Pengumuman ( 1):

Kategori Berita SDA


Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang

“Untuk penanganan bencana alam seperti banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR sesuai dengan instruksi Menteri PUPR No.03/IN/M/2014 tentang Persiapan Menghadapi Musim Hujan Bidang SDA yaitu pengamanan fungsi tanggul, pengamanan tebing sungai, pengamanan fungsi bendungan, pengamanan fungsi saluran irigasi, pengamanan fungsi pompa untuk banjir dan kesiapan peralatan, bahan banjiran dan gudang penyimpanan. Tindak lanjut dari instruksi menteri tersebut Direktorat Jenderal SDA melakukan pengamanan infrastruktur SDA seperti fungsi tanggul, tebing sungai, bendungan, saluran irigasi dan pompa air; kesiapan peralatan untuk mengatasi longsor dan banjir, kebutuhan evakuasi dan bahan pendukung peralatan; melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat, BPBD, Dinas PU dan melakukan pelaporan tentang lokasi, jenis kerusakan, dampak, rencana penanganan dan bantuan yang diperlukan,” jelas Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Mudjiadi, dalam Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta (031215).

Kegiatan Tanam Pohon GNKPA dan HARBAK PU ke 70 di Situ Gedong

Menyambut Hari Bakti PU ke-70 dan mendukung Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) , Dharma Wanita Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan aksi penanaman Pohon Kemiri Sunan di area Situ Gedong, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (28/11). Kegiatan penanaman pohon dimulai pagi hari dipimpin oleh Penasehat Dharma Wanita Kementerian PUPR, Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, T. Iskandar dan para pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor.

Dirjen SDA Buka Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan SDA

Terwujudnya pengelolaan kapasitas sumber daya air yang mandiri berbasis kualitas dan bernilai tambah adalah tujuan besar dari pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir.Mudjiadi, MSc, pada Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta (27/11/15).

Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA

Dalam rangka prioritas nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 antara lain peningkatan kedaulatan pangan dan ketahanan air, untuk itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pembangunan bendungan, daerah irigasi dan sarana dan prasarana air baku serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Pada proses pembangunan infrastruktur sumber daya air, ketersediaan lahan memegang peranan penting dan menentukan kelancaran jalannya pembangunan. Penyediaan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA

“Tugas pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinaerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur negara. Selain itu perkembangan teknologi informasi saat ini menjadikan masyarakat lebih kritis, bahkan untuk memberikan jaminan terhadap semua dalam memperoleh informasi. Maka untuk menjawab keingintahuan masyarakat akan kegiatan dan program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga negara, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, setiap badan publik antara lain lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, sehingga badan publik dapat termotivasi untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, pada acara Konsinyasi Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Solo, Jawa Tengah (251115).

GNKPA Lakukan Penanaman 1500 Bibit Kemiri Sunan di Bendungan Pandanduri

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-70 sekaligus Hari Penanaman Pohon Tahun 2015, Kementerian PUPR melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) melakukan kegiatan konservasi tanah dan air yang ditandai dengan penanaman 1500 bibit pohon Kemiri Sunan di kawasan Bendungan Pandanduri, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), (28/11).

Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, BBWS Pemali Juana dan BBWS Pompengan Jeneberang berhasil terpilih sebagai Pemenang Lomba Petugas Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Tingkat Nasional. Lomba yang baru perdana diselenggarakan ini, diikuti oleh delapan belas tim perwakilan dari sebelas BBWS dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini.

Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) menggelar Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2015 di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan (25/11). Mengambil tema “Tantangan, Solusi dan Sinergi Pembangunan serta Pengelolaan Bendungan Besar Sampai Dengan Tahun 2019” seminar ini diikuti oleh 486 peserta yang berasal dari kalangan profesional, praktisi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerhati di bidang bendungan besar. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono dan jajarannya, Ketua Umum KNIBB Hari Suprayogi, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN Persero Nasri Sebayang.

Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan para penyedia jasa konstruksi menandatangani tiga kontrak pembangunan bendungan dengan nilai total Rp 1,8 triliun di Gedung Sumber Daya Air, Jakarta (24/11). Tiga proyek pembangunan bendungan tersebut yakni Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten; Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Utama dan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; dan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pengerukan dan Pengendalian Sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo senilai Rp 236,9 miliar.