© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Program SDA Harus Terstruktur, Masif dan Fungsional
Program SDA Harus Terstruktur, Masif dan Fungsional

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Konsultasi Regional dan Peyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 Bidang Sumber Daya Air di Jakarta, Rabu (03/03).

Konsultasi Regional Ditjen SDA merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan dan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan bidang SDA. Melalui penyelenggaraan Konreg ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan program tahunan yang lebih matang, baik untuk tahap persiapan, konstruksi, operasi, perawatan, maupun pemanfaatan pasca-konstruksi. Program yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan yang bermuara pada kualitas pekerjaan yang baik dan sejalan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana direncanakan.

Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi mengatakan “bahwa kebijakan anggaran belanja 2017 tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas”. Penyiapan program dilakukan dengan memperhatikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. “Artinya, harus terstruktur, masif, dan fungsional. Tidak lagi ada pemrograman yang sifatnya sporadis dan tidak langsung fungsional” sambung Mudjiaji.

Tema program prioritas ialah perkotaan, perumahan dan permukiman,  desa dan kawasan perdesaan, kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pariwisata, kawasan industri dan perbatasan. Sehingga kedepannya setiap proyek pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan program prioritas.

Dalam pidatonya, Mudjiaji mengatakan terdapat 5 hal yang harus dibenahi pada pelaksanaan program 2016, yakni progress fisik dan keuangan, progress lelang, pemanfaatan proses lelang, evaluasi MYC dan evaluasi laporan keuangan dan BMN. Evaluasi laporan keuangan dan BMN harus dilakukan dengan teliti dan teratur karena dapat mempengaruhi opini WTP (wajar tanpa pengeculian). “Jangan sampai Kementerian PUPR tidak mendapatkan WTP karena Ditjen SDA”, tegas Mudjiaji.

Dalam acara yang dihadiri oleh jajaran Direktur Ditjen SDA, Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Ditjen SDA, dilakukan pula penyerahan buku renstra kepada balai dengan progress terbaik di setiap pulau di Indonesia. (KompuSDA)

08 Maret 2016 Selengkapnya

Bendung Gerak Sembayat Sumber Air Baku Gresik dan Lamongan
Bendung Gerak Sembayat Sumber Air Baku Gresik dan Lamongan

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, melakukan kunjungan lapangan ke Bendung Gerak Sembayat (120216) didampingi oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan anggota Komisi V DPR RI, Nursyirwan serta pejabat Kementerian PUPR.

 

“Bendung Gerak Sembayat di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan selesai Agustus tahun ini akan menjadi sumber air baku bagi masyarakat di Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan sekitarnya,” kata Yudi Pratondo.

Lebih lanjut, Yudi  Pratondo, menjelaskan progres fisik Bendung Gerak Sembayat telah mencapai 95,7 persen. Bendung tersebut merupakan bagian dari Wilayah Sungai Bengawan Solo yaitu Bendung Gerak Babat yang selesai 2004, Bendung Gerak Bojonegoro yang selesai 2012, Bendung Gerak Sembayat sendiri yang dimulai pembangunannya tahun 2011, dan Bendung Gerak Karangnongko yang saat ini masih dalam proses AMDAL.

Pembangunan bendung tersebut dibiayai menggunakan APBN sebesar Rp 720 milyar. Manfaat dari Bendung Gerak Sembayat adalah memiliki tampungan Long Storage untuk keperluan penyediaan air baku sebesar 10 juta m3. Air baku tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi seluas 800 ha, irigasi pompa 3.569 ha, penyediaan air domestik dan industri 1.258 m3/dtk dan mencegah instrusi air laut.

 

Bendung Gerak ini memiliki 7 pintu air yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya dan PT. Brantas Abipraya. (kompuSDA/birkompupr)

 

22 Februari 2016 Selengkapnya

Bendungan Karian Sumber Air Baku Banten dan Jakarta
Bendungan Karian Sumber Air Baku Banten dan Jakarta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Banten selesai pada 2019. Pembangunan Bendungan Karian yang telah dimulai sejak pertengahan tahun lalu, saat ini progresnya baru mencapai 3,36 persen.

“Saat ini pengerjaan tanah untuk membangun tapak bendungan, selanjutnya pada Maret mendatang akan dilakukan pekerjaan saluran pengelak. Saya minta bendungan ini sudah bisa digenangi dan beroperasi pada 2019,” kata Basuki di Lebak, Banten, Rabu (17/2).

Nantinya bendungan senilai Rp 1,07 triliun yang dibiayai dari pinjaman Korea Selatan sebesar US$ 100 juta tersebut akan mampu menampung 209 juta meter kubik air dan mampu mengenangi lahan seluas 1.740 hektar. Adapun luas keseluruhan bendungan dengan daerah penyangga sekitar 2.170 hektar.

Menurut Basuki, selama ini air baku untuk wilayah Jakarta dipasok dari Bendungan Jatiluhur dan air tanah. Untuk menjaga air tanah, maka pasokan air baku harus cukup. Untuk menghindari masalah pasokan air yang hanya mengandalkan satu bendungan, maka Bendungan Karian akan memasok tambahan air baku.

