© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pengeboran Sudetan Kali Ciliwung 24 Jam dan 2 Shift Per Hari
Pengeboran Sudetan Kali Ciliwung 24 Jam dan 2 Shift Per Hari

Pekerjaan pengeboran sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akan terus dilaksanakan 24 jam dengan dua shift dalam satu hari. Pembangunan terowongan sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur (KBT) sepanjang 1.270 meter dengan 2 jalur terowongan yang masing-masing pipa berdiameter 3,5 meter, berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung sebesar 60 meter kubik perdetik. Lokasi pekerjaan inlet sudetan dari Kali Ciliwung Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur sampai dengan outlet sudetan di Kali Cipinang, atau Kanal Banjir Timur Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, T. Iskandar, ketika melihat kondisi pembangunan terowongan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Dan turut dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA, William Marcus Putuhena. 

Kunjungan tersebut dimulai dari arriving shaft di jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat berada di outlet sudetan Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, rombongan masuk untuk melihat kondisi terowongan serta menyusuri terowongan jalur sisi timur untuk melihat kondisi bagian dalam sudetan yang hampir tembus ke arriving shaft di jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur.

“Untuk jalur selatan sudah diselesaikan sepanjang 564 meter dan sisi sebelah timur sudah diselesaikan lebih kurang 540 meter. Jadi kira-kira sekitar 24 meter lagi akan mencapai posisi di arriving shaft di Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendala yang dihadapi pada hari ini adalah banyaknya butiran batu yang ada di dalam tanah, hal tersebut akan menghambat proses pengeluaran lumpur tanah hasil pengeboran sehingga perlu dilakukan secara manual karena pompa hanya dapat mengalirkan lumpur bukan batu-batuan. Diperkirakan tanggal Sepuluh Oktober akan selesai hingga arriving shaft di Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur, “ katanya.

02 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket
Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket

“Pada akhir tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan paket pekerjaan yang terlelang sebanyak 2103 paket dari total 3100 paket. Nilainya sebesar Rp 10,84 triliun dari total Rp 11,66 triliun. Tahun 2016 ini kita harus bisa mempercepat (pengerjaan) dan salah satu strateginya adalah lelang dini biasanya kita lakukan November, sekarang dipercepat jadi September," ujar Dirjen SDA, Mudjiadi saat memberikan keterangan kepada media massa di Jakarta (30/9).

Direktorat Jenderal SDA melakukan pelelangan dini untuk Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016. Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp 29.713.420.000.000, Belanja modal untuk kegiatan konstruksi adalah Rp 22.557.075.351.000. Dari Belanja Modal tersebut, sebesar Rp 10.892.353.000.000 sudah terikat kontrak (Multiyears Contract, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dan Drainase).

Mudjiadi merinci paket yang dilakukan lelang dini sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut, untuk September 2015 sebanyak 355 Paket senilai Rp. 1,78 T terdiri dari Jasa Konsultansi sebanyak 221 Paket (Rp. 0,27 T) dan Jasa Konstruksi sebanyak 134 Paket (Rp 1,50 T).

Bulan Oktober 2015 sebanyak 992 Paket senilai Rp. 4,26 T terdiri dari jasa konsultansi sebanyak 401 Paket (Rp. 0,40 T) dan jasa konstruksi sebanyak 591Paket (Rp 3,85 T). Bulan November -Desember 2015 sebanyak 768 Paket senilai Rp. 4,81 T dan di Januari 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820,73 miliar.

Mudjiadi juga mengatakan, untuk melelang dini paket, terdapat beberapa persyaratan. "Kriteria paket lelang dini ini, kegiatan harus sudah pasti. Kalau masih pembahasan dengan DPR, biasanya ada beberapa yang berubah. Kalau dilelang, dokumennya harus lengkap, memenuhi kriteria Amdal, dan lain-lain," kata Mudjiadi.

Untuk paket-paket yang belum Lelang Dini, disebabkan antara lain karena menyelesaikan dokumen perencanaan tahun ini, serta kegiatan pembebasan lahan masih dalam proses perencanaan yakni sosialisasi, pengukuran, appraisal nilai kompensaasi lahan dan ganti rugi lahan.

