khususnya Rowo Jombor. “Sementara ini kami memfasilitasi pembangunan ruang terbuka gedung agar komunitas bisa berkumpul setiap saat untuk sharing pengalaman dan pengetahuan. Dan ini sangat penting dalam rangka membangun kreativitas komunitas yang ada sehingga nanti berdampak pada meningkatkan perekonomian masyarakat bukan hanya terpaku dengan pengusaha pengusaha yang mengurus keramba, seperti yang kami.coba di Bendung Karet Tirtonadi dan Embung Giriroto dimana kami membuat landscape yang menarik sehingga dapat dijadikan untuk wisata,” jelas Kepala BBWS Bengawan Solo.

 

Rowo Jombor terletak di Desa Krakitan, Kabupaten Klaten yang bermanfaat untuk mengauri irigasi masyarakat seluas 782 ha dan wisata serta perikanan. Untuk pemeliharaan Rowo Jombor, BBWS Bengawan Solo telah melakukan pemeliharaan baik secara berkala maupun rutin seperti pembersihan enceng gondok yang bekerjasama dengan komunitas, pemprov dan TNI serta masyarakat setempat.

 

Khusus tentang keramba, Kepala BBWS Bengawan Solo mengatakan bahwa ada beberapa kajian yang sudah dilakukan dimana hasilnya disimpulkan dari segi akualitas air sudah tidak bisa digunakan lagi karrna sudah terjadi pencemaran berat maka akan dilakukan penertiban. “ Hasil kajian kami sebenarnya minimal luas keramba hanya 2 persen yang berarti hanya 4 ha saja dari luasan danau, kami melakukan penertiban secara bertahap karena ini menyangkut pendapatan masyarakat. Langkah pertama yang kami usulkan adalah bahwa harus ada ijin keramba itu sendiri, kedua bagi yang sudah punya ijin akan kami evaluasi kembali, apakah kepatuhan terhadap persyaratan persyaratan dalam hal kepedulian untuk mengatur pemanfaatan dan kualitas air terjaga, karena umumnya pakan daripada kerambalah yang meracuni kualitas air dan itu dampaknya jangka panjang,” jelas Charisal A. Manu. (tin, nan kompuSDA)

 

05 April 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Hari Suprayogi Hadiri Ground Breaking Bendungan Sidan
Dirjen SDA Hari Suprayogi Hadiri Ground Breaking Bendungan Sidan

Pesona wisata pulau Bali yang mendunia tentunya membawa kabar bahagia bagi Indonesia, karena semakin banyak wisatawan yang datang ke pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini. Di sisi lain, ternyata pesona tersebut juga mengundang banyak orang untuk menetap di Pulau Bali, yang berakibat pada laju pertumbuhan penduduk meningkat pesat, khususnya di kawasan Bali Selatan yang naik sekitar 4% per tahunnya.
 
Wah, banyak juga ya Sob. Laju pertumbuhan ini ternyata berpengaruh ke kebutuhan akan air baku yang tentu saja ikut meningkat seiring bertambahnya warga. Bali yang mungkin dikenal banyak orang hanya pulau kecil dengan potensi sumber air yang banyak, yang tidak mungkin kekurangan air. Ternyata tidak demikian, Sob.
 
Dari pernyataan yang disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster ternyata ketika musim kemarau, ada banyak wilayah di Bali yang kekurangan air untuk kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, Ditjen SDA pun hadir memberi solusi dengan membangun Bendungan Sidan yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar. Tepat hari ini, telah dilaksanakan kegiatan ground breaking pada bendungan yang akan menampung air sebanyak 3,82 juta meter kubik tersebut. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi yang hadir dalam acara ground breaking tersebut, menyatakan #Bendungan #Sidan akan memasok air baku sebesar 1750 liter/detik untuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Ada juga untuk PLTA sebesar 0,65 MW, dan konservasi sumber daya air, juga kegiatan pariwisata. (dro/arg kompuSDA)

05 April 2019 Selengkapnya

16 Pihak Tanda Tangani MoU Pemulihan Cagar Alam di Jayapura
16 Pihak Tanda Tangani MoU Pemulihan Cagar Alam di Jayapura

Sebanyak 16 (enam belas) pihak melakukan penandatanganan kerja sama atau Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Papua dengan sejumlah pihak terkait pemulihan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, DAS Sentani Tami pada Senin kemarin (1/4).

