© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditjen SDA Rencanakan Pembangunan Delapan Bendungan Baru di Tahun 2016
Ditjen SDA Rencanakan Pembangunan Delapan Bendungan Baru di Tahun 2016

Untuk mendukung program ketahanan air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana untuk membangun delapan bendungan baru di tahun 2016. Kedelapan bendungan itu adalah Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh; Bendungan Sukoharjo di Pringsewu, Lampung; Bendungan Kuwil Kawangkoan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara; Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat; Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; dan Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat.

Dengan terbangunnya kedelapan bendungan ini, diharapkan dapat menambah volume tampungan air sebesar 470,55 juta m³, mengairi lahan irigasi seluas 38,4 Ha, mereduksi debit banjir sebanyak 1,843 m³/detik, menambah debit air baku sebesar 9,79 m³/detik dan menambah daya listrik sebesar 20,74 MWA.

Pembangunan kedelapan bendungan yang akan menggunakan anggaran sekitar Rp. 9,123 trilyun ini, akan melengkapi 22 pembangunan bendungan yang tengah dalam proses pelaksanaan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA Mudjiadi, dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR hari ke-2 di Jakarta (23/12).

Selain pembangunan bendungan, pada tahun 2016 mendatang, Ditjen SDA juga merencanakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, rawa serta tambak. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung program ketahanan pangan ini mendapatkan porsi anggaran terbesar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, yaitu sekitar Rp. 6,9 trilyun, atau sebesar 22,84% dari total anggaran tahun 2016. “Namun, porsi anggaran irigasi, rawa dan tambak pada tahun 2016 mengalami penurunan bila dilihat dari porsi anggaran tahun 2015 sebesar 28, 57% dari total anggaran. Penurunan ini dikarenakan kita akan meningkatkan OP (Operasi dan Pemeliharaan) dari 7% menjadi sekitar 12% pada tahun 2016 nanti,” jelas Dirjen SDA. (kty/tin kompusda)

23 Desember 2015 Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas Fisik dan Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Tingkatkan Kualitas Fisik dan Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Progres dan prognosis pelaksanaan anggaran TA 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air status 22 Desember 2015 yaitu untuk fisik sebesar 93% sedangkan untuk keuangan sebesar 90,57% (Rp. 28,16 T). Dan untuk peringkat 5 besar BWS/BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, progress fisik dan keuangan, adalah BWS Maluku (fisik 99,84% dan keuangan 98,92%), BWS Maluku Utara (fisik 98,39 % dan keuangan 98,16%), BWS Sumatera IV (fisik 98,59% dan keuangan 97,28%), BWS Sulawesi IV (fisik 96,53% dan keuangan 97,26%) dan BBWS Mesuji Sekampung (fisik 98,10% dan keuangan 96,46%).

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam acara Raker Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan tema Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2015 dan Penajaman Program Tahun 2016, di Jakarta (221215). Turut dihadiri oleh para pejabat eselon II dan III, dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA.

“Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tahun 2015-2019, selain pembangunan 65 buah waduk, juga pembangunan 1 juta ha irigasi baru, rehabilitasi irigasi seluas 3 juta ha, air baku (intake, jaringan, embung) sebesar 67,52 m3/det, pengendalian banjir (normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir) 3 ribu km, pengamanan abrasi pantai 500 km dan pengendalian lahar 300 buah. Tahun 2015 sudah ada waduk yang selesai yaitu Jatigede (impounding 31 Agustus 2015), Nipah (impounding 8 Oktober 2015), Bajulmati (impounding 1 November 2015), dan Titab (impounding 13 Desember 2015) dan untuk Rajui akan diimpounding Januari 2016,” lanjut Mudjiadi.

Direktur Jenderal SDA mengharapkan agar semua BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA meningkatkan kualitas fisik dan perencanaan, dan jangan lupa untuk setiap pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air juga harus menyertakan perencanaan wilayahnya dan itu sesuai dengan program kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dimana BPIW sudah memprioritaskan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). “Selain itu, saat ini kita sedang mengalami musim hujan, maka untuk semua BBWS/BWS di lingkungan Ditjen SDA untuk selalu siap siaga memantau dan melakukan tanggap darurat dan harus ada personil BBWS/BWS yang melakukan piket banjir. (tin/ket kompuSDA)

23 Desember 2015 Selengkapnya

Atasi Kesulitan Air di Kawasan Timur Indonesia dengan Pembangunan Tampungan Air
Atasi Kesulitan Air di Kawasan Timur Indonesia dengan Pembangunan Tampungan Air

“Flores, NTT, NTT dan pulau-pulau kecil lain akan kita sentuh dengan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur penyediaan air. Dengan harapan dalam lima tahun ke depan semaksimal mungkin kita bisa mengatasi kesulitan air di timur Indonesia dan pulau-pulau kecil,” jelas Menteri PUPR dalam jumpa pers bertajuk Capaian Pembangunan Infrastruktur PUPR Tahun 2015 dan Program Prioritas Tahun 2016, yang dilangsungkan di Jakarta (22/12).

