© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

FGD Bersama K Water Untuk Pembangunan Bendungan Lebih Berkualitas
FGD Bersama K Water Untuk Pembangunan Bendungan Lebih Berkualitas

Indonesia saat ini memiliki 231 bendungan yang merupakan infrastruktur sumber daya air dengan nilai investasi tinggi dan mempunyai fungsi vital bagi keidupan masyarakat serta memiliki potensi risiko yang sangat tinggi juga. Dari 231 bendungan tersebut sebanyak 198 bendungan merupakan milik Kementerian PUPR baik yang dikelola oleh PUPR langsung maupun BUMN sedangkan lainnya dimiliki dan dikelola oleh swasta. 
 
Sehubungan dengan pembangunan 65 bendungan baru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, disampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 14 bendungan yang sudah selesai pembangunannya dari target 29 bendungan (2014 – 2019) yang dapat menambah kapasitas tampungan sebesar 1.096,49 juta m3. 
 
“Sisanya sebanyak 36 bendungan dibangun target tahun 2020 hingga 2023. Dengan demikian pembangunan 65 bendungan ini nantinya akan menambah kapasitas tampungan sebesar 4.93 miliar m3,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR saat membuka acara  Direktur Jenderal Sumber Daya Air dalam Forum Group Discussion dengan tema Innovation of Technology in Dam Operating, Maintenance And Upgrading kemarin di Jakarta (26/4).
 
Perlu diingat bahwa keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur sangat tergantung dari outcome yang akan dicapai. Oleh karena itu penting untuk mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan khususnya operasi dan pemeliharaan yang baik dan benar dari pembangunan bendungan-bendungan tersebut di Indonesia.
 
Dalam rangka peningkatan kulalitas pembangunan peningkatan rehabiitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan baik bendungan yang baru dibangun mapun bendungan eksisting maka pada kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal SDA mengundang perwakilan dari Korea Selatan yaitu dari pihak Korea Water Resources Corporation (K-Water) sebagai salah satu negara yang telah menerapkan pembangunan dan pengelolaan bendungan yang baik. Dari kegiatan FGD ini diharapkan kedua belah pihak dapat saling bekerja sama dalam pembangunan bendungan-bendungan nanti di masa depan di Indonesia.
 
Hadir sebagai perwakilan adalah Mr. Cho Wanhee selaku senio researcher, Mr. Nih Junwu selaku Chief Researcher dan Park Dongsun dari K-Water. Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono, dan Direktur BPSDA Fauzi Idris. (kompusda)

26 April 2019 Selengkapnya

DWP Kementerian PUPR dan Sinar Mas Salurkan 1000 Al Quran Regular dan 35 Paket Al Quran Braille
DWP Kementerian PUPR dan Sinar Mas Salurkan 1000 Al Quran Regular dan 35 Paket Al Quran Braille

DWP kementerian PUPR melaksanakan pemberian secara simbolis kegiatan pembagian Al Quran dan Al Quran Braille sebagai salah satu bagian dari program kerja tahunan DWP Kementerian PUPR.  Adapun kerja sama pembagian Al Quran ini dilaksanakan bersama PT. Sinar Mas, yang sudah berlangsung selama tiga tahun yakni sejak tahun 2017.   

Untuk tahun ini dibagikan sebanyak 1000 AlQuran regular dan 35 paket AlQuran braille.  Untuk Al Quran Braille dibagikan sebanyak 34 paket kepada Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan 1 paket kepada Pertuni Semarang, hal ini karena sebelumnya ada permohonan dari pengurus Pertuni Semarang. 

“Di tahun sebelumnya Al Quran braille mendapat hanya 8 paket dan Alhamdulillah tahun ini bisa mendapat 35 paket dari Sinar Mas.  Untuk diketahui Al Quran Braille ini harganya cukup mahal.  Untuk itu kita bersyukur dapat menyalurkannya.  Mudah-mudahan dengan bisa ikut membantu menyalurkan Al Quran Braille itu akan semakin banyak tuna netra yang dapat membaca AlQuran” , penasihat DWP Kementerian PUPR, Ibu Kartika Basuki Hadimuljono. 

Sementara itu, untuk distribusi 1000 buah AlQuran akan disalurkan ke masjid, musholla yang telah dipilih se-Indonesia melalui ibu-ibu DWP Kementerian PUPR yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai/ Balai Wilayah Sungai.  (kompusda)

26 April 2019 Selengkapnya

MoU Penyediaan Pertambakan PUPR dan KKP Tingkatkan Budidaya Tambak
MoU Penyediaan Pertambakan PUPR dan KKP Tingkatkan Budidaya Tambak

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini (12/4) melaksanakan Penandatanganan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pertambakan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Ditjen SDA, Jakarta.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara 2 Kementerian yang merupakan upaya mewujudkan percepatan pembangunan dan nilai tambah hasil produksi kelautan dan perikanan melalui kegiatan pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air pada Kawasan Produksi Budidaya Perikanan dan SKPT.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal SDA mengatakan bahwa sebelum adanya PKS ini, kerja sama di antara dua Kementerian telah berjalan. “Tujuan dari PKS ini kan meningkatkan nilai tambah, peningkatan budi daya, berkelanjutan bagaimana sistem tambak perikanan dapat lebih tertata dengan baik,” ujar Hari Suprayogi.

