© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder BBWS Pemali Juana
Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder BBWS Pemali Juana

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memiliki 18 paket pekerjaan multiyears, 11 pekerjaan konstruksi dan 7 pekerjaan konsultan. Pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Dengan selesainya pekerjaan ini diharapkan  80.388 ha irigasi dapat berfungsi dan kondisi kembali seperti semula. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan penandatangan kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Wilalung serta Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Klambu Kanan, di Jakarta (180915). Penandatanganan kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Wilalung seluas 6.186 ha dilakukan oleh PT Nindya Karya, Arif Putranto dan PPK Irigasi dan Rawa II BBWS Pemali Juana, Devi Sri Maulana, dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.957.243.000.

Sedangkan penandatanganan kontrak Pekerjaan rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Klambu Kanan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya, Dody Setiawan dan PPK Irigasi dan Rawa II, Devi Sri Maulana. Paket pekerjaan tersebut di lahan seluas 10.354 ha dengan nilai kontrak Rp. 174.235.600.000. Kedua pekerjaan ini ditargetkan dapat selesai akhir 2017.

“Proyek ini dapat mengimplementasikan irrigation modernitation baik dari segi fisik maupun sistem manajemennya.  Irigasi-irigasi yang disuplai dari bendungan, tahun 2017 harus dalam kondisi baik, dan kedua daerah irigasi tersebut berada dibawah Waduk Kedung Ombo. Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi tersebut paling lambat akhir 2017 harus selesai. Dan juga proses rehabilitasi ini jangan sampai mengganggu jadwal tanam,” tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

Rehabilitasi 3 daerah irigasi berada di bawah sistem irigasi Waduk Kedung Ombo yaitu D.I Klambu 37.451 ha, D.I Sedadi 16.055 ha dan D.I Sidorejo 7.938 ha. Ketiga D.I tersebut dibangun pada tahun 1989/1990 yang mengairi 61.444 ha. Diharapkan D.I tersebut dapat mengembalikan fungsi pengaliran debit yaitu D.I Sedadi dari 16 m³/dt menjadi 19 m³/dt. Sedangkan untuk D.I Klambu Kanan yang semula 8,5 m³/dt menjadi 21.7 m/dt. Untuk D.I Wilalung dari 3.5 m³/dt menjadi 6.7 m³/dt dan untuk D.I Sidorejo yang semula 3.5 m³/dt menjadi 9 m³/dt.

Turut hadir dalam acara Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto, Direktur Irigasi Rawa, Adang Saf Ahmad, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, Direktur Utama PT. Brantas Abipraya, Bambang Esti, Direktur Utama PT. Nindya Karya, Indrajaya Manopol dan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

18 September 2015 Selengkapnya

Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat
Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat

“Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR, salah satunya adalah Bendungan Jatigede. Kontrak pembangunan Bendungan Jatigede ditandatangani tahun 2007 dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan impounding tanggal 31 agustus 2015. Ini salah satu waduk besar yang dibangun di pulau Jawa. Bendungan ini mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi seluas 90 ribu ha, PLTA dengan kapasitas terpasang 2 x 55 MW = 110 MW, produksi rata-rata 690 GWH/tahun, pengendalian banjir 14 ribu ha kawasan yang biasa terkena banjir, penyediaan air baku untuk air bersih 3500 lt/det untuk kebutuhan rumah tangga 350 ribu orang dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan kawasan Balongan serta pariwisata,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA, kepada wartawan Metro TV di Gedung SDA dan Penataan Ruang, Jakarta (180915).

Untuk impounding waduk Jatigede yang beberapa waktu lalu telah dilakukan, akan dilakukan secara bertahap untuk memberikan tim monitoring dan tim evaluasi melakukan pengamatan perilaku bendungan melalui instrumentasi yang telah terpasang. Dan setelah kondisi keamanan bendungan terkonfirmasi selanjutnya dilakukan pemantauan muka air waduk menuju elevasi +260 (flood supply level).

“Saya berharap dengan beroperasinya bendungan ini, akan dapat meningkatkan intensitas tanam khususnya padi dan meningkatkan ketahanan pangan secara nasional,” lanjut Direktur Jenderal SDA.

