© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Embung Sidodadi Embung Unik
Embung Sidodadi Embung Unik

Embung Sidodadi yang berlokasi di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, merupakan embung yang unik karena berada di tengah – tengah sawah. Dan embung ini merupakan embung yang didambakan oleh masyarakat setempat sejak lama, karena pembangunan embung ini memakan waktu 3 tahun, berawal dari tahun 2016 dan selesai tahun 2018, dan hari ini , Senin, 18 Maret 20019, diresmikan  oleh Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Citarum yabg berkerjasama dengan pemerintah Kabupaten Indramayu.

“Pembangunan embung inj dilatarbelakangi oleh kurangnya air untuk mengairi irigasi masyarakat. Sebelum ada embung ini masyarakat terutama para petani kesulitan untuk meengairi sawahnya pada saat musim kemarau. Alhasil produksi padi petani tidak maksimal dan pendapatan petani belum bisa ditingkatkan. Namun saat ini dengan adanya Embung Sidodadi para petani dapat mengairi sawahnya pada musim kemarau karena embung ini mempunyai luas 3,2 ha dengan volume tampungan 90.000 m3 dan sumber air dari embung ini adalah berasal dari mata air, saluran pembuangan saluran sungai Kadanghaur dan Sungai Cipancuh,” jelas Direktur OP, Agung Djuhartono mewakili Direktur Jenderal SDA, di Indramayu, Jawa Barat.

Embung Sidodadi  mempunyai manfaat untuk mengairi sawah seluas 900 ha utk 3000 KK, air baku dan pariwisata. Pembangunan embung ini dibiayai oleh APBN senilai Rp. 25 milyar dengan 3 tahap pelaksanaan dari tahun 2016 – 2018.

Bupati indramayu yang diwakili oleh Asisten Pembangunan  Ekonomi dan Kesra Setda  Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman, Embung Sidodadi adalah dambaan masyarakat setempat. “Pemkab indramayu sebagai penyangga ketahanan pangan dan tergantung pada infrastruktur yang ada meskipun sudah ada waduk jatigede dan waduk cipanas, tetap kita harus membenahi semua infrastruktur sumber daya air yang ada agar hasilnya maksimal dan sampai ke masyarakat. Untuk itu kami mengapresiasi semua yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh BBWS Citarum. Semoga kedepannya masih terus dilakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan tentunya dari para petani yang akan memanfaatkan embung ini untuk kebutuhan irigasi,” kata Maman Kostaman.

Indramayu adalah andalan untuk target kebutuhan  pangan nasional. Indramayu menuju swasembada pangan sehingga sedikit demi sedikit kita dapat mandiri utk ketahanan pangan, untuk itu menurut Maman Kostaman, Pemerintah Kabupaten Indramayu sedang menyediakan lahan seluas 92.370  ha utk lahan ketahanan pangan yang lahannya tidak boleh  dialihfungsikan dan saat ini sednag disiapkan semua perangkatnya termasuk peraturannya.

Sementara Direktur OP,  Agung Djuhartono, mengatakan bahwa embung ini  sesuai  dengan program Presiden  Jokowi untuk meningkatkan perekonomian petani. Untuk itu dengan berkembangnya embung ini nantinya saya harapkan masih dijaga juga jangan hanya jadi tempat pariwisata dan semoga bisa 2 kali panen dalam setahun atau bertambah jadi 3 kali dalam setahun secara berkelanjutan sehingga dapat terus meningkatkan pendapatan petani. “Program seperti ini selalu dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia. Dan sebenarnya saat ini pepemrintah berusaha membantu para petani di Indonesia nelalui program P3TGAI untuk menjaga dan merawat saluran tersier yang sebenarnya menjadi tanggung jawab petani. Saya mengharapkan agar program ini dapat lebih banyak lagi memberdayakan petani dan dapat meningkatkan perekonomian petani,” ujar Agung Djuhartono.

 

 

Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan, acara ini sebenarnya merupakan wadah untuk dialog yang konstruktif dan sebagai penyampaian aspirasi tentang infrastruktur sumber daya air. Embung ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat terutama para petani. “Kita memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, komunikasi juga salah satu fungsi.untuk mewujudkan cita-cita sehingga masyarakat dapat menyampaikan keinginannya  dan harapannya untuk menuju yang lebih baik dan terealisasi dengan baik,” lanjut Yoseph Umar Hadi.