Selama kurun waktu 5 tahun sejak 2015 hingga 2019, implementasi sinkronisasi program yang dilakukan oleh kedua Kementerian telah menghasilkan sejumlah 150 Daerah Irigasi Tambak (DIT) yang tersebar di 89 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dari jumlah tersebut 25 DIT  dibangun di tahun 2019 ini di 19 Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengakui bahwa peranan Ditjen SDA sangatlah besar dalam kerja sama ini. “Melalui kerja sama ini, dalam irigasi pertambakan udang, kita ingin me-revitalisasi pertambakan udang, ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 hingga 2017,” jelasnya.

Misalnya saja di tahun 2010 panen udang sebesar 379.000 ton dan di tahun 2017 meningkat menjadi 1.150.000 ton. “Karena tergantung dari kualitas sumber daya air, dengan adanya perbaikan irigasi, dibersihkan , kualitas air jadi makin bagus, ditambah lagi ada instalasi pengolah limbah dimana semua produksi tidak boleh mencemari lingkungan harus ada izin AMDAL,” kata Slamet.

Selain dari peningkatan jumlah panen, hasil dari kerja sama ini juga meningkatkan daya serap tenaga kerja yang memberikan efek peningkatan pula pada pendapatan para budidaya tambak dari yang awalnya Rp2.800.000/bulan kini meningkat menjadi Rp 3.300.000/ bulan

Adapun sinergitas kegiatan antara Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu penyampaian baseline data dan informasi terkait rencana kerja tahunan, renstra, serta hasil penetapan lokasi pembangunan serta melakukan sinkronisasi program di kawasan produksi perikanan budidaya dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); Penyusunan detail desain jaringan tambak dan menyusun kebijakan dan strategi serta operasional termasuk tim pelaksana agar tercapai koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur perikanan budidaya; serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan infrastruktur yang dibangun. (dnd/ams-kompusda)

12 April 2019 Selengkapnya

Kurangi Disparitas, Ditjen SDA Bekerja Cerdas
Kurangi Disparitas, Ditjen SDA Bekerja Cerdas

 

Sinergitas Pemerintahan adalah satu solusi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya cuma satu, agar pertumbuhan Indonesia yang inklusif bisa semakin naik. Berbagai gerakan dilakukan, mulai dari peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi, pun peningkatan kualitas sumber saya manusianya.

 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun infrastruktur diseluruh penjuru negeri secara merata. Program ini bertujuan untuk menghilangkan disparitas (kesenjangan) pembangunan diberbagai daerah, dengan harapan : kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai contoh, Sulawesi Selatan. Provinsi yang berkembang cukup pesat ini terus didampingi oleh Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) agar sarana dan prasarana airnya bisa menunjang pertumbuhan daerahnya ke arah yang lebih baik.

 

Di Sulawesi Selatan, ada Danau Tempe yang volume sedimentasinya semakin parah sehingga berpengaruh buruk terhadap kualitas airnya. Ditjen SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang sedang melakukan penelitian untuk membangun tanggul dan pintu pengatur keluar masuknya sedimentasi ke danau. Tidak itu saja, Ditjen SDA akan semakin gencar melakukan reboisasi dan konservasi terhadap hulu sungai-sungai di Sulawesi Selatan agar tetap lestari, dan yang terpenting agar tidak menimbulkan bencana banjir ketika hujan tiba.

 

Berbagai program lainnya terkait sumber daya air juga dipaparkan Direktur Jenderal SDA Hari Suprayogi, yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis, 11 April 2019, diantaranya pembangunan Bendungan Pamukkulu, Bendungan Karaloe, Bendungan Jenelata, dan pembangunan & rehabilitasi beberapa jaringan irigasi yang akan mendukung Sulawesi Selatan menjadi salah satu Lumbung Padi Nasional, juga program mitigasi bencana yang terus digalakkan.

 

Terkait program PUPR secara umum, Hari Suprayogi juga menambahkan bahwa Kementerian PUPR akan mengembangkan sistem konektivitas dengan membangun jalan nasional lainnya, pengembangan daerah-daerah pariwisata seperti Tana Toraja, juga program pengembangan air bersih yang terus digenjot pelaksanaannya. Berbagai rencana kerja tersebut tentunya akan disesuaikan dengan potensi dan kondisi topografi yang ada di Sulawesi Selatan. Melalui program pembangunan berbagai infrastruktur ini, diharapkan provinsi yang memiliki motto Todo Poli yang berarti Teguh Dalam Keyakinan tersebut bisa semakin membawa Indonesia mendunia. (sandro kompuSDA)

 

12 April 2019 Selengkapnya

Seminar Nasional Keandalan Infrastruktur PUPR
Seminar Nasional Keandalan Infrastruktur PUPR

Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo menggelar Seminar Nasional Keandalan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bagi Kemajuan Bangsa, Sabtu (06/04/2019). Tema tersebut sangat relevan dengan kondisi tanah air saat ini, dimana Indonesia membutuhkan infrastruktur untuk melanjutkan kehidupan.
 
