© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku
Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku

Pembangunan Bendungan Tilong dilaksanakan tahun 1998 dan selesai pada tahun 2001 dan berlokasi di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Luas areal irigasi yang dialiri oleh Bendungan Tilong seluas 1.484 ha yang terdiri dari areal eksisting sebesar 540 ha dan areal pengembangan sebesar 9393 ha, dan untuk melayani kebutuhan air baku untuk air bersih Kota Kupang dan sekitarnya sebesar 150 liter per detik dan penduduk sekitar bendungan 2,50 liter/detik.

Tipe Bendungan Tilong adalah urugan batu dengan inti tanah ditengah dengan elevasi minimum + 105,20 m, elevasi mercu minimum + 106,00 m, dan volume timbunan 422.000 m3. Pelaksana pembangunan Bendungan Tilong oleh PT. Waskita Karya dan pembangunan jaringan irigasi oleh PT. Hutama Karya.

Bendungan Tilong merupakan infrastruktur sumber daya air yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II dan salah satu upaya untuk menampung air hujan ketika curah hujan di NTT tinggi dan aliran permukaan Sungai Tilong sebagai sumber air utama untuk suplesi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pembangunan jaringan air baku Tilong dan jaringan irigasi Tilong pelakanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1999 dan selesai ditahun 2001.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II selain membangun bendungan Tilong, juga sedang melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo. Dengan adanya bendungan-bendungan di provinsi NTT, diharapkan dapat membantu masyarakat NTT dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air sehari-hari.


07 Oktober 2015 Selengkapnya

Ayo Kita Peduli Bendungan
Ayo Kita Peduli Bendungan

Ayo Kita Peduli Bendungan

Jumlah bendungan yang dikelola menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 ada 178 bendungan dan dikategorikan menurut usia bendungan seperti bendungan Batutegi berusia 13 tahun, bendungan Jatiluhur berusia 48 tahun dan bendungan Kedung Ombo berusia 31 tahun. Dan jika disumsikan usia layanan bendungan rata-rata adalah 30-50 tahun maka jumlah bendungan yang sudah mengalami pendangkalan ada sekitar 98 bendungan atau lebih dari separuh bendungan yang ada (55%).

Fungsi bendungan adalah untuk penampungan air guna memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku, PLTA, PLTMH dan pengendali banjir, dan imbuhan air tanah. Namun jika terjadi pendangkalan akut maka fungsi-fungsi tersebut akan terganggu/menurun dan dampaknya bagi masyarakat adalah berkurangnya psokan air baku, irigasi dan listrik (bagi bendungan dengan fungsi PLTA/PLMH) atau bahkan terancam hilang sama sekali.

Sebenarnya penyebab pendangkalan disebabkan oleh beberapa hal seperti sedimentasi dan perubahan fungsi tata guna lahan di daerah hulu yang dapat mempengaruhi besaran faktor vegetasi penutup dan aliran permukaan.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa upaya yaitu upaya structural dan upaya non struktural. Upaya struktural seperti pembangunan check dam dan sabo dam untuk pengendalian sedimentasi dan pengerukan/normalisasi waduk. Upaya non struktural yaitu pembentukan forum/Pokmas Peduli seputar waduk/seputar daerah tangkapan air dan pemberdayaan masyarakat melalui GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air).

Penyelamatan fungsi infrastruktur SDA khususnya bendungan tidak hanya diperlukan peran serta dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Perilaku masyarakat dapat disadarkan untuk tidak melakukan perusakan di hulu serta mempunyai rasa kepedulian untuk mencintai bendungan dan waduk dengan tidak membuang sampah/limbah ke waduk dan tidak berlebihan membuat keramba/keramba jaring apung.

Jadi, ayo kita peduli bendungan sekarang agar masa depan generasi selanjutnya dapat merasakan banyak manfaat dari bendungan.

06 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Bidang SDA Pasca Batalnya UU Nomor 7 Tahun 2004
Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Bidang SDA Pasca Batalnya UU Nomor 7 Tahun 2004

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18 Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2015 di Makassar (5/10). Acara dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang; para Kepala Dinas PU/SDA/Kimpraswil Provinsi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua; para Kepala Bappeda Provinsi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua; para Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua; serta para Kepala BBWS/BWS se-Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA Putranta Setya Nugraha dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa batalnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA berimplikasi hukum tersendiri, antara lain semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat lagi.

