© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA
Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA

Dalam rangka prioritas nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 antara lain peningkatan kedaulatan pangan dan ketahanan air, untuk itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pembangunan bendungan, daerah irigasi dan sarana dan prasarana air baku serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Pada proses pembangunan infrastruktur sumber daya air, ketersediaan lahan memegang peranan penting dan menentukan kelancaran jalannya pembangunan. Penyediaan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Fasilitasi Pengadaan Lahan Pada Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2015, di Solo (251115). Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selama ini belum menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam hal pengadaan tanah dari instansi-instansi terkait dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dan melalui proses yang benar, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang baik maka proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dengan tidak mengabaikan hak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut,” lanjut Hartanto.

Hartanto berharap semua instansi terkait dan pemangku kepentingan terutama Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA agar dapat bersinergi dengan semua pihak dalam penyediaan lahan untuk percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian PUPR tahun 2015-2019 di bidang Sumber Daya Air, diantaranya pembangunan 49 bendungan dan program pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendesiminasikan peraturan dan perundang-undangan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pengadaan tanah dengan memperhatikan dan tetap menjamin kepentingan rakyat. (dan kompuSDA)

01 Desember 2015 Selengkapnya

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA
Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA

“Tugas pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinaerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur negara. Selain itu perkembangan teknologi informasi saat ini menjadikan masyarakat lebih kritis, bahkan untuk memberikan jaminan terhadap semua dalam memperoleh informasi. Maka untuk menjawab keingintahuan masyarakat akan kegiatan dan program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga negara, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, setiap badan publik antara lain lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, sehingga badan publik dapat termotivasi untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, pada acara Konsinyasi Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Solo, Jawa Tengah (251115).

Lanjut Hartanto, dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur pula tentang informasi publik yang dikecualikan aksesnya, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun dalam prakteknya tidak sedikit pemohon yang tetap meminta akses atas informasi publik yang dikecualikan tersebut, contohnya dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

Apabila dilakukan penolakan atas permohonan informasi tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jika setelah ditanggapi oleh atasan PPID tapi pemohon informasi masih keberatan maka ia berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. Bagi pemohon informasi yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan atau banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Untuk itu kepada para pejabat/pegawai pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA perlu diberikan tambahan  pengetahuan hukum terkait keterbukaan informasi publik sehingga dapat memahami rambu-rambu hukum secara baik, sekaligus merupakan upaya preventif terhadap berbagai potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul serta sebagai langkah represif dalam rangka penyelesaian dan penanganan kasus-kasus yang terkait dengan keterbukaan informasi publik,” imbuh Hartanto.

Hartanto berharap agar kegiatan ini mempunyai nilai tambah dan membawa manfaat dalam pelaksanaan tugas masing-masing di masa yang akan datang, terutama dengan adanya materi-materi yang disampaikan pada tanggal 26 November 2015 dari Biro Hukum dan Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, antara lain Tantangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kementerian PUPR dan Komunikasi Terpadu PUPR 2015.

Acara yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, ini turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik SDA, Putranta Setyanugraha,dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. (tin/nan kompuSDA)

01 Desember 2015 Selengkapnya

GNKPA Lakukan Penanaman 1500 Bibit Kemiri Sunan di Bendungan Pandanduri
GNKPA Lakukan Penanaman 1500 Bibit Kemiri Sunan di Bendungan Pandanduri

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-70 sekaligus Hari Penanaman Pohon Tahun 2015, Kementerian PUPR melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) melakukan kegiatan konservasi tanah dan air yang ditandai dengan penanaman 1500 bibit pohon Kemiri Sunan di  kawasan Bendungan Pandanduri, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), (28/11).

 

Ketua Penyelenggara Lolly Martina Martief mengatakan acara tersebut diadakan untuk melakukan konservasi tanah dan air, sekaligus untuk pengamanan aset infrastruktur sumber daya air. “Sebagaimana kita ketahui revitalisasi GNKPA telah ditandatangani oleh delapan kementerian pada Mei 2015 lalu, sebagai tindak lanjut pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada 21 Januari 2004, GNKPA pada 28 April 2015, serta Deklarasi Nasional Pengelolaan Air Yang Efektif Dalam Penanggulangan Bencana pada 23 April 2004,” ujar Lolly. “Diharapkan melalui GNKPA ini keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai dapat dikembalikan sehingga keandalan sumber air tetap terkendali baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya yang sinergis, efektif dan terpadu antar pemilik kepentingan sumber daya air dalam satu gerakan nasional bersama,” ucap Lolly lagi.

 

Lebih lanjut Lolly menjelaskan bahwa selain untuk konservasi, penanaman bibit pohon Kemiri Sunan ini juga bertujuan untuk membangun percontohan bagi masyarakat bagaimana cara mengelola lahan berbasis konservasi, serta bisa menjadi tempat rekreasi bagi kalangan dunia pendidikan dan masyarakat. “Pada hari ini telah dilakukukan penanaman bibit  pohon Kemiri Sunan di tiga lokasi secara serentak, yaitu di Situ Gedong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; di Bendung Batanghari, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat; serta di Bendungan Pandanduri, NTB. Dari total areal  waduk seluas 60 hektar, 10 hektar di antaranya akan ditanami bibit Kemiri Sunan di area greenbelt-nya,” jelas Lolly. “Pohon Kemiri Sunan dipilih karena memiliki usia produktif higga 80 tahun, mengandung racun sehingga aman dari pengrusakan, akar yang kuat dapat berfungsi mencegah erosi dan tanah longsor, memproduksi oksigen dan efektif untuk mereduksi emisi karbon di udara, dapat ditanam tumpang sari dengan tanaman lain, serta juga bermanfaat sebagai bahan energi biodiesel alternatif.”

 

Pada acara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyambut baik dilibatkannya banyak unsur dan perwakilan masyarakat serta dunia pendidikan dalam acara tersebut. “Keterlibatan semua unsur masyarakat ini penting untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya konservasi tanah dan air bagi kita semua,” tutur Arie Setiadi.  “Kerugian akibat sedimentasi dan penurunan kualitas air sangat besar. Karena itu sesuai arahan Menteri PUPR, kita harus memperhitungkan setiap satu rupiah yang kita keluarkan untuk pengelolaan air harus memberikan keuntungan sekian rupiah bagi masyarakat. Karena itu kegiatan konservasi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya pengelolaan air tersebut,” lanjutnya.

 

Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina GNKPA Djoko Kirmanto dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini menandakan kepedulian terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa. “Keberadaan air harus dijaga jika anak cucu kita ingin hidup. Water is everyone’s business. Adalah kewajiban kita semua menjaga keberadaan air. Mari kita sosialisasikan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap penyelamatan air,” ujar Djoko Kirmanto. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap revitalisasi GNKPA oleh delapan kementerian/lembaga pada Mei 2015 lalu. “Kita harus menyadari bahwa kita semua bisa bekerja untuk penyelamatan air. Berangkat dari hal itu, saya berharap masing-masing kementerian memprogramkan dan memonitor apa yang telah disepakati,” imbuhnya.


Setelah melakukan penanaman bibit pohon Kemiri Sunan di kawasan green belt Bendunan Pandanduri, peserta acara melanjutkan peninjauan ke Bendungan Pandanduri dan Bendungan Batujai. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi dan manfaat bendungan secara langsung.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Syakir, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, Wakil Bupati Sumbawa Arasy Muhkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB, para pejabat struktural di Kementerian PUPR, perwakilan dari Kepolisian Daerah NTB, jajaran SKPD NTB, sesepuh GNKPA, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan. (idr-Kompu SDA)

30 November 2015 Selengkapnya

Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015
Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, BBWS Pemali Juana dan BBWS Pompengan Jeneberang berhasil terpilih sebagai Pemenang Lomba Petugas Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Tingkat Nasional. Lomba yang baru perdana diselenggarakan ini, diikuti oleh delapan belas tim perwakilan dari sebelas BBWS dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini.
Lomba ini terdiri dari tiga kategori, yaitu Kategori I Petugas UPB Terbaik, Kategori II Petugas OP Bendungan Multifungsi Terbaik dan Kategori III Petugas OP Bendungan Fungsi Tunggal Terbaik. Setelah melewati tahapan penjurian seleksi nominasi dan verifikasi lapangan, lomba yang berlangsung di Sanur, Bali (2/11) ini, memutuskan UPB Bengawan Solo dari BBWS Bengawan Solo sebagai juara Kategori I, kemudian Purwanto mewakili Bendungan Kedung Ombo dari BBWS Pemali Juana sebagai juara Kategori II, dan Rofik Nurrohman mewakili Bendungan Ponre-Ponre dari BBWS Pompengan Jeneberang sebagai juara Kategori III.
Keputusan pemenang ini didasari oleh hasil penjurian dengan dua kriteria, yaitu Presentasi Petugas UPB dan OP yang memiliki bobot penilaian 40% dan kriteria penilaian verifikasi lapangan yang memiliki bobot 60%. Hasil lomba dinyatakan sah oleh Tim Juri yang di ketuai oleh Widagdo, sebagai Ahli Utama Bendungan Besar, dengan anggota Ruchyat Kustomi sebagai Ahli Madya Bendungan Besar dan Agus Jatiwiryono sebagai Ahli Utama Bendungan Besar. Pengumuman hasil lomba dipimpin oleh Lolly Martina Martief, Direktur Bina OP Ditjen SDA serta berlaku sebagai saksi adalah Kepala Bagian Hukum dan Komunkasi Publik Ditjen SDA yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan. Pengumuman dilaksanakan di Jakarta (26/11).
Menyusul setelah BBWS Bengawan Solo pada Kategori I, adalah UPB Sermo dari BBWS Serayu Opak kemudian UPB BWS NT 1 dari BWS Nusa Tenggara 1 sebagai juara kedua dan ketiga. Pada Kategori II peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Mujiono, Petugas OP Bendungan Batujai BWS Nusa Tenggara 1 serta Nasaruddin, Petugas OP Bendungan Bili-Bili BBWS Pompengan Jeneberang. Sementara pada Kategori III, peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Sucipto, Petugas OP Bendungan Gerokgak BWS Bali Penida kemudian Sukamto, Petugas OP Bendungan Samboja BWS Kalimantan III.
Pelaksanaan lomba ini merupakan salah satu upaya pengelolaan bendungan agar tetap sesuai dengan fungsinya melalui aspek operasi dan pemeliharaan, serta upaya non fisik berupa penguatan kelembagaan melalui UPB. Lomba ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat petugas, baik petugas pengelola bendungan maupun petugas OP Bendungan sebagai ujung tombak pengelolaan bendungan di lapangan. “Selain memotivasi, lomba ini sebenarnya merupakan hasil konkret monitoring evaluasi. Dengan kata lain, OP sudah dilakukan, dana sudah dianggarkan, kemudian apa hasil konkret dari pelaksanaannya? Ini lah yang kita temui di lapangan. Hasil lomba ini baiknya digunakan sebagai benchmarking tindakan ke depannya, terutama dalam bidang OP”, jelas Lolly Martina Martief dalam sambutan pengumuman pemenang lomba.
Selain itu, hasil lomba ini juga dapat digunakan sebagai masukan kepada BBWS/BWS untuk lebih meningkatkan upaya pembinaan pengelolaan bendungan di wilayahnya. (kompusda)

27 November 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar
Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) menggelar Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2015 di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan (25/11). Mengambil tema “Tantangan, Solusi dan Sinergi Pembangunan serta Pengelolaan Bendungan Besar Sampai Dengan Tahun 2019” seminar ini diikuti oleh 486 peserta yang berasal dari kalangan profesional, praktisi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerhati di bidang bendungan besar. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono dan jajarannya, Ketua Umum KNIBB Hari Suprayogi, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN Persero Nasri Sebayang.

 

Seminar dibuka secara resmi oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya Basuki menyampaikan harapannya bahwa melalui seminar ini akan ditemukan inovasi untuk pengembangan ilmu teknologi pembangunan bendungan. “Saya ingin kita mendapatkan ide baru dalam membangun bendungan,” tutur Basuki. “Dari total 49 rencana pembangunan bendungan, baru 13 yang kita bangun. Masih ada 36 bendungan lagi yang akan kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Jadi seminar ini adalah ladang bagi para praktisi dan ilmuwan untuk dapat mengembangkan ide gila di bidang bendungan besar,” lanjutnya. “Kita harus bisa mendinamisasi pikiran kita dalam membangun bendungan. Opportunity kita tidak hanya dari segi business tapi juga dari segi intelektual. Jika kita tidak berani salah, kita tidak akan maju,” ujar Basuki lagi.

 

Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Syahdarwin Siregar mengatakan seminar ini diselenggarakan dalam rangka pertukaran pengalaman dan penerapan teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan di Indonesia. Seminar ini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama dan dukungan dari PT PLN terhadap organisasi KNIBB. “Dari seminar ini diharapkan dapat diperoleh masukan yang berharga bagi pembangunan dan pengelolaan bendungan yang lebih terkoordinasi antar semua pemangku kepentingan dalam menunjang pemenuhan pemerintah dalam hal ketahanan air, pangan dan energi,” kata Syahdarwin. (idr-kompu SDA)

25 November 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur
Ditjen SDA Tandatangani 4 Kontrak Pembangunan Proyek Infrastruktur

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan para penyedia jasa konstruksi menandatangani tiga kontrak pembangunan bendungan dengan nilai total Rp 1,8 triliun di Gedung Sumber Daya Air, Jakarta (24/11). Tiga proyek pembangunan bendungan tersebut yakni Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, Banten; Paket Pekerjaan Pembangunan Bendungan Utama dan Spillway Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB; dan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Supervisi Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT. Dalam kesempatan itu juga ditandatangani kontrak Paket Pekerjaan Pengerukan dan Pengendalian Sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo senilai Rp 236,9 miliar.

 

Pada acara tersebut Kepala Pusat Bendungan Imam Santoso menyampaikan bahwa Bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang akan mempunyai volume tampungan sebesar 9,258 juta meter kubik, dan mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar 800 liter per detik untuk daerah pelayanan Kota Serang dan Kabupaten Serang. "Bendungan ini juga akan menyuplai kebutuhan irigasi ke lahan pertanian seluas 1200 hektar di Kabupaten Serang," jelas Imam Santoso. Nilai kontrak konstruksi untuk bendungan ini sebesar Rp 427,3 miliar dan konsultan supervisi Rp 23,73 miliar dengan waktu pembangunan selama 38 bulan. Pembangunan bendungan dilaksanakan  oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Hutama Karya.

 

Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki daya tampung sebesar 54,63 juta meter kubik. Fungsinya untuk menyuplai kebutuhan irigasi seluas 2.493 hektar, penyediaan air baku sebesar 555 liter per detik, dan pembangkit listrik sebesar 8,2 Megawatt. Pembangunan bendungan utama dengan nilai kontrak Rp 667,71 miliar dilaksanakan oleh konsorsium Brantas Abipraya – Bahagia Bangunnusa. Sedangkan pembangunan spillwaynya dengan nilai kontrak Rp 222,91 miliar dilaksanakan oleh PT Hutama Karya. Ditjen SDA menargetkan pelaksanaan pembangunan selama 52 bulan.

 

Berikutnya Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, NTT dibangun dengan daya tampung sebesar 2,9 juta meter kubik dan berfugnsi untuk penyediaan kebutuhan irigasi dan ke lahan seluas 500 hektar dan penyediaan air baku sebesar 50 liter per detik," ujar Imam Santoso. Konstruksinya dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya – PT. Universal Suryaprima, konsorsium dengan nilai kontrak 470,53 miliar dengan konsultan supervisi PT. Indra Karya Cabang I Malang (KSO) – PT. Patria Jasa Nusaprakarsa – PT. Arga Pasca Rencana dengan nilai kontrak Rp 21,95 miliar. Pengerjaannya ditargetkan selesai dalam 37 bulan.

 

Sementara itu pengerukan dan pengendalian sedimen Danau Limboto di Kabupaten Gorontalo dilakukan untuk mengembalikan fungsi Danau Limboto yang terus mengalami penyusutan beberapa dekade terakhir. Pengerukan dan pengendalian ini akan meningkatkan volume tampungan danau menjadi sebesar 79 juta meter kubik, dan berfungsi untuk pengendalian banjir seluas 2.914 hektar. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera – PT Bumi Karsa , KSO dengan nilai kontrak Rp 229,91 miliar dan konsultan supervisi PT. Virama Karya (Persero) Cabang Kalimantan dengan nilai kontrak Rp 7,03 miliar.

 

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi dalam sambutannya mengatakan dengan ditandatanganinya tiga kontrak pembangunan bendungan tersebut, maka semua kontrak pembangunan bendungan di tahun 2015 sejumlah 13 bendungan telah diteken. Mudjiadi juga meminta dan mewajibkan setiap penyedia jasa konstruksi untuk menerapkan prinsip K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam pelaksanaan pekerjaan. "Setelah kontrak ini dilaksanakan, dalam satu minggu ke depan bapak ibu harus mengamandemen kontrak dengan memasukkan aspek K3 ke dalam pay item. Saya tidak mau lagi melihat kondisi di lapangan kotor dengan alasan ketiadaan biaya," ujar Mudjiadi. "Jika terdapat kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa, maka team leader akan dikenai sanksi dan tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan di Ditjen SDA selama dua tahun." tutupnya.  (idr-Kompu SDA)

25 November 2015 Selengkapnya

Dirjen SDA Mudjiadi Harapkan DI Osaka Selesai Dalam 2 Tahun
Dirjen SDA Mudjiadi Harapkan DI Osaka Selesai Dalam 2 Tahun

Sebagai bagian dari Program Swasembada Pangan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III melakukan penandatanganan kontrak pembangunan Daerah Irigasi Osaka (Okak-Samo-Kaiti) di Gedung Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jakarta (23/11). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Direktur Irigasi dan Rawa Adang Saf Ahmad, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Asmelita.

 

Pembangunan Daerah Irigasi Osaka ini berlokasi di Desa Lubuk Bilang, Surau Gading, Rambah Utama, Pasir Baru, karya Mukti, Larya Mulya Kecamatan Rambah dan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, sekitar 185 kilometer dari Kota Pekanbaru. Dengan total areal irigasi seluas 3.426 ha, Daerah Irigasi Osaka terdiri dari irigasi Okak seluas 1.600 ha, Samo 1.600 ha, dan Kati 48 ha. Pembangunan saluran interkoneksi seluas 2.246 ha direncanakan berlangsung selama tiga tahun dengan anggaran Rp 114,18 miliar, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh PT Waskita Karya.

 

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi meminta agar pembangunan Daerah Irigasi Osaka ini diselesaikan lebih cepat. "Saya mohon agar urusan administrasi dipercepat dan fokus ke penyelesaian di lapangan. Saya tantang agar Daerah Irigasi Osaka ini dapat selesai dalam dua tahun," tutur Mudjiadi.       

                                                                                                                                                                                                     
Saat selesai nanti Daerah Irigasi Osaka diharapkan dapat memberi manfaat dalam peningkatan swasembada pangan di Kabupaten Rokan Hulu, meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, serta meningkatkan pendapatan masyarakat petani dengan ketersediaan air irigasi.

(idr-Kompu SDA)

24 November 2015 Selengkapnya

Delegasi CNCID Lanjutkan Technical Visit ke Bali
Delegasi CNCID Lanjutkan Technical Visit ke Bali

Setelah mengunjungi beberapa proyek infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat, delegasi Chinese National Committee on Irrigation and Drainage (CNCID) melanjutkan technical visitnya ke Bali (18/11). Technical visit ini merupakan salah satu tindak lanjut setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage (INACID) dan CNCID pada 2013 lalu.

 

Delegasi CNCID di Bali secara langsung mengamati beberapa proyek irigasi dan drainase di Bali, di antaranya lokasi irigasi Subak Bali, pengamanan pantai Bali dan Bendung Gadon II. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida I Ketut Jayada, Kepala Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur Ditjen SDA Muradi, dan narasumber Sura Adnyana dari Dinas Pekerjaan Umum Bali.

 

Dalam kunjungan ke lokasi irigasi Subak di Jatiluwih Tabanan, Sura Adyana memaparkan keberhasilan sistem irigasi Subak. Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang berfungsi sebagai satu kesatuan sistem dari para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak merupakan satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Asas kerja sistem Subak sendiri didasarkan pada prinsip keadilan sosial kultural. Setiap warga subak bertugas mengatur pembagian air, memelihara dan memperbaiki sarana irigasi, melakukan kegiatan pemberantasan hama, serta melakukan inovasi pertanian. Karena kekhasan dan keberhasilan ini, pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Subak sebagai salah satu Situs Warisan Dunia.

 

Pada kesempatan itu Deputi Sekretaris Jenderal CNCID Ding Kunlun selaku ketua delegasi menyatakan kekagumannya akan sistem irigasi Subak. Berangkat dari hal itu dan mengingat kemiripan Indonesia dan China dalam hal kondisi sumber daya air dan kependudukan, ia mengharapkan melalui technical visit ini akan terjalin kerjasama yang makin intens antara Indonesia dan China dalam pengelolaan irigasi. Di akhir kunjungannya Ding Kunlun menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan keramahan INACID selama di Indonesia. Tak lupa ia mengundang delegasi INACID untuk melakukan kunjungan serupa ke China.

21 November 2015 Selengkapnya

Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan Pengaturan Air Ke Negara
Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan Pengaturan Air Ke Negara

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 atas uji materi UU Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, bahwa UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.UU SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air (seharusnya secara tegas membuat kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan). Dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU SDA yaitu PP Nomor 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentnag Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

“Enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA yaitu pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945; pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat arah penguasaan air oleh pemerintah, sehingga pengaturannya akan dikembalikan ke negara,” jelas Agus Suprapto, Direktur BPSDA, Ditjen SDA, Kementerian PUPR dalam wawancaranya dengan para wartawan, di Jakarta (201115).

Agus melanjutkan bahwa pengaturan tersebut juga untuk mengendalikan volume air yang masih tersedia di beberapa tempat, dimana saat ini ada beberapa infrastruktur sumber daya air yang sudah ada dan sedang dalam proses pembangunan. Infrastruktur sumber daya air tersebut berguna untuk menyelamatkan ketersediaan air yang ada saat ini dan di masa mendatang.

Mengenai potensi infrastruktur sumber daya air seperti bendungan yang mempunyai potensi untuk investasi bidang sumber daya air, Agus berpendapat bahwa beberapa infrastruktur sumber daya air sedang dikaji terlebih dahulu, untuk melihat sejauh mana infrastruktur sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi bidang sumber daya air. “Penggunaan sumber daya air bagi industri akan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan bidang SDA, namun yang pasti kedepannya tidak ada hak guna air, yang ada hanyalah ijin penggunaanya dan akan diatur juga ketentuannya sehingga aturan dan perhitungannya lebih jelas dan ketat,” imbuh Agus Suprapto. (kompuSDA)

20 November 2015 Selengkapnya

Indonesia dan RRC Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Bidang Irigasi
Indonesia dan RRC Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Bidang Irigasi

Chinese National Committee on Irrigation and Drainage, yang disingkat dengan CNCID melakukan technical visit ke beberapa daerah di Indonesia. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang modernisasi irigasi, terutama dari sisi teknologi dan manajemen pengelolaan.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 16 sampai dengan 21 November ini rombongan direncanakan melawat ke Bendungan Jatiluhur, di Purwakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair), Bandung, Museum Subak dan Pengamanan Pantai di Bali.

Technical visit CNCID ini merupakan kunjungan balasan setelah ditandatanganinya MOU pada tahun 2013 antara Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage, yang disingkat INACID, dengan CNCID. Melalui penandatanganan MOU itu diharapkan kedua negara dapat terus menjalin kerja sama dan berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang modernisasi dan manajemen pengelolaan irigasi.

RRC (Republik Rakyat Cina) dianggap tepat sebagai mitra kerja sama bidang irigasi karena memiliki kemiripan kondisi sumber daya air dengan Indonesia. Salah satunya adalah tekanan dari besarnya jumlah penduduk terhadap ketersediaan sumber daya air. Selain itu RRC juga memiliki sebaran ketersediaan sumber daya air yang tidak merata. Sama halnya dengan di Indonesia ketidakmerataan ini terutama disebabkan oleh faktor alam. Ketua Delegasi CNCID Ding Kunlun, menjelaskan bahwa bagian selatan China memiliki jumlah lahan lebih sedikit dari bagian utara, atau setara dengan 38% dari total jumlah lahan China. Tetapi bagian selatan ini memiliki ketersediaan air lebih banyak dibandingkan dengan bagian utara, yaitu setara dengan 80% ketersediaan air di China. Sedangkan, kebalikannya, bagian utara China memiliki lahan lebih banyak dari bagian utara, setara dengan 62% dari total lahan. Namun memiliki ketersediaan air yang lebih sedikit dibandingkan bagian selatan, yaitu 20% dari total jumlah ketersediaan air.

