Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Pentingnya Sanitasi Untuk Kehidupan

Air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. pembahasan mengenai air tidak hanya membahas tentang air yang kita minum, melainkan juga mengenai bagaimana menjaga hutan apabila rusak sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya air.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masih Sangat Penting

Pada acara Indonesia International Water Week 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bekerjasama dengan RRI Pro 4 mengadakan Dialog Interaktif tentang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan menghadirkan para narasumber yaitu Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Nadjaji Ahmad, ITS dan Erna Witoelar, Wakil Ketua Kemitraan Habitat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (280515).

Penurunan Muka Tanah di Berbagai Wilayah Secara Global Makin Mengkhawatirkan

Sebagai bagian dari acara Indonesia International Water Week 2015 yang digelar dari 24-26 Mei 2015, Water, Sanitation and Cities Forum & Exhibition menggelar diskusi panel membahas penurunan muka tanah (land subsidence) yang kian mengkhawatirkan di sejumlah kota di dunia, khususnya Jakarta (27/5). Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Takashi Kojima, President of Japan Urban Resilience Corporation; Devin Galloway, pakar hidrogeologi dari Amerika Serikat; Prof. Masyhur Irsyam dan Heri Andreas dari Institut Teknologi Bandung; Pham Van Hung, Director of Center for Water Resources Technology for the South of Vietnam; dan Dr. Ir.Arie Setiadi Moerwanto,M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tingkatkan Kinerja dan Koordinasi Pusat, BBWS BWS dan Daerah

“Dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2015 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, saya melihat bahwa mayoritas permasalahan yang terjadi tahun 2015 dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya air, lebih banyak pada masalah lahan, untuk itu saya menginstruksikan agar kedepannya dalam melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan harus melibatkan tim fasilitasi penyediaan lahan yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. dan untuk semua bidang di Direktorat Jenderal SDA harus dapat membuat laporan pekerjaan mengenai percepatan kegiatan tahun 2015 dan persiapan kegiatan 2016 lebih detail lagi dan dibuat per satker, sebagai bahan laporan saya kepada Menteri PUPR,” jelas Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi dalam rapat Kerja Evaluasi Tengah tahun Pelaksanaan Program TA. 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Program TA 2016, di Jakarta (020915).

Penandatanganan Kontrak Pengendali Banjir Batang Kuranji

Untuk mengendalikan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi pada sungai Batang Kuranji Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana atau prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji segmen tengah di Kota Padang. “Manfaat pembangunan ini adalah untuk mengamankan infrastruktur Sumber Daya Air dan asset lainnya yang ada disepanjang aliran Batang Kuranji dan memberi rasa aman dari ancaman bahaya banjir bandang,” ujar Kepala BWS Sumatera V, Adek Rizaldi, dalam penandatanganan kontrak pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji Segemen Tengah, Jakarta (2/9).

Sertijab di Lingkungan Ditjen SDA Laksanakan Kerja Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Pelaksanaan serah terima Jabatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kegiatan ini turut disaksikan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi (17/6). Beberapa pejabat eselon II yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu, dari pejabat lama Direktur Sungai dan Pantai, Imam Santoso kepada pejabat yang baru, Hari Suprayogi. Dari pejabat lama Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, kepada pejabat yang baru, Agus Suprapto Kusmulyono. Selanjutnya adalah, dari pejabat lama Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Hari Suprayogi, kepada pejabat yang baru, Lolly Matina Martief. Sementara itu, pejabat baru Direktur Irigasi, Adang Saf Ahmad, melaksanakan serah terima jabatan kepada Dwi Sugiyanto, yang baru menjabat sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Modernisasi Irigasi untuk Pengoperasian yang Lebih Sederhana, Efisien dan Efektif

Untuk menjawab tantangan yang terjadi di bidang irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Irigasi melaksanakan Workshop Modernisasi DI Rentang Lesson Learned Desain dan Metodologi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi di Pendopo Sapta Taruna (4/6) Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai serta seluruh Sartuan Kerja se-Indonesia.

Ciptakan Suasana Damai, Indah, Penuh Pengampunan Tuhan di Lingkungan Kementerian PUPR

“Pejabat tinggi pratama yang bersasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang telah bergabung menjadi satu kesatuan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Diharapkan janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan bisa terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono pada acara Pelantikan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (16/6).