Nota Kesepakatan yang direncanakan berlaku selama lima tahun ini ditandatangani di hadapan Presiden RI di Ruang VIP Bandar Udara Sentani, Jayapura (1/4).

Nota Kesepakatan (MoU) ini merupakan panduan yang digunakan untuk melaksanakan beberapa hal berikut, yaitu a) Koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan pemulihan kawasan cagar alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai Sentani Tami; b) Perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cagar alam; dan c) Sinkronisasi mitigasi bencana dan literasi kebencanaan untuk masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan simulasi bencana.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebelum penandatanganan, Gubernur Papua Lukas Enembe memaparkan jumlah kerusakan dan kerugian yang dialami akibat peristiwa banjir bandang di Sentani pada 16 Maret lalu. Kepada Presiden Joko Widodo, Lukas mengungkapkan kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai Rp 506 miliar.

"Di Danau Sentani hampir sebagian besar rumahnya tergenang hampir 2 meter," kata Lukas di lokasi, Senin (1/4).

Sementara itu, di Kabupaten Jayapura, sebanyak 105 jiwa meninggal dunia dan jumlah pengungsi mencapai 7.617 jiwa.

"Sedangkan luka ringan 768 jiwa, luka berat 153 jiwa, sementara pada saat kejadian sebanyak 33 ribu KK kehilangan rumah. Jalan rusak (sepanjang) 21,9 kilometer, jembatan 7 unit rusak, pasar 1 unit rusak, sekolah 21 unit rusak, tempat ibadah 5 unit rusak, rumah 291 unit rusak seluruhnya, rusak sedang 209 unit, rusak ringan 1.288, rumah yang terendam 1.639 unit di Danau Sentani. Inilah kerusakan yang terjadi," jelasnya.

Setelah paparan, para pejabat terkait langsung menandatangi dokumen kerja sama dengan disaksikan oleh Presiden RI.

Ke-enam belas pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan tersebut, adalah sebagai berikut:

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, (5) Kementerian Perencanaan Pembanghnan Nasional/Bappenas, (6) Pemerintah Provinsi Papua, (7) Pemerintah Kabupaten Jayapura, (8) Pemerintah Kota Jayapura, (9) Pemerintah Kabupaten Keerom, (10) Universitas Cendrawasih, (11) PT Freeport Indonesia, (12) Dewan Adat Suku Sentani, (13) Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, (14) Dewan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, (15) BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, (16) BP AM Sinode GIDI di Tanah Papua. (dnd/kty)

 

02 April 2019 Selengkapnya

Menteri PUPR Sampaikan Dua Hal Untuk Mitigasi Bencana Alam di Jayapura
Menteri PUPR Sampaikan Dua Hal Untuk Mitigasi Bencana Alam di Jayapura

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan melakukan analisa dua hal dalam penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Maret lalu. Analisa dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana alam ke depannya.

"Kami akan menganalisa karena selain perumahan ini (yang terkena dampak) di hilir masih ada pemukiman padat dan kami harus mengamankan itu. Terutama membuat bangunan yang akan mengarahkan kembali air ke sungai aslinya. Kedua material masih terbawa maka kita akan buat sabo dam seperti di Merapi agar material bisa tertahan supaya tidak membahayakan," ujarnya saat meninjau lokasi bencana di Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua (31/3).

 

Basuki menuturkan kerusakan yang timbul akibat bencana banjir bandang di Sentani ini  telah membawa banyak material batu dan pasir dari Pegunungan Cycloops. Banjir di Sentani sesungguhnya terjadi setiap 5-6 tahun sekali, namun tahun 2019 ini merupakan yang terparah hingga aliran sungai meluap. Hal ini dipicu juga oleh perubahan landscape, wilayah yang dahulunya perbukitan tersebut telah beralih fungsi menjadi permukiman. Sehingga saat curah hujan tinggi, sungai tidak bisa tertampung di aliran sungai seperti di Dobokurung, Doyo Baru, Kemiri dan Sungai Bello.

 

Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah setempat untuk mengusulkan relokasi tempat tinggal dengan meninjau dari segi tata ruang karena menganggap lokasi yang ada sekarang tidak aman lagi mengingat belum ada penahan aliran sungai pasca terjadinya bencana.

Sementara itu Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) yang dikomandani oleh Kepala BWS Yulianus M. Mambrasar memulai tanggap darurat dengan pengecekan langsung di lokasi terdampak bencana banjir. Beberapa di antaranya yaitu Desa Doyo Baru, Sungai Abheale dan Batalyon 751.

