© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bendungan Sei Gong, Solusi Krisis Air Baku Kota Batam
Bendungan Sei Gong, Solusi Krisis Air Baku Kota Batam

Bendungan Sei Gong yang berlokasi di Desa Sijantung, Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu dari 13 bendungan yang akan dibangun sesuai program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pembangunan bendungan Sei Gong merupakan bentuk kerja nyata Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menyelesaikan permasalahan krisis air baku di Kota Batam. Untuk mendukung kesiapan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), maka Dirjen SDA Mudjiadi melakukan kunjungan kerja ke bendungan Sei Gong dengan tujuan melihat secara langsung sejauh mana progres pembangunan yang telah dijalankan dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera IV selaku pelaksana pembangunan bendungan Sei Gong. Kunjungan kerja ini dilakukan pada Jumat, 12 Agustus 2016.

 

Bendungan Sei Gong dibangun pada kawasan yang memiliki luas 355,99 Ha. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk mewujudkan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengembangan industri baru, serta penyediaan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Batam, khususnya Kecamatan Galang, Kepulauan Riau.

 

Total tampungan waduk pada bendungan Sei Gong ±11,80 juta m3, sedangkan untuk volume tampungan efektif berkisar 8,9 juta m3 yang nantinya berpotensi dapat menyediakan air baku ±400 liter/detik. Tipe yang digunakan pada bendungan ini adalah pondasi urugan tanah dengan diafragma wall. “Pembangunan Bendungan Sei Gong ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam serta pemerintah dinas terkait. Pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh BP Batam sehingga tidak ada masalah yang terlalu signifikan sampai saat ini,” jelas Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Agus Rudyanto kepada Mudjiadi.

 

Total alokasi biaya untuk pembangunan Bendungan Sei Gong adalah 260 Milyar rupiah. Pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara multiyears contract. Pembangunan yang telah dimulai sejak 2015 ini, ditargetkan akan selesai pada 2018. (dro kompuSDA)





13 Agustus 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Gelar Konsinyasi dan Pembekalan Aspek Hukum
Ditjen SDA Gelar Konsinyasi dan Pembekalan Aspek Hukum

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan Konsinyasi Aspek Hukum Penyusunan Perjanjian/Kontrak dan Pembekalan Pejabat Perbendaharaan yang bertempat di Sutan Raja Hotel & Convention, Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu, 10 Agustus 2016. Acara yang dikemas selama 3 hari mulai dari 10-12 Agustus 2016 ini dihadiri oleh Kepala Satker dan PPK Pusat dan BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para Kepala Satker dan PPK terhadap tata cara penyusunan perjanjian/kontrak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; permasalahan hukum yang mungkin timbul dari akibat perjanjian/kontrak dan keterbukaan informasi publik; pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; peran serta Kasatker dan PPK dalam penyusunan laporan keuangan; pengamanan aset dalam rangka meminimalisir temuan pemeriksaan; dan persiapan menghadapi pemeriksaan oleh auditor. Putranta Setyanugraha selaku Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik yang dalam sambutannya mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa tugas utama dari Kuasa Pengguna Anggaran/Barang setiap tahunnya terbagi menjadi tiga tugas yaitu merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan.

 

Dalam hal perencanaan tugas, para Kepala Satker dan PPK harus memahami penggunaan akun-akun yang ada sesuai dengan standar BAS (Bagan Akun Standar) yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor KEP-311/PB/2014 dan sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku. Sedangkan dalam hal pelaksanaan tugas, para Kepala Satker dibantu oleh para PPK baik untuk kegiatan kontraktual maupun swakelola yang dilaksanakan harus lengkap administrasi dan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku diantaranya PMK Nomor 190/PMK.05/2012 dan PMK Nomor 113/PMK.05/2013.

