© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga
Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga

Jakarta adalah kota besar yang unik dengan 13 sungai yang mengalir di seluruh wilayahnya. Pembangunan dan penataan kota sepatutnya selaras dengan potensi lingkungan. Hubungan harmonis dapat dibangun dengan menumbuhkan ikatan antara sungai dan warga. Kini, program yang bertujuan menyelamatkan kota dengan pembenahan sungai sedang berlangsung. Ada banyak perubahan positif, namun tetap harus ditata kembali hubungan harmonis antara sungai dan warga sehingga program penyelamatan kota sekaligus pelestarian lingkungan dapat terus terjaga keberlangsungannya.

“Untuk kedepannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan mengembalikan badan sungai seperti kondisi awal. Kami sudah menyiapkan badan-badan sungai yang memungkinkan untuk interaksi warga dan sungai sehingga menumbuhkan rasa memiliki,” ujar Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR dalam acara Diskusi Jakarta Kota Sungai yang diselenggarakan oleh Redaksi Kompas Gramedia, di Jakarta (190116). Turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Restu Gunawan, Pakar Tata Kota Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, Kepala Puslitbang BMKG yang juga Vice Chair Working Group I IPCC, Edvin Aldrian dan Peneliti dan Pemerhati Ciliwung (P4W IPB), Ernan Rustiadi.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa akan terus melanjutkan normalisasi sungai di DKI Jakarta dan merelokasi sungai di bantaran kali ke rumah susun. “Tahun depan akan ada lebih banyak lagi relokasi karena rusun yang akan tersedia juga semakin banyak. Semua sungai akan direlokasi,” imbuh Basuki.

Lanjut Basuki target normalisasi sungai minimal adalah tidak adanya sampah dan lumpur. Sebanyak 1080 saluran penghubung juga akan dibersihkan secara tuntas supaya air mengalir secara merata. Menurut BMKG tahun ini hujan tidak akan terlalu besar, puncaknya justru di awal tahun 2017. Maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan bekerja secepat mungkin tahun ini supaya aman dari banjir.

Sementara dalam diskusi tersebut, Suryono mengingatkan agar kebijakan normalisasi sungai tetap mengedepankan aspek sosial dan peran mayarakat sekitar sungai. “Impian menjadikan Jakarta sebagai kota air hingga kini masih samar. Ikatan emosional antara warga dan sungai belum tercipta. Paahal warga Jakarta hidup dikelilingi 13 sungai, 14 situ dan 41 waduk,” kata Suryono.

Mudjiadi berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur sumber daya air di DKI Jakarta dapat mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air terutama banjir meskipun tetap dibutuhkan peran serta masyarakat yang diiringi dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (tin kompuSDA)

20 Januari 2016 Selengkapnya

Jokowi : Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR
Jokowi : Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”, Ruang Pendopo Kementerian PUPR, di Jakarta (060116). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Jaksa Agung, M. Prasetyo, Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

Acara penandatanganan kontrak ini dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura. Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa apabila hari ini sudah ditandatangani, besok sudah harus bekerja. Pola baru ini sangat didukung dan ditekankan kepada seluruh kementerian. “Saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai awal Januari dan pekerjaan juga dimulai di awal Januari,” lanjut Joko Widodo.

Selain itu Joko Widodo juga menyatakan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat dengan melibatkan kontraktor lokal dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, APBN harus fokus untuk infrastruktur dan fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur terutama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan yang lebih penting lagi adalah melakukan sinkronisasi antar kementerian dan keseimbangan antar wilayah, dimana antara wilayah barat dan timur harus merata pembangunannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa rencana penyerapan pada bulan Januari 2016 diperkirakan sebesar 5,2% - 6% dengan nilai lebih dari Rp. 5 triliun dan akhir bulan Januari juga direncanakan pelaksanaan penandatanganan kontrak yang diperkirakan sebanyak 1495 paket dengan nilai Rp. 18,92 triliun.

“Sasaran outcome dari paket-paket kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah meningkatkan produksi pangan nasional, konektivitas serta kualitas permukiman dan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. secara keseluruhan, serta diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Basuki.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp. 73,41 triliun dan telah melaksanakan pelelangan awal sejak bulan Agustus 2015 sebanyak 5344 paket dengan nilai Rp. 42,74 triliun.

