© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Indonesia menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Asia Water Council yang Pertama
Indonesia menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Asia Water Council yang Pertama

Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya Asia Water Council ditampuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Asia Water Council yang pertama. “Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman dan solusi seputar permasalahan sumber daya air yang melanda Asia,” jelas Agus Suprapto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Pertemuan Asia Water Council yang pertama dalam Jumpa Pers yang dilaksanakan di Jakarta (21/3).

Rencananya pertemuan profesional para pejabat tinggi negara di bidang sumber daya air ini akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 24 – 26 Maret 2016, dan akan dihadiri oleh sekitar 200 peserta, di mana 50 orang dari peserta mewakili organisasi terkait sumber daya air di wilayah Asia.

“Dalam acara ini, diharapkan Indonesia bisa berbagi pengalaman dan tantangan yang kiranya perlu mendapatkan masukan pemikiran dari negara-negara lain di Asia dengan kondisi dan tantangan yang serupa dengan yang dialami oleh Indonesia. Di sisi lain, kita juga bisa berbagi solusi mengenai masalah sumber daya air yang pernah kita alami,” jelas Agus Suprapto.

Agus Suprapto juga menambahkan bahwa Asia Water Council lahir dilatarbelakangi oleh kebutuhan negara-negara di Asia akan adanya wadah pertemuan untuk membahasa tantangan bidang sumber daya air, dengan area yang lebih regional. Selama ini pertemuan professional untuk membahas masalah sumber daya air di wilayah Asia dinaungi oleh World Water Council. (KompuSDA)

21 Maret 2016 Selengkapnya

Presiden RI Resmikan Bendungan Nipah di Madura
Presiden RI Resmikan Bendungan Nipah di Madura

Dalam upaya meningkatkan produksi padi di wilayah Jawa Timur, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Nipah yang terletak di Desa Tabanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Jaringan Irigasi Nipah direncanakan dapat mengairi areal persawahan seluas 1.150 Ha, dengan bangunan pengambilan utama dari Bendung Tebanah dan Bendung Montor. Jaringan irigasi ini terdiri dari 925 Ha sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tadah hujan dan sisanya adalah Daerah Irigasi (DI) Montor seluas 225 Ha yang merupakan sawah eksisting.

Sebenarnya, studi mengenai pembangunan Bendungan Nipah sudah dilakukan sejak tahun 1973, kemudian dimulai pembebasannya pada tahun 1982. Namun, di tahun 1993 terjadi kendala sosial pada pelaksanaan pembangunan Bendungan Nipah, sehingga pelaksanaannya sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 2004. Pembangunan Bendungan Nipah selesai pada tahun 2008, namun karena terkendala pembebasan lahan, proses pengisian baru dimulai pada tahun 2015.

"Bendungan ini disiapkan untuk jangka panjang produksi pangan kita," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengoperasian Bendungan Nipah di Sampang, Madura, seperti dikutip dari keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden, Sabtu (19/3). “Nantinya masih akan ada lagi pembangunan bendungan di beberapa tempat karena kita tahu nantinya dengan pertambahan penduduk dunia itu manusia akan rebutan dua hal, yaitu energi dan pangan. Karena kuncinya ada di air, jika air mencukupi maka pangan dan energi kita akan mecukupi hingga kedepannya,” lanjut Presiden RI.

Selain untuk mengairi DI, Bendung Nipah juga bermanfaat sebagai konservasi sumber daya air, dan perikanan darat. Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menghasilkan sinergi yang baik. Selain itu pendekatan kepada masyarakat adalah kunci untuk melancarkan pekerjaan pelaksanaan pembangunan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua Komisi V DPR R dan Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen SDA.

21 Maret 2016 Selengkapnya

Kunjungan Kerja Presiden RI ke Bendungan Jatigede
Kunjungan Kerja Presiden RI ke Bendungan Jatigede

Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat dengan meninjau tinggi air di Bendungan Jatigede, Sumedang pada kamis (17/3). Ini merupakan kunjungan Presiden pertama ke Bendungan Jatigede pasca impounding pada Agustus 2015.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian (PUPR) Mudjiaji dan Kepala Balai Besar Cimanuk Cisanggarung Tri Sasongko Widianto serta sejumlah pejabat lainnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan proses pengisian air di Waduk Jatigede saat ini telah mencapai 40 persen dengan tinggi permukaan air mencapai 243 meter dari dasar waduk. "Ini Waduk Jatigede sedang digenangi. Alhamdulillah saat ini sudah 40 persen, kami harapkan nanti di Januari 2017 itu sudah maksimal sesuai yang kita inginkan,"" katanya.