Koordinasi Berkelanjutan

Menurut Kepala BBWS Citarum, Bob Arthur Lombogia, bahwa embung ini merupakan inisiasi para kuwu, camat dan pemerintah daerah yang proaktif ingin agar permasalahan air khusus untuk irigasi dapat diberikan solusi oleh pemerintah pusat. “Hal ini membuat koordinasi kami dengan pemerintah setempat menjadi lebih mudah dan difasilitasi dengan lahan masyarakat  desa. Dan untuk kewajiban monitoring konstruksi dari embung ini agar dapat tetap dimanfaatkan oleh masyarakat seterusnya,” imbuh Kepala BBWS Citarum.

Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Komaruddin, Kuwu Desa Sidadadi, yang menyatakan bahwa sebenarnya embung ini diawali inisiatif para petani Desa Sidadadi, yang sudah sangat lama memdambakan solusi dari permasalahan air untuk irigasi. “Awalnya sawah-sawah yang ada di desa ini adalah sawah tadah hujan dan kami merasa prihatin biaya produksi untuk sawah tinggi sekali dan penghasilannya tidak maksimal dan saat itu 1 hektar paling banyak menghasilkan 4 ton sehingga kalau dihitung secara produksi tidak maksimal, sehingga kami mengajukan ke pemerintah solusinya agar dibangun infrastruktur sumber daya air bagi desa kami yaitu dengan menggunakan tanah desa seluas 4 ha. Kami mengajukan proposal dengan bantuan pak Yoseph Umar Hadi yang akhirnya dapat dibantu oleh BBWS Citarum Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR. Mudah-mudahan dengan adanya embung ini Desa Sidadadi dapat meningkatkan produksi selain padi padi mudah mudahan dapat menanam palawija,” ungkap Pak Komaruddin. (KompuSDA•tin/nan)

18 Maret 2019 Selengkapnya

Menteri PUPR Kunjungi Pembangunan Bendungan Sindang Heula
Menteri PUPR Kunjungi Pembangunan Bendungan Sindang Heula

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono hari ini (15/3) melakukan kunjungan ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC-3) di Banten. Pada kunjungan singkat tersebut, Menteri PUPR bertemu dan berbincang dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN)  di sana, dalam obrolannya, Basuki berpesan agar seluruh pegawai di Kementerian PUPR dapat bekerja dengan nyata dan tidak berpolitik kecuali berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) tanggal 17 April 2019 nanti. Menteri PUPR juga mendengarkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para pegawai di BBWSC-3.
 
Sebelum mengunjungi kantor BBWSC-3, Menteri PUPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani  didampingi Gubernur Banten Wahidin Halim mengunjungi Bazaar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Desa Sindangsari, dalam kegiatan ini sejumlah BUMN dan UMKM memperkenalkan produk masing-masing, dengan tujuan memantau pemanfaatan pembiayaan ultra mikro. Setelah itu, masih berada di Banten, Basuki menyempatkan diri mengunjungi Bendungan Sindang Heula untuk mengetahui perkembangan terkini. Tris Raditian selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC-3) menjelaskan secara detail daerah yang akan di aliri air oleh Bendungan yang akan diresmikan pada tahun ini. (humas bbwsc-3/kompusda)
 
 

15 Maret 2019 Selengkapnya

Empat Program Prioritas Digenjot di Tahun 2020
Empat Program Prioritas Digenjot di Tahun 2020

Menurut data dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) terdapat 21 program yang dimonitor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) prioritas. Diantaranya 9 (sembilan) program telah tercapai di tahun 2018, 8 (delapan)  program perlu kerja keras untuk bisa tercapai, serta 4 (empat) program yang agak sulit tercapai.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang hari ini (11/3) resmi membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019 Wilayah Sumatera di Banda Aceh.

Dikatakan oleh Menteri PUPR, adapun 9 sasaran pokok tercapai antara lain 55 waduk yang telah terbangun dari target 65 waduk, jalan tol telah terbangun 782 km dari target 1000 km, irigasi dan rawa sebanyak 865.393 ha dari 1 juta ha, rehabilitasi irigasi 2.650.824 ha dari target 3 juta ha, pelatihan konstruksi, jalan baru, kota baru, serta sertifikasi konstruksi.

Sementara 8 sasaran pokok perlu kerja keras yaitu kemantapan jalan, daya tampung, sanitasi, air irigasi dari waduk, air baku, air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), irigasi tambak serta penanganan pemukiman kumuh.

“Sedangkan 4 sasaran pokok yang sulit tercapai itu pengendalian banjir, air minum dan sanitasi, sanitasi bagi MBR, dan penyediaan hunian layak. Bukan berarti gagal namun menjadi program selanjutnya yang harus diperhatikan dalam program tahun 2020 nanti,”ujar Basuki.

Konsultasi Regional Tahun 2019 ini menjadi momen yang tepat dalam menyusun program Tahun 2020 di Kementerian PUPR, sesuai dengan prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengangkat tema Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas, maka pentingnya pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.

“Kita tetap harus melaksanakan kegiatan konstitusi setiap tahunnya, alias programming. Kita melaksanakan tiga hal, yaitu mempertanggung jawabkan yang sudah kita kerjakan, melaksanakan kegiatan tahun ini, memprogramkan pekerjaan tahun ke depannya. Setiap tahun melakukan tiga hal itu dimana pun kita ditugaskan,”pesan Menteri PUPR.

Sementara itu, Plt Gubernur Provinsi Aceh Nova Iriansyah meminta agar Kementerian PUPR dapat mendukung ketahanan pangan, air baku dan pengendalian daya rusak air dari sektor Sumber Daya Air. “Sangat memerlukan penanganan terhadap pembangunan Bendungan Seulimum dan Bendung Peureulak serta penyediaan air baku di Langsa,” ujarnya.

Kegiatan Konreg Tahun 2019 wilayah Sumatera ini turut sebagai penyemangat bagi Kementerian PUPR dalam menghadapi tantangan pembangunan di Pulau Sumatera, mengingat wilayah tersebut sangat rentan dengan bencana alam, maka setiap program kerja sudah harus memperhitungkan ketahanan terhadap bencana alam. Terutama sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah. Lantaran tujuan Konreg 2019 itu sendiri memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat-daerah.

“Kami sampaikan ke para Kepala Balai, kita juga harus bisa mendesign package-package pekerjaan dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi,” tutup Basuki.

Turut hadir dalam Konreg 2019 Plt Gubernur PRovinsi Aceh Nova Iriansyah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Edy Juharsyah, Direktur Bina Penatagunaan SDA Fauzi Idris, dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I Djaya Sukarno. (dnd-KompuSDA)

11 Maret 2019 Selengkapnya

Terowongan Nanjung Kontribusi Solusi Atasi Banjir Bandung
Terowongan Nanjung Kontribusi Solusi Atasi Banjir Bandung

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat proyek Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung. Dua buah pipa raksasa akan menjadi aliran baru menyodet lekukan badan sungai di kawasan Curug Jompong. Titik itu dinilai turut memicu tertahannya air Citarum yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. 

Direktur Jendral Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan bahwa Terowongan Nanjung menjadi salah satu struktur sistem pengendalian Sungai Citarum. Proyek itu melengkapi langkah nonstruktural lainnya, seperti normalisasi anak sungai serta pembuatan kolam retensi dalam rangka menuntaskan masalah banjir.

"Ini kan dalam rangka pengendalian banjir Citarum. Pengendalian banjir itu tidak bisa hanya dengan satu struktur saja. Harus kombinasi, struktural dan nonstruktural," ujar Hari saat ditemui dalam kegiatan peninjauan Terowongan Nanjung bersama Presiden Joko Widodo, Minggu (10/3/2019).

Terowongan sepanjang 230 meter dengan garis tengah 8 meter ini akan memiliki dua pintu air slice gate. Kemudian dengan panjang bangunan inlet 28 meter, outlet 100 meter, dan jarak antar terowongan sekitar 10 meter, terowongan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas sungai hingga 700 m3/detik.

Hari memaparkan bahwa kondisi Q50 yang ada akan mempercepat dan memperluas aliran. Proyek senilai Rp 352,9 miliar ini dieksekusi oleh Wika-Adhi KSO dan diharapkan akan rampung di akhir tahun ini. “Ini sudah 22 persen, malah target kita terowongannya Juli-Agustus sudah selesai," tutur Hari.

Dirinya pun mengakui jika Terowongan Nanjung tak sepenuhnya menjamin kawasan Bandung Selatan bebas banjir. Namun, setidaknya kehadiran Terowongan Nanjung mampu mempercepat aliran air sehingga genangan dapat lebih cepat surut.

"Kita kan gak bisa instan. Sistem Citarum itu kan ada pola pengelolaan wilayah sungai termasuk banjir. Kemudian ada rencana pengelolaan, ada feasibility study, sehingga muncul kegiatan apa yang akan dilakukan, semuanya ini kombinasi. Ini belum selesai masih ada lagi, masih panjang," paparnya.

Genangan banjir di kawasan ini secara keseluruhan terdapat di empat lokasi seluas lebih dari 3000 hektar, yaitu Dayeuhkolot, Baleendah, Rancaekek, dan Sapan. Berfungsinya sistem ini diharapkan dapat mengurangi banjir seluas 700 hektar, meski masih ada genangan di daerah dengan elevasi rendah seperti Dayeuhkolot.

Selain itu, Hari mengungkapkan bahwa pengendalian Sungai Citarum merupakan struktur sistem yang besar. Ia pun memastikan, Terowongan Nanjung bukan pekerjaan terakhir yang dilakukan pemerintah.(ech/arg)

 

11 Maret 2019 Selengkapnya

Tampilan Baru Danau UNS
Tampilan Baru Danau UNS

Danau UNS yang sebagaimana namanya terletak di kompleks Universitas Negeri Sebelas Maret di Surakarta, Jawa Tengah, memiliki wajah baru yang lebih menawan setelah dilakukan revitalisasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Danau UNS sebenarnya merupakan sebuah embung yang airnya bersumber dari Sungai Kendil, salah satu anak Sungai Bengawan Solo yang merupakan sungai kewenangan Pemerintah Pusat. Pekerjaan Revitalisasi Danau UNS dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Sebelum direvitalisasi, kondisi Danau UNS sangat memprihatinkan. Seperti semakin meningkatnya sedimentasi yang mengakibatkan danau penuh dengan lumpur dan kualitas air yang semakin menurun karena banyaknya limbah padat maupun limbah cair yang sebagian besar berasal dari sampah domestik. Meningkatnya sedimentasi dan banyaknya limbah di danau menyebabkan kapasitas tampungan danau semakin kecil.

Tidak hanya itu, Danau UNS juga merupakan lintasan alur Sungai Kendil, yang mana harus siap dengan debit air yang bisa tiba-tiba meningkat, juga dengan material lain yang dibawa masuk oleh aliran Sungai Kendil.

“Dalam merevitalisasi Danau UNS kita mengerjakannya dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang kita lakukan supaya bersih dulu. Karena dengan bersih biasanya menjadi sehat. Setelah sehat kemudian lingkungannya akan menjadi produktif. Sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya, baik kepada mahasiswa, kepada semua yang sering jogging di sini,” jelas Direktur Jenderal SDA saat meresmikan Danau UNS di Surakarta (9/3).

Rektor UNS Ravik Karsidi menyatakan bahwa Danau UNS sudah mulai dimanfaatkan, salah satunya sebagai lokasi penyelenggaraan Lomba Kano Open yang ditujukan bagi para mahasiswa/i UNS dan masyarakat umum di mana pelaksanaannya bertepatan dengan peresmian danau. Selain itu, kedepannya Danau UNS juga akan digunakan sebagai laboratorium dan tempat praktikum.

Sebagai penutup, Direktur Jenderal SDA berpesan agar pihak UNS menjaga keberlangsungan kelestarian danau dengan bekerja bersama Pemda dan BBWS Bengawan Solo, juga Balai-Balai Kementerian PUPR yang berwenang mengelola wilayah.

Hadir mendampingi Dirjen SDA dan Rektor UNS di antaranya Inspektur Jenderal Kemenristekdisti, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR dan Kepala BBWS Bengawan Solo Ditjen SDA Kementerian PUPR.

(KompuSDA/Sandro,Kety)

11 Maret 2019 Selengkapnya

Penanganan Luapan Kali Jeroan di Kabupaten Madiun
Penanganan Luapan Kali Jeroan di Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun dilanda banjir terbesar selama 33 tahun terakir pada Kamis (7/3). Banjir ini diakibatkan oleh meluapnya Kali Jeroan yang merupakan anak Kali Madiun yang mengalir ke Sungai Bengawan Solo.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi dalam keterangannya di Madiun (7/3), mengatakan bahwa banjir yang terjadi saat ini akibat Kali Jeroan yang tidak mampu membendung debit air hujan.

Sebagai informasi, pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret terjadi curah hujan yang tinggi, puncaknya pada tanggal 6 Maret terjadi hujan kurang lebih selama tiga jam di Hulu DAS Jeroan dengan intensitas sebesar 150 milimeter.

“Air di Kali Jeroan sudah banyak hampir penuh ditambah dengan hujan selama 3 jam sehingga kapasitas 1.040 meter kubik per detik itu terlewati menjadi 1.063 meter kubik per detik sehingga air meluap kekanan kiri,” jelas Dirjen SDA.

Luapan Kali Jeroan ini juga mengakibatkan longsornya tanggul dibeberapa titik serta putusnya parapet sepanjang 20 meter di Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Luapan ini juga mengakibatkan genangan seluas 253 hektar meliputi 6 desa termasuk ruas Jalan Tol Ngawi - Kertosono di KM +603 - KM +604 sepanjang 400 meter.

Upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan adalah dengan penutupan tanggul-tanggul yang jebol secara darurat dengan menggunakan sandbag. Sedangkan untuk penangangan permanen, pada tahun ini juga Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Bengawan Solo telah menganggarkan dana sebesar 10 milyar rupiah untuk memperbaiki parapet dan tanggung-tanggul yang kritis secara permanen.

”Sudah ada kontrak sebesar 10 milyar untuk menangani yang kritis-kritis ini secara permanen terutama yang 20 meter tadi. Kemudian dalam jangka menengah ada beberapa yang perlu kita selesaikan, kira-kira ada 15 kilometer parapet yang harus direhabilitasi karena beberapa parapet ini umurnya sudah 20 tahun,” ujar Dirjen SDA ketika melakukan koordinasi langsung ke lokasi banjir bersama dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Gubenur Jawa Timur, Bupati Madiun, Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal SDA dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan (BBWS) Solo.

Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Bengawan Solo bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jawa Timur akan terus melakukan peninjauan lapangan dan penanganan darurat selama seminggu kedepan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan segera berkoordinasi dengan pihak BBWS Bengawan Solo ataupun instansi berwenang lainnya bila terjadi keadaan darurat maupun membutuhkan informasi lebih lanjut terkait bencana banjir. (DATIN BBWSBS/maw,sita/KompuSDA)

08 Maret 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Tinjau Penanganan Tanggul Jebol di Sungai Tanjung Cirebon
Dirjen SDA Tinjau Penanganan Tanggul Jebol di Sungai Tanjung Cirebon

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi, didampingi oleh Direktur Sungai dan Pantai, Jarot Widyoko dan para pejabat BBWS Cimanuk Cisanggarung melakukan kunjungan lapangan ke Sungai Tanjung, Desa  Karangreja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dan Sungai Cisanggarung,  Cirebon, Jawa Barat, kemarin (17/2).

Kunjungan  lapangan tersebut diawali dengan meninjau tanggul yang jebol sepanjang 6 m di Sungai Tanjung, Desa Karangreja Kec.Tanjung dan telah dilakukan penanganan dengan menggunakan cerucuk bambu dan gapit bambu serta karung isi tanah oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung.

“Jebolnya tanggul Sungai tanjung ini awalnya terjadi pada 15 Februari 2017 sepanjang 6 m dan telah dilakukan penanganan dengan cerucuk bambu dan gapit bambu serta karung isi tanah. Dan kemudian pada tanggal 2 Februari 2019 terjadi kembali kerusakan ditempat yang sama, dan sampai saat ini sedang dikerjakan penanganan dengan menggunakan cerucuk bambu kembali yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 hari.  Akibat dari tanggul jebol ± 6 m di Sungai tanjung mengakibatkan air sungai merendam persawahan ± 40 Ha sawah di Desa Karangreja dan ± 30 Ha sawah di Desa Sidakaton,” jelas Hari Suprayogi.

Setelah meninjau  Sungai Tanjung, dilanjutkan dengan peninjuan ke Sungai Cisanggarung  dimana telah terjadi luapan banjir di Sungai Cisanggarung yang disebabkan  oleh kontruksi Jalan Tol Kanci Pejagan menimbun bantaran sebelah kiri (Barat) Sungai Cisanggarung sepanjang ± 1.000 meter dan berakibat  kurangnya kapasitas hidrolis Sungai Cisanggarung pada Jembatan Tol Sungai Cisanggarung.

Hal ini mengakibatkan  terjadinya  bottle neck  di jembatan sehingga saat banjir, air sungai melimpas pada tanggul kanan sepanjang 5 Km meliputi pemukiman di Desa Karangsambung,  Desa Bojongsari, Desa Babakan,  Desa Kalibuntu, dan areal persawahan seluas 200 Ha, serta tanggul kritis pada hulu jembatan.

“ Upaya yang dilakukan oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung adalah akan mengusulkan untuk melaksanakan normalisasi Sungai Cisanggarung di Tahun Anggaran 2019, berkaitan dengan kapasitas hidrolis Sungai Cisanggarung serta rekayasa teknik untuk mencegah bootle neck pada bangunan tersebut,”

PT.Semesta Marga Raya selaku pengelola Jalan Tol akan mengusulkan kajian sodetan sejajar sepanjang ± 600 m di tanah milik jalan tol (sebelah selatan) untuk mempercepat buangan luapan banjir Sungai Cisanggarung pada area persawahan Desa Bojongsari dengan mengalirkannya Kali Sapi. Dan untuk penanganan sodetan irigasi sekunder dan irigasi tersier akan berkoordinasi  dan berkonsultasi dengan  BBWS Cimanuk Cisanggarung. (ams kompuSDA)

18 Februari 2019 Selengkapnya

Dirjen SDA Resmikan Air Baku Lintas Pulau
Dirjen SDA Resmikan Air Baku Lintas Pulau

Pembangunan sumur air tanah untuk air baku Kota Ternate, Kota Tidore dan jaringan pipa bawah laut Rum-Maitara merupakan 3 (tiga) paket pekerjaan yang dibangun pada Tahun Anggaran 2018 telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hari Suprayogi, di Maluku Utara (15/2).

“Pembangunan tiga paket tersebut antara lain Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Kota Ternate, Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku Kota Tidore serta Rehabilitasi Jaringan Pipa Bawah Laut Rum-Maitara,” ujar Hari Suprayogi.

Seiring makin berkembangnya Kota Ternate dan Kota Tidore  secara otomatis kebutuhan akan air  bersih juga ikut meningkat sehingga dalam pemenuhan air bersih sehari - hari PDAM Kota Ternate dan Kota Tidore menyiasati dengan cara pelayanan bergiliran. 

Dengan adanya tambahan debit air bersih kurang lebih 54 lt/dt di Kota Ternate dan 35 lt/dt di Kota Tidore Kepulauan yang dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2018 ini, diharapkan mampu melayani dan memenuhi kebutuhan air bersih yang belum terlayani khususnya terkait air bersih di pulau Maitara ini.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Pipa Bawah Laut Rum - Maitara bertujuan untuk memperbaiki jaringan pipa existing yang telah dibangun pada tahun anggaran 2015 yang terputus karena arus laut. Jaringan pipa bawah laut sebesar 8 L/detik yang bersumber dari sumur air tanah di pulau tidore ini diharapkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat sebanyak 2,088 jiwa yang tersebar di empat desa di Pulau Maitara dapat terpenuhi.

Sementara itu, Kepala BWS Maluku Utara, Abdul Muis mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalisasi sumber daya air.

“Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia Sudah menjadi anggapan umum di mana kita menemukan air, lewat Ditjen SDA kami mengupayakan pembangunan infrastruktur sumur air tanah untuk air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan pengembangan penyediaan air baku tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan pembangunan Instalasi pengolahan air, Jaringan distribusi utama, dan sambungan rumah agar dapat segera dimanfaatkan,” ujarnya.

Kepala Desa beserta masyarakat Maitara berterima kasih kepada pihak Kementerian PUPR terhadap pembangunan air baku lintas pulau yang selama ini mereka tunggu, kalau dulu masyarakat Maitara hanya menunggu hujan untuk di tampung untuk menjadikan air bersih untuk dipakai sehari-hari, sekarang kebutuhan air bersih sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Pulau Maitara.

 

 

16 Februari 2019 Selengkapnya

Program Ditjen SDA Untuk Pengendali Banjir
Program Ditjen SDA Untuk Pengendali Banjir

“Saat ini selain terjadi  perubahan iklim, lingkungan kita juga sedang mengalami perubahan lingkungan seperti alih fungsi lahan, sungai-sungai kita tercemar limbah industri dan rumah tangga, ditambah lagi sedimentasi. Hal-hal tersebut harus menjadi perhatian semua pihak karena dapat menimbulkan terjadinya fenomena banjir, dimana curah hujan lebat (51 mm/hari – 100 mm/hari) atau sangat lebat (>100 mm/hari) sehingga debit yang terjadi melebihi kapasitas sungai; dan curah hujan sedang (21 mm/hari – 50 mm/hari) namun terjadi dalam waktu lama dan kapasitas sungai kecil. Contohnya curah hujan yang tinggi terjadi dari tanggal 21 Januari – 22 januari 2019 yang tersebar merata di beberapa kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan dengan curah hujan 468 mm yang tercatat tanggal 22 Januari 2019 di Stasiun Hujan Lengkese dan banjir terjadi di Kota makassar, Kab. Gowa, Kab. Maros, Kab. Jeneponto, Kab. Wajo, Kab. Soppeng dan Kab. Pangkep. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR selama kurun waktu TA 2015-2019 target pengendali banjir sepanjang 3.090 km dan sampai dengan akhir TA 2018 realisasi sepanjang 868,81 km,” jelas Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi, dalam Jumpa Pers bersama wartawan media massa di Ruang Media Centre Kementerian PUPR (300119). Turut hadir dalam acara tersebut Sesditjen SDA, Arsyadi, Kepala Pusat Bendungan, Ni Made Sumiarsih, Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Amir Hamzah dan para wartawan dari berbagai media massa.

