© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Selamatkan Ekosistem Danau
Selamatkan Ekosistem Danau

Danau merupakan salah satu sumber air utama yang menyiapkan air dan hujan, air tanah, mata air dan sungai, dan memiliki beberapa fungsi seperti ekosistem untuk konservasi lingkungan, memancing, olahraga air dan tujuan wisata.

"Indonesia memiliki lebih dari 840 danau kecil dan danau besar yang tersebar di berbagai wilayah. Total luasnya sekitar 8400 km2 atau setara dengan lebih kurang 840 km3 penyediaan tampungan air. Namun saat ini ada sekitar 15 danau dikategorikan sebagai danau kritis karena kuantitas dan kualitasnya buruk. Untuk itu dalam rangka melestarikan dan mengelola danau secara benar serta meningkatkan fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu untuk melakukan program pengelolaan danau berbasis Wilayah sungai," jelas Direktur Bina OP, Lolly Martina Martief, mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perum Rakyat (PUPR), dalam Acara The 16th World Lake Conference, 8 November 2016, di Bali. Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta International  Lake Enviro Committee Foundation Jepang. Untuk kepanitiaan lokal Pemerintah Provinsi Bali dan Universitas Udayana. Turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, LIPI, Zainal Arifin dan beberapa delegasi dari berbagai negara seperti India, Australia dan Jepang.

Menurut Lolly terkait dengan 15 danau yang dikategorikan kritis, diantaranya adalah Danau Limboto, Danau Toba, Danau Batur, Danau Kelimitu, Danau Rawapening, Danau Tempe, Danau Tondano, Danau Sentani, Danau Maninjau dan Danau Singkarak, Direktorat Jenderal SDA sedang melakukan program revitalisasi untuk mengembalikan fungsi danau tersebut yaitu rekonstruksi tandon air, pengurangan sedimentasi, pembersihan enceng gondok, konstruksi pengendalian banjir dan perlindungan danau.

"Pembangunan infrastruktur danau dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur danau untuk menjaga siklus air tetap alami dan untuk memasok kebutuhan air baku dan tahun 2016 dialokasikan sekitar Rp. 187,5 miliar untuk melakukan proyek restorasi pada 7 danau. Pendekatan kedua, mendukung program prioritas pariwisata. dan untuk pendekatan ini di awal 2016 Kementerian PUPR mengalokasikan lebih dari Rp 735 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur di Danau Toba yaitu pembangunan jalan tol, restorasi danau dan desain jembatan," kata Direktur Bina OP Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR.

Pada tingkat global pengelolaan danau telah menjadi komitmen berbagai negara dalam upaya menyelamatkan keberlanjutan fungsi ekosistem danau yang kondisinya dinilai semakin memprihatinkan. Terkait dengan hal tersebut, World Lake Conference (WLC) merupakan salah satu forum internasional guna berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan danau dan diinisiasi oleh International Lake Environment Committee Foundation (ILEC) yang berkedudukan di Jepang. WLC pertama dilaksanakan di Shiga, Jepang tahun 1984. WLC telah dilaksanakan 15 kali di berbagai negara antara lain Jepang, Cina, Argentina, Hungaria, Denmark, Kenya , India, Amerika Serikat dan Italia dengan periode sekitar 2 tahun sekali.

Pada WLC 16 akan diadakan di Indonesia. Hal tersebut didasarkan atas apresiasi internasional terhadap upaya penyelamatan ekosistem danau di Indonesia. Untuk itu KLHK mengundang semua pihak terkait pengelolaan danau dari seluruh negara, baik pemerintah maupun masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan berbagai kelompok lainnya, untuk berpartisipasi dalam WLC16 yang rencananya akan dilaksanakan di Bali, Indonesia.