Paket kontrak tersebut antara lain

1.         Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 miliar, antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik Kab. Natuna, lanjutan pembangunan sistem Air Baku Regional (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batang Anai I (6764 ha) Kab. Padang Pariaman (lanjutan), pengerukan Floodway Krueng Aceh di Kota Banda Aceh

2.         Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 3436 paket 436 paket senilai Rp. 7,93 triliun antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional

3.         Bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket senilai Rp. 68,87 miliar antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor  (ITB) Tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan dan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau

4.         Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp. 4,8 miliar antara lain penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan

5.         Peninjauan  lapangan melalui video conference pengembangan jalan tol Pejagan di Jawa Tengah dan pembangunan jembatan Pulau Batang di Kalimantan Selatan

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 triliun. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. (nan/ket kompuSDA)

06 Januari 2016 Selengkapnya

Presiden Jokowi Canangkan Pembangunan Bendungan Rotiklot di NTT
Presiden Jokowi Canangkan Pembangunan Bendungan Rotiklot di NTT

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus mengentaskan kesulitan air yang dialami masyarakat, terutama di wilayah timur Indonesia. Sisa kemarau panjang membuat debit sumber air menurun drastis.‎ Maka dampaknya adalah sulitnya kegiatan pertanian dilakukan dan pasokan air baku tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Maka tidak salah bila Pemerintah menaruh perhatian serius untuk wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pembangunan bangunan tampungan air, misalnya embung. Namun, pembangunan embung ini dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat. “Seperti di NTT ini, kita sebelumnya sudah membangun embung sebanyak 200 unit. Tapi, jumlah itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang kan kita semuanya tahu bahwa NTT daerah kering, jadi fokus bagaimana bisa meningkatkan ketersediaan air di NTT,” jelas Direktur Jenderal SDA Mudjiadi dalam pencanangan pembangunan, atau groundbreaking, Bendungan Rotiklot oleh Presiden Joko Widodo di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu (28/12). Area ini tepat terletak di batas wilayah Indonesia dengan Timor Leste.

Adapun manfaat dari Bendungan Rotiklot ini menurut Mudjiadi adalah sebagai penyedia air irigasi seluas 139 hektar (padi), 500 hektar (palawija),mengurangi debit banjir sebesar 500 m³/detik, penyedia listrik sebesar 0,15 MW, sebagai suplai air baku untuk masyarakat dan Pelabuhan Atapupu sebesar 40 liter/detik dan pengendalian banjir di wilayah Ainiba. Masyarakat juga bisa menjadikan bendungan sebagai objek pariwisata.

Bendungan yang direncanakan selesai dibangun pada tahun 2018 ini, membutuhkan biaya sebesar Rp. 450 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat NTT, selama ini, baru terdapat satu bendungan, yaitu Tilong di Kupang. Maka sekarang Pemerintah mendorong terwujudnya pembangunan tujuh bendungan lainnya, dan dua di antaranya sedang dalam proses pembangunan. Pertama adalah Bendungan Raknamo, Kupang‎. Pembangunannya dimulai pada akhir 2014 dan ditargetkan selesai 2018. Kedua adalah Bendungan Rotiklot yang pembangunannya baru saja dimulai.

Lima bendungan lainnya yang akan dibangun dalam kurun waktu empat tahun mendatang‎ adalah Kolhua di Kupang, Temef di Timor Tengah Selatan, Napunggate di Sikka, Lambo di Nagekeo dan Manikin di Kupang. (kompu SDA dari berbagai sumber)

30 Desember 2015 Selengkapnya

Penyedian Lahan Masih menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur
Penyedian Lahan Masih menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur

Kendala terbesar dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur salah satunya datang dari pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Sebagaimana diutarakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dalam acara 8-11 di Metro TV (28/12). “Penyediaan lahan merupakan salah satu kendala yang kami alami. Terutama di Pulau Jawa di mana lahan sudah semakin berkurang dan penduduknya sudah sangat padat. Misalnya, untuk memenuhi target pembangunan 1 juta hektar irigasi, otomatis saya membutuhkan lahan lebih dari itu,” jelas Mudjiadi.