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Menteri PUPR, pembangunan infrastruktur penyedia air yang dimaksud berupa embung dan bendungan. Sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat beberapa strategi yang terlebih dahulu akan diterapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri PUPR, strategi pertama yang akan dilaksanakan adalah merehabilitasi sumur-sumur yang sudah ada agar bisa dioperasikan. Kemudian bila ketersediaan air dari sumur-sumur yang ada belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, strategi kedua adalah melakukan pengeboran baru untuk mencari sumber air baku. Kemudian strategi berikutnya adalah membangun infrastruktur penampung air skala kecil seperti embung, “Namun bila tampungan airnya kecil, pas kemarau kemungkinan kering. Jadi kita akan membangun bendungan. Saya harapkan di tahun mendatang paling tidak ada satu atau dua bendungan di Flores,” ujar Menteri PUPR.

Upaya lima tahun ke depan untuk mengatasi kesulitan air di Indonesia ini merupakan salah satu dasar dibentuknya dua unit kerja baru di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), yaitu Pusat Bendungan dan Pusat Air Tanah dan Air Baku. Kedua Pusat ini dibentuk untuk memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada di sebuah wilayah, terutama yang belum tersentuh infrastruktur penampung air.

Pembangunan infrastruktur penampung air termasuk di dalam sasaran output prioritas tahun 2016, “Di tahun 2016 nanti, Ditjen SDA akan membangun delapan bendungan baru, sedangkan 22 bendungan dilanjutkan pembangunannya. Di tahun 2016 Ditjen SDA juga akan membangun 387 buah embung,” disampaikan oleh Menteri PUPR.

Selain pembangunan bendungan dan embung, Ditjen SDA memiliki beberapa sasaran output prioritas lainnya, yaitu pembangunan 60 ribu Ha irigasi, rawa dan tambak; rehabilitasi 347 ribu Ha irigasi, rawa dan tambak; operasi dan pemeliharaan terhadap 3,4 juta Ha irigasi, rawa dan tambak; pembangunan 273 km pengendali banjir; dan 38 km pengamanan pantai. (kty/tin kompusda)

22 Desember 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR : Lakukan Evaluasi Program TA 2015 Dan Penajaman Program TA 2016
Menteri PUPR : Lakukan Evaluasi Program TA 2015 Dan Penajaman Program TA 2016

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Kerja dengan tema Penyelesaian Program Tahun 2015 dan Penajaman Program Tahun 2016 di Gedung Auditorium Kementerian PUPR (221215). Turut dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, para eselon I, II dan III, dan  Balai Besar/Balai di lingkungan Kementerian PUPR. Rapat Kerja Kementerian PUPR bertujuan untuk menyelesaikan program TA 2015 dan penajaman program TA 2016 dan sasarannya adalah evaluasi pelaksanaan program TA 2015, tercapainya pemaketan TA 2016 yang efektif dan pelelangan dini TA 2016 serta tersedianya rencana penyerapan TA 2016.

Dalam arahannya Menteri PUPR menjelaskan bahwa dalam penyelesaian program tahun 2015 dan penajaman program tahun 2016 ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, segera lakukan kegiatan tahun 2016 mulai bulan Januari; kedua, lakukan terobosan dan tinggalkan pola rutinitas; ketiga, pastikan belanja negara tepat sasaran dan bermanfaat; keempat, program harus jelas dan konkret serta hilangkan pemborosan; kelima, lakukan efisiensi belanja pegawai dan pembentukan tim kerja; dan keenam, tingkatkan kualitas atau mutu hasil pekerjaan.

“Untuk kedepannya saya juga mengingatkan agar tetap menjaga kekompakan dan kerjasama yang baik sesama warga Kementerian PUPR serta kepercayaan, janganlah dirusak oleh ambisi pribadi semata,” imbuh Basuki Hadimoeljono.