WLC16 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan danau di Indonesia melalui pembahasan solusi penyelamatan ekosistem danau serta menjadi momentum peningkatan komitmen berbagai pihak dalam upaya penyelamatan ekosistem danau di Indonesia dan di tingkat internasional melalui transfer pengetahuan dan pengalaman antar peserta konferensi serta peningkatan kerjasama global.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan bahwa tema ini penting bagi nasional dan international karena terkait dengan kesehatan danau dan ketahanan danau dari kehilangan biodiversity dan kerusakan. "Beberapa danau saat ini memang masih mempunyai masalah yang serius seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, sedimentasi dan eutrofikasi. untuk itu melalui forum ini selain koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait juga antar negara, sehingga danau-danau yang ada di dunia khusus nya di Indonesia tidak punah dan dapat dilestarikan," imbuh  Siti Nurbaya. (tin kompuSDA)

08 November 2016 Selengkapnya

Peran Struktural Dan Non Struktural Dalam Antisipasi Bencana Banjir
Peran Struktural Dan Non Struktural Dalam Antisipasi Bencana Banjir

“Tahun ini frekuensi banjir tertinggi ada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk itu saya sudah mengintruksikan kepada BBWS/BWS untuk melakukan hal-hal diantaranya seperti proaktif mengumpulkan informasi terkini, terkait peta lokasi rawan banjir atau prediksi rawan banjir harian; penelusuran sungai (walktrough sungai) dengan prioritas pada ruas sungai perkotaan  dan lahan irigasi dengan tujuan untuk mengtahui kondisi fisik dan non fisik; membuat posko banjir  di unit kerja internal dan berkoordinasi dengan unit kerja eksternal ( BPBD, dinas terkait dan POlsek), petugas lapangan serta mitra komunitas peduli sungai  untuk bersiap siaga dan bertindak sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendukung hal tersebut Direktorat Jenderal SDA sudah menyediakan berbagai peralatan untuk tanggap darurat seperti excavator 101 buah, amphibious excavator  16 buah, dump truck 93 buah, mobile pump 44 buah, perahu karet 195 buah, trailer truck 23 buah dan mobil lighting tower, semua tersebar di 33 BBWS/BWS,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Imam Santoso, dalam acara Diskusi Jumatan Bersama Media, di Media Center, Kementerian PUPR, Jakarta (041116). Turut dihadiri oleh Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Tri Sasongko Widianto dan Direktur OP, Lolly Martina Martief.

Lanjut Imam Santoso, Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR melakukan upaya struktural dan non struktural dalam rangka menghadapi bencana. Upaya non struktural diantaranya melakukan peningkatan kapasitas/ pemberdayaan pengelola dan komunitas sungai yaitu dengan Gerakan Cinta OP yang bertujuan untuk melakukan edukasi dan aksi. Edukasinya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga pendidikan untuk menata lingkungan dan pengendalian banjir. Aksinya adalah pemeliharaan sungai dan danau dengan melibatkan TNI, Pemda, Masyarakat, mahasiswa dan komunitas peduli sungai.

Upaya struktural yaitu melakukan pemeliharaan sungai dan prasarana sungai yang mencakup tindakan preventif dan rehabilitative seperti pemeliharaan bangunan sungai, pemeliharaan pos dan alat pemantau kondisi hidrologi, hidroklimatologi dan kualitas air dan pemeliharaan dataran banjir dan pengendalian pemanfaatan dataran banjir.

“Penganggaran banjir, lahar dan pantai untuk tahun 2017 sekitar 17,5% yaitu sebesar 6,55 triliun yang terdiri dari pembangunan untuk pengendali banjir 154 km; pengendali lahar 27 buah; pengaman pantai 21 km dan drainase utama perkotaan 11 km dan rehabilitasi untuk pengendali banjir 23 km dan pengendali lahar 11 buah. Sementara untuk bendungan yang kita bangun saat ini sebenarnya mempunyai multifungsi dimana salah satunya adalah untuk pengendalian banjir seperti bendungan yang akan kita bangun di tahun 2017 diantaranya Bendungan Rukoh di Aceh, Bendungan Lausimeme di Sumut,  Bendungan komering di Sumsel, dan Bendungan Bener di Jateng,” kata Direktur Jenderal SDA.

Untuk itu beliau berharap agar tetap mengutamakan koordinasi dengan semua pihak terutama dengan masyarakat karena yang merasakan secara langsung dampaknya adalah masyarakat sekitar, sehingga early warning system yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR akan terus dilakukan secara berkelanjutan. (tin/eci kompuSDA) 

04 November 2016 Selengkapnya

Bupati Muara Bungo Harapkan Peran BWS Sumatera VI
Bupati Muara Bungo Harapkan Peran BWS Sumatera VI

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo Jambi, 26-27 Oktober 2016. Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Direktur Sungai dan Pantai, Hari Suprayogi, Kepala BWS Sumatera VI, Andi Sudirman, Kasubdit Wilayah Barat Direktorat Sungai dan Pantai, Bina Marga, Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan.