Ditambahkan oleh Dirjen SDA, bahwa mengacu pada Undang-Undang no. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA bekerja sama dengan pemda setempat untuk mempercepat pembebasan lahan. “Misalnya di Jakarta, kita banyak sharing dengan Gubernur DKI. Hampir sebagian besar kita sharing lahan dari pemda, dan kami bagian konstruksinya,” jelas Dirjen SDA.

Dalam Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa bila lokasi pembangunan sudah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan sudah bisa dijalankan setelah appraisal dan negosiasi harga disepakati. Karena harga yang digunakan tidak berdasarkan NJOP, tetapi berdasarkan konsultan appraisal. Berbeda dengan sebelumnya yang harus mengacu pada harga pasar.

“Untuk mencapai target pembangunan sampai dengan tahun 2019, kita berkoordinasi dengan pemda setempat dan institusi lain, salah satunya mengenai pembebasan lahan. Lahan itu ada dua, lahan hutan dan lahan penduduk. Kalau menggunakan lahan hutan kita banyak berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat prosedur-prosedur yang harus kita lalui dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk lahan penduduk, biasanya kita menyediakan ganti rugi bekerja sama dengan pemda,” imbuh Dirjen SDA.

Terlepas kendala pembebasan lahan yang dihadapi, pada tahun 2016 nanti Ditjen SDA tetap meneruskan amanat Nawacita, dengan beberapa program utama, di antaranya pembangunan 8 buah bendungan baru dan melanjutkan pembangunan 22 buah bendungan. Kemudian pembangunan irigasi baru kurang lebih seluas 43.263 Ha, dan rehabilitasi irigasi sekitar 308 Ha.

Selain kedua program utama, pembangunan bendungan dan irigasi, Ditjen SDA juga akan fokus kepada penyediaan air, terutama di bagian timur Indonesia. “Fokus kita penyediaan air pada daerah timur, pada daerah itu kebanyakan adalah daerah kering. Maka ke depannya kita akan banyak membangun daerah tampungan air, seperti embung. Rencana pembangunan sekitar 230 buah embung dengan mayoritas di daerah NTT. Kami juga akan melakukan pengeboran air tanah dalam di 80 titik untuk penyediaan air baku,” jelas Ditjen SDA. Program penyediaan air baku dilakukan oleh Ditjen SDA dalam rangka menuntaskan target sustainable development goals sampai dengan tahun 2019, yakni akses air minum 100% bagi masyarakat. (kompu SDA)

30 Desember 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Rencanakan Pembangunan Delapan Bendungan Baru di Tahun 2016
Ditjen SDA Rencanakan Pembangunan Delapan Bendungan Baru di Tahun 2016

Untuk mendukung program ketahanan air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana untuk membangun delapan bendungan baru di tahun 2016. Kedelapan bendungan itu adalah Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh; Bendungan Sukoharjo di Pringsewu, Lampung; Bendungan Kuwil Kawangkoan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat; Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; dan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat.

Dengan terbangunnya kedelapan bendungan ini, diharapkan dapat menambah volume tampungan air sebesar 470,55 juta m³, mengairi lahan irigasi seluas 38,4 Ha, mereduksi debit banjir sebanyak 1,843 m³/detik, menambah debit air baku sebesar 9,79 m³/detik dan menambah daya listrik sebesar 20,74 MWA.

Pembangunan kedelapan bendungan yang akan menggunakan anggaran sekitar Rp. 9,123 trilyun ini, akan melengkapi 22 pembangunan bendungan yang tengah dalam proses pelaksanaan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA Mudjiadi, dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR hari ke-2 di Jakarta (23/12).