Seminar ini menghadirkan pembicara Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env E mewakili bapak Menteri yang mempresentasikan tentang Keandalan Infrastruktur PUPR Bagi Kemajuan Bangsa, Ir. SR Eko Yunianto, Sp mewakili Bapak Gubernur yang mempresentasikan tentang Kebijakan
Infrastruktur Irigasi dalam Mempertahankan Swasembada Beras, Dr. Ir. Hari Suprayogi, M.Eng selaku Direktur Jenderal SDA yang mempresentasikan Tata Kelola Dalam Peningkatan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air dan Dr. Ir. Sriyana, M.Si selaku Dosen Universitas Diponegoro
yang mempresentasikan Tata Kelola Dalam Peningkatan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air.
 
Seminar ini dihadiri oleh para pejabat dilingkungan PUPR, akademisi, peneliti, praktisi, penyedia jasa dan masyarakat umum. “Ide-ide inovasi kerap kali muncul dalam sebuah seminar yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam
pengelolaan sumber daya iar” Kata Hari Suprayogi dalam peresentasinya.
 
Hari Suprayogi juga menyampaikan dalam rangka penyadaran kelestarian air harus memperhatikan 3 aspek yaitu konservasi air dan sumbernya, bagaimana memanfaatkan pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air itu sendiri.

06 April 2019 Selengkapnya

Lomba Menggambar dan Mewarnai Dalam Rangka HAD Tahun 2019
Lomba Menggambar dan Mewarnai Dalam Rangka HAD Tahun 2019

Masih dalam rangkaian acara Peringatan Hari Air Dunia ke-XXVII Tahun 2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar lomba menggambar dan mewarnai Tingkat Sekolah dasar Se-Jabodetabek yang diadakan di Ruang Serbaguna Lantai 8. Acara dihadiri oleh Direktur Jenderal Sda Hari Suprayogi didampingi oleh Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rachman, dan Para Pengurus Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA.

Ni Made Sumiarsih selaku Koordinator Bidang Lomba Karya Peringatan HAD XXVII Tahun 2019 dengan resmi membuka acara Lomba Menggambar Dan Mewarnai tersebut. Dalam sambutannya, dirinya mengatakan bahwa kegiatan Lomba Mewarnai dan Menggambar Tingkat SD se-Jabodetabek ini merupakan bentuk partisipasi Kementerian PUPR dalam Hari Air Dunia Tahun 2019 serta sebagai usaha i untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ini khususnya adik-adik peserta lomba akan pentingnya ketersedian air bersih.

“Ini merupakan suatu peringatan untuk meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih melalui pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Melalui seni, kami harapkan adik-adik sekalian dapat menyampaikan pesan-pesan kepada dunia melalui karya seni yang akan adik-adik sekalian hasilkan hari ini..Adik-adik jugalah yang akan meneruskan pengelolaan  sumber daya air kita kedepan,ujar Ni Made di Jakarta (5/4).

Sementara itu Arief Rachman mengatakan bahwa kegiatan lomba seperti ini telah dilaksanakan sejak tahun 2006                 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan sejak tahun 2006. “Dengan lomba ini untuk menyadarkan kita bahwa semua harus mendapatkan air bersih, dan dengan diadakannya perlombaan ini agar kita tidak boleh mencemari air bersih, supaya semuanya mempunyai air bersih,” ujarnya.

Lomba menggambar dan mewarnai ini dimeriahkan oleh kehadiran Pemenang Duta Hari Air 2019, Firhan Salim dan Salsa Kania. Hasil lomba dinilai oleh para juri yang berasal dari Kepala Galeri Nasional Indonesia Drs.Pustanto selaku Ketua Tim Juri, Drs.Tubagus Sukmana M.Ikom dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Rinawati Edy Juharsyah dari Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA, Ibu Yanti Yulianti dari Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, serta  Adi Rusman dari perwakilan Ditjen SDA. Adapun hasil penjurian adalah sebagai berikut : Juara I - Azzahrawan dari SDN Pisangan Timur; Juara II - Syafinatun Naja dari SD Muhammadiyah 24; Juara III - Salma Safina dari SD Al Azhar Pusat; Juara Harapan I - Anastasia Tetria S.N dari SDN  Selong 4 pagi; Juara Harapan II - M.Hanif dari SDN Menteng 03; Juara Harapan III - Ghania Khanza dari SDN Menteng 03 serta untuk Karya favorit : Niekayla Fifa dari SDN Gunung, Malika Alya dari SDN Rajawali 08 Pagi, Yuwanisa Gladies dari SDN Gunung 05

(ams/dnd-kompusda)

05 April 2019 Selengkapnya

Rowo Jombor Butuh Pengelolaan Air Berkelanjutan
Rowo Jombor Butuh Pengelolaan Air Berkelanjutan

Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-27 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan HAD 2019, 4 April 2019 di Rowo Jombor, Klaten, diantaranya  Launching Komunitas Go To Tumbler untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah plastik, peletakan baru pertama rumah komunitas, bantuan perahu karet berikut mesin tempelnya untuk kebersihan sungai dari Kementerian PUPR, pemberian bantuan tempat sampah dari Perum Jasa Tirta I, dan bantuan air minum dari PT. Tirta Investama Klaten.

 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian akan sumber daya  air dan menjaga keberadaannya secara kuantitas dan kualitas, baik untuk irigasi maupun kebutuhan lainnya bagi masyarakat karena semua harus mendapatkan akses air sesuai dengan tema Hari Air Dunia Tahun 2019, Semua Harus Mendapatkan Akses Air.

 

“Tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Dunia utk menyadarkan kita semua akan pentingnya air bagi makhluk hidup. Saat ini dunia dihadapkan pada berbagai macam permasalahan air, seperti populasi penduduk yang sangat cepat menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan air, bahkan penduduk di beberapa negara terpaksa menggunakan air dari sumber yg tidak aman, faktor degradasi lingkungan dan perubahan iklim merupakan salah satu penyebab kurangnya kuantitas air. Pemerintah khususnya Kementerian PUPR telah melalukan beberapa langkah guna pemerataan distribusi air yg merata,” ungkap Staf Ahli Menteri PUPR bidang Ekonomi dan investasi, Muhammad Faisal Fattah, 4 April 2019. 

 

Lanjut Fattah HAD merupakan momentum generasi millenial untuk menjaga ketersediaan air. Upaya menjaga ketahanan air harus dilakukan dengan semua pihak, salah satunya susur sungai dan pembersihan sungai danau situ dan wadah air lainnya. “ Kegiatan penanaman pohon dan pembuatan biopori harus dilakukan supaya kita ramah dengan air. Kita bukan hanya sebagai pengguna air saja, tapi kita tapi harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan keberadaan sumber-sumber air baik secara kuantitas maupun kualitas,” imbuh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan investasi.

 

Senada dengan Muhammad Faisal Fattah, Bupati Klaten, Sri Mulyati,bahwa kita harus selalu melestarikan dan menjaga sumber-sumber air yang ada supaya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. “ Contohnya Rowo Jombor yang sangat luas ini membutuhkan pengelolaan sumber daya air agar Rowo Jombor bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Untuk itu saya mohon perhatian dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola Rowo Jombor,” kata Sri Mulyani.

 

Sekda Jawa Tengah, Sri Puryono mengatakan bahwa air adalah jantung kehidupan dan hak asasi manusia untuk mendapatkannya. “Namun kedepannya air bukan masalah sepele, karena dikonsumsi masyatakat sehari hari dan juga pendukung irigasi masyarakat, sehingga kami mendukung konservasi dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya pembuatan waduk dan embung serta biopori dan kampanye untuk tidak menggunakan air berlebihan, restorasi sungai, kami juga merangkul semua elemen masyarakat dan semua pihak harus mau urun tangan gotong royong mengatasi permasalahan ini, menyimpan air layaknya menabung, agar dapat memamnennya di masa yang akan datang dan mari kita bulatkan tekad untuk menjaga ketersediaan air baik secara kuantitas maupun kualitas,” ungkap Sri Puryono

 

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Charisal A. Manu, Kepala BBWS Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno, Pemkab Klaten, dan masyarakat setempat.

 

Rowo Jombor

Kepala BBWS Bengawan Solo, Charisal A. Manu, mengatakan sangat mengapresiasi semua kegiatan yang dilakukan oleh komunitas peduli sungai, pemerintah kabupaten Klaten dan Pemprov Jawa Tengah khususnya Rowo Jombor. “Sementara ini kami memfasilitasi pembangunan ruang terbuka gedung agar komunitas bisa berkumpul setiap saat untuk sharing pengalaman dan pengetahuan. Dan ini sangat penting dalam rangka membangun kreativitas komunitas yang ada sehingga nanti berdampak pada meningkatkan perekonomian masyarakat bukan hanya terpaku dengan pengusaha pengusaha yang mengurus keramba, seperti yang kami.coba di Bendung Karet Tirtonadi dan Embung Giriroto dimana kami membuat landscape yang menarik sehingga dapat dijadikan untuk wisata,” jelas Kepala BBWS Bengawan Solo.

