© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Halal Bihalal Bersama HATHI, MHI, KNI ICID, KNI BB
Halal Bihalal Bersama HATHI, MHI, KNI ICID, KNI BB

Dalam rangka peningkatan komunikasi antar empat organisasi profesi bidang keairan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh pengurus pusat HATHI menyelenggarakan acara halal bihalal bersama di Ruang Serba Guna SDA Lt.8, pada Selasa (19 Juni 2016). Acara halal bi halal ini merupakan hasil kesepakatan dari 4 organisasi yaitu Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia (HATHI), Masyarakat Hidrolik Indonesia (MHI), Komite Nasional Indonesia-International Commission or Irrigation and Drainage (KNI-ICID), Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) dan telah berjalan sejak tahun 2011.

 

“Pada kesempatan yang baik dalam rangka Idul Fitri 1437 H ini tentunya kita perlu memanjatkan doa Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Minal Aidin Wal Faidin. Saat ini pulalah kiranya waktu yang tepat untuk saling memaafkan atas kesalahan baik lahir dan batin,” tutur Mudjiadi selaku Ketua Umum HATHI. Dengan semakin meningkatnya kerjasama antar empat organisasi profesi bidang keairan ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan infrastruktur bidang sumber daya air.

 

Turut hadir dalam acara halal bihalal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimoeljono. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus organisasi bidang keairan tersebut yang selalu berkontribusi untuk meningkatkan nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di samping itu, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdahulu yaitu Djoko Kirmanto, Dr. Ir. Suyono Sosrodarsono, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, para pejabat Kementerian/ Lembaga Non Kementerian, para pejabat di lingkungan Sumber Daya Air dan para pengurus empat organisasi bidang keairan.

 

Kemeriahan acara halal bi halal ini semakin terasa dengan suguhan penampilan Persatuan Darmawanita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang membawakan permainan kolintang. Tak mau kalah, para pejabat yang tergabung dalam band Sumber Daya Air juga memberikan penampilan yang memukau lewat lagu-lagu andalan mereka sebagai penutup acara halal bihalal tersebut. (dro kompuSDA/ ugs)

 

 

 

 

 

 

 

19 Juli 2016 Selengkapnya

Syukuran Predikat BBWS Brantas di acara Halal Bihalal
Syukuran Predikat BBWS Brantas di acara Halal Bihalal

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menggelar acara Halal Bi Halal yang bertempat di halaman kantor BBWS Brantas, Surabaya pada Rabu, 13 Juli 2016. Dalam acara ini, turut hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Ir. M. Amir Hamzah, MM dan para undangan pejabat purna BBWS Brantas yaitu Ir. Giyanto M.Eng, Imam Agus, Nurumi, Sukis, dan Suraji.

 

Dalam sambutannya, Amir Hamzah menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin selama ini di lingkungan BBWS Brantas. “Rasa kebersamaan akan selalu kita rasakan kapan pun dan di mana pun kita berada, karena keterikatan bersama yang kita miliki,” tutur Amir. Ia juga menyampaikan agar para karyawan dan karyawati untuk terus menjaga diri yang fitri dengan senantiasa tetap memelihara tali silaturahmi di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas.

   

Kepala BBWS Brantas juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawati baik fungsional maupun struktural atas pencapaian yang diperoleh saat ini sehingga BBWS Brantas mendapatkan predikat nomor satu untuk balai di seluruh Indonesia. Dalam acara ini, Ustad Abdul Aziz turut menyampaikan ceramah dengan tema “Membuka Hati Untuk Meraih Kemenangan di Hari yang Fitri”.

 

Kedepannya, Amir berharap agar penyedia jasa untuk meminta opini hukum terlebih dahulu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebelum mengumumkan hasil lelang terkait konstruksi sistem yang akan dipakai setelah proses lelang. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan kerjasama antara BBWS Brantas dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati bersama. (dro kompuSDA/ sisda bbws brantas)

14 Juli 2016 Selengkapnya

Tingkatkan Semangat Kerjasama Melalui Halal Bi Halal BWS Sumatera I
Tingkatkan Semangat Kerjasama Melalui Halal Bi Halal BWS Sumatera I

Di hari pertama setelah libur lebaran, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menyelenggarakan kegiatan Halal Bi Halal sekaligus pelepasan Bapak Ir. Abustian, ME yang akan bertugas ke Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Kegiatan tersebut digelar di area Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang didampingi istri, para Kasatker, PPK dan seluruh pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera I.