Acara yang berlangsung pada tanggal 22-23 Desember 2015 ini merupakan sarana koordinasi program kerja Kementerian PUPR kepada seluruh pelaksana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat agar dapat mendukung dan melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut secara sinergi. Raker ini juga menjadi ajang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isu strategis, permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. (tin/ket kompuSDA)

22 Desember 2015 Selengkapnya

Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang
Penanganan Bencana Secara Struktur dan Non Struktur Harus Seimbang

“Untuk penanganan bencana alam seperti banjir, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR sesuai dengan instruksi Menteri PUPR No.03/IN/M/2014 tentang Persiapan Menghadapi Musim Hujan Bidang SDA yaitu pengamanan fungsi tanggul, pengamanan tebing sungai, pengamanan fungsi bendungan, pengamanan fungsi saluran irigasi, pengamanan fungsi pompa untuk banjir dan kesiapan peralatan, bahan banjiran dan gudang penyimpanan. Tindak lanjut dari instruksi menteri tersebut Direktorat Jenderal SDA melakukan pengamanan infrastruktur SDA seperti fungsi tanggul, tebing sungai, bendungan, saluran irigasi dan pompa air; kesiapan peralatan untuk mengatasi longsor dan banjir, kebutuhan evakuasi dan bahan pendukung peralatan; melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat, BPBD, Dinas PU dan melakukan pelaporan tentang lokasi, jenis kerusakan, dampak, rencana penanganan dan bantuan yang diperlukan,” jelas Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR, Mudjiadi, dalam Public Corner di Studio Metro TV, Jakarta (031215).

Lanjut Mudjiadi, selama ini Direktorat Jenderal SDA telah melakukan kegiatan secara struktur dan non struktur dalam menanggulangi bencana alam. Kegiatan secara struktur seperti membangun Sabo (menahan lahar gunung berapi), peningkatan kapaitas sungai dankegiatan lainnya yang lebih dititikberatkan pada kegiatan teknis, sedangkan kegiatan non struktur adalah mengajak masyarakat di hulu dan hilir untuk mengurangi dampak banjir antara lain melakukan sosialisasi kegiatan Fasilitasi Pemetaan Kejadian Banjir dan Peta Daerah Potensi Banjir (MOU Badan Informasi Geospasial (BIG), BMKG dan Ditjen SDA, Kemen PUPR) kepada kementerian/lembaga terkait dan tokoh masyarakat, dan sudah dilakukan sejak tahun 2009. Dan hingga tahun 2014 sudah terdapat 124 kab/kota yang dipetakan sedangkan sisanya, 20 kab/kota, dalam proses pengerjaan tahun 2015.

“Namun hal tersebut juga masih tetap memerlukan bantuan masyarakat sendiri contohnya menjaga kondisi kebersihan dan kelancaran saluran air, sungai, dan badan air lainnya, membuat lubang biopori dan sumur resapan, tidak melakukan alih fungsi lahan pada wilayah resapan air atau ruang terbuka hijau (RTH) dan tidak melakukan penambangan pasir pada wilayah sekitar tebing,” imbuh Mudjiadi.

Menurut Mudjiadi saat ini ada beberapa program penanggulangan banjir di DKI Jakarta yaitu normalisasi Kali Ciliwung, pemeliharaan 13 sungai besar di DKI Jakarta bersama TNI diantaranya Kanal Banjir Timur (KBT), Kanal Banjir Barat (KBB), sungai Ciliwung, sungai Pesanggrahan, sungai Angke dan sungai Krukut, dan pekerjaan Sudetan Kali Ciliwung dengan progres fisik, status 8 Oktober 2015, sebesar 54,37% dan target penyelesaian tahun 2016. Sedangkan untuk pemetaan kawasan rawan banjir (MOU PUPR-BIG-BMKG) tahun 2015 terdapat di provinsi Aceh (Kota banda Aceh), Riau (Siak), Sumatera Utara (Serdang Bedagai, Kota Tebingtinggi), Bengkulu (Kab. Muko Muko), Kalimantan Barat (Landak, Sekadau), Gorontalo (Bonebolango, Kota Gorontalo), Maluku (Kota Ambon), Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Selatan dan Tapin), Sulawesi Selatan (Barru, Parepare), Sulawesi Tenggara (Konawe, Kolaka), Nusa Tenggara Barat (Bima, Dompu) dan Jawa Barat (Sukabumi, Purwakarta).

Mudjiadi berharap agar kedepannya masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan harus siap siaga menghadapi bencana alam. Dan kedepannya program struktur dan non struktur harus seimbang sehingga kerugian bencana alam akan berkurang. 

07 Desember 2015 Selengkapnya

Kegiatan Tanam Pohon GNKPA dan HARBAK PU ke 70 di Situ Gedong
Kegiatan Tanam Pohon GNKPA dan HARBAK PU ke 70 di Situ Gedong

Menyambut Hari Bakti PU ke-70 dan mendukung Revitalisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) , Dharma Wanita Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan aksi penanaman Pohon Kemiri Sunan di area Situ Gedong, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (28/11).  Kegiatan penanaman pohon dimulai pagi hari dipimpin oleh Penasehat Dharma Wanita Kementerian PUPR, Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dan juga dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, T. Iskandar dan para pejabat di lingkungan Kabupaten Bogor.