Dengan debit air 16,6 meter kubik per detik (m3/detik), air baku akan dialirkan ke beberapa wilayah, yaitu kota dan kawasan industri di Serang dan Cilegon sebesar 5,5 m3/detik, Rangkas Bitung sebesar 0,3 m3/detik. Kemudian Parung Panjang sebesar 0,2 m3/detik, Tigaraksa sebesar 2,5 m3/detik, Serpong sebesar 2,8 m3/dtk, Maja sebesar 0,1 m3/detik dan DKI Jakarta sebesar 3,2 m3/detik.

Manfaat lain dari Bendungan Karian yaitu mengairi daerah irigasi Ciujung seluas 22.000 hektar dan pengendalian banjir dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta meter kubik. Kemudian, bendungan juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW (megawatt).

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Mudjiadi, mengatakan bahwa untuk mengalirkan air baku ke daerah-daerah hingga ke Jakarta diperlukan pembangunan pipa air. Perkiraan panjang jalur pipa air menuju Jakarta, sepanjang 37,6 kilometer.

Saat ini sedang dikaji finansial pembangunan pipa air tersebut dan direncanakan akan dibangun dengan skema kerjasama pemerintah-swasta. Mudjiadi pun memastikan studi finansial untuk membangun pipa air akan selesai tahun.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Direktorat Jenderal SDA, A Hanan Akhmad mengatakan lahan untuk pembangunan bendungan tersebut berada di 12 desa dari empat kecamatan dengan luas 2.170 hektar. Lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat yang berada di bawah pengelolaan Kementerian LHK.(kompuSDA/birkompu)

19 Februari 2016 Selengkapnya

Penggenangan Waduk Jatigede Masih Sesuai Jadwal
Penggenangan Waduk Jatigede Masih Sesuai Jadwal

Untuk tetap menjaga kelancaran mobillitas masyarakat, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan Jalan Lingkar Barat yang akan menggantikan jalan penghubung yang tergenang saat ini. Jalan penghubung Sumedang (Darmaraja) menuju Wado tepatnya di Kampung Betok, Desa Sukamenak dalam beberapa hari ini tergenang air hingga setinggi 30 sentimeter (cm).

“Daerah ini merupakan daerah yang dari awal sudah masuk daerah genangan Waduk Jatigede. Penyelesaian pembangunan jalan tersebut ditargetkan akan selesai sebelum lebaran tahun ini, dengan syarat proses pembebasan lahan selesai tepat waktu. Kemarin saya sudah ke lokasi dan bertemu dengan pemerintah daerah (Kabupaten Sumedang). Kami targetkan sebelum lebaran jalan lingkar ini sudah harus difungsikan dan diharapkan pemda segera menuntaskan sisa 1 km lahan yang belum dibebaskan. Ada pula jalan sepanjang 500 meter terendam air dan hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polres Sumedang untuk rekayasa lalu lintas. Jarak pendek antar rumah sudah disiapkan perahu karet untuk mobilisasi di sana ,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), Mudjiadi, Kamis (18/2), dalam wawancaranya dengan media elektronik TV One, di Jakarta.

Saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Polres Sumedang dan Dinas Pehubungan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan sosialisasi rute jalan alternatif, menyiapkan petugas pengatur lalu lintas dan petugas pengarah jalan. Saat pun ini telah disiapkan jalur alternatif yang dilengkapi dengan petunjuk arah.

Lebih lanjut Mudjiadi mengatakan bahwa pembangunan Jalan Lingkar Barat sudah selesai dikerjakan sepanjang 6,4 kilometer dari total panjang 7,4 kilometer. Sementara jalan sepanjang 1 kilometer di daerah Cieunteung belum dikerjakan karena lahannya belum dibebaskan. Menurutnya, pembebasan lahan terhambat karena munculnya “rumah tumbuh” di lokasi tersebut. “Permasalahannya adalah rumah tumbuh, yang satu tahun lalu tidak ada tetapi begitu sekarang mau jadi trase dan mau pembayaran, ada rumah tumbuh baru, kita sudah minta ke Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk jalan keluarnya, kita kan tunggu mereka,” tutur Mudjiadi.

Pintu Irigasi Dibuka

Mudjiadi menjelaskan bahwa tergenangnya ruas jalan tersebut bukan disebabkan lebih cepatnya penggenangan waduk Jatigede. Proses penggenangan saat ini masih sesuai jadwal. Menurutnya, penggenangan waduk Jatigede diprediksikan pada akhir Maret sampai pada ketinggian +260 dan sekarang sudah mencapai +240.

“Harusnya kan ditutup supaya cepat penuh, untuk selanjutnya dioperasikan, sekarang pintu irigasi sudah kita buka antara 90-100 meter kubik per detik, sehingga pola tanam di daerah irigasi Rentang tidak terganggu, dan Menteri Pertanian juga akhir Januari minta agar dibuka karena jadwal tanam disana agak terganggu,” ujar Mudjiadi.

