© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditjen SDA Berjuang di Babak Final Kompetisi Pelayanan Publik PUPR 2016
Ditjen SDA Berjuang di Babak Final Kompetisi Pelayanan Publik PUPR 2016

Dalam rangka memperingati Hari Bakti PUPR ke-71 pada 3 Desember 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Kompetisi Pelayanan Publik sebagai salah satu rangkaian acara. Kompetisi yang melibatkan seluruh unit organisasi di lingkungan PUPR ini telah dimulai sejak September 2016 yang merupakan tahap awal pengisian formulir lembar evaluasi mandiri oleh masing-masing unit Oorganisasi, hingga memasuki tahap presentasi finalis yang diselenggarakan pada Kamis, 1 Desember 2016 di Jakarta.

 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Lembaga negara yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

 

Sebagai upaya perbaikan kualitas demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) turut serta mengambil peran dalam Kompetisi Pelayanan Publik PUPR 2016. Setelah melalui tahap penjurian, Ditjen SDA berhasil terpilih menjadi finalis untuk dua kategori yaitu kategori generik yang terdiri dari website, kebersihan, pojok informasi, respon pengaduan dan absensi; dan kategori spesifik pusat yang terkait dengan produk layanan perizinan sumber daya air (diwakili oleh Direktorat Bina PSDA).

 

Mewakili Ditjen SDA untuk kategori generik, Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi Ismail Widadi menyampaikan dalam presentasinya bahwa Ditjen SDA terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang menjadi tuntutan demi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. (dro kompuSDA)

01 Desember 2016 Selengkapnya

Penanaman Pohon Sadarkan Masyarakat Pentingnya Hutan,Tanah dan Air
Penanaman Pohon Sadarkan Masyarakat Pentingnya Hutan,Tanah dan Air

Dalam rangka Hari Bakti PU ke-71 dan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang jatuh pada tanggal

28 November 2016 serta sebagai komitmen Kementerian    Kementerian PUPR dalam mensukseskan revitalisasi GNKPA, Kementerian PUPR  melaksanakan penanaman pohon secara serentak, 30 November 2016, di 34 provinsi.

 

"Gerakan penanaman pohon merupakan salah satu aksi konkrit dan upaya nyata di 34 provinsi untuk memulihkan kondisi daerah aliran sungai, sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aktif menanam pohon dan merawatnya. Penanaman pohon juga akan meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau sebagai fungsi  esensial ekologis dan ruang kehidupan kita yang lebih berkualitas," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Lolly Martina Martief, membacakan sambutan Menteri PUPR, dalam acara Penanaman Pohon dengan tema Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air, 30 November 2016, di Kupang, NTT.

 

Lanjut Lolly, kegiatan menanam pohon dapat dijadikan momentum strategis dalam upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan serta sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya air. "Dan untuk menginisiasi para pihak terkait,pemerintah merevitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) yang disepakati oleh 8 kementerian yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tanggal 9 Mei 2015," kata Sekretaris Direktirat Jenderal SDA.

 

Kesepakatan untuk merevitalisasi GNKPA merupakan langkah awal dalam memadukan kebijakan dan program aksi pada masing masing kementerian dalam rangka penyelamatan air. Komitmen dan partisipasi dari seluruh stakeholders merupakan kunci utama suksesnya GNKPA.

 

Menanggapi hal tersebut,Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program ini demi kelestarian lingkungan. “Kami akan selalu mendukung program pemerintah terutama yang sangat bermanfaat bagi rakyat terlebih lagi provinsi ini merupakan provinsi yang jarang dapat hujan dan kekurangan air. Saya menginginkan agar Kementerian PUPR akan selalu membantu dan mendukung program pemerintah daerah yaitu Provinsi NTT. Kegiatan ini juga dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk lebih pemanfaatan sumber air yang ada dan terbatas serta pemanfaatan penanaman pohon ini sebagian salah satu solusinya,” jelas Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni.

