© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

DPR RI Tinjau Pembangunan Penanggulangan Banjir Sungai Mamuju
DPR RI Tinjau Pembangunan Penanggulangan Banjir Sungai Mamuju

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Barat pada 1-3 Agustus 2016. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada masa reses persidangan ke IV. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh H Muhidin M Said dan didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Sungai untuk Wilayah Timur, Febri Imam Harta dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Mohammad Kontra Nizam Lembah. Infrastruktur yang ditinjau dalam kunjungan kerja tersebut adalah pembangunan penanggulangan banjir Sungai Mamuju.

 

Nizam menyampaikan bahwa Sungai Mamuju terbagi atas tiga aliran sungai yaitu, Sungai Karema, Sungai Korongana dan Kali Mamuju sendiri yang semuanya berada dalam Wilayah Kota Mamuju. Pengelolaannya berada dalam Wilayah Sungai (WS) Kaluku-Karama, WS Palu-Lariang yang secara administratif terletak di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Mamuju menggunakan bahan batu besar (batu gajah) dilengkapi dengan bangunan krib, turap, tanggul pasangan dan tanggul tanah, guna melindungi sungai dari ancaman erosi, luapan air sungai dan banjir yang terjadi setiap tahun yang secara teknis pelaksanaannya akan menjadikan alur sungai menjadi normal, mengembalikan penampang lebar sungai, serta membentuk dan mengamankan tebing sungai agar tidak terjadi longsoran pada tebing sungai.

 

Dalam penjelasannya kepada Komisi V DPR RI, Nizam juga menambahkan bahwa pembangunan tanggul pengendali banjir dan perkuatan tebing Sungai Mamuju ini bertujuan untuk mengamankan areal permukiman penduduk dari genangan banjir di kota Mamuju dan untuk mendukung terwujudnya pengendalian daya rusak air. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Provinsi Sulawesi Tengah SNVT PJSA Wilayah Sungai Kalukku-Karama, WS Palu-Lariang telah melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul pengendali banjir dan perkuatan tebing Sungai Mamuju sejak tahun 2014 pada tiga wilayah sungai kota Mamuju yaitu Kali Mamuju, Sungai Karema, dan Sungai Korongana.

 

Muhidin selaku ketua pimpinan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini terkait dengan pemantauan program-program pembangunan infrastruktur termasuk sumber daya air untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. (dro kompuSDA)





02 Agustus 2016 Selengkapnya

Kolaborasi Ide untuk Ketahanan Air di Indonesia
Kolaborasi Ide untuk Ketahanan Air di Indonesia

Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia (HATHI) menggelar The 5th International Seminar di Hotel Patra Jasa, Bali pada 29-31 Juli 2016. Tema yang diambil dalam penyelenggaraan Seminar Internasional ini adalah “Water Resilience in a Changing World”. Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi tanah air saat ini, di mana masyarakat Indonesia membutuhkan ketahanan air untuk menjawab tantangan kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.

 

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi cukup besar yang berdampak antara lain pada peningkatan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk mengakses air dan berakibat pada pencemaran air. Selain kebutuhan air meningkat, kebutuhan pangan pun meningkat. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang, kita akan berhadapan dengan tantangan berupa masalah krisis air dan kekurangan pangan. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, disamping ketahanan energi. Implementasi kebijakan tersebut sampai dengan tahun 2019 diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang sumber daya air, yang meliputi pembangunan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta ha daerah irigasi, rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi, peyediaan air baku, dll.

 

Seminar Internasional HATHI kali ini selain diikuti oleh pemakalah dari Indonesia, juga menghadirkan pembicara dari 7 negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Belanda, Phillipina, Vietnam, Bangladesh, dan Iran. Mereka mempresentasikan 93 makalah yang terkait isu (1) Konservasi Air, Resiko dan Dampak Kejadian Cuaca Ekstrim (2) Pentingnya Ketahanan Air bagi Semua Kalangan (3) Governance dan Kerjasama di bidang Sumber Daya Air. Turut hadir dalam Seminar Internasional ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Profesor Dr. Gyewoon Choi selaku Presiden Asia Water Council (AWC), Dirjen SDA Mudjiadi, para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, akademisi, peneliti, praktisi, penyedia jasa baik konsultan maupun kontraktor yang jumlahnya mencapai lebih dari 400 orang.

