Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


UU KIP Penuhi Hak Atas Informasi Masyarakat

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dan mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Lana Winayanti, Staf Ahi Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, pada acara Workshop KIP “Finalisasi Draft DIP dan DIK”, di Bali (281015).

Transparansi Informasi Dorong Masyarakat Perhatikan Kinerja Pemerintah

Saat ini pemerintah dituntut untuk transparan dalam memberikan informasi kepada publik dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan di sisi lain transparansi yang dilakukan pemerintah mendorong masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang kinerja yang telah dilakukan. Khusus untuk Kementerian PUPR jumlah pemohon informasi publik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang masuk ke bagian Pelayanan Informasi Publik periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 sebanyak 122 orang dan jumlah sengketa 6 orang. Hal tersebut mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, dimana periode Januari sampai dengan Desember 2014 jumlah pemohon sebanyak 123 orang dan jumlah sengketa 3 orang. Data ini menunjukkan peningkatan perhatian masyarakat pada pemerintah.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi dan kolusi serta nepotisme adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945.Untuk itu salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat tujuan ini adalah membnagun infrastruktur, karena infrastruktur merupakan faktor utama dan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa.

Bendung Gerak Sembayat Wujudkan Pengelolaan SDA Untuk Gresik dan Lamongan

Studi tentang Bendung Gerak Sembayat telah dimulai sejak tahun 1978 dan dari penyusunan master plan dan feasibility study pada tahun 2002 diperoleh rekomendasi perlunya dibangun bendung untuk menyediakan sumber daya air mengingat potensi beberapa DAS di sungai Bengawan Solo seperti Kabupaten Gresik dan Lamongan untuk dikembangkan sebagai daerah industri dan irigasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, pada acara Pelaksanaan Penutupan Sungai Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Jawa Timur (221015).

Mari Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Sumber Daya Air

Dalam mengingkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang sumber daya air Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, menyelenggarakan kegiatan Young Water Professional Development Programme yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal SDA dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian PUPR dengan Pemerintah Belanda Konsorsium Proyek yang terdiri dari MDF Training and Consultancy, Deltares dan Water Opleidingen. “Kegiatan Young Water Professional Development Program dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sumber daya air terutama para generasi muda karena kedepannya banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh kita terutama dalam hal pengelolaan sumber daya air,” ujar Agus Suprapto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, dalam acara Penyerahan Sertifikat Kegiatan Young Water Professionals Development Programme, di Jakarta (111015).

Infrastruktur SDA Untuk Keberlangsungan Sumber Daya Air Indonesia

Satu tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, beberapa proyek infrastruktur, khususnya bidang sumber daya air yang telah diresmikan (groundbreaking dan impounding) diantaranya Bendungan Raknamo yang telah dilakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada 20 Desember 2014, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang telah dilakukan penggenangan bendungan pada Agustus 2015 (setelah 50 tahun mangkrak) dan Bendungan Nipah di Jawa Timur yang akan impounding pada November 2015.

Pembangunan Waduk Untuk Masyarakat Indonesia

“Prioritas pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah pertama, konektivitas jalan dan kedua, ketahanan pangan. Khusus untuk ketahanan pangan, sangat memerlukan partisipasi semua pihak untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya air, mengingat potensi sumber daya air di Indonesia adalah 4 triliun m3 dan yang saat ini baru dimanfaatkan sebesar 15 miliar m3. Untuk itu Kementerian PUPR membangun 49 waduk di seluruh Indonesia,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri PUPR, dalam acara Sentilan Sentilun dengan tema Pembangunan Rakyat Untuk Rakyat, di Metro TV, Jakarta (161015).

Waduk Titab Penuhi Kebutuhan Air Bali

Waduk Titab yang sekarang sudah berada di tahap akhir pembangunannya, terletak di kabupaten Buleleng. Waduk ini dibangun dengan tujuan untuk mengairi daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1794,82 ha untuk meningkatkan intensitas tanam dari 169% menjadi 275%, selain itu untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 350 lt/det di 3 kecamatan.

KNI BB Dukung Ditjen SDA Dalam Pembangunan Bendungan

“Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) akan selalu ikut berperan serta dalam pengembangan ilmu dan peningkatan mutu keahlian dan tanggung jawab para anggotanya dalam penguasaan dan pemanfaatan keahlian teknologi bendungan besar. Hal ini bertujuan agar para anggota KNI-BB termotivasi untuk menguasai, mengembangkan dan meningkatkan profesi bidang perancangan, pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan bendungan besar serta proaktif melakukan alih teknologi,” jelas Hari Suprayogi selaku Ketua Umum KNI-BB dalam wawancaranya dengan majalah GATRA, di Jakarta (151015).

Bendungan Sei Gong Segera Hadir Di Batam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama BP Batam dan pemerintah daerah setempat bekerjasama untuk mengatasi krisis air baku dengan membangun Bendungan Sei Gong yang terletak di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Bendungan Tapin Akan Dibangun di Kalimantan Selatan

“Bendungan Tapin sangat diperlukan dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Tapin,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara Penandatanganan Kontrak Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di Jakarta (131015).

Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta

Sungai Ciliwung mempunyai panjang 120 km dan alirannya di Jakarta bercabang dua di daerah Manggarai. Aliran pertama, melalui tengah kota yaitu sepanjang daerah Gunung Sahari dan aliran kedua melalui Tanah Abang. Saat ini sungai Ciliwung sudah tercemar, karena banyaknya sampah dan pemukiman warga. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR melakukan pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung yang mulai dukerjakan pada tahun 2013, diharapkan selesai Desember tahun 2016 dengan menggunakan dana APBN sekitar Rp 1,18 triliun.

Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur Dioperasikan Tahun 2017

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yaitu membuat sudetan yang menghubungkan kawasan Kali Ciliwung menuju Kanal banjir Timur. “Kegiatan pembangunan sudetan sudah dilakukan mulai 19 Desember 2013, kini sudah mencapai sekitar 54,37%. Panjang sudetan yang hingga kini sudah diselesaikan mencapai 564 meter (line 1 dan line 2) dari 1,27 km panjang sudetan yang direncanakan. Untuk itu diharapkan kegiatan ini selesai pada Desember tahun 2016,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, ketika melakukan kunjungan lapangan ke arriving shaft pembangunan terowongan pengendalian banjir (sudetan) Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di jl. Otista III, Jatinegara dan Normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo (121015).

Implikasi Batalnya UU SDA Bersifat Retroaktif dan Prospektif

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 85/PUU-XI/2013 yang berisi tentang pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Dan peraturan perundangan turunan dari UU Sumber Daya Air juga belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air seperti PP No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa.

  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bantuan

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda[at]pu.go.id atau kompu.sda[at]gmail.com

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami