© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Menteri Tentang Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan SDA
Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Menteri Tentang Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan SDA

Sejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 lalu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk menyusun peraturan perundang-perundangan pengganti demi keberlangsungan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA adalah dengan menyiapkan peraturan khusus yang fokus kepada perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 ini, mencantumkan peraturan di antaranya mengenai kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dan urutan prioritas pemberian izin.

Tingkat kewenangan pemberian izin diberikan sesuai dengan klasifikasi Wilayah Sungai. Untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai (WS) lintas provinsi, WS lintas negara dan WS strategis nasional, kewenangan berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. Kemudian, untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS lintas kabupaten/kota, kewenangan berada pada gubernur. Sedangkan, kewenangan bupati/walikota berlaku untuk kegiatan pegusahaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada WS dalam satu kabupaten/kota.

Pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas tertentu. Prioritas pertama diberikan kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar, kemudian kepada kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber daya air, kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, kegiatan pengusahaan sumber daya air untuk mwmwnuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, dan beberapa hal lainnya.

Pemberian izin atau pengendalian pemanfaatan sumber daya air bertujuan untuk menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air. Pemberian izin juga dilakukan untuk menjamin hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat, serta kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel serta mencegah konflik antar pengguna. Selain itu juga mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air.

Sedemikian pentingnya perizinan pengusahaan dan penggunaan sumber daya air, Hartanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang baru saja berakhir masa kerjanya, sebagai narasumber dalam acara Sosialiasasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Tangerang Selatan (10/02) menyatakan bahwa tugas Ditjen SDA tidak hanya mengurus pembangunan, tetapi juga perizinan. “Oleh karena itu setiap Balai Besar dan Balai Wilayah Sungai sebaiknya memiliki petugas struktural yang khusus untuk mengurus perizinan,” jelas Hartanto. (kompuSDA)



10 Februari 2016 Selengkapnya

Pra Konreg Kementerian PUPR Tingkatkan Keterpaduan Infrastruktur Berbasis Wilayah
Pra Konreg Kementerian PUPR Tingkatkan Keterpaduan Infrastruktur Berbasis Wilayah

Kementerian PUPR melaksanakan Pra Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Berbasis Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) . Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di empat kota dan Kota Medan merupakan kota pertama tempat digelarnya Pra Konreg yang dimulai pada 4-5 Februari 2016.

 â€œSaya juga berharap bahwa melalui kegiatan Pra Konreg antar Direktorat Jenderal harus ada koordinasi dan harus terjalin secara terus-menerus. Koordinasi tentunya juga harus dilakukan di daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan selaras dan tepat sasaran serta menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,” tegas Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Danis Sumadilaga mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono, saat membuka kegiatan Pra Konreg untuk wilayah Sumatera di Kota Medan (040216).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hermanto Dardak menyatakan fungsi strategis dari kepentingan nasional, provinsi dan juga daerah, membutuhkan sinergi satu sama lain, termasuk dengan lintas sektor diluar PUPR seperti kereta api, pelabuhan dan bandara sebagai pusat kegiatan strategis. Alhasil pembangunan infrastruktur PUPR mampu menghasilkan impact dan outcome terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konektivitas, mendukung kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air serta mengurangi disparitas antar wilayah.

 

“Dari 35 WPS, terdapat 6 WPS di pulau Sumatera dimana sektor prioritas yang harus kita dukung seperti sektor pariwisata salah satunya kawasan Danau Toba, Kawasan Mandeh, dan Belitung serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sei mangke. Kemudian, dalam membangun tentunya tidak bisa orientasi kedalam kawasan saja. Orientasi kita perlu juga melihat keluar yaitu antar kawasan,” tutur Hermanto.

Selain itu, dalam menghadapi era MEA menurutnya Indonesia harus meningkatkan daya saing dengan negara lain terutama dengan negara-negara di ASEAN, salah satunya adalah sektor pariwisata. Dikatakannya Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dari aspek sumber daya alam dan budaya. Namun untuk pelayanan infrastruktur Indonesia berada pada nomor 34. “Kondisi ini perlu dijadikan tantangan bagi kita, untuk mendongkrak daya saing infrastruktur kita yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam laporan kegiatan Pra Konreg, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur (PPEKI) BPIW Kementerian PUPR Harris H. Batubara menjelaskan kegiatan ini merupakan acara yang pertama, yang nantinya akan dilanjutkan di tiga kota lainnya yakni  Yogyakarta, Makassar, dan Bali. Dikatakannya juga bahwa dalam kegiatan ini dilakukan diskusi dalam desk propinsi yang melibatkan Satminkal terkait.