 

“Ide-ide besar seringkali muncul melalui forum seminar. Melalui Seminar Internasional ini, diharapkan para engineer dan ahli SDA di Indonesia bersama-sama dengan para ahli SDA Internasional akan berbagi pengalaman, dan selanjutnya memiliki pemahaman yang lebih baik serta memotivasi pemikiran baru dalam meningkatkan ketahanan air. Bagi masyarakat luas, penyelenggaraan seminar ini diharapkan dapat menggugah kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya air secara lebih baik dan bijaksana. Seminar ini juga diharapkan bisa menjadi daya tarik dan mampu memotivasi keterlibatan generasi muda khususnya dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia di bidang Sumber Daya Air. Dengan demikian, ke depan, bangsa Indonesia akan lebih mudah dalam mengatasi berbagai tantangan SDA, dan selanjutnya lebih percaya diri menghadapi perubahan kondisi dan perkembangan yang terjadi di dunia,” tutur Mudjiadi dalam sambutannya. (dro kompuSDA)





31 Juli 2016 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan

Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, menyaksikan Penandatanganan Kontrak Paket I dan II Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan Sulawesi Utara, di Gedung SDA Kementerian PUPR, Jakarta (260716). Penandatangan kontrak Paket I dilakukan oleh Lydia A. Karema selaku PPK Bendungan Dua BWS Sulawesi I dan Koko Cahyo Kuncoro, Manager Divisi Operasi VI, PT. WIKA-DMT,KSO, dan Firmansyah, General Manager PT. Nindya Karya Wilayah V  untuk paket II. Turut dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso, Direktur Utama PT. Wijaya Karya (PERSERO) Tbk dan Direktur Utama PT. Daya Mulia Turanggu.

Nilai konstruksi Paket I mencapai Rp 783,2 miliar yang bersumber dari APBN 2016-2020 dan terdiri dari pengerjaan terowongan dan bendungan utama. Sedangkan Paket II terdiri dari pengerjaan jalan akses, terowongan, intake, pelimpah dan fasilitas konstruksi dengan nilai konstruksi sebesar Rp 640 miliar. Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan Paket I dan II diperkirakan mencapai 1460 hari kalender, dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender.

“Akhirnya, penandatanganan ini telah dilaksanakan dengan lancer dan ini sebagai tanda bahwa pekerjaan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara akan segera dimulai. Saya berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama demi kemajuan infrastruktur bidang sumber daya air, ” imbuh Mudjiadi.

Mudjiadi juga mengatakan bahwa target tahun ini ada delapan bendungan dan sudah terlelang satu bendungan sehingga masih ada tujuh bendungan lagi yang masih harus dilelang. “Dan pada tahun 2017 nanti akan ada kurag lebih 40 bendungan yang on going,” kata Mudjiadi.

Ada dua hal yang harus diperhatikan sesuai penandatanganan kontrak tersebut, pertama, dipersiapkan kapan groundbreaking dan kedua, adalah dipercepat pelaksanaannya. “Yang terpenting jangan sampai mengorbankan kualitas,” ujar Direktur Jenderal SDA.

Bendungan Kuwil Kawangkoan

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon Watania mengatakan latar belakang dibangunnya Bendungan Kuwil Kawangkoan karena kebutuhan air baku dan energi listrik di Kota Manado, Bitung dan sekitarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. “ saat ini kebutuhan listriknya masih mengandalkan PLTA Tonsea lama, yakni Tanggari I dan Tanggari II dan bergantung pada besarnya debit Sungai Tondano,” jelas Djidon Watania.

Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki daya tamoung mencapai 23,37 juta m3, terletak melintang di Sungai Tondano di sebelah hilir PLTA Tanggari II. Dan memiliki fungsi untuk mereduksi banjir sebesar 282,18 m3 per detik terhadap Kota Manado dan sekitar.

Selain itu menyediakan energi listrik dengan kapasitas sebesar 2 x 0,7 MW, dan sebagai pengembangan pariwisata khususnya Kabupaten Minahasa. (ugs/tin kompuSDA) 

26 Juli 2016 Selengkapnya

Komisi V DPR RI Pantau Bendungan Bendo
Komisi V DPR RI Pantau Bendungan Bendo

Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Ponorogo pada masa reses 22-23 Juli 2016.

Pada kunker kali ini, rombongan yang berjumlah 18 orang mengunjungi lokasi Pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyambut baik pembangunan bendungan Bendo ini. Fary juga mengharapkan begitu konstruksi Bendungan Bendo selesai, langsung dilanjutkan pembangunan jaringan irigasinya, agar manfaatnya segera diterima para petani.

