Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, BBWS Pemali Juana dan BBWS Pompengan Jeneberang berhasil terpilih sebagai Pemenang Lomba Petugas Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Tingkat Nasional. Lomba yang baru perdana diselenggarakan ini, diikuti oleh delapan belas tim perwakilan dari sebelas BBWS dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini.

Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) menggelar Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2015 di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan (25/11). Mengambil tema “Tantangan, Solusi dan Sinergi Pembangunan serta Pengelolaan Bendungan Besar Sampai Dengan Tahun 2019” seminar ini diikuti oleh 486 peserta yang berasal dari kalangan profesional, praktisi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerhati di bidang bendungan besar. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono dan jajarannya, Ketua Umum KNIBB Hari Suprayogi, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN Persero Nasri Sebayang.

Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan para penyedia jasa konstruksi menandatangani tiga kontrak pembangunan bendungan dengan nilai total Rp 1,8 triliun di Gedung Sumber Daya Air, Jakarta (24/11). Tiga proyek pembangunan bendungan tersebut yakni Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten; Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Utama dan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; dan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pengerukan dan Pengendalian Sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo senilai Rp 236,9 miliar.

Dirjen SDA Mudjiadi Harapkan DI Osaka Selesai Dalam 2 Tahun

Sebagai bagian dari Program Swasembada Pangan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III melakukan penandatanganan kontrak pembangunan Daerah Irigasi Osaka (Okak-Samo-Kaiti) di Gedung Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jakarta (23/11). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Direktur Irigasi dan Rawa Adang Saf Ahmad, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Asmelita.

Delegasi CNCID Lanjutkan Technical Visit ke Bali

Setelah mengunjungi beberapa proyek infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat, delegasi Chinese National Committee on Irrigation and Drainage (CNCID) melanjutkan technical visitnya ke Bali (18/11). Technical visit ini merupakan salah satu tindak lanjut setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage (INACID) dan CNCID pada 2013 lalu. Delegasi CNCID di Bali secara langsung mengamati beberapa proyek irigasi dan drainase di Bali, di antaranya lokasi irigasi Subak Bali, pengamanan pantai Bali dan Bendung Gadon II. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida I Ketut Jayada, Kepala Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur Ditjen SDA Muradi, dan narasumber Sura Adnyana dari Dinas Pekerjaan Umum Bali. Dalam kunjungan ke lokasi irigasi Subak di Jatiluwih Tabanan, Sura Adyana memaparkan keberhasilan sistem irigasi Subak. Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang berfungsi sebagai satu kesatuan sistem dari para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak merupakan satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Asas kerja sistem Subak sendiri didasarkan pada prinsip keadilan sosial kultural. Setiap warga subak bertugas mengatur pembagian air, memelihara dan memperbaiki sarana irigasi, melakukan kegiatan pemberantasan hama, serta melakukan inovasi pertanian. Karena kekhasan dan keberhasilan ini, pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Subak sebagai salah satu Situs Warisan Dunia. Pada kesempatan itu Deputi Sekretaris Jenderal CNCID Ding Kunlun selaku ketua delegasi menyatakan kekagumannya akan sistem irigasi Subak. Berangkat dari hal itu dan mengingat kemiripan Indonesia dan China dalam hal kondisi sumber daya air dan kependudukan, ia mengharapkan melalui technical visit ini akan terjalin kerjasama yang makin intens antara Indonesia dan China dalam pengelolaan irigasi. Di akhir kunjungannya Ding Kunlun menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan keramahan INACID selama di Indonesia. Tak lupa ia mengundang delegasi INACID untuk melakukan kunjungan serupa ke China.

Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan Pengaturan Air Ke Negara

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 atas uji materi UU Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, bahwa UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.UU SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air (seharusnya secara tegas membuat kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan). Dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU SDA yaitu PP Nomor 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentnag Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. “Enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA yaitu pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945; pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat arah penguasaan air oleh pemerintah, sehingga pengaturannya akan dikembalikan ke negara,” jelas Agus Suprapto, Direktur BPSDA, Ditjen SDA, Kementerian PUPR dalam wawancaranya dengan para wartawan, di Jakarta (201115).