Selain pembangunan bendungan, pada tahun 2016 mendatang, Ditjen SDA juga merencanakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, rawa serta tambak. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung program ketahanan pangan ini mendapatkan porsi anggaran terbesar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, yaitu sekitar Rp. 6,9 trilyun, atau sebesar 22,84% dari total anggaran tahun 2016. “Namun, porsi anggaran irigasi, rawa dan tambak pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dilihat dari porsi anggaran tahun 2015 sebesar 28, 57% dari total anggaran. Penurunan ini dikarenakan kita akan meningkatkan OP (Operasi dan Pemeliharaan) dari 7% menjadi sekitar 12% pada tahun 2016 nanti,” jelas Dirjen SDA. (kty/tin kompusda)

23 Desember 2015 Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas Fisik dan Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Tingkatkan Kualitas Fisik dan Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Progres dan prognosis pelaksanaan anggaran TA 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air status 22 Desember 2015 yaitu untuk fisik sebesar 93% sedangkan untuk keuangan sebesar 90,57% (Rp. 28,16 T). Dan untuk peringkat 5 besar BWS/BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, progress fisik dan keuangan, adalah BWS Maluku (fisik 99,84% dan keuangan 98,92%), BWS Maluku Utara (fisik 98,39 % dan keuangan 98,16%), BWS Sumatera IV (fisik 98,59% dan keuangan 97,28%), BWS Sulawesi IV (fisik 96,53% dan keuangan 97,26%) dan BBWS Mesuji Sekampung (fisik 98,10% dan keuangan 96,46%).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam acara Raker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan tema Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2015 dan Penajaman Program Tahun 2016, di Jakarta (221215). Turut dihadiri oleh para pejabat eselon II dan III, dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

“Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2015-2019, selain pembangunan 65 buah waduk, juga pembangunan 1 juta ha irigasi baru, rehabilitasi irigasi seluas 3 juta ha, air baku (intake, jaringan, embung) sebesar 67,52 m3/det, pengendalian banjir (normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir) 3 ribu km, pengamanan abrasi pantai 500 km dan pengendalian lahar 300 buah. Tahun 2015 sudah ada waduk yang selesai yaitu Jatigede (impounding 31 Agustus 2015), Nipah (impounding 8 Oktober 2015), Bajulmati (impounding 1 November 2015), dan Titab (impounding 13 Desember 2015) dan untuk Rajui akan diimpounding Januari 2016,” lanjut Mudjiadi.

Direktur Jenderal SDA mengharapkan agar semua BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA meningkatkan kualitas fisik dan perencanaan, dan jangan lupa untuk setiap pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air juga harus menyertakan perencanaan wilayahnya dan itu sesuai dengan program kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dimana BPIW sudah memprioritaskan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Selain itu, saat ini kita sedang mengalami musim hujan, maka untuk semua BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA untuk selalu siap siaga memantau dan melakukan tanggap darurat dan harus ada personil BBWS/BWS yang melakukan piket banjir. (tin/ket kompuSDA)

23 Desember 2015 Selengkapnya

Atasi Kesulitan Air di Kawasan Timur Indonesia dengan Pembangunan Tampungan Air
Atasi Kesulitan Air di Kawasan Timur Indonesia dengan Pembangunan Tampungan Air

“Flores, NTT, NTT dan pulau-pulau kecil lain akan kita sentuh dengan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur penyediaan air. Dengan harapan dalam lima tahun ke depan semaksimal mungkin kita bisa mengatasi kesulitan air di timur Indonesia dan pulau-pulau kecil,” jelas Menteri PUPR dalam jumpa pers bertajuk Capaian Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2015 dan Program Prioritas Tahun 2016, yang dilangsungkan di Jakarta (22/12).

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Menteri PUPR, pembangunan infrastruktur penyedia air yang dimaksud berupa embung dan bendungan. Sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat beberapa strategi yang terlebih dahulu akan diterapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri PUPR, strategi pertama yang akan dilaksanakan adalah merehabilitasi sumur-sumur yang sudah ada agar bisa dioperasikan. Kemudian bila ketersediaan air dari sumur-sumur yang ada belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, strategi kedua adalah melakukan pengeboran baru untuk mencari sumber air baku. Kemudian strategi berikutnya adalah membangun infrastruktur penampung air skala kecil seperti embung, “Namun bila tampungan airnya kecil, pas kemarau kemungkinan kering. Jadi kita akan membangun bendungan. Saya harapkan di tahun mendatang paling tidak ada satu atau dua bendungan di Flores,” ujar Menteri PUPR.