Bendungan Bendo merupakan bendungan prioritas yang dibangun dengan berbagai manfaat antara lain mengairi 7.800 ha lahan irigasi, 372 liter/detik air baku, pengendalian banjir Kabupaten Ponorogo dan pariwisata.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudhi Pratondo mengatakan memasuki tahun ke-3, progres konstruksi pembangunan Bendungan Bendo masih 20%, karena terkendala pembebasan lahan dari perhutani yang memiliki 99% lahan keseluruhan bendungan. “Dengan dukungan PP 104 dan 105, status yang dari TMKH menjadi IPPKH maka diusahakan pembangunan konstruksi bisa dikebut dengan target rampung akhir 2017,” ujarnya.

“Saat ini baru 30% masyarakat Ponorogo yang menikmati air baku. Bila bendungan ini sudah beroperasi maka semua masyarakat bisa menikmati air baku yang baik. Kemudian air bendungan tersebut tidak saja mengairi 60% sawah di Ponorogo, tapi juga 40% sawah di Madiun,” lanjut beliau.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo ini salah satu upaya untuk mengembangkan daerah Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya air, guna memenuhi berbagai keperluan masyarakat, seperti penyediaan air irigasi, air baku domestik dan industri serta pengendalian banjir dan pariwisata. Turut mendampingi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktur Irigasi dan Rawa, Adang Saf Ahmad, Kepala BBWS Bengawan Solo dan jajaran Pemerintah Kabupaten setempat.

Saat ini bendungan Bendo sedang dalam pengerjaan pembetonan terowong, galian bangunan pelimpah, dan galian bangunan pengambilan. Untuk pekerjaan terowong sepanjang 453 meter yang dimulai pada 17 Oktober 2015, sudah tembus pada 13 Mei 2016 lalu. (arg/kompuSDA)

25 Juli 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Review Kinerja Tengah Tahun 2016
Ditjen SDA Review Kinerja Tengah Tahun 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Tengah Tahun 2016 pada Rabu, 20 Juli 2016 yang bertempat di Ruang Serba Guna Lt.8 Gedung SDA Jakarta. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program dan progres yang telah dicapai pada pertengahan tahun 2016, dan sebagai persiapan terhadap berbagai program yang akan dilaksanakan di tahun depan.

 

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Widiarto ini turut dihadiri oleh para Kepala BBWS/BWS dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. “Saat ini, Kementerian Keuangan dan Bappenas tengah menggalakkan program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu alternatif pendanaan dan pinjaman luar negeri. Apabila Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki postur dan sumber pendanaan yang banyak maka akan lebih aman untuk mendukung pelaksanaan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air,” ujar Widiarto dalam sambutannya.

 

SBSN merupakan salah satu sumber anggaran di samping Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri. Widiarto menambahkan bahwa dengan semakin besarnya sumber pendanaan, maka standarisasi usulan program juga harus ditingkatkan agar infrastruktur yang dihasilkan juga berkualitas. Melalui rapat koordinasi ini, Widiarto berpesan agar kesiapan kelengkapan untuk usulan program Tahun 2017 segera diselesaikan pada bulan Juli, sedangkan untuk usulan program Tahun 2018 kesiapan kelengkapan harus selesai pada bulan Oktober 2016.

 

Dalam rapat koordinasi ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Air turut menyampaikan beberapa arahan kepada para pejabat dan Kepala BBWS/BWS. “Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah,” tutur Mudjiadi.

 

Pemberian informasi dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik agar berpedoman pada Kepmen PU No.674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam rangka menjawab permohonan informasi publik, PPID Daerah (BBWS/BWS) memiliki kewenangan untuk menjawab langsung atas permohonan informasi. Apabila pemohon keberatan atas jawaban yang disampaikan oleh PPID Daerah (BBWS/BWS), maka pemohon informasi dapat menyampaikan surat keberatan ke Sekretariat PPID (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) melalui pelaksana PPID Pusat (Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA). Jawaban akan diberikan oleh Sekretariat PPID (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR). Dan apabila pemohon informasi masih keberatan dengan jawaban Sekretariat PPID, maka pemohon dapat mengajukan surat keberatan ke Atasan PPID (Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR). Jawaban atas surat keberatan tersebut akan ditandatangani oleh  PPID Utama (Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat).