 

Rowo Jombor terletak di Desa Krakitan, Kabupaten Klaten yang bermanfaat untuk mengauri irigasi masyarakat seluas 782 ha dan wisata serta perikanan. Untuk pemeliharaan Rowo Jombor, BBWS Bengawan Solo telah melakukan pemeliharaan baik secara berkala maupun rutin seperti pembersihan enceng gondok yang bekerjasama dengan komunitas, pemprov dan TNI serta masyarakat setempat.

 

Khusus tentang keramba, Kepala BBWS Bengawan Solo mengatakan bahwa ada beberapa kajian yang sudah dilakukan dimana hasilnya disimpulkan dari segi akualitas air sudah tidak bisa digunakan lagi karrna sudah terjadi pencemaran berat maka akan dilakukan penertiban. “ Hasil kajian kami sebenarnya minimal luas keramba hanya 2 persen yang berarti hanya 4 ha saja dari luasan danau, kami melakukan penertiban secara bertahap karena ini menyangkut pendapatan masyarakat. Langkah pertama yang kami usulkan adalah bahwa harus ada ijin keramba itu sendiri, kedua bagi yang sudah punya ijin akan kami evaluasi kembali, apakah kepatuhan terhadap persyaratan persyaratan dalam hal kepedulian untuk mengatur pemanfaatan dan kualitas air terjaga, karena umumnya pakan daripada kerambalah yang meracuni kualitas air dan itu dampaknya jangka panjang,” jelas Charisal A. Manu. (tin, nan kompuSDA)

 

05 April 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Hari Suprayogi Hadiri Ground Breaking Bendungan Sidan
Dirjen SDA Hari Suprayogi Hadiri Ground Breaking Bendungan Sidan

Pesona wisata pulau Bali yang mendunia tentunya membawa kabar bahagia bagi Indonesia, karena semakin banyak wisatawan yang datang ke pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata ini. Di sisi lain, ternyata pesona tersebut juga mengundang banyak orang untuk menetap di Pulau Bali, yang berakibat pada laju pertumbuhan penduduk meningkat pesat, khususnya di kawasan Bali Selatan yang naik sekitar 4% per tahunnya.
 
Wah, banyak juga ya Sob. Laju pertumbuhan ini ternyata berpengaruh ke kebutuhan akan air baku yang tentu saja ikut meningkat seiring bertambahnya warga. Bali yang mungkin dikenal banyak orang hanya pulau kecil dengan potensi sumber air yang banyak, yang tidak mungkin kekurangan air. Ternyata tidak demikian, Sob.
 
Dari pernyataan yang disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster ternyata ketika musim kemarau, ada banyak wilayah di Bali yang kekurangan air untuk kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu, Ditjen SDA pun hadir memberi solusi dengan membangun Bendungan Sidan yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar. Tepat hari ini, telah dilaksanakan kegiatan ground breaking pada bendungan yang akan menampung air sebanyak 3,82 juta meter kubik tersebut. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi yang hadir dalam acara ground breaking tersebut, menyatakan #Bendungan #Sidan akan memasok air baku sebesar 1750 liter/detik untuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Ada juga untuk PLTA sebesar 0,65 MW, dan konservasi sumber daya air, juga kegiatan pariwisata. (dro/arg kompuSDA)

05 April 2019 Selengkapnya

16 Pihak Tanda Tangani MoU Pemulihan Cagar Alam di Jayapura
16 Pihak Tanda Tangani MoU Pemulihan Cagar Alam di Jayapura

Sebanyak 16 (enam belas) pihak melakukan penandatanganan kerja sama atau Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Papua dengan sejumlah pihak terkait pemulihan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, DAS Sentani Tami pada Senin kemarin (1/4).

Nota Kesepakatan yang direncanakan berlaku selama lima tahun ini ditandatangani di hadapan Presiden RI di Ruang VIP Bandar Udara Sentani, Jayapura (1/4).

Nota Kesepakatan (MoU) ini merupakan panduan yang digunakan untuk melaksanakan beberapa hal berikut, yaitu a) Koordinasi, sinkronisasi program dan pelaksanaan pemulihan kawasan cagar alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai Sentani Tami; b) Perencanaan detail tata ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan cagar alam; dan c) Sinkronisasi mitigasi bencana dan literasi kebencanaan untuk masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan simulasi bencana.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sebelum penandatanganan, Gubernur Papua Lukas Enembe memaparkan jumlah kerusakan dan kerugian yang dialami akibat peristiwa banjir bandang di Sentani pada 16 Maret lalu. Kepada Presiden Joko Widodo, Lukas mengungkapkan kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai Rp 506 miliar.

"Di Danau Sentani hampir sebagian besar rumahnya tergenang hampir 2 meter," kata Lukas di lokasi, Senin (1/4).

Sementara itu, di Kabupaten Jayapura, sebanyak 105 jiwa meninggal dunia dan jumlah pengungsi mencapai 7.617 jiwa.

