© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menteri PUPR: Tertib Administrasi, Tertib Mutu dan Tertib Waktu
Menteri PUPR: Tertib Administrasi, Tertib Mutu dan Tertib Waktu

Jakarta-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka Rapat Kerja (Raker) di tingkat Kepala Satuan Kerja di lingkungan PUPR. Tema yang diambil ialah Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Tahun 2017.

Dalam arahannya Basuki mengajak para peserta yang hadir untuk menjaga kualitas pekerjaan infrastruktur yang dilakukan dengan tetap terus bergerak cepat mengejar target percepatan pelaksanaan anggaran Tahun 2016. “Penyerapan anggaran hanyalah salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran, namun yang paling penting dalam pelaksanaan anggaran adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” lanjut Basuki.

Sementara itu untuk persiapan TA. 2017, Basuki menargetkan dapat melakukan pelelangan dini pada Oktober 2016. “Mulai Oktober sudah bisa dilakukan lelang dini. Diharapkan Januari 2017 semua paket pekerjaan sudah 40-50% sudah terkontrak. Semua program perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus senantiasa memperhatikan tertib adminsitrasi, tertib mutu dan tertib waktu,” imbuh Basuki.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Hasanudin dalam laporannya mengatakan, berdasarkan e-monitoring 28 Agustus 2016 progress  fisik sudah mencapai 50,16 % dari rencana 54,45% atau ada kekurangan  4,29% dan progress keuangan sudah mencapai 43, 33% dari rencana 54,56%, atau ada kekurangan 11,23%, namun hal ini masih lebih baik dari tahun kemarin dimana progress keuangan hanya 29,06%.

Rapat kerja yang berlangsung pada tanggal 29-30 Agustus ini akan diisi oleh laporan pelaksanaan program dan progress oleh Sekjen PUPR, Pembukaan Menteri PUPR, presentasi dari Itjen PUPR terkait dengan peningkatan pengawasan dan tindak lanjut temuan dan diakhiri oleh presentasi dari Dirjen Bina Konstruksi terkait kebijakan dan persiapan lelang dini tahun 2017. Hari kedua akan diisi dengan presentasi dari Dirjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan, Penyediaan Perumahan terkait dengan percepatan program 2016 yang terdiri progress, perjenis belanja, prognosis, permasalahan, tindak lanjut dan persiapan program 2017. (arg/kompuSDA)

29 Agustus 2016 Selengkapnya

DPR RI Kunjungi Pembangunan SPAM PASIGALA
DPR RI Kunjungi Pembangunan SPAM PASIGALA

Kamis, 26 Agustus 2016, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Palu, Sulawesi Tengah untuk meninjau pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Regional Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala yang disingkat dengan SPAM PASIGALA. Kunjungan kerja spesifik ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada masa reses persidangan ke IV yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh H Muhidin M Said dan didampingi oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Dwi Sugiyanto dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Bambang Heri Mulyono.

 

Dwi Sugiyanto menjelaskan bahwa pembangunan SPAM PASIGALA merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama antara Direkotrat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Pemerintah Kabupaten Donggala dengan Surat No.30/KB/D/2013, No.AM.01.09-DC/KSB/03/2013, No.650/10/DINAS.CKPTR/2013, No.690/3432/pu.esdm, No.600/0892/Pemda.Kab.Sigi/2013, dan No.690/0950/PDAM/2013. “Pembangunan SPAM PASIGALA merupakan bagian dari program pencapaian MDGs Tahun 2015. Dalam kegiatan SPAM PASIGALA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III berperan dalam perencanaan dan pembangunan konstruksi intake dan jaringan transmisi hingga Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru,” papar Dwi Sugiyanto kepada Komisi V DPR RI.

 

Dwi menambahkan pemenuhan kebutuhan air minum di Kawasan Regional PASIGALA memanfaatkan sumber air Sungai Saluki di Kabupaten Sigi sebesar 600 lt/dtk, yang pembangunannya dilakukan secara bertahap yaitu jangka pendek (Fase 1) sebesar 300 lt/dtk dan jangka panjang (Fase 2) sebesar 300 lt/dtk. Pembangunan SPAM PASIGALA ini akan mampu memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala sampai tahun 2025.  Pembangungan konstruksi intake dan jaringan transmisi yaitu Bendung Air Baku Saluki memiliki lebar Mercu 31,5 m dan tinggi Mercu 3,5 m.