Pelaksanaan Pra Konreg dihadiri peserta dari Kementerian PUPR, Bappeda Provinsi, dinas bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan, Dinas Keciptakaryaan, Dinas Pengelolaan SDA/Pengairan, dan Dinas terkait Perumahan), Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga, Satker Cipta Karya, serta Penyediaan Perumahan Provinsi. “Jumlah peserta yang hadir mencapai kurang lebih 541 orang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu termasuk panitia lokal sehingga Pra Konreg ini bisa berlangsung,” tukasnya.

Selain acara pembukaan, di hari pertama Pra Konreg ini, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya penjelasan mekanisme desk, presentasi mengenai keterpaduan pembangunan wilayah infrastruktur di Provinsi terkait dan diskusi pembahasan aktivitas 2017 untuk memenuhi Rencana Strategis (Renstra) 2017. Pada hari kedua, dilakukan finalisasi diskusi pembahasan akivitas 2017 dan penandatangan form kesepakatan dan pelaporan hasil Desk kemudian penutupan oleh koordinator Desk. (kompuSDA/Birkompu)

09 Februari 2016 Selengkapnya

Restorasi Sungai Cikapundung Upaya Penataan Kawasan Sempadan Sungai
Restorasi Sungai Cikapundung Upaya Penataan Kawasan Sempadan Sungai

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mudjiadi didampingi oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil, (300116) meresmikan Restorasi Sungai Cikapundung II (Teras Cikapundung), Bandung Provinsi Jawa Barat. Turut dihadiri oleh Kepala BBWS Citarum, Yudha Mediawan, para pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR, beberapa komunitas sungai di Jawa Barat, akademisi dan masyarakat setempat.

Mudjiadi mengungkapkan bahwa Teras Cikapundung (Tercik) merupakan bagian dari Restorasi Sungai Cikapundung, yaitu upaya untuk melakukan penataan di sepanjang Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung untuk menampung aktivitas sosial masyarakat serta menggali  potensi  disekitarnya.

“Dengan Restorasi Sungai Cikapundung ini, diharapkan tersedianya sarana dan prasarana yang akomodatif dan representatif baik dari segi fungsi maupun estetika, guna mendukung program  “Cikapundung Bersih”. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan Kawasan Sempadan Sungai Cikapundung yang terintegrasi antara program Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BBWS Citarum dengan pemerintah kota Bandung,” tutur Mudjiadi.

Lebih lanjut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Ditjen SDA Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengungkapkan bahwa program Restorasi Sungai Cikapundung adalah program yang bertujuan untuk menjaga kualitas air, pengendalian banjir, bagaimana menata bantaran sungai dan meningkatkan fungsi bantaran sungai yang memiliki fungsi sosial sebagai sarana untuk masyarakat saling berinteraksi.

“Selain itu juga bagaimana mengubah landscape yang semula kawasan kurang terawat menjadi kawasan pariwisata yang indah dan juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan adanya komunitas-komunitas yang peduli dengan sungai sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memelihara sungai dan sempadan sungai,” kata Yudha.

Lanjut Yudha, pemeliharaan Tercik dan kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung akan melibatkan Komunitas Cikapundung yang terdiri dari 52 kelompok kerja (pokja) yang dalam pelaksanaannya didukung oleh BBWS Citarum.

“Untuk menangani sungai perlu keterlibatan multi sektor, harus bersama-sama. Selain itu juga penanganan tidak hanya struktural saja tetapi juga non-struktural seperti penghijauan, penanganan limbah, penanganan sedimentasi, persampahan juga peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku warga juga perlu bersinergi untuk ciptakan sungai yang bersih dan indah,” jelas Yudha.

Pembangunan Tercik dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2015, menghabiskan anggaran Rp 18 Miliar, untuk konstruksinya bersumber dari APBN melalui BBWS Citarum. Desainnya sendiri dilaksanakan oleh konsultan dengan masukan dari Walikota Bandung, Ridwan Kamil.

Adapun, kegiatan Restorasi Sungai Cikapundung lainnya, yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) yang dikerjakan untuk mendukung Konferensi Asia Afrika menghabiskan anggaran Rp 3 miliar..

PPK OP SDA II Satuan Kerja (Satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) SDA BBWS Citarum Kementerian PUPR, R. Yayat Yuliana, yang menangani langsung Teras Cikapundung mengatakan rencananya dana pemanfaatan sisa lelang tahun 2016 akan dialokasikan untuk melanjutkan Restorasi Sungai Cikapundung ke arah Hulu.