Bupati Muara Bungo, Mashuri,mengatakan bahwa sebagai daerah yang berkembang maka harus dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan memperluas jangkauan pelayanan masyarakat, namun masih ada kendala. Untuk itu diusulkan pembangunan yg dibiayai APBN dan APBD Kabupaten  Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo menjadikan  potensi daerah sebagai pilar pembangunan karena banyak sumber daya yang belum dimaksimalkan 

"Kami berharap agar pimpinan Komisi V dan Kementerian terkait dapat membantu untuk mengembangkan potensi tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah Muara Bungo," kata Bupati Muara Bungo. Lanjut Bupati Muara Bungo, untuk daerah Muara Bungo masalah lingkungan juga masih merupakan salah satu kendala untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. "Untuk itu saya juga mengharapkan peran dari Kementerian PUPR, dalam hal ini adalah BWS Sumatera VI, untuk melakukan pembangunan turap sungai batang bungo dan penahan tebing sungai Batang Bungo sehingga dapat mencegah terjadinya sedimentasi di sungai tersebut," jelas Mashuri.

Menanggapi hal tersebut Kepala BWS Sumatera VI, Andi Sudirman, mengatakan bahwa memang kegiatan tersebut belum masuk dalam kegiatan tahun 2017  namun untuk sementara ini akan disiapkan designnya terlebih dahulu. Termasuk kajian tentang sempadan sungai nya karena saat ini di sebelah kiri dan kanan sungai sudah ada bangunannya dan kalau semua itu sudah lengkap maka bupati yang akan menetapkan sempadan sungainya dan secara bertahap akan ada pengaturannya.

Khusus untuk BWS Sumatera VI, prioritas pembangunannya adalah Irigasi Batang Asai seluas 6000 ha. “Untuk lokasi bendung nya sudah ada. Namun jaringan irigasi tersebut masih dalam studi larap, setelah itu akan dilakukan penetapan lokasi oleh Gubernur Jambi. Target kami tahun ini bisa keluar penetapan lokasinya. Proses berikut nya adalah pembebasan lahannya,” ujar Andi Sudirman. Maka dibutuhkan pula koordinasi dan kerjasama dengan daerah, dan selama ini hal tersebut sudah berjalan dengan baik dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sorolangu mengingat Batang Asai ada di Kabupaten Sorolangu.

“Kami juga sedang membangun Jambi Flood Control,untuk menyelamatkan kota Jambi yang mana ada 4 yang meliputi 4900 ha, dan kami hanya bisa membebaskan sepertiganya, Kemudian kegiatan air baku Jambi sebesar 600 liter yang sesuai dengan target MDG’s.  Untuk bendungan kami akan melakukan studi dahulu untuk mengetahui apakah ada potensi dibangun bendungan, Kami sudah ada lokasi nya yaitu di Merangin dan sebenarnya Jambi mempunyai banyak potensi seperti Danau Kerinci,” lanjut Kepala BWS Sumatera VI. (tin KompuSDA)

28 Oktober 2016 Selengkapnya

Penanaman 2.500 Pohon di Bantaran Sungai Citarum
Penanaman 2.500 Pohon di Bantaran Sungai Citarum

Memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2016, Ditjen SDA ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) berupa penanaman 2.500 pohon di sepanjang 1,2 kilometer bantaran Sungai Citarum.

“Lokasi ini merupakan hasil penertiban BBWS Citarum bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung yang didukung oleh aparat desa dan warga Rancamanyar, dan alhamdulillah areal sepanjang dua kilometer ini bisa dilakukan penataan”, jelas Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Yudha Mediawan, saat memberikan sambutan dalam acara penanaman pohon secara simbolis di Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/10).

Selain Kepala BBWS Citarum, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, perwakilan Garnisun Bandung dan pejabat pemerintah daerah lainnya.

Yudha mengatakan, bahwa penataan ini akan terus dilanjutkan mulai dari titik tersebut hingga Desa Nganjung. Penertiban di bantaran Sungai Citarum juga akan dilakukan di titik lainnya dan akan dikembangkan menjadi ruang terbuka publik yang dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, jogging track serta saung.