Bersama BPBD Prov. Papua bersama TNI – Polri dan dibantu dengan BASARNAS,  SKPD, Relawan berserta Warga melakukan Evakuasi ke tempat yang lebih aman dan personil beserta sarana prasarana yan dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Papua telah dikirim ke lokasi bencana untuk melaksanakan penerukan dan pembersihan pasca banjir.

Alat berat berupa Excavator 5 unit dan 1 unit Dump Truck untuk membersihkan jalan dari lumpur dan material banjir lainnya segera diturunkan. BWS Papua juga melakukan normalisasi hulu Sungai Abheale untuk mengembalikan dan melancarkan aliran sungai tersebut, termasuk normalisasi sungai yang melintas di Batalyon 751.

Selain itu, BWS Papua juga menyediakan air bersih untuk para korban banjir dengan membangun 5 intake di darat dan 1 intake di pulau.

"Sebelum ada intake, mengisi 1 tangki air membutuhkan 20-30 menit untuk 1.100 liter. Begitu kita buat intake, 4 menit, 1 tangki penuh," jelas Mambrasar di Papua.

Mambrasar menambahkan bahwa penyediaan air tidak boleh berhenti, karena air merupakan kebutuhan utama. BWS Papua akan selalu siap siaga walaupun masa tanggap darurat telah berakhir pada Jumat (29/3) dan tengah beralih ke masa pemulihan. (kety/dnd-kompusda)

 

01 April 2019 Selengkapnya

11 Kementerian Tanda Tangani Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
11 Kementerian Tanda Tangani Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Upaya melakukan revitalisasi ketersediaan air baku di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional & Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau yang dilaksanakan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa (26/3).

Dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional & Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau tersebut disepakati 4 hal antara lain pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018. Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang. Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari serta yang terakhir, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 15 danau prioritas nasional yang hendak diselamatkan pemerintah. Sepuluh diantaranya telah direvitalisasi oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA)

"Sebetulnya dari 15 (danau) prioritas itu 10 sudah kita sentuh. Misalnya, Danau Tondano, Limboto, kita bikin tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau," ucap Menteri Basuki kepada wartawan.

Adapun 10 danau tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), serta Danau Sentani (Papua).

Sementara 5 danau lainnya yang belum tersentuh antara lain Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).

Revitalisasi danau yang dilakukan oleh Kementerian PUPR antara lain dengan melakukan konstruksi bangunan pengendali sedimen pengerukan badan danau, pembersihan ganggang, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hulu danau, badan air dan daerah tangkapan air.

Indonesia sendiri memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil yang tersebar di seluruh nusantara dengan bentuk yang spesifik secara beragam keaneka ragam hayati yang tinggi dan sumber air yang sangat potensial.

Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pihaknya bekerjasama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk penyusunan rencana pengelolaan danau secara terpadu. Dirinya mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan danau secara terpadu saat ini dilakukan secara sporadis, parsial dan sektoral, prosesnya kurang berjalan maksimal.

Namun, Menteri Basuki menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, hingga institusi dan lembaga lainnya ini nantinya akan mempermudah upaya melestarikan danau sehingga fungsi ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

"Sebelumnya kami di situ merasa sendiri. Mungkin yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan ini, kita ingin dikeroyok, coba kita pakai konsep Citarum Harum. Dikomando oleh pak gubernur, nanti disitu ada PUPR, ada (pemerintah) kabupaten, ada Kodam, ada Polda, dan lain-lain," tutupnya.(kompusda/dnd/amsori)

26 Maret 2019 Selengkapnya

Pencanangan Hari Air Dunia ke XXVII Tahun 2019
Pencanangan Hari Air Dunia ke XXVII Tahun 2019

Leaving No One Behind yang diadaptasi dalam tema Indonesia yaitu "Semua Harus Mendapatkan Akses Air" menjadi tema PEringatan Hari Air Dunia ke-XXVII Tahun 2019 ini. Dalam memperingati momen tahunan yang dirayakan setiap tanggal 22 Maret tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Pencanangan HAD di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta (22/3).

“Peringatan Hari Air Dunia Tahun 2019 mengangkat tema No One Leave Behind yang diadaptasi dalam tema Indonesia “Semua Harus Mendapatkan Akses Air”. Peringatan ini untuk meningkatkan perhatian publik akan pentingnya air dan pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka acara tersebut.

