© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Transparansi Informasi Dorong Masyarakat Perhatikan Kinerja Pemerintah
Transparansi Informasi Dorong Masyarakat Perhatikan Kinerja Pemerintah

Saat ini pemerintah dituntut untuk transparan dalam memberikan informasi kepada publik dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan di sisi lain transparansi yang dilakukan pemerintah mendorong masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang kinerja yang telah dilakukan.

Khusus untuk Kementerian PUPR jumlah pemohon informasi publik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang masuk ke bagian Pelayanan Informasi Publik periode Januari 2015 sampai dengan September 2015  sebanyak 122 orang dan jumlah sengketa 6 orang. Hal tersebut mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, dimana periode Januari sampai dengan Desember 2014 jumlah pemohon sebanyak 123 orang dan jumlah sengketa 3 orang. Data ini menunjukkan peningkatan perhatian masyarakat pada pemerintah.

Untuk itu Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR mengadakan Workshop Keterbukaan Informasi Publik, 28-30 Oktober 2015, yang bertujuan untuk menyusun dan memfinalisasi daftar DIP dan DIK agar dapat memenuhi hak atas informasi bagi masyarakat dan memberikan perlindungan kepada pejabat pengelola informasi. Acara ini turut dihadiri oleh Velix Wanggai, Kepala Biro Komunikasi Publik, Lana Winayanti, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, para peserta dari berbagai satminkal dan balai di lingkungan Kementerian PUPR dan Magnitude Konsultan Komunikasi.

Pada dasarnya semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah terbuka, masyarakat berhak tahu informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan akan tetapi beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dengan memperhatikan prinsip-prinsip 1. Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu kepada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas, 2. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenang-wenangan, 3. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik lebih besar menghendakinya.

“Saat ini keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam proses penyempurnaan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur bergabungnya Kementerian PU dan Kementerian PERA menjadi Kementerian PUPR,” kata Lana Winayanti.

Acara workshop kali ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan dan finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dari masing-masing satminkal sebelum pengesahan Keputusan Menteri yang baru. Dalam penyusunan daftar tersebut, sebelumnya Biro Komunikasi Publik sudah mengadakan rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 2015 dan FGD kedua tanggal 16-17 September 2015.

02 November 2015 Selengkapnya

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi dan kolusi serta nepotisme adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945.Untuk itu salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat tujuan ini adalah membnagun infrastruktur, karena infrastruktur merupakan faktor utama dan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa ancaman tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. “Saya menghimbau kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR agar berhati-hati dan berupaya menjauhi untuk tidak bermain-main dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan perannya sebagai penyedia jasa proyek infrastruktur ke-PU-an,” jelas Basuki, dalam acara Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, Setjen Kementerian PUPR (261015).

Adanya bimbingan hukum kepada aparatur pemerintah, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Jokowi yaitu memberikan pendampingan kepada oknum yang tidak bersalah namun diindikasikan melakukan tindak korupsi. Lanjut Menteri PUPR, oleh sebab itu jajaran Kementerian PUPR harus memahami betul berbagai perkara hukum yang berakibat adanya sanksi dan perbuatan melawan hukum. Dan ini bukan berarti yang berbuat salah dilindungi, namun suatu pencegahan agar tidak menjadi korban dalam tindak pidana korupsi.

Basuki menegaskan tentang Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan (K3) dalam suatu proyek infrastruktur, terkadang menganggap remeh program K3 dalam pembangunan proyek. “Banyaknya contoh kegagalan konstruksi yang terjadi belakangan ini hendaknya bisa dijadikan pedoman/rujukan agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Pada dasarnya yang lebih bertanggung jawab terhadap program ini adalah para kepala balai dan satker-satker yang terlibat dalam pengerjaan suatu proyek,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

Beliau berharap agar semua jajaran Kementerian PUPR tetap melaksanakan dan menertibkan prosedur K3. Kementerian PUPR bukan saja pengguna melainkan juga Pembina dalam proyek infrastruktur. Kepala balai dan satker mempunyai power untuk menegakkan aturan. “Laksanakan K3. Jangan mengikuti irama kontraktor dan jangan hanya laporan yang bagus tapi di lapangan berbeda,” imbuh Basuki.

