© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bendung Tiley Harapan Baru Masyarakat Morotai yang Mendunia
Bendung Tiley Harapan Baru Masyarakat Morotai yang Mendunia

Kehadiran Bendung Tiley yang terletak di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara sangat dinanti-nanti oleh masyarakat setempat. Pasalnya, Bendung ini akan memberikan suplai air irigasi untuk hamparan sawah di Desa Ngele-Ngele Kecil seluas 350 ha.

 

"Bendung Tiley bermanfaat untuk mensuplesi air irigasi lahan seluas 350 ha yang sebelumnya tidak dapat diairi sepenuhnya. Dengan adanya suplesi, yakin bahwa semua lahan sawah akan dapat diairi," jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi dalam peresmian Bendung Modular Tiley yang berlangsung di lokasi bendung itu sendiri di Desa Ngele-Ngele Kecil, Kabupaten Pulau Morotai (26/11).

 

Kepala BWS Maluku Utara Ditjen Sumber Daya Air Harya Muldianto menyatakan bahwa Daerah Irigasi Tiley merupakan kewenangan kabupaten, sedangkan Bendung Tiley dibangun menggunakan APBN murni berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

 

Bendung Modular Tiley merupakan bendung suplesi dengan debit sebesar 0.40 meter kubik per detik untuk menambah debit air dari Sungai Gugurina ke Sungai Gugubali di hilir sehingga dapat mencukupi layanan kebutuhan air Daerah Irigasi Tiley dengan luas potensial, sampai dengan November 2019 sebesar 350 ha dari 600 ha luas baku.

 

Agar bendung dapat berfungsi secara optimal, beberapa pekerjaan sedang dilakukan oleh BWS Maluku Utara, yaitu peningkatan saluran suplesi sepanjang 1.440 m dan pekerjaan rehabilitasi Bendung Tiley Hilir.

 

Kedepannya, terdapat beberapa hal yang direncanakan untuk mendukung optimalisasi Bendung Tiley, seperti rehabilitasi saluran primer sepanjang 1.96 m dan saluran sekunder sepanjang 2 km. "Saluran tersier masih diinventarisasi karena merupakan kewenangan Kementerian Pertanian," ucap Idhar Sahdar Kasatker PJPA BWS Maluku Utara. "BWS Malut siap membangun bila memang diprioritaskan di 2020."

 

Bendung Modular Tiley merupakan salah satu inovasi bidang infrastruktur sumber daya air yang didesain oleh BWS Maluku Utara bekerja sama dengan Balitbang Pusair. Teknologi Modular atau block beton terkunci pertama kalinya diterapkan di Bendung Tiley dan kini menjadi percontohan desain dan konstruksi bendung modular kelas dunia.

 

Kenapa teknologi modular dipilih untuk digunakan di Bendung Tiley? "Karena teknologi modular secara ekonomis lebih murah dan lebih cepat karena block beton dicetak di tempat. Dalam pelaksanaannya yang susah saat pemasangan, tetapi pekerjaannya mudah, betonnya bisa diangkat oleh empat orang," jelas Kasatker PJPA BWS Maluku Utara. (KompuSDA-kty/gie) 

27 November 2019 Selengkapnya

Pemilihan Penjaga Pos Penjaga Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2019
Pemilihan Penjaga Pos Penjaga Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2019

Untuk terus berupaya untuk mewujudkan data hidrologi yang akurat, tepat waktu, berkesinambungan dan mudah diakses untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air pada tahun 2019 telah menyelenggarakan Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional yang sudah memasuki tahun ketiga. Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional diselenggarakan untuk memberikan apresiasi terhadap penjaga pos hidrologi yang peduli terhadap data hidrologi dan mendorong peningkatan kompetensi para penjaga pos hidrologi.

lomba-pos-penjaga-pos-hidrologi-2019 

Serangkaian tahapan penilaian Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional telah dilakukan, yakni :

  1.     1. Tahapan pertama : penilaian profil pos hidrologi dan data,
  2.     2. Tahapan kedua : penilaian presentasi dan praktek
  3.     3. Tahapan ketiga : penilaian kunjungan lapangan.

Dari hasil penilaian tahapan pertama dan tahapan kedua diambil nominasi untuk masing – masing kategori pos untuk selanjutnya dilakukan penilaian kunjungan lapangan. Balai yang masuk ke dalam penilaian kunjungan lapangan :

  • - Kategori Pos Curah Hujan :
    •    BBWS Mesuji Sekampung,
    •    BBWS CItanduy,
    •    BBWS Brantas,
    •    BWS Sumatera IV,
    •    BWS Sulawesi I,
    •    BWS Papua Merauke
  • - Kategori Pos Duga Air :
    •    BBWS Citarum,
    •    BWS Sumatera IV,
    •    BWS Sumatera V,
    •    BWS Sulawesi I
  • - Kategori Pos Klimatologi :
    •    BBWS Pompengan Jeneberang,
    •    BWS Nusa Tenggara I,
    •    BWS Sulawesi II,
    •    BWS Sulawesi III

Dari seluruh rangkaian penilaian Lomba Penjaga Pos Hidrologi telah diperoleh pemenang Lomba Penjaga Pos Hidrologi Tahun 2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor : 78/KPTS/D/Ab/2019 tentang Penetapan Pemenang Pemilihan Penjaga Pos Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2019,

  • - Kategori Pos Curah Hujan
  1.    1. Juara I :  Gonjing Hariyanto (BBWS Brantas)
  2.    2. Juara II : Sahid Mokoginta (BWS Sulawesi I)
  3.    3. Juara III : Sukardi (BBWS Mesuji Sekampung)
  • - Kategori Pos Duga Air
  1.   1. Juara I : Yakub Modeong (BWS Sulawesi I)
  2.   2. Juara II : Muhtar (BBWS Citarum)
  3.   3. Juara III : Imam Mustain (BWS Sumatera IV)
  • - Kategori Pos Klimatologi
  1.   1. Juara I : Suwarti Wiyoto (BWS Sulawesi II)
  2.   2. Juara II : A. Rahayu (BBWS Pompengan Jeneberang)
  3.   3. Juara III : Kartoni (BWS Sulawesi III)

Lomba Penjaga Pos Hidrologi diharapkan dapat memberikan semangat kepada para penjaga pos hidrologi dan pengelola unit hidrologi di balai besar wilayah sungai dan balai wilayah sungai di seluruh Indonesia agar dapat melakukan pengelolaan hidrologi lebih baik lagi sehingga dapat menyediakan data hidrologi untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

SK Penetapan Pemenang Pemilihan Penjaga Pos Penjaga Hidrologi Tingkat Nasional Tahun 2019

 lomba-pos-penjaga-pos-hidrologi-2019 lomba-pos-penjaga-pos-hidrologi-2019 lomba-pos-penjaga-pos-hidrologi-2019

lomba-pos-penjaga-pos-hidrologi-2019

26 November 2019 Selengkapnya

Pengisian Awal Bendungan Sindang Heula oleh Dirjen SDA
Pengisian Awal Bendungan Sindang Heula oleh Dirjen SDA

Bendungan Sindang Heula merupakan bendungan ke-17 yang telah dilaksanakan pengisian awal atau impounding dari 65 bendungan yang akan dibangun di Indonesia. Demikian dikatakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi saat Pelaksanaan Pengisian Awal Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Provinsi Banten (25/11).
 
Bendungan Sindang Heula yang dibangun melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian (C3) bertujuan untuk mensuplai irigasi seluas 1.000 Ha, menyediakan air baku untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon sebesar 800 ltr /detik, dan dapat mengurangi debit banjir QPMF sebesar 861,94 m3/detik, serta direncanakan akan menjadi salah satu destinasi wisata di Provinsi Banten. Selain itu, Bendungan Sindang Heula ini diharapkan dapat mereduksi banjir sebesar 51,53 m3/detik dan juga mempunyai potensi energi listrik sebesar 0,40 MW yang dapat dipakai untuk kebutuhan energi listrik di sekitar area Bendungan.
 
Kepala BBWS C3 Tris Raditian mengatakan kontrak Pembangunan Bendungan Sindang Heula dilaksanakan sejak November 2015 dan melaksanakan pekerjaan konstruksi di awal Januari 2016.
 
"Bendungan Sindang Heula merupakan bendungan tipe urugan zonal dengan inti tegak. Bendungan Sindang Heula dibangu dengan tinggi 41 m dan panjang 253,20 m. Kapasitas tampungan total Bendungan Sindang Heula sebesar 9,26 juta m3 dan menggenangi lahan seluas 129,50 Ha, " jelas Tris. 
 
Dalam proses pembangunannya, proses Pengalihan aliran Sungai Cibanten melalui saluran ini dilakukan di bulan Juli 2017. Sementara galian pondasi bendungan dimulai pada bulan Agustus 2017 dilanjutkan dengan pekerjaan timbunan yang selesai pada bulan Desember 2018. Sebelumnya, pelaksanaan impounding Bendungan Sindang Heula sempat mengalami penundaan sejak tahun lalu lantaran kendala pembebasan lahan, namun masalah tersebut telah diatasi dan pada bulan November 2019 ini dapat dilaksanakan pengisian awal (impounding) Bendungan Sindang Heula dengan penutupan pintu saluran pengelak (Closure Gate) yang akan segera diikuti dengan pekerjaan plugging atau penyumbatan saluran.
 