Lanjut Hari Suprayogi, tahun ini, 2019, dilaksanakan pengendalian banjir dengan biaya Rp. 3,894 triliun antara lain berupa normalisasi sungai/tanggul banjir/kanal 131,19 km (tersebar); pembangunan polder/kolam retensi 1 buah (kolam retensi Nipa-Nipa, Kab. Gowa dan Kab. Maros);  dan pembangunan sistem pompa 2 unit (Pompa Sungai Bendung Palembang dan rencana Pompa Ancol-Sentiong Jakarta) dan realisasi pengendalian banjir sampai dengan TA 2019 (131,19 km) sebesar 1000 km. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah tanah seperti Normalisasi Kali Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, Sunter, Sudetan Ciliwung-BKT, Sungai Tondano Manado.

“Kami juga membangun bendungan sebagai pengendali banjir sejumlah 65 buah diantaranya Bendungan on going 2015-2019 (39 buah) dengan mereduksi banjir sebesar 7.101 m3/det; bendungan yang selesai dibangun sampai dengan tahun 2018 (17 buah) mereduksi banjir sebesar 3.400 m3/det dan bendungan dimulai TA 2019 (9 buah)  mereduksi banjir 2.853 m3/det.  Jadi dengan 65 bendungan tersebut total reduksi banjir sebesar 13.355,” kata Hari Suprayogi.

Khusus tentang kesiapsiagaan peralatan dan bahan banjiran, Direktorat Jenderal SDA sudah menyiapkan peralatan sejumlah 657 unit diantaranya terdiri dari Excavator (122 unit); Amphibious Excavator (51 unit); Dump Truck (96 unit); Trailer Truck (23 unit); Pick Up (75 unit); Mobile Pump (74 unit), Perahu Karet (196 unit) dan Mesin Outboard (20 unit). Dan bahan banjiran terdiri dari Sandbag (242.633 unit); Geobag (5.968 unit) dan Kawat Bronjong (41.798 unit).

Hari Suprayogi berpesan dalam menghadapi musim hujan tahun ini, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, jangan membangun bangunan di sempadan sungai dan bersih-bersih sungai setempat bersama dengan instansi terkait dan komunitas. (tin/din/ams kompuSDA)

30 Januari 2019 Selengkapnya

Bendungan Mila Mulai Digenangi
Bendungan Mila Mulai Digenangi

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu kawasan terkering di Indonesia dengan hanya tiga bulan musim penghujan. Untuk menjaga ketahanan air dan memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat seiiring dengan pertumbuhan penduduk, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menyatakan bahwa salah satu kunci pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di NTB adalah dengan menjaga ketersediaan air.

Kesinambungan ketersediaan air dapat dipenuhi dengan pembangunan tampungan air. Untuk itulah Ditjen SDA terus meningkatkan jumlah tampungan air di NTB, salah satunya dengan pembangunan bendungan. Setelah pada tahun lalu Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu diresmikan oleh Presiden RI, di awal tahun 2019 ini, dilaksanakan penggenangan perdana Bendungan Mila yang juga terletak di Kabupaten Dompu.

“Untuk itu pembangunan bendungan diprioritaskan sebagai tampungan air. NTB memiliki sembilan bendungan besar eksisting, 61 bendungan medium atau embung berskala bendungan. Dilengkapi dengan (bendungan, red.) Tanju dan Mila akan terkumpul sekitar 250 juta meter kubik tampungan air,” jelas Dirjen SDA dalam acara penggenangan awal Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, NTB (17/1).

Impounding atau penggenangan awal Bendungan Mila dihadiri oleh Dirjen SDA Hari Suprayogi, Bupati Dompu Bambang M. Yasin, dan didampingi oleh Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Ni Made Sumiarsih, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Agung Djuhartono, serta Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I) Asdin Julaidy.

Bendungan Mila direncanakan dapat mengairi Daerah Irigasi seluas 1.689 Ha, meningkatkan intensitas tanam dari 186% menjadi 300% pada Bendung Rabbaka, memenuhi kebutuhan air baku sebesar 100 liter per detik untuk Kabupaten Dompu dan mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik. Bendungan ini juga dimanfaatkan sebagai konservasi dan pariwisata Kabupaten Dompu.

