© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sarasehan Sehari & Forum Air Indonesia
Sarasehan Sehari & Forum Air Indonesia

Sarasehan Sehari & Forum Air Indonesia
Mewujudkan Sungai yang Bersih, Sehat dan Produktif

09 Mei 2016 Selengkapnya

Kegiatan Irigasi dan Rawa Harus Tersinkronisasi
Kegiatan Irigasi dan Rawa Harus Tersinkronisasi

Sejalan dengan program Nawacita yang telah dicanangkan Presiden Republik Indonesia dengan 9 (sembilan) agenda perubahan, khususnya agenda yang ke-7 (tujun) yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, terutama dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan irigasi baru 1 juta Ha dan rehabilitasi irigasi 3 juta Ha, maka sinergitas program antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan. Untuk mewujudkan sinergitas tersebut, Direktorat Irigasi dan Rawa Ditjen SDA menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi Program Kegiatan Irigasi dan Rawa TA. 2017-2019 di Jakarta pada 27-28 April 2016.

 

Turut hadir sebagai Keynote Speaker dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Ir. Mudjiadi, M.Sc. “Masterlist program pembangunan irigasi baru 1 (satu) juta Ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta Ha, untuk program pembangunan ternyata 67% dari daerah irigasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan 33% merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk program rehabilitasi, sebesar 46% dari daerah irigasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan 54% merupakan kewenangan pemerintah daerah,” papar Mudjiadi.

 

Mudjiadi juga menjelaskan bahwa pada RPJMN Periode 2015-2019, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  telah ditargetkan untuk dapat melaksanakan program pembangunan 1 (satu) juta hektar irigasi baru dan rehabilitasi  3 (tiga) juta hektar jaringan  irigasi, yang beberapa diantara daerah irigasi tersebut merupakan daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah.  Hal itu berarti, beberapa daerah irigasi kewenangan daerah yang menjadi bagian dari program pembangunan dan rehabilitasi tersebut harus mulai disusun secara baik program implementasinya, mulai dari penyiapan readiness criteria-nya sampai ke tahap pelaksanaan konstruksinya. Oleh karena itu, kegiatan sinkronisasi menjadi penting guna bersama-sama mengupayakan terwujudnya pencapaian program Nawacita tersebut.

 

Penganggaran dana pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi juga merupakan poin penting yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana yang baik dan terarah akan memberikan dampak yang besar terhadap program kegiatan irigasi dan rawa. Mudjiadi berharap melalui kegiatan sinkronisasi ini, pemerintah pusat dan daerah bisa bekerjasama dalam mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan 1 (satu) juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi 3 (tiga) juta hektar jaringan irigasi. (dro/kompusda)

28 April 2016 Selengkapnya

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA

Bertempat di Auditorium Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar acara “Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan SDA TA 2016” pada Kamis (21/4). Dalam pencangan tersebut, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, menetapkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V sebagai 2 (dua) unit kerja yang menjadi percontohan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan SDA.

Direktur Jenderal SDA Mudjiadi mengatakan pembangunan zona integritas dilakukan untuk mensinergikan kegiatan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu K/L yang pimpinannya mempunyai niat (komitmen) mencegah terjadinya korupsi dan mempunyai program kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada unit kerja pada ZI yang mempunyai indeks integritas tertentu dari hasil survei integritas dan telah mampu memenuhi indikator lain yang ditetapkan. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja pada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperoleh hasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih. Unit Kerja yang dimaksud ialah unit kerja layanan masyarakat yang mandiri, mandiri dalam arti mengelola anggaran (DIPA) sendiri yang eselonisasinya serendah-rendahnya setingkat dengan eselon dua.

Dalam laporannya, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, menjelaskan persiapan yang sudah dilakukan pihaknya untuk pembangunan zona integritas yakni membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang bertugas untuk menyusun rencana kerja, penetapan target capaian kerja, jadwal pelaksanaan kerja, dan pelaksanaan pemantauan implementasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas yang bertujuan sebagai acuan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyebarluasan informasi melalui metode sosialisasi yang bekerjasama dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Pusat mengenai komponen – komponen utama yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Balai, penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, serta sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Zona Integritas yang akan dilanjutkan dengan internalisasi e-performance.