18 September 2015 Selengkapnya

Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015
Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015

“Di 2015 ini kemungkinan akan ada pemotongan anggaran sekitar 50 trilyun, namun kemungkinan besar Kementerian PUPR tidak akan dipotong. Jadi menurut Menteri PUPR yang belum kontrak dapat dipotong. Kita masih punya 3 trilyun yang masih kontrak. Untuk itu kita harus menyiapkan tim untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran 2015 dan persiapan kegiatan TA 2016. Saya berharap agar tiap balai membuat strategi masing-masing,” kata Mudjiadi, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2016, di Jakarta (170915). Turut dihadiri oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal SDA, dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Lanjut Direktur Jenderal SDA, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2015, semua balai melakukan percepatan penyiapan data dukung, percepatan proses pembebasan tanah dan berkoordinasi dengan pihak terkait (Kementerian LHK, Pemda, Badan Otorita Batam, BPN), melakukan revisi lokasi berkoordinasi dengan Pemda untuk revisi RDTR/RTRW, mempercepat proses pelelangan dan revisi realokasi dana untuk kegiatan lain yang prioritas.

18 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Optimis Penyerapan 70 persen di Akhir November
Kementerian PUPR Optimis Penyerapan 70 persen di Akhir November

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Komisi V DPR RI (140915) kembali membahas RKP dan RAPBN Tahun 2016 yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR. Usulan semula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakni sekitar Rp 178 Triliun. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah, setelah penajaman Kementerian PUPR dialokasikan pagu anggaran sekitar Rp 103,8 Triliun. Dikarenakan selisih yang dibutuhkan terlalu jauh, Basuki melalui Komisi V meminta bantuan supaya pagu RAPBN 2016 untuk Kementeriannya ditambah.

“Kami berharap angka yang pernah diusulkan dalam rapat sebelumnya (24/6) dapat dipenuhi. Setidak-tidak ada kenaikkan angkanya. Pagu anggaran RAPBN per Juli (2016) sudah meningkat (106,4 T), namun setelah ada penajaman menjadi berkurang ( 103, 8 T),” tutur Menteri Basuki.

Basuki menjelaskan, penurunan angka pagu anggaran itu dikarenakan adanya pemotongan oleh Bappenas/Kementerian Keuangan yang diperuntukkan bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (DPDTT). Hal itu dikarenakan adanya fungsi nomenklatur seperti Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sumber Daya Air Irigasi Desa (P4 ISDA) dan Pogram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang cenderung menjadi wewenang Kementerian DPDTT.

Akibat menurunnya pagu anggaran dimaksud, maka beberapa paket pekerjaan yang semula sebelumnya sudah dibahas dengan Komisi V DPR RI, terdapat pergeseran. Khusus bidang sumber daya air program seperti pengamanan pantai, volume pekerjaan menjadi berkurang.

Dalam rapat beberapa anggota Komisi V DPR RI memberikan masukan kepada Kementerian PUPR. Antara lain: Dapil dari NTT, Syahrulan Puwa Sawa menghimbau Kementerian PUPR untuk memprioritaskan pengamanan pantai di Flores. Dia melihat anggaran 2016 tidak masuk dalam perencanaan program. Padahal seharusnya dicantumkan. Menyikapi masalah ini Basuki berjanji akan memperhatikan dan berupaya memprioritaskan usulan tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Noesyirwan Soejono, menghimbau Kementerian PUPR ke depan lebih memperhatikan kondisi Sungai-Sungai Besar yang dimungkinkan dapat diberdayakan menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.

Mengenai penyerapan anggaran tahun 2015, Menteri PUPR menjelaskan bahwa jajarannya berupaya agar pada akhir tahun ini capaian angkanya mencapai sekitar 93%. Ditegaskan, terhitung hari ini, jam 17.30 WIB. Penyerapan sudah 35,02%. Akhir Oktober (60%), dan akhir November (70 %).

16 September 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Gelar Pertemuan dengan Perangkat Desa Kecamatan Bendungan
Menteri PUPR Gelar Pertemuan dengan Perangkat Desa Kecamatan Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono melakukan kunjungan kerja ke Tulungagung, Trenggalek di Jawa Timur, guna meninjau persiapan pembangunan jembatan Sungai Brantas yang menghubungkan Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Mojo, Kediri. Jembatan ini diharapkan menjadi salah satu akses ke Selingkar Wilis, yaitu program pembangunan jalan yang menghubungkan enam kabupaten sepanjang 240 kilo meter, yang dikenal dengan istilah "Tunggal Rogo Mandiri" (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kediri).