01 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Adakan Lelang Dini dan Pembangunan 8 Bendungan TA 2016
Ditjen SDA Adakan Lelang Dini dan Pembangunan 8 Bendungan TA 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Pagu Anggaran untuk TA 2016 sebesar Rp. 29.713.420.000.000, dimana Belanja Modal untuk kegiatan konstruksi adalah sejumlah Rp. 22.557.075.351.000. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam jumpa pers dengan media massa, di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta (300915). Turut dihadiri oleh Direktur Bina OP, Direktur Sungai dan Pantai, Direktur Irigasi dan Rawa, Direktur Pengembangan Jaringan SDA dan Kepala Pusat Bendungan.

“Belanja modal kegiatan konstruksi sebesar Rp. 22.557.075.351.000 terdiri dari kegiatan konstruksi yang sudah terikat (MYC, PHLN, Drainase) sebesar Rp. 10.892.353.000.000, dan kegiatan konstruksi yang belum terikat sebesar Rp. 11.664.722.000.000. Jadi, sisa Belanja Modal yang akan dilelang untuk program kegiatan Tahun 2016 sebesar Rp. 11.664.722.000.000 (sudah mencangkup fullcosting). Dan sehubungan dengan lelang dini bidang sumber daya air, total paket yang sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 2103 Paket (Rp. 10.843.987.000.000),” lanjut Mudjiadi.

Total paket lelang dini rinciannya adalah
a. Bulan September 2015 : 355 Paket ;Rp. 1,78 T (16,46%)
Jasa Konsultansi : 221 Paket ; Rp. 0,27 T
Jasa Konstruksi : 134 Paket ; Rp. 1,50 T

b. Bulan Oktober 2015 : 992 Paket ;Rp. 4,26 T (%)
Jasa Konsultansi : 401Paket ; Rp. 0,40 T
Jasa Konstruksi : 591Paket ; Rp. 3,85 T

c. Bulan Nopember-Desember 2015 : 768 Paket ;Rp. 4,81 T (44,43%)
d. Mulai Bulan Januari Tahun 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820.735.000.000.

Pada TA 2016 Direktorat Jenderal SDA juga akan membangun 8 (delapan) bendungan yaitu Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Ladongi (Sultra), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Sukamahi (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Cipanas (Jabar). Semua bendungan tersebut menggunakan dana APBN.

Lanjut Mudjiadi, delapan bendungan tersebut akan ada penampahan kapasitas tampung dengan volume sebesar 470,55 juta m3, untuk mengairi lahan irigasi seluas 38.400 ha, mereduksi banjir 1,843 m3/det, air baku 9,79 m3/det, listrik 20,74 MW, dengan biaya kontruksi sebesar Rp. 8,602 triliun dan itu diluar biaya pembebasan lahan. Beberapa bendungan yang akan impounding tahun ini (2015) adalah Bendungan Bajulmati (November), Bendungan Payaseunara (Desember), Bendungan Rajui (Desember) dan Bendungan Nipah (Oktober). 

30 September 2015 Selengkapnya

Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Kedaulatan pangan merupakan upaya pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik, sesuai dengan budaya setempat dan diproduksi dengan suatu mekanisme pertanian yang berkelanjutan. Upaya pencapaian kedaulatan pangan di Maluku memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, dimana 92,4% wilayahnya berupa lautan dan 7,6% adalah daratan yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau sebanyak 1340 buah, dan saat ini hanya Pulau Seram dan Pulau Buru yang dikembangkan sebagai sentra produksi pertanian.

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku di tahun 2014 – 2019, Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan peningkatan akses masyarakat dengan mengembangkan sistem transportasi yang mendukung konektivitas dan kelancaran pendistribusian bahan-bahan pangan sampai ke pulau-pulau yang terjauh,”ucap Gubernur Maluku Said Assagaff, pada acara Pertemuan Konsultasi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2015, Maluku, (14/9).

Dalam RPJMD juga telah dirumuskan terkait dengan peningkatan hasil produksi pangan melalui intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian yang sangat bergantung pada prasarana yang tersedia khususnya, prasarana sumber daya air (SDA). Menurut Said, saat ini sebaran prasarana sumber daya air di Maluku baru pada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru. Dan baru 25,04% luas fungsional daerah irigasi yang dikembangkan dari total luas potensial daerah irigasi di Provinsi Maluku.