Dalam pidatonya, Mudjiadi, mengajak kepada seluruh tamu yang hadir untuk berkomitmen menghindari praktik korupsi. “Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk “hijrah” menjadi lebih baik, mewujudkan wilayah bebas dari KKN dan lebih jauh lagi mewujudkan Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”

“Perubahan ini tentunya tidak dapat dengan mudah dan cepat, namun perubahan ini harus kita mulai sekarang. Keberhasilan pembangunan Zona Integritas membutuhkan peran serta seluruh pihak, tidak hanya di unit percontohan, namun juga seluruh pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” lanjut Mudjiadi.

Turut hadir dalam acara ini Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Hubungan Antar Lembaga, Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Sekretaris Insepektorat Jenderal Kementerian PUPR, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. (arg/kompusda)

22 April 2016 Selengkapnya

Mengatasi Kelangkaan Air di Indonesia
Mengatasi Kelangkaan Air di Indonesia

Mengatasi Kelangkaan Air di Indonesia

 

Indonesia berpotensi mengalami kekeringan dan kelangkaan air apabila manajemen ketersediaan air tidak dikelola dengan tepat. Hal ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan air, pangan dan energi. Pernyataan itu disampaikan oleh Waluyo Hatmoko saat orasi pengukuhan Profesor Riset Bidang Tata Kelola Sumber Daya Air yang berjudul “Upaya dan Strategi Mengatasi Kekeringan dan Kelangkaan Air di Indonesia” di gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis, 21 April 2016.

 

“Jumlah ketersediaan air permukaan di Indonesia adalah 3.960 miliar meter kubik per tahun namun Pulau Jawa hanya memiliki air permukaan sebesar empat persen. Dengan jumlah penduduk Pulau Jawa yang mencapai 60 persen dari total penduduk Indonesia, maka Pulau Jawa berpotensi mengalami kelangkaan air,” ujar Waluyo. Ia juga menambahkan bahwa kelangkaan dan kekeringan adalah dua hal yang berbeda. Kalau kekeringan air terjadi karena alam yang disebabkan oleh iklim. Sehingga manusia tidak dapat mencegah atau mengubahnya namun hanya dapat mempersiapkan mitigasinya. Sementara kelangkaan air, terjadi karena ulah manusia yang memakai air terlalu berlebihan, tidak melestarikan hutan, dan tidak mengelola air dengan baik. Meski begitu, kelangkaan air dapat diatasi dengan manajemen ketersediaan air dan kebutuhan air.

 

Waluyo menjelaskan bahwa manajemen ketersediaan air prinsipnya menambah jumlah air yang tersedia untuk mencapai pemenuhan kebutuhan air. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan konsep permanenan air yang bertujuan untuk mengatasi kelangkaan air saat musim kemarau. Konsep permanenan air adalah konsep menyimpan air yang berlebih pada musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Konsep ini bisa diterapkan pada daerah banjir, sawah tadah hujan, tampungan makro-mikro dan atap permukiman.

 

Menurut Waluyo, rencana pembangunan 65 bendungan di Indonesia juga merupakan penerapan konsep permanenan air. Jumlah kebutuhan air nasional sebenarnya tidak terlalu besar hanya 301 miliar kubik per tahun atau hanya delapan persen dari seluruh air yang tersedia. Dari jumlah tersebut, kebutuhan air irigasi mencapai 90 persen dari seluruh kebutuhan air, sedangkan kebutuhan air untuk rumah tangga, perkotaan dan industri hanya empat persen. (dro/KompuSDA)

22 April 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA Sosialisasikan Gerakan Donor Darah
Dirjen SDA Sosialisasikan Gerakan Donor Darah

World Water Day atau Hari Air Sedunia adalah perayaan tahunan yang diakukan untuk kembali menarik perhatian publik pada pentingnya air bersih dan penyadaran untuk pengelolaan sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan. Salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Air Sedunia yang memiliki tema “Water and Jobs”, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menyelenggarakan Gerakan Donor Darah. Gerakan Donor Darah ini diselenggarakan pada Rabu, 20 April 2016 yan bertempat di Ruang Perpustakaan Ditjen. SDA Lobby Gedung Ditjen. SDA.

Acara yang diikuti dengan antusias oleh pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR ini berhasil mengumpulkan 128 kantong darah dari 165 pendonor yang hadir. Kantong darah yang terkumpul tersebut diberikan ke PMI DKI Jakarta, Kramat Raya, Jakarta Pusat. “Dengan mengkonsumsi air bersih yang banyak, sirkulasi darah akan semakin lancar. Agar darah semakin sehat, perlu dilakukan donor darah secara rutin. Kegiatan donor darah merupakan langkah yang baik untuk menstimulasi pembuatan darah baru. Pendonor tidak hanya mendapatkan kesehatan secara fisik, melainkan juga akan sehat secara psikologis,” ujar dr.Sari Ardian selaku Ketua tim PMI yang hadir pada Gerakan Donor Darah tersebut. (dro/KompuSDA)

21 April 2016 Selengkapnya

Ditjen SDA Ikut Serta dalam Agrinex Expo Ke 10
Ditjen SDA Ikut Serta dalam Agrinex Expo Ke 10

Agrinex Expo merupakan pameran tahunan yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk meningkatkan kepedulian dan apresiasi semua pihak terhadap bidang pertanian. Pada tahun 2016 ini Agrinex Expo telah masuk tahun ke-10 penyelenggaraan, dan seperti tahun sebelumnya pameran yang fokus pada bidamg pertanian ini diselanggarakan di Jakarta Convention Center pada tanggal 1-3 April 2016.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara bahwa dukungan semua pihak terhadap perkembangan pertanian di Indonesia masih kurang mumpuni. Padahal potensi pertanian Indonesia sangat besar. Hambatan utama datang dari perkembangan perkebunan sawit yang makin mendesak keberadaan lahan untuk pertanian. "Oleh karena itu kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk maju," sebut Rifda Ammarina, Ketua Panitia Penyelenggara dalam pembukaan Agrinex Expo (1/4).

Ketersediaan lahan, kebijakan keberpihakan lahan kepada petani dan program kemandirian pangan Pemerintah merupakan beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk peningkatan potensi pertanian. Salah satu bentuk dukungan datang dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam bentuk penyediaan infrastruktur pertanian. Pada Tahun Anggaran 2016 ini, Ditjen SDA berencana membangun 1.250 km jaringan irigasi, atau setara dengan lahan untuk pertanian seluas 43.263 Ha. Selain pembangunan baru, Ditjen SDA juga akan merehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 1.631 km atau setara dengan 308.903 Ha lahan pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan dalam sambutannya berharap agar dukungan terhadap lahan pertanian tidak hanya dilakukan sebatas menjadi peserta ataupun menghadiri Agrinex Expo, tetapi diwujudkan dalam bentuk nyata. "Ketegasan dan keberpihakan negara untuk bidang pertanian sangatlah dibutuhkan. Saya akan dukung sepenuhnya dan saya pastikan akses kepada tanah harus dimiliki oleh semua warga negara Indonesia demi kesejahteraan dan ketentraman hidupnya. Terutama tanah untuk pertanian yang memang penting demi kesejahteraan bangsa," jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Turut hadir dalam pembukaan Agrinex Expo Perwakilan Kementerian Pertanian, Perwakilan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Kementerian UMKM dan beberapa wakil kementerian lainnya yang berpartisipasi dalam perhelatan ini. (KompuSDA)

01 April 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA: Jangan Membenarkan yang Biasa, Biasakan yang Benar
Dirjen SDA: Jangan Membenarkan yang Biasa, Biasakan yang Benar

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi melantik sebanyak 407 orang Pejabat Perbendaharaan, pada Rabu (30/3) di Jakarta. Dalam sambutannya Mudjiadi kembali menyampaikan sekaligus menegaskan bahwa kita harus menjunjung tinggi semangat “Ayo Kerja”. Semangat tersebut sangat tepat bagi kita yang saat ini sedang berjuang mewujudkan infrastruktur yang lebih baik guna merealisasikan Indonesia yang lebih makmur, aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera dalam kerangka NKRI.

