© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Infrastruktur SDA Untuk Keberlangsungan Sumber Daya Air Indonesia
Infrastruktur SDA Untuk Keberlangsungan Sumber Daya Air Indonesia

Satu tahun pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, beberapa proyek infrastruktur, khususnya bidang sumber daya air yang telah diresmikan (groundbreaking dan impounding) diantaranya Bendungan Raknamo yang telah dilakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada  20 Desember 2014, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang telah dilakukan penggenangan bendungan pada Agustus 2015 (setelah 50 tahun mangkrak) dan Bendungan Nipah  di Jawa Timur yang akan impounding pada November 2015.

Bendungan Jatigede yang berlokasi di Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merupakan bendungan dengan tipe bendungan urugan batu, inti tegak dan tinggi bendungan 114 meter dan dengan nilai kontrak sebesar USD 467.448.027. Manfaat bendungan ini adalah untuk mengairi irigasi sawah seluas 90 ribu ha, air baku 3500 lt/det target layanan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu, PLTA sebesar 110 MW dan pengendalian banjir wilayah Indramayu dan Cirebon seluas 14 ribu ha.

Penggenangan waduk yang dilakukan pada Agustus 2015 diperkirakan akan terisi penuh pada hari ke-219 (April 2016). Dan kondisi 9 Oktober 2015 (hari ke-40) elevasi +196,40, luas 126,760 ha dan volume 14.520.217,65 m3.

Bendungan Nipah terletak di Desa Tabanan, Kecamatan Banyuates, Kab. Sampang, mempunyai tinggi bendungan 22, 50 m, luas daerah aliran Sungai 82,75 km2 dan kapasitas tampungan total 6,13 x 106 m3. Manfaat Bendungan Nipah untuk mengairi irigasi sawah seluas 1.150 ha yang terdiri dari 925 sawah baru yang merupakan pengembangan sawah tadah hujan dan sisanya seluas 225 ha, merupakan areal sawah eksisting, konservasi sumber daya air dan daerah wisata dan perikanan ikan tebar. Luas tanah yang dibebaskan 549 ha dengan nilai kontrak Rp. 24.214.269.000 (2004-2008) dan Rp. 17.978.305.000 (2014).

Target pembangunan infrastruktur sumber daya air tahun 2015 adalah pembangunan 13 waduk, pembangunan 0,18 ribu ha irigasi, pembangunan 42,25 km pengaman pantai, pembangunan 215 km pengendali banjir dan pembangunan 144 buah pengendalian sedimen/lahar.

Pembangunan bendungan yang masih akan berlangsung sampai dengan 2019 pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan berguna bagi peningkatan roda perekonomian Indonesia.

20 Oktober 2015 Selengkapnya

Pembangunan Waduk Untuk Masyarakat Indonesia
Pembangunan Waduk Untuk Masyarakat Indonesia

“Prioritas pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah pertama, konektivitas jalan dan kedua, ketahanan pangan. Khusus untuk ketahanan pangan, sangat memerlukan partisipasi semua pihak untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya air,

mengingat potensi sumber daya air di Indonesia adalah 4 triliun m3 dan yang saat ini baru dimanfaatkan sebesar 15 miliar m3. Untuk itu Kementerian PUPR membangun 49 waduk di seluruh Indonesia,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri PUPR, dalam acara Sentilan Sentilun dengan tema Pembangunan Rakyat Untuk Rakyat, di Metro TV, Jakarta (161015).

Lanjut Basuki, untuk tahun 2015 sudah dimulai pembangunan 13 waduk dan tahun 2016 akan dibangun 8 waduk. Hal ini sangat penting bagi masyarakat karena waduk yang akan dibangun mayoritas adalah waduk multi purpose, sehingga akan menunjang kebutuhan air masyarakat.

Salah satu waduk multi purpose adalah Waduk Jatigede. Waduk ini sudah direncanakan sejak lama, dimulai pada tahun 1963 dan merupakan waduk terbesar kedua setelah Waduk Jatiluhur. “Waduk Jatigede ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 90 ribu ha, pembangkit listrik sebesar 110 megawatt, penyediaan air baku untuk 3,5 juta jiwa dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Kawasan Balongan dan mengurangi area banjir seluas 14 ribu ha serta pariwisata,” kata Menteri PUPR.

Beliau berharap agar dengan adanya pembangunan waduk di seluruh Indonesia, dapat meningkatkan ketahanan pangan secara nasional dan masyarakat dapat menikmati manfaatnya untuk jangka panjang.

18 Oktober 2015 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Tahun 2015 Misi Nawacita 2015 sampai 2019
Pembangunan Bendungan Tahun 2015 Misi Nawacita 2015 sampai 2019

“Pembangunan 13 bendungan termasuk dalam program pemenuhan misi Nawacita 2015-2019 dalam meningkatkan daya saing nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejaheraan pada masyarakat dalam hal ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi.

Hal ini dikarenakan fungsi dari bendungan-bendungan tersebut bersifat multipurpose yang berarti mampunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi, PLN, air baku sampai dengan pariwisata,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam jumpa pers Kinerja Satu Tahun Kabinet Kerja, beberapa waktu yang lalu di Jakarta (121015). Turut dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR dan beberapa media cetak, media elektronik dan media news online.

Bendungan-bendungan yang dibangun tahun 2015 adalah Bendungan Raknamo (NTT), Bendungan Logung (Jateng), Bendungan Lolak (Sulut), Bendungan Keureuto (NAD), Bendungan Passeloreng (Sulsel), Bendungan Tanju (NTB), Bendungan Mila (NTB), Bendungan Bintang Bano (NTB), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Rotiklod (NTT), Bendungan Sindang Heula (Banten) dan Estuari Sei Gong (Kepri). Pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut akan selesai pada tahun 2019, kecuali untuk Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Logung, Bendungan Rotiklod dan Estuari Sei Gong diperkirakan akan selesai tahun 2018.

Basuki juga menjelaskan tentang Bendungan Jatigede yang pada akhir Agustus lalu dilakukan penggenangan bendungan dan diperkirakan akan terisi penuh pada hari ke-219 (April 2016). “Bendungan ini mempunyai luas catchment area 1462 km3 dengan volume timbunan total 6,3 juta m3. Berbagai manfaat yang dimiliki oleh bendungan Jatigede, diantaranya mengairi irigasi sawah seluas 90 ribu ha dan PLTA sebesar 110 MW,” imbuh Basuki.

Selain itu ada pula Bendungan Nipah yang terletak di Desa Tabanan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, dengan luas daerah aliran sungai 82,75 km2 dan kapasitas tampungan total 6,13 x 106 m3. Manfaat dari bendungan ini adalah dapat mengairi irigasi sawah seluas 1150 ha yang terdiri dari 925 ha sawah baru (pengembangan dari sawah tadah hujan) dan sisanya seluas 225 ha (sawah eksisting), konservasi sumber daya air dan daerah wisata dan perikanan ikan tebar.

Basuki berharap untuk kedepannya program pembangunan bendungan ini dapat selesai tepat waktu, mengingat pentingnya manfaat dari bendungan bagi kehidupan masyarakat.

16 Oktober 2015 Selengkapnya

Waduk Titab Penuhi Kebutuhan Air Bali
Waduk Titab Penuhi Kebutuhan Air Bali

Waduk Titab yang sekarang sudah berada di tahap akhir pembangunannya, terletak di kabupaten Buleleng. Waduk ini dibangun dengan tujuan untuk mengairi daerah irigasi Saba dan Puluran seluas 1794,82 ha untuk meningkatkan intensitas tanam dari 169% menjadi 275%, selain itu untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 350 lt/det di 3 kecamatan,

yaitu Seririt, Banjar dan Busungblu, untuk menambah cadangan energi listrik sebesar 2×0,75MW serta untuk pariwisata, konservasi dan perikanan.

Pembangunan waduk titab dilaksanakan selama empat tahun (multi years contract) dengan dana APBN senilai Rp.428.712.540.000.

 â€œWaduk Titab sedang on progress dan targetnya di akhir November 2015 akan impounding.  Dengan adanya waduk ini beberapa daerah tujuan wisata seperti di hilir ada pelabuhan telukan bawang merupakan sentra industri di utara dan Lovina juga merupakan daerah destinasi wisata di utara, akan di-supply dari waduk ini sebesar 350 liter/detik,” jelas Kepala BWS Bali Penida, Ketut Jayada, dalam kunjungan lapangan ke Waduk Titab di Bali (161015).

Dalam kesempatan yang sama, I Putu Eddy Purnawijaya, Kasatker PJPA, BWS Bali Penida mengatakan bahwa pembangunan bendungan Titab sudah dimulai perencanaannya dari tahun 2000 kemudian ditindaklanjuti dengan studi terkait dengan geologi, detail desain, dan kajian dampak lingkungan. Dan sudah bisa dimulai pelaksanaannya tahun 2011.

“Tahun 2011 kita fokus di pembebasan lahan kemudian mengerjakan bangunan pengelak. Sekarang sudah sampai pada tahap pembangunan tubuh bendungan. Secara keseluruhan progressnya  mencapai 75%. Sampai saat ini kita sedang mengerjakan timbunannya, kemudian proses plugging atau penutupan sudah dilakukan dari bagian hilir ke tengah. Nanti begitu tubuh bendungannya selesai kita akan lakukan plugging secara keseluruhan. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan penggenangan. Penggenangan akan dilakukan secara perlahan sampai dengan elevasi mencapai 159 permukaan air normal, dan air bisa melimpah ke spillway ,” lanjut Putu Eddy.

Untuk pembebasan lahan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida mengatakan di awal tahun 2011 kita sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Bali dan pemerintah kabupaten Buleleng, agar lahan yang dibutuhkan sekitar 106 hektar, termasuk daerah green belt bisa dibebaskan. Dan pada akhir tahun 2014, semua lahan yang dibutuhkan sudah bisa dibebaskan, sehingga pada saat impounding diharapkan  tidak ada permasalahan lagi, seperti masalah sosial atau lahan.

“Dengan adanya waduk tersebut, Bali yang merupakan daerah tujuan wisata dapat memenuhi kebutuhan sumber daya air khususnya di daerah-daerah yang menjadi prioritas tujuan wisatawan mancanegara dan lokal, seperti daerah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan),” imbuh Kepala BWS Bali Penida.

Selain pembangunan bendungan, BWS bali Penida juga sedang merintis program perlindungan pantai berupa sand nourishment atau beach conservation. Terutama di daerah-daerah tujuan wisata seperti di daerah Nusa Dua, kemudian Seminyak, Peti Tenget dan di timur ada Candi Dasa, di utara ada Lovina, karena di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun lokal.

16 Oktober 2015 Selengkapnya

KNI BB Dukung Ditjen SDA Dalam Pembangunan Bendungan
KNI BB Dukung Ditjen SDA Dalam Pembangunan Bendungan

“Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) akan selalu ikut berperan serta dalam pengembangan ilmu dan peningkatan mutu keahlian dan tanggung jawab para anggotanya dalam penguasaan dan pemanfaatan keahlian teknologi bendungan besar. Hal ini bertujuan agar para anggota KNI-BB termotivasi untuk menguasai,

mengembangkan dan meningkatkan profesi bidang perancangan, pembangunan dan pengoperasian dan pemeliharaan bendungan besar serta proaktif melakukan alih teknologi,” jelas Hari Suprayogi selaku Ketua Umum KNI-BB dalam wawancaranya dengan majalah GATRA, di Jakarta (151015).

Lanjut Hari, para anggota KNI-BB saat ini juga sangat dibutuhkan mengingat bendungan yang ada di Indonesia sekitar  98 bendungan (55%) mengalami pendangkalan dan akan mempengaruhi umur bendungan, contohnya bendungan Wonogiri, sebenarnya umur rencana bendungan ini 100 tahun, tapi saat ini sudah mengalami sedimentasi sehingga kemungkinan umurnya sampai dengan 50 tahun. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan diantaranya alih guna lahan dan sedimentasi. “Fungsi bendungan multipurpose antara lain untuk irigasi, PLTA, PLTMH, pengendali banjir dan imbuhan air tanah (ground water recharge) dan apabila pendangkalan terus terjadi maka fungsi-fungsi tersebut akan terganggu/menurun seperti berkurangnya pasokan air baku, irigasi dan listrik (bagi bendungan dengan fungsi PLTA/PLTMH) atau bahkan terancam hilang sama sekali,” imbuh Hari Suprayogi.

Sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan pengerukan sedimentasi pada bendungan namun tetap harus hati-hati agar pada pelaksanaannya tidak sampai pada elevasi tanah asli atau pun pada kaki tubuh bendungan, yang dapat menyebabkan terjadinya kebocoran.

Selama ini KNI-BB mendukung kegiatan penanganan bendungan bersama dengan Direktorat Jenderal SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk itu Hari Suprayogi berharap agar KNI-BB terus bekerjasama dan berkoordinasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur SDA ini sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih lama lagi.

16 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Sei Gong Segera Hadir Di Batam
Bendungan Sei Gong Segera Hadir Di Batam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama BP Batam dan pemerintah daerah setempat bekerjasama untuk mengatasi krisis air baku dengan membangun Bendungan Sei Gong yang terletak di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Bendungan Sei Gong juga  merupakan salah satu dari 13 bendungan program strategis nasional pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu bendungan ini dapat membantu Batam mengatasi krisis air baku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara Penandatanganan Kontrak Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di Jakarta (131015). Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, para eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, BWS Sumatera IV, PT. Wijaya Karya Tbk, PT. Brantas Abipraya dan PT. Virama Karya serta PT. Tusenss Krida Utama.

Pembangunan Bendungan Sei Gong dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV bekerjasama dengan PT. Wijaya Karya dengan dana APBN secara multiyears contract senilai Rp. 260 miliar.

Penandatanganan pembangunan bendungan ini dilakukan oleh PPK Prasarana dan Konservasi SDA, BWS Sumatera IV dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (JO) – PT. Tusenss Krida Utama senilai Rp. 238.446.185.687, dengan waktu pengerjaan TA 2015-TA 2018.

“Bendungan ini disamping untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat, bendungan Sei Gong juga disiapkan sebagai sumber air baku bagi rencana pengembangan kawasan industri baru di Pulau Galang, Kota Batam, Kepri. Jadi bendungan, genangan dan fasilitas pendukung dibangun di atas lahan seluas 355,99 ha,” lanjut Basuki.

13 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Tapin Akan Dibangun di Kalimantan Selatan
Bendungan Tapin Akan Dibangun di Kalimantan Selatan

“Bendungan Tapin sangat diperlukan dalam rangka pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Tapin,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dalam acara Penandatanganan Kontrak Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Bendungan Sei Gong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di Jakarta (131015).

Penandatanganan pembangunan Bendungan Tapin dilakukan oleh PPK Sungai dan Pantai I, SNVT BWS Kalimantan II dengan PT. Brantas Abipraya-Waskita untuk pekerjaan konstruksi Bendungan Tapin, dan PT. Virama Karya (Persero) cabang Semarang – PT. Indra Karya (Persero) Wilayah II Semarang, PT. Inakko Internasional Konsulindo, PT. Bina Tama Wirawredha Konsultan untuk pekerjaan supervisi. Dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi dan Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso.

Pembangunan infrastruktur SDA yang berlokasi di Sungai Tapin, Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II bekerjasama dengan PT. Brantas Abipraya–Waskita untuk pekerjaan konstruksi senilai Rp 896.928.900.000,. dan untuk pekerjaan supervisi dilaksanakan oleh KSO PT. Virama Karya (Persero) cabang Semarang – PT. Indra Karya (Persero) Wilayah II Semarang, PT. Inakko Internasional Konsulindo, PT. Bina Tama Wirawredha Konsultan senilai Rp. 38.079.382.000. Dengan waktu pengerjaan selama 48 bulan (TA 2015 – TA 2019).

Bendungan dengan tipe zonal inti tegak, panjang puncak 262,70 m, lebar puncak 12,00 m, volume tubuh bendungan 1.134.800 m3 dan volume waduk efektif 50,26 juta m3, mempunyai manfaat dmenstabilkan muka air sungai Tapin dari perbedaan fluktuasi yang besar antara debit air musim penghujan dan musim kemarau untuk menyuplai kebutuhan air irigasi dengan luas baku 5472 ha (luas rencana), luas potensial 3055 ha (eksisting) dan luas belum potensial 2417 ha (penambahan areal). Selain itu mereduksi banjir sungai Tapin sebesar 255 m3/detik, menjadi sumber air baku untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tapin (500 lt/det), menambah kekurangan pasokan tenaga listrik dengan memanfaatkan listrik sebesar 3,3 MW dan memanfaatkan air waduk untuk perikanan air tawar dan pengembangan pariwisata pegunungan.

Basuki berharap agar pembangunan bendungan ini dilaksanakan dengan baik dan benar, tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan dapat membuat roda perekonomian negara kita semakin membaik mengingat pembangunan bendungan ini membutuhkan banyak tenaga kerja yang handal dengan waktu kerja 1 hari 2 shift sehingga dapat cepat selesai.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, para eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, BWS Sumatera IV, PT. Wijaya Karya Tbk, PT. Brantas Abipraya dan PT. Virama Karya.