Presiden Joko Widodo pun menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Barat dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan bendungan Jatigede yang telah digagas sejak tahun 1960-an tersebut. "Saya berterimakasih kepada Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Barat dan semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Jatigede."
Masalah terbesar dalam pembangunan bendungan ini adalah soal pembebasan lahan yang berlarut-larut. "Pembebasan lahan dan ganti rugi dari 10.924 KK (Kepala Keluarga), sekarang tinggal 614 KK,” tutur beliau.

Menurut Mudjiadi ditempat terpisah mengatakan, “saat ini untuk ganti rugi pembayarannya sudah 94% atau Rp 680 miliar, sebab ada beberapa yang double namanya, ada juga beberapa ahli waris yang belum bisa kita bayarkan sebab menunggu penetapan waris dari pengadilan agama. Untuk yang double itu tidak akan dibayarkan lagi dan di blokir, selain itu juga ada yang di titip di konsinyansi pengadilan sebab anggarannya hanya setahun sesuai dengan tahun anggarannya.“
Mudjiadi menuturkan, “sekarang ini yang baru jalan baru irigasinya saja, sedangkan untuk air minum itu kita harus membuat saluran untuk air bakunya terlebih dahulu, dan infrastruktur lainnya yang memang masih di proses.”

“Sedangkan untuk fungsi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebetulnya ketinggian airnya memang sudah mencukupi, akan tetapi PLTA nya sendiri masih dalam pembangunan. Secara hidroliknya memang sudah bisa dan sudah bisa melalui penstock (pipa pesat) juga sudah di buat intake dan terowongan sepanjang 100m dan nantinya PLN tinggal menyambungkannya saja, artinya kalau kita buka airnya sudah bisa mengalir untuk menggerakkan turbin,” tutup Mudjiadi. (KompuSDA)

18 Maret 2016 Selengkapnya

Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bandung
Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bandung

Bencana banjir akibat luapan Sungai Citarum menggenangi kawasan Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Minggu pagi (13/3). Akibatnya ribuan rumah di kawasan itu terendam banjir, terutama di kawasan Kelurahan Andir dan Baleendah di Kecamatan Baleendah dan Kelurahan Bojongasih dan Cibodas di Kecamatan Dayeuhkolot. Lokasi terparah terdapat di kawasan Kampung Cigosol dan Andir setinggi ± 3 meter, dengan elevasi banjir + 660,5 di Dayeuh Kolot.

Ketinggian air di kawasan Dayeuhkolot berkisar 50 hingga 70 cm. Banjir di daerah ini berpotensi meninggi karena hujan lebat yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Tingginya curah hujan juga mengakibatkan ratusan rumah warga Kampung Cieunteung, Kecamatan Baleendah kembali terendam banjir dengan ketinggian 50 cm pada hari Minggu pagi (13/3). Selain merendam ratusan rumah warga, akses jalan pun tertutup oleh banjir hingga mengganggu aktivitas warga. Warga harus menggunakan perahu kayu untuk melintasi genangan banjir. Sebagian warga bahkan terpaksa mengungsi ke masjid terdekat. Warga pun khawatir banjir terus naik mengingat intensitas hujan yang masih cukup tinggi.