 

Putranta melanjutkan, perjanjian/kontrak konstruksi dan jasa konsultansi memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas pembangunan bidang sumber daya air, agar dapat menghasilkan sarana dan prasarana atau infrastruktur bidang sumber daya air yang handal sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pengguna sumber daya air. Untuk meminimalisir permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak konstruksi dan jasa konsultansi tersebut, maka para pelaksana kegiatan perjanjian/kontrak konstruksi dan jasa konsultansi wajib memahami hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. Sebagai hasil akhir dari pelaksanaan perjanjian/kontrak adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap Satker yang transparan, akuntabilitas, dan informatif. Laporan Keuangan merupakan tanggungjawab dari Kepala Satker/ Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

 

Melalui penyelenggaraan acara ini, diharapkan para peserta akan semakin paham dengan aspek hukum penyusunan perjanjian/kontrak dan pembekalan pejabat perbendaharaan sehingga membawa manfaat dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air pada unit kerja masing-masing yang akan membawa Kementerian PUPR mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2016 ini. (dro/kety kompuSDA)





10 Agustus 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA Sambut Pejabat Tinggi Pratama dan Madya
Dirjen SDA Sambut Pejabat Tinggi Pratama dan Madya

Selasa, 9 Agustus 2016 bertempat di Gedung Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen SDA Mudjiadi sambut para pejabat yang baru saja dilantik untuk mengemban amanah dalam membangun insfrastruktur negara di bidang SDA. Pelantikan para pejabat yang mengalami promosi atau rotasi ini bertujuan untuk meneruskan roda kinerja organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

“Selamat kepada para pejabat yang telah dilantik,” tutur Mudjiadi mengawali sambutannya. Mutasi (promosi, rotasi bahkan dimungkinkan demosi) merupakan wujud nyata dari konsekuensi atas tuntutan kebutuhan regenerasi kepemimpinan dalam manajemen di tubuh organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai upaya yang konsisten dan tersistem untuk terus memelihara dinamika organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, guna terpeliharanya kesiapan operasional, demi menjawab tantangan tugas ke depan, yang akan terus berkembang semakin kompleks dan berat.

 

Para Pejabat yang dilantik tersebut yaitu Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, 3 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai, 5 Kepala Sub Direktorat, 2 Kepala Bidang Pusat, 7 Kepala Balai Wilayah Sungai, 13 Kepala Bidang dan 1 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai. Pergantian ini sesuai dengan kebjiakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penetapan kriteria penempatan seseorang dalam suatu jabatan. Kedepannya, pola karir di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu kriteria usia yang mengatur tentang batas usia dalam mengemban suatu jabatan, kriteria kepemimpinan yang telah diseleksi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, syarat pengalaman jabatan yang lebih bervariasi, aspek akuntabilitas pribadi seperti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan yang terpenting adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak mengkonsumsi narkoba.

 

Mudjiadi berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik itu Kepala Daerah, Kepala Dinas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah agar bisa saling bersinergi dalam membangun infrastruktur negara. Demikian pula dengan tata kelola pelaksanaan anggaran dan barang milik negara yang harus dipergunakan dengan benar oleh para pejabat dalam membina unit kerja yang mereka pimpin. (dro kompuSDA)





10 Agustus 2016 Selengkapnya

Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya
Menteri PUPR Lantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Madya pada Selasa, 9 Agustus 2016 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR. Dalam pelantikan tersebut, hadir para Pejabat Eselon I, para Staf Ahli Menteri PUPR, dan para pejabat tinggi pratama dan madya yang akan dilantik termasuk pejabat dari lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

 

Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan bahwa rotasi yang terjadi dalam struktur organisasi merupakan hal yang biasa. Ini merupakan siklus dari suatu organisasi termasuk di dalam Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendinamisasi organisasi itu sendiri. Maksud dari pelantikan pejabat tinggi pratama dan madya ini, untuk mengisi jabatan-jabatan penting yang telah kosong yang mana banyak pejabat PUPR telah memasuki masa purnabakti. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat semakin bisa memaknai organisasi PUPR dan mampu meningkatkan solidaritas untuk mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada Kementerian PUPR.