Menteri Basuki mengatakan program Kementerian PUPR diarahkan agar semua orang mendapatkan akses air melalui normalisasi sungai dan memperbanyak jumlah tampungan air dengan pembangunan bendungan dan embung. Dari total Kementerian PUPR Tahun 2019 sebesar Rp 110,73 triliun, alokasi anggaran sumber daya air sebesar Rp 39,7 triliun.

Potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar m3/tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar m3/tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi. 

“Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya  bendungan dan embung/setu untuk penampungan air,” kata Menteri Basuki. 

Hingga tahun 2018, sebanyak 55 dari program pembangunan 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi dimana 14 diantaranya sudah rampung. Pada tahun 2019 akan diselesaikan lagi sebanyak 15 bendungan sehingga akan selesai 29 bendungan. “Tahun 2019 juga akan dimulai pembangunan 10 bendungan baru. Ditargetkan seluruhnya tahun 2022 pembangunan 65 bendungan tersebut rampung seluruhnya,” ujar Menteri Basuki. 

10 bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2019 yakni Bendungan Jenelata, Pelosika, Jragung, Digoel, Tiro, Mbay, Budong-Budong, Ameroro, Tiu Suntuk dan Bulango Ulu.

Sementara untuk pembangunan embung, selama empat tahun (2015 – 2018), total jumlah embung yang dibangun Kementerian PUPR sebanyak 949 buah. Tahun 2019 akan dibangun 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total terbangun hingga 2019 sejumlah 1.053 embung. 

Untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan Kementerian PUPR akan menambah suplai dari Bendungan Jatiluhur dan menyelesaikan pembangunan Bendungan Karian di Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten. “Masih kurangnya suplai air Jakarta mengakibatkan terjadi pengambilan air tanah yang berdampak pada penurunan tanah sehingga terjadi banjir rob. Oleh karenanya perlu subtitusi air tanah dengan air permukaan yakni tambahan suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian,” kata Hari Suprayogi. 

Selain memperbanyak tampungan air, juga dilakukan upaya revitalisasi dan normalisasi sungai di seluruh Indonesia. Salah satunya program Citarum Harum yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo lewat Perpres 15 Tahun 2018 akan dijadikan percontohan dalam upaya pembersihan sungai di daerah lain. 

Program Citarum Harum dilakukan secara masif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akan dijadikan acuan di sungai-sungai lain. Ditargetkan dalam tujuh tahun Sungai Citarum akan kembali bersih, dengan indikator ikan-ikan sudah bisa hidup kembali di sungai tersebut. 

Dalam peringatan HAD tersebut, Menteri Basuki secara simbolis juga melakukan pelepasan burung dan menyerahkan bantuan peralatan pembuatan biopori serta pupuk organik padat kepada 10 kelurahan, 5 SD, 5 SMP, 5 SMA, dan 5 Perguruan Tinggi yang berada di sekitar kampus Kementerian PUPR. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian air dengan membuat lubang serapan air hujan. Biopori juga berfungsi untuk mengurangi aliran air permukaan (run off) sehingga mencegah terjadinya genangan dan banjir. 

"Saya mengajak kita semua masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan air dengan baik  karena air juga makhluk hidup. Apapun yang kita lakukan terhadap air, air akan memberikan resonansinya kepada kita. Kalau kita berbuat baik terhadap air mereka akan jadi sahabat kita, kalau kita tidak berbuat baik kepada air dia akan memusuhi kita," pesan Menteri Basuki. 

Senada dengan Menteri PUPR, Dirjen SDA pun mengatakan bahwa tema tahun ini menyadarkan kita bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang tidak mendapatkan akses air yang baik, dirinya menyebutkan bahwa Ditjen SDA akan mendekatkan akses air kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas. "Tentunya ini tidak bisa dari pemerintah saja, maka masyarakat kita ajak, dari anak-anak  sekolah, mahasiswa, semuanya dan juga kesadaran dari dalam diri sendiri. Zaman 4.0 ini kan semua serba automatic, harapan saya nanti sampah akan berkurang, air ini bukan hanya kualitasnya saja namun juga bisa jadi bencana, maka mari kita jaga bersama," pesannya.