Bencana banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Baleendah dikarenakan kawasan ini lebih rendah dari aliran Sungai Citarum. Sehingga jika musim hujan tiba dan Sungai Citarum meluap, luapannya kemungkinan akan menggenangi kawasan ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) cq. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak banjir saat ini dan mencegah kemungkinan potensi banjir di masa mendatang. Oleh karena itu, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono melakukan kunjungan lapangan, ke salah satu kawasan terdampak bencana banjir, yaitu Curug Jompong, sekaligus melakukan koordinasi menindaklanjuti tindakan penanganan banjir Kabupaten Bandung, didampingi oleh Direktur Jenderal SDA Mudjiadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala BBWS Citarum Yudha Mediawan (14/3). Turut hadir dalam kunjungan lapangan tersebut, Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum berencana melakukan beberapa penanggulangan, seperti pembangunan Kolam Retensi Cieunteung dengan luas total area 8,7 Ha. BBWS Citarum juga merencanakan pembangunan Floodway Cisangkuy dengan bangunan-bangunan pelengkapnya sepanjang 8,143 meter dari Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran sampai dengan Desa Sangkanurip di Kecamatan Katapang.

Kedua rencana kegiatan tersebut sudah terkontrak pada tahun 2016 dan saat ini sedang tahap pengadaan tanah. Selain itu, Menteri PUPR menyatakan bahwa akan dibangun sebuah tunnel di samping Curug Jompong untuk memperlancar aliran air ke Waduk Saguling. Namun, rencana ini masih berada dalam tahap pengkajian.

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menangani permasalahan bencana banjir Citarum dimasa yang akan datang. (AdminBBWSC-KompuSDA)

17 Maret 2016 Selengkapnya

Kunjungan Presiden RI ke Waduk Gondang
Kunjungan Presiden RI ke Waduk Gondang

Presiden Joko Widodo melakukan rangakaian kunjungan kerjanya di Solo, salah satunya dengan meninjau progress pembangunan Waduk Gondang yang membedung Sungai Melikan (Garuda) yang terletak di Desa Gempolan dan Desa Ganten, Kecamatan Kerjo serta Desa Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (11/3). Saat meninjau Waduk Gondang, Presiden mengatakan bahwa pembangunan Waduk Gondang saat ini sudah mencapai 24 persen dari target 19 persen dan diharapkan akhir 2017 sudah selesai karena dikerjakan dengan 3 shift. “Nanti alirannya 80 persen ke Sragen dan saya harapkan setelah selesainya waduk akan meningkatkan produksi padi dan produksi lainnya,” lanjut Joko Widodo.

Saat melakukan peninjauan, Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Imam Santoso dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Ditjen SDA Yudi Pratondo.
 
Presiden yang akrab disapa Jokowi ini menuturkan bahwa tahun kemarin ada tiga belas pembangunan waduk, tahun ini delapan pembangunan dan masih menyisakan 28 pembangunan lagi. "Dalam pembangunan waduk, ada yang selesai dalam tiga tahun, dua setengah tahun dan ada juga yang sampai empat tahun, tergantung dari besar kecilnya waduk," jelas Jokowi.
 
Pembangunan Waduk Gondang sangat diperlukan dalam rangka pengembangan infrastruktur irigasi guna mendukung ketahaan pangan nasional dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Karanganyar. “Waduk Gondang tampungannya 9,15 juta meter kubik, panjang bendungan 604 meter dan tingginya 71 meter (dari galian pondasi), pemanfatannya adalah untuk meningkatkan intensitas tanam di daerah irigasi seluas 4.680 Ha. Saat ini intensitas masa tanamnya adalah 1,4 sampai 1,6 kali per tahun, dengan adanya waduk ini diharapkan meningkat menjadi 2,5 kali masa tanam per tahun,” ucap Mudjiadi.

“Kini pembangunan waduk tersebut sedang dalam tahap pembangunan spillway, tubuh bendungan dan diversion tunnel. Manfaat lainnya adalah untuk air baku sebanyak 200 liter per detik, konservasi daerah aliran sungai (ground water recharge), retensi banjir sekitar ± 2 juta meter kubik dan juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan olahraga air,” tutup Mudjiadi. (arg/KompuSDA)

13 Maret 2016 Selengkapnya

Program SDA Harus Terstruktur, Masif dan Fungsional
Program SDA Harus Terstruktur, Masif dan Fungsional

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Konsultasi Regional dan Peyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 Bidang Sumber Daya Air di Jakarta, Rabu (03/03).

Konsultasi Regional Ditjen SDA merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan dan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan bidang SDA. Melalui penyelenggaraan Konreg ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan program tahunan yang lebih matang, baik untuk tahap persiapan, konstruksi, operasi, perawatan, maupun pemanfaatan pasca-konstruksi. Program yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan yang bermuara pada kualitas pekerjaan yang baik dan sejalan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana direncanakan.

Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi mengatakan “bahwa kebijakan anggaran belanja 2017 tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas”. Penyiapan program dilakukan dengan memperhatikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. “Artinya, harus terstruktur, masif, dan fungsional. Tidak lagi ada pemrograman yang sifatnya sporadis dan tidak langsung fungsional” sambung Mudjiaji.

Tema program prioritas ialah perkotaan, perumahan dan permukiman,  desa dan kawasan perdesaan, kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pariwisata, kawasan industri dan perbatasan. Sehingga kedepannya setiap proyek pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan program prioritas.

Dalam pidatonya, Mudjiaji mengatakan terdapat 5 hal yang harus dibenahi pada pelaksanaan program 2016, yakni progress fisik dan keuangan, progress lelang, pemanfaatan proses lelang, evaluasi MYC dan evaluasi laporan keuangan dan BMN. Evaluasi laporan keuangan dan BMN harus dilakukan dengan teliti dan teratur karena dapat mempengaruhi opini WTP (wajar tanpa pengeculian). “Jangan sampai Kementerian PUPR tidak mendapatkan WTP karena Ditjen SDA”, tegas Mudjiaji.

Dalam acara yang dihadiri oleh jajaran Direktur Ditjen SDA, Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Ditjen SDA, dilakukan pula penyerahan buku renstra kepada balai dengan progress terbaik di setiap pulau di Indonesia. (KompuSDA)

08 Maret 2016 Selengkapnya

Bendung Gerak Sembayat Sumber Air Baku Gresik dan Lamongan
Bendung Gerak Sembayat Sumber Air Baku Gresik dan Lamongan

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, melakukan kunjungan lapangan ke Bendung Gerak Sembayat (120216) didampingi oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan anggota Komisi V DPR RI, Nursyirwan serta pejabat Kementerian PUPR.

 

“Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan selesai Agustus tahun ini akan menjadi sumber air baku bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan sekitarnya,” kata Yudi Pratondo.

Lebih lanjut, Yudi  Pratondo, menjelaskan progres fisik Bendung Gerak Sembayat telah mencapai 95,7 persen. Bendung tersebut merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu Bendung Gerak Babat yang selesai 2004, Bendung Gerak Bojonegoro yang selesai 2012, Bendung Gerak Sembayat sendiri yang dimulai pembangunannya tahun 2011, dan Bendung Gerak Karangnongko yang saat ini masih dalam proses AMDAL.

Pembangunan bendung tersebut dibiayai menggunakan APBN sebesar Rp 720 milyar. Manfaat dari Bendung Gerak Sembayat adalah memiliki tampungan Long Storage untuk keperluan penyediaan air baku sebesar 10 juta m3. Air baku tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi seluas 800 ha, irigasi pompa 3.569 ha, penyediaan air domestik dan industri 1.258 m3/dtk dan mencegah instrusi air laut.

 

Bendung Gerak ini memiliki 7 pintu air yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Brantas Abipraya. (kompuSDA/birkompupr)

 

22 Februari 2016 Selengkapnya

Bendungan Karian Sumber Air Baku Banten dan Jakarta
Bendungan Karian Sumber Air Baku Banten dan Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten selesai pada 2019. Pembangunan Bendungan Karian yang telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu, saat ini progresnya baru mencapai 3,36 persen.

“Saat ini pengerjaan tanah untuk membangun tapak bendungan, selanjutnya pada Maret mendatang akan dilakukan pekerjaan saluran pengelak. Saya minta bendungan ini sudah bisa digenangi dan beroperasi pada 2019,” kata Basuki di Lebak, Banten, Rabu (17/2).

Nantinya bendungan senilai Rp 1,07 triliun yang dibiayai dari pinjaman Korea Selatan sebesar US$ 100 juta tersebut akan mampu menampung 209 juta meter kubik air dan mampu mengenangi lahan seluas 1.740 hektar. Adapun luas keseluruhan bendungan dengan daerah penyangga sekitar 2.170 hektar.

Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup. Untuk menghindari masalah pasokan air yang hanya mengandalkan satu bendungan, maka Bendungan Karian akan memasok tambahan air baku.

Dengan debit air 16,6 meter kubik per detik (m3/detik), air baku akan dialirkan ke beberapa wilayah, yaitu kota dan kawasan industri di Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik, Rangkas Bitung sebesar 0,3 m3/detik. Kemudian Parung Panjang sebesar 0,2 m3/detik, Tigaraksa sebesar 2,5 m3/detik, Serpong sebesar 2,8 m3/dtk, Maja sebesar 0,1 m3/detik dan DKI Jakarta sebesar 3,2 m3/detik.

Manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22.000 hektar dan pengendalian banjir dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta meter kubik. Kemudian, bendungan juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW (megawatt).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi, mengatakan bahwa untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah hingga ke Jakarta diperlukan pembangunan pipa air. Perkiraan panjang jalur pipa air menuju Jakarta, sepanjang 37,6 kilometer.

Saat ini sedang dikaji finansial pembangunan pipa air tersebut dan direncanakan akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah-swasta. Mudjiadi pun memastikan studi finansial untuk membangun pipa air akan selesai tahun.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal SDA, A Hanan Akhmad mengatakan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut berada di 12 desa dari empat kecamatan dengan luas 2.170 hektar. Lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat yang berada di bawah pengelolaan Kementerian LHK.(kompuSDA/birkompu)

19 Februari 2016 Selengkapnya

Penggenangan Waduk Jatigede Masih Sesuai Jadwal
Penggenangan Waduk Jatigede Masih Sesuai Jadwal

Untuk tetap menjaga kelancaran mobillitas masyarakat, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan Jalan Lingkar Barat yang akan menggantikan jalan penghubung yang tergenang saat ini. Jalan penghubung Sumedang (Darmaraja) menuju Wado tepatnya di Kampung Betok, Desa Sukamenak dalam beberapa hari ini tergenang air hingga setinggi 30 sentimeter (cm).

“Daerah ini merupakan daerah yang dari awal sudah masuk daerah genangan Waduk Jatigede. Penyelesaian pembangunan jalan tersebut ditargetkan akan selesai sebelum lebaran tahun ini, dengan syarat proses pembebasan lahan selesai tepat waktu. Kemarin saya sudah ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah (Kabupaten Sumedang). Kami targetkan sebelum lebaran jalan lingkar ini sudah harus difungsikan dan diharapkan pemda segera menuntaskan sisa 1 km lahan yang belum dibebaskan. Ada pula jalan sepanjang 500 meter terendam air dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polres Sumedang untuk rekayasa lalu lintas. Jarak pendek antar rumah sudah disiapkan perahu karet untuk mobilisasi di sana ,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Mudjiadi, Kamis (18/2), dalam wawancaranya dengan media elektronik TV One, di Jakarta.

Saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Polres Sumedang dan Dinas Pehubungan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan sosialisasi rute jalan alternatif, menyiapkan petugas pengatur lalu lintas dan petugas pengarah jalan. Saat pun ini telah disiapkan jalur alternatif yang dilengkapi dengan petunjuk arah.

Lebih lanjut Mudjiadi mengatakan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Barat sudah selesai dikerjakan sepanjang 6,4 kilometer dari total panjang 7,4 kilometer. Sementara jalan sepanjang 1 kilometer di daerah Cieunteung belum dikerjakan karena lahannya belum dibebaskan. Menurutnya, pembebasan lahan terhambat karena munculnya “rumah tumbuh” di lokasi tersebut. “Permasalahannya adalah rumah tumbuh, yang satu tahun lalu tidak ada tetapi begitu sekarang mau jadi trase dan mau pembayaran, ada rumah tumbuh baru, kita sudah minta ke Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk jalan keluarnya, kita kan tunggu mereka,” tutur Mudjiadi.

Pintu Irigasi Dibuka

Mudjiadi menjelaskan bahwa tergenangnya ruas jalan tersebut bukan disebabkan lebih cepatnya penggenangan waduk Jatigede. Proses penggenangan saat ini masih sesuai jadwal. Menurutnya, penggenangan waduk Jatigede diprediksikan pada akhir Maret sampai pada ketinggian +260 dan sekarang sudah mencapai +240.