Berdasarkan data per 18 Februari, ketinggian air sudah mencapai +240,41 dengan total volume 369.236.817 meter kubik, meliputi lahan seluas 2.280 hektar. Seperti diketahui Waduk Jatigede memiliki luas permukaan 41,22 kilometer persegi itu mampu menampung 980 juta meter kubik air. (kompuSDA/Birkompu)

18 Februari 2016 Selengkapnya

Antisipasi Banjir, PUPR Tangani Sejak Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta
Antisipasi Banjir, PUPR Tangani Sejak Hulu Di Bogor Hingga Hilir di Utara Jakarta

Pemerintah menempuh strategi yang bersifat antisipatif dalam menangani banjir di Provinsi DKI Jakarta akibat curah hujan yang meningkat. Langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) difokuskan untuk mengelola sisi hulu sungai di kawasan Bogor dan sekitarnya, melakukan revitalisasi situ-situ sebagai tempat penampungan dan resapan air di kawasan Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Tangerang, maupun normalisasi sungai dan pengaman pantai di utara Jakarta. Untuk mengelola hal itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS Cilicis) menjadi salah satu ujung tombak Kementerian PUPR.

Di kawasan Bogor, pada tahun 2015 BBWS Cilicis telah melaksanakan revitalisasi Situ Kebantenan yang mampu meningkatkan kapasitas tampung dari semula 139 ribu meter kubik menjadi 180 ribu meter kubik. Situ lainnya yang direvitalisasi di Bogor yakni Situ Cikaret, Situ Gedong, dan Situ Cimanggis. Sementara di Kabupaten Tangerang ada dua yaitu  Situ Cipondoh dan Situ Kelapa Dua serta satu di Kota Tangerang yaitu Situ Cangkring. Ketiga Situ tersebut dapat menambah tampungan debit banjir 120 ribu meter kubik.

Di lokasi lainnya, dilakukan pemeliharaan berkala di sejumlah Situ, antara lain Situ Ceper di Kabupaten Bekasi,  Situ Parigi di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, ada 3 Situ di Kabupaten Bogor dipelihara berkala, yakni Situ Tamansari, Situ Cicadas, dan Situ Tarogong.

Revitalisasi Situ merupakan salah satu upaya dari Kementerian PUPR untuk menanggulangi banjir, dengan kondisi Situ yang baik tentunya dapat menahan lebih banyak air yang masuk aliran sungai. Revitalisasi Situ di Bogor akan dilanjutkan pada tahun ini dengan menyasar Situ Cilala, Situ Cibodas, dan Situ Singabangsa.

"Kita lakukan juga normalisasi Kali-Kali besar dan pembuatan tanggul di beberapa segmen Kali. Melalui alokasi dari Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, kita kucurkan dana untuk normalisasi dan perkuatan tanggul Kali Bekasi, normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Cisadane dalam skema tahun jamak," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Mudjiadi.

Antisipasi banjir di Barat dan Selatan Jakarta dilakukan salah satunya melalui normalisasi Kali PAS (Pesanggrahan, Angke dan Sunter) dengan progres panjang tanggul yang sudah selesai dikerjakan yakni di Kali Pesanggrahan sepanjang 22,85 Km dari target 42,7 Km, Kali Angke sepanjang 26,4 dari 39,8 Km dan Kali Sunter  28 Km dari target 35 Km. Penyelesaian target normalisasi Kali PAS masih mengalami kendala pembebasan lahan.     

Dalam konteks skema anggaran tahun jamak, di tahun 2016 ini Kementerian PUPR alokasikan sekitar Rp 115 Milyar untuk kelanjutan pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dan pembangunan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke KBT dengan anggaran sekitar Rp 80 Milyar. Selain itu untuk paket Upper Sunter dan West Canal Floodway (Kanal Banjir Barat) dengan skema tahun jamak dialokasikan Rp 69,6 Miliar. Pemeliharaan berkala juga dilakukan di Kanal Banjir Timur dan Kanal Banjir Barat, dijelaskan rinci oleh Dirjen SDA Mudjiadi.

Antisipasi banjir juga dilakukan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu dengan menyiagakan 6 unit pompa tepatnya di RW 01, 02 dan 03. Secara total BBWS Cilicis bersama Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menyiagakan pompa-pompa di Jakarta Timur sebanyak 101 pompa, Jakarta Barat 106 pompa, Jakarta Timur 34 pompa, Jakarta Utara 101 pompa dan Jakarta Selatan 77 pompa.

Sedangkan di sisi hilir sungai yang berada di kawasan utara Jakarta, Kementerian PUPR memberikan perhatian ke pembangunan 2 paket pengaman pantai di utara Jakarta masing-masing dengan dikucurkan dana sekitar Rp 72 Milyar dan Rp 77 Milyar di tahun 2016.

Dalam konteks jangka panjang, Kementerian PUPR akan membangun 2 bendungan, yakni Bendungan Ciawi dengan alokasi dana Rp 43,1 Milyar dan dana Rp 36,6 Milyar untuk Bendungan Sukamahi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Mudjiadi, menjelaskan volume Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan mereduksi banjir 160 m3/detik. Sedangkan bendungan Sukamahi dapat mengurangi banjir 29 m3/detik dan volume air 1,68 juta m3. Dalam perencanaannya, kedua bendungan memerlukan lahan sekitar 89,42 Ha (Bendungan Ciawi) dan 49,82 Ha (Bendungan Sukamahi).

Sosialisasi awal kebutuhan tanah untuk pembangunan kedua bendungan tersebut telah dilakukan Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pihak Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, dan Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 11-12 Februari 2016 lalu di Kecamatan Megamendung, Bogor.  

Kementerian PUPR juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dan Korea Selatan untuk mencegah banjir dan pengembangan kawasan perkotaan. Strategi atasi banjir ini menjadi bagian dari kerjasama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda dalam konteks realisasi master plan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD/birokompu).

 

16 Februari 2016 Selengkapnya

Kedepankan Pengembangan Wilayah untuk Tingkatkan Daya Saing
Kedepankan Pengembangan Wilayah untuk Tingkatkan Daya Saing

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Pra Konreg II di Yogyakarta (11/2).   Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pegembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, Staf Ahli Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga, Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Kepala Bappeda Provinsi DI Yogyakarta, serta perwakilan dari tiap unit eselon I dan perwakilan Pemerintah daerah lainnya serta 317 peserta.

Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana, Haris Batubara, menyampaikan bahwa pelaksanaan pra Konsultasi regional (Konreg) ke II untuk wilayah pulau Jawa ini, hasilnya nanti akan disesuaikan dan digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan Konreg yang akan berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 2016. 

Kegiatan pra konreg ini terdiri dari kegiatan panel yang dibagi dalam bentuk desk per provinsi, dengan mengikutsertakan empat unit eselon I utama, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.  Tujuan diadakannya kegiatan ini nantinya adalah untuk sinkronisasi dan konsolidasi program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Staf Ahli menteri PUPR bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga, dalam pidatonya mewakili menteri PUPR mnyampaikan bahwa dari kegiatan pra konreg ini diharapkan akan ada kesesuaian antara program pembangunan infrastruktur dengan perencanaan tata ruang nasional dan tata ruang kepulauan.  Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, Kementerian dan Daerah, harus ada pendekatan pemrograman berdasarkan wilayah yang telah terkoordinasi.  Harus dapat dipastikan bahwa pemrograman PUPR sesuai dengan pembangunan wilayah nasional, ada keterkaitan dalam pengembangan kota dan daerah, untuk desa dan perbatasan. Beliau berharap terjadi koordinasi yang berkesinambungan, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, begitu juga dapat meningkatkan daya saing, terutama di antara negara-negara ASEAN.

Dukungan pada konektivitas nasional, keterpaduan pusat dan daerah mutlak dilakukan.  Khusus untuk pulau Jawa, hal ini menjadi sangat penting dan strategis, karena Produk Domestik Bruto (PDB) pulau Jawa saat ini meliputi 58% dari total PDB nasional. Ditambah lagi bahwa Pulau Jawa merupakan lumbung pangan, sebagai salah sau destinasi wisata nasional, dan sebagai salah satu target percepatan ekonomi yang didasarkan pada kegiatan kemaritiman.

“Pemerintah dituntut untuk lebih cepat dalam pemrograman dan pada kegiatan pelaksanaan.  Harus disusun program yang memiliki dampak signifikan dan mengedepankan readiness criteria,” jelas Danis Sumadilaga. 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, dalam penjelasannya menyampaikan bahwa tuntutan untuk membangun infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor strategis.  “Mekanisme yang terjadi sekarang ini belum tertuju langsung ke tiap-tiap sektor tapi lebih fokus pada membangun wilayah-wilayah pertumbuhan dan kawasan pusat produksi,” kata Kepala BPIW.  Substansinya nanti harus disesuaikan bahwa dalam Rencana Strategis bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana terdapat 35 wilayah pengembangan, sehingga esensinya lebih jelas, yaitu wilayah pengembangan . 

“Kita ingin fokus bukan pada output tapi kepada impact dan outcome, seperti peningkatan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir disparitas dalam membangun.  Basisnya adalah bagaimana mengembangkan wilayah dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang bertindak sebagai penjuru.  Competitiveness, hal ini ditunjukkan dari pulau Jawa, perlu dikembangkan,” tambahnya lagi

Hemrnato Dardak menjelaskan lagi, bahwa hal penting lainnya adalah daya saing nasional, di mana Indonesia dulu berada di peringkat 34, untuk saat ini bergeser ke peringkat 37 dari 140 negara.  Hal itu akan terus berlanjut bila tidak dilakukan upaya terfikus dalam hal competitiveness. Indonesia harus lebih bergerak cepat dibanding negara-negara ASEAN lainnya.  Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi tinggi saja tidak cukup.  Belum tentu di tempat-tempat yang infrastrukturnya telah jadi, tapi pengaruh ekonominya justru kecil.

Dalam pengembangan wilayah, kota adalah pusat pelayanan distribusi.  Untuk kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi, harus diformulasikan sebagai pelayanan komunitas.  Kota harus menjadi livable, pergerakan di dalam kota harus kompetitif.  Untuk itu, pusat pelayanan distribusi tingkat kompetitifnya harus diturunkan. (nan/dan/kim)

 

16 Februari 2016 Selengkapnya

BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi
BBWS Cilicis Lakukan Sosialisasi Pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi

Dalam rangka mengurangi pengaruh kerugian banjir di Kota Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWS Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal SDA, bekerjasama dengan jajaran Kecamatan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, melakukan sosialisasi pembangunan dua buah waduk yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi seperti detail desain, AMDAL dan LARAP, kepada masyarakat yang dimungkinkan lahannya terkena pembebasan lahan pembangunan infrastruktur SDA tersebut. Pembangunan kedua waduk ini sebenarnya sudah diwacanakan sejak 15 tahun yang lalu.

Hasil survey sementara menyebutkan, kebutuhan lahan yang harus dibebaskan bagi pembangunan kedua waduk meliputi 6 desa, 5 desa yaitu Kecamatan Megamendung (Cipayung, Gadok, Sukamahi, Sukakarya dan Sukamaju) dan 1 Desa di Kecamatan Cisarua (Kopo).  Pembangunan waduk juga akan berdampak pada 477 Keluarga dan 654 persil lahan. Waduk Ciawi nantinya akan membendung aliran Cisarua dan Cibogo serta anak Ciliwung.

“Pertemuan ini hanya sekedar diskusi sekaligus silahturahmi terkait dengan rencana pembangunan  2 buah waduk di wilayah Megamendung. Jadi belum apa-apa. Baru rencana awal yang harus dimusyawarahkan dulu. Keputusannya nanti ada ditangan warga semua,”tutur Camat Megamendung, Hadijana, dalam kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi Di Kabupaten Bogor, di Ruang Pertemuan Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat (11-12 Februari 2016).

Hadijana menjelaskan, berawal dari Pertemuan Katulampa, 20 Januari  2014, yang dihadiri dari unsur Kementerian PU, Pemprov Jabar, Pemda DKI Jakarta, Pemda Bekasi  dan instansi terkait. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya usulan dari BBWS Cilicis kepada Gubenur Jabar terkait  rencana realisasi program pembangunan 2 waduk (Ciawi dan Sukamahi). Untuk mensukseskan program itu dibentuklah Tim Persiapan yang tugasnya dibagi ke dalam 4 tahap yaitu penyusunan dokumen perencanaan, persiapan, pembebasan lahan dan penyerahan hasil serta tahap pelaksanaan.

“Sosialisasi awal yang dilaksanakan selama 2 hari (11 – 12 Pebruari 2016) termasuk dari bagian tahap persiapan yang menjadi tugas Gubenur Jabar dibantu jajaran di bawahnya (Camat/Lurah). Sebelum tahap penetapan lokasi oleh gubernur. Setelah semua jelas maka bisa masuk tahap berikutnya yakni pemberkasan dan konsultasi publik untuk berita acara penandatangan penggantian lahan,” lanjut Hadijana.

Untuk merealisasikan kedua waduk tersebut (Ciawi dan Sukamahi), dibutuhkan lahan yang harus dibebaskan masing-masing sekitar 89,42 hektar (Ciawi) dan 49,82 hektar  (Sukamahi).  Khusus waduk Ciawi Lahan seluas itu diperuntukkan bagi kegiatan konstruksi (36,49 ha),  daerah genangan (29,22 ha), kawasan Green belt (21,63 ha) dan 0,88 ha untuk area fasum dan 1,2 hektar sebagai area pembangunan jalan masuk .

“Tahun ini, dana APBN sebesar Rp 80 miliar sudah tersedia. Setidaknya untuk pekerjaan jalan masuk dulu atau sebagian pekerjaan waduk. Kalau bisa dilakukan secara bersamaan. Tentu akan lebih baik lagi, “ujar Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis.

Dalam diskusi juga diungkapkan adanya sebagai warga yang menginginkan ganti rugi. Sebagian lagi ada yang yang mengusulkan  dalam pembebasan lahan diberikan lahan pengganti yang tidak jauh dari sekitar waduk. Ada 2 alasan mereka. Pertama, agar tidak jauh dari tempat pekerjaan sekarang. Kedua, bila dengan penggantian, belum tentu uang penggantian harganya cukup untuk membeli lahan ditempat lain. Prediksi mereka, harga lahan di tempat lain cenderung naik pasca adanya pembayaran ganti rugi untuk kepentingan umum.

Disisi lain, warga mempertanyakan lamanya dilaksanakan pembangunan. Sementara isu  pembangunan sudah lama tersiar. Hal ini banyak warga yang merasa dirugikan. Pasalnya, banyak calon penyewa / penggarap lahan yang mengundurkan diri, lantaran kuatir lahan yang mereka sewa tidak lama kemudian akan dibangun waduk.  

Di luar itu, ada juga permintaan warga untuk segera direlokasi dengan syarat diberi hunian layak dan pekerjaan.  Apapun yang warganya  lontarkan Camat Megamendung pasti akan mengawal dan berada digaris depan, agar penggantian lahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Oleh karena itu Hadijana berharap semua warganya yang menjadi korban pembebasan lahan untuk kepentingan umum, nantinya akan menerima ganti untung, bukan sebaliknya malah mengsengsarakan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Iskandar, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane (Cilicis), Bastari, Kabid Pelaksana, BBWS Cilicis, Asep Saifuddin, Kasubag Administrasi Pertanahan, Biro Pemerintahan Umum Sekda Prov. Jabar, dan NGATIO (Panitia Pembebasan Lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Para pembicara juga didampingi oleh pihak Polsek dan Dandim dari Kecamatan Megamendung.  (kompuSDA/Birkompu)

 

13 Februari 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Menteri Tentang Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan SDA
Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Menteri Tentang Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan SDA

Sejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 lalu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk menyusun peraturan perundang-perundangan pengganti demi keberlangsungan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA adalah dengan menyiapkan peraturan khusus yang fokus kepada perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 ini, mencantumkan peraturan di antaranya mengenai kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dan urutan prioritas pemberian izin.

Tingkat kewenangan pemberian izin diberikan sesuai dengan klasifikasi Wilayah Sungai. Untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional, kewenangan berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. Kemudian, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS lintas kabupaten/kota, kewenangan berada pada gubernur. Sedangkan, kewenangan bupati/walikota berlaku untuk kegiatan pegusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS dalam satu kabupaten/kota.

Pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas tertentu. Prioritas pertama diberikan kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, kemudian kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber daya air, kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, kegiatan pengusahaan sumber daya air untuk mwmwnuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, dan beberapa hal lainnya.

Pemberian izin atau pengendalian pemanfaatan sumber daya air bertujuan untuk menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air. Pemberian izin juga dilakukan untuk menjamin hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat, serta kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel serta mencegah konflik antar pengguna. Selain itu juga mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air.

Sedemikian pentingnya perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air, Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang baru saja berakhir masa kerjanya, sebagai narasumber dalam acara Sosialiasasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Tangerang Selatan (10/02) menyatakan bahwa tugas Ditjen SDA tidak hanya mengurus pembangunan, tetapi juga perizinan. “Oleh karena itu setiap Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai sebaiknya memiliki petugas struktural yang khusus untuk mengurus perizinan,” jelas Hartanto. (kompuSDA)



10 Februari 2016 Selengkapnya

Pra Konreg Kementerian PUPR Tingkatkan Keterpaduan Infrastruktur Berbasis Wilayah
Pra Konreg Kementerian PUPR Tingkatkan Keterpaduan Infrastruktur Berbasis Wilayah

Kementerian PUPR melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) . Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di empat kota dan Kota Medan merupakan kota pertama tempat digelarnya Pra Konreg yang dimulai pada 4-5 Februari 2016.

 â€œSaya juga berharap bahwa melalui kegiatan Pra Konreg antar Direktorat Jenderal harus ada koordinasi dan harus terjalin secara terus-menerus. Koordinasi tentunya juga harus dilakukan di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dan tepat sasaran serta menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,” tegas Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, saat membuka kegiatan Pra Konreg untuk wilayah Sumatera di Kota Medan (040216).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan fungsi strategis dari kepentingan nasional, provinsi dan juga daerah, membutuhkan sinergi satu sama lain, termasuk dengan lintas sektor diluar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan bandara sebagai pusat kegiatan strategis. Alhasil pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah.

 

“Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di pulau Sumatera dimana sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, Kawasan Mandeh, dan Belitung serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sei mangke. Kemudian, dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Hermanto.

Selain itu, dalam menghadapi era MEA menurutnya Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan negara lain terutama dengan negara-negara di ASEAN, salah satunya adalah sektor pariwisata. Dikatakannya Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dari aspek sumber daya alam dan budaya. Namun untuk pelayanan infrastruktur Indonesia berada pada nomor 34. “Kondisi ini perlu dijadikan tantangan bagi kita, untuk mendongkrak daya saing infrastruktur kita yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan ini merupakan acara yang pertama, yang nantinya akan dilanjutkan di tiga kota lainnya yakni  Yogyakarta, Makassar, dan Bali. Dikatakannya juga bahwa dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dalam desk propinsi yang melibatkan Satminkal terkait.

Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. “Jumlah peserta yang hadir mencapai kurang lebih 541 orang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu termasuk panitia lokal sehingga Pra Konreg ini bisa berlangsung,” tukasnya.

Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di Provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Rencana Strategis (Renstra) 2017. Pada hari kedua, dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk kemudian penutupan oleh koordinator Desk. (kompuSDA/Birkompu)

09 Februari 2016 Selengkapnya

Restorasi Sungai Cikapundung Upaya Penataan Kawasan Sempadan Sungai
Restorasi Sungai Cikapundung Upaya Penataan Kawasan Sempadan Sungai

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi didampingi oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil, (300116) meresmikan Restorasi Sungai Cikapundung II (Teras Cikapundung), Bandung Provinsi Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan, para pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, beberapa komunitas sungai di Jawa Barat, akademisi dan masyarakat setempat.

Mudjiadi mengungkapkan bahwa Teras Cikapundung (Tercik) merupakan bagian dari Restorasi Sungai Cikapundung, yaitu upaya untuk melakukan penataan di sepanjang Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung untuk menampung aktivitas sosial masyarakat serta menggali  potensi  disekitarnya.

“Dengan Restorasi Sungai Cikapundung ini, diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang akomodatif dan representatif baik dari segi fungsi maupun estetika, guna mendukung program  “Cikapundung Bersih”. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung yang terintegrasi antara program Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum dengan pemerintah kota Bandung,” tutur Mudjiadi.

Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen SDA Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengungkapkan bahwa program Restorasi Sungai Cikapundung adalah program yang bertujuan untuk menjaga kualitas air, pengendalian banjir, bagaimana menata bantaran sungai dan meningkatkan fungsi bantaran sungai yang memiliki fungsi sosial sebagai sarana untuk masyarakat saling berinteraksi.

“Selain itu juga bagaimana mengubah landscape yang semula kawasan kurang terawat menjadi kawasan pariwisata yang indah dan juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan adanya komunitas-komunitas yang peduli dengan sungai sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memelihara sungai dan sempadan sungai,” kata Yudha.

Lanjut Yudha, pemeliharaan Tercik dan kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung akan melibatkan Komunitas Cikapundung yang terdiri dari 52 kelompok kerja (pokja) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh BBWS Citarum.

“Untuk menangani sungai perlu keterlibatan multi sektor, harus bersama-sama. Selain itu juga penanganan tidak hanya struktural saja tetapi juga non-struktural seperti penghijauan, penanganan limbah, penanganan sedimentasi, persampahan juga peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku warga juga perlu bersinergi untuk ciptakan sungai yang bersih dan indah,” jelas Yudha.

Pembangunan Tercik dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2015, menghabiskan anggaran Rp 18 Miliar, untuk konstruksinya bersumber dari APBN melalui BBWS Citarum. Desainnya sendiri dilaksanakan oleh konsultan dengan masukan dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil.

Adapun, kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung lainnya, yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) yang dikerjakan untuk mendukung Konferensi Asia Afrika menghabiskan anggaran Rp 3 miliar..

PPK OP SDA II Satuan Kerja (Satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA BBWS Citarum Kementerian PUPR, R. Yayat Yuliana, yang menangani langsung Teras Cikapundung mengatakan rencananya dana pemanfaatan sisa lelang tahun 2016 akan dialokasikan untuk melanjutkan Restorasi Sungai Cikapundung ke arah Hulu.

“Untuk Restorasi Sungai Cikapundung baru 2 spot yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) dan segmen Babakan Siliwangi (Teras Cikapundung), rencananya ke depan mau melanjutkan restorasi sungai ke arah hulu, akan dibuat jogging track sampai Taman Hutan Raya (Tahura) Dago, dan skywalk yaitu jembatan yang menghubungkan Teras Cikapundung dengan tempat parkir di SABUGA,” imbuh Yayat.

Teras Cikapundung Sebagai Percontohan Nasional Restorasi Sungai

Dengan pola pemberdayaan masyarakat, Yayat mengatakan bahwa Restorasi Sungai Cikapundung khususnya di Teras Cikapundung ini dapat disebut sebagai percontohan nasional restorasi sungai. Hal tersebut mengacu kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal pemeliharaan.

“Secara konstruksi, pembuatan Tercik ini mudah, untuk pemeliharaan diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan ini. Dari BBWS Citarum dana operasional untuk listrik dan pompa, untuk kebersihan pada komunitas, karena disini ada pemberdayaan ekonomi, disini kan ada sungai untuk wisata air, kita sumbang ban ban bekas, perahu perahu karet, dan sekalipun nantinya apabila ada event, komunitas tersebut akan dilibatkan,” tambah Yayat.