Dirjen SDA berpesan kepada seluruh jajaran di BBWS Cidanau Ciujung Ciduran untuk mengantisipasi permasalahan yang rentan muncul usai diresmikan yaitu sedimentasi dan debit air apabila tidak dijaga di wilayah hulu.  "Saya pesan walaupun  itu adalah tanggung jawab lintas sektoral. Tapi di internal harus dijaga agar bendungan ini bisa bertahan lama. Nanti pintu masuk juga harus diportal krna bukan untuk umum. Kemudian untuk pariwisata agar diarahkan ke daerah genangan ke arah hilir, agar di desain.  Masalah air juga perlu dijaga. Sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Serang supaya tidak memperbolehkan perikanan atau keramba di genangan waduk," tuturnya.  (Kompusda/Dnd/Ech/Ams) 
 

25 November 2019 Selengkapnya

Pengelolaan SDA pada Daerah Semi Kering Kepulauan Harus menjadi Perhatian Bersama
Pengelolaan SDA pada Daerah Semi Kering Kepulauan Harus menjadi Perhatian Bersama

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air pada daerah semi kering kepulauan harus menjadi perhatian bersama. Tidak melulu menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga Asosiasi Profesi, Civitas Akademika, pihak swasta dan masyarakat setempat.

Salah satu asosiasi profesi yang memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sumber daya air di daerah semi kering kepulauan adalah Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia yang dikenal dengan nama HATHI.

Asosiasi profesi yang sudah berumur 39 tahun ini menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-36 bertajuk “Pengelolaan Sumber Daya Air pada Daerah Semi Kering Kepulauan: Hambatan, Tantangan dan Peluang” dan sekaligus mengadakan Seminar Internasional ke-6 dengan tema “Advancement of Water Resources Management in a Global Challenge”, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 22-23 November 2019.

"Saya harap para tenaga ahli di bidang teknik hidraulik yang berkumpul dalam PIT HATHI tahun 2019 ini dapat memberikan solusi konkrit untuk pengembangan potensi air di daerah semi kering kepulauan seperti NTT yang sering mengalami kekeringan saat kemarau," kata Menteri PUPR dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo pada acara pembukaan di Auditorium Politeknik Negeri Kupang (22/11).

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Hari Suprayogi pada acara yang sama, "Dalam pengelolaan sumber daya air di daerah semi kering memiliki kendala tersendiri. Oleh karena itu, dengan berkumpulnya para ahli teknik hidraulik pada PIT HATHI ini, kami butuh inovasi, masukan juga kritik dan saran tentang pengelolaan sumber daya air di daerah semi kering. Agar kami bisa mencapai target yang telah ditetapkan."

Para anggota HATHI, tenaga ahli teknik hidraulika, penting keberadaannya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air berkualitas di seluruh penjuru Nusantara. Mereka mengemban misi untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ilmu teknik pengairan lainnya dalam menunjang pengoptimalan sumber daya air yang terbatas guna kepentingan masyarakat.

Maka dari itu, peningkatan kualitas SDM di tubuh HATHI harus menjadi perhatian. Salah satu yang perlu diprioritaskan adalah dengan melakukan sertifikasi keahlian kepada para anggotanya.

"Saat ini dari total anggota 7.136 orang, sebanyak 1.457 anggota telah memiliki sertifikat keahlian internasional," sebut Ketua Umum HATHI Imam Santoso.

Selain sertifikasi bertaraf internasional, HATHI juga mengadakan MoU bidang riset dan pelatihan dengan 33 universitas, yang terdiri dari 11 universitas negeri dan 22 universitas swasta. Pada tanggal 23 November 2019, HATHI kembali akan melaksanakan penandatanganan MoU dengan 22 universitas lainnya dan 1 Puslitbang bidang air. Sehingga total terdapat 56 universitas/lembaga yang bekerja sama dengan HATHI.

PIT HATHI merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan dengan tujuan menjadi forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuannya dalam bidang keairan untuk mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan keairan yang terjadi di tanah air.

PIT HATHI ke-37 pada tahun 2020 mendatang akan digelar di Kota Palembang.

Turut hadir dalam acara pembukaan PIT ke-36 Gubernur Provinsi NTT Victor Bungtilu Laiskodat, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Fredrik L. Benu, Direktur Politeknik Negeri Kupang Nonce F. Tuaty, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Para Pejabat Tinggi dan Madya Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ketua HATHI Cabang Kupang NTT sekaligus Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Agus Sosiawan, dan para Kepala Balai Besar/Balai Wilayah Sungai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

(KompuSDA-kty)

24 November 2019 Selengkapnya

Bukan 2 Bukan Juga 3 Tapi 7 Bendungan Baru di NTT
Bukan 2 Bukan Juga 3 Tapi 7 Bendungan Baru di NTT

Judul di atas tidak mengada-ada. Karena memang keseriusan Pemerintah mengelola sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku di wilayah Timur Indonesia, terutama di NTT, diwujudkan salah satunya dengan membangun tujuh bendungan baru sejak tahun 2014 lalu.

"NTT memang sedang giat-giatnya membangun. Terutama membangun tampungan air berupa bendungan untuk mendukung pemenuhan air baku bagi masyarakat," ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) Agus Sosiawan di Kupang (21/11).