“Harusnya kan ditutup supaya cepat penuh, untuk selanjutnya dioperasikan, sekarang pintu irigasi sudah kita buka antara 90-100 meter kubik per detik, sehingga pola tanam di daerah irigasi Rentang tidak terganggu, dan Menteri Pertanian juga akhir Januari minta agar dibuka karena jadwal tanam disana agak terganggu,” ujar Mudjiadi.

Berdasarkan data per 18 Februari, ketinggian air sudah mencapai +240,41 dengan total volume 369.236.817 meter kubik, meliputi lahan seluas 2.280 hektar. Seperti diketahui Waduk Jatigede memiliki luas permukaan 41,22 kilometer persegi itu mampu menampung 980 juta meter kubik air. (kompuSDA/Birkompu)

18 Februari 2016 Selengkapnya

Antisipasi Banjir, PUPR Tangani Sejak Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta
Antisipasi Banjir, PUPR Tangani Sejak Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

Pemerintah menempuh strategi yang bersifat antisipatif dalam menangani banjir di Provinsi DKI Jakarta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitarnya, melakukan revitalisasi situ-situ sebagai tempat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, maupun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Jakarta. Untuk mengelola hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS Cilicis) menjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR.

Di kawasan Bogor, pada tahun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu meningkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang direvitalisasi di Bogor yakni Situ Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis. Sementara di Kabupaten Tangerang ada dua yaitu  Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua serta satu di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga Situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir 120 ribu meter kubik.

Di lokasi lainnya, dilakukan pemeliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi,  Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, ada 3 Situ di Kabupaten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Cicadas, dan Situ Tarogong.

Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk menanggulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revitalisasi Situ di Bogor akan dilanjutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Cibodas, dan Situ Singabangsa.

"Kita lakukan juga normalisasi Kali-Kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen Kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kita kucurkan dana untuk normalisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane dalam skema tahun jamak," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi.

Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dikerjakan yakni di Kali Pesanggrahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter  28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normalisasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan.     

Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan pembangunan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Milyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialokasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan berkala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat, dijelaskan rinci oleh Dirjen SDA Mudjiadi.

Antisipasi banjir juga dilakukan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatnya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Jakarta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Jakarta Selatan 77 pompa.

Sedangkan di sisi hilir sungai yang berada di kawasan utara Jakarta, Kementerian PUPR memberikan perhatian ke pembangunan 2 paket pengaman pantai di utara Jakarta masing-masing dengan dikucurkan dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016.

Dalam konteks jangka panjang, Kementerian PUPR akan membangun 2 bendungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi dana Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Mudjiadi, menjelaskan volume Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan mereduksi banjir 160 m3/detik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bendungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi).

Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pembangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Kecamatan Megamendung, Bogor.  

Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk mencegah banjir dan pengembangan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda dalam konteks realisasi master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD/birokompu).

 

16 Februari 2016 Selengkapnya

Kedepankan Pengembangan Wilayah untuk Tingkatkan Daya Saing
Kedepankan Pengembangan Wilayah untuk Tingkatkan Daya Saing

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pra Konreg II di Yogyakarta (11/2).   Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, Staf Ahli Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga, Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, serta perwakilan dari tiap unit eselon I dan perwakilan Pemerintah daerah lainnya serta 317 peserta.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Haris Batubara, menyampaikan bahwa pelaksanaan pra Konsultasi regional (Konreg) ke II untuk wilayah pulau Jawa ini, hasilnya nanti akan disesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan Konreg yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 2016. 

Kegiatan pra konreg ini terdiri dari kegiatan panel yang dibagi dalam bentuk desk per provinsi, dengan mengikutsertakan empat unit eselon I utama, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.  Tujuan diadakannya kegiatan ini nantinya adalah untuk sinkronisasi dan konsolidasi program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Staf Ahli menteri PUPR bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga, dalam pidatonya mewakili menteri PUPR mnyampaikan bahwa dari kegiatan pra konreg ini diharapkan akan ada kesesuaian antara program pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang nasional dan tata ruang kepulauan.  Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Kementerian dan Daerah, harus ada pendekatan pemrograman berdasarkan wilayah yang telah terkoordinasi.  Harus dapat dipastikan bahwa pemrograman PUPR sesuai dengan pembangunan wilayah nasional, ada keterkaitan dalam pengembangan kota dan daerah, untuk desa dan perbatasan. Beliau berharap terjadi koordinasi yang berkesinambungan, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, begitu juga dapat meningkatkan daya saing, terutama di antara negara-negara ASEAN.