Upaya lima tahun ke depan untuk mengatasi kesulitan air di Indonesia ini merupakan salah satu dasar dibentuknya dua unit kerja baru di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), yaitu Pusat Bendungan dan Pusat Air Tanah dan Air Baku. Kedua Pusat ini dibentuk untuk memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada di sebuah wilayah, terutama yang belum tersentuh infrastruktur penampung air.

Pembangunan infrastruktur penampung air termasuk di dalam sasaran output prioritas tahun 2016, “Di tahun 2016 nanti, Ditjen SDA akan membangun delapan bendungan baru, sedangkan 22 bendungan dilanjutkan pembangunannya. Di tahun 2016 Ditjen SDA juga akan membangun 387 buah embung,” disampaikan oleh Menteri PUPR.

Selain pembangunan bendungan dan embung, Ditjen SDA memiliki beberapa sasaran output prioritas lainnya, yaitu pembangunan 60 ribu Ha irigasi, rawa dan tambak; rehabilitasi 347 ribu Ha irigasi, rawa dan tambak; operasi dan pemeliharaan terhadap 3,4 juta Ha irigasi, rawa dan tambak; pembangunan 273 km pengendali banjir; dan 38 km pengamanan pantai. (kty/tin kompusda)

22 Desember 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR : Lakukan Evaluasi Program TA 2015 Dan Penajaman Program TA 2016
Menteri PUPR : Lakukan Evaluasi Program TA 2015 Dan Penajaman Program TA 2016

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Kerja dengan tema Penyelesaian Program Tahun 2015 dan Penajaman Program Tahun 2016 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR (221215). Turut dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, para eselon I, II dan III, dan  Balai Besar/Balai di lingkungan Kementerian PUPR. Rapat Kerja Kementerian PUPR bertujuan untuk menyelesaikan program TA 2015 dan penajaman program TA 2016 dan sasarannya adalah evaluasi pelaksanaan program TA 2015, tercapainya pemaketan TA 2016 yang efektif dan pelelangan dini TA 2016 serta tersedianya rencana penyerapan TA 2016.

Dalam arahannya Menteri PUPR menjelaskan bahwa dalam penyelesaian program tahun 2015 dan penajaman program tahun 2016 ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, segera lakukan kegiatan tahun 2016 mulai bulan Januari; kedua, lakukan terobosan dan tinggalkan pola rutinitas; ketiga, pastikan belanja negara tepat sasaran dan bermanfaat; keempat, program harus jelas dan konkret serta hilangkan pemborosan; kelima, lakukan efisiensi belanja pegawai dan pembentukan tim kerja; dan keenam, tingkatkan kualitas atau mutu hasil pekerjaan.

“Untuk kedepannya saya juga mengingatkan agar tetap menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik sesama warga Kementerian PUPR serta kepercayaan, janganlah dirusak oleh ambisi pribadi semata,” imbuh Basuki Hadimoeljono.

Acara yang berlangsung pada tanggal 22-23 Desember 2015 ini merupakan sarana koordinasi program kerja Kementerian PUPR kepada seluruh pelaksana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar dapat mendukung dan melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut secara sinergi. Raker ini juga menjadi ajang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isu strategis, permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. (tin/ket kompuSDA)

22 Desember 2015 Selengkapnya

Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang
Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang

“Untuk penanganan bencana alam seperti banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR sesuai dengan instruksi Menteri PUPR No.03/IN/M/2014 tentang Persiapan Menghadapi Musim Hujan Bidang SDA yaitu pengamanan fungsi tanggul, pengamanan tebing sungai, pengamanan fungsi bendungan, pengamanan fungsi saluran irigasi, pengamanan fungsi pompa untuk banjir dan kesiapan peralatan, bahan banjiran dan gudang penyimpanan. Tindak lanjut dari instruksi menteri tersebut Direktorat Jenderal SDA melakukan pengamanan infrastruktur SDA seperti fungsi tanggul, tebing sungai, bendungan, saluran irigasi dan pompa air; kesiapan peralatan untuk mengatasi longsor dan banjir, kebutuhan evakuasi dan bahan pendukung peralatan; melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat, BPBD, Dinas PU dan melakukan pelaporan tentang lokasi, jenis kerusakan, dampak, rencana penanganan dan bantuan yang diperlukan,” jelas Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Mudjiadi, dalam Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta (031215).