Ketika tiba di Trenggalek, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono bersama Bupati Trenggalek, Mulyadi, menggelar pertemuan dengan jajaran perangkat kades dan camat di di Desa Tumpakndolo, Kecamatan Bendungan, untuk melihat paparan konsep pembangunan selingkar Wilis. “Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengar langsung, apa yang dibutuhkan masyarakat,” kata Menteri Basuki.

Dalam kesempatan ini juga dipaparkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Amir Hamzah tentang rencana pembangunan Bendungan Bagong, yang diharapkan mampu mereduksi banjir di kota Trenggalek. Selain itu bendungan ini juga berfungsi untuk irigasi, penyediaan air baku dan arena untuk berwisata. Dan Menteri Basuki juga meninjau sarana dermaga di daerah Prigi, Trenggalek.

Sementara itu di Tulungagung, Menteri Basuki yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, meninjau Kali Dawir. Dalam kesempatan itu, warga Tulungagung juga meminta normalisasi sungai di sana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan daerah sekitar kali Dawir terhindar dari banjir di saat musim hujan tiba. Masyarakat juga meminta perbaikan dam Londo, waduk peningggalan Belanda yang mampu mengairi 24 ribu hektar lahan sawah dan mengajukan usulan program normalisasi Kali Ngrowo, selain sebagai tempat santai warga juga untuk pengendalian banjir.

15 September 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Tinjau Bendungan Wonorejo
Menteri PUPR Tinjau Bendungan Wonorejo

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dan beberapa pejabat eselon I seperti Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Direktur Jenderal Bina Marga, Hediyanto W. Husaini, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermato Dardak dan anggota Komisi V DPR RI, Budi Yuwono, melakukan perjalanan Lingkar Wilis yang dimulai dari Surabaya menuju Yogyakarta (120915).

Dalam perjalanan Menteri PUPR dan rombongan melewati salah satu infrastruktur sumber daya air, yaitu Bendungan Wonorejo. Bendungan ini dibangun pada tahun 1994/1995 dan terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bendungan Wonorejo mempunyai daya tampung sebesar 122 juta m3 dan berada pada daerah aliran sungai Gondang dalam wilayah sungai Brantas dengan sumber airnya adalah sungai Gondang dan Song.

Bendungan yang bertipe urugan batu ini mempunyai panjang tanggul sebesar 545 m, tinggi bendungan 100 m, volume timbunan 6,05 juta m3 dan berfungsi untuk menyediakan air baku sebesar 8 m3/det, pembangkit tenaga listrik 6,02 megawatt, mengendalian banjir bagi daerah Tulungagung seluas 1479 ha, mengairi irigasi pertanian seluas 1200 ha, budidaya perikanan dan pariwisata.

Saat ini bendungan tersebut merupakan salah satu kawasan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar kota Tulungagung. Bendungan ini dilengkapi sarana penunjang bagi wisatawan seperti jogging track, taman rekreasi keluarga dan jalur transportasi yang layak untuk dilalui oleh para wisatawan.

14 September 2015 Selengkapnya

BWS Sumatera V Prioritaskan Penanganan Segmen Tengah Batang Kuranji
BWS Sumatera V Prioritaskan Penanganan Segmen Tengah Batang Kuranji

Sungai Batang Kuranji merupakan salah satu sumber air baku yang juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi yang di Kota Padang. Selain itu sungai ini juga dijadikan sebagai lokasi penambangan bahan galian golongan C yang berasal dari endapan material sungai terutama pada segmen tengah Sungai Batang Kuranji.

Meningkatnya intensitas penambangan galian C pada segmen tengah Batang Kuranji secara tidak terkendali menyebabkan permasalahan utama berupa degradasi atau penurunan dasar sungai sehingga membawa dampak pada rusaknya infrastruktur sungai dan tebing sungai. Atas hal ini, penanganan segmen tengah menjadi prioritas utama kegiatan restorasi Sungai Batang Kuranji.

Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan sedimen segmen tengah Batang Kuranji Kota Padang yang bermanfaat untuk mengendalikan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi pada Sungai Batang Kuranji. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana pengendalian infrastruktur Batang Kuranji ini berguna untuk mengamankan infrastruktur sumber daya air dan aset lain di sepanjang aliran Batang Kuranji dan memberikan rasa aman dari ancaman bahaya banjir bandang terutama pada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Batang Kuranji.