“Untuk Restorasi Sungai Cikapundung baru 2 spot yaitu segmen PLN (Cikapundung Riverspot) dan segmen Babakan Siliwangi (Teras Cikapundung), rencananya ke depan mau melanjutkan restorasi sungai ke arah hulu, akan dibuat jogging track sampai Taman Hutan Raya (Tahura) Dago, dan skywalk yaitu jembatan yang menghubungkan Teras Cikapundung dengan tempat parkir di SABUGA,” imbuh Yayat.

Teras Cikapundung Sebagai Percontohan Nasional Restorasi Sungai

Dengan pola pemberdayaan masyarakat, Yayat mengatakan bahwa Restorasi Sungai Cikapundung khususnya di Teras Cikapundung ini dapat disebut sebagai percontohan nasional restorasi sungai. Hal tersebut mengacu kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal pemeliharaan.

“Secara konstruksi, pembuatan Tercik ini mudah, untuk pemeliharaan diperlukan keterlibatan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan ini. Dari BBWS Citarum dana operasional untuk listrik dan pompa, untuk kebersihan pada komunitas, karena disini ada pemberdayaan ekonomi, disini kan ada sungai untuk wisata air, kita sumbang ban ban bekas, perahu perahu karet, dan sekalipun nantinya apabila ada event, komunitas tersebut akan dilibatkan,” tambah Yayat.

Lebih jauh lagi Yayat menambahkan bahwa penanganan akan dilanjutkan sampai hilir, saya ingin Restorasi Sungai Cikapundung itu tuntas ke bawah. Tidak hanya dari segi fisik saat ini BBWS Citarum bekerja sama dengan Universitas di Bandung dalam melakukan kajian-kajian mengenai kualitas air. “Sekarang sudah mulai dilakukan FGD bersama dengan ITB, UNPAR, ITENAS dan UNPAD. Mereka sudah mulai berkontribusi mengenai bagaimana penanganan Sungai Cikapundung kedepan,” tutur Yayat. (nan/ket kompuSDA/Birkompu PUPR)

30 Januari 2016 Selengkapnya

Employee Gathering Setditjen SDA
Employee Gathering Setditjen SDA

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai sekaligus menumbuhkan kembali nilai-nilai perilaku pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Setditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ,menyelenggarakan employee gathering di Lembang, Bandung, pada tanggal 29 hingga 31 Januari 2016. Sekitar 165 peserta yang terdiri dari pejabat dan pegawai Setditjen SDA melaksanakan kegiatan outbond bersama seperti amazing race games dan offroad ke wilayah Tangkuban Parahu. Employee gathering tahun ini juga bersamaan dengan berakhirnya masa bakti Sekretaris Ditjen SDA, Hartanto.

Hartanto yang sudah berkarir bersama Kementerian PUPR sejak tahun 1982, berpesan bahwa walaupun dirinya sudah mencapai masa akhir bakti, semua pekerjaan di lingkungan Setditjen SDA harus tetap dijalankan. “Walaupun saya pensiun, semua harus tetap jalan, tidak ada perlambatan. Semua yang sudah jalan malah harus dipercepat,” ujar Hartanto. Seraya menambahkan bahwa dirinya masih akan membantu Direktur Jenderal SDA sampai adanya Sesditjen definitif. Sementara belum Sesditjen definitif belum dilantik, Pelaksana Harian akan dijabat oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen SDA I Made Widiantara. Sedangkan menjabat sebagai Pelaksana Tugas adalah Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto.

Dalam kesempatan yang sama, Hartanto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta seluruh staf Setditjen SDA yang selama dua tahun masa jabatannya bahu membahu menyelesaikan pekerjaan. “Semua pegawai di lingkungan Setditjen SDA memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan tugas Setditjen, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih,” ujar Hartanto. (kompuSDA)

30 Januari 2016 Selengkapnya

Gerakan CinOP SDA Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA
Gerakan CinOP SDA Tingkatkan Kepedulian terhadap OP SDA

Pembangunan infrastruktur sumber daya air secara teknis selalu dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan selanjutnya untuk dioperasikan dan dipelihara dengan baik agar dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun hal tersebut belum dapat tercapai secara optimal terutama disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan strategis dan ekologis  seperti terjadinya perubahan lingkungan dan terjadinya perubahan ekologis (perubahan iklim global).

"Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut maka diperlukan kegiatsn OP yang lebih baik lagi untuk mencapai hasil yang diharapkan, mengingat kegiatan OP dilaksanakan sepanjang umur kemanfaatan infrastruktur SDA. Sebenarnya sangat disadari bahwa kinerja infrastruktur sumber daya air mengalami penurunan, karena kurangnya kepedulian para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan OP SDA yang menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan bidang sumber daya air. Sebagai contoh kurang optimalnya pengelolaan irigasi terutama yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan irigasi secara langsung dan nyata akan menyebabkan menurunnya kinerja sistem irigasi," jelas  Direktur Bina OP Ditjen SDA, Lolly Martina Martief, dalam acara Pencanangan Gerakan Cinta OP (GCinOP) SDA, di Yogyakarta (250116). Turut dihadiri oleh Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mewakili Menteri PUPR, para Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, GP3A,  BWS dan BBWS di lingkungan Ditjen SDA, Pemerintah Daerah Yogyakarta, para akademisi diantaranya UGM, ITB, ITS, UNDIP  dan Universitas Udayana.