“Acara yang diselenggarakan hari ini merupakan bagian dari silaturahmi dan pelepasan terhadap Bapak Abustian yang akan bertugas ke Balai Wilayah Sungai Sumatera VII di Bengkulu sekaligus untuk memberi semangat baru kepada para pegawai yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan dengan tepat waktu,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I dalam sambutannya.


Dalam sambutannya, Abustian menyampaikan rasa terima kasih kepada para pegawai yang telah bersedia bekerjasama dan menerima beliau selama bertugas di BWS Sumatera I. Di samping permintaan maaf atas tindakan yang salah, ia juga berpesan agar para pegawai di lingkungan BWS Sumatera I tetap bekerjasama dan sama-sama bekerja untuk menyelesaikan semua tugas yang mereka emban. “Apabila ada masalah, silahkan berdiskusi dengan baik secara internal agar ditemukan solusinya,” ujarnya.


Kegiatan Halal Bi Halal yang rutin diselenggarakan tiap tahun ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kerjasama antar sesama pegawai di lingkungan BWS Sumatera I untuk menyelesaikan tugas-tugas negara yang mereka emban. (dro kompuSDA/ bws sumatera I)

13 Juli 2016 Selengkapnya

AWC Harus Tumbuh Sebagai Organisasi Besar
AWC Harus Tumbuh Sebagai Organisasi Besar

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono dan Direktur Jenderal SDA menghadiri The 2nd  BoC Meeting of AWC, 13 Juli 2016, di Singapura. Acara ini merupakan kelanjutan pendirian Asia Water Council (AWC) dan sidang pertama Board of Council (The First BoC) di Bali pada akhir bulan Maret lalu.

Asian Water Council (AWC) bertujuan untuk bertukar informasi dan tantangan yang dihadapi berbagai negara di Asia. Kehadiran AWC diharapkan memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan solusi yang paling efisien, efektif dan berkelanjutan sesuai dengan manajemen sumber daya air yang bijak untuk perkotaan, industri dan swasta.

Menteri PUPR dalam kapasitasnya sebagai pendiri AWC menyampaikan bahwa organisasi ini harus terus tumbuh menjadi organisasi yang besar dan terbuka. “Kerja sama antar organisasi dan antar negara harus dilandasi keterbukaan isu dan potensi sumber daya air yg dimiliki,” lanjut Menteri PUPR.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, juga kembali menegaskan dukungannya sepenuhnya untuk perkembangan AWC. The 2nd BoC Meeting of AWC ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, sebagai anggota BoC, Staf Khusus Menteri PUPR, Dr Firdaus Ali, sebagai Vice Presiden AWC. Keduanya ikut aktif sebagai panelis presentasi pilot project AWC yang akan dilaksanakan di Bali mulai awal Agustus 2016. (Ismail Widadi, Kasubdit. Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA)

13 Juli 2016 Selengkapnya

Kementerian PUPR Adakan Halal Bi Halal Untuk Tingkatkan Silaturahmi
Kementerian PUPR Adakan Halal Bi Halal Untuk Tingkatkan Silaturahmi

Memasuki hari pertama kerja setelah libur lebaran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR, Senin (11/7). Acara Halal Bihalal yang merupakan kegiatan tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono yang turut didampingi istri, Kartika Basuki serta pejabat di lingkungan Kementerian PUPR. Acara yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB tersebut diikuti oleh para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR.

 

Saat acara berlangsung, tampak Menteri Basuki beserta istri dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PUPR menyalami satu per satu pegawainya yang telah berbaris. Halal Bihalal merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk bersilaturahmi sekaligus bermaaf-maafan, demikian halnya juga di lingkungan Kementerian PUPR.

 

Basuki mengatakan bahwa setelah masa mudik berakhir, beberapa Kementerian/Lembaga akan berkumpul untuk melakukan evaluasi terhadap hasil mudik kemarin. “Nanti akan kita evaluasi, kemudian kita jelaskan kepada masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan mudik kemarin,” ujar Basuki kepada para wartawan yang hadir ke acara Halal Bi Halal tersebut.