"Namun berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum tidaklah cukup komprehensif untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan air," tutur Putranta. "UU Pengairan tersebut tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah yang sekarang sedang dikedepankan oleh pemerintah. UU Pengairan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya."

Putranta melanjutkan bahwa pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya air sebagai jembatan sebelum Rancangan Undang-Undang SDA yang baru disahkan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu antara lain 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang saat ini masih dalam tahap permohonan paraf persetujuan kementerian/lembaga terkait; 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Dewan Sumber Daya Air dan 1 (satu) Rancangan Keputusan Presiden (Rakeppres) tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang saat ini sedang dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 21 (dua puluh satu) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air ini selain merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dalam rangka pembinaan pengelolaan sumber daya air terpadu, juga merupakan salah satu langkah yang digunakan pemerintah untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat khususnya dari instansi pemerintah guna memperkaya substansi RUU baru pengganti UU Pengairan yang saat ini sedang disusun," kata Putranta. "Ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang lebih berkualitas, sehingga pelayanan sumber daya air yang lebih baik dapat terwujud," tutupnya.


06 Oktober 2015 Selengkapnya

Pengeboran Sudetan Kali Ciliwung 24 Jam dan 2 Shift Per Hari
Pengeboran Sudetan Kali Ciliwung 24 Jam dan 2 Shift Per Hari

Pekerjaan pengeboran sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akan terus dilaksanakan 24 jam dengan dua shift dalam satu hari. Pembangunan terowongan sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur (KBT) sepanjang 1.270 meter dengan 2 jalur terowongan yang masing-masing pipa berdiameter 3,5 meter, berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung sebesar 60 meter kubik perdetik. Lokasi pekerjaan inlet sudetan dari Kali Ciliwung Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur sampai dengan outlet sudetan di Kali Cipinang, atau Kanal Banjir Timur Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, T. Iskandar, ketika melihat kondisi pembangunan terowongan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Dan turut dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA, William Marcus Putuhena. 

Kunjungan tersebut dimulai dari arriving shaft di jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat berada di outlet sudetan Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, rombongan masuk untuk melihat kondisi terowongan serta menyusuri terowongan jalur sisi timur untuk melihat kondisi bagian dalam sudetan yang hampir tembus ke arriving shaft di jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur.

“Untuk jalur selatan sudah diselesaikan sepanjang 564 meter dan sisi sebelah timur sudah diselesaikan lebih kurang 540 meter. Jadi kira-kira sekitar 24 meter lagi akan mencapai posisi di arriving shaft di Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendala yang dihadapi pada hari ini adalah banyaknya butiran batu yang ada di dalam tanah, hal tersebut akan menghambat proses pengeluaran lumpur tanah hasil pengeboran sehingga perlu dilakukan secara manual karena pompa hanya dapat mengalirkan lumpur bukan batu-batuan. Diperkirakan tanggal Sepuluh Oktober akan selesai hingga arriving shaft di Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur, “ katanya.

02 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket
Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket

“Pada akhir tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan paket pekerjaan yang terlelang sebanyak 2103 paket dari total 3100 paket. Nilainya sebesar Rp 10,84 triliun dari total Rp 11,66 triliun. Tahun 2016 ini kita harus bisa mempercepat (pengerjaan) dan salah satu strateginya adalah lelang dini biasanya kita lakukan November, sekarang dipercepat jadi September," ujar Dirjen SDA, Mudjiadi saat memberikan keterangan kepada media massa di Jakarta (30/9).

Direktorat Jenderal SDA melakukan pelelangan dini untuk Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016. Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp 29.713.420.000.000, Belanja modal untuk kegiatan konstruksi adalah Rp 22.557.075.351.000. Dari Belanja Modal tersebut, sebesar Rp 10.892.353.000.000 sudah terikat kontrak (Multiyears Contract, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dan Drainase).

Mudjiadi merinci paket yang dilakukan lelang dini sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut, untuk September 2015 sebanyak 355 Paket senilai Rp. 1,78 T terdiri dari Jasa Konsultansi sebanyak 221 Paket (Rp. 0,27 T) dan Jasa Konstruksi sebanyak 134 Paket (Rp 1,50 T).

Bulan Oktober 2015 sebanyak 992 Paket senilai Rp. 4,26 T terdiri dari jasa konsultansi sebanyak 401 Paket (Rp. 0,40 T) dan jasa konstruksi sebanyak 591Paket (Rp 3,85 T). Bulan November -Desember 2015 sebanyak 768 Paket senilai Rp. 4,81 T dan di Januari 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820,73 miliar.

Mudjiadi juga mengatakan, untuk melelang dini paket, terdapat beberapa persyaratan. "Kriteria paket lelang dini ini, kegiatan harus sudah pasti. Kalau masih pembahasan dengan DPR, biasanya ada beberapa yang berubah. Kalau dilelang, dokumennya harus lengkap, memenuhi kriteria Amdal, dan lain-lain," kata Mudjiadi.

Untuk paket-paket yang belum Lelang Dini, disebabkan antara lain karena menyelesaikan dokumen perencanaan tahun ini, serta kegiatan pembebasan lahan masih dalam proses perencanaan yakni sosialisasi, pengukuran, appraisal nilai kompensaasi lahan dan ganti rugi lahan.

01 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Adakan Lelang Dini dan Pembangunan 8 Bendungan TA 2016
Ditjen SDA Adakan Lelang Dini dan Pembangunan 8 Bendungan TA 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Pagu Anggaran untuk TA 2016 sebesar Rp. 29.713.420.000.000, dimana Belanja Modal untuk kegiatan konstruksi adalah sejumlah Rp. 22.557.075.351.000. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam jumpa pers dengan media massa, di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta (300915). Turut dihadiri oleh Direktur Bina OP, Direktur Sungai dan Pantai, Direktur Irigasi dan Rawa, Direktur Pengembangan Jaringan SDA dan Kepala Pusat Bendungan.

“Belanja modal kegiatan konstruksi sebesar Rp. 22.557.075.351.000 terdiri dari kegiatan konstruksi yang sudah terikat (MYC, PHLN, Drainase) sebesar Rp. 10.892.353.000.000, dan kegiatan konstruksi yang belum terikat sebesar Rp. 11.664.722.000.000. Jadi, sisa Belanja Modal yang akan dilelang untuk program kegiatan Tahun 2016 sebesar Rp. 11.664.722.000.000 (sudah mencangkup fullcosting). Dan sehubungan dengan lelang dini bidang sumber daya air, total paket yang sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 2103 Paket (Rp. 10.843.987.000.000),” lanjut Mudjiadi.

Total paket lelang dini rinciannya adalah
a. Bulan September 2015 : 355 Paket ;Rp. 1,78 T (16,46%)
Jasa Konsultansi : 221 Paket ; Rp. 0,27 T
Jasa Konstruksi : 134 Paket ; Rp. 1,50 T

b. Bulan Oktober 2015 : 992 Paket ;Rp. 4,26 T (%)
Jasa Konsultansi : 401Paket ; Rp. 0,40 T
Jasa Konstruksi : 591Paket ; Rp. 3,85 T

c. Bulan Nopember-Desember 2015 : 768 Paket ;Rp. 4,81 T (44,43%)
d. Mulai Bulan Januari Tahun 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820.735.000.000.

Pada TA 2016 Direktorat Jenderal SDA juga akan membangun 8 (delapan) bendungan yaitu Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Ladongi (Sultra), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Sukamahi (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Cipanas (Jabar). Semua bendungan tersebut menggunakan dana APBN.

Lanjut Mudjiadi, delapan bendungan tersebut akan ada penampahan kapasitas tampung dengan volume sebesar 470,55 juta m3, untuk mengairi lahan irigasi seluas 38.400 ha, mereduksi banjir 1,843 m3/det, air baku 9,79 m3/det, listrik 20,74 MW, dengan biaya kontruksi sebesar Rp. 8,602 triliun dan itu diluar biaya pembebasan lahan. Beberapa bendungan yang akan impounding tahun ini (2015) adalah Bendungan Bajulmati (November), Bendungan Payaseunara (Desember), Bendungan Rajui (Desember) dan Bendungan Nipah (Oktober). 

30 September 2015 Selengkapnya

Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Kedaulatan pangan merupakan upaya pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik, sesuai dengan budaya setempat dan diproduksi dengan suatu mekanisme pertanian yang berkelanjutan. Upaya pencapaian kedaulatan pangan di Maluku memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, dimana 92,4% wilayahnya berupa lautan dan 7,6% adalah daratan yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau sebanyak 1340 buah, dan saat ini hanya Pulau Seram dan Pulau Buru yang dikembangkan sebagai sentra produksi pertanian.