Sedemikian besarnya manfaat Bendungan Mila, Dirjen SDA berpesan untuk menjaga kualitas iar bendungan, salah satunya dengan mencegah adanya tambak keramba ikan. “Kita sudah punya pengalaman keramba ikan di bendungan yang mengakibatkan air bendungan tercemar kemudian mempengaruhi kualitas air. Perikanan tangkap diperbolehkan, tapi kalau keramba sebaiknya dihindari,” himbau Hari Suprayogi.

Bupati Kabupaten Dompu Bambang M. Yasin menyatakan, kehadiran dua bendungan di Kabupaten Dompu, yaitu Bendungan Tanju dan Tanju akan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat Dompu yang terkenal dengan produksi jagung dan berasnya. "Bagi kami rencana keberadaan Sistem Irigasi Rababaka Kompleks yang didukung oleh Bendungan Tanju dan Mila merupakan satu mimpi yang menjadi kenyataan," ujar Bambang.

(kty/san/ams KompuSDA)

18 Januari 2019 Selengkapnya

Impounding Bendungan Mila
Impounding Bendungan Mila

Pengisian Awal Bendungan Mila oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR (17/01/2019) adalah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Bendungan Mila terletak di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi satu kesatuan sistem dengan Bendungan Tanju. Bendungan Mila nantinya akan mengairi Daerah Irigasi Rababaka seluas 1.689 hektar guna meningkatkan intensitas tanam menjadi 300%. Bendungan ini juga berfungsi untuk penyediaan air baku 100 liter per detik dan mereduksi banjir sebesar 142,57 meter kubik per detik di Kecamatan Woja. Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata, perikanan darat dan konservasi Sumber Daya Air di Kabupaten Dompu.

17 Januari 2019 Selengkapnya

Bendungan Logung Siap Laksanakan Impounding Akhir Tahun Ini
Bendungan Logung Siap Laksanakan Impounding Akhir Tahun Ini

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan Impounding (Pengisian Awal Bendungan) pada Bendungan Logung yang terletak di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus. Impounding tersebut dilaksanakan tanggal 18 Desember 2018 kemarin. 

“Bendungan Logung merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk mendukung program NawaCita Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional,” ujar Direktur Jenderal SDA, Hari Suprayogi.

Pembangunan Bendungan Logung membutuhkan waktu sekitar 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2014 dengan jangka waktu pelaksanaan 1.460 hari kalender hingga 2018 dengan nilai kontrak Rp 620 miliar, dibangun oleh KSO antara PT Wijaya Karya & PT. Nindya Karya. Bendungan ini memiliki tinggi 55 meter dan panjang 350 m dan mampu menampung air sekitar 20,15 juta m3, dengan volume efektif sebesar 13,72 juta m3.

Bendungan Logung direncanakan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk lahan potensial maksimal 5.296 ha yang terdiri dari luas irigasi eksisting 2.805 ha dan irigasi pengembangan 2.491 ha di wilayah Kabupaten Kudus serta peningkatan produktivitas tanaman padi. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 200 liter/detik di perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kudus, pengendalian banjir dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebesar 0,50 MW .

"Saya kira, impounding, daerah Kudus ini kan hujannya tinggi. Jadi 20 juta m3. Satu musim hujan ini harapan saya sudah bisa spill out (melimpah) dan spillway (sudah penuh)," beber dia saat wawancara.

Kabupaten Kudus sendiri memiliki masyarakat yang hidup dari pertanian dan industri yang sangat membutuhkan air untuk keperluan pertanian maupun air baku untuk air minum, sementara di saat musim kering Kabupaten tersebut sering mengalami kekeringan dan saat musim hujan mengalami kebanjiran akibat meluapnya sungai di pegunungan Muria. Dengan adanya bendungan yang terletak di lokasi lereng Muria diharapkan dapat mengurangi bencana banjir wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya.

Selain itu, Bendungan Logung juga memiliki manfaat sebagai sarana wisata sebagai bentuk ekonomi kerakyatan tersendiri. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Ruhban Ruzziyatno mengatakan pariwisata di Bendungan Logung nantinya harus tetap memperhatikan prinsip hidrologi dan konservasi dari hulu ke hilir. “Panorama yang tersaji di sekeliling bendungan membuatnya memiliki keistimewaan dibanding dengan bendungan lain adalah panorama Gunung Muria menjadi daya tarik tersendiri,” ujarnya.

Sosialisasi kepada warga terkait pemanfaatan bendungan termasuk pengembangan wisata penting untuk dilakukan, dengan tidak mengijinkan adanya wisata air pada bendungan terkait potensi bahaya yang akan timbul dan lebih mengedepankan wisata konservasi. (kompusda/dnd/arg/dani)

18 Desember 2018 Selengkapnya