Ya, air baku. Karena Kota Kupang merupakan Ibu Kota provinsi yang belum mempunyai ketersediaan air selama 24 jam. Tidak hanya Kota Kupang, hal yang sama berlaku juga di sebagian besar kabupaten/kota di NTT. "Fungsi utama bendungan-bendungan di sini untuk air baku karena layanan kita masih terbatas, belum 24 jam," jelas Kepala BWS NT II.

Dari ketujuh bendungan, dua di antaranya sudah selesai dibangun, yaitu Raknamo yang terletak di Kabupaten Kupang dan Rotiklot di Kabupaten Belu.

Bendungan Raknamo bila sudah beroperasi secara optimal direncanakan dapat menyuplai air baku sebanyak 0,1 meter kubik/detik atau setara dengan 100 liter/detik. Sedangkan Rotiklot direncanakan dapat menyediakan air baku sebanyak 40 liter/detik.

Berikutnya, tiga bendungan tengah dalam proses pembangunan, yaitu Napun Gete, Temef dan Manikin.

Bendungan Napun Gete yang terletak di Kabupaten Sikka sekitar 40 km dari Maumere berada dalam masa akhir konstruksi. "Akhir tahun ini progres pembangunan diharapkan mencapai 85 persen. Tahun depan direncanakan dapat impounding," sebut Agus Sosiawan.

Bila sudah berfungsi optimal nanti, Napun Gete diharapkan dapat menyuplai air sebesar 210 liter/detik.

Bendungan Temef terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam dua tahun ke depan proses konstruksi diharapkan selesai. Saat ini progres Temef mencapai sekitar 24 persen. Nantinya, Temef akan menyediakan air baku sebanyak 130 liter/detik.

Last but not least, bendungan yang tengah dalam proses pembangunan di Provinsi NTT adalah Manikin. Terletak di Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Kota Kupang, bendungan ini direncanakan dapat menyuplai air baku sebanyak 700 liter/detik untuk Kota Kupang.

Dua bendungan lagi masih dalam tahap persiapan. Satu bendungan direncanakan terletak di Kabupaten Nagekeo, "Sampai saat ini, AMDAL, LARAP dan izin-izin lainnya sudah kita dapatkan. Penentuan lokasi sedang berlangsung bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat," sebut Kepala BWS NT II mengenai tampungan yang rencananya akan bernama Bendungan Mbay.

Satu bendungan lagi, ditambahkan oleh Kepala BWS NT II, sedang dalam tahap pengkajian.

Bendungan-bendungan ini diharapkan dapat meminimalisir defisit air yang kerap kali dialami oleh NTT. Sebagai mana kita ketahui NTT merupakan provinsi di Indonesia dengan durasi musim hujan terpendek, hanya tiga bulan selama setahun.

(KompuSDA-kty)

23 November 2019 Selengkapnya

Ditjen SDA Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat Untuk Pasok Irigasi dari Serang Sampai Cilegon
Ditjen SDA Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat Untuk Pasok Irigasi dari Serang Sampai Cilegon

Disparitas (kesenjangan) untuk para petani di Indonesia terus diperhatikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Satu per satu jaringan irigasi di berbagai daerah dibangun dan dibenahi agar pasokan air untuk sawah para petani bisa terpenuhi. Pada periode 2014-2019, Ditjen SDA membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta hektar, serta merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi.

 

Program yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia tersebut terus digenjot progres pekerjaannya agar produksi tani bisa terus meningkat, dan diharapkan bisa mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Satu diantaranya ada di Serang, Provinsi Banten. Provinsi ini punya potensi yang baik untuk pengembangan irigasi, namun masih minim pasokan airnya. Untuk itu, Ditjen SDA melalui BBWS Cidanau Ciujung Cidurian melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan Barat sepanjang kurang lebih 120 kilometer yang terdiri dari satu saluran induk, dan 22 saluran sekunder. Saluran irigasi tersebut membentang sepanjang Kabupaten Serang – Kota Serang – Kota Cilegon.

 

PPK Irigasi dan Rawa II SNVT PJPA BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, Mohammad Irhan mengatakan bahwa tujuan dari pekerjaan rehabilitasi tersebut adalah untuk mengatasi sedimentasi yang sudah sangat banyak di saluran, juga banyaknya tanggul saluran yang jebol sehingga mengakibatkan air terbuang dengan percuma. Tingginya sedimentasi pada Saluran Induk Pamarayan Barat menyebabkan debit air yang dialirkan dari Bendung Pamarayan tidak maksimal, yang harusnya bisa menampung debit air 20 m3/detik, tapi yang bisa dialirkan hanya 12 m3/detik, karena apabila lebih dari debit tersebut, airnya melimpas ke luar saluran dan terbuang begitu saja tanpa bisa dirasakan para petani.