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku di tahun 2014 – 2019, Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan peningkatan akses masyarakat dengan mengembangkan sistem transportasi yang mendukung konektivitas dan kelancaran pendistribusian bahan-bahan pangan sampai ke pulau-pulau yang terjauh,”ucap Gubernur Maluku Said Assagaff, pada acara Pertemuan Konsultasi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2015, Maluku, (14/9).

Dalam RPJMD juga telah dirumuskan terkait dengan peningkatan hasil produksi pangan melalui intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian yang sangat bergantung pada prasarana yang tersedia khususnya, prasarana sumber daya air (SDA). Menurut Said, saat ini sebaran prasarana sumber daya air di Maluku baru pada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru. Dan baru 25,04% luas fungsional daerah irigasi yang dikembangkan dari total luas potensial daerah irigasi di Provinsi Maluku.

Peserta Konsultasi OP Prasarana SDA diikuti oleh beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia, dan peserta dari 34 Provinsi terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, DPRD Komisi III, BPDAS, P3A/GP3A, Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air dari seluruh Provinsi di Indonesia dan 11 kabupaten atau kota di Maluku.

Said Assagaff berharap melalui acara ini para peserta dapat saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan berbagi ilmu serta pengalaman di masing-masing daerah, yang nantinya akan berguna untuk mendapatkan solusi dan kebijakan strategis untuk mendukung dan memperkuat upaya yang telah dilakukan.

29 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Energi dan Agro Maritim di Kawasan Timur Indonesia
Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Energi dan Agro Maritim di Kawasan Timur Indonesia

“Indonesia sebagai negara maritim, memerlukan akselerasi pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi. Potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah pesisir kawasan Indonesia timur sangat besar namun belum dikelola optimal karena ketersediaan infrastruktur. Atas nama pemerintah, saya mengapresiasi kegiatan Makassar Infrastruktur Summit 2015. Kita semua berharap dari kegiatan ini akan mendorong Kawasan Indonesia Bagian Timur menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam acara Makassar Infrastruktur Summit 2015 yang digelar oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (280915). Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak.

Untuk mendukung kedaulatan energi dan agro maritim, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam masa pemerintahan 2015 – 2019, melalui 3 program yaitu, pengembangan kawasan (strategis/maritim), membangun konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Berbasis Kemaritiman dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) kawasan strategis di Kawasan Indonesia Bagian Timur diantaranya adalah WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Manado – Belitung – Amurang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-pare – Mamuju; dan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Seram. “Konsep pengembangan tersebut difungsikan sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antar wilayah dan sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah,” lanjut Basuki.

Mengenai pembangunan konektivitas nasional, dilakukan dengan pembangunan akses menuju pelabuhan. Kementerian PUPR juga memiliki konsep WPS Minapolitan untuk mengembangkan wilayah perairan/pesisir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama nelayan.

Hal tersebut merupakan salah satu program pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, ditambah lagi pembangunan pengamanan pantai pada kawasan wisata dan pulau pulau kecil terluar serta penyediaan air baku untuk air bersih di pulau pulau kecil terluar yang juga merupakan prioritas pembangunan Kementerian PUPR.

 

28 September 2015 Selengkapnya

Delapan Bendungan Dibangun Tahun 2016 Dengan Dana APBN
Delapan Bendungan Dibangun Tahun 2016 Dengan Dana APBN

“Selama ini bendungan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR adalah bendungan dengan multipurpose yaitu untuk irigasi, penyediaan air baku untuk air minum, pengendalian banjir, PLTA. Namun sebelum membangun bendungan itu tim kami melakukan observasi lapangan untuk memeriksa peluang dan potensinya. Dan kendala yang sering dialami dalam membangun infrastruktur sumber daya air adalah masalah pembebasan lahan yang menyangkut masalah sosial,” jelas Mudjiadi, dalam wawancaranya dengan media news online detik.com, di Jakarta (250915).

Untuk itu kedepannya kita akan memiliki bendungan dengan kapasitas tampungan yang besar seperti bendungan jatiluhur dan bendungan Jatigede yang baru saja dilakukan impounding beberapa waktu yang lalu. Berikut beberapa bendungan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, pada tahun 2016 yaitu Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Ladongi (Sultra), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Sukamahi (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Cipanas (Jabar). Semua bendungan tersebut menggunakan dana APBN.