Ibu Kartika Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyampaikan “Bahwasannya Dharma Wanita persatuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat ikut serta dalam kegiatan yang sangat bermanfaan bagi kita semua di saat sekarang dan juga bagi anak cucu kita kelak dimasa yang akan datang. Saat ini penyelamatan lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air serta reboisasi dan penghijauan, sudah tidak dapat ditunda lagi. Bumi kita saat ini tengah menghadapi beberapa ancaman global yang serius seperti banjir, erosi, tanah longsor, kekeringan, pemanasan global dan rusaknya lingkungan alam, kepunahan dan kehilangan beberapa jenis flora dan fauna, kebakaran lahan dan hutan, ledakan pendududuk dan sebagainya”.

“Lahan yang ditumbuhi pepohonan dengan cukup akan berfungsi melindungi bagi lahan sekitarnya. Dengan demikian lahan akan berfungsi dengan baik, untuk menambah air, menyerap dan menyimpan air. Lahan menjadi subur, kelembaban udara, tanah dan iklim juga dapat terjaga keseimbangannya” ujar Ibu Kartika Basuki Hadimuljono.

Situ Gedong dulu hanya berfungsi sekitar 50 persen sudah tertutup oleh gulma, tanaman lotus sudah banyak kondisi yang tidak terawat, tetapi akibat koordinasi kesepakatan dengan pemerintah daerah dan dukungan Danyon Bekang, sekitar situ sat ini dapat dikembalikan fungsi-fungsi daripada situ ini. Dari kondisi yang ada terdahulu dengan kapasitasnya 50 persen dari luas 7 Ha. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sekarang ini sudah dikembalikan luasnya menjadi 7 Ha dengan lingkungan yang ada menjadi satu ruang terbuka biru dan satu ruang terbuka hijau. Di Situ Gedong ini juga difasilitasi adanya jogging track sepanjang 2050 meter melingkar tidak putus.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar menyampaikan dalam sambutannya “Kegiatan ini adalah satu momentum yang paling baik, satu momentum yang paling sedang di canangkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Di dalam kegiatan ini perlu kami sampaikan, kebutuhan di wilayah Jabodetabek ini kini ada 183 situ yang berada di Kabupaten Bogor sebanyak 83 situ, salah satunya dilingkungan kita ini yaitu Situ Gedong. Kalau kita melihat kondisi sekarang mungkin kita kita pernah melihat kondisi sebelumnya. Kondisi yang ada sekarang ini, kita sudah mengembalikan fungsi daripada situ itu sendiri dan juga hajat utama daripada situ tempat tampung air dan sebagai konservasi air”.

T. Iskandar mengatakan “Harapan kami kegiatan ini bukan akhir dari kegiatan yang kita lakukan  terutama bagaimana kita menjaga kelestarian daripada lingkungan termasuk sumber-sumber alam yang ada. Komitmen kita bersama pemerintah daerah da masyarakat, bahawa seperti lingkungan ini harus kita jaga dengan keterbatasan dan keadaaan akibat daripada kebutuhan lahan mskin besar. Kegiatan ini menjadi kan proses awal kegiatan berikutnya terutama kami mengharapkan kepada Ibu Kartika Hadimuljono memprogramkan kegiatan kedepan”.

GNKPA terdiri dari enam elemen yaitu pertama, penataan ruang, pembangunan fisik, pertanahan dan kependudukan, kedua rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi SDA, ketiga pengendalian daya rusak air, keempat pengelolaan kualitas air, kelima penghematan penggunaan air dan pengelolaan permintaan air, keenam pendayagunaan SDA secara adil, efisien dan berkelanjutan.

07 Desember 2015 Selengkapnya

Dirjen SDA Buka Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan SDA
Dirjen SDA Buka Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan SDA

Terwujudnya pengelolaan kapasitas sumber daya air yang mandiri berbasis kualitas dan bernilai tambah adalah tujuan besar dari pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ir.Mudjiadi, MSc, pada Lokakarya Nasional Pengembangan Kapasitas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, yang dilaksanakan di Ruang Serba Guna Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR di Jakarta (27/11/15).

 

Lokakarya ini merupakan kegiatan akhir dari program Capacity Development Technical Assistance (CDTA) 7849-INO River Basin and Water Resources Management. Program ini dibiayai dengan dana hibah Japan Fund For Poverty Reduction yang secara administrasi disalurkan melalui Asian Development Bank (ADB).