"Sedangkan luka ringan 768 jiwa, luka berat 153 jiwa, sementara pada saat kejadian sebanyak 33 ribu KK kehilangan rumah. Jalan rusak (sepanjang) 21,9 kilometer, jembatan 7 unit rusak, pasar 1 unit rusak, sekolah 21 unit rusak, tempat ibadah 5 unit rusak, rumah 291 unit rusak seluruhnya, rusak sedang 209 unit, rusak ringan 1.288, rumah yang terendam 1.639 unit di Danau Sentani. Inilah kerusakan yang terjadi," jelasnya.

Setelah paparan, para pejabat terkait langsung menandatangi dokumen kerja sama dengan disaksikan oleh Presiden RI.

Ke-enam belas pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan tersebut, adalah sebagai berikut:

(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (3) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, (5) Kementerian Perencanaan Pembanghnan Nasional/Bappenas, (6) Pemerintah Provinsi Papua, (7) Pemerintah Kabupaten Jayapura, (8) Pemerintah Kota Jayapura, (9) Pemerintah Kabupaten Keerom, (10) Universitas Cendrawasih, (11) PT Freeport Indonesia, (12) Dewan Adat Suku Sentani, (13) Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, (14) Dewan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, (15) BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, (16) BP AM Sinode GIDI di Tanah Papua. (dnd/kty)

 

02 April 2019 Selengkapnya

Menteri PUPR Sampaikan Dua Hal Untuk Mitigasi Bencana Alam di Jayapura
Menteri PUPR Sampaikan Dua Hal Untuk Mitigasi Bencana Alam di Jayapura

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan melakukan analisa dua hal dalam penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura pada tanggal 16 Maret lalu. Analisa dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana alam ke depannya.

"Kami akan menganalisa karena selain perumahan ini (yang terkena dampak) di hilir masih ada pemukiman padat dan kami harus mengamankan itu. Terutama membuat bangunan yang akan mengarahkan kembali air ke sungai aslinya. Kedua material masih terbawa maka kita akan buat sabo dam seperti di Merapi agar material bisa tertahan supaya tidak membahayakan," ujarnya saat meninjau lokasi bencana di Kampung Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Papua (31/3).

 

Basuki menuturkan kerusakan yang timbul akibat bencana banjir bandang di Sentani ini  telah membawa banyak material batu dan pasir dari Pegunungan Cycloops. Banjir di Sentani sesungguhnya terjadi setiap 5-6 tahun sekali, namun tahun 2019 ini merupakan yang terparah hingga aliran sungai meluap. Hal ini dipicu juga oleh perubahan landscape, wilayah yang dahulunya perbukitan tersebut telah beralih fungsi menjadi permukiman. Sehingga saat curah hujan tinggi, sungai tidak bisa tertampung di aliran sungai seperti di Dobokurung, Doyo Baru, Kemiri dan Sungai Bello.

 

Kementerian PUPR juga akan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah setempat untuk mengusulkan relokasi tempat tinggal dengan meninjau dari segi tata ruang karena menganggap lokasi yang ada sekarang tidak aman lagi mengingat belum ada penahan aliran sungai pasca terjadinya bencana.

Sementara itu Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) yang dikomandani oleh Kepala BWS Yulianus M. Mambrasar memulai tanggap darurat dengan pengecekan langsung di lokasi terdampak bencana banjir. Beberapa di antaranya yaitu Desa Doyo Baru, Sungai Abheale dan Batalyon 751.

Bersama BPBD Prov. Papua bersama TNI – Polri dan dibantu dengan BASARNAS,  SKPD, Relawan berserta Warga melakukan Evakuasi ke tempat yang lebih aman dan personil beserta sarana prasarana yan dimiliki oleh Balai Wilayah Sungai Papua telah dikirim ke lokasi bencana untuk melaksanakan penerukan dan pembersihan pasca banjir.

Alat berat berupa Excavator 5 unit dan 1 unit Dump Truck untuk membersihkan jalan dari lumpur dan material banjir lainnya segera diturunkan. BWS Papua juga melakukan normalisasi hulu Sungai Abheale untuk mengembalikan dan melancarkan aliran sungai tersebut, termasuk normalisasi sungai yang melintas di Batalyon 751.

Selain itu, BWS Papua juga menyediakan air bersih untuk para korban banjir dengan membangun 5 intake di darat dan 1 intake di pulau.

"Sebelum ada intake, mengisi 1 tangki air membutuhkan 20-30 menit untuk 1.100 liter. Begitu kita buat intake, 4 menit, 1 tangki penuh," jelas Mambrasar di Papua.