Lanjut Mudjiadi, delapan bendungan tersebut akan ada penampahan kapasitas tampung dengan volume sebesar 470,55 juta m3, untuk mengairi lahan irigasi seluas 38.400 ha, mereduksi banjir 1,843 m3/det, air baku 9,79 m3/det, listrik 20,74 MW, dengan biaya kontruksi sebesar Rp. 8,602 triliun dan itu diluar biaya pembebasan lahan. Beberapa bendungan yang akan impounding tahun ini (2015) adalah Bendungan Bajulmati (November), Bendungan Payaseunara (Desember), Bendungan Rajui (Desember) dan Bendungan Nipah (Oktober).

Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan ada kegiatan pembangunan irigasi sebesar 1 juta ha dibeberapa provinsi, diantaranya yaitu NAD, Sumatera Utara, NTB, Sulawesi Selatan dan Papua Barat, sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi irigasi sebesar 3 juta ha diantaranya yaitu Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua.

25 September 2015 Selengkapnya

Perlunya Kerjasama Dalam Menjaga Kebersihan Sungai
Perlunya Kerjasama Dalam Menjaga Kebersihan Sungai

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Komando Daerah Militer Jayakarta tentang Pemeliharaan 13 Sungai Besar di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar dengan Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana WK, Jakarta, (23/9).

Adapun 13 sungai yang dimaksud adalah Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, Sungai Krukut, Sungai Grogol, Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jatikramat, dan Sungai Mookervaart serta Cengkareng Drain. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan sungai berupa pembersihan bantaran kiri dan kanan sungai, semak-semak dan pencabutan pepohonan dan tunggul serta melakukan pengerukan galian sedimen di badan sungai.

"Salah satu sungai yang akan dibersihkan adalah Sungai Buaran yang nantinya akan dilakukan pengerukan sedimentasi 4.900 m3 menggunakan alat berat, 1.407 m3 penggalian sedimen secara manual, dan 27.000 m3 pembersihan semak-semak. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelestarian bangunan sungai dan pembersihan semak-semak dipinggiran sungai bertujuan untuk melancarkan aliran air sungai,” jelas Mudjiadi. Beliau berharap agar kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. "Saya juga ingin mengingatkan kepada semua pihak, baik dari Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Ciliwung Cisadane maupun Komando Daerah Militer Jayakarta untuk tetap bekerja sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditetapkan dan agar dapat membuat laporan harian ataupun mingguan mengenai bukti pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan," lanjut Mudjiadi.

23 September 2015 Selengkapnya

Delapan Bendungan Akan Dibangun Tahun 2016
Delapan Bendungan Akan Dibangun Tahun 2016

Mengutip pernyataan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR. sebenarnya Indonesia mempunyai berbagai macam bendungan seperti bendungan paling tinggi adalah Bendungan Cirata (urugan batu dengan tipe concrete faced rockfill dam)di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan tinggi 125 m dan Bendungan Wadas Lintang (urugan tanah) di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan tinggi 122 m; dan bendungan paling besar adalah Bendungan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan volume tampungan sebesar 2,556,000,000 m3. Semua bendungan tersebut mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi, PLTA, pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk air bersih dan pariwisata.

Bendungan Jatiluhur, salah satu bendungan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia, terletak di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Bendungan dengan tipe urugan batu inti tanah liat plastisitas tinggi, mempunyai manfaat untuk mengairi areal irigasi seluas 242.000 ha di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu; pengendalian banjir di sepanjang pantai utara Jawa Barat dari Bekasi sampai Indramayu; pembangkit energi listrik sebesar 600.000 MWh/tahun; dan air baku untuk air bersih Kota Jakarta sebesar 16,10 m3/det.