 

Sejak pertengahan 2012 hingga November 2015, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penatagunaan SDA Kementerian PUPR dibantu konsultan CDTA dengan melibatkan pejabat dan staf dinas provinsi dan Balai/Besar Wilayah Sungai (B/BWS) di empat provinsi percontohan, yaitu Aceh, Sulawesi Utara, Banten dan Maluku. Selain memberikan apresiasi atas program yang dijalankan, Mudjiadi mengingatkan bahwa payung hukum diperlukan sebagai landasan hukum dalam pengelenggaraan Strategi Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan SDA.


 
“Rancangan Peraturan Menteri PUPR untuk pengembangan kapasitas dalam pengelolaan SDA sudah disusun dan semoga dapat segera ditandatangani untuk menjadi Peraturan Menteri PUPR. Hal ini agar pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan SDA dapat diinternalisasikan sepenuhnya dalam program jangka menengah masing-masing Badan Pengembangan SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya,” kata Mudjiadi dalam sambutan pembukaan. Mudjiadi berharap agar program peningkatan kapasitas PSDA oleh mitra lembaga donor lainnya, dapat mengacu pada strategi yang telah disusun melalui CDTA 7849 INO.

 

Water Resources Specialist ADB Eric Quincieu memberikan apresiasi atas kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dan mendukung adanya landasan hukum untuk internalisasi dan operasionalisasi pencapaian tujuan jangka panjang pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. “Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi juga akan membantu proses pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM, misalnya dengan model e-learning. Internet memungkinkan kita belajar mandiri tentang teknologi dan inovasi dalam pengelolaan SDA. Hal ini juga sudah kita lakukan di ADB. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan metode pelatihan konvensional seperti pelatihan dan pelatihan Training of Trainer,” ujar Eric.

 

Dalam lokakarya ini, Tim Konsultan CDTA bersama Sub-Dit Kelembagaan Bina Penatagunaan SDA menyajikan paparan Pencapaian Proyek dan Strategi Pengembangan Kapasitas dalam Pengelolaan SDA, Rencana Pengembangan Transformasi B/BWS dan Irrigation Policy Outlook termasuk kebijakan Operasional dan Pemeliharaan diikuti oleh sesi diskusi.

 

“Program CDTA ini sudah merumuskan konsep strategi untuk  pengembangan kapasitas dalam pengelolaan SDA dengan  pendekatan pengembangan kapasitas SDM, kapasitas organisasi dan wadah koordinasi termasuk peran masyarakat.” kata Dr.Ir. Agus Suprapto, MSc, Direktur Bina Penatagunaan Sumber SDA Kementerian PUPR dalam arahannya. “Ke depan, kita harus memikirkan bagaimana menerjemahkan konsep ini dalam pelaksanaanya. Salah satunya adalah pengaturan SDM dan penempatannya, serta melibatkan perguruan tinggi untuk ikut mendidik dan melatih, hal-hal ini yang perlu kita pikirkan dan laksanakan di masa mendatang” kata Agus menambahkan.

 

Lokakarya ini dihadiri oleh 50 peserta, antara lain di lingkungan Ditjen SDA Kementerian PUPR, termasuk Balai/Besar Wilayah Sungai dan Dinas dari Sumatera, Sulawesi Utara, Banten dan Provinsi Maluku. Selain itu hadir pula Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan mitra lembaga donor antara lain Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency, Worl Bank, UNESCO-IHE serta kalangan swasta dan perguruan tinggi.

02 Desember 2015 Selengkapnya

Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA
Pengadaan Tanah Diharapkan Tidak Abaikan Hak Masyarakat dan Jamin Pembangunan Infrastruktur SDA

Dalam rangka prioritas nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 antara lain peningkatan kedaulatan pangan dan ketahanan air, untuk itu dilaksanakan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang meliputi pembangunan bendungan, daerah irigasi dan sarana dan prasarana air baku serta pengendalian banjir dan pengaman pantai. Pada proses pembangunan infrastruktur sumber daya air, ketersediaan lahan memegang peranan penting dan menentukan kelancaran jalannya pembangunan. Penyediaan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah, swasta dan masyarakat dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Fasilitasi Pengadaan Lahan Pada Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2015, di Solo (251115). Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selama ini belum menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam hal pengadaan tanah dari instansi-instansi terkait dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dan melalui proses yang benar, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang baik maka proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dapat berjalan tepat waktu dengan tidak mengabaikan hak masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut,” lanjut Hartanto.

