© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

BWS Sumatera V Prioritaskan Penanganan Segmen Tengah Batang Kuranji
BWS Sumatera V Prioritaskan Penanganan Segmen Tengah Batang Kuranji

Sungai Batang Kuranji merupakan salah satu sumber air baku yang juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi yang di Kota Padang. Selain itu sungai ini juga dijadikan sebagai lokasi penambangan bahan galian golongan C yang berasal dari endapan material sungai terutama pada segmen tengah Sungai Batang Kuranji.

Meningkatnya intensitas penambangan galian C pada segmen tengah Batang Kuranji secara tidak terkendali menyebabkan permasalahan utama berupa degradasi atau penurunan dasar sungai sehingga membawa dampak pada rusaknya infrastruktur sungai dan tebing sungai. Atas hal ini, penanganan segmen tengah menjadi prioritas utama kegiatan restorasi Sungai Batang Kuranji.

Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan sedimen segmen tengah Batang Kuranji Kota Padang yang bermanfaat untuk mengendalikan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi pada Sungai Batang Kuranji. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana pengendalian infrastruktur Batang Kuranji ini berguna untuk mengamankan infrastruktur sumber daya air dan aset lain di sepanjang aliran Batang Kuranji dan memberikan rasa aman dari ancaman bahaya banjir bandang terutama pada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Batang Kuranji.

11 September 2015 Selengkapnya

Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede Terbaik Di Indonesia
Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede Terbaik Di Indonesia

Penanganan dampak sosial pembebasan lahan selama pembangunan Waduk Jatigede merupakan penanganan yang terbaik di Indonesia selama ini. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi, saat ditemui KompasTV di ruang kerjanya (9/9).

“Esensi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diterapkan pada penanganan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede. Jika dahulu masyarakat yang terkena pembebasan lahan hanya mendapatkan penggantian tanaman, tumbuhan, rumah dan tanah, sekarang melalui UU tersebut, selain semua komponen tadi, masyarakat juga mendapatkan biaya ongkos pindah ke tempat baru, jaminan hidup selama enam bulan, dan pembinaan alih profesi selama masa adaptasi di tempat tinggalnya yang baru,” tutur Mudjiadi.

Mudjiadi mengatakan bahwa pemerintah telah menangani dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede secara komprehensif. “Sedapat mungkin pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tersebut. Walaupun sudah impounding, semua masalah sosial akan kami selesaikan. Kami akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Secara umum tidak ada masalah,” ujarnya. “Bahkan kami sudah menyiapkan tim khusus untuk menangani keluhan masyarakat. Keluhan ini akan kami verifikasi dan validasi. Jika masyarakat yang mengajukan keluhan tersebut memang berhak atas ganti rugi, pasti akan kami bayar,” lanjut Mudjiadi.

 

Dengan status sebagai multipurpose dam, Waduk Jatigede akan memberikan manfaat untuk mengairi daerah irigasi seluas 90 ribu hektar, pembangkit listrik sebesar 110 megawatt, penyediaan air baku untuk 3,5 juta jiwa, dan mengurangi area banjir seluas 14 ribu hektar. Pembangungan Waduk Jatigede ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan area irigasi di Indonesia terhadap musim. Beliau mengharapkan agar dalam 219 hari sejak impounding pada tanggal 31 Agustus lalu, Waduk Jatigede telah tergenang sepenuhnya.

10 September 2015 Selengkapnya

Koordinasi PUPR, Kemtan dan TNI untuk Irigasi dan Pangan Nasional
Koordinasi PUPR, Kemtan dan TNI untuk Irigasi dan Pangan Nasional

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertania, Gatot Irianto, dan Wakil Asisten Teritorial Mabes TNI Angkatan Darat Marga Taufik, beserta jajarannya melakukan pertemuan dan diskusi terkait sinkronisasi program irigasi dan pertanian bersama yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil pertanian menuju swasembada pangan nasional.

Dalam diskusi ini masing-masing instansi melakukan presentasi antara lain terkait IP (indeks pertanaman), pembangunan dan rehabilitasi yang masing-masing dijabarkan baik per pulau maupun per provinsi. Tiap instansi saling bertukar informasi dan pemahaman terhadap tiap nomenklatur dan kewenangan di instansi masing-masing.

“Sebelum ke tahap selanjutnya, kita harus clear dulu pada pengertian nomenklatur dan kewenangan agar kita memiliki pemahaman yang sama,” jelas Dirjen PHP Kementerian Pertanian. Oleh karena itu Dirjen SDA menjelaskan secara detail dan memperkenalkan personil-personil yang memiliki kewenangan tepat dalam pelaksanaan terkait irigasi dan operasi dan pemeliharaan iriagsi yang menjadi wilayah kewenangan dari Ditjen SDA. “Untuk kegiatan rehabilitasi dan pembanguan besar dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi, sementara masalah semisal kerusakan pintu air, itu masuk dalam kegiatan Operasi dan Pemeliharaan. Untuk koordinasi Operasi dan Pemeliharaan sendiri, laporan progresnya ada di pemerintah pusat dan pelaksanaannya ada di pemerintah provinsi," tuturnya.