Mambrasar menambahkan bahwa penyediaan air tidak boleh berhenti, karena air merupakan kebutuhan utama. BWS Papua akan selalu siap siaga walaupun masa tanggap darurat telah berakhir pada Jumat (29/3) dan tengah beralih ke masa pemulihan. (kety/dnd-kompusda)

 

01 April 2019 Selengkapnya

11 Kementerian Tanda Tangani Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
11 Kementerian Tanda Tangani Nota Kesepahaman Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Upaya melakukan revitalisasi ketersediaan air baku di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional & Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau yang dilaksanakan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Selasa (26/3).

Dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional & Pencanangan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau tersebut disepakati 4 hal antara lain pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018. Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang. Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari serta yang terakhir, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 15 danau prioritas nasional yang hendak diselamatkan pemerintah. Sepuluh diantaranya telah direvitalisasi oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA)

"Sebetulnya dari 15 (danau) prioritas itu 10 sudah kita sentuh. Misalnya, Danau Tondano, Limboto, kita bikin tanggul-tanggul supaya masyarakat tidak merambah ke badan danau," ucap Menteri Basuki kepada wartawan.

Adapun 10 danau tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Danau Maninjau dan Danau Kerinci (Sumatera Barat), Danau Rawa Pening (Jawa Tengah), Danau Kaskade Mahakam (Kalimantan Timur), Danau Tondano (Sulawesi Utara), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Tempe (Sulawesi Selatan), Danau Poso (Sulawesi Tengah), serta Danau Sentani (Papua).

Sementara 5 danau lainnya yang belum tersentuh antara lain Danau Singkarak (Sumatera Barat), Danau Rawa Dano (Banten), Danau Sentarum (Kalimantan Barat), Danau Batur (Bali), dan Danau Matani (Sulawesi Selatan).

Revitalisasi danau yang dilakukan oleh Kementerian PUPR antara lain dengan melakukan konstruksi bangunan pengendali sedimen pengerukan badan danau, pembersihan ganggang, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hulu danau, badan air dan daerah tangkapan air.

Indonesia sendiri memiliki 840 danau besar dan 735 danau kecil yang tersebar di seluruh nusantara dengan bentuk yang spesifik secara beragam keaneka ragam hayati yang tinggi dan sumber air yang sangat potensial.

Pada kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pihaknya bekerjasama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk penyusunan rencana pengelolaan danau secara terpadu. Dirinya mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan danau secara terpadu saat ini dilakukan secara sporadis, parsial dan sektoral, prosesnya kurang berjalan maksimal.

Namun, Menteri Basuki menyatakan, penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, hingga institusi dan lembaga lainnya ini nantinya akan mempermudah upaya melestarikan danau sehingga fungsi ekonominya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

"Sebelumnya kami di situ merasa sendiri. Mungkin yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan ini, kita ingin dikeroyok, coba kita pakai konsep Citarum Harum. Dikomando oleh pak gubernur, nanti disitu ada PUPR, ada (pemerintah) kabupaten, ada Kodam, ada Polda, dan lain-lain," tutupnya.(kompusda/dnd/amsori)

26 Maret 2019 Selengkapnya

Pencanangan Hari Air Dunia ke XXVII Tahun 2019
Pencanangan Hari Air Dunia ke XXVII Tahun 2019

Leaving No One Behind yang diadaptasi dalam tema Indonesia yaitu "Semua Harus Mendapatkan Akses Air" menjadi tema PEringatan Hari Air Dunia ke-XXVII Tahun 2019 ini. Dalam memperingati momen tahunan yang dirayakan setiap tanggal 22 Maret tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Pencanangan HAD di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta (22/3).

“Peringatan Hari Air Dunia Tahun 2019 mengangkat tema No One Leave Behind yang diadaptasi dalam tema Indonesia “Semua Harus Mendapatkan Akses Air”. Peringatan ini untuk meningkatkan perhatian publik akan pentingnya air dan pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka acara tersebut.

Menteri Basuki mengatakan program Kementerian PUPR diarahkan agar semua orang mendapatkan akses air melalui normalisasi sungai dan memperbanyak jumlah tampungan air dengan pembangunan bendungan dan embung. Dari total Kementerian PUPR Tahun 2019 sebesar Rp 110,73 triliun, alokasi anggaran sumber daya air sebesar Rp 39,7 triliun.

Potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3/tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar m3/tahun dimana yang sudah dimanfaatkan sekitar 222 miliar m3/tahun untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi. 

“Namun potensi sebesar itu, keberadaannya tidak sesuai dengan ruang dan waktu, sehingga kita membutuhkan tampungan-tampungan air. Dengan begitu pada saat musim hujan air ditampung untuk dimanfaatkan musim kemarau. Itulah gunanya  bendungan dan embung/setu untuk penampungan air,” kata Menteri Basuki. 

Hingga tahun 2018, sebanyak 55 dari program pembangunan 65 bendungan sudah dalam tahap konstruksi dimana 14 diantaranya sudah rampung. Pada tahun 2019 akan diselesaikan lagi sebanyak 15 bendungan sehingga akan selesai 29 bendungan. “Tahun 2019 juga akan dimulai pembangunan 10 bendungan baru. Ditargetkan seluruhnya tahun 2022 pembangunan 65 bendungan tersebut rampung seluruhnya,” ujar Menteri Basuki. 