 

Basuki menambahkan, sumpah yang diucapkan dan dikukuhkan bukan hanya janji semata, tapi merupakan sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kementerian PUPR diamanahi untuk membelanjakan anggaran yang besar untuk infrastruktur negara, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bagi orang PUPR untuk menjalankannya dengan pola pikir dan kerja yang benar. Peran kelauarga dalam mendampingi para pejabat tinggi pratama dan madya juga sangat penting untuk mendukung kinerja mereka.

 

Di akhir sambutannya, Basuki menegaskan bagi para pejabat tinggi pratama dan madya yang dilantik untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Di samping itu, para pejabat tinggi pratama dan madya untuk wajib memonitor masing-masing anggota terhadap bahaya narkoba. “Saya akan menindak tegas bagi setiap orang PUPR yang mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu menghancurkan keluarga dan kinerja dalam membangun negara,” ujar Basuki. (dro kompuSDA)



10 Agustus 2016 Selengkapnya

WORKSHOP PENYUSUNAN AWP II TA 2017
WORKSHOP PENYUSUNAN AWP II TA 2017

”Annual Work Plan (AWP) yang akan disusun harus memuat uraian detail kegiatan, komponen, kategori, serta usulan alokasi dana untuk setiap komponen kegiatan termasuk output yang nantinya akan kita capai,” jelas Heru Setiawan, Kasubdit Kerjasama dalam hal ini mewakili Direktur Pengembangan Jaringan SDA saat membuka workshop penyusunan AWP II TA 2017 di Palembang, (3/8).

Penyusunan AWP kali ini merupakan kelanjutan dari penyusunan Pra AWP yang telah dilaksanakan pada bulan Juni yang lalu, dan merupakan penyusunan Annual Work Plan yang terakhir untuk Program WISMP 2 yang akan berakhir pada bulan Mei Tahun 2018.

Program WISMP 2 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi, melalui empat komponen kegiatan, yakni (1) Peningkatan Pengelolaan SumberDaya Air Wilayah Sungai; (2) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif; (3) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Jatiluhur; dan (4) Manajemen Proyek dan Dukungan terhadap Implementasi.

Heru menambahkan, ”Annual Work Plan  harus benar-benar mencerminkan keterpaduan program baik Project Implementation Unit (PIU) di Provinsi maupun di Kabupaten sesuai dengan pembagian peran (role sharing) yang telah kita disepakati bersama.”

Hasil konsolidasi AWP  ini selanjutnya akan disampaikan ke  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk di review, dan akan diserahkan ke Bank Dunia paling lambat pada akhir bulan September untuk mendapatkan persetujuan.

Tahun ini merupakan tahun ke-3 penyusunan AWP yang dilakukan dengan menggunakan program AWP System. AWP System merupakan bagian dari Project Management Information System (PMIS) yang saat ini sedang dikembangkan oleh National Project Management Unit (NPMU) dengan bantuan konsultan Project Management Technical Assistant (PMTA).

Melalui AWP system ini diharapkan akan terdapat sikronisasi dan integrasi program antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya seperti penyusunan Financial Monitoring Report (IFR/FMR), Procurement Plan dan verifikasi dan yang paling penting melalui sistem ini pelaksanaan kegiatan penyusunan AWP akan menjadi lebih effektif dan efisien.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan penyusunan AWP ini adalah tersusunnya perkiraan budget program WISMP II untuk Tahun Anggaran 2017 yang rasional dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Selatan, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta para peserta dari berbagai provinsi. (SISDA/KompuSDA)

05 Agustus 2016 Selengkapnya

Penghargaan Bidang O&P Tingkat Nasional 2016
Penghargaan Bidang O&P Tingkat Nasional 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan memberikan Penghargaan Bidang Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Tingkat Nasional 2016 pada 1 Agustus 2016 di Banjarmasin. Penghargaan tersebut terdiri atas Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional yang pada tahun 2016 ini merupakan penyelenggaraan yang ke-9 (kesembilan) sejak tahun 2008, dan Pemilihan Komunitas Peduli Sungai, Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB), Pemilihan Petugas OP Bendung Tingkat Nasional yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015.