27 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendung Gerak Sembayat Wujudkan Pengelolaan SDA Untuk Gresik dan Lamongan
Bendung Gerak Sembayat Wujudkan Pengelolaan SDA Untuk Gresik dan Lamongan

Studi tentang Bendung Gerak Sembayat telah dimulai sejak tahun 1978 dan dari penyusunan master plan dan feasibility study pada tahun 2002 diperoleh rekomendasi perlunya dibangun bendung untuk menyediakan sumber daya air mengingat potensi beberapa DAS di sungai Bengawan Solo seperti Kabupaten Gresik dan Lamongan untuk dikembangkan sebagai daerah industri dan irigasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, pada acara Pelaksanaan Penutupan Sungai Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Jawa Timur (221015).  

Bendung Gerak sembayat merupakan salah satu kegiatan lower solo river improvement project phase 2 yang didanai oleh APBN secara Multi Years Contract (MYC) yang telah dimulai sejak tahun 2011 dan direncanakan selesai pada tahun 2016.

“Pembangunan Bendung Gerak Sembayat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sumber air untuk industri, air baku dan irigasi untuk daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dari keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. Dengan adanya bendung ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan air baku terutama pada musim kemarau dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” lanjut Mudjiadi.

Pelaksanaan penutupan sungai ini bukan merupakan akhir dari proses kontruksi sehingga dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta masyarakat masih sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pembangunan. “ Saya menginstruksikan kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan ini terutama kepada penyedia jasa baik kontraktor maupun konsultan, untuk tetap semangat dalam bekerja dan tetap mengikuti instruksi Menteri PUPR yaitu untuk bekerja selama 7 hari dalam seminggu dan 2 shift dalam sehari, serta dioptimalkan berbagai upaya percepatan penyelesaian pekerjaan agar pelaksanaan pembangunan bendung gerak ini dapat berjalan dengan lancer dan dapat selesai tepat waktu,” jelas Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi.

23 Oktober 2015 Selengkapnya

Mari Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Sumber Daya Air
Mari Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Sumber Daya Air

Dalam mengingkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang sumber daya air Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, menyelenggarakan kegiatan Young Water Professional Development Programme yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal SDA dan Pusat Pendidikan dan Latihan Kementerian PUPR dengan Pemerintah Belanda Konsorsium Proyek yang terdiri dari MDF Training and Consultancy, Deltares dan Water Opleidingen.

“Kegiatan Young Water Professional Development Program dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang sumber daya air terutama para generasi muda karena kedepannya banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh kita terutama dalam hal pengelolaan sumber daya air,” ujar Agus Suprapto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, dalam acara Penyerahan Sertifikat Kegiatan Young Water Professionals Development Programme, di Jakarta (111015). Turut dihadiri oleh Kepala BPSDM, Anita Firmanti, Sekretaris BPSDM, Amwazi, Kepala Balitbang PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, Director MDF, Bart Van Halteren, Nederland Agency for Enterprises, Simon Warmerdam dan para peserta Young Water Professional Development Programme.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPSDM, Anita Firmanti, mengatakan bahwa SDM Kementerian PUPR terdiri dari berbagai macam bidang ilmu. “Kementerian PUPR memang kementerian teknis namun tetap membutuhkan bidang lain selain teknik, seperti ilmu-ilmu bidang sosial, karena pembangunan infrastruktur bidang PUPR bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti bendungan, jalan, perumahan, dan semua itu membutuhkan keterampilan dalam bidang sosial atau non teknis,” jelas Anita.

Untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan para generasi muda di bidang teknik dapat mengembangkan diri baik dalam hal keterampilan maupun pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah khususnya bidang pengelolaan sumber daya air.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Balitbang PUPR, Arie Setiadi, bahwa pembangunan infrastruktur saat ini khususnya bidang sumber daya air menghadapi permasalahan klasik yang berhubungan langsung dengan lahan masyarakat. “Apabila masyarakat tidak menyetujui pembangunan tersebut mereka dapat mengajukan keberatan atas proyek tersebut, dengan kata lain masalah teknis tidaklah terlalu memberatkan namun masalah sosial yang agak sulit untuk diselesaikan dan membutuhjan waktu yang sangat lama. Untuk itu sudah para young water professionals ini selain mempelajari dan memperdalam serta mengaplikasikan bidang teknik di lapangan, juga harus memperbanyak keterampilan dan pengalaman dalam hal berhubungan dengan masyarakat, baik untuk bernegosiasi maupun berkomunikasi dengan masyarakat setempat,” kata Arie Setiadi.

Young Water Professionals Development Programme merupakan rangkaian dari dua pendidikan dan pelatihan (diklat) dan beberapa periode magang pada tahun 2014 dan 2015. Kegiatan diklat dirancang dengan peserta yang diseleksi, kurikulum yang disusun berdasarkan masukan dari para professional muda dan praktisi bidang sumber daya air yang telah berpengalaman dilengkapi dengan metode pengajaran dari para pengajar/mentor yang professional.

Agus Suprapto berharap kombinasi antara kegiatan diklat dan magang dapat membentuk professional muda sumber daya air yang memiliki sikap, keterampilan dan pengetahuan sehingga mampu menerjemahkan konsep atau permasalahan yang kompleks menjadi praktis dan sederhana.

Sertifikat Kegiatan Young Water Professionals Development Programme diserahkan secara simbolik oleh Direktur BPSDA kepada perwakilan peserta yaitu Juniferanne N. Brahmana.

22 Oktober 2015 Selengkapnya

Infrastruktur SDA Untuk Keberlangsungan Sumber Daya Air Indonesia
Infrastruktur SDA Untuk Keberlangsungan Sumber Daya Air Indonesia

Satu tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, beberapa proyek infrastruktur, khususnya bidang sumber daya air yang telah diresmikan (groundbreaking dan impounding) diantaranya Bendungan Raknamo yang telah dilakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada  20 Desember 2014, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang telah dilakukan penggenangan bendungan pada Agustus 2015 (setelah 50 tahun mangkrak) dan Bendungan Nipah  di Jawa Timur yang akan impounding pada November 2015.

Bendungan Jatigede yang berlokasi di Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merupakan bendungan dengan tipe bendungan urugan batu, inti tegak dan tinggi bendungan 114 meter dan dengan nilai kontrak sebesar USD 467.448.027. Manfaat bendungan ini adalah untuk mengairi irigasi sawah seluas 90 ribu ha, air baku 3500 lt/det target layanan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, PLTA sebesar 110 MW dan pengendalian banjir wilayah Indramayu dan Cirebon seluas 14 ribu ha.

Penggenangan waduk yang dilakukan pada Agustus 2015 diperkirakan akan terisi penuh pada hari ke-219 (April 2016). Dan kondisi 9 Oktober 2015 (hari ke-40) elevasi +196,40, luas 126,760 ha dan volume 14.520.217,65 m3.

Bendungan Nipah terletak di Desa Tabanan, Kecamatan Banyuates, Kab. Sampang, mempunyai tinggi bendungan 22, 50 m, luas daerah aliran Sungai 82,75 km2 dan kapasitas tampungan total 6,13 x 106 m3. Manfaat Bendungan Nipah untuk mengairi irigasi sawah seluas 1.150 ha yang terdiri dari 925 sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tadah hujan dan sisanya seluas 225 ha, merupakan areal sawah eksisting, konservasi sumber daya air dan daerah wisata dan perikanan ikan tebar. Luas tanah yang dibebaskan 549 ha dengan nilai kontrak Rp. 24.214.269.000 (2004-2008) dan Rp. 17.978.305.000 (2014).

Target pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun 2015 adalah pembangunan 13 waduk, pembangunan 0,18 ribu ha irigasi, pembangunan 42,25 km pengaman pantai, pembangunan 215 km pengendali banjir dan pembangunan 144 buah pengendalian sedimen/lahar.

Pembangunan bendungan yang masih akan berlangsung sampai dengan 2019 pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan berguna bagi peningkatan roda perekonomian Indonesia.