Terkait penanganan Sungai Citarum, Yudha menerangkan bahwa penanaman pohon ini merupakan bagian dari penanganan non-struktural Sungai Citarum. "Penanganan ini ada dua yakni struktural dan non struktural. Kalau struktural kami memperbaiki struktur sungai seperti memperbaiki kemiringan sungai sedangkan non struktural dilakukan dengan penghijauan bantaran sungai", jelasnya

“Balai siap melakukan kegiatan non populer seperti penataan ini, oleh karena itu kami meminta dukungan dari Bupati dan perangkatnya”, tambah Yudha. Penghijauan ini merupakan milestone untuk perbaikan area pinggiran Sungai Citarum dan diharapkan bisa ditiru oleh balai besar maupun balai wilayah sungai lainnya. 

28 Oktober 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Tandatangani 5 Kontrak Paket Pekerjaan
Ditjen SDA Tandatangani 5 Kontrak Paket Pekerjaan

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menggelar acara penandatanganan kontrak terhadap 5 paket pekerjaan pada Rabu, 26 Agustus 2016 di Ruang Rapat Gedung SDA. Paket pekerjaan tersebut yaitu Procurement of Additional Dredging System (Package 7) Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (I) oleh BBWS Bengawan Solo, Supervisi Bendungan Way Sekampung oleh BBWS Mesuji Sekampung; Supervisi Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara oleh BWS Sulawesi I; dan Paket Pekerjaan (Konstruksi dan Supervisi) Rehabilitasi Saluran Air Baku Tarum Barat Ruas Bekasi-Cawang (MYC) oleh BBWS Citarum.

 

Dwi Sugiyanto selaku Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku mewakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air menyampaikan bahwa berbagai kesiapan seperti administrasi, keuangan dan teknis menjadi tolak ukur dalam percepatan pekerjaan konstruksi, begitu pula dengan supervisi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas pekerjaan. Penyedia jasa harus bisa menjamin standar spesifikasi teknis yang telah tertuang dalam kontrak, agar kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan Ditjen SDA terus terjaga dengan baik.

 

Dwi menambahkan untuk mengantisipasi dan mewaspadai banjir yang semakin sering terjadi di beberapa daerah khususnya pada musim hujan, masing-masing Balai harus menyediakan berbagai peralatan berkualitas yang akan mendukung kegiatan tanggap darurat terhadap bencana alam. (dro kompuSDA)

 

27 Oktober 2016 Selengkapnya

BERITA DUKA CITA
BERITA DUKA CITA

INNALLILLAHI WAINNAILLAIHI ROJI’UN. Telah meninggal dunia Bapak Imam Agus Nugroho pada hari Jumat, 21 Oktober 2016. Almarhum yang lahir pada 6 Oktober 1954 ini pernah menjabat sebagai Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2010-2012. Semoga segala amal ibadahnya di terima oleh ALLAH SWT dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.

 

Kami mewakili segenap keluarga Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengaturkan rasa berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya.

 

22 Oktober 2016 Selengkapnya

Sulawesi Tenggara Miliki Bendungan Pertama
Sulawesi Tenggara Miliki Bendungan Pertama

Satu lagi bendungan yang akan segera dibangun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) sebagai upaya untuk mencapai target ketahanan pangan dan air adalah Bendungan Ladongi. Bendungan ini akan dibangun di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Acara penandatanganan kontrak paket pekerjaan untuk pembangunan Bendungan Ladongi telah dilaksanakan pada Kamis, 20 Oktober 2016 bertempat di Gedung SDA, Kementerian PUPR. Turut hadir untuk menyaksikan penandatanganan tersebut yaitu Dirjen SDA Imam Santoso, Sekretaris Ditjen SDA Widiarto, Direktur Bina PSDA yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Pusat Bendungan Agus Suprapto, Direktur Bina Operasi & Pemeliharaan Lolly Martina Martief, Kepala BWS Sulawesi IV Suparji dan para undangan terkait lainnya.

 

Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk pada tahun 2013 merupakan Daerah Pemekaran dari Kabupaten Kolaka, terletak sekitar 120 km di sebelah barat ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditinjau dari letak infrastruktur dan geografis, Kabupaten Kolaka Timur mempunyai luas daerah irigasi yang cukup luas dan potensi air di sungai Ladongi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan Bendungan Ladongi merupakan satu diantara beberapa program prioritas Ditjen SDA sebagai upaya mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional.