 

Kegiatan ini tidak hanya sekedar ajang untuk berkompetisi tetapi juga sebagai wahana silaturahmi dan tukar pengalaman yang baik antar wakil dari Provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai salah satu upaya mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam peningkatan kinerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air secara efektif dan efisien. Sebagai apresiasi, peserta yang terbaik tentunya perlu diberikan penghargaan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam sambutannya mengatakan bahwa menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dengan total luas irigasi 9.136.028 Ha mencakup ketentuan sebagai berikut yaitu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah sebanyak 406 D.I. dengan luasan 3.142.532 Ha; Daerah Irigasi kewenangan Provinsi sebanyak 1.296 D.I. dengan luasan 1.634.467 Ha; Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 54.589 D.I. dengan luasan 4.359.028 Ha. Kewenangan tersebut meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

 

Dengan adanya penetapan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pengelolaan irigasi antara lain melalui penyelenggaraan O&P Irigasi dan Rawa secara baik dan benar, sehingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan air irigasi khususnya kepada para petani dalam upaya peningkatan produktifitas padi untuk mendukung kedaulatan  pangan yang menjadi target Kabinet Kerja Periode 2015-2019.

 

Mudjiadi menambahkan bahwa selain irigasi dan rawa, sungai juga memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kehidupan manusia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat menyebabkan adanya kecenderungan lahan-lahan di sekitar sungai dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, sehingga telah mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai.

 

Satu hal yang sangat mengembirakan bahwa saat ini telah tumbuh dengan pesat rasa kepedulian masyarakat akan sungai, yang terbentuk dalam wadah komunitas peduli sungai dengan berbagai macam kepeduliannya, seperti misalnya peduli terhadap penataan lingkungan persungaian, peduli terhadap kualitas air sungai/pencemaran, peduli terhadap pencegahan penyalahgunaan penggunaan bantaran dan sempadan, dll, yang pada dasarnya muncul rasa memiliki terhadap sumber air/sungai di lingkungannya. Pemerintah pun memberikan apresiasi kepada para komunitas peduli sungai ini.

 

Di samping itu, bendungan juga merupakan prasarana sumber daya air yang memiliki nilai investasi tinggi dan mempunyai fungsi vital bagi kehidupan manusia. Selain mempunyai manfaat yang besar khususnya untuk penyediaan air baku baik itu untuk irigasi, air minum, hingga kebutuhan pembangkit listrik, bendungan juga mempunyai potensi bahaya yang besar jika mengalami kegagalan/keruntuhan, hal ini akan mengakibatkan dampak yang luar biasa berupa kerugian material/harta benda, hilangnya nyawa manusia, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya yang mungkin tidak sedikit jumlahnya.

Mudjiadi melanjutkan, untuk mengarahkan potensi manfaat maupun mengendalikan potensi bahaya ini dapat terpenuhi jika dikelola dengan baik. Aspek pengelolaan bendungan termasuk di dalamnya pengoperasian dan pemeliharaan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat bendungan beserta waduknya, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air serta keamanan bendungan. Aspek pengelolaan ini dapat tercapai jika didukung antara lain oleh peran institusi/kelembagaan dan SDM yang handal. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan “Pemilihan Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas OP Bendungan” dalam rangka selain untuk memberikan apresiasi atau penghargaan bagi SDM pelaksana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan, sekaligus untuk memberikan motivasi pembina dalam hal ini Balai di daerah untuk menata institusi/kelembagaan pengelola bendungan (UPB) khususnya dalam menghadapi tantangan ke depan yaitu terkait dengan Program Pemerintah yang direncanakan akan membangun 65 bendungan dalam 4 tahun ke depan. (dro kompuSDA)





03 Agustus 2016 Selengkapnya

DPR RI Tinjau Pembangunan Penanggulangan Banjir Sungai Mamuju
DPR RI Tinjau Pembangunan Penanggulangan Banjir Sungai Mamuju

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau infrastruktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Provinsi Sulawesi Barat pada 1-3 Agustus 2016. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu program kerja Komisi V DPR RI pada masa reses persidangan ke IV. Rombongan Komisi V DPR RI ini dipimpin oleh H Muhidin M Said dan didampingi oleh Kepala Sub Direktorat Sungai untuk Wilayah Timur, Febri Imam Harta dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Mohammad Kontra Nizam Lembah. Infrastruktur yang ditinjau dalam kunjungan kerja tersebut adalah pembangunan penanggulangan banjir Sungai Mamuju.