20 Oktober 2015 Selengkapnya

Pembangunan Waduk Untuk Masyarakat Indonesia
Pembangunan Waduk Untuk Masyarakat Indonesia

“Prioritas pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah pertama, konektivitas jalan dan kedua, ketahanan pangan. Khusus untuk ketahanan pangan, sangat memerlukan partisipasi semua pihak untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya air,

mengingat potensi sumber daya air di Indonesia adalah 4 triliun m3 dan yang saat ini baru dimanfaatkan sebesar 15 miliar m3. Untuk itu Kementerian PUPR membangun 49 waduk di seluruh Indonesia,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri PUPR, dalam acara Sentilan Sentilun dengan tema Pembangunan Rakyat Untuk Rakyat, di Metro TV, Jakarta (161015).

Lanjut Basuki, untuk tahun 2015 sudah dimulai pembangunan 13 waduk dan tahun 2016 akan dibangun 8 waduk. Hal ini sangat penting bagi masyarakat karena waduk yang akan dibangun mayoritas adalah waduk multi purpose, sehingga akan menunjang kebutuhan air masyarakat.

Salah satu waduk multi purpose adalah Waduk Jatigede. Waduk ini sudah direncanakan sejak lama, dimulai pada tahun 1963 dan merupakan waduk terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. “Waduk Jatigede ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 90 ribu ha, pembangkit listrik sebesar 110 megawatt, penyediaan air baku untuk 3,5 juta jiwa dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Kawasan Balongan dan mengurangi area banjir seluas 14 ribu ha serta pariwisata,” kata Menteri PUPR.

Beliau berharap agar dengan adanya pembangunan waduk di seluruh Indonesia, dapat meningkatkan ketahanan pangan secara nasional dan masyarakat dapat menikmati manfaatnya untuk jangka panjang.

18 Oktober 2015 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Tahun 2015 Misi Nawacita 2015 sampai 2019
Pembangunan Bendungan Tahun 2015 Misi Nawacita 2015 sampai 2019

“Pembangunan 13 bendungan termasuk dalam program pemenuhan misi Nawacita 2015-2019 dalam meningkatkan daya saing nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejaheraan pada masyarakat dalam hal ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

Hal ini dikarenakan fungsi dari bendungan-bendungan tersebut bersifat multipurpose yang berarti mampunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi, PLN, air baku sampai dengan pariwisata,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam jumpa pers Kinerja Satu Tahun Kabinet Kerja, beberapa waktu yang lalu di Jakarta (121015). Turut dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR dan beberapa media cetak, media elektronik dan media news online.

Bendungan-bendungan yang dibangun tahun 2015 adalah Bendungan Raknamo (NTT), Bendungan Logung (Jateng), Bendungan Lolak (Sulut), Bendungan Keureuto (NAD), Bendungan Passeloreng (Sulsel), Bendungan Tanju (NTB), Bendungan Mila (NTB), Bendungan Bintang Bano (NTB), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Rotiklod (NTT), Bendungan Sindang Heula (Banten) dan Estuari Sei Gong (Kepri). Pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut akan selesai pada tahun 2019, kecuali untuk Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Logung, Bendungan Rotiklod dan Estuari Sei Gong diperkirakan akan selesai tahun 2018.

Basuki juga menjelaskan tentang Bendungan Jatigede yang pada akhir Agustus lalu dilakukan penggenangan bendungan dan diperkirakan akan terisi penuh pada hari ke-219 (April 2016). “Bendungan ini mempunyai luas catchment area 1462 km3 dengan volume timbunan total 6,3 juta m3. Berbagai manfaat yang dimiliki oleh bendungan Jatigede, diantaranya mengairi irigasi sawah seluas 90 ribu ha dan PLTA sebesar 110 MW,” imbuh Basuki.

Selain itu ada pula Bendungan Nipah yang terletak di Desa Tabanan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, dengan luas daerah aliran sungai 82,75 km2 dan kapasitas tampungan total 6,13 x 106 m3. Manfaat dari bendungan ini adalah dapat mengairi irigasi sawah seluas 1150 ha yang terdiri dari 925 ha sawah baru (pengembangan dari sawah tadah hujan) dan sisanya seluas 225 ha (sawah eksisting), konservasi sumber daya air dan daerah wisata dan perikanan ikan tebar.

Basuki berharap untuk kedepannya program pembangunan bendungan ini dapat selesai tepat waktu, mengingat pentingnya manfaat dari bendungan bagi kehidupan masyarakat.