 

Pembangunan SPAM PASIGALA bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Palu dan sekitarnya, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi; menunjang pengembangan Kota Palu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa dan pusat niaga, serta mendukung program KEK dan KIP; menunjang pelayanan kawasan pariwisata; dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Muhidin berpesan agar pemerintah daerah mendukung penuh pembangunan SPAM PASIGALA dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan membebaskan lahan untuk kebutuhan insfrastruktur dengan benar dan cepat. Ia berharap melalui pembangunan SPAM PASIGALA akan semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati air bersih dengan tarif rendah sehingga kesejahteraan mereka pun menjadi lebih baik. (dro kompuSDA)





26 Agustus 2016 Selengkapnya

Peresmian kantor HATHI Pusat
Peresmian kantor HATHI Pusat

Jakarta–Ketua Umum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Mudjiadi meresmikan kantor baru HATHI yang berlokasi di Jalan Bank V No. 1, Jakarta Selatan.

Jika sesuai jadwal Kantor baru HATHI ini seharusnya jadi dalam waktu 195 hari namun dipercepat menjadi 127 hari. Sehingga bisa lebih cepat difungsikan dan dimanfaatkan.

Dalam perencanaannya, lantai 1 akan digunakan untuk ruang parkir, lantai 2 digunakan untuk tempat berdiskusi dan lantai 3 digunakan untuk pengadaan sertifikasi bendungan.

HATHI didirikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada bidang hidrolik melalui kegiatan pendidikan, training, seminar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan organisasi ini dapat semakin memaksimalkan pengembangan, pemanfaatan dan penyebarluasan ilmu dalam bidang teknik hidro.

“Harapan kami dengan adanya kantor HATHI ini, HATHI bisa menjadi lebih solid dan meningkatkan pengabdian untuk masyarakat” ujar Mudjiadi dalam pidatonya.

Turut hadir dalam tersebut Suyono Sosrodarsono, Djoko Kirmanto, Iwan Nursyirwan, Moch. Amron, Hari Sidharta dan jajaran eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Ditjen SDA. (ugs/argkompuSDA)

26 Agustus 2016 Selengkapnya

Pemerintah Indonesia Mendapat Hibah dari Jepang
Pemerintah Indonesia Mendapat Hibah dari Jepang

Ambon- Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku menjadi tuan rumah dalam acara “Serah Terima Hibah Non-Proyek Pemerintah Jepang (NPGA for Provision of Industrial Products) pada hari Selasa (23/08). Program ini telah dituangkan dalam perjanjian pemberian hibah dari pemerintah Jepang kepada Indonesia yang penandatangannannya telah dilakukan pada tanggal 30 april 2013 silam. Direktorat  Bina Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditunjuk sebagai koordinator pelaksana hibah dan sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia.

Dalam laporan Direktur Bina OP yang diwakilkan oleh Kasubdit Kerjasama Direktorat Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) Heru Setiawan. mengatakan “barang yang didatangkan akan diberikan kepada 3 satminkal yakni,  Ditjen SDA dengan tujuan penggunaan barang untuk kebutuhan umum, alat berat akan digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana terkait bidang SDA, Balitbang Kementerian PUPR dengan tujuan barang untuk penelitian dan pengembangan PUPR, peralatan riset akan digunakan untuk melakukan penelitian guna peningkatan/pengembangan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir Sekditjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan kepentingan umum, peralatan kesehatan dan pertukangan akan digunakan untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal.”

“Skema ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan situasi ekonomi dan sosial di Indonesia dengan menggunakan produk-produk unggulan dari perusahaan jepang, dengan demikian hubungan ekonomi antara jepang dan Indonesia dapat dipererat”, lanjut Heru.

Selain BWS Maluku, terdapat 10 BBWS/BWS yang mendapatkan peralatan berat berupa excavator dan wheel loader yakni : BBWS Mesuji sekampung, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, BBWS Pemali Juana, BWS Sumatera IV, BWS Sumatera V, BWS Sumatera VII, BWS Kalimantan II, BWS Sulawesi I, BWS Sulawesi II, dan BWS Papua.