 

Di samping itu, Mudjiadi juga menambahkan agar semua Kepala Balai untuk segera melaksanakan lelang pada bulan Juli 2016 agar pelaksanaan kegiatan bisa direalisasikan pada Agustus 2016. “Masing-masing Balai agar mempelajari dan mulai menginisiasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerjanya. Tahun 2017, diharapkan agar ada minimal 10 BBWS/BWS yang bisa mengikuti jejak BBWS Pemali Juana dan BWS Sumatera V, yang selanjutnya akan diikuti oleh seluruh Balai,” tambah Mudjiadi dalam arahannya. (dro kompuSDA/ ugs)





20 Juli 2016 Selengkapnya

Sosialisasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu
Sosialisasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, maka perlu disusun pola pengelolaan Sumber Daya Air. Penyusunan pola pengelolaan SDA berdasarkan Wilayah Sungai (WS) yang berpedoman pada prinsip keterpaduan antara air permukaan dengan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi dengan pendayagunaan SDA.

 

Guna memaparkan Pola yang sudah disusun agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas secara maksimal maka diperlukan kegiatan Sosialisasi. Oleh sebab itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I mengadakan sosialisasi “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Blang Asan di Kabupaten Pidie pada tanggal 18-19 Juli 2016 yang dihadiri oleh 40 orang peserta dari 30 instansi pemerintah terkait.

 

Dalam sambutannya, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang diwakilkan oleh Kasie O&P BWS Sumatera-I mengatakan "Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam lingkup Wilayah Sungai Aceh Meureudu khususnya daerah hilir. Jika kita berpatokan pada penanganan berdasarkan daerah aliran sungai, Kabupaten Pidie merupakan daerah yang sangat memungkinkan untuk menerima dampak serius dari kegagalan pengelolaan SDA di bagian hulu. Kegagalan pengelolaan SDA menyebabkan daerah tersebut rawan akan terjadinya kekeringan, bahkan merupakan titik terakhir yang akan menerima dampak banjir seperti yang kita saksikan pada beberapa tahun belakangan ini".

 

Dengan capaian produksi mencapai 1 juta ton/tahun, Kabupaten Pidie mempunyai potensi untuk menjadi lumbung pangan nasional oleh karena itu pengelolaan sumber daya air yang baik sangat perlu diperhatikan.

 

Selain Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, sosialisasi ini membahas mengenai permasalahan yang akan dihadapi seperti lahan kritis, rawan banjir, rawan longsor, sarana SDA Existing, dan daerah irigasi. (sisdabwssumateraI/argkompuSDA)

20 Juli 2016 Selengkapnya

Halal Bihalal Bersama HATHI, MHI, KNI ICID, KNI BB
Halal Bihalal Bersama HATHI, MHI, KNI ICID, KNI BB

Dalam rangka peningkatan komunikasi antar empat organisasi profesi bidang keairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh pengurus pusat HATHI menyelenggarakan acara halal bihalal bersama di Ruang Serba Guna SDA Lt.8, pada Selasa (19 Juni 2016). Acara halal bi halal ini merupakan hasil kesepakatan dari 4 organisasi yaitu Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia (HATHI), Masyarakat Hidrolik Indonesia (MHI), Komite Nasional Indonesia-International Commission or Irrigation and Drainage (KNI-ICID), Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dan telah berjalan sejak tahun 2011.

 

“Pada kesempatan yang baik dalam rangka Idul Fitri 1437 H ini tentunya kita perlu memanjatkan doa Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Minal Aidin Wal Faidin. Saat ini pulalah kiranya waktu yang tepat untuk saling memaafkan atas kesalahan baik lahir dan batin,” tutur Mudjiadi selaku Ketua Umum HATHI. Dengan semakin meningkatnya kerjasama antar empat organisasi profesi bidang keairan ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan infrastruktur bidang sumber daya air.

 

Turut hadir dalam acara halal bihalal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus organisasi bidang keairan tersebut yang selalu berkontribusi untuk meningkatkan nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di samping itu, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdahulu yaitu Djoko Kirmanto, Dr. Ir. Suyono Sosrodarsono, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, para pejabat Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, para pejabat di lingkungan Sumber Daya Air dan para pengurus empat organisasi bidang keairan.