Untuk itu kedepannya kita dapat memiliki bendungan dengan kapasitas tampungan yang besar seperti bendungan jatiluhur dan bendungan Jatigede yang baru saja dilakukan impounding beberapa waktu yang lalu. Sebagai informasi, berikut beberapa bendungan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, pada tahun 2016 :
1. Bendungan Rukoh (NAD)
Volume : 128.66 juta m3
Manfaat : irigasi 11.950 ha, reduksi banjir 390 m3/det, air baku 0,85 m3/det, listrik 2 MW
2. Bendungan Sukoharjo (Lampung)
Volume : 46 juta m3
Manfaat : irigasi 4000 ha, reduksi banjir 450 m3/det, air baku 2,95 m3/det
3. Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut )
Volume : 23,37 juta m3
Manfaat : irigasi 5.472 ha, reduksi banjir 255 m3/det, air baku 0,50 m3/det, listrik 3,30 MW
4. Bendungan Ladongi (Sultra)
Volume : 25.57 juta m3
Manfaat : irigasi 7.424 ha, air baku 0,80 m3/det, listrik 1.15 MW, reduksi banjir 142 m3/det
5. Bendungan Ciawi
Volume : 6,45 juta m3
Manfaat : reduksi banjir 160 m3/det
6. Bendungan Sukamahi (Jabar)
Volume : 1,68 juta m3
Manfaat : reduksi banjir 29 m3/det
7. Bendungan Leuwikeris (Jabar)
Volume : 67.74 juta m3
Manfaat : irigasi 11.950 ha, air baku 0,85 m3/det, reduksi banjir 57 m3/det, listrik 15 MW
8. Bendungan Cipanas (Jabar)
Volume : 190 juta m3
Manfaat : irigasi 10.500 ha, reduksi banjir 475 m3/det, listrik 2,5 MW, air baku 0.5 m3/det

Semoga dengan banyaknya bendungan di Indonesia, pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah khususnya ketahanan pangan.

22 September 2015 Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur SDA Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat
Pembangunan Infrastruktur SDA Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2015, Direktur Jenderal SDA berharap agar semua balai membuat strategi masing-masing mengingat ada beberapa paket yang belum lelang. “Untuk upaya percepatan paket-paket belum lelang diantaranya mempercepat penyiapan dokumen readiness (criteria, AMDAL, FS, LARAP dan DED) dan penyelesaian RPB serta ijin MYC), mempercepat proses pembebasan tanah melalui sosialaisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, segera dilakukan revisi dan realokasi dana untuk kegiatan lain yang membutuhkan, mempercepat proses pelelangan dan melakukan koordinasi dengan pihak lender untuk mempercepat dikeluarkannya NOL (keterlambatan persetujuan),” jelas Mudjiadi dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal SDA TA 2016, di Jakarta.

Selain permasalahan paket-paket yang belum lelang, lanjut Mudjiadi, untuk percepatan paket terlambat, upaya yang harus dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak Kementerian Kehutanan dan/atau Perhutani dalam proses tukar-menukar lahan hutan (lindung/industri) khususnya untuk Bendungan Bendo; memfungsikan satuan tugas (Satgas) monitoring evaluasi dan koordinasi percepatan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air (untuk Bendungan Nipah); melakukan pendekatan-pendekatan secara intensif dengan pemilik lahan, tokoh agama/masyarakat serta Pemda setempat; memerintahkan penyedia jasa untuk menambah pekerja, peralatan dan jam kerja sesuai kebutuhan dan target sesuai jadwal yang telah disepakati serta melakukan evaluasi lebih dini untuk mengantisipasi kekurangan dana sehingga tidak menghambat kegiatan di lapangan oleh kontrator.

Paket-paket strategis nasional tahun anggaran 2015 untuk pembangunan 13 bendungan ada beberapa waduk yang terkontrak dan belum lelang. Bendungan yang terkontrak yaitu Bendungan Raknamo (NTT), Bendungan Logung (Jateng), Bendungan Lolak (Sulut), Bendungan Keureuto (NAD), Bendungan passaloreng (Sulsel), Tanju dan Mila (NTB) dan Bendungan Karian (Banten). Bendungan yang belum lelang yaitu Bendungan Bintang Bano (NTB), Bendungan Tapin (Kalsel), Bendungan Rotiklod (NTT), Estuari Sei Gong (Kepri) dan Bendungan Sindang Heula (Banten).

Untuk pembangunan 8 bendungan baru TA 2016 terdiri dari Bendungan Ciawi (Jabar), Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Cipanas (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Ladongi (Sultra). “Untuk paket-paket strategis tersebut saya berharap agar BBWS/BWS dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga infrastruktur sumber daya air yang sedang dibangun dan akan dibangun dapat segera memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat,” jata Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi.

21 September 2015 Selengkapnya