“Peralatan berat yang diterima harus bisa digunakan semaksimal mungkin dan dipelihara seefektif dan seefisien mungkin  karena dalam bidang OP penggunaan dana sangat terbatas maka adanya hibah dari Jepang sangat membantu kita dalam antisipasi bencana alam terutama  terkait dengan daya rusak air,” tutup Heru.

Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Kepala BWS Maluku, perwakilan Dinas PU provinsi Maluku dan perwakilan Dinas PU Kota Ambon. 

24 Agustus 2016 Selengkapnya

Menteri PUPR Dorong Ditjen SDA Percepat Kegiatan 2016
Menteri PUPR Dorong Ditjen SDA Percepat Kegiatan 2016

Senin, 22 Agustus 2016, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menggelar Rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2016 dan Rencana Kegiatan TA 2017 di Ruang Rapat Ditjen SDA. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen SDA Mudjiadi, para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

Mudjiadi dalam sambutannya mengatakan bahwa sampai Agustus 2016, progres fisik pelaksanaan kegiatan Ditjen Sumber Daya Air sudah mencapai 49%. “Untuk kegiatan kategori single years contract masih on schedule, demikan halnya untuk kegiatan multi years contract yang fokus menuntaskan pembebasan lahan dengan menggunakan dana sisa lelang. Untuk mencapai target 2016, Ditjen SDA juga telah menerapkan sistem kerja 2 shift dalam seminggu, bahkan untuk beberapa kegiatan ada yang menerapkan sistem kerja 3 shift dalam seminggu,” tuturnya.

 

Menteri PUPR Basuki menekankan agar Ditjen Sumber Daya Air melakukan penghematan anggaran dan mengutamakan program prioritas pada tahun 2017 nanti. “Perbanyak kegiatan yang menggunakan sistem multi years contract, karena programnya lebih terarah. Program yang menjadi prioritas nasional untuk mendukung kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas hidup pada wilayah yang sedang bertumbuh harus segera dilakukan agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Basuki.

 

Menghadapi global climate change yang terjadi di Indonesia, Ditjen Sumber Daya Air juga menggalakkan pembangunan prasarana pengendali banjir di beberapa daerah. Program pengendalian banjir ini akan dilakukan secara sistemik untuk memastikan prasarana yang dibangun bisa benar-benar mencegah terjadinya banjir tahunan. Program pembangunan 1 juta Ha dan rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi juga terus dipercepat oleh Ditjen Sumber Daya Air agar target Nawacita bisa terealisasi pada 2019 nanti. Rehabiltasi jaringan irigasi akan dilakukan dengan sistematik dan massive dikarenakan banyak jaringan irigasi yang umur teknisnya sudah habis walaupun dari segi bentuk bangunan belum rusak. Hal ini menyebabkan kapasitas jaringan irigasi tersebut menjadi tidak maksimal sehingga perlu disiapkan lining pada jaringan tersebut.

 

Di akhir rapat, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Lolly Martina menyampaikan agar Menteri PUPR bisa menambah jumlah tenaga Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang sampai saat ini masih sangat minim jumlahnya. Menanggapi hal tersebut, Basuki akan segera menindaklanjutinya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil untuk mengisi posisi key person yang akan mengoperasikan dan memelihara prasarana bendungan, irigasi dan sungai & pantai. Ia mengerahkan agar para pejabat eselon III lebih sering memantau langsung ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air. (dro kompuSDA)




23 Agustus 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA Resmikan Pengalihan Aliran Sungai Keser di Bendungan Tugu
Dirjen SDA Resmikan Pengalihan Aliran Sungai Keser di Bendungan Tugu

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang masih memiliki sedikit prasarana sumber air seperti reservoir atau fasilitas bendungan, sementara kebutuhan akan air baku terus meningkat ditambah kondisi global climate change yang bisa menimbulkan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempercepat program pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah tersebut yaitu Bendungan Tugu.