Lanjut Lolly Martina Martief, untuk itu salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui gerakan sosial masyarakat untuk menumbuhkan kecintaan terhadap OP SDA yang dikenal dengan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA), yang merupakan gerakan dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat yang sistemik. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan pengelola sumber daya air (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan menumbuhkembangkan kevintaan terhadap OP sebagai suatu budaya.

"Dalam pencanangan gerakan ini kami juga melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan kemitraan dengan 16 universitas, diantaranya ITB, UGM, ITS, UNDIP dan Universitas Udayana terutama pengembangan kurikulum SDA di perguruan tinggi berbasis OP dan kerjasama penelitian berbasis OP, terutama kecerdasan buatan dan kearifan lokal dalam mendukung OP," imbuh Direktur Bina OP, Ditjen SDA, Kementerian PUPR.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Ari Setiadi Moerwanto mengingatkan gerakan ini dilakukan oleh semua pihak, bukan hanya Kementerian PUPR. " Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan begitu pula sebaliknya, harus saling berkoordinasi untuk meningkatkan OP SDA, dan jangan lupa juga untuk memperbaiki SDM bidang OP menjadi lebih baik lagi. Kegiatan OP SDA merupakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat terutama petani. Maka sudah selayaknyalah petani dibantu agar lebih kreatif dan produktif dalam menjaga irigasi terutama dalam mendukung program ketahanan pangan," kata Arie.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan kontrak Gerakan Cinta OP SDA dengan 16 perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal SDA, oleh Direktur Jenderal SDA yang didampingi oleh Direktur Bina OP SDA. Dalam hal ini perguruan tinggi melakukan pengendalian pelaksanaam kegiatan sesuai lingkup kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan Kementerian  PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA  yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Direktorat Bina OP melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara nasional. Jika perguruan tinggi memerlukan bantuan teknis untuk kegiatan yang spesifik, maka Direktorat Bina OP berkewajiban memfasilitasi agar program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kegiatan pengendalian masing-masing pihak mendokumentasikan sebagai bahan laporan. (kompuSDA)

26 Januari 2016 Selengkapnya

Dirjen SDA : Kepala Balai Laporkan Hasil Kerja Setiap Dua Minggu
Dirjen SDA : Kepala Balai Laporkan Hasil Kerja Setiap Dua Minggu

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, mengumpulkan para pejabat eselon II, III dan Kepala BBWS/BWS untuk memberikan pengarahan, memberikan petunjuk, koordinasi dan mengetahui secara detil progres kerja Ditjen SDA untuk tahun 2016, dalam Rapat Koordinasi Ditjen SDA, di Jakarta (200116). Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, mengingatkan agar pada tahun 2016 yang dicanangkan sebagai tahun percepatan, seluruh BBWS dan BWS se-Indonesia selalu meng- progres-progres pekerjaan fisik per dua mingguan dan disertai dengan hasil gambar yang spektakuler, resolusi tinggi, dan tidak meninggalkan sisi humanis,contohnya dengan menggunakan alat drone. 

"Hal ini sangat penting karena sangat membantu pimpinan, terutama pada saat Menteri PUPR melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan hasil visual tersebut yang berupa gambar atau foto berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang progres pembangunan infrastruktur, terutama bidang sumber daya air, di lapangan. untuk itu kepada seluruh balai, khususnya Kepala BBWS dan BWS, untuk turun ke lapangan dan mengetahui hasil kerja BBWS dan BWS serta memberikan laporan kepada pimpinan setiap dua minggu. dan tentu saja berkoorinasi dengan para direktur yang ada di lingkungan Ditjen SDA," jelas Mudjiadi.

Lebih lanjut, Dirjen SDA mengingatkan jajarannya akan keharusan untuk selalu meng- E-Monitoring dan E-Procurement, karena merupakan hal yang penting dalam mengedepankan transparansi penggunaan anggaran di sektor sumber daya air. "Saya juga berharap agarperan serta jajaran eselon 3 lebih ditingkatkan lagi, khususnya para Kasubdit di lingkungan Ditjen SDA untuk aktif ke lapangan agar masing-masing mengetahui secara jelas dan detil kondisi terkini tiap-tiap pelaksanaan pekerjaan di Ditjen SDA," imbuh Dirjen SDA. (nan/ket kompuSDA)

22 Januari 2016 Selengkapnya

Irigasi Dalam Produksi Pangan Nasional
Irigasi Dalam Produksi Pangan Nasional

Produksi pangan sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor tanah dan air. Air diperlukan oleh tanaman pangan sebagai media untuk membawa unsur-unsur hara yang terdapat dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh, berkembang dan berbuah. Inilah pentingnya peranan air irigasi dalam menjaga produksi pangan nasional.

Namun untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, ketersediaan lahan dan air semakin berkurang akibat perubahan alam. Perubahan tersebut terjadi pada lingkungan strategis meliputi perubahan pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan perubahan ekologis meliputi perubahan dari segi air, iklim dan tanah.

“Mulai tahun 2016 Indonesia akan memasuki era pasar ASEAN bersama yang dinamakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Beras yang dihasilkan oleh negara lain akan masuk ke Indonesia dan tentunga akan menjadi pesaing beras lokal. Untuk itu petani-petani kita yang bermodal kecil harus dapat meningkatkan efisiensi dalam memproduksi beras. Budaya bercocok tanam para petani kita harus sudah mulai memperhatikan efisiensi penggunaan air,” jelas Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam acara Rapat Anggota Tahunan dan Seminar Nasional INACID, di Bali (220116). Turut dihadiri oleh Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso, mantan Menteri PU, Suyono Sostrodarsono dan para pengurus dan anggota INACID. 

Berkembangnya kawasan permukiman, perkotaan dan industri menimbulkan kompetisi penggunaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Dan air yang tersedia di suatu DAS hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi.

“Berdasarkan audit teknis tahun 2014 kondisi infrastruktur irigasi yang merupakan kewenangan daerah (67% luas total daerah irigasi nasional)baik provinsi maupun kabupaten/kota tingkat kerusakannya mencapai lebih dari 60%. Ketersediaan air irigasi juga terpengaruh oleh adanya perubahan iklim global yang salah satunya dampaknya adalah menurunnya produktivitas irigasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan semua pihak untuk memantau sistem penyebaran air irigasi masyarakat,” imbuh Direktur Jenderal SDA.

Dan untuk mengatasi pelanggaran pemanfaatan air di daerah irigasi adalah penegakan hukum, baik hukum adat (seperti subak) juga hukum positif yang tegas di lapangan sambil meningkatkan kesadaran masyarakat. Strategi peningkatan kualitas irigasi yaitu modernisasi irigasi segera dirumuskan bersama dan peningkatan kualitas SDM yang didukung pemanfaatan teknologi.

Mengenai tantangan yang disampaikan akibat global climate change akan dilakukan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengurangan kegagalan irigasi. untuk mewujudkan irigasi yang lebih baik, cepat dan murah, akan diusahakan peningkatan efisiensi melalui operasi yang lebih mudah, tentunya juga dengan pemanfaatan teknologi informasi, mechanical electrical dan transportasi.

Mudjiadi menambahkan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR akan melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi infrastruktur irigasi dan membangun tampungan-tampungan air untuk menjamin ketersediaan air irigasi.(sisda/kompuSDA) 

22 Januari 2016 Selengkapnya

Ketua Umum HATHI, Mudjiadi : HATHI Harus Lebih Produktif
Ketua Umum HATHI, Mudjiadi : HATHI Harus Lebih Produktif

Ketua Umum HATHI, Mudjiadi melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kantor HATHI Pusat di Jakarta (200116). Kantor HATHI Pusat yang akan dilakukan pada tahun ini dan berlokasi di Jalan Bank V No. 1, Jakarta Selatan, terdiri dari 3 lantai. Pada lantai 1 akan digunakan untuk ruang parkir, lantai 2 digunakan untuk tempat berdiskusi dan lantai 3 digunakan untuk pengadaan sertifikasi bendungan.

“Sebenarnya sejak kepengurusan periode 2004-2007 HATHI berkeinginan untuk dapat memiliki gedung sendiri, dan pada hari ini, 20 Januari 2016, telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung HATHI. Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung HATHI Pusat ini sekaligus memperingati hari ulang tahun HATHI ke-35. Dan di usia HATHI yang ke-35 ini tak terasa HATHI sudah memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara untuk kemajuan pembangunan infrastruktur sumber daya air,” kata Mudjiadi.

