Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Raker Kementerian PUPR

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Kementerian PUPR, sebagai salah satu kementerian yang bergerak di bidang infrastruktur dan mendapatkan dana APBN yang tinggi, harus memperbanyak infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sampai dengan ke daerah yang terpencil dan daerah perbatasan. “Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan daerah perbatasan karena disana masih sangat minim infrastruktur dan menghambat kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Roda perekonomian yang lancar akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakatnya sehingga pendapatan masyarakat meningkat,” kata Jusuf Kalla.

Kementerian PUPR Wujudkan Infrastruktur yang Handal dan Memadai Bagi Indonesia

“Progres pelelangan sampai dengan tanggal 2 September 2015 dari 14.669 paket terkontrak sebanyak 12895 paket senilai Rp. 80,71 triliun; proses kontrak sebanyak 1.236 paket senilai Rp. 8,45 triliun; belum lelang sebanyak 538 paket senilai Rp. 1,73 triliun. Dan progres realisasi fisik dan keuangan Kementerian PUPR, per tanggal 2 September 2015 adalah 35,74% (fisik) dan 33,04% (keuangan). Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk menyerap anggaran yang tersisa Rp. 79,44 triliun, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk percepatan penyerapannya,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada sesi kedua Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, di Ruang Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (030915).

Kementerian PUPR Telah Serap Anggaran Sebesar 32,74persen

Penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 2 September 2015 sudah mencapai Rp 38,9 triliun atau 32,74% dari total pagu anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 118,6 triliun. “Progres untuk pekerjaan kontraktual dan swakelola secara keseluruhan telah mencapai 32,74% dari target 30% pada Agustus. Pada bulan September realisasinya bisa 44%, Oktober 66%, November 73% dan Desember 93%,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, pada Raker Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2016, yang dihadiri oleh semua jajaran Kementerian PUPR dan salah satu stakeholder, yaitu Freeport di Ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (030915). Dan akan dilaksanakan selama dua hari 3-4 September 2015.

Penurunan Muka Tanah Harus Segera Ditangani

Pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk keberlangsungan sesama harus diimbangi dengan kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya memperhatikan penggunaan air dengan bijak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan juga memperhatikan saluran pembuangan air serta melakukan penghijauan kembali pada lingkungan sekitar.

Pentingnya Sanitasi Untuk Kehidupan

Air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. pembahasan mengenai air tidak hanya membahas tentang air yang kita minum, melainkan juga mengenai bagaimana menjaga hutan apabila rusak sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya air.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masih Sangat Penting

Pada acara Indonesia International Water Week 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bekerjasama dengan RRI Pro 4 mengadakan Dialog Interaktif tentang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan menghadirkan para narasumber yaitu Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Nadjaji Ahmad, ITS dan Erna Witoelar, Wakil Ketua Kemitraan Habitat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (280515).

Penurunan Muka Tanah di Berbagai Wilayah Secara Global Makin Mengkhawatirkan

Sebagai bagian dari acara Indonesia International Water Week 2015 yang digelar dari 24-26 Mei 2015, Water, Sanitation and Cities Forum & Exhibition menggelar diskusi panel membahas penurunan muka tanah (land subsidence) yang kian mengkhawatirkan di sejumlah kota di dunia, khususnya Jakarta (27/5). Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Takashi Kojima, President of Japan Urban Resilience Corporation; Devin Galloway, pakar hidrogeologi dari Amerika Serikat; Prof. Masyhur Irsyam dan Heri Andreas dari Institut Teknologi Bandung; Pham Van Hung, Director of Center for Water Resources Technology for the South of Vietnam; dan Dr. Ir.Arie Setiadi Moerwanto,M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tingkatkan Kinerja dan Koordinasi Pusat, BBWS BWS dan Daerah

“Dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2015 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, saya melihat bahwa mayoritas permasalahan yang terjadi tahun 2015 dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya air, lebih banyak pada masalah lahan, untuk itu saya menginstruksikan agar kedepannya dalam melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan harus melibatkan tim fasilitasi penyediaan lahan yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. dan untuk semua bidang di Direktorat Jenderal SDA harus dapat membuat laporan pekerjaan mengenai percepatan kegiatan tahun 2015 dan persiapan kegiatan 2016 lebih detail lagi dan dibuat per satker, sebagai bahan laporan saya kepada Menteri PUPR,” jelas Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi dalam rapat Kerja Evaluasi Tengah tahun Pelaksanaan Program TA. 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Program TA 2016, di Jakarta (020915).