 

Nizam menyampaikan bahwa Sungai Mamuju terbagi atas tiga aliran sungai yaitu, Sungai Karema, Sungai Korongana dan Kali Mamuju sendiri yang semuanya berada dalam Wilayah Kota Mamuju. Pengelolaannya berada dalam Wilayah Sungai (WS) Kaluku-Karama, WS Palu-Lariang yang secara administratif terletak di Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat. Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Mamuju menggunakan bahan batu besar (batu gajah) dilengkapi dengan bangunan krib, turap, tanggul pasangan dan tanggul tanah, guna melindungi sungai dari ancaman erosi, luapan air sungai dan banjir yang terjadi setiap tahun yang secara teknis pelaksanaannya akan menjadikan alur sungai menjadi normal, mengembalikan penampang lebar sungai, serta membentuk dan mengamankan tebing sungai agar tidak terjadi longsoran pada tebing sungai.

 

Dalam penjelasannya kepada Komisi V DPR RI, Nizam juga menambahkan bahwa pembangunan tanggul pengendali banjir dan perkuatan tebing Sungai Mamuju ini bertujuan untuk mengamankan areal permukiman penduduk dari genangan banjir di kota Mamuju dan untuk mendukung terwujudnya pengendalian daya rusak air. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Provinsi Sulawesi Tengah SNVT PJSA Wilayah Sungai Kalukku-Karama, WS Palu-Lariang telah melaksanakan kegiatan pembangunan tanggul pengendali banjir dan perkuatan tebing Sungai Mamuju sejak tahun 2014 pada tiga wilayah sungai kota Mamuju yaitu Kali Mamuju, Sungai Karema, dan Sungai Korongana.

 

Muhidin selaku ketua pimpinan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini terkait dengan pemantauan program-program pembangunan infrastruktur termasuk sumber daya air untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. (dro kompuSDA)





02 Agustus 2016 Selengkapnya

Kolaborasi Ide untuk Ketahanan Air di Indonesia
Kolaborasi Ide untuk Ketahanan Air di Indonesia

Himpunan Ahli Teknik Hidraulika Indonesia (HATHI) menggelar The 5th International Seminar di Hotel Patra Jasa, Bali pada 29-31 Juli 2016. Tema yang diambil dalam penyelenggaraan Seminar Internasional ini adalah “Water Resilience in a Changing World”. Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi tanah air saat ini, di mana masyarakat Indonesia membutuhkan ketahanan air untuk menjawab tantangan kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.

 

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi cukup besar yang berdampak antara lain pada peningkatan kebutuhan infrastruktur yang memadai untuk mengakses air dan berakibat pada pencemaran air. Selain kebutuhan air meningkat, kebutuhan pangan pun meningkat. Dengan demikian, pada tahun-tahun mendatang, kita akan berhadapan dengan tantangan berupa masalah krisis air dan kekurangan pangan. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, disamping ketahanan energi. Implementasi kebijakan tersebut sampai dengan tahun 2019 diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang sumber daya air, yang meliputi pembangunan 49 bendungan baru, pembangunan 1 juta ha daerah irigasi, rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi, peyediaan air baku, dll.

 

Seminar Internasional HATHI kali ini selain diikuti oleh pemakalah dari Indonesia, juga menghadirkan pembicara dari 7 negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Belanda, Phillipina, Vietnam, Bangladesh, dan Iran. Mereka mempresentasikan 93 makalah yang terkait isu (1) Konservasi Air, Resiko dan Dampak Kejadian Cuaca Ekstrim (2) Pentingnya Ketahanan Air bagi Semua Kalangan (3) Governance dan Kerjasama di bidang Sumber Daya Air. Turut hadir dalam Seminar Internasional ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Profesor Dr. Gyewoon Choi selaku Presiden Asia Water Council (AWC), Dirjen SDA Mudjiadi, para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, akademisi, peneliti, praktisi, penyedia jasa baik konsultan maupun kontraktor yang jumlahnya mencapai lebih dari 400 orang.