 

Terkait dengan pemotongan anggaran, Menteri Basuki menambahkan bahwa kriteria program yang anggarannya dipotong adalah program-program yang tidak mengganggu outcome program prioritas. “Outcome program prioritas itu misalnya, pembangunan bendungan, jalan baik Trans Sumatera maupun Papua, perbatasan, serta perumahan,” ujarnya. Untuk program prioritas, Kementerian PUPR terus berupaya melakukan percepatan pembangunan. (dro kompuSDA/birkompu)

 

12 Juli 2016 Selengkapnya

Penanganan Banjir Rob Semarang
Penanganan Banjir Rob Semarang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono kembali memantau langsung lokasi banjir rob di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/6). Pada kunjungan yang kedua kalinya ini, Basuki mengatakan, upaya yang dilakukan jajarannya untuk menurunkan rob sudah mulai menunjukkan kemajuan. Ia menjelaskan, air pasang sudah mulai surut, tidak seperti kunjungan pertamanya.

 

“Kita lihat dibanding dua minggu lalu, ini sudah turun. Seminggu lalu turun karena memang robnya rendah, ini rob mulai tinggi tapi jalan Kaligawe kering, karena sistem pompanya berfungsi,” lanjut Basuki.

 

Sejauh ini, pihaknya menginstruksikan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana untuk menuntaskan persoalan rob, yaitu dengan membuat tanggul sementara di mulut sungai, serta memanfaatkan pompa. Langkah lain adalah dengan memanfaatkan selang panjang untuk disalurkan ke aliran sungai yang kering. Cara pembuatan tanggul sementara dinilai akan efektif untuk mengatasi rob dalam jangka pendek. Tanggul sementara merupakan penanganan darurat agar kemacetan saat arus mudik dan balik teratasi. Untuk pompa, hingga saat ini terdapat 17 pompa portable Kementerian PUPR yang didatangkan dari Jakarta, Surabaya, Solo, dan Semarang yang diletakkan di beberapa titik. Selain itu juga ada 14 pompa kecil yang disewa Pemkot Semarang untuk menyedot air di perkampungan sekitarnya.

 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang ikut dalam peninjauan banjir rob mengatakan bahwa target pemerintah setempat mengurangi genangan air maksimal H-4 Lebaran. “Sampai hari ini rob sudah jauh berkurang. Kami akan tuntaskan beberapa hari ini sampai maksimal H-4 harus sudah kering,” jelas Hendrar. Selain Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Menteri Basuki didampingi oleh Direktur Sungai Pantai Ditjen SDA Hari Suprayogi, Kepala BPJT Herry T. Zuna, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana, Ni Made Sumiarsih. (kompuSDA)

30 Juni 2016 Selengkapnya

OP Sebagai Investasi Pengelolaan SDA
OP Sebagai Investasi Pengelolaan SDA

Kegiatan Operasi dan Pemeliharan Sumber Daya Air (OP SDA) adalah kegiatan strategis bidang  sumber daya air yang merupakan salah satu amanat dari Nawacita pemerintahan saat ini sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut strategis karena kegiatan OP SDA mutlak dilakukan untuk mengoptimalkan kemanfaatan infrastruktur sumber daya air yang telah dibangun. Dengan kata lain, pelaksanaan OP SDA bila dilakukan dengan baik dan benar merupakan investasi masa depan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur. Selain itu, pelaksanaan OP yang baik juga sebuah investasi demi mencapai efisiensi penggunaan air yang dapat menekan biaya pengelolaan irigasi.

Pelaksanaan OP SDA merupakan tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Sejatinya, membangun infrastruktur sumber daya air, dilanjutkan dengan mengelolanya sehingga diperlukan peran OP untuk mencapai kemanfaatan infrastruktur tersebut. Demikian dikatakan Mudjiadi, Direktur Jenderal (Dirjen) SDA dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan OP Irigasi Rawa Wilayah Timur Tahun Anggaran 2016, (2/6) di Ternate, Maluku Utara. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembekalan terhadap kegiatan swakelola kepada SKPD TPOP Irigasi Rawa di wilayah Indonesia Timur.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Bina OP, Lolly Martina Martief, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Dwi Sugiyanto, Kepala BWS Maluku Utara, Rudi Hartanto, dan para Satker serta PPK OP Wilayah Timur.