HATHI didirikan pada Januari, 1981, dan apabila dikaitkan dengan usia manusia berarti HATHI sedang dalam usia produktif. Untuk itu kedepannya HATHI bisa lebih produktif karena sudah berumur 35 tahun. Mudjiadi juga mengucapkan terima kasih bagi para penggagas dan pendukung HATHI yaitu Ir. Moch. Memed Dipl. HE (alm) dan Ir. Mardjono Notodihardjo dan Ir. Martono Martodiputro (alm), serta para Ketua HATHI yaitu Ir. Husni Sabar, Dipl. HE (1992-1995); Ir. Soeparmono (1995-1998); DR. (Hc) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE (1998-2004); Ir. Siswoko, Dipl. HE (2004-2007); Ir. Iwan Nursyirwan, Dipl. HE (2007-2010) dan DR. Ir. Moch. Amron, M.Sc (2010-2013).

Program HATHI yang telah dilaksanakan adalah PIT HATHI ke-32 tahun 2015 di malang, membentuk USTKM sejak tanggal 30 september 2015, pelatihan training of trainer dan assessor dan telah terbit jurnal teknik sda vol. 1 dan telah didistribusikan kepada cabang, balai dan perguruan tinggi.

Program yang akan dilaksanakan HATHI kedepannya yaitu  PIT ke-33 dan Kongres HATHI ke-12 tahun 2016 akan dilaksanakan di Semarang, HATHI akan melaksanakan seminar internasional ke-5 dan pelatihan-pelatihan untuk anggota, akreditasi jurnal ilmiah nasional, persiapan terbit vol. 1 nor 2 dan vol. 1 no. 3 dan pelatihan open jurnal system sesuai dengan surat edaran akreditasi jurnal ilmiah secara elektronik dari dirjen penguatan riset dan pengembangan kementerian riset, teknologi dan perguruan tinggi.

Setelah peletakan batu pertama pembangunan gedung HATHI Pusat, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dan ramah tamah dengan para sesepuh Direktorat Jenderal SDA yang juga merupakan pengurus HATHI diantaranya yaitu Iwan Nursyirwan, Soenarno, Budiman Arief, Eko Subekti, Eddy Djayadiredja, Adi Sarwoko, Pitoyo Subandrio, yang bertempat di Gedung Direktorat Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Lantai 8, di Jakarta.

Dan turut dihadiri oleh para pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (nan/ket kompuSDA)

20 Januari 2016 Selengkapnya

Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga
Bangun Hubungan Harmonis Antara Sungai dan Warga

Jakarta adalah kota besar yang unik dengan 13 sungai yang mengalir di seluruh wilayahnya. Pembangunan dan penataan kota sepatutnya selaras dengan potensi lingkungan. Hubungan harmonis dapat dibangun dengan menumbuhkan ikatan antara sungai dan warga. Kini, program yang bertujuan menyelamatkan kota dengan pembenahan sungai sedang berlangsung. Ada banyak perubahan positif, namun tetap harus ditata kembali hubungan harmonis antara sungai dan warga sehingga program penyelamatan kota sekaligus pelestarian lingkungan dapat terus terjaga keberlangsungannya.

“Untuk kedepannya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan mengembalikan badan sungai seperti kondisi awal. Kami sudah menyiapkan badan-badan sungai yang memungkinkan untuk interaksi warga dan sungai sehingga menumbuhkan rasa memiliki,” ujar Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR dalam acara Diskusi Jakarta Kota Sungai yang diselenggarakan oleh Redaksi Kompas Gramedia, di Jakarta (190116). Turut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia, Restu Gunawan, Pakar Tata Kota Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, Kepala Puslitbang BMKG yang juga Vice Chair Working Group I IPCC, Edvin Aldrian dan Peneliti dan Pemerhati Ciliwung (P4W IPB), Ernan Rustiadi.

Menanggapi hal tersebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan bahwa akan terus melanjutkan normalisasi sungai di DKI Jakarta dan merelokasi sungai di bantaran kali ke rumah susun. “Tahun depan akan ada lebih banyak lagi relokasi karena rusun yang akan tersedia juga semakin banyak. Semua sungai akan direlokasi,” imbuh Basuki.

Lanjut Basuki target normalisasi sungai minimal adalah tidak adanya sampah dan lumpur. Sebanyak 1080 saluran penghubung juga akan dibersihkan secara tuntas supaya air mengalir secara merata. Menurut BMKG tahun ini hujan tidak akan terlalu besar, puncaknya justru di awal tahun 2017. Maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan bekerja secepat mungkin tahun ini supaya aman dari banjir.

Sementara dalam diskusi tersebut, Suryono mengingatkan agar kebijakan normalisasi sungai tetap mengedepankan aspek sosial dan peran mayarakat sekitar sungai. “Impian menjadikan Jakarta sebagai kota air hingga kini masih samar. Ikatan emosional antara warga dan sungai belum tercipta. Paahal warga Jakarta hidup dikelilingi 13 sungai, 14 situ dan 41 waduk,” kata Suryono.