Proses pembangunan Bendungan Tugu telah melalui beberapa tahap studi sejak 1984. Pembangunan bendungan ini merupakan kegiatan pengembangan Sub Basin Kali Ngrowo yang merupakan rangkaian Kegiatan Pengembangan Wilayah Kali Brantas yang memanfaatkan aliran sungai Kali Keser. Kali Keser merupakan salah satu sumber air yang tersedia dan sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Trenggalek. Setelah dilakukan ground breaking pada 29 Januari 2014 lalu, pembangunan Bendungan Tugu pun memasuki tahap kedua yaitu pengalihan diversion terhadap aliran Sungai Keser. Peresmian pengalihan aliran Sungai Keser dalam rangka pembangunan Bendungan Tugu ini diselenggarakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas pada 18 Agustus 2016 yang bertempat di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Hadir dalam peresmian tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur, dan para pejabat daerah setempat. “Pembangunan Bendungan Tugu merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dalam merealisasikan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kami sudah memberikan kompensasi yang sesuai dengan Undang-Undang terhadap warga yang terkena dampak dari pembangunan bendungan ini,” terang Emil Dardak selaku Bupati Trenggalek dalam sambutannya. Curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah pegunungan yang kurang meresap air, menyebabkan beberapa daerah di Kabupaten Trengalek mengalami banjir. Dengan tersedianya Bendungan Tugu, maka tampungan air akan semakin banyak, sehingga kebutuhan akan air bisa terpenuhi dan bencana banjir dapat dihindari, tambah Emil.

Mudjiadi yang hadir untuk meresmikan pengalihan aliran Sungai Keser tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan jajarannya yang telah menyelesaikan pembebasan lahan dengan baik. “Bendungan Tugu merupakan 1 dari 65 waduk yang akan diselesaikan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saya harap Bapak Bupati dan jajarannya tetap melakukan konservasi terhadap hutan yang termasuk dalam daerah tangkapan hujan agar endapan tanah yang masuk ke bendungan semakin sedikit dan umur bendungan semakin lama,” tutur Mudjiadi dalam sambutannya.

Mudjiadi menambahkan bahwa perlu dibuat anjungan yang menyediakan museum tentang proses pembangunan Bendungan Tugu dari awal hingga selesai. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang nantinya datang ke bendungan ini tidak hanya untuk berwisata saja tapi bisa mendapatkan edukasi yang bermanfaat. Di akhir sambutannya, Mudjiadi memberikan pesan semangat kepada Bupati Trenggalek agar segera melakukan pembebasan lahan terkait pembangunan Bendungan Bagong yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. (dro kompuSDA)



18 Agustus 2016 Selengkapnya

PUPR Tingkatkan Kerja Nyata untuk Indonesia
PUPR Tingkatkan Kerja Nyata untuk Indonesia

Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Kementerian PUPR pada 17 Agustus 2016. Acara yang diikuti dengan hikmat oleh orang PUPR ini merupakan momentum yang tepat untuk membangun semangat baru agar kinerja untuk kerja nyata semakin meningkat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku pemimpin upacara menyampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran sudah mencapai 34,5% dan progres fisik mencapai 44,4%. “Saya apresiasi kesungguhan dan kerja keras Bapak/Ibu sampai sejauh ini, namun upaya tersebut masih perlu dipacu lagi agar penyerapan anggaran bisa sekurang-kurangnya mencapai 50% pada akhir Agustus ini,” ujar Basuki dalam sambutannya kepada para peserta upacara.

Tema yang diusung oleh Kementerian PUPR dalam perayaan kemerdekaan tahun ini adalah “PUPR, Mari Kita Tingkatkan Kerja Nyata untuk Indonesia!”. Hal ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada setiap orang PUPR agar memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur supaya manfaatnya semakin cepat bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Basuki menambahkan percepatan pembangunan infrastruktur sudah memperlihatkan hasil yang memuaskan, seperti infrastruktur sumber daya air yaitu bendungan. Ada beberapa bendungan yang telah diresmikan yaitu Bendungan Jatigede, Bendungan Nipah, Bendungan Bajul Mati, Bendungan Titab dan Bendungan Rajui. Bendungan lain yang masih dalam tahap pembangunan akan segera menyusul sehingga ketersediaan air untuk kehidupan dan penghidupan semakin bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. “Sampai 2019, akan ada 65 bendungan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” lanjut Basuki.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih terus meningkat, hal tersebut tidak berimbang dengan ketersediaan sumber air/mata air alami maupun buatan, sehingga prasarana tampungan air hujan dengan kapasitas tampung yang besar yaitu bendungan sangat dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air siap bekerja nyata dalam membangun infrastruktur sumber daya air. (dro kompuSDA/ugs)




17 Agustus 2016 Selengkapnya

Pemerataan Air Untuk Ketahanan Pangan Indonesia
Pemerataan Air Untuk Ketahanan Pangan Indonesia

71 tahun setelah merdeka, Presiden Jokowi membawa pesan “Kerja Nyata” sebagai tema kemerdekaan tahun 2016. Sejalan dengan tema hari kemerdekaan tersebut, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus membangun infrastruktur SDA untuk mengentaskan kesulitan air terutama di wilayah Timur Indonesia. Sebagai bentuk kerja nyata dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Ditjen SDA menggelar wawancara khusus dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi di Gedung SDA Kementerian PUPR pada Rabu, 17 Agustus 2016.