Indonesia dan RRC Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Bidang Irigasi

Chinese National Committee on Irrigation and Drainage, yang disingkat dengan CNCID melakukan technical visit ke beberapa daerah di Indonesia. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang modernisasi irigasi, terutama dari sisi teknologi dan manajemen pengelolaan. Dalam kunjungan yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 16 sampai dengan 21 November ini rombongan direncanakan melawat ke Bendungan Jatiluhur, di Purwakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair), Bandung, Museum Subak dan Pengamanan Pantai di Bali.

Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Lematang Untuk Pembukaan Areal Sawah Baru Seluas 3000 Ha

Daerah Lematang di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Lahan irigasi yang akan dikembangkan ini terletak di wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Sedangkan sumber air untuk Daerah Irigasi Lematang diambil dari Sungai Lematang yang merupakan salah satu anak Sungai Musi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penduduk sekitar, air selalu mengalir di Sungai Lematang sepanjang tahun. Masyarakat sekitar sungai saat ini sangat mengharapkan adanya perubahan lahan perkebunan menjadi lahan persawahan.

Menteri PUPR : SDM Hathi Harus Berkontribusi Dalam Restorasi Lahan Gambut

Organisasi profesi HATHI Malang menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-32 yang didukung oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Universitas Brawijaya, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kota Malang, 6-8 November, di Malang. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI dimaksudkan sebagai media/forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuan dalam bidang keairan.

Insan HATHI Harus Peka Terhadap Permasalahan Bangsa

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI merupakan agenda rutin para ahli teknik hidraulik indonesia yang terhimpun dalam asosiasi profesi HATHI. Forum ini merupakan media komunikasi profesi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab keilmuan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa datang.

Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Rawa

Indonesia memiliki rawa seluas 33,4 juta ha atau sekitar 17% dari luas daratan. Dari potensi luasan tersebut, 1,8 juta telah dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyediaan pangan, namun produktivitas dari rawa masih relatif rendah, dan terbukti dari kontribusi rawa dalam produksi beras baru sekitar 5% dari produksi beras Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam acara Peningkatan Kemampuan Bidang Perencanaan Teknis Rawa dan Tambak Wilayah Barat dan Timur, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (021115). Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa, para narasumber yang ahli dalam bidang rawa dan para peserta yang berasal dari BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PIT HATHI Ke 32 Tahun 2015 Berencana Lakukan Kunjungan Lapangan ke Waduk Selorejo

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI merupakan agenda rutin para ahli teknik hidraulik indonesia yang terhimpun dalam asosiasi profesi HATHI. Forum ini merupakan media komunikasi profesi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab keilmuan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa datang. PIT HATHI ke-32 Tahun 2015 rencananya akan dilaksanakan HATHI cabang Malang dengan dukungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Universitas Brawijaya, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kota Malang. Forum PIT yang akan diselenggarakan pada 5 November – 8 November bertujuan untuk merumuskan masukan dan pemikiran secara konkret dari anggota HATHI untuk mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan sumber daya air yang terjadi di tanah air dan ikut serta dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya serta ilmu teknik sumber daya air pada khususnya.

UU KIP Penuhi Hak Atas Informasi Masyarakat

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dan mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Lana Winayanti, Staf Ahi Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, pada acara Workshop KIP “Finalisasi Draft DIP dan DIK”, di Bali (281015).

Transparansi Informasi Dorong Masyarakat Perhatikan Kinerja Pemerintah

Saat ini pemerintah dituntut untuk transparan dalam memberikan informasi kepada publik dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan di sisi lain transparansi yang dilakukan pemerintah mendorong masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang kinerja yang telah dilakukan. Khusus untuk Kementerian PUPR jumlah pemohon informasi publik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang masuk ke bagian Pelayanan Informasi Publik periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 sebanyak 122 orang dan jumlah sengketa 6 orang. Hal tersebut mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, dimana periode Januari sampai dengan Desember 2014 jumlah pemohon sebanyak 123 orang dan jumlah sengketa 3 orang. Data ini menunjukkan peningkatan perhatian masyarakat pada pemerintah.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi dan kolusi serta nepotisme adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945.Untuk itu salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat tujuan ini adalah membnagun infrastruktur, karena infrastruktur merupakan faktor utama dan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa.

  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bantuan


    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda[at]pu.go.id atau kompu.sda[at]gmail.com

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami