© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Menteri PUPR : Rotasi, Hal Biasa
Menteri PUPR : Rotasi, Hal Biasa

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II,a)  dan Pejabat Adminstrator ( Eselon III.a & III.b) di lingkungan Kementerian PUPR, Rabu (31/5/2016). Beliau mengatakan pelantikan ini (tahap pertama) dalam tahun 2016 mayoritas diperuntukkan bagi para pejabat yang dirotasi.

“Tahun ini merupakan tahun percepatan pembangunan maka reorganisasi dan rotasi harus dilakukan dengan cepat. Reorganisasi dan rotasi hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka dinamisasi suatu organisasi. Dan untuk pelantikan selanjutnya (tahap kedua) akan dilakukan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, mudah-mudahan bulan depan,” lanjut Basuki.

Sebanyak 54 pejabat yang dilantik hari ini, diantaranya terdapat 12 nama pejabat yang ditugaskan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Adminstrator di lingkungan Ditjen SDA yang dilantik yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a), Ir. Widiarto, Sp.1, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal  SDA dan Jabatan Adminstrator (Eselon III.a), Muhamat Marasabessy, ST, M.Tech, sebagai Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai, Direktorat BinaOperasi dan Pemeliharaan; Hariyono Utomo, ST., MM, sebagai Kepala BWS Maluku; M. Adek Rizaldi, ST, M.Tech Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau, Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; Ir. Jeane Mieke Wagey, Sp.1, sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II; Faliansyah, ST, M.Eng, Sebagai Kepala BWS Sumatera V; Ir. Abustian, ME, sebagai Kepala BWS Sumatera VII.

Sedangkan untuk Jabatan Administrator (Eselon III.b) yang dilantik adalah Mochammad Dian Al Maruf, SSI, ST, MT sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum; Dwi Aryani Semadhi Kubontubuh, ST, Sp.1, sebagai Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, BBWS Cimanuk-Cisanggarung; Ir. Budi Sucahyono M.Si, sebagai Kabag Tata Usaha BBWS Bengawan Solo; Bambang Astoto, Sp.1, sebagai Kabag Tata Usaha BBWS Pemali-Juana; Ir. John Sianipar, M. Eng, sebagai Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu-Opak.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoejono, berharap agar para pejabat yang baru dilantik tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah dan membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan tetap hidup sederhana. (arg kompuSDA)

31 Mei 2016 Selengkapnya

Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri
Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri

Saat ini, Bendungan Serbaguna Wonogiri memiliki permasalahan yang mendesak yaitu berkurangnya kapasitas tampungan waduk secara signifikan akibat tingginya laju sedimentasi. Selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2005, kapasitas tampungan efektif waduk telah mengalami penurunan sebesar hampir 15 persen dari total 440 juta m3 tampungan pada saat waduk selesai dibangun pada tahun 1980. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo telah melakukan kegiatan struktural sebagai upaya penanganan seperti pembangunan New Spillway, Closure Dike dan pengerukan. Untuk mengoptimalkan pengerukan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan dua unit kapal penyedot lumpur sedimentasi (dredger) di Waduk Wonogiri pada Kamis, 26 Mei 2016.

 

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir. Lolly Martina Martief, MT mengatakan bahwa pemberian dredger ini merupakan pemenuhan atas permintaan Kepala BBWS Bengawan Solo yang bertujuan untuk melakukan pemeliharaan secara intensif terhadap Waduk Wonogiri. Sampai dengan saat ini, BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengerukan sejumlah 650 ribu m3 sedimen dari total target 4,35 juta m3 sampai dengan akhir tahun 2019. Target pengerukan hingga akhir 2016 adalah sebesar 2,15 juta m3 dan saat ini proses pengerukan dengan 1 unit dredger yang telah dimiliki oleh BBWS Bengawan Solo masih terus berjalan. Dengan adanya tambahan dua unit dredger, BBWS Bengawan Solo optimis kegiatan pengerukan terhadap sisa 2,2 juta m3 dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Mudjiadi, Msc yang turut hadir dalam acara serah terima dredger tersebut menyampaikan tentang program NAWACITA di bidang sumber daya air yang terdiri dari tiga output utama yaitu ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mudjiadi mengatakan, kedepannya akan dibangun 60 waduk baru untuk menambah jumlah tampungan air di Indonesia, namun pemeliharaan terhadap waduk yang sudah ada juga harus lebih optimal. Akan ada beberapa program pengerukan terhadap bendungan lama melalui program DORSIP yang didanai oleh World Bank.

 

Selain kegiatan struktural, BBWS Bengawan Solo juga melaksanakan kegiatan non-struktural, melalui kegiatan konservasi di daerah tangkapan air Bendungan Serbaguna Wonogiri sejak tahun 2007.  Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air (GN-KPA), terdiri dari kegiatan non-fisik dan fisik dengan dukungan pendanaan dari APBN dan Loan. Kegiatan non-fisik berupa kegiatan sosialisasi, penyusunan rencana konservasi tanah desa (RKTD), dan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok konservasi tanah dan air (KKTA). Kegiatan fisik diantaranya dilaksanakan melalui pembangunan dan perbaikan terasering, bangunan terjunan, parit, mini check-dam, rumah kompos dan talud sungai, penanaman pohon, rumput gajah dan pengembangan agro-forestry.

 

Melalui kegiatan struktural dan non-struktural yang terus dilakukan secara optimal dan penambahan dredger sebanyak dua unit, bisa mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri dalam hal penyediaan air irigasi bagi 25 ribu hektar sawah di enam kabupaten, pembangkit tenaga listrik sebesar 12,4 MW, pengendalian banjir, serta rencana penyediaan air baku bagi Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karang Anyar dan Sragen. (dro/kompuSDA)





26 Mei 2016 Selengkapnya

PPNS Ditjen SDA Ujung Tombak Penegakkan Hukum Bidang SDA
PPNS Ditjen SDA Ujung Tombak Penegakkan Hukum Bidang SDA

Padang - “Dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi yang dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, janganlah membuat insan sumber daya air menjadi pesimis, tetapi Penyidik Pegawai Negeri  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diharapkan tetap menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan serta tetap menjadi ujung tombak dalam penegakkan hukum bidang sumber daya air melalui koordinasi dengan Penyidik Polri,” jelas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Widiarto, dalam acara Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal SDA, 23 Mei 2016, di Padang Sumatera Barat.  Turut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Adek Rizaldy, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA, Putranta Setyanugraha, dan para PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Widiarto menambahkan bahwa saat ini Bareskrim Polri telah menunjuk seorang anggotanya sebagai Liaison Officer (LO) dengan tugas utama sebagai penghubung antara Polri dengan Kementerian PUPR untuk memperlancar koordinasi dengan Korwas PPNS. Dan dengan diberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 15 terbagi atas kejahatan (sengaja) dan pelanggaran (kelalaian) dengan unsur perbuatan pidana a. pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan; b. pengusahaan air dana tau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah dan c. sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tetapi tidak melakukan atau tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber dan bangunan pengairan.

“Saya berharap agar kegiatan pembinaan ini dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman PPNS terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di kemudian hari,” harap Widiarto.

Kegiatan Pembinaan PPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi para PPNS di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Acara yang berlangsung pada tanggal 23-25 Mei 2016 ini juga menyajikan paparan beberapa materi diantaranya tentang Peran PPNS Ditjen SDA dalam Penanganan Tindak Pidana SDA Setelah Dibatalkannya UU No. 7 tentang SDA oleh Kompol Rustanti, SH, MH, Biro Korwas PPNS Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia dan Teori Hukum Pidana Khusus oleh Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (arf/tin kompuSDA)

24 Mei 2016 Selengkapnya

Bersinergi Melalui Revolusi Pengelolaan Sungai di Jawa Tengah
Bersinergi Melalui Revolusi Pengelolaan Sungai di Jawa Tengah

Peringatan Hari Air Dunia ke-24 juga diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud kontribusi terhadap agenda 21 yang dicetuskan pada UN Conference on Environment and Development pada tahun 1992 di Rio de Janeiro atau yang lebih dikenal dengan The Earth Summit. Pada sidang umum PBB tersebut, ditetapkan bahwa pelaksanaan Hari Air Dunia atau World Water Day wajib diperingati oleh setiap negara anggota PBB pada tanggal 22 Maret mulai tahun 1993.

 

Puncak Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah ini diselenggarakan pada 22 Mei 2016 di Bendung Gerak Serayu, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang dipusatkan di Sungai Serayu ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan maklumat Serayu sebagai hasil Kongres Sungai Indonesia pertama yang dilaksanakan di Banjarnegara pada bulan Agustus 2015 yang lalu dan menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha agar tercipta sinergitas dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan.

 

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir. Lolly Martina Martief, MT yang hadir menyampaikan sambutan Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan lingkungan. Manusia memerlukan air tidak hanya untuk dapat hidup tetapi juga untuk penghidupan atau aktivitasnya. Musnahnya sumber daya air akan mengakibatkan musnahnya semua makhluk hidup serta lingkungannya dan semua aktivitas manusia.

 

Air dan Lapangan Pekerjaan sangat terkait baik dari sisi ekonomi, lingkungan ataupun sosial. Berdasarkan laporan World Water Development edisi 2016, setengah dari seluruh tenaga kerja yaitu satu setengah miliar orang di seluruh dunia bekerja di delapan bidang industri yang sangat bergantung pada air dan sumber daya alam. Air erat hubungannya dengan lapangan pekerjaan. Dengan kuantitas dan kualitas air yang lebih baik maka akan terbuka jalan menuju pekerjaan yang lebih baik pula. Selain itu, terlepas dari jenis profesi apapun yang kita lakukan, kita dapat pula berkontribusi dalam melestarikan dan meningkatkan potensi dan daya guna sumber daya air. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan kelestarian sumber daya air menjadi tanggung jawab kita bersama. Berawal dari hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kelangsungan sungai-sungai dan demi mewujudkan sungai yang bersih, sehat dan produktif. Terlebih lagi apabila kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama maka kita akan mendapatkan hasil signifikan bagi kelestarian air yang berkelanjutan dan terjamin kelangsungannya untuk semua lapisan masyarakat, lanjut Lolly dalam sambutannya. 

 

Turut hadir dalam Penyelenggaraan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Wonosobo, Bupati Banyumas, Bupati Barjarnegara, Bupati Purbalingga, Bupati Cilacap, Perum Jasa Tirta, BUMN, BUMD, BBWS, SKPD, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli Sungai, dan para tokoh masyarakat. Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 500 orang ini merupakan puncak acara dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Air Dunia ke-24 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi Revolusi Sungai Serayu oleh Bupati yang daerahnya dialiri sungai Serayu yaitu Wonosobo, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah.

 

Penandatanganan deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melaksanakan revolusi pengelolaan kawasan dan sungai Serayu secara bersama-sama. Dengan komitmen tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas sumber daya air menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan potensi ekonomi dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. (dro/kompuSDA)

23 Mei 2016 Selengkapnya

PUPR Siap Wujudkan Indonesia Yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter
PUPR Siap Wujudkan Indonesia Yang Bekerja Nyata, Mandiri dan Berkarakter

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-108 tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Upacara Bendera yang bertempat di Lapangan Sapta Taruna, Jumat (20/5). Dalam upacara tersebut, Yusid Toyib selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR bertindak sebagai Inspektur Upacara. Tema dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-108 ini adalah “Mengukir Makna Kebangkitan Nasional Dengan Mewujudkan Indonesia Yang Bekerja Nyata, mandiri dan Berkarakter”.

 

Yusid yang menyampaikan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, bahwa ancaman dan tantangan akan keutuhan NKRI tidak pernah surut walaupun sudah lama berdiri sebagai bangsa, apalagi dengan kemajuan teknologi digital saat ini, ancaman radikalisme dan terorisme, misalnya, mendapat medium baru untuk penyebaran paham dan prakteknya. “Kita juga menghadapi permasalahan ketahanan bangsa secara kultural. Kekerasan dan pornografi yang berkembang melalui teknologi digital semakin memprihatinkan bangsa ini,” ujar Yusid dalam sambutan tersebut.

 

Menurutnya, berbagai tantangan baru yang muncul harus diantisipasi dengan sikap yang benar agar NKRI tidak kedodoran. Tantangan tersebut harus dijawab dengan memfokuskan diri pada kerja nyata secara mandiri dan berkarakter. Dalam penyelenggaraan upacara tersebut bertindak selaku Komandan Upacara Rachman Arief Dienaputra Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Ditjen Bina Kontruksi, Pembaca Pancasila Kimron Manik Sub Direktorat Teknologi Kontruksi dan Produksi Dalam Negeri Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya  Jasa Kontruksi Ditjen Bina Kontruksi, Pembaca Pembukaan UUD 1945 Darwis Daraba Sub Direktorat Pasar Infrastruktur Direktorat Bina Investasi Infrastruktur Ditjen Bina Kontruksi, Pembaca Panca Prasetya Korpri  Aditya Anwar Kepala Seksi Penjamin Mutu Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Ditjen Bina Kontruksi, dan Pembaca Doa Eddy Erwanto Kepala Seksi Penyelenggara Pelatihan Penelitian Kontruksi dan  Peralatan Jakarta, Ditjen Bina Kontruksi. (dro/kompuSDA)

20 Mei 2016 Selengkapnya

Program IPDMIP Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Beririgasi
Program IPDMIP Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian Beririgasi

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengemban tugas terkait irigasi, yaitu dengan membangun 1 juta ha irigasi baru dengan merehabilitasi 3 juta ha irigasi dan membangun 49 waduk baru. Selain RPJMN, Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mencapai target Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) pada tahun 2016, yaitu untuk membangun 0,3 juta ha, merehabilitasi 0,7 juta ha serta indikatif membangun 29 waduk.

 

“Untuk mencapai target tersebut pemerintah membutuhkan dana yang besar baik dari Rupiah Murni maupun Pinjaman Luar Negeri,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto, dalam acara Workshop Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project (IPDMIP), Bandung (18/5/2016). Kegiatan IPDMIP merupakan suatu program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.

 

Sejak tahun 2014 yang lalu Ditjen SDA dengan bantuan dana hibah dari ADB telah menyusun program IPDMIP, dengan fokus pada peningkatan produktivitas pertanian beririgasi meliputi sekitar 1.800 daerah irigasi dengan luas lebih kurang 330.000 ha berlokasi di 16 provinsi dan 74 kabupaten. Program ini diharapkan akan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2021 dengan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan the International Fund for Agricultural Development (IFAD). Widiarto mengatakan pembiayaan kegiatan IPDMIP direncanakan melalui pinjaman dari ADB sebesar 600 juta US $, IFAD sebesar 98.5 US $.

 

“Pemilihan lokasi 16 provinsi dan 74 kabupaten didasarkan pada hasil audit teknis yang dilakukan pada tahun 2014 pada daerah irigasi yang berpotensi besar sebagai lumbung pangan namun memiliki kondisi yang rusak sedang hingga berat lebih besar dari 40%,” jelas Widiarto. Kegiatan IPDMIP ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada peningkatan nilai dan keberlanjutan irigasi pertanian sehingga dapat mencapai sasaran, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat pedesaan di Indonesia. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Bupati Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sumsel, Kabupaten Kubu Utara Kalimantan Barat, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Barito Utara Kalimantan Selatan, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Bone, Kabupaten Serang, Kebumen, Banjarnegera, Pati, Purworejo, Banyumas, dan Cilacap. (dro kompuSDA/subdit kerjasama)

18 Mei 2016 Selengkapnya

Kejuaraan Gateball Ditjen SDA Meriahkan Peringatan Hari Air Dunia 2016
Kejuaraan Gateball Ditjen SDA Meriahkan Peringatan Hari Air Dunia 2016

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-24 tahun 2016 yang memiliki tema “Water and Jobs”, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan Kejuaraan Gateball untuk memperebutkan Piala Bergilir Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini merupakan kejuaraan dengan peserta grup terbanyak, sehingga dapat dikatakan memecahkan rekor penyelenggaraan Kejuaraan Gateball di Indonesia. Penutupan Kejuaraan Gateball ini diselenggarakan pada 13 Mei 2016 yang bertempat di Lapangan Gateball Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Gateball merupakan olahraga yang dikembangkan di Jepang sejak tahun 1947, dan merupakan hasil modifikasi dari permainan sejenis di Eropa yang bernama Croquet, dan terus berkembang ke lebih dari 40 negara termasuk Indonesia serta telah dimainkan oleh lebih dari 10 juta orang. Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang hadir dalam penutupan tersebut menambahkan, di tingkat Nasional Gateball bernaung di bawah KONI Pusat sekaligus FORMI Nasional, dan telah menjadi peserta eksibisi PON XIX yang akan diselenggarakan pada bulan September tahun 2016 di Jawa Barat. Pada kegiatan TAFISA (The Association For International Sport for All) ke-6 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Oktober tahun ini, PERGATSI (Persatuan Gateball Seluruh Indonesia) akan menjadi tuan rumah International Gateball Tournament.

Pada penutupan Kejuaraan Gateball ini, Taufik Widjoyono memberikan trophy kepada BWS Sulawesi IV (Kendari) dan BBWS Pompengan Jeneberang (Makasar) yang berhasil menjadi Juara I dan II di divisi I (kategori pria). Sedangkan untuk divisi II yaitu kategori wanita, juara I berhasil diraih BBWS Pompengan Jeneberang (Makasar) dan BBWS Bengawan Solo berhasil menjadi Juara II. Melalui penyelenggaraan Kejuaraan Gateball ini diharapkan kemampuan dan strategi insan PUPR khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air semakin meningkat dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian PUPR. (dro/kompuSDA)

17 Mei 2016 Selengkapnya

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu untuk Mengatasi Krisis Air
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu untuk Mengatasi Krisis Air

Praktek pengelolaan air di masa lalu dan saat ini di dunia telah menyebabkan biaya yang tinggi untuk mengelola ketersediaan air yang berkelanjutan. Permintaan akan sumber daya air terus meningkat, untuk itu sumber baru air harus terus terpelihara agar bisa memenuhi kebutuhan akan air tersebut. Praktek pengelolaan air yang tidak baik akan menyebabkan langkanya ketersediaan air.

Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu telah dibahas sejak konferensi air di PBB pada tahun 1977. Hasilnya menyebutkan bahwa Pemerintah masing-masing negara akan berkomitmen untuk menggunakan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu saat ini memiliki banyak tantangan, perlu adanya pemahaman konsep dan pembelajaran dari pengalaman penerapan konsep pengelolaan sumber daya air terpadu di berbagai sektor, tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi yang hadir menyampaikan opening remarks untuk IsDB-ICBA Joint Knowledge Seminar on Integrated Water Resources Management, pada Senin, 16 Mei 2016 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

Turut hadir dalam sesi panel pada seminar tersebut, Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Ir. Agus Suprapto, M.Eng, PhD. Agus menyebutkan bahwa dalam penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu perlu ditingkatkan pengembangan komunitas. Pengembangan komunitas khususnya di Indonesia menjadi salah satu faktor penting untuk memelihara ketersediaan sumber daya air. Melalui seminar ini, diharapkan ada banyak pembelajaran dari berbagai ahli yang berasal dari berbagai negara demi terwujudnya keamanan sumber air melalui penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu. (dro/kompuSDA)

16 Mei 2016 Selengkapnya

Mewujudkan Sungai yang Bersih, Sehat dan Produktif
Mewujudkan Sungai yang Bersih, Sehat dan Produktif

Air dan Lapangan Pekerjaan merupakan tema nasional untuk peringatan Hari Air Dunia ke-24 tahun 2016. Air merupakan sumber daya alam yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dan lingkungan. Manusia memerlukan air tidak hanya untuk dapat hidup tetapi juga untuk penghidupan atau aktivitasnya. Musnahnya sumber daya air akan mengakibatkan musnahnya semua makhluk hidup beserta lingkungannya dan semua aktivitas manusia. Air dan lapangan pekerjaan sangat terkait baik dari sisi ekonomi, lingkungan ataupun sosial.

 

“Berdasarkan Laporan World Water Development edisi 2016 tercatat bahwa setengah dari seluruh tenaga kerja di dunia yaitu sekitar 1,5 miliar orang bekerja di delapan bidang industri yang amat bergantung pada air dan sumber daya alam. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan kelestarian sumber daya air menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam acara Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia dengan tema Mewujudkan Sungai yang Bersih, Sehat dan Produktif, 12 Mei 2016, di ruang Pertemuan Lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jakarta. Sarasehan tersebut menghadirkan para narasumber yang berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan kelestarian sumber daya air yakni Slamet Rahardjo (Budayawan/Duta Sungai), Felicia Hwang (Puteri Indonesia Lingkungan 2016), Prof. M. Maksum Machfoedz (Pengurus PBNU/Ulama), Sujatmiko (Forum Merapi Merbabu Hijau), Endang Rohjiani (Komunitas Penggiat Sungai Yogya), Shahnaz Haque (Artis), Prof. DR. Emil Salim dan Prof. DR. Arief Rahman. Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, Kepala BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA dan para komunitas bidang sumber daya air.

Lanjut Mudjiadi, saat ini telah banyak masyarakat dari berbagai profesi yang melakukan kegiatan untuk melestarikan dan meningkatkan potensi daya guna sumber daya air. Seringkali kegiatan tersebut hanya bersifat lokal namun semangat dan ide-idenya dapat ditularkan atau disebarluaskan sehingga mampu menginspirasi masyarakat di daerah lain sehingga akan berdampak signifikan bagi kondisi sumber daya air di Indonesia.

Penyelenggaraan kegiatan Sarasehan Sehari dan Forum Air Indonesia ini sangat berarti bagi upaya untuk menyebarluaskan ide-ide dan semangat para narasumber di masing-masing profesi.  Dirjen SDA mengharapkan agar di waktu mendatang kegiatan positif yang dilakukan tiap kelompok masyarakat dalam upaya melestarikan air dapat ditularkan baik semangat dan ide-ide kreatifnya ke daerah-daerah lain, sehingga tidak hanya bersifat lokal saja, seperti yang selama ini  terjadi.

Dalam pembahasannya, seniman Slamet Rahardjo mengatakan bahwa melestarikan sungai harus mengedepankan sisi kultural, akar budaya, dan rasa memiliki.  Sementara itu, Felicia Hwang, Putri Indonesia Lingkungan 2016, mengatakan bahwa dirinya sangat berminat akan sekolah alam dan mencoba mengubah perspektif akan pengelolaan sampah menjadi sebuah bank sampah, sehingga pengelolaan sampah dilaksanakan dengan sistem yang jelas dan pasti, ada keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh tiap masyarakat.     