 

Bendungan Ladongi memiliki kapasitas tampungan total sebesar 36,15 juta m3 dengan kapasitas tampungan efektif sebesar 31,38 juta m3. Tipe bendungan utama yaitu timbunan dengan inti lempung zona tegak, urugan batu dengan tinggi bendungan 66 m (dari dasar sungai), panjang puncak 419,40 m, dan lebar puncak 10 m. Sistem pengelak Bendungan Ladongi memiliki tipe terowongan dengan penampang tapal kuda yang memiliki panjang 324 m, diameter dalam 4 m, elevasi dasar inlet +70,00 dan elevasi dasar outlet +66,71. Bendungan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 844.175.085.000 ini akan dikerjakan selama 1460 hari kalender (± 48 bulan).

 

Proses pembangunan Bendungan Ladongi telah mendapatkan persetujuan (izin) berupa SK Tata Ruang No. 050/40/VIII/2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; Surat Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Bendungan Ladongi dari Gubernur Sulawesi Tenggara No 611.11/3874; dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 535/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Ladongi.

 

Bendungan Ladongi yang akan menjadi bendungan pertama di Sulawesi Tenggara ini memiliki manfaat seperti sebagai upaya untuk meningkatkan layanan irigasi seluas 3.604 Ha, penyediaan air baku Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Tirawuta, menyediakan energi listrik sebesar 1,5 MW, mereduksi banjir Kabupaten Kolaka Timur sebesar 51,86% dan potensi untuk kegiatan kepariwisataan dan perikanan. (dro kompuSDA)

21 Oktober 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA Tanggapi Positif Usulan DPR RI
Dirjen SDA Tanggapi Positif Usulan DPR RI

Dalam rangka mensinergikan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan masukan Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Imam Santoso beserta jajaran pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua yang digelar pada Selasa, 18 Oktober 2016 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara. Agenda utama dalam rapat ini adalah penyampaian jawaban atas pertanyaaan dan masukan dari Komisi V DPR RI terkait Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah diterima pada RDP pertama, 14 September 2016 lalu.

 

Imam menyampaikan bahwa program prioritas Ditjen SDA adalah membangun 65 bendungan yang nantinya akan memberikan manfaat terhadap irigasi seluas 460.000 Ha, mampu menyediakan air baku sebanyak 62 m3/detik, dan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik sebesar 408 MW. Dukungan terhadap kedaulatan pangan merupakan prioritas utama dalam program Ditjen SDA, terlihat dari lebih 35% dari total alokasi Ditjen SDA ditujukan untuk program tersebut. Di samping itu, untuk menindaklanjuti bencana banjir yang semakin sering terjadi di beberapa daerah Indonesia, Dirjen SDA siap melakukan pengendalian banjir yang komprehensif dengan sistem multiyears contract khususnya untuk daerah yang rawan terkena bencana banjir.

 

Berbagai pertanyaan anggota Komisi V DPR RI terkait penundaan beberapa Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditunda, juga ditanggapi positif oleh Imam Santoso. Ia memberikan penjelasan bahwa penundaan beberapa program tersebut dikarenakan adanya penghematan anggaran sehingga Ditjen SDA mengutamakan kegiatan prioritas untuk mendukung target Nawacita. Namun, program yang terkena dampak pemotongan TA 2016 akan diusahakan untuk dialokasikan pada TA 2017 selama program tersebut memenuhi skala prioritas dan mendukung tema prioritas 2017. Komisi V DPR RI dan Ditjen Sumber Daya Air sepakat untuk memperjuangkan kenaikan pagu anggaran Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017 dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, air dan energi bagi masyarakat Indonesia. (dro kompuSDA)

19 Oktober 2016 Selengkapnya

Setengah Triliun Rupiah untuk Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang
Setengah Triliun Rupiah untuk Normalisasi Banjir Kanal Timur Semarang

Untuk mengurangi banjir di Semarang bagian timur, Banjir Kanal Timur (BKT) di Kota Semarang, Jawa Tengah, akan dinormalisasi mulai awal 2017.