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jatigede Mulai Dibayarkan Featured

Bendungan Jatigede dibangun dengan manfaat untuk mengairi irigasi khususnya daerah irigasi rentang seluas 90.000 hektar, dengan volume tampungan efektif 980 juta m3, dapat digunakan untuk tenaga listrik sebesar 110 MW. Bendungan Jatigede sudah lama dikaji, namun demikian baru dimulai konstruksi pada tahun 2008, diharapkan pada awal agustus 2015 dapat dilakukan pengisian air bendungan (impounding). Kendala utama dalam pembangunan bendungan ini adalah penyelesaian dampak social kemasyarakatan berupa pembayaran ganti rugi lahan. Dengan dikeluarkannya Peraturan presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak social kemasyarakatan pembangunan Bendungan Jatigede, maka pemerintah pun mulai melakukan langkah pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Kegiatan pembayaran ganti rugi lahan tersebut dibayarkan bertahap, dari tanggal 26 Juni 2015 – 26 Agustus 2015. Sebagai kegiatan awal dibayarkan kepada 2.000 KK dari total 11.000 KK yang dibayarkan. Pembayaran dilakukan di SMP 1 jatigede. Kegiatan tersebut dipantau dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Wakil Bupati Sumedang, Eka Setiawan, kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, perwakilan BPN, hingga perwakilan muspida setempat.

Pembangunan Bendungan Memerlukan Dukungan Semua Pihak

Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 65 bendungan TA 2014-2019 yang terdiri dari 16 bendungan on going (2014), 13 bendungan (2015), rencana 9 bendungan (2016), rencana 8 bendungan (2017), rencana 11 bendungan (2018) dan rencana 8 bendungan (2019). Ada 2 (dua) bendungan yang sudah kontrak yaitu bendungan Lolak (Sulawesi Utara) dan bendungan Logung (jawa Tengah). Dan yang sudah groundbreaking ada 2 yaitu bendungan Krueng Kreuto (Aceh) dan bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur). Sebenarnya akan ada penandatangan kontrak 4 bendungan lagi yaitu bendungan Karian (Jawa Barat), bendungan Tanju (NTB), bendungan Mila (NTB) dan bendungan Passeloreng (Sulawesi Selatan). Anggaran untuk 13 bendungan TA 2015 adalah sebesar Rp 10,5 trilyun. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam wawancaranya dengan media news online detik.com dan kontan.com di Jakarta (170615).

Penandatanganan Kontrak 4 Bendungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak 4 bendungan yaitu bendungan Karian, bendungan Passaloreng, bendungan Tanju dan bendungan Mila, di Jakarta (220615). “Penandatanganan kontrak 4 bendungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan 49 bendungan baru dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan pengalaman dan tantangan dalam pembangunan bendungan di Indonesia, Kementerian PUPR sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mempercepat proses dan pemecahan masalah dalam bidang lingkungan, sosial dan penyediaan lahan,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri PUPR.

Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum melakukan penandatanganan kontrak paket rehabilitasi jaringan irigasi Saluran Sekunder (SS) Sukamadi, SS Jengkol, SS Gadung, SS Rancabango, SS Beres, SS Bandung yang bertempat di Gedung Direktorat Jenderal SDA & Penataan Ruang, Kementerian PUPR di Jakarta, (9/7). Penandatanganan dilakukan oleh PPK Irigasi dan Rawa II Satker PJPA Citarum, Kasatker PJPA Citarum dan PT Brantas Abipraya sebagai penyedia jasa.

Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tahun anggaran 2016, yang dilaksanakan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (1/7). Dalam sambutannya Dirjen SDA menyampaikan bahwa dalam hal pengelolaan irigasi dibagi menjadi tiga kewenangan. Untuk saat ini, kondisi irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 77,23% berada dalam kondisi baik, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi hanya 46,59% berada dalam kondisi baik. “Dan lebih mengkhawatirkan lagi bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sekitar 59% yang rusak”, jelas Mudjiadi.

Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Indonesia dan Korea menandatangani kerja sama pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Hal ini didasarkan pada kesuksesan negara Korea dalam menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan sumber daya air terpadu di negaranya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water), salah satu perusahan Badan Umum Milik Negara Korea Selatan bergerak pada pengembangan sumber daya air. Penandatanganan kerjasama Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Control System tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, dengan Director General of Overseas Business Development of K-Water, Kim Soo Myung, dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dan CEO of K-Water Resources Corporation, Choi Gyewoon, (8/7) di Kementerian PUPR.