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan para stakeholder sumber daya air dari berbagai wilayah dan profesi di Indonesia serta sebagai wahana untuk bertukar pengalaman terkait peran sertanya dalam pengelolaan sumber daya air agar mampu memberikan inspirasi bagi stakeholder lainnya. Prof. DR. Emil Salim menambahkan bahwa agar dapat mewujudkan Gerakan Nasional Sungai Bersih maka masing-masing stakeholder perlu bersinergi. (nan/dro/kompuSDA)

16 Mei 2016 Selengkapnya

Penimbunan Main Dam Bendungan Raknamo
Penimbunan Main Dam Bendungan Raknamo

Dengan meningkatnya kebutuhan akan air baku dan air irigasi di wilayah Nusa Tenggara Timur maka Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, yang merupakan perpanjangan tangan dari  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo yang terletak di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefoto Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kedepannya Bendungan Raknamo diprediksi dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 100 liter/detik untuk wilayah Kupang dan sekitarnya, untuk mengairi irigasi seluas 1.250 Ha, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM) sebesar 0.22 MW, dan pengendali banjir daerah hilir Kota Kupang.

“Sampai dengan 15 Mei 2016 progres pembangunan Bendungan Raknamo sudah mencapai 45,72%. Hal tersebut karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Raknamo sehingga dapat selesai pada tahun 2017,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, Andreas Wellem Koreh dalam acara Ceremonial Penimbunan Main Dam Bendungan Raknamo, Kupang, (14/5).

Andreas menambahkan permasalahan sosial yang terjadi di Bendungan Raknamo hampir tidak ada karena baiknya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti warga dan Lembaga Sosial Masyarakat. Sedangkan untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pada areal hulu dan hilir perlu perencanaan yang baik dalam proses dan penanganan DAS kedepannya.

Kepala Bidang Bendungan Wilayah Timur Mochamad Mazid menyampaikan bahwa Bendungan Raknamo merupakan salah satu dari 25 bendungan on going yang memiliki deviasi positif tertinggi secara nasional, sehingga patut diberikan apresiasi.

Bendungan Raknamo memiliki tipe urugan zonal inti tegak dengan elevasi puncak +110.00 dengan panjang puncak 449.5. Sedangkan untuk pelimpah (spill way) tipenya adalah pelimpah samping (side channel) dengan lebar ambang 40 m, dan elevasi ambang + 104.00. (BWS NT II/kompu sda)

16 Mei 2016 Selengkapnya

SDM Keahlian Bendungan Untuk Dukung Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan
SDM Keahlian Bendungan Untuk Dukung Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan

Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar, 3.221 miliar m3/tahun dan yang termanfaatkan hanya sekitar 691 miliar m3/tahun. Namun distribusi air tidak merata seperti wilayah barat lebih esar dibandingkan dengan wilayah timur. Fenomena alam berupa curah hujan tinggi yang terjadi di tanah air perlu mendapat perhatian yang serius agar dapat menjadi faktor pendorong dan penguat dalam rangka pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan pembangkit listrik.

Untuk itu diperlukan pembangunan bendungan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian, air minum dan pembangkit energi khususnya energi listrik. Hal inilah yang mendorong Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI BB) mengadakan Seminar Nasional Bendungan Besar 2016 dan Rapat Anggota Tahunan KNI-BB dengan tema Peran Teknologi dan Kompetensi Tenaga Ahli KNI-BB Dalam Mendukung Akselerasi Pembangunan Bendungan, 11 Mei 2016, di Bandung, Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, mewakili Menteri PUPR, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (persero), Nasri Sebayang,  Direktur Sungai dan Pantai yang juga selaku Ketua Umum KNI BB, Hari Suprayogi, para kepala BBWS/BWS, para anggota HATHI dan PLN.

Dalam sambutan Menteri PUPR yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, pembangunan dan pengelolaan bendungan diharapkan dapat memberikan keuntungan sepenuhnya bagi masyarakat di sekitar waduk, khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan air yang akan mempengaruhi ketahanan energi dan ketahanan pangan secara nasional.