16 Oktober 2015 Selengkapnya

Waduk Titab Penuhi Kebutuhan Air Bali
Waduk Titab Penuhi Kebutuhan Air Bali

Waduk Titab yang sekarang sudah berada di tahap akhir pembangunannya, terletak di kabupaten Buleleng. Waduk ini dibangun dengan tujuan untuk mengairi daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1794,82 ha untuk meningkatkan intensitas tanam dari 169% menjadi 275%, selain itu untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 350 lt/det di 3 kecamatan,

yaitu Seririt, Banjar dan Busungblu, untuk menambah cadangan energi listrik sebesar 2×0,75MW serta untuk pariwisata, konservasi dan perikanan.

Pembangunan waduk titab dilaksanakan selama empat tahun (multi years contract) dengan dana APBN senilai Rp.428.712.540.000.

 â€œWaduk Titab sedang on progress dan targetnya di akhir November 2015 akan impounding.  Dengan adanya waduk ini beberapa daerah tujuan wisata seperti di hilir ada pelabuhan telukan bawang merupakan sentra industri di utara dan Lovina juga merupakan daerah destinasi wisata di utara, akan di-supply dari waduk ini sebesar 350 liter/detik,” jelas Kepala BWS Bali Penida, Ketut Jayada, dalam kunjungan lapangan ke Waduk Titab di Bali (161015).

Dalam kesempatan yang sama, I Putu Eddy Purnawijaya, Kasatker PJPA, BWS Bali Penida mengatakan bahwa pembangunan bendungan Titab sudah dimulai perencanaannya dari tahun 2000 kemudian ditindaklanjuti dengan studi terkait dengan geologi, detail desain, dan kajian dampak lingkungan. Dan sudah bisa dimulai pelaksanaannya tahun 2011.

“Tahun 2011 kita fokus di pembebasan lahan kemudian mengerjakan bangunan pengelak. Sekarang sudah sampai pada tahap pembangunan tubuh bendungan. Secara keseluruhan progressnya  mencapai 75%. Sampai saat ini kita sedang mengerjakan timbunannya, kemudian proses plugging atau penutupan sudah dilakukan dari bagian hilir ke tengah. Nanti begitu tubuh bendungannya selesai kita akan lakukan plugging secara keseluruhan. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan penggenangan. Penggenangan akan dilakukan secara perlahan sampai dengan elevasi mencapai 159 permukaan air normal, dan air bisa melimpah ke spillway ,” lanjut Putu Eddy.

Untuk pembebasan lahan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida mengatakan di awal tahun 2011 kita sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Bali dan pemerintah kabupaten Buleleng, agar lahan yang dibutuhkan sekitar 106 hektar, termasuk daerah green belt bisa dibebaskan. Dan pada akhir tahun 2014, semua lahan yang dibutuhkan sudah bisa dibebaskan, sehingga pada saat impounding diharapkan  tidak ada permasalahan lagi, seperti masalah sosial atau lahan.

“Dengan adanya waduk tersebut, Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dapat memenuhi kebutuhan sumber daya air khususnya di daerah-daerah yang menjadi prioritas tujuan wisatawan mancanegara dan lokal, seperti daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan),” imbuh Kepala BWS Bali Penida.

Selain pembangunan bendungan, BWS bali Penida juga sedang merintis program perlindungan pantai berupa sand nourishment atau beach conservation. Terutama di daerah-daerah tujuan wisata seperti di daerah Nusa Dua, kemudian Seminyak, Peti Tenget dan di timur ada Candi Dasa, di utara ada Lovina, karena di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun lokal.

16 Oktober 2015 Selengkapnya

KNI BB Dukung Ditjen SDA Dalam Pembangunan Bendungan
KNI BB Dukung Ditjen SDA Dalam Pembangunan Bendungan

“Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) akan selalu ikut berperan serta dalam pengembangan ilmu dan peningkatan mutu keahlian dan tanggung jawab para anggotanya dalam penguasaan dan pemanfaatan keahlian teknologi bendungan besar. Hal ini bertujuan agar para anggota KNI-BB termotivasi untuk menguasai,

mengembangkan dan meningkatkan profesi bidang perancangan, pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan bendungan besar serta proaktif melakukan alih teknologi,” jelas Hari Suprayogi selaku Ketua Umum KNI-BB dalam wawancaranya dengan majalah GATRA, di Jakarta (151015).