Mudjiadi berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur sumber daya air di DKI Jakarta dapat mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air terutama banjir meskipun tetap dibutuhkan peran serta masyarakat yang diiringi dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (tin kompuSDA)

20 Januari 2016 Selengkapnya

Jokowi : Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR
Jokowi : Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan “Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016”, Ruang Pendopo Kementerian PUPR, di Jakarta (060116). Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Jaksa Agung, M. Prasetyo, Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

Acara penandatanganan kontrak ini dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado dan Jayapura. Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo, Kementerian PUPR, Jakarta.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa apabila hari ini sudah ditandatangani, besok sudah harus bekerja. Pola baru ini sangat didukung dan ditekankan kepada seluruh kementerian. “Saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR hari ini sudah memulai, seperti yang 4-5 bulan lalu saya sampaikan, kontrak-kontrak harus dimulai awal Januari dan pekerjaan juga dimulai di awal Januari,” lanjut Joko Widodo.

Selain itu Joko Widodo juga menyatakan agar pembangunan infrastruktur PUPR dapat banyak menyerap tenaga kerja tanpa melupakan penggunaan teknologi dan alat berat dengan melibatkan kontraktor lokal dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, APBN harus fokus untuk infrastruktur dan fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur terutama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan yang lebih penting lagi adalah melakukan sinkronisasi antar kementerian dan keseimbangan antar wilayah, dimana antara wilayah barat dan timur harus merata pembangunannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa rencana penyerapan pada bulan Januari 2016 diperkirakan sebesar 5,2% - 6% dengan nilai lebih dari Rp. 5 triliun dan akhir bulan Januari juga direncanakan pelaksanaan penandatanganan kontrak yang diperkirakan sebanyak 1495 paket dengan nilai Rp. 18,92 triliun.

“Sasaran outcome dari paket-paket kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah meningkatkan produksi pangan nasional, konektivitas serta kualitas permukiman dan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat. secara keseluruhan, serta diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Basuki.

Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR Tahun 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp. 73,41 triliun dan telah melaksanakan pelelangan awal sejak bulan Agustus 2015 sebanyak 5344 paket dengan nilai Rp. 42,74 triliun.

Paket kontrak tersebut antara lain

1.         Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp. 811,41 miliar, antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik antara lain pembangunan jaringan irigasi Kelarik Kab. Natuna, lanjutan pembangunan sistem Air Baku Regional (SPAM Regional) Kota dan Kab. Sorong, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batang Anai I (6764 ha) Kab. Padang Pariaman (lanjutan), pengerukan Floodway Krueng Aceh di Kota Banda Aceh

2.         Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 3436 paket 436 paket senilai Rp. 7,93 triliun antara lain pembangunan dan preservasi jalan nasional

3.         Bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket senilai Rp. 68,87 miliar antara lain pengembangan SPAM IKK Jatinangor  (ITB) Tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kab. Bulungan dan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Mentarang Kab. Malinau

4.         Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp. 4,8 miliar antara lain penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan

5.         Peninjauan  lapangan melalui video conference pengembangan jalan tol Pejagan di Jawa Tengah dan pembangunan jembatan Pulau Batang di Kalimantan Selatan

Total paket yang ditandatangani hari ini sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8,81 triliun. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR tahun 2016. (nan/ket kompuSDA)

06 Januari 2016 Selengkapnya

Presiden Jokowi Canangkan Pembangunan Bendungan Rotiklot di NTT
Presiden Jokowi Canangkan Pembangunan Bendungan Rotiklot di NTT

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah fokus mengentaskan kesulitan air yang dialami masyarakat, terutama di wilayah timur Indonesia. Sisa kemarau panjang membuat debit sumber air menurun drastis.‎ Maka dampaknya adalah sulitnya kegiatan pertanian dilakukan dan pasokan air baku tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Maka tidak salah bila Pemerintah menaruh perhatian serius untuk wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan pembangunan bangunan tampungan air, misalnya embung. Namun, pembangunan embung ini dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan air bagi masyarakat. “Seperti di NTT ini, kita sebelumnya sudah membangun embung sebanyak 200 unit. Tapi, jumlah itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang kan kita semuanya tahu bahwa NTT daerah kering, jadi fokus bagaimana bisa meningkatkan ketersediaan air di NTT,” jelas Direktur Jenderal SDA Mudjiadi dalam pencanangan pembangunan, atau groundbreaking, Bendungan Rotiklot oleh Presiden Joko Widodo di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu (28/12). Area ini tepat terletak di batas wilayah Indonesia dengan Timor Leste.