“Kita saat ini dalam periode percepatan pembangunan infrastruktur, kita merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi harapan Bapak Presiden dalam pelaksanaan nawacitanya terletak pada bahu bapak ibu sekalian, karena semua pembangunan di pekerjaan umum, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA, bapak ibulah yang melaksanakan,” lanjut Mudjiadi.

Mudjiadi mengatakan bahwa Pejabat Perbendaharaan yang dilantik merupakan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. “Jadi saya mengingatkan, jika mengambil keputusan harus jelas dasar hukumnya. Pesan saya hanya satu jangan membenarkan yang biasa tetapi biasakan yang benar. Begitu dilantik bapak ibu harus menandatangani pakta integritas, karena pembangunan infrastruktur menjadi prioritas maka hukumannya akan lebih berat,” jelasnya.

Perubahan nomenklatur satuan kerja dan anggota Pejabat Perbendaharaan yang baru tentunya harus dimaknai dengan tingginya harapan masyarakat atas hasil kerja Pemerintah yang dapat lebih cepat dirasakan. Prinsip bahwa dampak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus dapat dirasakan masyarakat, hendaknya menjadi landasan kerja.

Di tahun 2016 ini, Ditjen SDA kembali mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip tersebut dengan porsi anggaran yang besar. Dengan tujuan agar pelaksanaan realisasi pembangunan fisik dan penyerapan anggaran Kementerian PUPR menjadi sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kinerja kementerian bisa cepat dirasakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Dirjen SDA menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ia menekankan kepada seluruh Unit Kerja, sebagaimana diamanahkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan harus berani menargetkan tercapainya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik melalui upaya pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Dirjen SDA telah menetapkan pilot project pembangunan Zona Integritas pada dua Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai, yaitu BBWS Pemali Juana dan BWS Sumatera V. Kedua unit kerja ini diharapkan dapat menjadi percontohan penerapan bagi unit-unit kerja lainnya.

Dari 407 orang pejabat yang dilantik diantaranya ialah Drs. I Made Widiantara, M.Si, Kepala Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, Muzakkir, SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ketatalaksanaan BWS Sumatera I, Euis Rosanah, SE, MM, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja BBWS Citarum, Riz Anugerah, ST,MT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan SDA I BWS Kalimantan III, I Gusti Ngurah Ketut Aryadi, S.Sos, MAP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Aset Bendungan Satuan Kerja BWS Bali Penida, Dra. Hj. I Sakka, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja BBWS Pompengan Jeneberang, Muhammad Yunus, ST, M.Eng, M. Fardan Saleh, SE, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Satuan Kerja BWS Maluku Utara, Muhammad Yunus, ST, M.Eng Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BWS Papua Barat.(KompuSDA)

31 Maret 2016 Selengkapnya

Gelaran AWC resmi dibuka
Gelaran AWC resmi dibuka

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi memukul gong sebagai tanda dimulainya The 1st General Assembly for Asia Water Council di Nusa Dua, Bali pada hari kamis (24/2). Asia Water Council (AWC) dibentuk melalui forum Asian Water High Level Round Table (AWHot) yang diinisiasi oleh Indonesia, Jepang, Korea, Laos, Nepal, Mongolia, Singapura, Thailand, Uzbekistan dan Perancis sebagai perwakilan dari World Water Forum.  

“Permasalahan di Asia berbeda dengan benua lainya. Asia memiliki curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan masalah banjir. Lalu tanaman padi, sebagai sumber bahan makanan pokok penduduk di Asia  juga terkait dengan kebutuhan air irigasi. Selain itu arus urbanisasi menambah rumitnya (kompleks) permasalahan air,” tutur Mudjiadi.