 

“Ide-ide besar seringkali muncul melalui forum seminar. Melalui Seminar Internasional ini, diharapkan para engineer dan ahli SDA di Indonesia bersama-sama dengan para ahli SDA Internasional akan berbagi pengalaman, dan selanjutnya memiliki pemahaman yang lebih baik serta memotivasi pemikiran baru dalam meningkatkan ketahanan air. Bagi masyarakat luas, penyelenggaraan seminar ini diharapkan dapat menggugah kesadaran pentingnya pengelolaan sumber daya air secara lebih baik dan bijaksana. Seminar ini juga diharapkan bisa menjadi daya tarik dan mampu memotivasi keterlibatan generasi muda khususnya dalam menjawab tantangan bangsa Indonesia di bidang Sumber Daya Air. Dengan demikian, ke depan, bangsa Indonesia akan lebih mudah dalam mengatasi berbagai tantangan SDA, dan selanjutnya lebih percaya diri menghadapi perubahan kondisi dan perkembangan yang terjadi di dunia,” tutur Mudjiadi dalam sambutannya. (dro kompuSDA)





31 Juli 2016 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan

Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, menyaksikan Penandatanganan Kontrak Paket I dan II Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan Sulawesi Utara, di Gedung SDA Kementerian PUPR, Jakarta (260716). Penandatangan kontrak Paket I dilakukan oleh Lydia A. Karema selaku PPK Bendungan Dua BWS Sulawesi I dan Koko Cahyo Kuncoro, Manager Divisi Operasi VI, PT. WIKA-DMT,KSO, dan Firmansyah, General Manager PT. Nindya Karya Wilayah V  untuk paket II. Turut dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso, Direktur Utama PT. Wijaya Karya (PERSERO) Tbk dan Direktur Utama PT. Daya Mulia Turanggu.

Nilai konstruksi Paket I mencapai Rp 783,2 miliar yang bersumber dari APBN 2016-2020 dan terdiri dari pengerjaan terowongan dan bendungan utama. Sedangkan Paket II terdiri dari pengerjaan jalan akses, terowongan, intake, pelimpah dan fasilitas konstruksi dengan nilai konstruksi sebesar Rp 640 miliar. Waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan Paket I dan II diperkirakan mencapai 1460 hari kalender, dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender.

“Akhirnya, penandatanganan ini telah dilaksanakan dengan lancer dan ini sebagai tanda bahwa pekerjaan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara akan segera dimulai. Saya berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini dapat saling berkoordinasi dan bekerjasama demi kemajuan infrastruktur bidang sumber daya air, ” imbuh Mudjiadi.

Mudjiadi juga mengatakan bahwa target tahun ini ada delapan bendungan dan sudah terlelang satu bendungan sehingga masih ada tujuh bendungan lagi yang masih harus dilelang. “Dan pada tahun 2017 nanti akan ada kurag lebih 40 bendungan yang on going,” kata Mudjiadi.

Ada dua hal yang harus diperhatikan sesuai penandatanganan kontrak tersebut, pertama, dipersiapkan kapan groundbreaking dan kedua, adalah dipercepat pelaksanaannya. “Yang terpenting jangan sampai mengorbankan kualitas,” ujar Direktur Jenderal SDA.

Bendungan Kuwil Kawangkoan

Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Djidon Watania mengatakan latar belakang dibangunnya Bendungan Kuwil Kawangkoan karena kebutuhan air baku dan energi listrik di Kota Manado, Bitung dan sekitarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. “ saat ini kebutuhan listriknya masih mengandalkan PLTA Tonsea lama, yakni Tanggari I dan Tanggari II dan bergantung pada besarnya debit Sungai Tondano,” jelas Djidon Watania.