 

Kemeriahan acara halal bi halal ini semakin terasa dengan suguhan penampilan Persatuan Darmawanita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang membawakan permainan kolintang. Tak mau kalah, para pejabat yang tergabung dalam band Sumber Daya Air juga memberikan penampilan yang memukau lewat lagu-lagu andalan mereka sebagai penutup acara halal bihalal tersebut. (dro kompuSDA/ ugs)

 

 

 

 

 

 

 

19 Juli 2016 Selengkapnya

Syukuran Predikat BBWS Brantas di acara Halal Bihalal
Syukuran Predikat BBWS Brantas di acara Halal Bihalal

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menggelar acara Halal Bi Halal yang bertempat di halaman kantor BBWS Brantas, Surabaya pada Rabu, 13 Juli 2016. Dalam acara ini, turut hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Ir. M. Amir Hamzah, MM dan para undangan pejabat purna BBWS Brantas yaitu Ir. Giyanto M.Eng, Imam Agus, Nurumi, Sukis, dan Suraji.

 

Dalam sambutannya, Amir Hamzah menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin selama ini di lingkungan BBWS Brantas. “Rasa kebersamaan akan selalu kita rasakan kapan pun dan di mana pun kita berada, karena keterikatan bersama yang kita miliki,” tutur Amir. Ia juga menyampaikan agar para karyawan dan karyawati untuk terus menjaga diri yang fitri dengan senantiasa tetap memelihara tali silaturahmi di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

   

Kepala BBWS Brantas juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawati baik fungsional maupun struktural atas pencapaian yang diperoleh saat ini sehingga BBWS Brantas mendapatkan predikat nomor satu untuk balai di seluruh Indonesia. Dalam acara ini, Ustad Abdul Aziz turut menyampaikan ceramah dengan tema “Membuka Hati Untuk Meraih Kemenangan di Hari yang Fitri”.

 

Kedepannya, Amir berharap agar penyedia jasa untuk meminta opini hukum terlebih dahulu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum mengumumkan hasil lelang terkait konstruksi sistem yang akan dipakai setelah proses lelang. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan kerjasama antara BBWS Brantas dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati bersama. (dro kompuSDA/ sisda bbws brantas)

14 Juli 2016 Selengkapnya

Tingkatkan Semangat Kerjasama Melalui Halal Bi Halal BWS Sumatera I
Tingkatkan Semangat Kerjasama Melalui Halal Bi Halal BWS Sumatera I

Di hari pertama setelah libur lebaran, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menyelenggarakan kegiatan Halal Bi Halal sekaligus pelepasan Bapak Ir. Abustian, ME yang akan bertugas ke Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Kegiatan tersebut digelar di area Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang didampingi istri, para Kasatker, PPK dan seluruh pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera I.


“Acara yang diselenggarakan hari ini merupakan bagian dari silaturahmi dan pelepasan terhadap Bapak Abustian yang akan bertugas ke Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di Bengkulu sekaligus untuk memberi semangat baru kepada para pegawai yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan dengan tepat waktu,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I dalam sambutannya.


Dalam sambutannya, Abustian menyampaikan rasa terima kasih kepada para pegawai yang telah bersedia bekerjasama dan menerima beliau selama bertugas di BWS Sumatera I. Di samping permintaan maaf atas tindakan yang salah, ia juga berpesan agar para pegawai di lingkungan BWS Sumatera I tetap bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan semua tugas yang mereka emban. “Apabila ada masalah, silahkan berdiskusi dengan baik secara internal agar ditemukan solusinya,” ujarnya.


Kegiatan Halal Bi Halal yang rutin diselenggarakan tiap tahun ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kerjasama antar sesama pegawai di lingkungan BWS Sumatera I untuk menyelesaikan tugas-tugas negara yang mereka emban. (dro kompuSDA/ bws sumatera I)

13 Juli 2016 Selengkapnya

AWC Harus Tumbuh Sebagai Organisasi Besar
AWC Harus Tumbuh Sebagai Organisasi Besar

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono dan Direktur Jenderal SDA menghadiri The 2nd  BoC Meeting of AWC, 13 Juli 2016, di Singapura. Acara ini merupakan kelanjutan pendirian Asia Water Council (AWC) dan sidang pertama Board of Council (The First BoC) di Bali pada akhir bulan Maret lalu.

Asian Water Council (AWC) bertujuan untuk bertukar informasi dan tantangan yang dihadapi berbagai negara di Asia. Kehadiran AWC diharapkan memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan solusi yang paling efisien, efektif dan berkelanjutan sesuai dengan manajemen sumber daya air yang bijak untuk perkotaan, industri dan swasta.