Peserta Konsultasi OP Prasarana SDA diikuti oleh beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia, dan peserta dari 34 Provinsi terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, DPRD Komisi III, BPDAS, P3A/GP3A, Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air dari seluruh Provinsi di Indonesia dan 11 kabupaten atau kota di Maluku.

Said Assagaff berharap melalui acara ini para peserta dapat saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan berbagi ilmu serta pengalaman di masing-masing daerah, yang nantinya akan berguna untuk mendapatkan solusi dan kebijakan strategis untuk mendukung dan memperkuat upaya yang telah dilakukan.

29 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Energi dan Agro Maritim di Kawasan Timur Indonesia
Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Energi dan Agro Maritim di Kawasan Timur Indonesia

“Indonesia sebagai negara maritim, memerlukan akselerasi pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi. Potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah pesisir kawasan Indonesia timur sangat besar namun belum dikelola optimal karena ketersediaan infrastruktur. Atas nama pemerintah, saya mengapresiasi kegiatan Makassar Infrastruktur Summit 2015. Kita semua berharap dari kegiatan ini akan mendorong Kawasan Indonesia Bagian Timur menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam acara Makassar Infrastruktur Summit 2015 yang digelar oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (280915). Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak.

Untuk mendukung kedaulatan energi dan agro maritim, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam masa pemerintahan 2015 – 2019, melalui 3 program yaitu, pengembangan kawasan (strategis/maritim), membangun konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Berbasis Kemaritiman dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) kawasan strategis di Kawasan Indonesia Bagian Timur diantaranya adalah WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Manado – Belitung – Amurang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-pare – Mamuju; dan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Seram. “Konsep pengembangan tersebut difungsikan sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antar wilayah dan sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah,” lanjut Basuki.

Mengenai pembangunan konektivitas nasional, dilakukan dengan pembangunan akses menuju pelabuhan. Kementerian PUPR juga memiliki konsep WPS Minapolitan untuk mengembangkan wilayah perairan/pesisir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama nelayan.

Hal tersebut merupakan salah satu program pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, ditambah lagi pembangunan pengamanan pantai pada kawasan wisata dan pulau pulau kecil terluar serta penyediaan air baku untuk air bersih di pulau pulau kecil terluar yang juga merupakan prioritas pembangunan Kementerian PUPR.

 

28 September 2015 Selengkapnya

Delapan Bendungan Dibangun Tahun 2016 Dengan Dana APBN
Delapan Bendungan Dibangun Tahun 2016 Dengan Dana APBN

“Selama ini bendungan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR adalah bendungan dengan multipurpose yaitu untuk irigasi, penyediaan air baku untuk air minum, pengendalian banjir, PLTA. Namun sebelum membangun bendungan itu tim kami melakukan observasi lapangan untuk memeriksa peluang dan potensinya. Dan kendala yang sering dialami dalam membangun infrastruktur sumber daya air adalah masalah pembebasan lahan yang menyangkut masalah sosial,” jelas Mudjiadi, dalam wawancaranya dengan media news online detik.com, di Jakarta (250915).

Untuk itu kedepannya kita akan memiliki bendungan dengan kapasitas tampungan yang besar seperti bendungan jatiluhur dan bendungan Jatigede yang baru saja dilakukan impounding beberapa waktu yang lalu. Berikut beberapa bendungan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, pada tahun 2016 yaitu Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Ladongi (Sultra), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Sukamahi (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Cipanas (Jabar). Semua bendungan tersebut menggunakan dana APBN.

Lanjut Mudjiadi, delapan bendungan tersebut akan ada penampahan kapasitas tampung dengan volume sebesar 470,55 juta m3, untuk mengairi lahan irigasi seluas 38.400 ha, mereduksi banjir 1,843 m3/det, air baku 9,79 m3/det, listrik 20,74 MW, dengan biaya kontruksi sebesar Rp. 8,602 triliun dan itu diluar biaya pembebasan lahan. Beberapa bendungan yang akan impounding tahun ini (2015) adalah Bendungan Bajulmati (November), Bendungan Payaseunara (Desember), Bendungan Rajui (Desember) dan Bendungan Nipah (Oktober).

Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan ada kegiatan pembangunan irigasi sebesar 1 juta ha dibeberapa provinsi, diantaranya yaitu NAD, Sumatera Utara, NTB, Sulawesi Selatan dan Papua Barat, sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi irigasi sebesar 3 juta ha diantaranya yaitu Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua.