Bendungan Kuwil Kawangkoan memiliki daya tamoung mencapai 23,37 juta m3, terletak melintang di Sungai Tondano di sebelah hilir PLTA Tanggari II. Dan memiliki fungsi untuk mereduksi banjir sebesar 282,18 m3 per detik terhadap Kota Manado dan sekitar.

Selain itu menyediakan energi listrik dengan kapasitas sebesar 2 x 0,7 MW, dan sebagai pengembangan pariwisata khususnya Kabupaten Minahasa. (ugs/tin kompuSDA) 

26 Juli 2016 Selengkapnya

Komisi V DPR RI Pantau Bendungan Bendo
Komisi V DPR RI Pantau Bendungan Bendo

Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Ponorogo pada masa reses 22-23 Juli 2016.

Pada kunker kali ini, rombongan yang berjumlah 18 orang mengunjungi lokasi Pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyambut baik pembangunan bendungan Bendo ini. Fary juga mengharapkan begitu konstruksi Bendungan Bendo selesai, langsung dilanjutkan pembangunan jaringan irigasinya, agar manfaatnya segera diterima para petani.

Bendungan Bendo merupakan bendungan prioritas yang dibangun dengan berbagai manfaat antara lain mengairi 7.800 ha lahan irigasi, 372 liter/detik air baku, pengendalian banjir Kabupaten Ponorogo dan pariwisata.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudhi Pratondo mengatakan memasuki tahun ke-3, progres konstruksi pembangunan Bendungan Bendo masih 20%, karena terkendala pembebasan lahan dari perhutani yang memiliki 99% lahan keseluruhan bendungan. “Dengan dukungan PP 104 dan 105, status yang dari TMKH menjadi IPPKH maka diusahakan pembangunan konstruksi bisa dikebut dengan target rampung akhir 2017,” ujarnya.

“Saat ini baru 30% masyarakat Ponorogo yang menikmati air baku. Bila bendungan ini sudah beroperasi maka semua masyarakat bisa menikmati air baku yang baik. Kemudian air bendungan tersebut tidak saja mengairi 60% sawah di Ponorogo, tapi juga 40% sawah di Madiun,” lanjut beliau.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengatakan bahwa pembangunan Bendungan Bendo di Kabupaten Ponorogo ini salah satu upaya untuk mengembangkan daerah Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya air, guna memenuhi berbagai keperluan masyarakat, seperti penyediaan air irigasi, air baku domestik dan industri serta pengendalian banjir dan pariwisata. Turut mendampingi pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktur Irigasi dan Rawa, Adang Saf Ahmad, Kepala BBWS Bengawan Solo dan jajaran Pemerintah Kabupaten setempat.

Saat ini bendungan Bendo sedang dalam pengerjaan pembetonan terowong, galian bangunan pelimpah, dan galian bangunan pengambilan. Untuk pekerjaan terowong sepanjang 453 meter yang dimulai pada 17 Oktober 2015, sudah tembus pada 13 Mei 2016 lalu. (arg/kompuSDA)

25 Juli 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Review Kinerja Tengah Tahun 2016
Ditjen SDA Review Kinerja Tengah Tahun 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Tengah Tahun 2016 pada Rabu, 20 Juli 2016 yang bertempat di Ruang Serba Guna Lt.8 Gedung SDA Jakarta. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana program dan progres yang telah dicapai pada pertengahan tahun 2016, dan sebagai persiapan terhadap berbagai program yang akan dilaksanakan di tahun depan.

 

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Widiarto ini turut dihadiri oleh para Kepala BBWS/BWS dan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. “Saat ini, Kementerian Keuangan dan Bappenas tengah menggalakkan program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu alternatif pendanaan dan pinjaman luar negeri. Apabila Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki postur dan sumber pendanaan yang banyak maka akan lebih aman untuk mendukung pelaksanaan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air,” ujar Widiarto dalam sambutannya.