Sementara itu di waktu yang sama, Menteri Basuki juga mendapatkan penjelasan mengenai teknologi Pompa Air Tenaga Hidro (PATH) inovasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR. PATH merupakan teknologi pemompaan air dengan memanfaatkan energi air tanpa listrik atau bahan bakar untuk menggerakkan pompa sehingga dapat menaikkan air ke lokasi dengan elevasi yang lebih tinggi dari sungai. Saat ini teknologi tersebut sudah diterapkan di tiga lokasi yakni pada Sungai Lungge di Temanggung, Sendang Kiringan di Magelang, dan Sungai Dungromo di Pacitan. (kompusda/birkompu)

temanya kan leaving no onebehind, ini menyadari masih ada beberapa yang mendapatkan akses air, oleh karena itu ini kan dalam rangka had, kita harus menyadarkan semuanya arti penting air, kita mendekatkan akses kepada masyarakat, kualitas dan kuantitas tidak bisa pemerintah saja, maka masyarakat kita ajak, dari anak2 sekolah, mahasiswa, semuanya dan juga penyadaran dari dalam diri sendiri juga, kita kasih penyadaran untuk air bisa dimanfaatkan misalnya untuk diminum. zaman 4.0 ini kan semua serba automatic, sampah akan berkurang harapannya, air ini bukan hanya kualitasnya saja namun juga bisa jadi bencana, mari kita jaga bersama

22 Maret 2019 Selengkapnya

Kolaboraksi Untuk Air di Negeri Ini
Kolaboraksi Untuk Air di Negeri Ini

 

Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia maka kebutuhan akan air untuk rumah tangga juga semakin besar, dan tentu saja akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kebutuhan akan pangan, pertanian dan industri, sehingga diperlukan semakin banyak tampungan air untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

 

Bukan itu saja, perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam penyediaan air baku, panjangnya musim kemarau mengakibatkan kekeringan, dan meningkatnya intensitas hujan dan permukaan air laut berdampak pada banjir. Begitu juga dengan berbagai tantangan lainnya seperti degradasi daerah aliran sungai di daerah hulu, juga menurunnya debit pada sumber air dan tinggi laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air seperti waduk, embung, danau, dan situ. Di samping itu, kualitas air juga semakin turun akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

 

Permasalahan teknis dan non teknis tersebut tentu saja semakin memperparah kondisi kelestarian air di Indonesia. Tak ayal lagi, banyak lembaga yang saling menyalahkan program yang sudah ada tanpa memberi solusi yang nyata. Tidak itu saja, banyak pula masyarakat yang mengeluh saja tanpa berbuat sesuatu untuk perubahan. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan terlalu lama, karena tidak akan memberi manfaat apa-apa. Satu dari sekian banyak solusi yang bisa dilakukan adalah gotong royong.

 

Hal inilah yang disampaikan Direktur BPSDA Fauzi Idris yang hadir mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi pada Seminar Nasional Hari Air Dunia 2019 di Gedung Serbaguna Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang hari ini (21 Maret 2019). Sebagai Keynote Speaker dalam acara tersebut, Fauzi menyampaikan bahwa Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA selalu meningkatkan program-program pembangunan infrastruktur untuk sumber-sumber air yang tersebar di Indonesia. Kegiatan ini tergolong dalam kegiatan struktural.

 

Ia menambahkan bahwa pemerintah, masyarakat dan akademisi dapat berkolaborasi melalui aksi non struktural, seperti membudayakan menanam pohon (tanaman) pada setiap lahan yang ada di sekitar mereka. Tentu saja ini bisa sangat bermanfaat untuk menyimpan air. Bagaimana bisa pohon dapat menjadi tempat menyimpan air? Karena pada saat hujan turun pasti akan masuk ke dalam tanah. Pohon yang ada di sekitar akan langsung menjadi tempat penyimpanan air yang diresap oleh tanah melalui akar-akar pohon. Jika tidak ada pohon yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air maka air tersebut akan langsung terbuang begitu saja baik ke sungai maupun ke laut, sehingga dapat menyebabkan makhluk hidup yang ada di sekitar kekurangan sumber air. Secara struktural, Ditjen SDA telah membangun banyak tampungan air untuk menampung air hujan tersebut.