Dukungan pada konektivitas nasional, keterpaduan pusat dan daerah mutlak dilakukan.  Khusus untuk pulau Jawa, hal ini menjadi sangat penting dan strategis, karena Produk Domestik Bruto (PDB) pulau Jawa saat ini meliputi 58% dari total PDB nasional. Ditambah lagi bahwa Pulau Jawa merupakan lumbung pangan, sebagai salah sau destinasi wisata nasional, dan sebagai salah satu target percepatan ekonomi yang didasarkan pada kegiatan kemaritiman.

“Pemerintah dituntut untuk lebih cepat dalam pemrograman dan pada kegiatan pelaksanaan.  Harus disusun program yang memiliki dampak signifikan dan mengedepankan readiness criteria,” jelas Danis Sumadilaga. 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa tuntutan untuk membangun infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor strategis.  “Mekanisme yang terjadi sekarang ini belum tertuju langsung ke tiap-tiap sektor tapi lebih fokus pada membangun wilayah-wilayah pertumbuhan dan kawasan pusat produksi,” kata Kepala BPIW.  Substansinya nanti harus disesuaikan bahwa dalam Rencana Strategis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana terdapat 35 wilayah pengembangan, sehingga esensinya lebih jelas, yaitu wilayah pengembangan . 

“Kita ingin fokus bukan pada output tapi kepada impact dan outcome, seperti peningkatan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir disparitas dalam membangun.  Basisnya adalah bagaimana mengembangkan wilayah dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang bertindak sebagai penjuru.  Competitiveness, hal ini ditunjukkan dari pulau Jawa, perlu dikembangkan,” tambahnya lagi

Hemrnato Dardak menjelaskan lagi, bahwa hal penting lainnya adalah daya saing nasional, di mana Indonesia dulu berada di peringkat 34, untuk saat ini bergeser ke peringkat 37 dari 140 negara.  Hal itu akan terus berlanjut bila tidak dilakukan upaya terfikus dalam hal competitiveness. Indonesia harus lebih bergerak cepat dibanding negara-negara ASEAN lainnya.  Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi tinggi saja tidak cukup.  Belum tentu di tempat-tempat yang infrastrukturnya telah jadi, tapi pengaruh ekonominya justru kecil.

Dalam pengembangan wilayah, kota adalah pusat pelayanan distribusi.  Untuk kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi, harus diformulasikan sebagai pelayanan komunitas.  Kota harus menjadi livable, pergerakan di dalam kota harus kompetitif.  Untuk itu, pusat pelayanan distribusi tingkat kompetitifnya harus diturunkan. (nan/dan/kim)

 

16 Februari 2016 Selengkapnya

BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi
BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi

Dalam rangka mengurangi pengaruh kerugian banjir di Kota Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal SDA, bekerjasama dengan jajaran Kecamatan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, melakukan sosialisasi pembangunan dua buah waduk yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi seperti detail desain, AMDAL dan LARAP, kepada masyarakat yang dimungkinkan lahannya terkena pembebasan lahan pembangunan infrastruktur SDA tersebut. Pembangunan kedua waduk ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak 15 tahun yang lalu.

Hasil survey sementara menyebutkan, kebutuhan lahan yang harus dibebaskan bagi pembangunan kedua waduk meliputi 6 desa, 5 desa yaitu Kecamatan Megamendung (Cipayung, Gadok, Sukamahi, Sukakarya dan Sukamaju) dan 1 Desa di Kecamatan Cisarua (Kopo).  Pembangunan waduk juga akan berdampak pada 477 Keluarga dan 654 persil lahan. Waduk Ciawi nantinya akan membendung aliran Cisarua dan Cibogo serta anak Ciliwung.