Kepastian normalisasi tersebut didapat setelah tim dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana meninjau kawasan tersebut, Selasa (20/9/2016).

Pelaksana Direktur Jenderal Sumber Daya Alam Kementerian PUPR, Arie Setiadi mengatakan, normalisasi BKT akan dilakukan sepanjang kawasan hilir sungai.

"Nanti mulai tahun depan mulai garap di Semarang Timur, Banjir Kanal Timur dan Kali Babon, jadi bersamaan dengan yang di Pekalongan," kata Arie di sela-sela kunjungan kerja di Semarang, Selasa (20/9/20176).

Lelang dini proyek normalisasi BKT akan dimulai pada Oktober 2016 oleh Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.  Normalisasi sungai bagian timur itu sekaligus melengkapi normalisasi yang telah dilakukan kementerian sebelumnya, yaitu di kawasan Banjir Kanal Barat.

Menurut Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, anggaran untuk normalisasi berkisar Rp 560 miliar. Dana ini akan dianggarkan melalui APBN skema tahun jamak atau multiyears selama tiga tahun.

Untuk memperoleh skema pendanaan tersebut, Kementerian PUPR akan menyusun rencana proses pengadaan (RPP). Setelah RPP selesai baru dimintakan izin multiyears ke Kementerian Keuangan.

"Kira-kira anggarannya Rp 560 miliar. Jadi nanti dari jembatan tengah (Jembatan Majapahit) hingga ke pantai sepanjang 6,7 km. Itu anggaran APBN murni 2017 sampai 2020," papar Hari.

Normalisasi BKT menjadi salah satu prioritas penanganan banjir di Kota Semarang.  Semarang termasuk salah satu dari 20 kota krisis banjir di Indonesia sehingga membutuhkan penanganan prioritas.

Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, menjelaskan bahwa untuk normalisasi BKT, Kementerian PUPR akan meminta bantuan pemerintah daerah menertibkan masalah sosial di kawasan sungai.

"Pemkot kami minta nanti tangani masalah sosial, biaya konstruksi dari kami di PUPR. BKT dinormalisasi tahun depan, sekaligus penanganan rob dilelang tahun ini, jadi tahun depan akan mulai efektif," jelasnya. (nan/eci/  www.kompas.com )

17 Oktober 2016 Selengkapnya

Kementerian PUPR Peringati Hari Kesaktian Pancasila
Kementerian PUPR Peringati Hari Kesaktian Pancasila

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober dengan menggelar Upacara Bendera di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. Bertindak sebagai Inspektur dalam Upacara Bendera tersebut adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin.

 

Tema yang diambil dalam Upacara Bendera ini adalah “Kerja Nyata untuk Kemajuan Bangsa sebagai Wujud Pengamalan Pancasila”. Turut hadir dalam upacara ini, para pejabat Eselon I, II, III, dan IV serta pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. Upacara Bendera ini merupakan wujud penghormatan yang dilakukan oleh segenap orang PUPR terhadap nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman dalam membangun infrastruktur negara untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Efendi Manurung selaku Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman, Direktorat Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan yang bertindak sebagai Komandan Upacara memimpin jalannya upacara dengan penuh hikmat.

Pembacaan Teks Pancasila dibacakan oleh Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Firman Edwin Tardianto. Melalui upacara ini, diharapkan segenap orang PUPR semakin siap untuk mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. (dro/arg kompuSDA)

 

03 Oktober 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Bangun Pengaman Pantai Untuk Jakarta
Ditjen SDA Bangun Pengaman Pantai Untuk Jakarta

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane menggelar press conference pada tanggal 30 September 2016 di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Press conference ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 1 dan Paket 2. Hadir dalam acara ini Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Teuku Iskandar dan rekan-rekan media.