 

Seminar Nasional yang dihadiri oleh Walikota Palembang Harnojoyo, dan Rektor Universitas Sriwijaya Anis Saggaff tersebut cukup disambut antusias oleh ratusan mahasiswa, akademisi juga masyarakat. “Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan terus membenahi sumber-sumber air melalui program konservasi SDA, juga meningkatkan sistem informasi sumber daya air agar semua orang mendapatkan akses akan air. Namun, kami butuh kontribusi dari semua lapisan masyarakat agar berbagai program tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tutur Fauzi dalam paparannya. (dro kompusda)

 

21 Maret 2019 Selengkapnya

Kongres Sungai Indonesia Coba Atasi Permasalahan Banjir di Indonesia
Kongres Sungai Indonesia Coba Atasi Permasalahan Banjir di Indonesia

Permasalahan sungai sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Hal yang paling sering adalah kejadian banjir.  Frekuensi kejadian banjir di Indonesia pada kurun waktu 20 tahun terakhir ini cenderung meningkat. Pada tahun 2017 misalnya, kejadian tersebut meningkat menjadi 146 kejadian per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi hal yang dapat diabaikan. Banjir bukan hanya dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, namun juga sebagai implikasi atau dampak dari aktivitas lainnya, contohnya penggundulan hutan di daerah hulu, yang menyebabkan aliran air menjadi lebih cepat ke daerah hilir. Hal tersebut selanjutnya menimbulkan sedimentasi pada dasar sungai dan akan mengurangi kapasitas tampung sungai.

“Sungai itu dibutuhkan sampai kapan pun sehingga perlu adanya kegiatan konservasi yang juga berkelanjutan, peran PUPR terhadap sungai itu sebagian besar kita dominan di kuantitas air kalau di kualitas kita sebagai pendukung. Masalah sungai tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja namun semua pihak kita kolaborasi, seperti swasta, masyarakat, akademisi,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada acara Kongres Sungai Indonesia 4.0 di Cibubur (21/3).

Kegiatan Kongres Sungai Indonesia merupakan kegiatan rutin tahunan, yang bertujuan untuk menjadi wadah bersama bagi seluruh 2 pihak, tidak hanya dari kalangan Pemerintahan, namun juga dari akademisi, para pemerhati sungai, maupun masyarakat luas pada umumnya, bertukar informasi dan pengalaman, serta mendiskusikan berbagai alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan terkait pengelolaan sungai di Indonesia. Kongres Sungai tahun ini dilaksanakan untuk menyambut pengembangan industri generasi keempat dengan mengusung tema “Sungai Sebagai Pusat Peradaban Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia”.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR, bersama dengan seluruh pihak terkait baik itu Pemerintah Daerah, akademisi, ataupun badan usaha, tidak hanya berkomitmen untuk membangun infrastruktur pengendali banjir atau melaksanakan normalisasi sungai, dalam rangka mengatasi berbagai masalah sungai, tapi semua itu juga dibarengi dengan upaya nonstruktural lainnya, sebagaimana yang disebutkan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak. Misalnya saja melalui kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air atau GNKPA.

Lalu, dengan konsep industrial 4.0 yang inovatif, bagaimana dengan pengelolaan sungai kita ke depan untuk menjawab tantangan perkembangan jaman ini? Maka perlu bergerak dimulai dari pendekatan yang sifatnya konvensional menuju pendekatan yang lebih modern. Penggunaan teknologi sistem informasi hendaknya sudah menjadi bagian terintegrasi pada pengelolaan sungai di Indonesia.

 

21 Maret 2019 Selengkapnya

Infrastruktur dan SDM Sebagai Prioritas Pembangunan
Infrastruktur dan SDM Sebagai Prioritas Pembangunan

Menteri PUPR turut membuka Indobuildtech Expo 2019 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang Selatan (21/3). 
 
Acara yang berlangsung selama empat hari ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri konstruksi guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih menjadi prioritas pembangunan. 
 
Salah satu upaya pengembangan industri konstruksi adalah dengan meningkatkan tenaga kerja handal yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
 
Data BPS tahun 2018 menunjukkan jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia secara total sebanyak 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, hanya 20% atau 1,6 juta orang yang tergolong tenaga ahli konstruksi. 
 
Bila ditilik jumlah tenaga kerja ahli yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Keahlian (SKA) sesuai data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, tahun 2018 ada sebanyak 195.312 orang. Artinya, masih sekitar 1,4 juta tenaga ahli konstruksi yang perlu disertifikasi.
 
Untuk itulah Menteri PUPR pada kesempatan yang baik ini secara simbolis memberikan sertifikat digital kepada perwakilan tenaga kerja konstruksi yang hadir di Indobuildtech Expo 2019.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya memberikan pesan kepada tenaga kerja yang telah disertifikasi sebagai ahli konstruksi agar dapat memanfaatkan sertifikatnya dalam berkarya di bidang konstruksi.
 