Hartanto berharap semua instansi terkait dan pemangku kepentingan terutama Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA agar dapat bersinergi dengan semua pihak dalam penyediaan lahan untuk percepatan pelaksanaan program kerja Kementerian PUPR tahun 2015-2019 di bidang Sumber Daya Air, diantaranya pembangunan 49 bendungan dan program pembangunan 1 juta hektar daerah irigasi yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendesiminasikan peraturan dan perundang-undangan serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pengadaan tanah dengan memperhatikan dan tetap menjamin kepentingan rakyat. (dan kompuSDA)

01 Desember 2015 Selengkapnya

Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA
Keterbukaan Informasi Publik Harus Dipahami Oleh Semua Pegawai Di Lingkungan Ditjen SDA

“Tugas pengelolaan sumber daya air dihadapkan pada tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinaerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dank ode etik aparatur negara. Selain itu perkembangan teknologi informasi saat ini menjadikan masyarakat lebih kritis, bahkan untuk memberikan jaminan terhadap semua dalam memperoleh informasi. Maka untuk menjawab keingintahuan masyarakat akan kegiatan dan program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga negara, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 14 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, setiap badan publik antara lain lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik, sehingga badan publik dapat termotivasi untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya,” jelas Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, pada acara Konsinyasi Penanganan Permasalahan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Solo, Jawa Tengah (251115).

Lanjut Hartanto, dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur pula tentang informasi publik yang dikecualikan aksesnya, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun dalam prakteknya tidak sedikit pemohon yang tetap meminta akses atas informasi publik yang dikecualikan tersebut, contohnya dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa.

Apabila dilakukan penolakan atas permohonan informasi tersebut, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), jika setelah ditanggapi oleh atasan PPID tapi pemohon informasi masih keberatan maka ia berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi. Bagi pemohon informasi yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan atau banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Untuk itu kepada para pejabat/pegawai pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal SDA perlu diberikan tambahan  pengetahuan hukum terkait keterbukaan informasi publik sehingga dapat memahami rambu-rambu hukum secara baik, sekaligus merupakan upaya preventif terhadap berbagai potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul serta sebagai langkah represif dalam rangka penyelesaian dan penanganan kasus-kasus yang terkait dengan keterbukaan informasi publik,” imbuh Hartanto.

Hartanto berharap agar kegiatan ini mempunyai nilai tambah dan membawa manfaat dalam pelaksanaan tugas masing-masing di masa yang akan datang, terutama dengan adanya materi-materi yang disampaikan pada tanggal 26 November 2015 dari Biro Hukum dan Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, antara lain Tantangan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Kementerian PUPR dan Komunikasi Terpadu PUPR 2015.

Acara yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal SDA, ini turut dihadiri oleh Kepala BBWS Bengawan Solo, Yudi Pratondo, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik SDA, Putranta Setyanugraha,dan para peserta yang berasal dari BWS dan BBWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA. (tin/nan kompuSDA)

01 Desember 2015 Selengkapnya

GNKPA Lakukan Penanaman 1500 Bibit Kemiri Sunan di Bendungan Pandanduri
GNKPA Lakukan Penanaman 1500 Bibit Kemiri Sunan di Bendungan Pandanduri

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-70 sekaligus Hari Penanaman Pohon Tahun 2015, Kementerian PUPR melalui Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) melakukan kegiatan konservasi tanah dan air yang ditandai dengan penanaman 1500 bibit pohon Kemiri Sunan di  kawasan Bendungan Pandanduri, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), (28/11).

 

Ketua Penyelenggara Lolly Martina Martief mengatakan acara tersebut diadakan untuk melakukan konservasi tanah dan air, sekaligus untuk pengamanan aset infrastruktur sumber daya air. “Sebagaimana kita ketahui revitalisasi GNKPA telah ditandatangani oleh delapan kementerian pada Mei 2015 lalu, sebagai tindak lanjut pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada 21 Januari 2004, GNKPA pada 28 April 2015, serta Deklarasi Nasional Pengelolaan Air Yang Efektif Dalam Penanggulangan Bencana pada 23 April 2004,” ujar Lolly. “Diharapkan melalui GNKPA ini keseimbangan siklus hidrologi pada daerah aliran sungai dapat dikembalikan sehingga keandalan sumber air tetap terkendali baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan upaya yang sinergis, efektif dan terpadu antar pemilik kepentingan sumber daya air dalam satu gerakan nasional bersama,” ucap Lolly lagi.

 

Lebih lanjut Lolly menjelaskan bahwa selain untuk konservasi, penanaman bibit pohon Kemiri Sunan ini juga bertujuan untuk membangun percontohan bagi masyarakat bagaimana cara mengelola lahan berbasis konservasi, serta bisa menjadi tempat rekreasi bagi kalangan dunia pendidikan dan masyarakat. “Pada hari ini telah dilakukukan penanaman bibit  pohon Kemiri Sunan di tiga lokasi secara serentak, yaitu di Situ Gedong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; di Bendung Batanghari, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat; serta di Bendungan Pandanduri, NTB. Dari total areal  waduk seluas 60 hektar, 10 hektar di antaranya akan ditanami bibit Kemiri Sunan di area greenbelt-nya,” jelas Lolly. “Pohon Kemiri Sunan dipilih karena memiliki usia produktif higga 80 tahun, mengandung racun sehingga aman dari pengrusakan, akar yang kuat dapat berfungsi mencegah erosi dan tanah longsor, memproduksi oksigen dan efektif untuk mereduksi emisi karbon di udara, dapat ditanam tumpang sari dengan tanaman lain, serta juga bermanfaat sebagai bahan energi biodiesel alternatif.”

 

Pada acara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyambut baik dilibatkannya banyak unsur dan perwakilan masyarakat serta dunia pendidikan dalam acara tersebut. “Keterlibatan semua unsur masyarakat ini penting untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya konservasi tanah dan air bagi kita semua,” tutur Arie Setiadi.  “Kerugian akibat sedimentasi dan penurunan kualitas air sangat besar. Karena itu sesuai arahan Menteri PUPR, kita harus memperhitungkan setiap satu rupiah yang kita keluarkan untuk pengelolaan air harus memberikan keuntungan sekian rupiah bagi masyarakat. Karena itu kegiatan konservasi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya pengelolaan air tersebut,” lanjutnya.

 

Inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina GNKPA Djoko Kirmanto dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini menandakan kepedulian terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa. “Keberadaan air harus dijaga jika anak cucu kita ingin hidup. Water is everyone’s business. Adalah kewajiban kita semua menjaga keberadaan air. Mari kita sosialisasikan bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap penyelamatan air,” ujar Djoko Kirmanto. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap revitalisasi GNKPA oleh delapan kementerian/lembaga pada Mei 2015 lalu. “Kita harus menyadari bahwa kita semua bisa bekerja untuk penyelamatan air. Berangkat dari hal itu, saya berharap masing-masing kementerian memprogramkan dan memonitor apa yang telah disepakati,” imbuhnya.


Setelah melakukan penanaman bibit pohon Kemiri Sunan di kawasan green belt Bendunan Pandanduri, peserta acara melanjutkan peninjauan ke Bendungan Pandanduri dan Bendungan Batujai. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi dan manfaat bendungan secara langsung.

 

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Syakir, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, Wakil Bupati Sumbawa Arasy Muhkan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB, para pejabat struktural di Kementerian PUPR, perwakilan dari Kepolisian Daerah NTB, jajaran SKPD NTB, sesepuh GNKPA, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan. (idr-Kompu SDA)

30 November 2015 Selengkapnya

Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015
Tiga BBWS Keluar sebagai Pemenang Lomba Pemilihan Petugas UPB dan OP Bendungan Tingkat Nasional tahun 2015