Dirjen SDA juga mengingatkan bahwa klien Ditjen SDA adalah para petani dan Kementerian Pertanian sehingga pasokan air yang tepat jumlah, tepat waktu dan tepat mutu perlu dijaga karena berpengaruh terhadap penggolongan masa tanam. Selain itu kewajiban Ditjen SDA adalah membina para Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar dapat mengelola jaringan irigasinya.

“Keberhasilan OP adalah jika air bisa sampai ke sawah sehingga produktifitas meningkat,” jelas Mudjiadi. Kedepannya, OP bukan hanya sekedar pengelolaan infrastruktur, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan Ditjen SDA kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk investasi yan perlu ditingkatkan pelayanannya untuk mendukung kedaulatan pangan.

Sebelum pelaksanaan Bimbingan Teknis, Dirjen SDA beserta rombongan berkesempatan mengunjungi proyek Pembangunan Unit Air Baku Tobelo di Kabupaten Halmahera Utara. Proyek tersebut mencakup pekerjan broncaptering kapasitas 100 liter/detik; pembuatan reservoir 500m3; pengadaan dan pemasangan pipa hdpe/gro serta solar energy product-solar water system, sehingga hasilnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhan ketersediaan air serta berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air baku yang berakibat meningkatnya taraf hidup masyarakat setempat serta pemerataan dan percepatan pembangunan daerah.

(Arl, kompuSDA)

03 Juni 2016 Selengkapnya

PUPR Tingkatkan Layanan Informasi Hukum yang Cepat dan Akurat
PUPR Tingkatkan Layanan Informasi Hukum yang Cepat dan Akurat

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat diihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan, lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, dengan pengecualian beberapa informasi tertentu.

 

Untuk memberikan layanan informasi secara cepat dan akurat, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Informasi, Komunikasi dan Sistem Aplikasi pada 1-2 Juni 2016 yang bertempat di Atria Gading Hotel Serpong, Banten. Siti Martini, SH, M.Si selaku Kepala Biro Hukum Kementerian PUPR mengatakan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam penyebarluasan produk hukum sebagai wadah pendayagunaan besama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

 

Penyajian dokumen hukum, telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang disingkat JDIH. JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

 

Tidak kalah pentingnya dalam pemberian layanan informasi secara cepat perlu sarana dan prasarana teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi dalam bentuk dokumen elektronik. Sejalan dengan keterbukaan informasi publik, maka tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) harus memenuhi syarat seperti akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. (dro/kompuSDA)

03 Juni 2016 Selengkapnya

Peresmian Gedung  Balai Wilayah Sungai Sumatera VI
Peresmian Gedung Balai Wilayah Sungai Sumatera VI

Jambi – Setelah sekian lama “menumpang” di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI akhirnya memiliki gedung perkantoran sendiri. Sekretaris Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Widiarto meresmikan gedung perkantoran BWS Sumatera VI yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita di pintu masuk gedung dan penandatangan prasasti pada hari Rabu (1/6).

Widiarto mengatakan dengan diresmikannya Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VI ini, kami mengharapkan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Bidang SDA di Provinsi Jambi menjadi lebih baik kedepannya.

“Melihat masih adanya BWS yang belum memiliki gedung sendiri, atau adanya kantor yang butuh rehabilitasi menyeluruh menjadikan BWS Sumatera VI selangkah didepan untuk menjadi yang terbaik,” ujar Widiarto.

Pada kesempatan tersebut Widiarto, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara peresmian tersebut.

“Hal ini merupakan bukti adanya hubungan yang baik antara BWS Sumatera VI dengan Pemda Provinsi Jambi maupun Pemda Kabupaten/Kota dan pihak lainnya, kiranya hubungan yang telah terjalin baik selama ini semakin erat dikemudian hari,” sambung Widiarto.

Sejalan dengan Widiarto, Kepala Balai BWS Sumatera VI, Bambang Hidayah dalam sambutannya mengharapkan dengan diresmikannya kantor ini, maka kerja kita menjadi lebih efektif, terfokus dan terarah.

“Kami mengajak kepada semua staf dan karyawan, untuk dapat bekerja lebih optimal dan professional, karena sekarang tidak ada lagi sekat sekat dalam berkoordinasi,” Lanjut Bambang

Selain menumpang di gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum provinsi Jambi, BWS Sumatera IV menyewa ruko atapun rumah di 5 tempat yang berjauhan untuk dijadikan tempat mengantor sehingga koordinasi antar satuan kerja menjadi terhambat.

Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Pemprov Jambi, Pemkot Jambi, DPRD Provinsi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Danren 042 Garuda Putih, BPK dan BPKP Provinsi Jambi, unsur Muspida Kota Jambi, Bappeda, SKPD, dan Dinas Provinsi Jambi. (arg/KompuSDA)

02 Juni 2016 Selengkapnya

Menteri PUPR : Rotasi, Hal Biasa
Menteri PUPR : Rotasi, Hal Biasa

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II,a)  dan Pejabat Adminstrator ( Eselon III.a & III.b) di lingkungan Kementerian PUPR, Rabu (31/5/2016). Beliau mengatakan pelantikan ini (tahap pertama) dalam tahun 2016 mayoritas diperuntukkan bagi para pejabat yang dirotasi.

“Tahun ini merupakan tahun percepatan pembangunan maka reorganisasi dan rotasi harus dilakukan dengan cepat. Reorganisasi dan rotasi hal yang biasa dan merupakan suatu keharusan dalam rangka dinamisasi suatu organisasi. Dan untuk pelantikan selanjutnya (tahap kedua) akan dilakukan dalam waktu yang tidak akan lama lagi, mudah-mudahan bulan depan,” lanjut Basuki.

Sebanyak 54 pejabat yang dilantik hari ini, diantaranya terdapat 12 nama pejabat yang ditugaskan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Adminstrator di lingkungan Ditjen SDA yang dilantik yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a), Ir. Widiarto, Sp.1, sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal  SDA dan Jabatan Adminstrator (Eselon III.a), Muhamat Marasabessy, ST, M.Tech, sebagai Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai, Direktorat BinaOperasi dan Pemeliharaan; Hariyono Utomo, ST., MM, sebagai Kepala BWS Maluku; M. Adek Rizaldi, ST, M.Tech Kepala Subdit Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau, Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; Ir. Jeane Mieke Wagey, Sp.1, sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II; Faliansyah, ST, M.Eng, Sebagai Kepala BWS Sumatera V; Ir. Abustian, ME, sebagai Kepala BWS Sumatera VII.

Sedangkan untuk Jabatan Administrator (Eselon III.b) yang dilantik adalah Mochammad Dian Al Maruf, SSI, ST, MT sebagai Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum; Dwi Aryani Semadhi Kubontubuh, ST, Sp.1, sebagai Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, BBWS Cimanuk-Cisanggarung; Ir. Budi Sucahyono M.Si, sebagai Kabag Tata Usaha BBWS Bengawan Solo; Bambang Astoto, Sp.1, sebagai Kabag Tata Usaha BBWS Pemali-Juana; Ir. John Sianipar, M. Eng, sebagai Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWS Serayu-Opak.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoejono, berharap agar para pejabat yang baru dilantik tetap menjaga semangat kerja, untuk melaksanakan amanah dan membelanjakan uang negara sesuai dengan tugas dan tetap hidup sederhana. (arg kompuSDA)

31 Mei 2016 Selengkapnya

Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri
Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri

Saat ini, Bendungan Serbaguna Wonogiri memiliki permasalahan yang mendesak yaitu berkurangnya kapasitas tampungan waduk secara signifikan akibat tingginya laju sedimentasi. Selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2005, kapasitas tampungan efektif waduk telah mengalami penurunan sebesar hampir 15 persen dari total 440 juta m3 tampungan pada saat waduk selesai dibangun pada tahun 1980. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo telah melakukan kegiatan struktural sebagai upaya penanganan seperti pembangunan New Spillway, Closure Dike dan pengerukan. Untuk mengoptimalkan pengerukan tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan dua unit kapal penyedot lumpur sedimentasi (dredger) di Waduk Wonogiri pada Kamis, 26 Mei 2016.