13 Oktober 2015 Selengkapnya

Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta
Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta

Sungai Ciliwung mempunyai panjang 120 km dan alirannya di Jakarta bercabang dua di daerah Manggarai. Aliran pertama, melalui tengah kota yaitu sepanjang daerah Gunung Sahari dan aliran kedua melalui Tanah Abang. Saat ini sungai Ciliwung sudah tercemar, karena banyaknya sampah dan pemukiman warga. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR  melakukan pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung yang mulai dukerjakan pada tahun 2013, diharapkan selesai Desember tahun 2016 dengan menggunakan dana APBN sekitar Rp 1,18 triliun.

“Pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi dalam 4 paket. Paket pertama, sepanjang + 4,49 km dari Pintu Air Manggarai sampai Jembatan Kampung Melayu, pekerjaan ini baru selesai 35,92%. Paket kedua sepanjang + 6,61 km dari Jembatan Kampung Melayu sampai Jembatan Kalibata, pekerjaan ini baru selesai  36,50%. Paket ketiga, sepanjang + 6,49 km dari Jembatan Kalibata sampai Jembatan Condet hingga Jembatan Tol JORR TB Simatupang, baru selesai 36,12%,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

Normalisasi Kali Ciliwung akan melintasi berbagai kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawa Jati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter, perkuatan tebing, pembangunan tanggul, jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Kali Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi banjir yang sering kali terjadi di DKI Jakarta,” lanjut Basuki Hadimoeljono.

Mengenai lahan untuk pen diharapkan kerjaan ini, dari 99 ha kebutuhan lahan, yang dibebaskan baru sekitar 1300 m2 di Tongtek, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan diharapkan bila pembebasan lahan dapat diatasi maka pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dapat diselesaikan.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Sudjono, mengatakan bahwa pekerjaan ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2013, dan dengan pekerjaan normalisasi ini dapat mengatasi banjir yang seringkali menimpa DKI Jakarta. “Ini adalah pekerjaan yang sudah lama dinantikan oleh warga DKI Jakarta, mengingat beberapa tahun yang lalu DKI Jakarta pernah mengalami banjir besar. Walaupun masih ada masalah sosial yang mengiringi pekerjaan ini, diharapkan Normalisasi Sungai Ciliwung dapat sedikit demi sedikit mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air di DKI Jakarta,” ungkap Nusyirwan Sudjono.

12 Oktober 2015 Selengkapnya

Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur Dioperasikan Tahun 2017
Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur Dioperasikan Tahun 2017

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yaitu membuat sudetan yang menghubungkan kawasan Kali Ciliwung menuju Kanal banjir Timur. “Kegiatan pembangunan sudetan sudah dilakukan mulai 19 Desember 2013, kini sudah mencapai sekitar 54,37%. Panjang sudetan yang hingga kini sudah diselesaikan mencapai 564 meter (line 1 dan line 2) dari 1,27 km panjang sudetan yang direncanakan. Untuk itu diharapkan kegiatan ini selesai pada Desember tahun 2016,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, ketika melakukan kunjungan lapangan ke arriving shaft pembangunan terowongan pengendalian banjir (sudetan) Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di jl. Otista III, Jatinegara dan Normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo (121015).

Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Direktur Sungai dan Pantai, Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, T. Iskandar, Anggota DPR RI Komisi V, Nusyirwan Sudjono dan media massa baik media elektronik, media cetak maupun media news online.

Lanjut Basuki, untuk line ke-1 sudah lebih dulu tembus ke arriving shaft di Jalan Otista III, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada bulan Juni 2015 lalu. Sedangkan, hingga 12 Oktober 2015 ini, line ke-2 sudah tembus pengeborannya dari outlet di Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ke titik temu atau arriving shaft di Jalan Otista III Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sudetan ini nantinya akan dapat mengalirkan sebagian volume air 60 m3/detik dari Kali Ciliwung.

“Pembangunan sudetan ini terbuat dari pipa besar yang masing-masing berdiameter dalam 3,5 meter dan diameter luar 4,05 meter. Sudetan ini dibiayai APBN sebesar Rp 492 miliar dan secara keseluruhan kegiatan percepatan pembangunan pengendalian banjir atau sudetan ini akan rampung pada bulan Desember 2016. Saya berharap sudetan ini akan dioperasikan pada tahun 2017,” imbuh Basuki Hadimoeljono.

12 Oktober 2015 Selengkapnya

Implikasi Batalnya UU SDA Bersifat Retroaktif dan Prospektif
Implikasi Batalnya UU SDA Bersifat Retroaktif dan Prospektif

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 85/PUU-XI/2013  yang berisi tentang pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Dan peraturan perundangan turunan dari UU Sumber Daya Air juga belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air seperti  PP No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa.

Prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air yaitu

  1. 1.Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
  2. 2.Negara harushak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri
  3. 3.Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945
  4. 4.Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
  5. 5.Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah
  6. 6.Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Implikasi dari putusan mahkamah konstitusi adalah putusan MK tidak bersifat Retroaktif, sehingga semua perjanjian dan izin yang telah dikeluarkan (termasuk kewajiban pemegang izin membayar BJPSDA, dll), organisasi/kelembagaan yang telah ada dan kegiatan/tugas pengelolaan SDA yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan. Dan putusan MK bersifat prospektif, sehingga dengan tidak berlakunya U No. 7/2004, meskipun tidak ada kekosongan hukum karena diberlakukannya kembali UU No. 11/1974, namun pelaksanaan pengelolaan SDA ke depannya perlu mempunyai paying hukum sesuai dengan kondisi saat ini.

Dengan diputuskan oleh MK UU No. 11/1974 dinyatakan berlaku kembali, peraturan pelaksanaannya juga berlaku kembali sebagai berikut

  1. 1.PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
  2. 2.PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
  3. 3.PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
  4. 4.PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
  5. 5.PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
Dan mengacu pada UU No, 11/1974 tentang Pengairan dan PP terkait dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun PP Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Penyelenggaraan SPAM serta beberapa Permen PUPR (SDA 21 Permen), untuk mengakomodir kondisi saat ini.  Untuk wadah koordinasi disusun Perpres dan pembentukan DSDA Nasional ditetapkan dengan Keppres.

09 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku
Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku

Pembangunan Bendungan Tilong dilaksanakan tahun 1998 dan selesai pada tahun 2001 dan berlokasi di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Luas areal irigasi yang dialiri oleh Bendungan Tilong seluas 1.484 ha yang terdiri dari areal eksisting sebesar 540 ha dan areal pengembangan sebesar 9393 ha, dan untuk melayani kebutuhan air baku untuk air bersih Kota Kupang dan sekitarnya sebesar 150 liter per detik dan penduduk sekitar bendungan 2,50 liter/detik.

Tipe Bendungan Tilong adalah urugan batu dengan inti tanah ditengah dengan elevasi minimum + 105,20 m, elevasi mercu minimum + 106,00 m, dan volume timbunan 422.000 m3. Pelaksana pembangunan Bendungan Tilong oleh PT. Waskita Karya dan pembangunan jaringan irigasi oleh PT. Hutama Karya.

Bendungan Tilong merupakan infrastruktur sumber daya air yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II dan salah satu upaya untuk menampung air hujan ketika curah hujan di NTT tinggi dan aliran permukaan Sungai Tilong sebagai sumber air utama untuk suplesi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pembangunan jaringan air baku Tilong dan jaringan irigasi Tilong pelakanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1999 dan selesai ditahun 2001.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II selain membangun bendungan Tilong, juga sedang melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo. Dengan adanya bendungan-bendungan di provinsi NTT, diharapkan dapat membantu masyarakat NTT dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air sehari-hari.


07 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku
Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku

Pembangunan Bendungan Tilong dilaksanakan tahun 1998 dan selesai pada tahun 2001 dan berlokasi di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Luas areal irigasi yang dialiri oleh Bendungan Tilong seluas 1.484 ha yang terdiri dari areal eksisting sebesar 540 ha dan areal pengembangan sebesar 9393 ha, dan untuk melayani kebutuhan air baku untuk air bersih Kota Kupang dan sekitarnya sebesar 150 liter per detik dan penduduk sekitar bendungan 2,50 liter/detik.

Tipe Bendungan Tilong adalah urugan batu dengan inti tanah ditengah dengan elevasi minimum + 105,20 m, elevasi mercu minimum + 106,00 m, dan volume timbunan 422.000 m3. Pelaksana pembangunan Bendungan Tilong oleh PT. Waskita Karya dan pembangunan jaringan irigasi oleh PT. Hutama Karya.

Bendungan Tilong merupakan infrastruktur sumber daya air yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II dan salah satu upaya untuk menampung air hujan ketika curah hujan di NTT tinggi dan aliran permukaan Sungai Tilong sebagai sumber air utama untuk suplesi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pembangunan jaringan air baku Tilong dan jaringan irigasi Tilong pelakanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1999 dan selesai ditahun 2001.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II selain membangun bendungan Tilong, juga sedang melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo. Dengan adanya bendungan-bendungan di provinsi NTT, diharapkan dapat membantu masyarakat NTT dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air sehari-hari.


07 Oktober 2015 Selengkapnya