 

“Ketersediaan air di Indonesia banyak tergantung dengan alam, sementara alam pasti akan bergantung dengan iklim. Di tengah kondisi global climate change saat ini, kondisi ekstrim seperti banjir dan kekeringan bisa saja melanda Indonesia secara berkepanjangan khususnya wilayah Timur. Wilayah Indonesia bagian Timur memiliki curah hujan yang kecil dibanding wilayah lainnya, sementara kebutuhan akan air terus meningkat. Inilah yang menjadi fokus utama Ditjen SDA Kementerian PUPR dalam program pembangunan prasarana sumber daya air sampai tahun 2019,” jelas Mudjiadi kepada rekan wartawan.

 

Mudjiadi menambahkan pembangunan infrastrukur tampungan air yang difokuskan di wilayah Timur dikarenakan debit air yang terus berkurang akibat kemarau panjang, sedangkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut kebutuhan akan air yang banyak pula. Pembangunan prasarana bendungan tersebut sedang dilaksanakan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Di samping itu, pembangunan bendungan juga difokuskan pada daerah-daerah urban seperti Pulau Jawa yang kebutuhan akan air untuk kehidupan maupun penghidupan terus meningkat.

 

Memegang amanah yang besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Ditjen SDA juga melakukan penghematan anggaran dengan memprioritaskan proyek yang manfaatnya paling vital bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. “Selain bendungan, Ditjen SDA juga gencar melakukan rehabilitasi dan pembangunan irigasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada pangan yang telah diprogramkan untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Mudjiadi kepada wartawan.

 

Target pembangunan 65 bendungan sampai 2019 yang merupakan program prioritas Ditjen SDA ini diharapkan bisa mengatasi keterbatasan ketersediaan air di Indonesia, khususnya wilayah Timur dan pulau-pulau kecil. Ditjen SDA juga tidak lupa untuk memperhatikan secara detail mengenai sertifikasi keamanan bendungan yang akan dibangun, hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan mengingat bendungan merupakan salah satu infrastruktur yang memiliki resiko tinggi. Mudjiadi menekankan bahwa pembangunan bendungan saat ini juga semakin didukung oleh kebijakan pemerintah yang mana untuk proyek-proyek strategis nasional, bisa menggunakan lahan yang termasuk dalam kawasan hutan nasional dengan sistem pinjam pakai.

 

Tidak ada kemerdekaan tanpa kerja nyata! Pesan inilah yang menjadi semangat baru Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk terus bekerja nyata bagi masyarakat Indonesia. (dro kompuSDA)




17 Agustus 2016 Selengkapnya

Direktorat Jenderal SDA dan BP Batam Dukung Program Nawacita
Direktorat Jenderal SDA dan BP Batam Dukung Program Nawacita

Batam, kawasan yang terletak strategis di Asia Tenggara ini memiliki peluang yang besar untuk investasi di Asia Pasifik. 44 tahun lalu, Batam hanyalah sebuah pulau dengan 6000 penduduk dengan profesi petani dan nelayan tradisional. Saat ini, pertumbuhan penduduk mencapai 100 jiwa per tahun. Keunggulan strategis pulau Batam mendorong Pemerintah perlu menetapkan otorita daerah pengembangan industri pulau Batam, yaitu Badan Pengusahaan Batam yang bertugas sebagai pengelola pulau seluas 415 km2 ini sekaligus pemberi insentif dan kemudahan dalam perizinan.