Lanjut Hari, para anggota KNI-BB saat ini juga sangat dibutuhkan mengingat bendungan yang ada di Indonesia sekitar  98 bendungan (55%) mengalami pendangkalan dan akan mempengaruhi umur bendungan, contohnya bendungan Wonogiri, sebenarnya umur rencana bendungan ini 100 tahun, tapi saat ini sudah mengalami sedimentasi sehingga kemungkinan umurnya sampai dengan 50 tahun. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan diantaranya alih guna lahan dan sedimentasi. “Fungsi bendungan multipurpose antara lain untuk irigasi, PLTA, PLTMH, pengendali banjir dan imbuhan air tanah (ground water recharge) dan apabila pendangkalan terus terjadi maka fungsi-fungsi tersebut akan terganggu/menurun seperti berkurangnya pasokan air baku, irigasi dan listrik (bagi bendungan dengan fungsi PLTA/PLTMH) atau bahkan terancam hilang sama sekali,” imbuh Hari Suprayogi.

Sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan pengerukan sedimentasi pada bendungan namun tetap harus hati-hati agar pada pelaksanaannya tidak sampai pada elevasi tanah asli atau pun pada kaki tubuh bendungan, yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran.

Selama ini KNI-BB mendukung kegiatan penanganan bendungan bersama dengan Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk itu Hari Suprayogi berharap agar KNI-BB terus bekerjasama dan berkoordinasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur SDA ini sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih lama lagi.

16 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Sei Gong Segera Hadir Di Batam
Bendungan Sei Gong Segera Hadir Di Batam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama BP Batam dan pemerintah daerah setempat bekerjasama untuk mengatasi krisis air baku dengan membangun Bendungan Sei Gong yang terletak di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Bendungan Sei Gong juga  merupakan salah satu dari 13 bendungan program strategis nasional pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu bendungan ini dapat membantu Batam mengatasi krisis air baku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara Penandatanganan Kontrak Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di Jakarta (131015). Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, para eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, BWS Sumatera IV, PT. Wijaya Karya Tbk, PT. Brantas Abipraya dan PT. Virama Karya serta PT. Tusenss Krida Utama.

Pembangunan Bendungan Sei Gong dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV bekerjasama dengan PT. Wijaya Karya dengan dana APBN secara multiyears contract senilai Rp. 260 miliar.

Penandatanganan pembangunan bendungan ini dilakukan oleh PPK Prasarana dan Konservasi SDA, BWS Sumatera IV dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (JO) – PT. Tusenss Krida Utama senilai Rp. 238.446.185.687, dengan waktu pengerjaan TA 2015-TA 2018.

“Bendungan ini disamping untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, bendungan Sei Gong juga disiapkan sebagai sumber air baku bagi rencana pengembangan kawasan industri baru di Pulau Galang, Kota Batam, Kepri. Jadi bendungan, genangan dan fasilitas pendukung dibangun di atas lahan seluas 355,99 ha,” lanjut Basuki.

13 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Tapin Akan Dibangun di Kalimantan Selatan
Bendungan Tapin Akan Dibangun di Kalimantan Selatan

“Bendungan Tapin sangat diperlukan dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Tapin,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara Penandatanganan Kontrak Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di Jakarta (131015).

Penandatanganan pembangunan Bendungan Tapin dilakukan oleh PPK Sungai dan Pantai I, SNVT BWS Kalimantan II dengan PT. Brantas Abipraya-Waskita untuk pekerjaan konstruksi Bendungan Tapin, dan PT. Virama Karya (Persero) cabang Semarang – PT. Indra Karya (Persero) Wilayah II Semarang, PT. Inakko Internasional Konsulindo, PT. Bina Tama Wirawredha Konsultan untuk pekerjaan supervisi. Dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi dan Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso.