11 September 2015 Selengkapnya

Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede Terbaik Di Indonesia
Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede Terbaik Di Indonesia

Penanganan dampak sosial pembebasan lahan selama pembangunan Waduk Jatigede merupakan penanganan yang terbaik di Indonesia selama ini. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi, saat ditemui KompasTV di ruang kerjanya (9/9).

“Esensi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diterapkan pada penanganan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede. Jika dahulu masyarakat yang terkena pembebasan lahan hanya mendapatkan penggantian tanaman, tumbuhan, rumah dan tanah, sekarang melalui UU tersebut, selain semua komponen tadi, masyarakat juga mendapatkan biaya ongkos pindah ke tempat baru, jaminan hidup selama enam bulan, dan pembinaan alih profesi selama masa adaptasi di tempat tinggalnya yang baru,” tutur Mudjiadi.

Mudjiadi mengatakan bahwa pemerintah telah menangani dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede secara komprehensif. “Sedapat mungkin pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tersebut. Walaupun sudah impounding, semua masalah sosial akan kami selesaikan. Kami akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Secara umum tidak ada masalah,” ujarnya. “Bahkan kami sudah menyiapkan tim khusus untuk menangani keluhan masyarakat. Keluhan ini akan kami verifikasi dan validasi. Jika masyarakat yang mengajukan keluhan tersebut memang berhak atas ganti rugi, pasti akan kami bayar,” lanjut Mudjiadi.

 

Dengan status sebagai multipurpose dam, Waduk Jatigede akan memberikan manfaat untuk mengairi daerah irigasi seluas 90 ribu hektar, pembangkit listrik sebesar 110 megawatt, penyediaan air baku untuk 3,5 juta jiwa, dan mengurangi area banjir seluas 14 ribu hektar. Pembangungan Waduk Jatigede ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan area irigasi di Indonesia terhadap musim. Beliau mengharapkan agar dalam 219 hari sejak impounding pada tanggal 31 Agustus lalu, Waduk Jatigede telah tergenang sepenuhnya.

10 September 2015 Selengkapnya

Koordinasi PUPR, Kemtan dan TNI untuk Irigasi dan Pangan Nasional
Koordinasi PUPR, Kemtan dan TNI untuk Irigasi dan Pangan Nasional

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertania, Gatot Irianto, dan Wakil Asisten Teritorial Mabes TNI Angkatan Darat Marga Taufik, beserta jajarannya melakukan pertemuan dan diskusi terkait sinkronisasi program irigasi dan pertanian bersama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian menuju swasembada pangan nasional.

Dalam diskusi ini masing-masing instansi melakukan presentasi antara lain terkait IP (indeks pertanaman), pembangunan dan rehabilitasi yang masing-masing dijabarkan baik per pulau maupun per provinsi. Tiap instansi saling bertukar informasi dan pemahaman terhadap tiap nomenklatur dan kewenangan di instansi masing-masing.

“Sebelum ke tahap selanjutnya, kita harus clear dulu pada pengertian nomenklatur dan kewenangan agar kita memiliki pemahaman yang sama,” jelas Dirjen PHP Kementerian Pertanian. Oleh karena itu Dirjen SDA menjelaskan secara detail dan memperkenalkan personil-personil yang memiliki kewenangan tepat dalam pelaksanaan terkait irigasi dan operasi dan pemeliharaan iriagsi yang menjadi wilayah kewenangan dari Ditjen SDA. “Untuk kegiatan rehabilitasi dan pembanguan besar dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi, sementara masalah semisal kerusakan pintu air, itu masuk dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan. Untuk koordinasi Operasi dan Pemeliharaan sendiri, laporan progresnya ada di pemerintah pusat dan pelaksanaannya ada di pemerintah provinsi," tuturnya.

08 September 2015 Selengkapnya

Uji Coba Pengintegrasian  eProgramming dan ePerformance
Uji Coba Pengintegrasian eProgramming dan ePerformance

Peran sistem data dan informasi kedepannya sangatlah penting mengingat di era yang semuanya serba menggunakan teknologi informasi, setiap orang menginginkan kecepatan dalam memperoleh informasi. Untuk itu Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Ditjen SDA mengadakan ujicoba pengintegrasian e-programming dan e-performance, di Batam, Kepulauan Riau (070915). Turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen SDA Hartanto, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto, Kasubdit Perencanaan dan Kepala BWS Sumatera IV.