“Pertemuan ini hanya sekedar diskusi sekaligus silahturahmi terkait dengan rencana pembangunan  2 buah waduk di wilayah Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana awal yang harus dimusyawarahkan dulu. Keputusannya nanti ada ditangan warga semua,”tutur Camat Megamendung, Hadijana, dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi Di Kabupaten Bogor, di Ruang Pertemuan Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat (11-12 Februari 2016).

Hadijana menjelaskan, berawal dari Pertemuan Katulampa, 20 Januari  2014, yang dihadiri dari unsur Kementerian PU, Pemprov Jabar, Pemda DKI Jakarta, Pemda Bekasi  dan instansi terkait. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya usulan dari BBWS Cilicis kepada Gubenur Jabar terkait  rencana realisasi program pembangunan 2 waduk (Ciawi dan Sukamahi). Untuk mensukseskan program itu dibentuklah Tim Persiapan yang tugasnya dibagi ke dalam 4 tahap yaitu penyusunan dokumen perencanaan, persiapan, pembebasan lahan dan penyerahan hasil serta tahap pelaksanaan.

“Sosialisasi awal yang dilaksanakan selama 2 hari (11 – 12 Pebruari 2016) termasuk dari bagian tahap persiapan yang menjadi tugas Gubenur Jabar dibantu jajaran di bawahnya (Camat/Lurah). Sebelum tahap penetapan lokasi oleh gubernur. Setelah semua jelas maka bisa masuk tahap berikutnya yakni pemberkasan dan konsultasi publik untuk berita acara penandatangan penggantian lahan,” lanjut Hadijana.

Untuk merealisasikan kedua waduk tersebut (Ciawi dan Sukamahi), dibutuhkan lahan yang harus dibebaskan masing-masing sekitar 89,42 hektar (Ciawi) dan 49,82 hektar  (Sukamahi).  Khusus waduk Ciawi Lahan seluas itu diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi (36,49 ha),  daerah genangan (29,22 ha), kawasan Green belt (21,63 ha) dan 0,88 ha untuk area fasum dan 1,2 hektar sebagai area pembangunan jalan masuk .

“Tahun ini, dana APBN sebesar Rp 80 miliar sudah tersedia. Setidaknya untuk pekerjaan jalan masuk dulu atau sebagian pekerjaan waduk. Kalau bisa dilakukan secara bersamaan. Tentu akan lebih baik lagi, “ujar Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis.

Dalam diskusi juga diungkapkan adanya sebagai warga yang menginginkan ganti rugi. Sebagian lagi ada yang yang mengusulkan  dalam pembebasan lahan diberikan lahan pengganti yang tidak jauh dari sekitar waduk. Ada 2 alasan mereka. Pertama, agar tidak jauh dari tempat pekerjaan sekarang. Kedua, bila dengan penggantian, belum tentu uang penggantian harganya cukup untuk membeli lahan ditempat lain. Prediksi mereka, harga lahan di tempat lain cenderung naik pasca adanya pembayaran ganti rugi untuk kepentingan umum.

Disisi lain, warga mempertanyakan lamanya dilaksanakan pembangunan. Sementara isu  pembangunan sudah lama tersiar. Hal ini banyak warga yang merasa dirugikan. Pasalnya, banyak calon penyewa / penggarap lahan yang mengundurkan diri, lantaran kuatir lahan yang mereka sewa tidak lama kemudian akan dibangun waduk.  

Di luar itu, ada juga permintaan warga untuk segera direlokasi dengan syarat diberi hunian layak dan pekerjaan.  Apapun yang warganya  lontarkan Camat Megamendung pasti akan mengawal dan berada digaris depan, agar penggantian lahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Oleh karena itu Hadijana berharap semua warganya yang menjadi korban pembebasan lahan untuk kepentingan umum, nantinya akan menerima ganti untung, bukan sebaliknya malah mengsengsarakan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Iskandar, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane (Cilicis), Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis, Asep Saifuddin, Kasubag Administrasi Pertanahan, Biro Pemerintahan Umum Sekda Prov. Jabar, dan NGATIO (Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Para pembicara juga didampingi oleh pihak Polsek dan Dandim dari Kecamatan Megamendung.  (kompuSDA/Birkompu)

 

13 Februari 2016 Selengkapnya