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, BBWS Pemali Juana dan BBWS Pompengan Jeneberang berhasil terpilih sebagai Pemenang Lomba Petugas Unit Pengelola Bendungan (UPB) dan Petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Tingkat Nasional. Lomba yang baru perdana diselenggarakan ini, diikuti oleh delapan belas tim perwakilan dari sebelas BBWS dan Balai Wilayah Sungai (BWS) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini.
Lomba ini terdiri dari tiga kategori, yaitu Kategori I Petugas UPB Terbaik, Kategori II Petugas OP Bendungan Multifungsi Terbaik dan Kategori III Petugas OP Bendungan Fungsi Tunggal Terbaik. Setelah melewati tahapan penjurian seleksi nominasi dan verifikasi lapangan, lomba yang berlangsung di Sanur, Bali (2/11) ini, memutuskan UPB Bengawan Solo dari BBWS Bengawan Solo sebagai juara Kategori I, kemudian Purwanto mewakili Bendungan Kedung Ombo dari BBWS Pemali Juana sebagai juara Kategori II, dan Rofik Nurrohman mewakili Bendungan Ponre-Ponre dari BBWS Pompengan Jeneberang sebagai juara Kategori III.
Keputusan pemenang ini didasari oleh hasil penjurian dengan dua kriteria, yaitu Presentasi Petugas UPB dan OP yang memiliki bobot penilaian 40% dan kriteria penilaian verifikasi lapangan yang memiliki bobot 60%. Hasil lomba dinyatakan sah oleh Tim Juri yang di ketuai oleh Widagdo, sebagai Ahli Utama Bendungan Besar, dengan anggota Ruchyat Kustomi sebagai Ahli Madya Bendungan Besar dan Agus Jatiwiryono sebagai Ahli Utama Bendungan Besar. Pengumuman hasil lomba dipimpin oleh Lolly Martina Martief, Direktur Bina OP Ditjen SDA serta berlaku sebagai saksi adalah Kepala Bagian Hukum dan Komunkasi Publik Ditjen SDA yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan. Pengumuman dilaksanakan di Jakarta (26/11).
Menyusul setelah BBWS Bengawan Solo pada Kategori I, adalah UPB Sermo dari BBWS Serayu Opak kemudian UPB BWS NT 1 dari BWS Nusa Tenggara 1 sebagai juara kedua dan ketiga. Pada Kategori II peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Mujiono, Petugas OP Bendungan Batujai BWS Nusa Tenggara 1 serta Nasaruddin, Petugas OP Bendungan Bili-Bili BBWS Pompengan Jeneberang. Sementara pada Kategori III, peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Sucipto, Petugas OP Bendungan Gerokgak BWS Bali Penida kemudian Sukamto, Petugas OP Bendungan Samboja BWS Kalimantan III.
Pelaksanaan lomba ini merupakan salah satu upaya pengelolaan bendungan agar tetap sesuai dengan fungsinya melalui aspek operasi dan pemeliharaan, serta upaya non fisik berupa penguatan kelembagaan melalui UPB. Lomba ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat petugas, baik petugas pengelola bendungan maupun petugas OP Bendungan sebagai ujung tombak pengelolaan bendungan di lapangan. “Selain memotivasi, lomba ini sebenarnya merupakan hasil konkret monitoring evaluasi. Dengan kata lain, OP sudah dilakukan, dana sudah dianggarkan, kemudian apa hasil konkret dari pelaksanaannya? Ini lah yang kita temui di lapangan. Hasil lomba ini baiknya digunakan sebagai benchmarking tindakan ke depannya, terutama dalam bidang OP”, jelas Lolly Martina Martief dalam sambutan pengumuman pemenang lomba.
Selain itu, hasil lomba ini juga dapat digunakan sebagai masukan kepada BBWS/BWS untuk lebih meningkatkan upaya pembinaan pengelolaan bendungan di wilayahnya. (kompusda)

27 November 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar
Menteri PUPR: Praktisi dan Ilmuwan Harus Mengembangkan Ide Gila di Bidang Bendungan Besar

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) menggelar Seminar Nasional Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan Tahun 2015 di Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan (25/11). Mengambil tema “Tantangan, Solusi dan Sinergi Pembangunan serta Pengelolaan Bendungan Besar Sampai Dengan Tahun 2019” seminar ini diikuti oleh 486 peserta yang berasal dari kalangan profesional, praktisi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pemerhati di bidang bendungan besar. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono dan jajarannya, Ketua Umum KNIBB Hari Suprayogi, dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN Persero Nasri Sebayang.

 

Seminar dibuka secara resmi oleh Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono. Dalam sambutannya Basuki menyampaikan harapannya bahwa melalui seminar ini akan ditemukan inovasi untuk pengembangan ilmu teknologi pembangunan bendungan. “Saya ingin kita mendapatkan ide baru dalam membangun bendungan,” tutur Basuki. “Dari total 49 rencana pembangunan bendungan, baru 13 yang kita bangun. Masih ada 36 bendungan lagi yang akan kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Jadi seminar ini adalah ladang bagi para praktisi dan ilmuwan untuk dapat mengembangkan ide gila di bidang bendungan besar,” lanjutnya. “Kita harus bisa mendinamisasi pikiran kita dalam membangun bendungan. Opportunity kita tidak hanya dari segi business tapi juga dari segi intelektual. Jika kita tidak berani salah, kita tidak akan maju,” ujar Basuki lagi.

 

Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Syahdarwin Siregar mengatakan seminar ini diselenggarakan dalam rangka pertukaran pengalaman dan penerapan teknologi dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan di Indonesia. Seminar ini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama dan dukungan dari PT PLN terhadap organisasi KNIBB. “Dari seminar ini diharapkan dapat diperoleh masukan yang berharga bagi pembangunan dan pengelolaan bendungan yang lebih terkoordinasi antar semua pemangku kepentingan dalam menunjang pemenuhan pemerintah dalam hal ketahanan air, pangan dan energi,” kata Syahdarwin. (idr-kompu SDA)

25 November 2015 Selengkapnya