Menteri PUPR dalam kapasitasnya sebagai pendiri AWC menyampaikan bahwa organisasi ini harus terus tumbuh menjadi organisasi yang besar dan terbuka. “Kerja sama antar organisasi dan antar negara harus dilandasi keterbukaan isu dan potensi sumber daya air yg dimiliki,” lanjut Menteri PUPR.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, juga kembali menegaskan dukungannya sepenuhnya untuk perkembangan AWC. The 2nd BoC Meeting of AWC ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, sebagai anggota BoC, Staf Khusus Menteri PUPR, Dr Firdaus Ali, sebagai Vice Presiden AWC. Keduanya ikut aktif sebagai panelis presentasi pilot project AWC yang akan dilaksanakan di Bali mulai awal Agustus 2016. (Ismail Widadi, Kasubdit. Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA)

13 Juli 2016 Selengkapnya

Kementerian PUPR Adakan Halal Bi Halal Untuk Tingkatkan Silaturahmi
Kementerian PUPR Adakan Halal Bi Halal Untuk Tingkatkan Silaturahmi

Memasuki hari pertama kerja setelah libur lebaran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR, Senin (11/7). Acara Halal Bihalal yang merupakan kegiatan tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang turut didampingi istri, Kartika Basuki serta pejabat di lingkungan Kementerian PUPR. Acara yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR.

 

Saat acara berlangsung, tampak Menteri Basuki beserta istri dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PUPR menyalami satu per satu pegawainya yang telah berbaris. Halal Bihalal merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus bermaaf-maafan, demikian halnya juga di lingkungan Kementerian PUPR.

 

Basuki mengatakan bahwa setelah masa mudik berakhir, beberapa Kementerian/Lembaga akan berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap hasil mudik kemarin. “Nanti akan kita evaluasi, kemudian kita jelaskan kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan mudik kemarin,” ujar Basuki kepada para wartawan yang hadir ke acara Halal Bi Halal tersebut.

 

Terkait dengan pemotongan anggaran, Menteri Basuki menambahkan bahwa kriteria program yang anggarannya dipotong adalah program-program yang tidak mengganggu outcome program prioritas. “Outcome program prioritas itu misalnya, pembangunan bendungan, jalan baik Trans Sumatera maupun Papua, perbatasan, serta perumahan,” ujarnya. Untuk program prioritas, Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan pembangunan. (dro kompuSDA/birkompu)

 

12 Juli 2016 Selengkapnya

Penanganan Banjir Rob Semarang
Penanganan Banjir Rob Semarang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono kembali memantau langsung lokasi banjir rob di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/6). Pada kunjungan yang kedua kalinya ini, Basuki mengatakan, upaya yang dilakukan jajarannya untuk menurunkan rob sudah mulai menunjukkan kemajuan. Ia menjelaskan, air pasang sudah mulai surut, tidak seperti kunjungan pertamanya.

 

“Kita lihat dibanding dua minggu lalu, ini sudah turun. Seminggu lalu turun karena memang robnya rendah, ini rob mulai tinggi tapi jalan Kaligawe kering, karena sistem pompanya berfungsi,” lanjut Basuki.

 

Sejauh ini, pihaknya menginstruksikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana untuk menuntaskan persoalan rob, yaitu dengan membuat tanggul sementara di mulut sungai, serta memanfaatkan pompa. Langkah lain adalah dengan memanfaatkan selang panjang untuk disalurkan ke aliran sungai yang kering. Cara pembuatan tanggul sementara dinilai akan efektif untuk mengatasi rob dalam jangka pendek. Tanggul sementara merupakan penanganan darurat agar kemacetan saat arus mudik dan balik teratasi. Untuk pompa, hingga saat ini terdapat 17 pompa portable Kementerian PUPR yang didatangkan dari Jakarta, Surabaya, Solo, dan Semarang yang diletakkan di beberapa titik. Selain itu juga ada 14 pompa kecil yang disewa Pemkot Semarang untuk menyedot air di perkampungan sekitarnya.

 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang ikut dalam peninjauan banjir rob mengatakan bahwa target pemerintah setempat mengurangi genangan air maksimal H-4 Lebaran. “Sampai hari ini rob sudah jauh berkurang. Kami akan tuntaskan beberapa hari ini sampai maksimal H-4 harus sudah kering,” jelas Hendrar. Selain Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Menteri Basuki didampingi oleh Direktur Sungai Pantai Ditjen SDA Hari Suprayogi, Kepala BPJT Herry T. Zuna, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Ni Made Sumiarsih. (kompuSDA)

30 Juni 2016 Selengkapnya