Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat

“Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR, salah satunya adalah Bendungan Jatigede. Kontrak pembangunan Bendungan Jatigede ditandatangani tahun 2007 dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan impounding tanggal 31 agustus 2015. Ini salah satu waduk besar yang dibangun di pulau Jawa. Bendungan ini mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi seluas 90 ribu ha, PLTA dengan kapasitas terpasang 2 x 55 MW = 110 MW, produksi rata-rata 690 GWH/tahun, pengendalian banjir 14 ribu ha kawasan yang biasa terkena banjir, penyediaan air baku untuk air bersih 3500 lt/det untuk kebutuhan rumah tangga 350 ribu orang dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan kawasan Balongan serta pariwisata,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA, kepada wartawan Metro TV di Gedung SDA dan Penataan Ruang, Jakarta (180915).

Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015

“Di 2015 ini kemungkinan akan ada pemotongan anggaran sekitar 50 trilyun, namun kemungkinan besar Kementerian PUPR tidak akan dipotong. Jadi menurut Menteri PUPR yang belum kontrak dapat dipotong. Kita masih punya 3 trilyun yang masih kontrak. Untuk itu kita harus menyiapkan tim untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran 2015 dan persiapan kegiatan TA 2016. Saya berharap agar tiap balai membuat strategi masing-masing,” kata Mudjiadi, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2016, di Jakarta (170915).

Kementerian PUPR Optimis Penyerapan 70 persen di Akhir November

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Komisi V DPR RI (140915) kembali membahas RKP dan RAPBN Tahun 2016 yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR. Usulan semula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakni sekitar Rp 178 Triliun. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah, setelah penajaman Kementerian PUPR dialokasikan pagu anggaran sekitar Rp 103,8 Triliun. Dikarenakan selisih yang dibutuhkan terlalu jauh, Basuki melalui Komisi V meminta bantuan supaya pagu RAPBN 2016 untuk Kementeriannya ditambah.

Menteri PUPR Gelar Pertemuan dengan Perangkat Desa Kecamatan Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono melakukan kunjungan kerja ke Tulungagung, Trenggalek di Jawa Timur, guna meninjau persiapan pembangunan jembatan Sungai Brantas yang menghubungkan Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Mojo, Kediri. Jembatan ini diharapkan menjadi salah satu akses ke Selingkar Wilis, yaitu program pembangunan jalan yang menghubungkan enam kabupaten sepanjang 240 kilo meter, yang dikenal dengan istilah "Tunggal Rogo Mandiri" (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kediri).

Menteri PUPR Tinjau Bendungan Wonorejo

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dan beberapa pejabat eselon I seperti Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Direktur Jenderal Bina Marga, Hediyanto W. Husaini, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermato Dardak dan anggota Komisi V DPR RI, Budi Yuwono, melakukan perjalanan Lingkar Wilis yang dimulai dari Surabaya menuju Yogyakarta (120915).

PNS Ditjen SDA Diwajibkan Mengisi ePUPNS

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengembangan sistem informasi kepegawaian ASN, Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) secara elaktronik dan online mulai 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. “Untuk melakukan e-PUPNS di masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masing-masing unit kerja harus melakukan inventarisasi personil dan menambah verifikator level 1 sampai dengan ke tingkat unit satuan kerja. Para verifikator yang telah ditunjuk dapat terus melakukan pemantauan dan pengawalan dalam pemutakhiran data pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh BKN yaitu e-PUPNS dan jangan sampai ada CPNS/PNS di unit kerja masing-masing yang tidak terdaftar,” jelas Hartanto, Sekretaris Ditjen SDA, dalam acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Bidang Kepegawaian di Lingkungan Direktorat Jendera SDA (Pendataan Ulang PNS secara Elektronik e-PUPNS), di Jakarta (090915).

Koordinasi PUPR, Kemtan dan TNI untuk Irigasi dan Pangan Nasional

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertania, Gatot Irianto, dan Wakil Asisten Teritorial Mabes TNI Angkatan Darat Marga Taufik, beserta jajarannya melakukan pertemuan dan diskusi terkait sinkronisasi program irigasi dan pertanian bersama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian menuju swasembada pangan nasional.

Uji Coba Pengintegrasian eProgramming dan ePerformance

Peran sistem data dan informasi kedepannya sangatlah penting mengingat di era yang semuanya serba menggunakan teknologi informasi, setiap orang menginginkan kecepatan dalam memperoleh informasi. Untuk itu Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Ditjen SDA mengadakan ujicoba pengintegrasian e-programming dan e-performance, di Batam, Kepulauan Riau (070915). Turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen SDA Hartanto, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto, Kasubdit Perencanaan dan Kepala BWS Sumatera IV.

eProgramming Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sebagai instrumen kegiatan input data perencanaan program pada bidang Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Pengembangan Jaringan SDA melaksanakan kegiatan workshop e-programming dan Persiapan RKA K/L Tahun Anggaran 2016. “e-Programming merupakan program yang mempermudah para Unit pelaksana teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam melakukan persiapan data untuk perencanaan program,” jelas Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Widiarto, Jakarta, (4/9).

Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Raker Kementerian PUPR

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Kementerian PUPR, sebagai salah satu kementerian yang bergerak di bidang infrastruktur dan mendapatkan dana APBN yang tinggi, harus memperbanyak infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sampai dengan ke daerah yang terpencil dan daerah perbatasan. “Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan daerah perbatasan karena disana masih sangat minim infrastruktur dan menghambat kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Roda perekonomian yang lancar akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakatnya sehingga pendapatan masyarakat meningkat,” kata Jusuf Kalla.

Kementerian PUPR Wujudkan Infrastruktur yang Handal dan Memadai Bagi Indonesia

“Progres pelelangan sampai dengan tanggal 2 September 2015 dari 14.669 paket terkontrak sebanyak 12895 paket senilai Rp. 80,71 triliun; proses kontrak sebanyak 1.236 paket senilai Rp. 8,45 triliun; belum lelang sebanyak 538 paket senilai Rp. 1,73 triliun. Dan progres realisasi fisik dan keuangan Kementerian PUPR, per tanggal 2 September 2015 adalah 35,74% (fisik) dan 33,04% (keuangan). Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk menyerap anggaran yang tersisa Rp. 79,44 triliun, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk percepatan penyerapannya,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada sesi kedua Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, di Ruang Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (030915).

Kementerian PUPR Telah Serap Anggaran Sebesar 32,74persen

Penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 2 September 2015 sudah mencapai Rp 38,9 triliun atau 32,74% dari total pagu anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 118,6 triliun. “Progres untuk pekerjaan kontraktual dan swakelola secara keseluruhan telah mencapai 32,74% dari target 30% pada Agustus. Pada bulan September realisasinya bisa 44%, Oktober 66%, November 73% dan Desember 93%,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, pada Raker Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2016, yang dihadiri oleh semua jajaran Kementerian PUPR dan salah satu stakeholder, yaitu Freeport di Ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (030915). Dan akan dilaksanakan selama dua hari 3-4 September 2015.

Penurunan Muka Tanah Harus Segera Ditangani

Pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk keberlangsungan sesama harus diimbangi dengan kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya memperhatikan penggunaan air dengan bijak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan juga memperhatikan saluran pembuangan air serta melakukan penghijauan kembali pada lingkungan sekitar.