Lanjut Mudjiadi, selama ini Direktorat Jenderal SDA telah melakukan kegiatan secara struktur dan non struktur dalam menanggulangi bencana alam. Kegiatan secara struktur seperti membangun Sabo (menahan lahar gunung berapi), peningkatan kapaitas sungai dankegiatan lainnya yang lebih dititikberatkan pada kegiatan teknis, sedangkan kegiatan non struktur adalah mengajak masyarakat di hulu dan hilir untuk mengurangi dampak banjir antara lain melakukan sosialisasi kegiatan Fasilitasi Pemetaan Kejadian Banjir dan Peta Daerah Potensi Banjir (MOU Badan Informasi Geospasial (BIG), BMKG dan Ditjen SDA, Kemen PUPR) kepada kementerian/lembaga terkait dan tokoh masyarakat, dan sudah dilakukan sejak tahun 2009. Dan hingga tahun 2014 sudah terdapat 124 kab/kota yang dipetakan sedangkan sisanya, 20 kab/kota, dalam proses pengerjaan tahun 2015.

“Namun hal tersebut juga masih tetap memerlukan bantuan masyarakat sendiri contohnya menjaga kondisi kebersihan dan kelancaran saluran air, sungai, dan badan air lainnya, membuat lubang biopori dan sumur resapan, tidak melakukan alih fungsi lahan pada wilayah resapan air atau ruang terbuka hijau (RTH) dan tidak melakukan penambangan pasir pada wilayah sekitar tebing,” imbuh Mudjiadi.

Menurut Mudjiadi saat ini ada beberapa program penanggulangan banjir di DKI Jakarta yaitu normalisasi Kali Ciliwung, pemeliharaan 13 sungai besar di DKI Jakarta bersama TNI diantaranya Kanal Banjir Timur (KBT), Kanal Banjir Barat (KBB), sungai Ciliwung, sungai Pesanggrahan, sungai Angke dan sungai Krukut, dan pekerjaan Sudetan Kali Ciliwung dengan progres fisik, status 8 Oktober 2015, sebesar 54,37% dan target penyelesaian tahun 2016. Sedangkan untuk pemetaan kawasan rawan banjir (MOU PUPR-BIG-BMKG) tahun 2015 terdapat di provinsi Aceh (Kota banda Aceh), Riau (Siak), Sumatera Utara (Serdang Bedagai, Kota Tebingtinggi), Bengkulu (Kab. Muko Muko), Kalimantan Barat (Landak, Sekadau), Gorontalo (Bonebolango, Kota Gorontalo), Maluku (Kota Ambon), Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Selatan dan Tapin), Sulawesi Selatan (Barru, Parepare), Sulawesi Tenggara (Konawe, Kolaka), Nusa Tenggara Barat (Bima, Dompu) dan Jawa Barat (Sukabumi, Purwakarta).

Mudjiadi berharap agar kedepannya masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan harus siap siaga menghadapi bencana alam. Dan kedepannya program struktur dan non struktur harus seimbang sehingga kerugian bencana alam akan berkurang. 

07 Desember 2015 Selengkapnya

Kegiatan Tanam Pohon GNKPA dan HARBAK PU ke 70 di Situ Gedong
Kegiatan Tanam Pohon GNKPA dan HARBAK PU ke 70 di Situ Gedong

Menyambut Hari Bakti PU ke-70 dan mendukung Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) , Dharma Wanita Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan aksi penanaman Pohon Kemiri Sunan di area Situ Gedong, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (28/11).  Kegiatan penanaman pohon dimulai pagi hari dipimpin oleh Penasehat Dharma Wanita Kementerian PUPR, Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, T. Iskandar dan para pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor.

Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan “Bahwasannya Dharma Wanita persatuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat ikut serta dalam kegiatan yang sangat bermanfaan bagi kita semua di saat sekarang dan juga bagi anak cucu kita kelak dimasa yang akan datang. Saat ini penyelamatan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air serta reboisasi dan penghijauan, sudah tidak dapat ditunda lagi. Bumi kita saat ini tengah menghadapi beberapa ancaman global yang serius seperti banjir, erosi, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global dan rusaknya lingkungan alam, kepunahan dan kehilangan beberapa jenis flora dan fauna, kebakaran lahan dan hutan, ledakan pendududuk dan sebagainya”.