 

Iskandar menjelaskan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta dilakukan karena saat ini DKI Jakarta terancam banjir akibat pasang surut air laut (rob) dan luapan air sungai terutama di wilayah DKI Jakarta bagian Utara. Kondisi ancaman tersebut diperparah dengan kondisi penurunan muka tanah atau Land Subsidence yang mengakibatkan peningkatan resiko banjir secara signifikan untuk Kota Jakarta. Penurunan muka tanah berkisar rata-rata 7,5 cm s/d 10 cm per tahun dan kondisi saat ini Wilayah Jakarta bagian Utara sudah berada pada 2 meter sampai 3 meter di bawah permukaan laut. Berdasarkan data survei lapangan pada tahun 2013 yang dijabarkan pada Master Plan National Capital Integrated Coastal Development, lebih dari 40% pengaman pantai tidak mampu menahan muka air laut tertinggi. Oleh karena itu, upaya perlindungan pengamanan pantai sangat mendesak untuk segera dilaksanakan sebagai bentuk penyediaan public safety oleh Pemerintah terhadap banjir beserta dampak negatif terhadap kegiatan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

 

Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta merupakan upaya perlindungan terhadap ancaman banjir rob yang meningkat, akibat penurunan permukaan tanah (land subsidence) dan kenaikan muka air laut melalui perkuatan dan peninggian tanggul laut dan tanggul muara sungai serta penataan kawasan pesisir pantai utara DKI Jakarta dan sekitarnya. Manfaat pekerjaan ini adalah untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan kerugian secara sosial akibat banjir rob dan sebagai batas jelas pengembangan daratan di kawasan pesisir. Pelaksanaan pekerjaan “Pembangunan Pengaman Pantai DKI Jakarta” merupakan rangkaian kegiatan dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau dikenal juga sebagai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang menjadi kegiatan proyek strategis nasional, pengertiannya dalam pelaksanaannya, fungsinya dan manfaat benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 1800 meter, yang sebelumnya tanggul sudah dikerjakan sepanjang 75 meter pada tahun 2014. Kontraktor untuk pekerjaan ini adalah PT. Waskita Karya dengan PT. Adhi Karya KSO. Dan yang menjadi Konsultan Supervisi pada pekerjaan ini adalah PT Yodya Karya dengan Innako Internasional Konsulindo KSO. Untuk paket 2 berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2200 meter. Kontraktor untuk paket 2 adalah PT. Wijaya Karya dengan PT.Sac Nusantara KSO dan Konsultan Supervisi yaitu PT Yodya Karya dengan PT Innako International Konsulindo KSO. Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 Paket 1 dan Paket 2 telah dimulai pada November 2015 dan akan berakhir pada April 2018 (multiyears contract).

 

Pembangunan Pengamanan Pantai DKI Jakarta Tahap 2 menggunakan spun pile (bulat) berdiameter 1,2 meter, panjang 24 meter yang akan dipancang menggunakan metode inner boring dengan trace ke arah laut ± 10 meter s/d 20 meter dari garis pantai, nantinya di atas tanggul akan dibuat untuk pejalan kaki, jalur sepeda, jalan inspeksi dan dermaga untuk parkir nelayan serta penataan lingkungan di wilayah sekitarnya. (dro kompuSDA)




01 Oktober 2016 Selengkapnya

Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Pengendali Banjir Kota Manado
Bendungan Kuwil Kawangkoan Sebagai Pengendali Banjir Kota Manado

Komisi V DPR kembali melakukan kunjungan kerja ke beberapa infrastruktur Kementerian PUPR, yang salah satunya mengunjungi wilayah pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan (29/9) di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

 

Bendungan yang direncanakan memiliki daerah tangkapan seluas 120 km2 dan kapasitas tampungan hingga 23,37 juta m3 ini akan bermanfaat sebagai pengendali banjir Kota Manado dengan pengaturan pola operasi waduk. Di samping itu, bendungan ini juga dioperasikan bagi penyediaan air baku di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung serta penyediaan pasokan energi listrik mikrohidro juga pengembangan pariwisata.

 

Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah, Dwi Sugiyanto yang ikut mendampingi kegiatan mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan yang merupakan multi purpose dam ini sangat penting keberadaannya karena manfaatnya melingkupi tiga pilar sumber daya air, yaitu konservasi berupa penyediaan tampungan-tampungan air, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air. “Penyediaan layanan air baku di 3 wilayah sebesar 4.500 liter/detik tersebut, setara dengan penyediaan bagi 4 juta jiwa”, tambahnya.

 

Komisi V DPR dalam kunjungannya juga mengharapkan proses pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan ini dibantu oleh pemerintah daerah setempat sehingga target penyelesaian pembangunan pada tahun 2020 dapat tercapai. (ech/kompu SDA)




01 Oktober 2016 Selengkapnya