 

Berkaitan dengan lokasi penanaman pohon, Kepala Balai Wilayah Sungai NT II mengatakan bahwa pemilihan lokasi penanaman pohon yaitu di area greenbelt Bendungan Tilong karena area bendungan ini sangat luas. “Selain luas,area ini juga sudah mulai tidak bagus lagi,sudah mulai berkurang pohonnya,jadi dengan adanya penanaman pohon ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan,tanah dan air. Dan saat ini BWS NT II menanam sebanyak 200 pohon, seperti pohon mahoni dan jati lokal,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai NT II, Deppi Cipta Jatnika.

 

Pohon yang ditanam oleh Kementerian PUPR tahun 2016 sebanyak 361.202 pohon dan hingga bulan Oktober 2016 telah ditanam sebanyak 160.195 pohon dan pada bulan November - Desember 2016 akan ditanam sebanyak 201.007 pohon. Acara ini turut dihadiri oleh para pegawai BWS NT II, BAPPEDA NTT, Dinas PU NTT dan masyarakat setempat. (tin kompuSDA)

01 Desember 2016 Selengkapnya

Orang PUPR Sambut Hari Bakti Dengan Fun Bike dan Fun Walk
Orang PUPR Sambut Hari Bakti Dengan Fun Bike dan Fun Walk

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan merayakan Ulang Tahun yang ke-71 pada 3 Desember 2016 nanti. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan untuk memupuk rasa kebersamaan dan meningkatkan solidaritas di antara orang PUPR. Minggu, 27 November 2016, Menteri PUPR Basuki Hadilmujono mengikuti kegiatan fun bike dan fun walk. Acara ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat eselon I dan II serta segenap orang PUPR.

 

Para peserta fun bike dan fun walk telah memadati garis start yang berada di depan Gedung Sapta Taruna sejak pukul 06.00 WIB. Acara tersebut diawali dengan fun bike yang dilepas oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar pada pukul 06.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan fun walk pada pukul 07.00 WIB yang dipimpin oleh Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dan dilepas oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso.

 

Fun Bike yang diikuti 150 orang termasuk Menteri Basuki Hadimuljono ini memiliki jarak tempuh 10 km, dengan rute Kampus PUPR ­- Jalan Pattimura - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Asia Afrika - Jalan Hang Tuah - Kampus PUPR. Sementara untuk fun walk diikuti oleh 150 orang dengan jarak tempuh 4 km yakni Kampus PUPR ­- Jalan Pattimura - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Sisingamangaraja - Kampus PUPR. Sekembalinya di Kampus PUPR, para peserta fun bike dan fun walk pun dihibur oleh pertunjukan musik yang meriah. (dro kompuSDA)

28 November 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Siap Kelola Air Secara Cerdas, Terintegrasi dan Berkelanjutan
Ditjen SDA Siap Kelola Air Secara Cerdas, Terintegrasi dan Berkelanjutan

Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia (HATHI) menggelar Program Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXXIII dan Kongres XII di Semarang pada 25-27 November 2016. Tema yang diambil dalam penyelenggaraan PIT XXXIII dan Kongres XII ini adalah “HATHI Menjawab Tantangan Perubahan Iklim Untuk Mewujudkan Ketahanan Air Nasional”. Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi tanah air saat ini, di mana masyarakat Indonesia membutuhkan ketahanan air untuk menjawab tantangan kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.

 

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI merupakan agenda rutin para ahli teknik hidraulik Indonesia. Forum ini merupakan media komunikasi profesi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab keilmuan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa datang. Acara yang dihadiri oleh tiga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdahulu, tujuh Direktur Jenderal Sumber Daya Air terdahulu, dan 300 peserta ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelesaian permasalahan bencana akibat daya rusak air di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dalam mewujudkan ketahanan air nasional.

 

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi cukup besar yang berdampak antara lain pada peningkatan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk mengakses air dan berakibat pada pencemaran air. Selain kebutuhan air meningkat, kebutuhan pangan pun meningkat. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang, kita akan berhadapan dengan tantangan berupa masalah krisis air dan kekurangan pangan. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, disamping ketahanan energi. Implementasi kebijakan tersebut sampai dengan tahun 2019 diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang sumber daya air, yaitu pembangunan 65 bendungan baru.

 

“Saat ini, Kementerian PUPR masih memiliki tantangan untuk segera menyelesaikan Standard Operation Procedure (SOP) for Reservoir Operation dari 3 reservoir (waduk) yaitu Cirata, Saguling dan Jatiluhur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air melalui waduk yang nantinya berguna untuk penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, mengairi daerah irigasi untuk pertanian dan pengendalian banjir. Khusus untuk pertanian, dengan adanya pembangunan 65 waduk baru, diharapkan bisa meningkatkan jaminan air untuk irigasi dari 11% menjadi 19%,” jelas Basuki.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso menambahkan peran Ditjen SDA dalam menjaga kecukupan air akan mendukung target pencapaian program Nawacita yaitu swasembada pangan. Dengan kecukupan air yang berkelanjutan tentunya akan meningkatkan intensitas tanam sehingga produksi pangan akan naik. Selain itu, pembangunan bendungan yang gencar dilakukan Ditjen SDA bertujuan untuk menampung curah hujan yang terus meningkat di musim penghujan yang nantinya akan mengurangi bencana banjir yang semakin sering terjadi di Indonesia.

 

“Tidak itu saja, Ditjen SDA memiliki 33 Balai Wilayah Sungai yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap siaga melakukan penanganan darurat sementara apabila terjadi bencana banjir. Kami telah meyediakan posko yang siaga selama 24 jam, melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan seperti pompa dan menyediakan pasokan karung dan bronjong yang memadai. Setelah dilakukan penanganan darurat sementara, baru akan dikaji untuk dilakukan penanganan permanen seperti pembangunan atau perbaikan tanggul yang rusak”, tambah Imam. (dro kompuSDA)

27 November 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Bangun 3 Bendungan Baru untuk Dukung Nawacita
Ditjen SDA Bangun 3 Bendungan Baru untuk Dukung Nawacita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) kembali menandatangani kontrak paket pekerjaan konstruksi dan supervisi untuk 3 bendungan yaitu Bendungan Ciawi (Cipayung), Bendungan Cipanas, dan Bendungan Leuwikeris. Penandatanganan kontrak paket pekerjaan tersebut dilakukan pada Rabu, 23 November 2016 yang bertempat di Gedung SDA, Jakarta. Acara yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso ini turut dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Kepala BBWS Citanduy, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, dan pejabat lainnya di lingkungan Ditjen SDA.

 

Bendungan Leuwikeris yang terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat merupakan bendungan yang akan dibangun dengan tipe zonal dengan inti lempung tegak. Tinggi maksimal bendungan ini adalah 83,50 m (di atas dasar galian) dengan tinggi puncak 388,00 m. Sementera lebar puncaknya adalah 14,50 m. Bendungan Leuwikeris memiliki manfaat yaitu sebagai sarana penyedia air irigasi untuk areal sawah di D.I Lakbok Utara seluas 6.600 Ha dan D.I Manganti seluas 4.616 Ha; sarana penyedia air baku di Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis sebesar 845 liter/detik; sebagai pengendali banjir yang mampu mereduksi banjir periode 25 tahunan dari 509,7 m3/det menjadi 450,02 m3/det atau sekitar 11,7 %; sarana Pembangkit Listrik Tenaga Air sebesar 2x10 MW.

 

Sementara pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) dilaksanakan sebagai upaya optimasi pengendalian banjir yang selalu terjadi di Jakarta apabila musim hujan. Bendungan ini akan dibangun dengan tipe urugan zonal random dengan volume tampungan maksimal waduk mencapai 6,45x106 (m3). Rencana pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) terletak di bagian hulu sungai Ciliwung di Kecamatan Megamendung mencakup Desa Cipayung, Desa Gadog, Desa Sukakarya, dan Kecamatan Cisarua yang mencakup Desa Kopo, yang secara administratif berada di wilayah kabupaten Bogor.

 

Kemudian ada pembangunan Bendungan Cipanas yang merupakan salah satu upaya Ditjen SDA melalui BBWS Cimanuk Cisanggarung untuk mengatasi permasalahan terkait kebutuhan air yang semakin meningkat di wilayah Pantura. Secara administrasi, Bendungan Cipanas berada di Sungai Cipanas, Desa Cibuluh, Kecamatan Sumedang dan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Bendungan Cipanas akan dibangun dengan tipe urugan batu dengan inti tegak dengan panjang puncak 326 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak EL.136 m, dan tinggi bendungan dari galian 74 m. Bendungan Cipanas memiliki manfaat yaitu sebagai sarana untuk mengalirkan air baku sebanyak 0.85 m3/detik, sarana penyedia irigasi untuk wilayah Sumedang dan Indramayu seluas ± 8.089 Ha, sarana penghasil tenaga listrik sebesar 3.00 MW dan untuk mereduksi banjir di daerah Pantura Kabupaten Indramayu.

 

Imam dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mensukseskan pembangunan bendungan di Indonesia, perlu koordinasi yang baik antar Lembaga Pemerintah terkait dalam hal pendanaan, penyediaan lahan dan penyelesaian dampak sosial, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan tentunya Pemerintah Daerah yang perannya sangat besar terhadap program pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dalam mendukung program Nawacita. Progres pembangunan ketiga bendungan tersebut akan segera dipantau oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA dalam sebulan ke depan. Imam menambahkan, agar seluruh penyedia dan pengguna jasa bisa berkoordinasi dengan baik agar pembangunan bendungan bisa selesai tepat waktu sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat. (dro kompuSDA)

24 November 2016 Selengkapnya

Pra Raker Direktorat Jenderal SDA
Pra Raker Direktorat Jenderal SDA

“Progres fisik dan keuangan Direktorat Jenderal SDA TA 2016 yaitu sebesar 74,76% untuk fisik dan 65,85% untuk keuangan. Hal ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana status 17 November tahun lalu untuk fisik sebesar 66,31% dan keuangan 62,40%. Sementara untuk Kementerian PUPR realisasi fisik sebesar 70,78% dan keuangan sebesar 63,21%. Oleh karena itu kita harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya, sehingga dapat sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu untuk fisik targetnya 90,13% dan target untuk keuangan sebesar 89,65%,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso, dalam acara Pra Raker Direktorat Jenderal SDA , di Jakarta (181116). Turut dihadiri oleh para pejabat dan BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Arahan penyelesaian pekerjaan TA 2016 yaitu BBWS/BWS agar melakukan update data dalam sistem e-monitoring, mempercepat proses penyerapan keuangan, mempercepat pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dokumen Laporan Akuntabilitas KInerja (LAKIP) TA 2016 harus diselesaikan paling lambat akhir Januari 2017. “Selain 5 hal tersebut, saya juga mengingatkan agar semua temuan inspektorat segera dituntaskan, BBWS/BWS agar mengantisipasi cuaca ekstrim akhir tahun (seperti curah hujan tinggi dan banjir), usulan program yang akan dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) segera diselesaikan dan untuk rencana pembangunan bendungan, bila diperlukan review design sesuai kondisi lapangan, agar segera dilakukan,” lanjut Imam Santoso.

Sementara untuk TA 2017, Imam memberikan arahan agar anggaran negara harus berorientasi pada rakyat, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat dan kegiatan yang dilaksanakan harus masif, terstruktur, tuntas dan nomenklaturnya jelas. “ Agar kedua hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka kepada teman-teman BBWS/BWS di lapangan harus melakukan inventarisasi potensi masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan terutama yang berkaitan dengan masalah sosial, pembebasan lahan dan lingkungan. Selanjutnya selalu update progres fisik dan keuangan serta foto lapangan. Jangan lupa juga untuk melakukan dokumentasi dalam bentuk film dengan menampilkan pembangunan infrastruktur bidang SDA di setiap tahapnya seperti tahap awal pembangunan (0%), tahap perkembangan pembangunan (50%) dan tahap selesai pembangunan (100%),” kata Direktur Jenderal SDA.

Menurut Imam Santoso, BBWS/BWS harus mampu membuat inovasi dalam bentuk aplikasi terkakit dengan bidang SDA yang dikoordinasikan dengan Subdit SISDA sehingga semua jajaran organisasi ini mengetahui progres setiap kegiatan terutama kegiatan pembangunan infrastruktur SDA. “Dan demi tercapainya target Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) tahun 2016, diharapkan Direktorat/Pusat dapat melengkapi bahan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan,” ujar Imam.

Dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk target capaian peta bidang SDA yaitu Peta Sebaran Lokasi Bendungan target 2016 adalah 13 provinsi; Daerah Irigasi Permukaan target 2016 adalah 16 provinsi dan tahun 2017 yaitu 18 provinsi; Sebaran Lokasi Sabo DAM target tahun 2016 sebanyak 5 provinsi; Sebaran Lokasi Pengaman Pantai target 2016 sebanyak 16 provinsi dan 2017 yaitu 6 provinsi; Air Tanah target tahun 2016 sebanyak 6 provinsi, 2017 yaitu 14 provinsi dan tahun 2018 adalah 14 provinsi; dan Ketersediaan Air target tahun 2016 adalah 6 provinsi, tahun 2017 yaitu 14 provinsi dan tahun 2018 sebanyak 14 provinsi.

Khusus untuk pelelangan, Beliau berpesan agar mempercepat proses pelelangan paket-paket yang belum terkontrak dimana progres lelang status 18 November 2016 untuk paket yang belum lelang masih 69 paket senilai Rp. 245, 18 miliar dan proses lelang 70 paket senilai Rp. 596,53 miliar. “ Untuk proses pelaksanaan lelang dini kegiatan TA 2017 agar dipercepat khususnya paket-paket yang telah memenuhi readiness criteria,” ungkap Imam Santoso.(kompuSDA)

20 November 2016 Selengkapnya

Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal SDA
Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal SDA

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pimpinan Tinggi Pratama, 18 November 2016, di Gedung Ditjen SDA, Kementerian PUPR, Jakarta. Serah terima jabatan dilakukan oleh Widiarto, mantan Sekretaris Direktorat Jenderal SDA yang saat ini sebagai Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, kepada Lolly Martina Martief, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA yang  baru dimana semula merupakan Direktur Bina OP dan Imam Santoso, Direktur Jenderal SDA kepada Ni Made Sumiarsih sebagai Kepala Pusat Bendungan yang baru dan semula merupakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

Direktur Jenderal SDA, Imam Santoso mengatakan bahwa mutasi dan rotasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDA merupakan bagian dari kegiatan organisasi demi mewujudkan pemantapan dan kualitas SDM. “ Untuk itu, meskipun mutasi dan rotasi adalah suatu hal yang biasa, hendaknya oleh semua pihak dimaknai sebagai penyegaran dan peningkatan kinerja serta sebagai bagian dari pola pembinaan karier pegawai,” jelas Imam Santoso.

Imam Santoso mengucapkan terima kasih kepada Widiarto atas dedikasi dan kinerja yang dicapai selama ini dan selamat bertugas di tempat yang baru. “Saya yakin di tempat tugas yang baru, Bapak Widiarto akan memberikan kinerja yang terbaik bagi peningkatan dan kemajuan organisasi. Dan kepada Ibu Lolly dan Ibu Made, semoga dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perkembangan dan peningkatan kualitas kinerja organisasi Ditjen SDA,” imbuh Direktur Jenderal SDA.

Imam berharap agar kepada semua jajaran Direktorat Jenderal SDA tetap memberikan ide-ide yang menarik dan inovatif serta selalu berkoordinasi dan bekerja sama demi kinerja organisasi yang lebih baik lagi.

Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat dan BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.(kompuSDA)

19 November 2016 Selengkapnya

PUPR Tingkatkan Kinerja dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PUPR Tingkatkan Kinerja dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) menyelenggarakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) EXPO 2016 yang bertempat di Gedung Sapta Taruna, Jakarta. Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini yaitu 17-18 November 2016 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Sandi Negara, Perwakilan Menteri Komunikasi dan Informatika, para Staf Ahli Menteri PUPR dan undangan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Anita menyampaikan bahwa TIX EXPO ini bertujuan untuk memberikan peluang dalam pengelolaan data dan informasi yang cepat, akurat yang membantu efektivitas, efisiensi, dan transparansi dengan melihat antusiasme penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di dalam semua aktivitas di lingkungan Kementerian PUPR sehingga mampu memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Kementerian PUPR diharapkan mampu memberikan manfaat dan kerjasama dalam mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan berbagai program Kementerian PUPR.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.17/PRT/M/2016 yang menugaskan PUSDATIN (Pusat Data dan Teknologi Informasi) untuk memberikan bimbingan, binaan, pengelolaan dan penyediaan teknologi informasi, serta penyelenggaraan sistem informasi untuk mendukung program Kementerian PUPR dengan menangani 250 aplikasi dan permintaan virtual server dari seluruh unit organisasi. Berbagai prestasi dan penghargaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah diraih Kementerian PUPR, diantaranya Peringkat lima besar dalam empat tahun terakhir pada pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika; Penghargaan e-Procurement Award kategori Leadership dalam e-Government yang diselenggarakan oleh LKPP; Penghargaan Inovasi  Layanan TIK untuk Layanan Virtual Private Server yang diselenggarakan oleh majalah Open Gov Singapura tahun 2014; Penghargaan Bhumandala Award atas prestasi penerapan Simpul Jaringan Terbaik kategori Kementerian/Lembaga tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial; dan Penghargaan National Procurement Award 2016 kategori Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh LKPP. Dalam TIK EXPO ini, Kementerian PUPR juga menggelar pameran dari masing-masing unit organisasi yang telah menghasilkan berbagai inovasi terhadap program Kementerian PUPR di bidang Teknologi dan Informasi. (dro kompuSDA)

17 November 2016 Selengkapnya

Banjir Landa Wilayah OKI dan Muaraenim, Warga Diminta Waspada
Banjir Landa Wilayah OKI dan Muaraenim, Warga Diminta Waspada

PALEMBANG, KOMPAS.com

 

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sumatera Selatan mengimbau warga untuk mewaspadai bencana banjir dan tanah longsor yang mulai melanda sejumlah daerah karena intensitas curah hujan akhir-akhir ini cukup tinggi.

"Banjir yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Muaraenim dalam dua hari ini diprediksi akan terus mengancam masyarakat di provinsi ini, sehingga semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kenten BMKG Sumsel Indra Purna di Palembang, Selasa (15/11/2016).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisasi korban harta benda dan jiwa. Sejumlah institusi, seperti Dinas Sosial, perlu menyiapkan stok bantuan bahan pangan dan sandang sehingga tidak terjadi permasalahan sosial berkepanjangan di lokasi bencana.

Dia menjelaskan, sekarang ini, intensitas curah hujan cukup tinggi mencapai hingga 400 milimeter sehingga berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor.

Guyuran hujan dengan intensitas curah hujan yang tergolong tinggi di wilayah provinsi memiliki 17 kabupaten dan kota itu, berpotensi terjadi pada sore dan malam hari, kata Indra.

Menurut dia, menghadapi musim hujan November ini, beberapa daerah dianggap rawan banjir. Daerah-daerah itu meliputi Kota Palembang, Kabupaten Lahat, dan Musirawas, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Sementara itu, daerah tergolong rawan longsor adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagaralam.