10 bendungan yang dimulai pembangunannya tahun 2019 yakni Bendungan Jenelata, Pelosika, Jragung, Digoel, Tiro, Mbay, Budong-Budong, Ameroro, Tiu Suntuk dan Bulango Ulu.

Sementara untuk pembangunan embung, selama empat tahun (2015 – 2018), total jumlah embung yang dibangun Kementerian PUPR sebanyak 949 buah. Tahun 2019 akan dibangun 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total terbangun hingga 2019 sejumlah 1.053 embung. 

Untuk memenuhi kebutuhan air di Jakarta, Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan Kementerian PUPR akan menambah suplai dari Bendungan Jatiluhur dan menyelesaikan pembangunan Bendungan Karian di Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten. “Masih kurangnya suplai air Jakarta mengakibatkan terjadi pengambilan air tanah yang berdampak pada penurunan tanah sehingga terjadi banjir rob. Oleh karenanya perlu subtitusi air tanah dengan air permukaan yakni tambahan suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian,” kata Hari Suprayogi. 

Selain memperbanyak tampungan air, juga dilakukan upaya revitalisasi dan normalisasi sungai di seluruh Indonesia. Salah satunya program Citarum Harum yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo lewat Perpres 15 Tahun 2018 akan dijadikan percontohan dalam upaya pembersihan sungai di daerah lain. 

Program Citarum Harum dilakukan secara masif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, akan dijadikan acuan di sungai-sungai lain. Ditargetkan dalam tujuh tahun Sungai Citarum akan kembali bersih, dengan indikator ikan-ikan sudah bisa hidup kembali di sungai tersebut. 

Dalam peringatan HAD tersebut, Menteri Basuki secara simbolis juga melakukan pelepasan burung dan menyerahkan bantuan peralatan pembuatan biopori serta pupuk organik padat kepada 10 kelurahan, 5 SD, 5 SMP, 5 SMA, dan 5 Perguruan Tinggi yang berada di sekitar kampus Kementerian PUPR. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian air dengan membuat lubang serapan air hujan. Biopori juga berfungsi untuk mengurangi aliran air permukaan (run off) sehingga mencegah terjadinya genangan dan banjir. 

"Saya mengajak kita semua masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan air dengan baik  karena air juga makhluk hidup. Apapun yang kita lakukan terhadap air, air akan memberikan resonansinya kepada kita. Kalau kita berbuat baik terhadap air mereka akan jadi sahabat kita, kalau kita tidak berbuat baik kepada air dia akan memusuhi kita," pesan Menteri Basuki. 

Senada dengan Menteri PUPR, Dirjen SDA pun mengatakan bahwa tema tahun ini menyadarkan kita bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang tidak mendapatkan akses air yang baik, dirinya menyebutkan bahwa Ditjen SDA akan mendekatkan akses air kepada masyarakat baik kualitas maupun kuantitas. "Tentunya ini tidak bisa dari pemerintah saja, maka masyarakat kita ajak, dari anak-anak  sekolah, mahasiswa, semuanya dan juga kesadaran dari dalam diri sendiri. Zaman 4.0 ini kan semua serba automatic, harapan saya nanti sampah akan berkurang, air ini bukan hanya kualitasnya saja namun juga bisa jadi bencana, maka mari kita jaga bersama," pesannya.

Sementara itu di waktu yang sama, Menteri Basuki juga mendapatkan penjelasan mengenai teknologi Pompa Air Tenaga Hidro (PATH) inovasi Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR. PATH merupakan teknologi pemompaan air dengan memanfaatkan energi air tanpa listrik atau bahan bakar untuk menggerakkan pompa sehingga dapat menaikkan air ke lokasi dengan elevasi yang lebih tinggi dari sungai. Saat ini teknologi tersebut sudah diterapkan di tiga lokasi yakni pada Sungai Lungge di Temanggung, Sendang Kiringan di Magelang, dan Sungai Dungromo di Pacitan. (kompusda/birkompu)

temanya kan leaving no onebehind, ini menyadari masih ada beberapa yang mendapatkan akses air, oleh karena itu ini kan dalam rangka had, kita harus menyadarkan semuanya arti penting air, kita mendekatkan akses kepada masyarakat, kualitas dan kuantitas tidak bisa pemerintah saja, maka masyarakat kita ajak, dari anak2 sekolah, mahasiswa, semuanya dan juga penyadaran dari dalam diri sendiri juga, kita kasih penyadaran untuk air bisa dimanfaatkan misalnya untuk diminum. zaman 4.0 ini kan semua serba automatic, sampah akan berkurang harapannya, air ini bukan hanya kualitasnya saja namun juga bisa jadi bencana, mari kita jaga bersama

22 Maret 2019 Selengkapnya