“Lahan yang ditumbuhi pepohonan dengan cukup akan berfungsi melindungi bagi lahan sekitarnya. Dengan demikian lahan akan berfungsi dengan baik, untuk menambah air, menyerap dan menyimpan air. Lahan menjadi subur, kelembaban udara, tanah dan iklim juga dapat terjaga keseimbangannya” ujar Ibu Kartika Basuki Hadimuljono.

Situ Gedong dulu hanya berfungsi sekitar 50 persen sudah tertutup oleh gulma, tanaman lotus sudah banyak kondisi yang tidak terawat, tetapi akibat koordinasi kesepakatan dengan pemerintah daerah dan dukungan Danyon Bekang, sekitar situ sat ini dapat dikembalikan fungsi-fungsi daripada situ ini. Dari kondisi yang ada terdahulu dengan kapasitasnya 50 persen dari luas 7 Ha. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sekarang ini sudah dikembalikan luasnya menjadi 7 Ha dengan lingkungan yang ada menjadi satu ruang terbuka biru dan satu ruang terbuka hijau. Di Situ Gedong ini juga difasilitasi adanya jogging track sepanjang 2050 meter melingkar tidak putus.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar menyampaikan dalam sambutannya “Kegiatan ini adalah satu momentum yang paling baik, satu momentum yang paling sedang di canangkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Di dalam kegiatan ini perlu kami sampaikan, kebutuhan di wilayah Jabodetabek ini kini ada 183 situ yang berada di Kabupaten Bogor sebanyak 83 situ, salah satunya dilingkungan kita ini yaitu Situ Gedong. Kalau kita melihat kondisi sekarang mungkin kita kita pernah melihat kondisi sebelumnya. Kondisi yang ada sekarang ini, kita sudah mengembalikan fungsi daripada situ itu sendiri dan juga hajat utama daripada situ tempat tampung air dan sebagai konservasi air”.

T. Iskandar mengatakan “Harapan kami kegiatan ini bukan akhir dari kegiatan yang kita lakukan  terutama bagaimana kita menjaga kelestarian daripada lingkungan termasuk sumber-sumber alam yang ada. Komitmen kita bersama pemerintah daerah da masyarakat, bahawa seperti lingkungan ini harus kita jaga dengan keterbatasan dan keadaaan akibat daripada kebutuhan lahan mskin besar. Kegiatan ini menjadi kan proses awal kegiatan berikutnya terutama kami mengharapkan kepada Ibu Kartika Hadimuljono memprogramkan kegiatan kedepan”.

GNKPA terdiri dari enam elemen yaitu pertama, penataan ruang, pembangunan fisik, pertanahan dan kependudukan, kedua rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi SDA, ketiga pengendalian daya rusak air, keempat pengelolaan kualitas air, kelima penghematan penggunaan air dan pengelolaan permintaan air, keenam pendayagunaan SDA secara adil, efisien dan berkelanjutan.

07 Desember 2015 Selengkapnya

Dirjen SDA Buka Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan SDA
Dirjen SDA Buka Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan SDA

Terwujudnya pengelolaan kapasitas sumber daya air yang mandiri berbasis kualitas dan bernilai tambah adalah tujuan besar dari pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir.Mudjiadi, MSc, pada Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta (27/11/15).

 

Lokakarya ini merupakan kegiatan akhir dari program Capacity Development Technical Assistance (CDTA) 7849-INO River Basin and Water Resources Management. Program ini dibiayai dengan dana hibah Japan Fund For Poverty Reduction yang secara administrasi disalurkan melalui Asian Development Bank (ADB).

 

Sejak pertengahan 2012 hingga November 2015, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penatagunaan SDA Kementerian PUPR dibantu konsultan CDTA dengan melibatkan pejabat dan staf dinas provinsi dan Balai/Besar Wilayah Sungai (B/BWS) di empat provinsi percontohan, yaitu Aceh, Sulawesi Utara, Banten dan Maluku. Selain memberikan apresiasi atas program yang dijalankan, Mudjiadi mengingatkan bahwa payung hukum diperlukan sebagai landasan hukum dalam pengelenggaraan Strategi Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan SDA.