 â€œKita berkumpul membentuk AWC ini bertujuan untuk bertukar informasi dan tantangan yang dihadapi berbagai negara di Asia. Permasalahan ini kita kumpulkan dan kita angkat ke level lebih tinggi seperti PBB dan Earth Summit, sehingga permasalahan yang terjadi di Asia menjadi perhatian. Bila sudah menjadi agenda utama dan perhatian dunia, maka sumber pendanaan lebih banyak, Kehadiran AWC akan memiliki kontribusi terhadap solusi yang paling efisien, efektif dan berkelanjutan dalam manajemen sumber daya air yang bijak baik untuk perkotaan, kebutuhan industri dan swasta.” ucap Direktur Jenderal SDA. Kehadiran AWC tidak hanya seminar namun juga akan ada langkah konkrit yang dilakukan, “Kita usulkan pilot project untuk Water Management in Urban Area di Jabodetabek,” lanjut Mudjiadi.

Dalam sambutannya Gubernur Bali, Made Mangku Pastika yang dibacakan oleh wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan bahwa pertemuan ini memiliki posisi yang sangat penting dalam membahas sumber daya air di Asia, selain itu diharapkan mampu mendorong dan mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak di Asia.

“Strategi-strategi yang nanti dihasilkan dalam pertemuan ini harus dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan merata, serta pengelolaannya menjadi lebih baik,” kata Pastika. Dalam kesempatan tersebut Pastika mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan berharap suasana Bali mampu memberikan inspirasi dan inovasi yang tinggi dalam memecahkan dan mencarikan solusi terhasap permasalahan sumber daya air tersebut.

Acara yang digelar pada hingga tanggal 26 Maret 2016 ini dihadiri oleh Menteri SDA Bangladesh, Muhammad Nazrul Islam, Sekretaris Internasional Hidrologi Program (IHP) dan Direktur Divisi Ilmu Air, UNESCO, Blanca Jiménez-Cisneros, Wakil Presiden Asian Development Bank Bambang Susantono, Presiden Korea Water Forum Jung Moo Lee, CEO K-Water Gyewoon Choi, dan perwakilan dari organisasi non pemerintah di bidang sumber daya air. (KompuSDA)

 

25 Maret 2016 Selengkapnya

Air dan Lapangan Pekerjaan
Air dan Lapangan Pekerjaan

Hari Air Dunia (HAD) atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerhati lingkungan, perguruan tinggi dan swasta mengadakan Kampanye Peduli di Bundaran Bank Indonesia (bundaran patung Kuda Arjuna Wiwaha) untuk memperimgati HAD pada tahun 2016 ini.

“Water and Jobs” diangkat sebagai tema HAD 2016, mengingat hampir setengah dari pekerja di dunia (1,5 miliar orang) bekerja di sektor yang terkait dengan air, bahkan bisa dikatakan hampir semua pekerjaan tergantung pada air.

Saat ini, begitu banyak masyarakat yang bekerja pada sektor yang berkaitan dengan air atau menggantungkan pendapatannya di atas atau di dekat air. Namun, mereka sering tidak memperhatikan bagaimana menjaga kebersihan dan ketersediaan air di muka bumi.

Untung Budi Santosa mengatakan, “Tema HAD tahun ini merupakan inspirasi buat kita yang bekerja terkait  dengan air untuk meningkatan pelayanan. Isu terbesar mengenai air di Indonesia pada saat ini ialah tentang pengelolaan air.” Untung Budi Santosa merupakan Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air dan bertindak sebagai ketua Panitia Peringatan HAD tahun 2016.”

Tema HAD tahun ini mengajak kita semua untuk mampu mengatur penggunaan air bersih secara bijak, juga mengajak kita semua mampu mengatur air bersih untuk masa depan. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah banyak pencemaran air yang terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. “Saya mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan air dan sebijak mungkin menggunakan air sehingga kita tidak mengalami kekeringan pada saat musim hujan serta tidak mengalami banjir pada saat musim penghujan,” tutup Untung.