Delegasi CNCID dipimpin oleh Ding Kunlun, perwakilan dari China Institute of Water Resources and Hydropower Research. Delegasi lainnya merupakan perwakilan dari Ministry of Water Resources, Development Research Center of the Ministry of Water Resources, serta perwakilan dari Shijin Irrigation Scheme Administration of Hebei Province.

Delegasi ini disambut oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air serta Direktur Irigasi dan Rawa pada Senin (16/11) di Jakarta dan dilanjutkan dengan presentasi mengenai kondisi ketersediaan sumber daya air dan moernisasi irigasi di RRC pada Selasa (17/11) di Jakarta. Presentasi ini dihadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, serta Ketua Tim Modernisasi Irigasi Indonesia. (Kompu 19/11)

19 November 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Lematang Untuk Pembukaan Areal Sawah Baru Seluas 3000 Ha
Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Lematang Untuk Pembukaan Areal Sawah Baru Seluas 3000 Ha

Daerah Lematang di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Lahan irigasi yang akan dikembangkan ini terletak di wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Sedangkan sumber air untuk Daerah Irigasi Lematang diambil dari Sungai Lematang yang merupakan salah satu anak Sungai Musi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penduduk sekitar, air selalu mengalir di Sungai Lematang sepanjang tahun. Masyarakat sekitar sungai saat ini sangat mengharapkan adanya perubahan lahan perkebunan menjadi lahan persawahan.  Hal ini kemudian didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui pembangunan Daerah Irigasi Lematang.  Karena pembangunan Daerah Irigasi Lematang akan dapat menciptakan areal persawahan baru seluas lebih kurang 3.000 Ha, berdasarkan analisis ketersediaan air yang dihitung dengan Metode Mock, tentunya dengan pola pembagian air yang tepat.

 

Untuk menjamin pembangunan Daerah Irigasi Lematang, maka di tahun 2005 Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Selatan telah merencanakan kegiatan perencanaan prakonstruksi untuk pembangunan irigasi di Kecamatan Dempo Tengah, dan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan feasibility study (FS) oleh Bappeda Kota Pagaralam. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII sebelum menindaklanjuti pembangunan Daerah Irigasi Lematang, melakukan kegiatan review desain untuk mendapatkan gambar desain yang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada sekarang.

 

Lokasi pekerjaan nantinya berada di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat sekitar 6 (enam) jam dari Kota Palembang. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk konstruksi jaringan utama DI Lematang dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang dikalikan dengan harga satuan setempat. Berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung, nilai total untuk pelaksanaan konstruksi jaringan utama adalah sebesar Rp  279.340.102.000,00 (termasuk PPN 10%).  Pelaksanaan konstruksi DI Lematang direncanakan diselesaikan dalam 4 tahun anggaran (2015-2018).

 

Menindaklanjuti berbagai pertimbangan, kesiapan dan analisis data yang memadai, maka Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), melaksanakan acara Penandatanganan Kontrak D.I Lematang Pagaralam. Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ir. Mudjiadi, M.Sc; Walikota Kota Pagaralam Dr. Hj. Ida Fitriyati, M.Kes; Direktur Irigasi & Rawa Ir. Adang Saf, Dipl. HE;  Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah; Ketua DPRD Pagaralam; Bupati Rejang Lebong; para penyedia jasa; serta para karyawan / karyawati Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII.

 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bistok Simanjuntak menyampaikan bahwa BBWS Sumatera VIII telah melakukan perjuangan lebih kurang 3 tahun untuk melakukan pelaksanaan penandatanganan kontrak Pembangunan D.I Lematang, Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan dan Pembangunan SPAM Regional Bengkulu, yang melintasi 2 kabupaten 1 kota antara lain Bengkulu Tengah, Serumas dan Pembuka Uap Kota Bengkulu. "D.I. Lematang tersebut ini didesain oleh Dinas Pengairan dari tahun 2006  akan tetapi harus di-review kembali dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat karena biaya pembangunan irigasi ini sangat mahal.  Hal ini  dikarenakan daerah irigasi dibangun diatas perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 900 meter. Pembangunan irigasi tersebut melintasi hutan lindung dan sudah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan akan tetapi harus dibentuk tim kerja untuk melaksanakan monitoring," jelas Bistok.