Lebih jauh lagi Yayat menambahkan bahwa penanganan akan dilanjutkan sampai hilir, saya ingin Restorasi Sungai Cikapundung itu tuntas ke bawah. Tidak hanya dari segi fisik saat ini BBWS Citarum bekerja sama dengan Universitas di Bandung dalam melakukan kajian-kajian mengenai kualitas air. “Sekarang sudah mulai dilakukan FGD bersama dengan ITB, UNPAR, ITENAS dan UNPAD. Mereka sudah mulai berkontribusi mengenai bagaimana penanganan Sungai Cikapundung kedepan,” tutur Yayat. (nan/ket kompuSDA/Birkompu PUPR)

30 Januari 2016 Selengkapnya

Employee Gathering Setditjen SDA
Employee Gathering Setditjen SDA

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai sekaligus menumbuhkan kembali nilai-nilai perilaku pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Setditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ,menyelenggarakan employee gathering di Lembang, Bandung, pada tanggal 29 hingga 31 Januari 2016. Sekitar 165 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai Setditjen SDA melaksanakan kegiatan outbond bersama seperti amazing race games dan offroad ke wilayah Tangkuban Parahu. Employee gathering tahun ini juga bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Sekretaris Ditjen SDA, Hartanto.

Hartanto yang sudah berkarir bersama Kementerian PUPR sejak tahun 1982, berpesan bahwa walaupun dirinya sudah mencapai masa akhir bakti, semua pekerjaan di lingkungan Setditjen SDA harus tetap dijalankan. “Walaupun saya pensiun, semua harus tetap jalan, tidak ada perlambatan. Semua yang sudah jalan malah harus dipercepat,” ujar Hartanto. Seraya menambahkan bahwa dirinya masih akan membantu Direktur Jenderal SDA sampai adanya Sesditjen definitif. Sementara belum Sesditjen definitif belum dilantik, Pelaksana Harian akan dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen SDA I Made Widiantara. Sedangkan menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto.

Dalam kesempatan yang sama, Hartanto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta seluruh staf Setditjen SDA yang selama dua tahun masa jabatannya bahu membahu menyelesaikan pekerjaan. “Semua pegawai di lingkungan Setditjen SDA memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan tugas Setditjen, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih,” ujar Hartanto. (kompuSDA)

30 Januari 2016 Selengkapnya

Gerakan CinOP SDA Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA
Gerakan CinOP SDA Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA

Pembangunan infrastruktur sumber daya air secara teknis selalu dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan selanjutnya untuk dioperasikan dan dipelihara dengan baik agar dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun hal tersebut belum dapat tercapai secara optimal terutama disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan strategis dan ekologis  seperti terjadinya perubahan lingkungan dan terjadinya perubahan ekologis (perubahan iklim global).

"Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka diperlukan kegiatsn OP yang lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang diharapkan, mengingat kegiatan OP dilaksanakan sepanjang umur kemanfaatan infrastruktur SDA. Sebenarnya sangat disadari bahwa kinerja infrastruktur sumber daya air mengalami penurunan, karena kurangnya kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan OP SDA yang menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan bidang sumber daya air. Sebagai contoh kurang optimalnya pengelolaan irigasi terutama yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi secara langsung dan nyata akan menyebabkan menurunnya kinerja sistem irigasi," jelas  Direktur Bina OP Ditjen SDA, Lolly Martina Martief, dalam acara Pencanangan Gerakan Cinta OP (GCinOP) SDA, di Yogyakarta (250116). Turut dihadiri oleh Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mewakili Menteri PUPR, para Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, GP3A,  BWS dan BBWS di lingkungan Ditjen SDA, Pemerintah Daerah Yogyakarta, para akademisi diantaranya UGM, ITB, ITS, UNDIP  dan Universitas Udayana.

Lanjut Lolly Martina Martief, untuk itu salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui gerakan sosial masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap OP SDA yang dikenal dengan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA), yang merupakan gerakan dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang sistemik. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan pengelola sumber daya air (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan menumbuhkembangkan kevintaan terhadap OP sebagai suatu budaya.

"Dalam pencanangan gerakan ini kami juga melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kemitraan dengan 16 universitas, diantaranya ITB, UGM, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana terutama pengembangan kurikulum SDA di perguruan tinggi berbasis OP dan kerjasama penelitian berbasis OP, terutama kecerdasan buatan dan kearifan lokal dalam mendukung OP," imbuh Direktur Bina OP, Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Ari Setiadi Moerwanto mengingatkan gerakan ini dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian PUPR. " Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan begitu pula sebaliknya, harus saling berkoordinasi untuk meningkatkan OP SDA, dan jangan lupa juga untuk memperbaiki SDM bidang OP menjadi lebih baik lagi. Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama petani. Maka sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif dan produktif dalam menjaga irigasi terutama dalam mendukung program ketahanan pangan," kata Arie.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan kontrak Gerakan Cinta OP SDA dengan 16 perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal SDA, oleh Direktur Jenderal SDA yang didampingi oleh Direktur Bina OP SDA. Dalam hal ini perguruan tinggi melakukan pengendalian pelaksanaam kegiatan sesuai lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan Kementerian  PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA  yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Bina OP melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara nasional. Jika perguruan tinggi memerlukan bantuan teknis untuk kegiatan yang spesifik, maka Direktorat Bina OP berkewajiban memfasilitasi agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kegiatan pengendalian masing-masing pihak mendokumentasikan sebagai bahan laporan. (kompuSDA)

26 Januari 2016 Selengkapnya