25 September 2015 Selengkapnya

Perlunya Kerjasama Dalam Menjaga Kebersihan Sungai
Perlunya Kerjasama Dalam Menjaga Kebersihan Sungai

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Komando Daerah Militer Jayakarta tentang Pemeliharaan 13 Sungai Besar di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar dengan Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana WK, Jakarta, (23/9).

Adapun 13 sungai yang dimaksud adalah Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, Sungai Krukut, Sungai Grogol, Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jatikramat, dan Sungai Mookervaart serta Cengkareng Drain. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan sungai berupa pembersihan bantaran kiri dan kanan sungai, semak-semak dan pencabutan pepohonan dan tunggul serta melakukan pengerukan galian sedimen di badan sungai.

"Salah satu sungai yang akan dibersihkan adalah Sungai Buaran yang nantinya akan dilakukan pengerukan sedimentasi 4.900 m3 menggunakan alat berat, 1.407 m3 penggalian sedimen secara manual, dan 27.000 m3 pembersihan semak-semak. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelestarian bangunan sungai dan pembersihan semak-semak dipinggiran sungai bertujuan untuk melancarkan aliran air sungai,” jelas Mudjiadi. Beliau berharap agar kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. "Saya juga ingin mengingatkan kepada semua pihak, baik dari Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Ciliwung Cisadane maupun Komando Daerah Militer Jayakarta untuk tetap bekerja sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditetapkan dan agar dapat membuat laporan harian ataupun mingguan mengenai bukti pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan," lanjut Mudjiadi.

23 September 2015 Selengkapnya

Delapan Bendungan Akan Dibangun Tahun 2016
Delapan Bendungan Akan Dibangun Tahun 2016

Mengutip pernyataan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR. sebenarnya Indonesia mempunyai berbagai macam bendungan seperti bendungan paling tinggi adalah Bendungan Cirata (urugan batu dengan tipe concrete faced rockfill dam)di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan tinggi 125 m dan Bendungan Wadas Lintang (urugan tanah) di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan tinggi 122 m; dan bendungan paling besar adalah Bendungan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan volume tampungan sebesar 2,556,000,000 m3. Semua bendungan tersebut mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi, PLTA, pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk air bersih dan pariwisata.

Bendungan Jatiluhur, salah satu bendungan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia, terletak di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Bendungan dengan tipe urugan batu inti tanah liat plastisitas tinggi, mempunyai manfaat untuk mengairi areal irigasi seluas 242.000 ha di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu; pengendalian banjir di sepanjang pantai utara Jawa Barat dari Bekasi sampai Indramayu; pembangkit energi listrik sebesar 600.000 MWh/tahun; dan air baku untuk air bersih Kota Jakarta sebesar 16,10 m3/det.

Untuk itu kedepannya kita dapat memiliki bendungan dengan kapasitas tampungan yang besar seperti bendungan jatiluhur dan bendungan Jatigede yang baru saja dilakukan impounding beberapa waktu yang lalu. Sebagai informasi, berikut beberapa bendungan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, pada tahun 2016 :
1. Bendungan Rukoh (NAD)
Volume : 128.66 juta m3
Manfaat : irigasi 11.950 ha, reduksi banjir 390 m3/det, air baku 0,85 m3/det, listrik 2 MW
2. Bendungan Sukoharjo (Lampung)
Volume : 46 juta m3
Manfaat : irigasi 4000 ha, reduksi banjir 450 m3/det, air baku 2,95 m3/det
3. Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut )
Volume : 23,37 juta m3
Manfaat : irigasi 5.472 ha, reduksi banjir 255 m3/det, air baku 0,50 m3/det, listrik 3,30 MW
4. Bendungan Ladongi (Sultra)
Volume : 25.57 juta m3
Manfaat : irigasi 7.424 ha, air baku 0,80 m3/det, listrik 1.15 MW, reduksi banjir 142 m3/det
5. Bendungan Ciawi
Volume : 6,45 juta m3
Manfaat : reduksi banjir 160 m3/det
6. Bendungan Sukamahi (Jabar)
Volume : 1,68 juta m3
Manfaat : reduksi banjir 29 m3/det
7. Bendungan Leuwikeris (Jabar)
Volume : 67.74 juta m3
Manfaat : irigasi 11.950 ha, air baku 0,85 m3/det, reduksi banjir 57 m3/det, listrik 15 MW
8. Bendungan Cipanas (Jabar)
Volume : 190 juta m3
Manfaat : irigasi 10.500 ha, reduksi banjir 475 m3/det, listrik 2,5 MW, air baku 0.5 m3/det

Semoga dengan banyaknya bendungan di Indonesia, pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah khususnya ketahanan pangan.