 

Sementara itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ir. Mujiadi, M.Sc, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan Program Kualitas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dimana pembangunan irigasi merupakan bagian dari Nawacita (Program Prioritas pemerintahan Jokowi-JK). “Pada tahun 2009 – 2014 kita hanya bisa membangun irigasi sekitar 425 ribu Ha, sekarang targetnya kurang lebih harus membangun irigasi sekitar 1 juta Ha," ujar Mudjiadi. "Daerah Irigasi Lematang ini merupakan salah satu program yang diajukan untuk dilaksanakan pembangunannya.  Oleh karena itu saya menghimbau kepada penyedia jasa maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) bahwa proyek ini harus diselesaikan secepatnya tanpa mengurangi kualitasnya," pungkas Mudjiadi.

 

(BBWSSVIII/kompusda)

12 November 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR : SDM Hathi Harus Berkontribusi Dalam Restorasi Lahan Gambut
Menteri PUPR : SDM Hathi Harus Berkontribusi Dalam Restorasi Lahan Gambut

Organisasi profesi HATHI Malang menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-32 yang didukung oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Universitas Brawijaya, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kota Malang, 6-8 November, di Malang. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI dimaksudkan sebagai media/forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuan dalam bidang keairan.

PIT HATHI ke-32 Tahun 2015 dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoejono, Direktur Jenderal SDA sekaligus Ketua Umum HATHI, Mudjiadi, mantan Menteri PU, Suryono Sostrodarsono dan Djoko Kirmanto, Rektor Universitas Brawijaya, Muhammad Bisri, mantan Ketua HATHI diantaranya Iwan Nursyirwan, Moh. Amron dan Siswoko, para pengurus dan anggota HATHI baik HATHI Pusat maupun cabang HATHI Daerah,  Perum Jasa Tirta (PJT) I dan para ahli bidang sumber daya air.

“Kegiatan PIT HATHI merupakan kegiatan rutin yang selalu diselenggarakan oleh HATHI setiap tahunnya. Kontribusi HATHI dalam pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan untuk intelectual exercise dalam  mengasah dan memelihara intelektual kita di bidang pengelolaan sumber daya air di indonesia. Untuk itu dibutuhkan SDM bidang sumber daya air, mengingat program pemerintahan saat ini yaitu melakukan ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi dan kemaritiman,” kata Menteri PUPR.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) juga menyatakan hal yang senada mengenai sumber daya manusia bidang sumber daya air. “Universitas Brawijaya sebagai mesin pencetak SDM berharap agar pemerintah lebih serius lagi memperhatikan design pengembangan SDM. Design pengembangan SDM saat ini hendaknya diubah, tidak berdasarkan pada rasio mahasiswa tetapi berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia yang  dibutuhkan oleh pemerintah dan sesuai dengan visi dan misi pemerintah,” imbuh Muhammad Bisri.

Menanggapi hal tersebut Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa untuk itu HATHI harus dapat menjalin kerjasama dengan para akademisi di Indonesia sehingga regenerasi HATHI berjalan dengan baik. dan untuk penyelenggaraan PIT HATHI kedepannya dapat bekerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia. “Tantangan khusus HATHI  saat ini adalah tentang penanganan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena lebih dari 2,6 juta ha lahan hutan terbakar dan sekitar 30%-40% lahan yang terbakar adalah lahan gambut. Untuk itu kebijakan yang harus dibuat kedepannya adalah pertama, tidak ada lagi pembukaan lahan gambut dan kedua, harus diadakan restorasi lahan gambut. Dan saya berharap agar HATHI dapat merekomendasikan solusi dari restorasi lahan gambut. Semoga PIT ke-32 Tahun 2015 dapat menjadi awal dari sosialisasi HATHI  ke kampus-kampus  untuk mensosialisasikan profesi keairan khusus hidrolic engineer  Indonesia karena sumber daya air bukan hanya manajemennya saja tapi juga engineering yg kuat ,” jelas Basuki Hadimoeljono.

Menteri PUPR menginginkan agar kontribusi HATHI tidak hanya di negeri sendiri saja tetapi juga di negara lain, mengingat saat ini Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan di bidang keairan dengan membentuk Asia Water Council yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2016.

08 November 2015 Selengkapnya