Adapun manfaat dari Bendungan Rotiklot ini menurut Mudjiadi adalah sebagai penyedia air irigasi seluas 139 hektar (padi), 500 hektar (palawija),mengurangi debit banjir sebesar 500 m³/detik, penyedia listrik sebesar 0,15 MW, sebagai suplai air baku untuk masyarakat dan Pelabuhan Atapupu sebesar 40 liter/detik dan pengendalian banjir di wilayah Ainiba. Masyarakat juga bisa menjadikan bendungan sebagai objek pariwisata.

Bendungan yang direncanakan selesai dibangun pada tahun 2018 ini, membutuhkan biaya sebesar Rp. 450 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat NTT, selama ini, baru terdapat satu bendungan, yaitu Tilong di Kupang. Maka sekarang Pemerintah mendorong terwujudnya pembangunan tujuh bendungan lainnya, dan dua di antaranya sedang dalam proses pembangunan. Pertama adalah Bendungan Raknamo, Kupang‎. Pembangunannya dimulai pada akhir 2014 dan ditargetkan selesai 2018. Kedua adalah Bendungan Rotiklot yang pembangunannya baru saja dimulai.

Lima bendungan lainnya yang akan dibangun dalam kurun waktu empat tahun mendatang‎ adalah Kolhua di Kupang, Temef di Timor Tengah Selatan, Napunggate di Sikka, Lambo di Nagekeo dan Manikin di Kupang. (kompu SDA dari berbagai sumber)

30 Desember 2015 Selengkapnya

Penyedian Lahan Masih menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur
Penyedian Lahan Masih menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur

Kendala terbesar dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur salah satunya datang dari pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Sebagaimana diutarakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Mudjiadi dalam acara 8-11 di Metro TV (28/12). “Penyediaan lahan merupakan salah satu kendala yang kami alami. Terutama di Pulau Jawa di mana lahan sudah semakin berkurang dan penduduknya sudah sangat padat. Misalnya, untuk memenuhi target pembangunan 1 juta hektar irigasi, otomatis saya membutuhkan lahan lebih dari itu,” jelas Mudjiadi.

Ditambahkan oleh Dirjen SDA, bahwa mengacu pada Undang-Undang no. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA bekerja sama dengan pemda setempat untuk mempercepat pembebasan lahan. “Misalnya di Jakarta, kita banyak sharing dengan Gubernur DKI. Hampir sebagian besar kita sharing lahan dari pemda, dan kami bagian konstruksinya,” jelas Dirjen SDA.

Dalam Undang-Undang itu juga disebutkan bahwa bila lokasi pembangunan sudah ditetapkan, pelaksanaan pembangunan sudah bisa dijalankan setelah appraisal dan negosiasi harga disepakati. Karena harga yang digunakan tidak berdasarkan NJOP, tetapi berdasarkan konsultan appraisal. Berbeda dengan sebelumnya yang harus mengacu pada harga pasar.

“Untuk mencapai target pembangunan sampai dengan tahun 2019, kita berkoordinasi dengan pemda setempat dan institusi lain, salah satunya mengenai pembebasan lahan. Lahan itu ada dua, lahan hutan dan lahan penduduk. Kalau menggunakan lahan hutan kita banyak berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat prosedur-prosedur yang harus kita lalui dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk lahan penduduk, biasanya kita menyediakan ganti rugi bekerja sama dengan pemda,” imbuh Dirjen SDA.

Terlepas kendala pembebasan lahan yang dihadapi, pada tahun 2016 nanti Ditjen SDA tetap meneruskan amanat Nawacita, dengan beberapa program utama, di antaranya pembangunan 8 buah bendungan baru dan melanjutkan pembangunan 22 buah bendungan. Kemudian pembangunan irigasi baru kurang lebih seluas 43.263 Ha, dan rehabilitasi irigasi sekitar 308 Ha.

Selain kedua program utama, pembangunan bendungan dan irigasi, Ditjen SDA juga akan fokus kepada penyediaan air, terutama di bagian timur Indonesia. “Fokus kita penyediaan air pada daerah timur, pada daerah itu kebanyakan adalah daerah kering. Maka ke depannya kita akan banyak membangun daerah tampungan air, seperti embung. Rencana pembangunan sekitar 230 buah embung dengan mayoritas di daerah NTT. Kami juga akan melakukan pengeboran air tanah dalam di 80 titik untuk penyediaan air baku,” jelas Ditjen SDA. Program penyediaan air baku dilakukan oleh Ditjen SDA dalam rangka menuntaskan target sustainable development goals sampai dengan tahun 2019, yakni akses air minum 100% bagi masyarakat. (kompu SDA)

30 Desember 2015 Selengkapnya