15 November 2016 Selengkapnya

Dukungan Kementerian PUPR untuk Gerakan Masyarakat
Dukungan Kementerian PUPR untuk Gerakan Masyarakat

Kementerian PUPR meluncurkan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan peluncuran program tersebut dilakukan bersama-sama dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenkominfo PMK) di Bantul, Yogyakarta (15/11).

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang PUPR terdiri dari penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat/tempat pengelolaan sampah 3R, program kota tanpa kumuh (kotaku), neighborhood upgrading and shelter project phase 2, rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat dan pemukiman berbasis komunitas dan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Khusus untuk P3TGAI merupakan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR untuk mendukung kedaulatan pangan nasional yang dilatarbelakangi oleh kerusakan jaringan irigasi kecil dan tersier akibat usia, bencana dan kurangnya pemeliharaan serta peningkatan kesejahteraan petani.

"Lingkup kegiatan program P3TGAI yaitu perbaikan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada daerah desa dengan luas < 150 ha dan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Untuk pembiayaan dengan APBN TA 2015 sebesar Rp. 301 miliar dan APBN TA 2016 Rp. 180 miliar," kata Lolly Martina Martief  saat temu wartawan pada acara Peluncuran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), 15 November 2016, di Bantul, Yogyakarta.

Lanjut Lolly, pada tahun 2015 pelaksanaan kegiatan program ini dilakukan sebanyak 1.505 lokasi di 1.250 daerah irigasi yang tersebar di 197 kabupaten/kota, 850 kecamatan. Untuk tahun 2016 pelaksanaannya sebanyak 900 lokasi di 739 daerah irigasi yang tersebar di 150 kabupaten/kota, 542 kecamatan.

"P3TGAI juga menyerap tenaga kerja dimana untuk tahun 2015 mencapai 215.225 orang/bulan dan tahun 2016 sekarang mencapai 19.649 orang/bulan. Pelaksanaan P3TGAI melibatkan berbagai unsur pelaksana yang berjenjang dari tingkat pusat, wilayah sungai, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa. Pembiayaan program ini melalui APBN dan untuk APBN TA 2016 perlokasi sebesar Rp 200 juta terdiri dari pembangunan fisik sebesar Rp 178 juta dan pendampingan sebesar Rp 22 juta," imbuh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA/Direktur Bina OP.

Sebaran program P3TGAI ada di seluruh provinsi di Indonesia (33 BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA) dan salah satunya di Kabupaten Bantul Yogyakarta, dimana tahun 2016 terdapat 4 daerah irigasi yang mengikuti program P3TGAI diantaranya seperti P3A Tani Mulyo, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek dan GP3A Tirto Rejo Kanan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan.

Untuk P3A Tani Mulyo lingkup kegiatannya terdiri dari peningkatan saluran tersier melalui lining saluran sepanjang 372 m; perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi secara swalelola dan pendampingan dan monitoring. Sedangkan GP3A Tirto Rejo Kanan lingkup kegiatannya terdiri dari peningkatan saluran tersier melalui lining saluran sepanjang 269 m; perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi secara swakelola dan pendampingan serta monitoring. (tin/ket-kompuSDA)

15 November 2016 Selengkapnya

Peluncuran Kegiatan Bidang PUPR Untuk Kesehatan Masyarakat
Peluncuran Kegiatan Bidang PUPR Untuk Kesehatan Masyarakat

"Kegiatan prioritas Kementerian PUPR meliputi konektivitas yaitu mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan jalan dan jembatan, ketahanan pangan yaitu dengan jaringan irigasi, pembangunan bendungan dan perumahan dan pemukiman dengan program sejuta rumah. Namun, bidang PUPR tidak hanya berhubungan dengan proyek fisik saja tapi juga ada beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang disebut dengan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)" jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara Peluncuran Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), di Bantul, Yogyakarta (15/11). Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, Menteri Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), Wakil Gubernur Yogyakarta, Adipati Arya Paku Alma X, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA/Direktur Bina OP, Lolly Martina Martief, Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo dan Kepala BBWS Serayu Opak, Tri Bayu Adji.