Penandatanganan Kontrak Pengendali Banjir Batang Kuranji

Untuk mengendalikan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi pada sungai Batang Kuranji Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana atau prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji segmen tengah di Kota Padang. “Manfaat pembangunan ini adalah untuk mengamankan infrastruktur Sumber Daya Air dan asset lainnya yang ada disepanjang aliran Batang Kuranji dan memberi rasa aman dari ancaman bahaya banjir bandang,” ujar Kepala BWS Sumatera V, Adek Rizaldi, dalam penandatanganan kontrak pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji Segemen Tengah, Jakarta (2/9).

Sertijab di Lingkungan Ditjen SDA Laksanakan Kerja Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Pelaksanaan serah terima Jabatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kegiatan ini turut disaksikan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi (17/6). Beberapa pejabat eselon II yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu, dari pejabat lama Direktur Sungai dan Pantai, Imam Santoso kepada pejabat yang baru, Hari Suprayogi. Dari pejabat lama Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, kepada pejabat yang baru, Agus Suprapto Kusmulyono. Selanjutnya adalah, dari pejabat lama Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Hari Suprayogi, kepada pejabat yang baru, Lolly Matina Martief. Sementara itu, pejabat baru Direktur Irigasi, Adang Saf Ahmad, melaksanakan serah terima jabatan kepada Dwi Sugiyanto, yang baru menjabat sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Modernisasi Irigasi untuk Pengoperasian yang Lebih Sederhana, Efisien dan Efektif

Untuk menjawab tantangan yang terjadi di bidang irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Irigasi melaksanakan Workshop Modernisasi DI Rentang Lesson Learned Desain dan Metodologi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi di Pendopo Sapta Taruna (4/6) Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai serta seluruh Sartuan Kerja se-Indonesia.

Ciptakan Suasana Damai, Indah, Penuh Pengampunan Tuhan di Lingkungan Kementerian PUPR

“Pejabat tinggi pratama yang bersasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang telah bergabung menjadi satu kesatuan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Diharapkan janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan bisa terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono pada acara Pelantikan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (16/6).

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jatigede Mulai Dibayarkan Featured

Bendungan Jatigede dibangun dengan manfaat untuk mengairi irigasi khususnya daerah irigasi rentang seluas 90.000 hektar, dengan volume tampungan efektif 980 juta m3, dapat digunakan untuk tenaga listrik sebesar 110 MW. Bendungan Jatigede sudah lama dikaji, namun demikian baru dimulai konstruksi pada tahun 2008, diharapkan pada awal agustus 2015 dapat dilakukan pengisian air bendungan (impounding). Kendala utama dalam pembangunan bendungan ini adalah penyelesaian dampak social kemasyarakatan berupa pembayaran ganti rugi lahan. Dengan dikeluarkannya Peraturan presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak social kemasyarakatan pembangunan Bendungan Jatigede, maka pemerintah pun mulai melakukan langkah pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Kegiatan pembayaran ganti rugi lahan tersebut dibayarkan bertahap, dari tanggal 26 Juni 2015 – 26 Agustus 2015. Sebagai kegiatan awal dibayarkan kepada 2.000 KK dari total 11.000 KK yang dibayarkan. Pembayaran dilakukan di SMP 1 jatigede. Kegiatan tersebut dipantau dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Wakil Bupati Sumedang, Eka Setiawan, kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, perwakilan BPN, hingga perwakilan muspida setempat.

Pembangunan Bendungan Memerlukan Dukungan Semua Pihak

Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 65 bendungan TA 2014-2019 yang terdiri dari 16 bendungan on going (2014), 13 bendungan (2015), rencana 9 bendungan (2016), rencana 8 bendungan (2017), rencana 11 bendungan (2018) dan rencana 8 bendungan (2019). Ada 2 (dua) bendungan yang sudah kontrak yaitu bendungan Lolak (Sulawesi Utara) dan bendungan Logung (jawa Tengah). Dan yang sudah groundbreaking ada 2 yaitu bendungan Krueng Kreuto (Aceh) dan bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur). Sebenarnya akan ada penandatangan kontrak 4 bendungan lagi yaitu bendungan Karian (Jawa Barat), bendungan Tanju (NTB), bendungan Mila (NTB) dan bendungan Passeloreng (Sulawesi Selatan). Anggaran untuk 13 bendungan TA 2015 adalah sebesar Rp 10,5 trilyun. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam wawancaranya dengan media news online detik.com dan kontan.com di Jakarta (170615).

  • Tentang Ditjen SDA

    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Bantuan


    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Gd. Ditjen Sumber Daya Air 
    Kementerian PUPR
    JL. Pattimura 20, Kebayoran Baru 
    Jakarta - Indonesia - 12110 
    Phone/Fax: (021)-7396616 (Hunting)
    Email: kompusda[at]pu.go.id atau kompu.sda[at]gmail.com

  • Publikasi

  • Media Sosial Kami