 

SBSN merupakan salah satu sumber anggaran di samping Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri. Widiarto menambahkan bahwa dengan semakin besarnya sumber pendanaan, maka standarisasi usulan program juga harus ditingkatkan agar infrastruktur yang dihasilkan juga berkualitas. Melalui rapat koordinasi ini, Widiarto berpesan agar kesiapan kelengkapan untuk usulan program Tahun 2017 segera diselesaikan pada bulan Juli, sedangkan untuk usulan program Tahun 2018 kesiapan kelengkapan harus selesai pada bulan Oktober 2016.

 

Dalam rapat koordinasi ini, Direktur Jenderal Sumber Daya Air turut menyampaikan beberapa arahan kepada para pejabat dan Kepala BBWS/BWS. “Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah,” tutur Mudjiadi.

 

Pemberian informasi dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik agar berpedoman pada Kepmen PU No.674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam rangka menjawab permohonan informasi publik, PPID Daerah (BBWS/BWS) memiliki kewenangan untuk menjawab langsung atas permohonan informasi. Apabila pemohon keberatan atas jawaban yang disampaikan oleh PPID Daerah (BBWS/BWS), maka pemohon informasi dapat menyampaikan surat keberatan ke Sekretariat PPID (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR) melalui pelaksana PPID Pusat (Kabag Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA). Jawaban akan diberikan oleh Sekretariat PPID (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR). Dan apabila pemohon informasi masih keberatan dengan jawaban Sekretariat PPID, maka pemohon dapat mengajukan surat keberatan ke Atasan PPID (Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR). Jawaban atas surat keberatan tersebut akan ditandatangani oleh  PPID Utama (Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat).

 

Di samping itu, Mudjiadi juga menambahkan agar semua Kepala Balai untuk segera melaksanakan lelang pada bulan Juli 2016 agar pelaksanaan kegiatan bisa direalisasikan pada Agustus 2016. “Masing-masing Balai agar mempelajari dan mulai menginisiasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerjanya. Tahun 2017, diharapkan agar ada minimal 10 BBWS/BWS yang bisa mengikuti jejak BBWS Pemali Juana dan BWS Sumatera V, yang selanjutnya akan diikuti oleh seluruh Balai,” tambah Mudjiadi dalam arahannya. (dro kompuSDA/ ugs)





20 Juli 2016 Selengkapnya

Sosialisasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu
Sosialisasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, maka perlu disusun pola pengelolaan Sumber Daya Air. Penyusunan pola pengelolaan SDA berdasarkan Wilayah Sungai (WS) yang berpedoman pada prinsip keterpaduan antara air permukaan dengan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi dengan pendayagunaan SDA.

 

Guna memaparkan Pola yang sudah disusun agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas secara maksimal maka diperlukan kegiatan Sosialisasi. Oleh sebab itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I mengadakan sosialisasi “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Aceh Meureudu”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Blang Asan di Kabupaten Pidie pada tanggal 18-19 Juli 2016 yang dihadiri oleh 40 orang peserta dari 30 instansi pemerintah terkait.

 

Dalam sambutannya, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang diwakilkan oleh Kasie O&P BWS Sumatera-I mengatakan "Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam lingkup Wilayah Sungai Aceh Meureudu khususnya daerah hilir. Jika kita berpatokan pada penanganan berdasarkan daerah aliran sungai, Kabupaten Pidie merupakan daerah yang sangat memungkinkan untuk menerima dampak serius dari kegagalan pengelolaan SDA di bagian hulu. Kegagalan pengelolaan SDA menyebabkan daerah tersebut rawan akan terjadinya kekeringan, bahkan merupakan titik terakhir yang akan menerima dampak banjir seperti yang kita saksikan pada beberapa tahun belakangan ini".

 

Dengan capaian produksi mencapai 1 juta ton/tahun, Kabupaten Pidie mempunyai potensi untuk menjadi lumbung pangan nasional oleh karena itu pengelolaan sumber daya air yang baik sangat perlu diperhatikan.

 

Selain Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, sosialisasi ini membahas mengenai permasalahan yang akan dihadapi seperti lahan kritis, rawan banjir, rawan longsor, sarana SDA Existing, dan daerah irigasi. (sisdabwssumateraI/argkompuSDA)

20 Juli 2016 Selengkapnya