 
“Rancangan Peraturan Menteri PUPR untuk pengembangan kapasitas dalam pengelolaan SDA sudah disusun dan semoga dapat segera ditandatangani untuk menjadi Peraturan Menteri PUPR. Hal ini agar pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan SDA dapat diinternalisasikan sepenuhnya dalam program jangka menengah masing-masing Badan Pengembangan SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” kata Mudjiadi dalam sambutan pembukaan. Mudjiadi berharap agar program peningkatan kapasitas PSDA oleh mitra lembaga donor lainnya, dapat mengacu pada strategi yang telah disusun melalui CDTA 7849 INO.

 

Water Resources Specialist ADB Eric Quincieu memberikan apresiasi atas kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dan mendukung adanya landasan hukum untuk internalisasi dan operasionalisasi pencapaian tujuan jangka panjang pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. “Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi juga akan membantu proses pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM, misalnya dengan model e-learning. Internet memungkinkan kita belajar mandiri tentang teknologi dan inovasi dalam pengelolaan SDA. Hal ini juga sudah kita lakukan di ADB. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan metode pelatihan konvensional seperti pelatihan dan pelatihan Training of Trainer,” ujar Eric.

 

Dalam lokakarya ini, Tim Konsultan CDTA bersama Sub-Dit Kelembagaan Bina Penatagunaan SDA menyajikan paparan Pencapaian Proyek dan Strategi Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan SDA, Rencana Pengembangan Transformasi B/BWS dan Irrigation Policy Outlook termasuk kebijakan Operasional dan Pemeliharaan diikuti oleh sesi diskusi.

 

“Program CDTA ini sudah merumuskan konsep strategi untuk  pengembangan kapasitas dalam pengelolaan SDA dengan  pendekatan pengembangan kapasitas SDM, kapasitas organisasi dan wadah koordinasi termasuk peran masyarakat.” kata Dr.Ir. Agus Suprapto, MSc, Direktur Bina Penatagunaan Sumber SDA Kementerian PUPR dalam arahannya. “Ke depan, kita harus memikirkan bagaimana menerjemahkan konsep ini dalam pelaksanaanya. Salah satunya adalah pengaturan SDM dan penempatannya, serta melibatkan perguruan tinggi untuk ikut mendidik dan melatih, hal-hal ini yang perlu kita pikirkan dan laksanakan di masa mendatang” kata Agus menambahkan.

 

Lokakarya ini dihadiri oleh 50 peserta, antara lain di lingkungan Ditjen SDA Kementerian PUPR, termasuk Balai/Besar Wilayah Sungai dan Dinas dari Sumatera, Sulawesi Utara, Banten dan Provinsi Maluku. Selain itu hadir pula Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan mitra lembaga donor antara lain Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency, Worl Bank, UNESCO-IHE serta kalangan swasta dan perguruan tinggi.

02 Desember 2015 Selengkapnya

Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA
Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA

Dalam rangka prioritas nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 antara lain peningkatan kedaulatan pangan dan ketahanan air, untuk itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pembangunan bendungan, daerah irigasi dan sarana dan prasarana air baku serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Pada proses pembangunan infrastruktur sumber daya air, ketersediaan lahan memegang peranan penting dan menentukan kelancaran jalannya pembangunan. Penyediaan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Fasilitasi Pengadaan Lahan Pada Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2015, di Solo (251115). Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selama ini belum menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam hal pengadaan tanah dari instansi-instansi terkait dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dan melalui proses yang benar, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang baik maka proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dengan tidak mengabaikan hak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut,” lanjut Hartanto.

Hartanto berharap semua instansi terkait dan pemangku kepentingan terutama Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA agar dapat bersinergi dengan semua pihak dalam penyediaan lahan untuk percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian PUPR tahun 2015-2019 di bidang Sumber Daya Air, diantaranya pembangunan 49 bendungan dan program pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendesiminasikan peraturan dan perundang-undangan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pengadaan tanah dengan memperhatikan dan tetap menjamin kepentingan rakyat. (dan kompuSDA)

01 Desember 2015 Selengkapnya