 

Perkembangan yang dialami kota Batam sebagai daerah tujuan investasi industri, perdagangan, kegiatan alih kapal dan kegiatan pariwisata yang kompetitif di Asia Pasifik menyebabkan laju pertumbuhan penduduk meningkat drastis yang tentunya membutuhkan persediaan air baku yang banyak pula. “Di tahun 2016, persediaan air di Batam semakin menipis dan hal ini bisa menimbulkan krisis air apabila tidak diantisipasi dengan baik dan benar,” ujar Hatanto Reksodipoetro selaku Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam sambutannya pada acara penandatangan kesepakatan bersama mengenai pembangunan dan pengelolaan Bendungan Sei Gong dengan Kementerian PUPR pada Jumat, 12 Agustus 2016 di Gedung Marketing Centre, BP Batam.

 

Dirjen SDA Mudjiadi yang hadir mewakili Kementerian PUPR menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan antara Kementerian PUPR dengan BP Batam dan Dinas terkait adalah pembangunan Bendungan Sei Gong yang terletak di Desa Sijantung, Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk mewujudkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengembangan industri baru, serta penyediaan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Batam. “Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air ini merupakan rangkaian kegiatan Kementerian PUPR dalam mendukung program Nawacita yang telah dicanangkan oleh Pemerintah yang salah satunya adalah memperkuat daerah-daerah desa dalam negara kesatuan untuk meningkatkan produktifitas rakyat,” tutur Mudjiadi dalam sambutannya.

 

Dengan hadirnya Bendungan Sei Gong, diharapkan ketersediaan pemanfaatan air di Batam bisa terpenuhi. Pembangunan bendungan yang akan selesai pada 2018 ini berpotensi menyediakan air baku ±400 liter/detik. Batam-Bintan-Karimun telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas melalui UU No.44 Tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, Batam pun berubah menjadi Pintu Gerbang Kedua Indonesia setelah Denpasar, Bali. Dengan ketersediaan air baku yang cukup, diharapkan bisa meningkatkan jumlah investor yang akan mendukung perekonomian Indonesia. (dro kompuSDA)




14 Agustus 2016 Selengkapnya

Bendungan Sei Gong, Solusi Krisis Air Baku Kota Batam
Bendungan Sei Gong, Solusi Krisis Air Baku Kota Batam

Bendungan Sei Gong yang berlokasi di Desa Sijantung, Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu dari 13 bendungan yang akan dibangun sesuai program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pembangunan bendungan Sei Gong merupakan bentuk kerja nyata Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menyelesaikan permasalahan krisis air baku di Kota Batam. Untuk mendukung kesiapan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), maka Dirjen SDA Mudjiadi melakukan kunjungan kerja ke bendungan Sei Gong dengan tujuan melihat secara langsung sejauh mana progres pembangunan yang telah dijalankan dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera IV selaku pelaksana pembangunan bendungan Sei Gong. Kunjungan kerja ini dilakukan pada Jumat, 12 Agustus 2016.

 

Bendungan Sei Gong dibangun pada kawasan yang memiliki luas 355,99 Ha. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk mewujudkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengembangan industri baru, serta penyediaan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Batam, khususnya Kecamatan Galang, Kepulauan Riau.

 

Total tampungan waduk pada bendungan Sei Gong ±11,80 juta m3, sedangkan untuk volume tampungan efektif berkisar 8,9 juta m3 yang nantinya berpotensi dapat menyediakan air baku ±400 liter/detik. Tipe yang digunakan pada bendungan ini adalah pondasi urugan tanah dengan diafragma wall. “Pembangunan Bendungan Sei Gong ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pemerintah dinas terkait. Pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh BP Batam sehingga tidak ada masalah yang terlalu signifikan sampai saat ini,” jelas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Agus Rudyanto kepada Mudjiadi.

 

Total alokasi biaya untuk pembangunan Bendungan Sei Gong adalah 260 Milyar rupiah. Pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara multiyears contract. Pembangunan yang telah dimulai sejak 2015 ini, ditargetkan akan selesai pada 2018. (dro kompuSDA)





13 Agustus 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Gelar Konsinyasi dan Pembekalan Aspek Hukum
Ditjen SDA Gelar Konsinyasi dan Pembekalan Aspek Hukum

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan Konsinyasi Aspek Hukum Penyusunan Perjanjian/Kontrak dan Pembekalan Pejabat Perbendaharaan yang bertempat di Sutan Raja Hotel & Convention, Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu, 10 Agustus 2016. Acara yang dikemas selama 3 hari mulai dari 10-12 Agustus 2016 ini dihadiri oleh Kepala Satker dan PPK Pusat dan BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para Kepala Satker dan PPK terhadap tata cara penyusunan perjanjian/kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; permasalahan hukum yang mungkin timbul dari akibat perjanjian/kontrak dan keterbukaan informasi publik; pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; peran serta Kasatker dan PPK dalam penyusunan laporan keuangan; pengamanan aset dalam rangka meminimalisir temuan pemeriksaan; dan persiapan menghadapi pemeriksaan oleh auditor. Putranta Setyanugraha selaku Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik yang dalam sambutannya mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa tugas utama dari Kuasa Pengguna Anggaran/Barang setiap tahunnya terbagi menjadi tiga tugas yaitu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan.