“Untuk itu pembangunan dan pengelolaan bendungan di Indonesia membutuhkan SDM yang handal dan kompeten agar dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi pencapaian strategi pengelolaan bendungan besar yang semakin aman dan efisien,” ujar Mudjiadi.

Mengenai hal tersebut, Ketua Umum KNI BB mengatakan bahwa sampai dengan  Mei 2016, jumlah pemegang sertifikat keahlian bendungan besar adalah 502 orang yang terdiri dari 237 ahli muda, 199 ahli madya dan 66 ahli utama, adapun di luar jumlah tersebut, masih terdapat 46 ahli pemula dan yang masih dalam proses sertifikasi sebanyak 77 orang.

“Salah satu program kerja KNI BB yang penting untuk diteruskan dan ditingkatkan adalah setifikasi keahlian bendungan besar dengan menyelenggarakan sosialisasi, pembekalan sertifikasi dan percepatan penerbitan sertifikasi keahlian. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan pelayanan KNI BB dalam rangka pembentukan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang pembangunan dan pengelolaan bendungan besar di Indonesia,” kata Hari Suprayogi.

Pada kesempatan yang sama Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, Nasri Sebayang, mewakili Direktur Utama PLN (persero), saat ini pemerintah telah mentargetkan penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW. Program kelistrikan ini menjadi program strategis nasional yang dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. “dari 35.000 MW tambahan kapasitas pembangkit listrik tersebut, 2350 MW diantaranya direncanakan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang dalam akselerasi pembangunannya akan membutuhkan banyak tenaga ahli bendungan,” jelas Nasri Sebayang.

Pemerintah melalui PLN dan dengan dukungan pengembang swasta, merencanakan sampai dengan 2025 akan terus membangun PLTA hingga mencapai total 14300 MW. Beberapa PLTA yang sedang dalam proses perencanaan dan pembangunan diantaranya adalah Bendungan PLTA Peusangan 1 dan 2 (86 MW) di Sumatera, Bendungan Serba Guna an PLTA Jatigede (110 MW) di Jawa Barat, Bendungan PLTA Poso (195 MW) di Sulawesi dan Bendungan PLTA Genyem (20 MW) di Papua.

“Saya berharap agar SDM ahli bendungan semakin bertambah dan dapat bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia agar dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keahlian bendungan serta untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan bendungan,” imbuh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi. (tin/nan kompuSDA)

 

12 Mei 2016 Selengkapnya

Pameran HAD 2016
Pameran HAD 2016

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pameran Hari Air Dunia (HAD) yang diadakan di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Selasa (10/3). Acara yang digelar selama 3 hari ini, diisi oleh 166 peserta yang berasal dari Sabang-Merauke.

“Setiap memperingati Hari Air Dunia, kita harus evaluasi apa yang sudah dilakukan sebagai khalifah di bumi. Tugas kita adalah menjaga bumi bukan merusak, dengan mempertahankan keberlanjutan air menciptakan lapangan kerja,” ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat membuka pameran HAD.

"Program-program Sumber Daya Air (SDA) di Kementerian PUPR maupun di lembaga/kementerian lain yang berhubungan dengan air akan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, hal tersebut akan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Basuki menambahkan, persoalan air merupakan masalah yang serius. Pasalnya, air menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia", tutur Basuki.

Dalam sambutannya Sekretaris Harian Dewan SDA Nasional, Untung Budi Santosa mengatakan pameran ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara lebih dekat dan memberi pemahaman pada masyarakat atas apa saja yang diprogramkan oleh pemerintah dan peran kelompok masyarakat dalam SDA.

"Harapan kami, dari acara ini bisa berlangsung interaksi positif dan terpaut sinergi antar stakeholder," jelas Untung.

Kegiatan ini diikuti oleh unit kerja Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat SDA, badan usaha milik negara (BUMN), swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). (arg/KOMPUSDA)

11 Mei 2016 Selengkapnya