22 September 2015 Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur SDA Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat
Pembangunan Infrastruktur SDA Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2015, Direktur Jenderal SDA berharap agar semua balai membuat strategi masing-masing mengingat ada beberapa paket yang belum lelang. “Untuk upaya percepatan paket-paket belum lelang diantaranya mempercepat penyiapan dokumen readiness (criteria, AMDAL, FS, LARAP dan DED) dan penyelesaian RPB serta ijin MYC), mempercepat proses pembebasan tanah melalui sosialaisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, segera dilakukan revisi dan realokasi dana untuk kegiatan lain yang membutuhkan, mempercepat proses pelelangan dan melakukan koordinasi dengan pihak lender untuk mempercepat dikeluarkannya NOL (keterlambatan persetujuan),” jelas Mudjiadi dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal SDA TA 2016, di Jakarta.

Selain permasalahan paket-paket yang belum lelang, lanjut Mudjiadi, untuk percepatan paket terlambat, upaya yang harus dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak Kementerian Kehutanan dan/atau Perhutani dalam proses tukar-menukar lahan hutan (lindung/industri) khususnya untuk Bendungan Bendo; memfungsikan satuan tugas (Satgas) monitoring evaluasi dan koordinasi percepatan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air (untuk Bendungan Nipah); melakukan pendekatan-pendekatan secara intensif dengan pemilik lahan, tokoh agama/masyarakat serta Pemda setempat; memerintahkan penyedia jasa untuk menambah pekerja, peralatan dan jam kerja sesuai kebutuhan dan target sesuai jadwal yang telah disepakati serta melakukan evaluasi lebih dini untuk mengantisipasi kekurangan dana sehingga tidak menghambat kegiatan di lapangan oleh kontrator.

Paket-paket strategis nasional tahun anggaran 2015 untuk pembangunan 13 bendungan ada beberapa waduk yang terkontrak dan belum lelang. Bendungan yang terkontrak yaitu Bendungan Raknamo (NTT), Bendungan Logung (Jateng), Bendungan Lolak (Sulut), Bendungan Keureuto (NAD), Bendungan passaloreng (Sulsel), Tanju dan Mila (NTB) dan Bendungan Karian (Banten). Bendungan yang belum lelang yaitu Bendungan Bintang Bano (NTB), Bendungan Tapin (Kalsel), Bendungan Rotiklod (NTT), Estuari Sei Gong (Kepri) dan Bendungan Sindang Heula (Banten).

Untuk pembangunan 8 bendungan baru TA 2016 terdiri dari Bendungan Ciawi (Jabar), Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Cipanas (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Ladongi (Sultra). “Untuk paket-paket strategis tersebut saya berharap agar BBWS/BWS dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga infrastruktur sumber daya air yang sedang dibangun dan akan dibangun dapat segera memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat,” jata Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi.

21 September 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder BBWS Pemali Juana
Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder BBWS Pemali Juana

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memiliki 18 paket pekerjaan multiyears, 11 pekerjaan konstruksi dan 7 pekerjaan konsultan. Pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Dengan selesainya pekerjaan ini diharapkan  80.388 ha irigasi dapat berfungsi dan kondisi kembali seperti semula. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan penandatangan kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Wilalung serta Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Klambu Kanan, di Jakarta (180915). Penandatanganan kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Wilalung seluas 6.186 ha dilakukan oleh PT Nindya Karya, Arif Putranto dan PPK Irigasi dan Rawa II BBWS Pemali Juana, Devi Sri Maulana, dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.957.243.000.

Sedangkan penandatanganan kontrak Pekerjaan rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Klambu Kanan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya, Dody Setiawan dan PPK Irigasi dan Rawa II, Devi Sri Maulana. Paket pekerjaan tersebut di lahan seluas 10.354 ha dengan nilai kontrak Rp. 174.235.600.000. Kedua pekerjaan ini ditargetkan dapat selesai akhir 2017.