 

Dalam hal perencanaan tugas, para Kepala Satker dan PPK harus memahami penggunaan akun-akun yang ada sesuai dengan standar BAS (Bagan Akun Standar) yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor KEP-311/PB/2014 dan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku. Sedangkan dalam hal pelaksanaan tugas, para Kepala Satker dibantu oleh para PPK baik untuk kegiatan kontraktual maupun swakelola yang dilaksanakan harus lengkap administrasi dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku diantaranya PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan PMK Nomor 113/PMK.05/2013.

 

Putranta melanjutkan, perjanjian/kontrak konstruksi dan jasa konsultansi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pembangunan bidang sumber daya air, agar dapat menghasilkan sarana dan prasarana atau infrastruktur bidang sumber daya air yang handal sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pengguna sumber daya air. Untuk meminimalisir permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak konstruksi dan jasa konsultansi tersebut, maka para pelaksana kegiatan perjanjian/kontrak konstruksi dan jasa konsultansi wajib memahami hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. Sebagai hasil akhir dari pelaksanaan perjanjian/kontrak adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap Satker yang transparan, akuntabilitas, dan informatif. Laporan Keuangan merupakan tanggungjawab dari Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

 

Melalui penyelenggaraan acara ini, diharapkan para peserta akan semakin paham dengan aspek hukum penyusunan perjanjian/kontrak dan pembekalan pejabat perbendaharaan sehingga membawa manfaat dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air pada unit kerja masing-masing yang akan membawa Kementerian PUPR mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2016 ini. (dro/kety kompuSDA)





10 Agustus 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA Sambut Pejabat Tinggi Pratama dan Madya
Dirjen SDA Sambut Pejabat Tinggi Pratama dan Madya

Selasa, 9 Agustus 2016 bertempat di Gedung Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen SDA Mudjiadi sambut para pejabat yang baru saja dilantik untuk mengemban amanah dalam membangun insfrastruktur negara di bidang SDA. Pelantikan para pejabat yang mengalami promosi atau rotasi ini bertujuan untuk meneruskan roda kinerja organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

“Selamat kepada para pejabat yang telah dilantik,” tutur Mudjiadi mengawali sambutannya. Mutasi (promosi, rotasi bahkan dimungkinkan demosi) merupakan wujud nyata dari konsekuensi atas tuntutan kebutuhan regenerasi kepemimpinan dalam manajemen di tubuh organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai upaya yang konsisten dan tersistem untuk terus memelihara dinamika organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, guna terpeliharanya kesiapan operasional, demi menjawab tantangan tugas ke depan, yang akan terus berkembang semakin kompleks dan berat.

 

Para Pejabat yang dilantik tersebut yaitu Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, 3 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai, 5 Kepala Sub Direktorat, 2 Kepala Bidang Pusat, 7 Kepala Balai Wilayah Sungai, 13 Kepala Bidang dan 1 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai. Pergantian ini sesuai dengan kebjiakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penetapan kriteria penempatan seseorang dalam suatu jabatan. Kedepannya, pola karir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kriteria usia yang mengatur tentang batas usia dalam mengemban suatu jabatan, kriteria kepemimpinan yang telah diseleksi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, syarat pengalaman jabatan yang lebih bervariasi, aspek akuntabilitas pribadi seperti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan yang terpenting adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak mengkonsumsi narkoba.

 

Mudjiadi berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik itu Kepala Daerah, Kepala Dinas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar bisa saling bersinergi dalam membangun infrastruktur negara. Demikian pula dengan tata kelola pelaksanaan anggaran dan barang milik negara yang harus dipergunakan dengan benar oleh para pejabat dalam membina unit kerja yang mereka pimpin. (dro kompuSDA)





10 Agustus 2016 Selengkapnya