Pengumuman ( 5):

Kategori Berita SDA


Masalah Sosial Masih Jadi Kendala Pembangunan Infrastruktur SDA

Perkembangan progress fisik dan keuangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR) periode 2008 – 2014 untuk fisik mencapai 95,15 persen dan keuangan 93,68 persen. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) capaian Ditjen SDA untuk ketahanan pangan kegiatan irigasi dan rawa dapat memproduksi beras secara nasional sebanyak surplus 6,5 juta ton, untuk pengendalian daya rusak air seperti pelaksanaan pengendalian banjir Kualanamo, sabo dam merapi dan Bawakaraeng, Kanal Banjir Timur, dan pengamanan pulau terluar Kepulauan Riau.

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto

“Dalam membangun bendungan ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama, dana, membangun bendungan berarti kita membelanjakan uang negara, dan dalam membelanjakan uang negara semuanya harus efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, membangun bendungan berarti menginvestasi bencana, jadi apabila terjadi kesalahan akan mengakibatkan bencana bagi semua pihak dan masyaraat sekitar. Untuk itu kepada pihak satker dan kontraktor serta konsultan harus berhati-hati dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Satker harus bertanggung jawab penuh jangan hanya mengandalkan konsultan dan kontraktor saja,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto, di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Jakarta (060314).

Raker Ditjen SDA Wadah Komunikasi dan Koordinasi

Adanya berbagai perubahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan SDM ke arah yang lebih baik lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Rapat Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (050315).

Pengelolaan SDA Merujuk Pada UU Pengairan

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga mengakibatkan UU No. 7 tahun 2004 sudah tidak diberlakukan dan kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. “Hal tersebut didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpendapat permohonan uji materi dapat diterima oleh MK karena peraturan pelaksanaan UU SDA tidak mengikuti penafsiran MK dalam uji materi pertama melalui putusan MK,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam temu wartawan, Jakarta, (26/2).

Penandatanganan Kontrak Bendungan Lolak

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi I melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Lolak, di Jakarta, (24/2). Proses desain Bendungan Lolak dilaksanakan tahun 2006, sedangkan untuk detail desain di laksanakan pada tahun 2009, dilanjutkan dengan sertifikasi desain pada 22 Januari 2015. Pembangunan Bendungan Lolak, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan perihal Multi Year Contract.

Menteri PU PR Meresmian Situ II Jatinangor

Lebih dari 2 milar orang atau sekitar 30 persen penduduk dunia yang tersebar di 40 negara mengalami kekurangan air, khususnya di Asia dan Afrika. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) melaksanakan pembangunan, Situ II Jatinangor, di lingkungan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor.

Perbanyak Lahan Untuk Resapan Air

Beberapa lokasi banjir yang ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat adalah DKI Jakarta dan sekitarnya, daerah Bale Endah di Bandung, Jawa Barat, lalu sungai Ciujung (kabupaten Serang, Banten), sungai Lamong (kabupaten Gresik, Jawa Timur, sungai Siak yang terletak di kota Pekanbarau, provinsi Riau, dan sungai Batang Serangan di kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Irigasi Faktor Utama Peningkatan Pangan Nasional

Saat ini sudah ada 7 miliar penduduk dunia dan pada tahun 2045 jumlah itu akan meningkat menjadi 70 persen sehingga akan dibutuhkan peningkatan produksi pangan 70 persen. Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar tetapi jumlah penduduknya terus meningkat, maka sumber daya di Indonesia harus dikelola secara maksimal agar dapat mencukupi kebutuhan mendasar penduduknya. Untuk itu dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan nasional, dilakukan berbagai program seperti intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian dan rehabilitasi pertanian.

Hidup Berdampingan Dengan Air

Setiap tahun kota Jakarta dilanda banjir. Pemprov DKI Jakarta telah berupaya untuk mengatasi banjir namun itu tidaklah mudah karena membutuhkan bantuan dan koirdubasi dengan semua pihak termasuk masyarakat. Pada tahun 1600-an masalah banjir di sebabkan satu sungai yaitu sungai Ciliwung namun sekarang penyebabnya tidak hanya satu sungai tapi ada beberapa salah satunya kali Pesanggrahan. Hal tersebut juga didukung oleh pertambahan penduduk dan industri sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan air meningkat namun tidak selaras dengan pertumbuhan penduduk,lahan dan industri.

Permasalahan Masih Seputar Pembebasan Lahan

Banjir kembali mengairi beberapa wilayah di ibukota Jakarta. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak genangan terjadi di beberapa wilayah Jakarta sejak Senin pagi (9/2). Malam harinya, Metro TV mengetengahkan isu ini yang dirilis melalui siaran langsung bertajuk Ibukota Kebanjiran, dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, dan pengamat tata kota, Yayat Supriyatna.

Optimis Indonesia Swasembada Pangan Kurang dari Tiga Tahun

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, mengundang para petani pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Pemenang Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan tingkat Nasional 2014, untuk bersilaturahim bersama di Istana Negara (16/1). “Ini merupakan perwujudan janji saya waktu saya berpidato di Subang,” jelas Presiden RI yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir. Acara ini turut pula dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Diklat Bendungan Tingkatkan Kapasitas SDM

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan yang menyatakan bahwa seluruh komponen yang bekerja di proyek konstruksi, diwajibkan memiliki Sertfikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT).

Kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air , BNPB, Basarnas, BMKG, BPBD DKI dan instansi terkait menggelar rapat Penanggulangan Bencana Banjir di Jakarta, (18/12). Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Tri Budhiharto mengatakan bahwa ketika musim hujan tiba semua piha harus saling bekerjasama untuk mengatasi banjir karena masyarakat pasti memerlukan bantuan, pasti membutuhkan kerjasama. Untuk itu masing-masing pihak harus siap siaga dan memastikan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Bendungan Logung Diharapkan Mengatasi Masalah Banjir

Alih fungsi lahan di Pegunungan muria menyebabkan terjadinya erosi pada bagian hulu sedimentasi pada sungai-sungai di daerah hilir sehingga pada waktu musim hujan terjadi banjir terutama di wilayah kabupaten Kudus karena berkurangnya luas penampang sungai sehingga air meluap dan menggenangi sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus. Bencana banjir menimbulkan kerugian materi yang besar tiap tahun karena lahan pertanian menjadi rusak dan gagal panen serta kegiatan industri menjadi terhambat proses produksinya akibat terkena dampak banjir.