Pembangunan infrastruktur SDA yang berlokasi di Sungai Tapin, Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II bekerjasama dengan PT. Brantas Abipraya–Waskita untuk pekerjaan konstruksi senilai Rp 896.928.900.000,. dan untuk pekerjaan supervisi dilaksanakan oleh KSO PT. Virama Karya (Persero) cabang Semarang – PT. Indra Karya (Persero) Wilayah II Semarang, PT. Inakko Internasional Konsulindo, PT. Bina Tama Wirawredha Konsultan senilai Rp. 38.079.382.000. Dengan waktu pengerjaan selama 48 bulan (TA 2015 – TA 2019).

Bendungan dengan tipe zonal inti tegak, panjang puncak 262,70 m, lebar puncak 12,00 m, volume tubuh bendungan 1.134.800 m3 dan volume waduk efektif 50,26 juta m3, mempunyai manfaat dmenstabilkan muka air sungai Tapin dari perbedaan fluktuasi yang besar antara debit air musim penghujan dan musim kemarau untuk menyuplai kebutuhan air irigasi dengan luas baku 5472 ha (luas rencana), luas potensial 3055 ha (eksisting) dan luas belum potensial 2417 ha (penambahan areal). Selain itu mereduksi banjir sungai Tapin sebesar 255 m3/detik, menjadi sumber air baku untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tapin (500 lt/det), menambah kekurangan pasokan tenaga listrik dengan memanfaatkan listrik sebesar 3,3 MW dan memanfaatkan air waduk untuk perikanan air tawar dan pengembangan pariwisata pegunungan.

Basuki berharap agar pembangunan bendungan ini dilaksanakan dengan baik dan benar, tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan dapat membuat roda perekonomian negara kita semakin membaik mengingat pembangunan bendungan ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang handal dengan waktu kerja 1 hari 2 shift sehingga dapat cepat selesai.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, para eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, BWS Sumatera IV, PT. Wijaya Karya Tbk, PT. Brantas Abipraya dan PT. Virama Karya.

13 Oktober 2015 Selengkapnya

Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta
Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta

Sungai Ciliwung mempunyai panjang 120 km dan alirannya di Jakarta bercabang dua di daerah Manggarai. Aliran pertama, melalui tengah kota yaitu sepanjang daerah Gunung Sahari dan aliran kedua melalui Tanah Abang. Saat ini sungai Ciliwung sudah tercemar, karena banyaknya sampah dan pemukiman warga. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR  melakukan pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung yang mulai dukerjakan pada tahun 2013, diharapkan selesai Desember tahun 2016 dengan menggunakan dana APBN sekitar Rp 1,18 triliun.

“Pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi dalam 4 paket. Paket pertama, sepanjang + 4,49 km dari Pintu Air Manggarai sampai Jembatan Kampung Melayu, pekerjaan ini baru selesai 35,92%. Paket kedua sepanjang + 6,61 km dari Jembatan Kampung Melayu sampai Jembatan Kalibata, pekerjaan ini baru selesai  36,50%. Paket ketiga, sepanjang + 6,49 km dari Jembatan Kalibata sampai Jembatan Condet hingga Jembatan Tol JORR TB Simatupang, baru selesai 36,12%,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

Normalisasi Kali Ciliwung akan melintasi berbagai kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawa Jati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter, perkuatan tebing, pembangunan tanggul, jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Kali Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi banjir yang sering kali terjadi di DKI Jakarta,” lanjut Basuki Hadimoeljono.

Mengenai lahan untuk pen diharapkan kerjaan ini, dari 99 ha kebutuhan lahan, yang dibebaskan baru sekitar 1300 m2 di Tongtek, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan diharapkan bila pembebasan lahan dapat diatasi maka pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dapat diselesaikan.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Sudjono, mengatakan bahwa pekerjaan ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2013, dan dengan pekerjaan normalisasi ini dapat mengatasi banjir yang seringkali menimpa DKI Jakarta. “Ini adalah pekerjaan yang sudah lama dinantikan oleh warga DKI Jakarta, mengingat beberapa tahun yang lalu DKI Jakarta pernah mengalami banjir besar. Walaupun masih ada masalah sosial yang mengiringi pekerjaan ini, diharapkan Normalisasi Sungai Ciliwung dapat sedikit demi sedikit mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air di DKI Jakarta,” ungkap Nusyirwan Sudjono.

12 Oktober 2015 Selengkapnya