22 Maret 2016 Selengkapnya

Indonesia menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Asia Water Council yang Pertama
Indonesia menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Asia Water Council yang Pertama

Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya Asia Water Council ditampuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Asia Water Council yang pertama. “Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman dan solusi seputar permasalahan sumber daya air yang melanda Asia,” jelas Agus Suprapto, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, yang merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Pertemuan Asia Water Council yang pertama dalam Jumpa Pers yang dilaksanakan di Jakarta (21/3).

Rencananya pertemuan profesional para pejabat tinggi negara di bidang sumber daya air ini akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada tanggal 24 – 26 Maret 2016, dan akan dihadiri oleh sekitar 200 peserta, di mana 50 orang dari peserta mewakili organisasi terkait sumber daya air di wilayah Asia.

“Dalam acara ini, diharapkan Indonesia bisa berbagi pengalaman dan tantangan yang kiranya perlu mendapatkan masukan pemikiran dari negara-negara lain di Asia dengan kondisi dan tantangan yang serupa dengan yang dialami oleh Indonesia. Di sisi lain, kita juga bisa berbagi solusi mengenai masalah sumber daya air yang pernah kita alami,” jelas Agus Suprapto.

Agus Suprapto juga menambahkan bahwa Asia Water Council lahir dilatarbelakangi oleh kebutuhan negara-negara di Asia akan adanya wadah pertemuan untuk membahasa tantangan bidang sumber daya air, dengan area yang lebih regional. Selama ini pertemuan professional untuk membahas masalah sumber daya air di wilayah Asia dinaungi oleh World Water Council. (KompuSDA)

21 Maret 2016 Selengkapnya

Presiden RI Resmikan Bendungan Nipah di Madura
Presiden RI Resmikan Bendungan Nipah di Madura

Dalam upaya meningkatkan produksi padi di wilayah Jawa Timur, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Nipah yang terletak di Desa Tabanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

Jaringan Irigasi Nipah direncanakan dapat mengairi areal persawahan seluas 1.150 Ha, dengan bangunan pengambilan utama dari Bendung Tebanah dan Bendung Montor. Jaringan irigasi ini terdiri dari 925 Ha sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tadah hujan dan sisanya adalah Daerah Irigasi (DI) Montor seluas 225 Ha yang merupakan sawah eksisting.

Sebenarnya, studi mengenai pembangunan Bendungan Nipah sudah dilakukan sejak tahun 1973, kemudian dimulai pembebasannya pada tahun 1982. Namun, di tahun 1993 terjadi kendala sosial pada pelaksanaan pembangunan Bendungan Nipah, sehingga pelaksanaannya sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pada tahun 2004. Pembangunan Bendungan Nipah selesai pada tahun 2008, namun karena terkendala pembebasan lahan, proses pengisian baru dimulai pada tahun 2015.

"Bendungan ini disiapkan untuk jangka panjang produksi pangan kita," kata Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengoperasian Bendungan Nipah di Sampang, Madura, seperti dikutip dari keterangan tertulis Tim Komunikasi Presiden, Sabtu (19/3). “Nantinya masih akan ada lagi pembangunan bendungan di beberapa tempat karena kita tahu nantinya dengan pertambahan penduduk dunia itu manusia akan rebutan dua hal, yaitu energi dan pangan. Karena kuncinya ada di air, jika air mencukupi maka pangan dan energi kita akan mecukupi hingga kedepannya,” lanjut Presiden RI.

Selain untuk mengairi DI, Bendung Nipah juga bermanfaat sebagai konservasi sumber daya air, dan perikanan darat. Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menghasilkan sinergi yang baik. Selain itu pendekatan kepada masyarakat adalah kunci untuk melancarkan pekerjaan pelaksanaan pembangunan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wakil Gubernur Jawa Timur, Ketua Komisi V DPR R dan Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen SDA.

21 Maret 2016 Selengkapnya