Lanjut Basuki, IBM bidang PUPR yaitu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat contohnya penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), program kota tanpa kumuh (kotaku) yang tidak hanya fisik tapi juga revolusi mental dengan memberdayakan masyarakat kita hanya memfasilitasi. "Ada pula kegiatan irigasi yaitu P3TGAI yaitu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi dimana yang mengerjakan petani pemakai air (P3A)/gabungan petani pemakai air (GP3A) yang dikerjakan sendiri oleh mereka, hal itu dilakukan untuk padat karya supaya dana nya langsung mengena ke masyarakat," jelas Menteri PUPR.

Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat bidang PUPR terdiri dari Pamsimas, Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Sanimas), Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP Phase 2), Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK), P3TGAI dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Ada tiga hal yang mendasari pelaksanaan peluncuran program IBM yaitu pertama, strategi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR sesuai RPJM 2015-2019 dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat; kedua, pelibatan peran pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan komitmen, rasa memiliki, dan tanggung jawab dalam memelihara hasil pembangunan dan keberlanjutannya dan ketiga, hasil pelaksanaan program Infrastruktur berbasis masyarakat telah berhasil melayani penyediaan infrastruktur dasar dengan Efisien dan akuntabel serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah menjadi pelaku pembangunan.

Pada acara ini para menteri dan rombongan meninjau mini expo program Germas/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang PUPR/Bazaar Sayur dan Buah/Ikan. Untuk mini expo DiExpo Direktorat Jenderal SDA menampilkan Program P3TGAI dan contoh program tersebut di Kabupaten Bantul yaitu P3A Tani Mulyo Desa Tirtomulyo dan GP3A Tirto Rejo Kanan Desa Srimulyo. (tin/ket - kompuSDA)

15 November 2016 Selengkapnya

Dialog Nasional GNKPA
Dialog Nasional GNKPA

Dalam rangka penyelamatan hutan, tanah, dan air tidak cukup jika hanya dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan juga semua elemen lapisan masyarakt.  Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, perlu ada peran masyarakat. "Pastinya revitalisasi enggak cukup kalau hanya pemerintah, harus ada peran masyarakat, ini kekuatan kita untuk menyelamatkan tanah, hutan, dan air," katanya dalam acara dialog nasional Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) di Auditorium Kementerian PUPR.

“Komitmen kami dari Kementerian PUPR ialah Operasi dan Pemeliharaan (OP) menjadi prioritas dalam amanat yang diberikan kepada kami, dan dalam melaksanakan OP tidak hanya Perkumpulan Petani Pengguna Air atau komunitas saja, tapi kami berkerjasama dengan TNI/Polri dalam rangka memelihara sungai-sungai” lanjut Basuki.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala BPN Sofyan Djalil menyebutkan, dalam menyelamatkan hutan, tanah dan air dari zona krisis harus didukung oleh aturan atau regulasi yang baik. Saat ini, kata Sofyan, regulasi yang ada masih belum optimal dalam menyelamatkan hutan, tanah dan air. 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang didapuk membuka acara dialog nasional ini mengatakan pemerintah pusat sudah menerapkan membangun hubungan tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah yang efektif dan efisien serta taat pada hukum.

Terkait dengan Gerakan Nasional revatalisasi ini, harus didukung oleh setiap daerah. "Terkait dengan Gerakan Nasional, saat ini baru dua daerah yang mendukung yakni DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan, semoga semua daerah lain juga bisa mendukung penuh," tutup Tjahjo.

GN-KPA dicanangkan oleh Presiden RI pada tahun 2005, pertama kali dilakukan Deklarasi Nasional Pengelolaan Air yang Efektif dalam Penanggulangan Bencana. Deklarasi ini didorong dengan kesadaran bersama bahwa air sangat penting bagi kehidupan dan sebagai upaya penanggulangan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor yang sering terjadi di Indonesia.

Sebelum acara dialog berlangsung, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh 8 Kementerian dan badan yang melangsungkan yakni, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan dan  Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, dan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. (arg/kompuSDA)

14 November 2016 Selengkapnya