Sementara kepada 500 orang yang akan disertifikasi selama 5 hari ini, diharapkan dapat memanfaatkan peluang sertifikasi gratis yang disediakan oleh negara dengan sebaik-baiknya.
 
Acara yang memadukan pameran dan Business Programs ini mengambil tema “Establishing Architecture 4.0” dan berlangsung sejak tanggal 21 Maret sampai dengan 24 Maret 2019.
 
Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin. (KompuSDA•kty/nan)

21 Maret 2019 Selengkapnya

Water Day Fest Ajak Generasi Muda Peduli Air
Water Day Fest Ajak Generasi Muda Peduli Air

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuka acara Final Water Day Fest 2019 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta (19/3). Acara digelar dalam rangka memperingati Hari Air Dunia (HAD) ke-XXVII bertemakan “Leaving No One Behind” yang diadaptasi dalam tema Indonesia “Semua Harus Mendapatkan Akses Air”.

Basuki mengatakan peringatan HAD merupakan perayaan yang ditujukan sebagai usaha-usaha untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air dan pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan. Momentum HAD digunakan oleh Menteri Basuki untuk mengajak generasi millenial untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan dan air.

“Saya titip pesan kepada semua untuk melakukan kampanye dari pintu ke pintu untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya air atau daya rusak air apabila lingkungan tidak dijaga. Kalau lingkungan dan air dirawat dengan tidak baik bisa menjadi “musuh” tetapi kalau dirawat dengan baik akan menjadi “kawan”. Perlakuan kita terhadap lingkungan akan meresonansi perlakuan lingkungan terhadap kita. Apabila terus terjadi penebangan liar maka akan terjadi kekeringan dan banjir,” ujar Basuki.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hari Suprayogi mengatakan, semua pihak wajib menjaga ketahanan air, karena semua masyarakat berhak atas akses air bersih. “Seperti tagline kita tahun ini, semua harus dapat akses air. Itu artinya luas sekali, supaya kita menjaga ketahanan air. Ketahanan air ini tujuannya untuk air untuk semua. Maka untuk menjaga ketahanan air, semua unsur harus terlibat,” ungkap Hari.

Menurut Hari, tugas Kementerian PUPR tidak hanya membangun infrastruktur saja, tetapi juga non infrastruktur. Salah satunya menjaga ketahanan air. Saat ini, Kementerian PUPR juga telah menyusun kebijakan dalam menjaga ketahanan air. Seperti kebijakan pemanfaatan daya guna air yang efisien, konservasi, perlindungan dari pencemaran, sistem distribusi air yang baik agar tidak terjadi kebocoran.

“Air untuk semua, semua unsur terlibat. Kementerian PUPR selalu bangun infrastruktur, padahal tidak itu saja, harus didukung yang non-struktur, antara lain unsur sosial. Semua harus terlibat, baik generasi muda maupun tua,”pungkasnya.

Oleh karena itu, kata Hari, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR berpartisipasi dan ikut menyadarkan masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya air bersih. "Kita untuk Indonesia berpartisipasi, makanya kita sadarkan semua masyarakat supaya ikut mengampanyekan air bersih,” sambung Hari.

Salah satu program yang dilakukan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya air bersih adalah dengan menggelar Water Day Fest 2019. "Sosialisasinya kita tidak dijalan-jalan, karena tidak efektif, dengan mengadakan Water Day Fest 2019 ini lebih efektif. Dengan Duta Hari Air, nanti di sekolah dia akan sosialisasi, syukur-syukur ada pelajaran yang di sekolah yang mengajarkan pentingnya air," tutup Hari.

Water Day Fest 2019 berisi perlombaan yang ditujukan bagi palajar SMA/SMK sederajat di Jabodetabek seperti lomba Duta Hari Air 2019, lomba paduan suara dan lomba tari tradisional. Berikut daftar pemenangnya:

Duta Hari Air 2019 Putra
Juara 1: Firhan Salim (SMAN Unggulan MH Thamrin)
Juara 2: Kevin Nanda Susanto (SMAN 90 Jakarta)

Juara 3: Dani Sefianto (SMAN 86 Jakarta)

 

Duta Hari Air 2019 Putri
Juara 1: Salsa Kania Purnamasari (SMAN 6 Jakarta)
Juara 2: Diandra Paramitha (SMAN 2 Kota Bekasi)