“Proyek ini dapat mengimplementasikan irrigation modernitation baik dari segi fisik maupun sistem manajemennya.  Irigasi-irigasi yang disuplai dari bendungan, tahun 2017 harus dalam kondisi baik, dan kedua daerah irigasi tersebut berada dibawah Waduk Kedung Ombo. Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi tersebut paling lambat akhir 2017 harus selesai. Dan juga proses rehabilitasi ini jangan sampai mengganggu jadwal tanam,” tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

Rehabilitasi 3 daerah irigasi berada di bawah sistem irigasi Waduk Kedung Ombo yaitu D.I Klambu 37.451 ha, D.I Sedadi 16.055 ha dan D.I Sidorejo 7.938 ha. Ketiga D.I tersebut dibangun pada tahun 1989/1990 yang mengairi 61.444 ha. Diharapkan D.I tersebut dapat mengembalikan fungsi pengaliran debit yaitu D.I Sedadi dari 16 m³/dt menjadi 19 m³/dt. Sedangkan untuk D.I Klambu Kanan yang semula 8,5 m³/dt menjadi 21.7 m/dt. Untuk D.I Wilalung dari 3.5 m³/dt menjadi 6.7 m³/dt dan untuk D.I Sidorejo yang semula 3.5 m³/dt menjadi 9 m³/dt.

Turut hadir dalam acara Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto, Direktur Irigasi Rawa, Adang Saf Ahmad, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, Direktur Utama PT. Brantas Abipraya, Bambang Esti, Direktur Utama PT. Nindya Karya, Indrajaya Manopol dan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

18 September 2015 Selengkapnya

Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat
Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat

“Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR, salah satunya adalah Bendungan Jatigede. Kontrak pembangunan Bendungan Jatigede ditandatangani tahun 2007 dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan impounding tanggal 31 agustus 2015. Ini salah satu waduk besar yang dibangun di pulau Jawa. Bendungan ini mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi seluas 90 ribu ha, PLTA dengan kapasitas terpasang 2 x 55 MW = 110 MW, produksi rata-rata 690 GWH/tahun, pengendalian banjir 14 ribu ha kawasan yang biasa terkena banjir, penyediaan air baku untuk air bersih 3500 lt/det untuk kebutuhan rumah tangga 350 ribu orang dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan kawasan Balongan serta pariwisata,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA, kepada wartawan Metro TV di Gedung SDA dan Penataan Ruang, Jakarta (180915).

Untuk impounding waduk Jatigede yang beberapa waktu lalu telah dilakukan, akan dilakukan secara bertahap untuk memberikan tim monitoring dan tim evaluasi melakukan pengamatan perilaku bendungan melalui instrumentasi yang telah terpasang. Dan setelah kondisi keamanan bendungan terkonfirmasi selanjutnya dilakukan pemantauan muka air waduk menuju elevasi +260 (flood supply level).

“Saya berharap dengan beroperasinya bendungan ini, akan dapat meningkatkan intensitas tanam khususnya padi dan meningkatkan ketahanan pangan secara nasional,” lanjut Direktur Jenderal SDA.

18 September 2015 Selengkapnya

Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015
Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015

“Di 2015 ini kemungkinan akan ada pemotongan anggaran sekitar 50 trilyun, namun kemungkinan besar Kementerian PUPR tidak akan dipotong. Jadi menurut Menteri PUPR yang belum kontrak dapat dipotong. Kita masih punya 3 trilyun yang masih kontrak. Untuk itu kita harus menyiapkan tim untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran 2015 dan persiapan kegiatan TA 2016. Saya berharap agar tiap balai membuat strategi masing-masing,” kata Mudjiadi, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2016, di Jakarta (170915). Turut dihadiri oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal SDA, dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Lanjut Direktur Jenderal SDA, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2015, semua balai melakukan percepatan penyiapan data dukung, percepatan proses pembebasan tanah dan berkoordinasi dengan pihak terkait (Kementerian LHK, Pemda, Badan Otorita Batam, BPN), melakukan revisi lokasi berkoordinasi dengan Pemda untuk revisi RDTR/RTRW, mempercepat proses pelelangan dan revisi realokasi dana untuk kegiatan lain yang prioritas.

18 September 2015 Selengkapnya