Menurut Hartanto, untuk ke depannya semua sistem mulai dari perencanaan, penganggaran,monitoring, dan pelaporan harus dilakukan secara elektronik, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, terkait tentang pengembangan sistem secara elektronik. "Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah dengan cepat. Selain itu kita juga akan dapat mengevaluasi berbagai dampak positif dan negatif dari hal tersebut dan dapat ditindaklanjuti secepat mungkin," jelas Hartanto.


Sistem yang dibangun harus mempermudah penggunanya. Sementara sistem dibangun, kegiatan bisa digunakan secara manual. Sebagai contoh e-performance  yang nantinya digunakan untuk SKP. Sebelum aplikasi ini berjalan sempurna, untuk semester I 2015, masih menggunakan cara manual terlebih dahulu.

 

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan workshop e-Programming sebelumnya, yang dilaksanakan di Jakarta pada 4 September 2015 lalu. Balai Wilayah Sungai Sumatera IV adalah satu dari tiga balai percontohan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

 

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ke depannya semua kegiatan akan terintegrasi  dimulai dari perencanaan sampai dengan manajemen kinerjanya," jelas Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto.

08 September 2015 Selengkapnya

eProgramming Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur
eProgramming Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sebagai instrumen kegiatan input data perencanaan program pada bidang Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Pengembangan Jaringan SDA melaksanakan kegiatan workshop e-programming dan Persiapan RKA K/L Tahun Anggaran 2016. “e-Programming merupakan program yang  mempermudah para Unit pelaksana teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam melakukan persiapan data untuk perencanaan program,” jelas Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Widiarto, Jakarta, (4/9).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kegiatan workshop ini diikuti oleh 184 peserta yang terdiri dari 10 satker pusat dan 148 satker balai, Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) dan Pembangunan Bendungan serta 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TP-OP.

Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya dalam komitmen terhadap perencanaan program yang terstruktur oleh seluruh unit pelaksana baik itu teknis, satker, SNVT, dan SKPD TP-OP di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

07 September 2015 Selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Raker Kementerian PUPR
Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Raker Kementerian PUPR


Jusuf Kalla mengatakan bahwa Kementerian PUPR, sebagai salah satu kementerian yang bergerak di bidang infrastruktur dan mendapatkan dana APBN yang tinggi, harus memperbanyak infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sampai dengan ke daerah yang terpencil dan daerah perbatasan.

“Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan daerah perbatasan karena disana masih sangat minim infrastruktur dan menghambat kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Roda perekonomian yang lancar akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakatnya sehingga pendapatan masyarakat meningkat,” kata Jusuf Kalla.

Beliau melanjutkan untuk tahun anggaran 2016 Kementerian PUPR harus meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik lagi sehingga sebaran infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR melakukan beberapa upaya dalam rangka mempercepat pelaksanaan anggaran TA 2015 yaitu dengan mempercepat proses tender/pelelangan untuk paket-paket yang belum ditender/dilelang; penyelesaian pembayaran tanah; instruksi kepada balai/satker untuk segera memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan; pemanfaatan sisa lelang untuk menambah volume; menyiapkan desain dan kelengkapan lainnya untuk melakukan pelelangan dini tahun 2016; pemanfaatan sisa lelang (4,23 T) untuk SID, Tanah, Pekerjaan Tambah melalui Revisi DIPA.

Basuki mengingatkan semua jajaran Kementerian PUPR untuk menambah personil dan alat di lapangan, serta jam kerja (7 hari seminggu) dengan 2 waktu kerja (shifting); menyusun administrasi (teknik dan keuangan); menyiapkan usulan kegiatan MYC ke Menteri Keuangan untuk Tahun 2016; melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara RKP dan RKAKL tahun 2016; menyiapkan dokumen pelelangan dini Agustus 2015 untuk paket-paket strategis nasional Tahun 2016 dan menyiapkan lelang paket loan yang sudah masuk greenbook.

Khusus untuk bidang sumber daya air sasaran output strategis dalam RKA-K/L pagu Anggaran TA 2016 yaitu pembangunan 22 bendungan (on going) dan 8 bendungan baru; pembangunan 75 ribu ha irigasi, rawa, tambak; rehabilitasi 94 ribu ha irigasi, rawa dan tambak; pembangunan 126,4 km pengendali banjir dan pembangunan 7,3 km pengamanan pantai.

04 September 2015 Selengkapnya