 

“Awalnya kami harus melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat, apalagi dulunya di sepanjang bantaran saluran induk ini masih banyak bangunan liar yang berdiri, dan masih banyak yang menggunakannya sebagai tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Setelah kami tertibkan, baru direhabilitasi mulai dari titik awal yaitu Bendung Pamarayan hingga ke Cilegon,” tambah Mohammad Irhan.

 

Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Pamarayan Barat yang sudah dimulai sejak tahun 2017 tersebut, ditargetkan selesai pada Mei 2020. Diharapkan saluran ini nantinya bisa meningkatkan intake air menjadi 250% sehingga mampu meningkatkan produksi tani yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. (Kompu SDA)

 

22 November 2019 Selengkapnya

Kegiatan monitoring keterbukaan informasi publik di lingkungan ditjen sumber daya air
Kegiatan monitoring keterbukaan informasi publik di lingkungan ditjen sumber daya air

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik melaksanakan kegiatan monitoring keterbukaan informasi publik di lingkungan ditjen sumber daya air.  Untuk kegiatan tahun ini dilaksanakan di BWS Sulawesi II di Gorontalo, BBWS Mesuji Sekampung di kota Lampung, BBWS Sumatera VIII di kota Palembang, BBWS Didanau Ciujung Cidurian di provinsi Banten, serta BBWS Cimanuk Cisanggarung di kota Cirebon.  

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesefahaman baik di Pusat maupun di Balai dalam pelaksanan kegiatan terkait pengaduan masyarakat, permohonan informasi dari masyarakat maupun demonstrasi, yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.  

Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang melalui Undang Undang nomor 14 tahun 2008 adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat kite hindari.  Hal ini karena proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, telah membuat bangsa kita sadar akan perlunya keterbukaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.   Sehingga nantinya negara akan semakin optimal, yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu pula, disampaikan  lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri PUPR nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang lebih lanjut menegaskan tentang pemisahan tugas dan fungsi dari Komunikasi Publik , seperti tertulis pada pasal 163 dan tugas dan fungsi Data dan Informasi pada pasal 208.

Penjelasan dan diskusi dengan Balai mengenai standar dokumentasi dalam hal ini foto, video, berita di media massa dan saluran sosial media , serta artikel majalah untuk diterapkan di tiap-tiap Balai, juga menjadi salah satu bahasan dari sosialisasi yang dilakukan Bagian Hukum dan Komunikasi Ditjen SDA

Selain itu dijelaskan pula mengenai tata cara penerimaan dan pemrosesan pengaduan atau permohonan informasi publik, sehingga diharapkan dapat membantu memberi pencerahan dan solusi bagi petugas Balai.  (kompusda)

21 November 2019 Selengkapnya

Dirjen Sumber Daya Air Hadiri Seminar Nasional Perkumpulan Profesor dan Doktor Indonesia
Dirjen Sumber Daya Air Hadiri Seminar Nasional Perkumpulan Profesor dan Doktor Indonesia

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hari Suprayogi, menghadiri Seminar Nasional Perkumpulan Profesor dan Doktor Indonesia, yang bertema “mewujudkan sumber daya air yang handal dalam rangka ketahanan pangan dan air bersih”, di Jakarta (20/11). 

Dalam paparannya, Dirjen SDA menyampaikan berbagai hal terkait kebijakan di bidang sumber daya Air, yakni target utama bidang SDA untuk tahun 2020-2024, antara lain peningkatan kapasitas air baku sebesar 53 m3/detik, antara lain melalui pemanfaatan waduk, dukungan SPAM regional.  Selanjutnya adalah penyediaan air baku untuk air bersih di pulau kecil terluar, kawasan strategis (pariwisata, metropolitan), Pantura Jawa, kabupaten/kota rawan air, kawasan perkotaan.  Berikutnya adalah penetapan kawasan lindung air tanah dan air baku, penyediaan sarana dan prasarana untuk antisipasi kekeringan dan pembangunan air baku bersumber dari danau.

 

Untuk bidang irigasi dan rawa, target utama Ditjen SDA dalam hal pengendalian daya rusak air antara lain pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang sepanjang 2.100 Km, dengan lokasi;  Pengendalian banjir di Medan (Sumut), Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung (Jabar), Putusibau (Kalbar), Palu, (Sulteng), Jayapura (Papua); pengamanan pantai di Pantai Kunjir (Lampung), Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, Teluk Youtefa- Papua (untuk mendukung PON XX)

Selanjutnya untuk  pengendalian banjir difokuskan pada penyelesaian Program Citarum Harum (normalisasi sungai, kolam retensi, check dam), penanganan banjir Pantura Jawa, dan banjir di kawasan prioritas lainnya.  Sementara Penanganan drainase utama perkotaan terintegrasi dengan drainase lingkungan dan drainase kawasan di 4 lokasi prioritas (Bandung, Semarang, Surabaya Metro, dan Samarinda).  Pembangunan 25 sabo dam pada daerah rawan dampak letusan gunung berapi, pembangunan 166 check dam pada WS Prioritas  dan pengamanan pantai difokuskan pada kawasan perbatasan, pariwisata, dan pantai yang kritis lainnya.

 

Terkait dengan bendungan, penyelesaian sisa target 45 bendungan, antara lain: Bendungan Cipanas (Jabar), Pidekso & Bener (Jateng), Bendo (Jatim),Tamblang (Bali), Lolak (Sulut), Manikin & Temef (NTT), Sepaku Semoi Danau Rawa Pening, Danau Sentarum, Danau Cascade Mahakam, Danau Batur, Danau Tondano, (Kaltim), Way Apu (Maluku) .

Pembangunan 15 bendungan baru (5 bendungan ditargetkan melalui KPBU), antara lain: Bendungan Saka Gilas (Sumsel), Merangin (Jambi), Pasir Kopo (Banten), Muaro Juloi (Kalteng), Krekeh (NTB).  Pembangunan 1000 embung pada daerah sulit air, antara lain: Embung Panam Pangan (Sumut), Sarasah (Sumbar), Kedung Waru (Jateng), Bunaken (Sulut), Wonreli (Maluku), Raja Ampat (Papua Barat).  Revitalisasi 15 danau prioritas, antara lain: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau RawaDanau, Danau Limboto, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Poso, Danau Sentani, Danau Ayamaru.  (kompusda)

 

20 November 2019 Selengkapnya

Bendungan Sindang Heula Siap Pasok Air Baku Untuk Serang
Bendungan Sindang Heula Siap Pasok Air Baku Untuk Serang

Satu lagi tampungan air yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berhasil diselesaikan pembangunannya oleh BBWS Cidanau Ciujung Cidurian. Nama dari bendungan ini memiliki arti “mampir dulu” kalau dalam bahasa Sunda. Bendungan tersebut adalah Sindang Heula.

 

PPK Bendungan Sindang Heula BBWS Cidanau Ciujung Cidurian Yudi Kurniawan menjelaskan bahwa bendungan yang terletak di Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran dan Tatakan, Kabupaten Serang ini siap menampung air sebanyak 9,25 juta meter kubik yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 800 liter per detik bagi masyarakat di Kabupaten Serang maupun Kota Serang.

 

Selain menyediakan air baku, Bendungan Sindang Heula juga akan memasok air sebesar 800 liter per detik untuk kurang lebih 1000 hektar Daerah Irigasi. Selamat untuk para petani yang akan mendapatkannya, semoga semangat mereka semakin mantap untuk meningkatkan hasil produksi tani yang ada di daerah Serang dan sekitarnya.

 

Di samping itu, bendungan ini punya keunikan yaitu memiliki gardu pandang yang kedepannya akan dilengkapi dengan wahana edukasi berupa studio mini untuk para pengunjung yang ingin belajar lebih banyak tentang sumber daya air dan pengelolaannya. Diharapkan, selain  bisa menikmati pemandangan bendungan, para pengunjung bisa menambah wawasan mereka.

 

Bendungan yang dibangun sejak tahun 2015-2018 oleh BBWS Cidanau Ciujung Cidurian ini berguna juga untuk mengendalikan banjir di Kabupaten Serang dan Kota Serang kedepannya, juga sebagai daerah konservasi air.

 

Dalam waktu dekat, pada bendungan ini akan dilakukan impounding (pengisian awal), apabila proses sertifikasi keamanan pengisian awal bendungan yang dilakukan oleh Komisi Keamanan Bendungan selesai dilakukan. “Kami juga sedang menunggu sisa pembebasan lahan sekitar 2,4 hektar yang akan segera dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat, setelahnya baru dilakukan impounding,” tambah Yudi Kurniawan.

 

Setelah pembangunan bendungan selesai, diharapkan para pengunjung yang datang bisa tetap menjaga sarana dan prasarana yang ada agar fungsi bendungan tetap berjalan dengan baik dan manfaatnya selalu dirasakan oleh warga Serang dan sekitarnya. Selain itu, masyarakat juga bisa ikut berperan menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai agar kelestarian air terjaga, dan dapat meminimalisir dampak dari bencana banjir. (dro/din/ams KompuSDA)

 

19 November 2019 Selengkapnya

Revitalisasi Danau Limboto Masuk Tahap Lanjutan 6
Revitalisasi Danau Limboto Masuk Tahap Lanjutan 6

Pekerjaan revitalisasi Danau Limboto di Kabupaten Limboto, Gorontalo telah memasuki tahap lanjutan ke 6 di tahun 2019 ini. Danau Limboto sendiri merupakan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena masuk dalam 15 danau kritis di Indonesia.

"Danau Limboto terjadi sedimentasi yang cukup besar, penyusutan, pendangkalan, karena di hulunya banyak yang alih fungsi lahan. Selama ini fungsi utamanya untuk pengendalian banjir, penyimpanan air, ada juga untuk perikanan, pariwisata," ujar Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Zullaidi.

Dikatakannya pembangunan ini dimulai sejak tahun 2012 untuk tahap pertama dan ini penting dilaksanakan karena Danau Limboto perlu penyelamatan, jika tidak diprediksi di tahun 2032 akan hilang dikarenakan pendangkalan. Untuk target pembangunan tahap 6 ini dijadwalkan akan selesai akhir Desember 2019. Adapun detail pekerjaan yang dilakukan antara lain pengerukan di Danau Limboto yang hasilnya akan di buang ke daerah disposal area. Lalu ada pembersihan eceng gondok dan gulma dengan melibatkan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan.

Sementara itu, Wempi Waroka sebagai PPK Danau Situ Embung, BWS Sulawesi II mengatakan terdapat kendala wilayah danau yang masih tersertifikasi. "Saat ini ada tanggul kita gali, untuk membatasi okupasi lahan bagi masyarakat, agar tidak diambil alih, rencana ke depan untuk menjaga agar tidak surut pun kita harus membangun pintu pengendali outline daripada danau, kalau pintu pengendali sudah kita bangun, kita tidak akan melihat danau surut. Paling utama untuk menjaga konservasi di daerah hulu, karena kalau tidak akan sama saja kita lakukan kegiatan di hilir, kalau tidak dikendalikan sedimennya danau akan punah akan menjadi satu daratan akan menjadi masalah besar yaitu banjir." ujarnya.

Sebelum dilakukan revitalisasi, di pesisir danau terdapat 32 desa dengan 12 kecamatan dimana ketika musim hujan akan tergenang banjir termasuk wilayah pusat pemerintahan, oleh karenanya fungsi danau ini perlu dikembalikan sebagai penampung air untuk mengurangi masalah tersebut. Zulaidi mengatakan pendangkalan terjadi atas alih fungsi lahan di bagian hulu, maka mengatasi hal itu BWS Sulawesi II membangun 3 buah penangkap sedimen atau check dam yang masuk di DAS Danau Limboto.

"Pesan saya kepada masyarakat terutama yang di daerah Danau Limboto untuk menjaga karena ini adalah aset yang perlu dilestarikan agar keberadaan Danau Limboto bisa memberikan manfaat, sehingga air yang didapatkan dapat dimanfaatkan sebagai air baku," pungkasnya. (kompusda/dnd)

19 November 2019 Selengkapnya

Peran Serta Indonesia pada The 2nd AIWW
Peran Serta Indonesia pada The 2nd AIWW

The 2nd Asia International Water Week (AIWW) akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

Indonesia yang akan diwakili salah satunya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan berbagi solusi dan berharap mendapatkan solusi serta inovasi untuk masalah seputar pengelolaan sumber daya air di negeri ini.

Sebagaimana diutarakan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat persiapan acara bertajuk Stakeholders Consultation Meeting untuk The 2nd AIWW Meeting yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 11 hingga 13 November 2019, Indonesia paling tidak memiliki dua masalah yang umum terjadi, yaitu pemerataan ketersediaan air dan penurunan kualitas air.

"Ketersediaan air Indonesia di atas kertas tampak oke, namun bila dilihat lebih detail ke masing-masing daerah, sebenarnya ketersediaannya tidak merata antara suatu daerah dengan daerah lain."

"Beban yang ditanggung oleh suatu daerah juga berbeda-beda. Pulau Jawa contohnya, ketersediaan airnya tampak cukup bila melihat luasan pulaunya. Namun Pulau Jawa menanggung beban lebih dari setengah penduduk Indonesia," jelas Basuki dalam pembukaan acara (11/11).

"Selain isu pemerataan air, ada juga isu penurunan kualitas air. Pencemaran air meningkat terutama dari limbah domestik dan industri. domestik dan industrial waste. Hal ini menyebabkan kerusakan serius dari sungai," imbuh Menteri Basuki.

Atas dua permasalahan pengelolaan air tersebut telah dilakukan solusi struktural maupun non-struktural. Solusi yang tidak hanya melibatkan pihak Pemerintah Pusat tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah, Swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

The 2nd AIWW dirasa sebagai wadah yang tepat untuk merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan di Indonesia dan juga mungkin di negara lain dengan persoalan serupa.

Acara yang direncanakan berlangsung di Pulau Dewata ini diharapkan dapat merumuskan solusi-solusi praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan.

"Kita harus bekerja sama untuk membuat rencana aksi ke depan untuk mengatasi masalah-masalah air di Asia.
Saya yakin, kolaborasi yang tengah dibangun ini akan membentuk sinergi pengelolaan air di Asia," harap Menteri PUPR.


Sekilas tentang The 2nd AIWW

The 2nd AIWW direncanakan berlangsung di Bali pada akhir tahun 2020. Beberapa persiapan tengah dilakukan untuk memastikan keberhasilan acara, seperti halnya Stakeholders Consultation Meeting (SCM) yang tengah berlangsung di Jakarta.

SCM merupakan initial meeting yang mendiskusikan tema besar dan sub tema yang potensial untuk diangkat di The 2nd AIWW nanti. Enam tema besar dan sub-sub tema yang mengikutinya telah ditentukan saat The 2nd AIWW Kick-Off Meeting dan The 3rd General Assembly Meeting.

Enam tema tersebut yaitu:
1. Water Security and Sustainable Growth
2. Building a Plan for IWRM/SWM Pilot Project and Capacity Building
3. Water Management Policy and Technology Responding to Climate Change
4. Interactions amont the Water, Energy, Food and Ecosystems Interlinkage
5. Water Security addressing local, regional and global challenges
6. Asia Dynamic Hub for Water - The power of knowledge and information

SCM dihadiri oleh Menteri PUPR, Presiden Asia Water Council, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebsgai Ketua AWC Indonesia, dan beberapa koordinator tema yang berasal dari negara-negara Asia, seperti Cambodia, RRC, Korea dan sebagainya.

(KompuSDA-kty/arg)

11 November 2019 Selengkapnya

Teras Cikapundung jadi Tempat Percontohan Pengelolaan Sampah
Teras Cikapundung jadi Tempat Percontohan Pengelolaan Sampah

Sampah, merupakan momok bagi keberlangsungan sebuah kota. Pesatnya perkembangan sebuah kota, bila tidak diiringi oleh manajemen pengelolaan sampah yang baik akan menjadi masalah ke depannya.

"Selain air, penanganan sampah juga harus dijadikan prioritas. Sesuai dengan tema Hari Habitat tahun 2019 tetang sampah, mari kita jadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas selama lima tahun ke depan di Kementerian PUPR," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019 bertajuk Generasi Masa Depan, Generasi Peduli Sampah.

Ditjen SDA ikut serta dalam acara yang bertempat di Bendungan Jatiluhur, Jawa Barat (30-31/10/2019) ini, dengan menyajikan informasi mengenai Situ Cisanti dan Teras Cikapundung yang menjadi tempat percontohan pengelolaan sampah.

Situ Cisanti merupakan titik 0 kilometer dari aliran Sungai Citarum. Pada tahun 2018 lalu, Pemerintah mencanangkan aksi Citarum Harum sebagai sebuah langkah optimis untuk memulihkan sungai terpanjang di Jawa Barat ini dari masalah sampah.

Bukan cerita baru bahwa Sungai Citarum disorot dunia sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Kini Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah sedang berjibaku, bekerja sama demi menggapai mimpi Citarum Harum.

Pelaksanaan aksi Citarum Harum juga melibatkan berbagai unsur, yaitu unsur TNI, Kepolisian dan komunitas penggiat lingkungan, serta masyarakat setempat.

Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Menteri PUPR bahwa pengelolaan sampah harus di semua lini dan bersama-sama.

Hal ini didukung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat. "Penyelesaiannya harus bersama-sama. Bahkan, kami meminta para pemuka agama kepada umatnya untuk menyerukan pelihara kebersihan. Karena tanpa disentuh hati nuraninya, tampaknya sulit untuk menyadarkan umat menjaga kebersihan."

Wakil Gubernur menambahkan bahwasanya, jika ada kerja sama dari para masyarakat Insya Allah masalah sampah bisa selesai.

Kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat tampak jelas dalam pengelolaan sampah di Teras Cikapundung. Kini, wilayah yang dulunya kumuh telah berubah tertata asri dan dikelola bersama antara Pemerintah dengan komunitas.

Teras Cikapundung adalah salah satu materi yang disajikan oleh Ditjen SDA pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2019.

Dahulu, deretan rumah kumuh memenuhi bantaran Sungai Cikapundung yang terletak di Babakan Siliwangi, Kota Bandung. Lokasi ini pun dijadikan tempat pembuangan sampah sementara yang tidak terawat, lengkap dengan perumahan liar para pemulung.

Oleh karenanya, pada tahun 2013 silam Ditjen SDA melalui BBWS Citarum bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung menindak tegas dengan membebaskan lahan bantaran sungai yang kemudian diubah menjadi ruang terbuka hijau dan diberi nama Teras Cikapundung.

Sejak saat itu Teras Cikapundung dikenal sebagai daerah wisata dengan aktivitas air yang dikelola oleh Komunitas Cikapundung. Sedangkan tugas operasi dan pemeliharaan Teras Cikapundung sampai saat ini dilaksanakan oleh BBWS Citarum.

Kembali ke peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia, puncak acara selain dihadiri oleh Menteri PUPR dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Ketua Panitia Pelaksana, Dirut PJT II, Bupati Purwakarta, Walikota Tangerang Selatan sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Dubes Kenya untuk Indonesia.

(KompuSDA - ech/kty)

01 November 2019 Selengkapnya