 

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir. Lolly Martina Martief, MT mengatakan bahwa pemberian dredger ini merupakan pemenuhan atas permintaan Kepala BBWS Bengawan Solo yang bertujuan untuk melakukan pemeliharaan secara intensif terhadap Waduk Wonogiri. Sampai dengan saat ini, BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengerukan sejumlah 650 ribu m3 sedimen dari total target 4,35 juta m3 sampai dengan akhir tahun 2019. Target pengerukan hingga akhir 2016 adalah sebesar 2,15 juta m3 dan saat ini proses pengerukan dengan 1 unit dredger yang telah dimiliki oleh BBWS Bengawan Solo masih terus berjalan. Dengan adanya tambahan dua unit dredger, BBWS Bengawan Solo optimis kegiatan pengerukan terhadap sisa 2,2 juta m3 dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Mudjiadi, Msc yang turut hadir dalam acara serah terima dredger tersebut menyampaikan tentang program NAWACITA di bidang sumber daya air yang terdiri dari tiga output utama yaitu ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Mudjiadi mengatakan, kedepannya akan dibangun 60 waduk baru untuk menambah jumlah tampungan air di Indonesia, namun pemeliharaan terhadap waduk yang sudah ada juga harus lebih optimal. Akan ada beberapa program pengerukan terhadap bendungan lama melalui program DORSIP yang didanai oleh World Bank.

 

Selain kegiatan struktural, BBWS Bengawan Solo juga melaksanakan kegiatan non-struktural, melalui kegiatan konservasi di daerah tangkapan air Bendungan Serbaguna Wonogiri sejak tahun 2007.  Kegiatan ini, yang merupakan bagian dari kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air (GN-KPA), terdiri dari kegiatan non-fisik dan fisik dengan dukungan pendanaan dari APBN dan Loan. Kegiatan non-fisik berupa kegiatan sosialisasi, penyusunan rencana konservasi tanah desa (RKTD), dan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok konservasi tanah dan air (KKTA). Kegiatan fisik diantaranya dilaksanakan melalui pembangunan dan perbaikan terasering, bangunan terjunan, parit, mini check-dam, rumah kompos dan talud sungai, penanaman pohon, rumput gajah dan pengembangan agro-forestry.

 

Melalui kegiatan struktural dan non-struktural yang terus dilakukan secara optimal dan penambahan dredger sebanyak dua unit, bisa mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Serbaguna Wonogiri dalam hal penyediaan air irigasi bagi 25 ribu hektar sawah di enam kabupaten, pembangkit tenaga listrik sebesar 12,4 MW, pengendalian banjir, serta rencana penyediaan air baku bagi Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karang Anyar dan Sragen. (dro/kompuSDA)





26 Mei 2016 Selengkapnya

PPNS Ditjen SDA Ujung Tombak Penegakkan Hukum Bidang SDA
PPNS Ditjen SDA Ujung Tombak Penegakkan Hukum Bidang SDA

Padang - “Dengan adanya pembatalan UU Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh Mahkamah Konstitusi yang dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, janganlah membuat insan sumber daya air menjadi pesimis, tetapi Penyidik Pegawai Negeri  Direktorat Jenderal Sumber Daya Air diharapkan tetap menjalankan tugas pengawasan dan pengamatan serta tetap menjadi ujung tombak dalam penegakkan hukum bidang sumber daya air melalui koordinasi dengan Penyidik Polri,” jelas Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Widiarto, dalam acara Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal SDA, 23 Mei 2016, di Padang Sumatera Barat.  Turut dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Adek Rizaldy, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA, Putranta Setyanugraha, dan para PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Widiarto menambahkan bahwa saat ini Bareskrim Polri telah menunjuk seorang anggotanya sebagai Liaison Officer (LO) dengan tugas utama sebagai penghubung antara Polri dengan Kementerian PUPR untuk memperlancar koordinasi dengan Korwas PPNS. Dan dengan diberlakukan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 15 terbagi atas kejahatan (sengaja) dan pelanggaran (kelalaian) dengan unsur perbuatan pidana a. pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan; b. pengusahaan air dana tau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah dan c. sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tetapi tidak melakukan atau tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber dan bangunan pengairan.

“Saya berharap agar kegiatan pembinaan ini dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman PPNS terhadap kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di kemudian hari,” harap Widiarto.

Kegiatan Pembinaan PPNS ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi para PPNS di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air. Acara yang berlangsung pada tanggal 23-25 Mei 2016 ini juga menyajikan paparan beberapa materi diantaranya tentang Peran PPNS Ditjen SDA dalam Penanganan Tindak Pidana SDA Setelah Dibatalkannya UU No. 7 tentang SDA oleh Kompol Rustanti, SH, MH, Biro Korwas PPNS Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia dan Teori Hukum Pidana Khusus oleh Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (arf/tin kompuSDA)

24 Mei 2016 Selengkapnya