Juara 3: Zivanka Natania (SMA Tunas Bangsa Greenville)

 

Paduan Suara
Juara 1: SMAN 34 Jakarta
Juara 2: SMAN 8 Jakarta

Juara 3: SMAN 13 Jakarta

 

Tari

1. SMKN Jakarta 1

2. SMKN 57 Jakarta

3. SMAN 21 Jakarta

 

(ech-KompuSDA)

20 Maret 2019 Selengkapnya

Workshop Indonesia dan Perancis dalam Pengelolaan Bendungan
Workshop Indonesia dan Perancis dalam Pengelolaan Bendungan

Workshop bertajuk "Construction, Rehabilitation and Improvement of Existing Dam in Indonesia" ini bertujuan untuk mempererat kerja sama Indonesia-Perancis dalam hal pengelolaan bendungan dalam bentuk pertukaran teknologi, pertukaran pengalaman dan pengetahuan di antara kedua negara.
 
Tidak hanya dalam pengelolaan bendungan, dalam workshop ini Dirjen SDA juga membahas mengenai kemungkinan investasi di sektor sumber daya air. "Terdapat beberapa kemungkinan investasi di bidang sumber daya air, seperti investasi di mini atau mikro hidro dan hidro power; instalasi early warning system penyediaan alat berat dan pompa air," jelas Hari Suprayogi.
 
Lebih lanjut, Dirjen SDA berharap kegiatan ini dapat menjadi forum yang bermanfaat dalam mengembangkan perspektif pengelolaan air yang inovatif. (KompuSDA)

19 Maret 2019 Selengkapnya

Bangun Pengaman Pantai Untuk Selamatkan Warga dan Naikkan Pariwisata
Bangun Pengaman Pantai Untuk Selamatkan Warga dan Naikkan Pariwisata

 

Ketika berkunjung ke Pantai, banyak dari kita yang mungkin pernah melihat bangunan seperti tanggul di pesisir pantai. Nah, tanggul pengaman pantai ini banyak manfaatnya loh. Kita tahu gelombang laut yang tiap hari menyapa pesisir pantai, lama-lama mengikis pasirnya (daratan), dan akhirnya semakin menjorok ke darat. Kalau tidak ditangani segera, pemukiman warga yang ada di sekitar pantai, pun jalan yang ada di dekat pantai pasti lama kelamaan akan tergenang air.

Inilah salah satu fokus kegiatan Ditjen SDA pada pantai-pantai di Indonesia, satu diantaranya ada di Pantai Panjang, Provinsi Bengkulu. Pembangunan Pengaman Pantai Panjang Kota Bengkulu sudah dilaksanakan sejak tahun 1993 sampai 2017 kemarin oleh BWS Sumatera VII, yang merupakan perpanjangan tangan Ditjen SDA untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Pembangunan ini bertujuan untuk melindungi kawasan Kelurahan Malabero Kota Bengkulu.

Dijelaskan oleh PPK Sungai Pantai II Fitriyadi bahwa kondisi gelombang laut di sekitar Pantai Panjang sangat besar, sehingga mengikis daerah daratan dengan cepat, dan dapat menyebabkan banjir ROB ke jalan dan pemukiman warga sekitar, sehingga perlu dibangun tanggul untuk mengamankan pesisir pantainya. Banjir ROB yang disebutkan tersebut pernah terjadi pada tahun 1992 dimana terjadi gelombang pasang yang tinggi yang mengakibatkan kawasan Kelurahan Malabero terendam air, sehingga perlu dilakukan relokasi ke kawasan lainnya.

Ditambahkan oleh PPK Perencanaan BWS Sumatera VII Faris Iqbal Tawakal, dulunya kawasan ini merupakan Tawan Wisata Alam di bawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. "Karena cakupan pekerjaan mereka adalah pekerjaan non fisik, maka kami turun tangan berkontribusi untuk menyelamatkan pesisir pantai melalui pembangunan pengaman pantai tersebut," jelas Faris.

Dari total panjang pesisir pantai 10,8 kilometer, telah diselesaikan sepanjang 8,6 kilometer dan akan dirampungkan segera sisanya. Setelah itu, BWS Sumatera VII akan fokus ke pantai-pantai lainnya, yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan potensi pariwisata di provinsi Bengkulu. (dro kompusda)

18 Maret 2019 Selengkapnya