08 September 2015 Selengkapnya

Uji Coba Pengintegrasian  eProgramming dan ePerformance
Uji Coba Pengintegrasian eProgramming dan ePerformance

Peran sistem data dan informasi kedepannya sangatlah penting mengingat di era yang semuanya serba menggunakan teknologi informasi, setiap orang menginginkan kecepatan dalam memperoleh informasi. Untuk itu Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Ditjen SDA mengadakan ujicoba pengintegrasian e-programming dan e-performance, di Batam, Kepulauan Riau (070915). Turut dihadiri oleh Sekretaris Ditjen SDA Hartanto, Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto, Kasubdit Perencanaan dan Kepala BWS Sumatera IV.

Menurut Hartanto, untuk ke depannya semua sistem mulai dari perencanaan, penganggaran,monitoring, dan pelaporan harus dilakukan secara elektronik, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, terkait tentang pengembangan sistem secara elektronik. "Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang kegiatan dan kebijakan pemerintah dengan cepat. Selain itu kita juga akan dapat mengevaluasi berbagai dampak positif dan negatif dari hal tersebut dan dapat ditindaklanjuti secepat mungkin," jelas Hartanto.


Sistem yang dibangun harus mempermudah penggunanya. Sementara sistem dibangun, kegiatan bisa digunakan secara manual. Sebagai contoh e-performance  yang nantinya digunakan untuk SKP. Sebelum aplikasi ini berjalan sempurna, untuk semester I 2015, masih menggunakan cara manual terlebih dahulu.

 

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan workshop e-Programming sebelumnya, yang dilaksanakan di Jakarta pada 4 September 2015 lalu. Balai Wilayah Sungai Sumatera IV adalah satu dari tiga balai percontohan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

 

"Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ke depannya semua kegiatan akan terintegrasi  dimulai dari perencanaan sampai dengan manajemen kinerjanya," jelas Direktur Pengembangan Jaringan SDA Widiarto.

08 September 2015 Selengkapnya

eProgramming Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur
eProgramming Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sebagai instrumen kegiatan input data perencanaan program pada bidang Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Pengembangan Jaringan SDA melaksanakan kegiatan workshop e-programming dan Persiapan RKA K/L Tahun Anggaran 2016. “e-Programming merupakan program yang  mempermudah para Unit pelaksana teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam melakukan persiapan data untuk perencanaan program,” jelas Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Widiarto, Jakarta, (4/9).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kegiatan workshop ini diikuti oleh 184 peserta yang terdiri dari 10 satker pusat dan 148 satker balai, Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) dan Pembangunan Bendungan serta 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) TP-OP.

Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya dalam komitmen terhadap perencanaan program yang terstruktur oleh seluruh unit pelaksana baik itu teknis, satker, SNVT, dan SKPD TP-OP di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

07 September 2015 Selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Raker Kementerian PUPR
Wakil Presiden Jusuf Kalla Hadiri Raker Kementerian PUPR


Jusuf Kalla mengatakan bahwa Kementerian PUPR, sebagai salah satu kementerian yang bergerak di bidang infrastruktur dan mendapatkan dana APBN yang tinggi, harus memperbanyak infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sampai dengan ke daerah yang terpencil dan daerah perbatasan.

“Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat dibutuhkan di daerah terpencil dan daerah perbatasan karena disana masih sangat minim infrastruktur dan menghambat kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Roda perekonomian yang lancar akan menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakatnya sehingga pendapatan masyarakat meningkat,” kata Jusuf Kalla.

Beliau melanjutkan untuk tahun anggaran 2016 Kementerian PUPR harus meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik lagi sehingga sebaran infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR melakukan beberapa upaya dalam rangka mempercepat pelaksanaan anggaran TA 2015 yaitu dengan mempercepat proses tender/pelelangan untuk paket-paket yang belum ditender/dilelang; penyelesaian pembayaran tanah; instruksi kepada balai/satker untuk segera memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan; pemanfaatan sisa lelang untuk menambah volume; menyiapkan desain dan kelengkapan lainnya untuk melakukan pelelangan dini tahun 2016; pemanfaatan sisa lelang (4,23 T) untuk SID, Tanah, Pekerjaan Tambah melalui Revisi DIPA.

Basuki mengingatkan semua jajaran Kementerian PUPR untuk menambah personil dan alat di lapangan, serta jam kerja (7 hari seminggu) dengan 2 waktu kerja (shifting); menyusun administrasi (teknik dan keuangan); menyiapkan usulan kegiatan MYC ke Menteri Keuangan untuk Tahun 2016; melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara RKP dan RKAKL tahun 2016; menyiapkan dokumen pelelangan dini Agustus 2015 untuk paket-paket strategis nasional Tahun 2016 dan menyiapkan lelang paket loan yang sudah masuk greenbook.

Khusus untuk bidang sumber daya air sasaran output strategis dalam RKA-K/L pagu Anggaran TA 2016 yaitu pembangunan 22 bendungan (on going) dan 8 bendungan baru; pembangunan 75 ribu ha irigasi, rawa, tambak; rehabilitasi 94 ribu ha irigasi, rawa dan tambak; pembangunan 126,4 km pengendali banjir dan pembangunan 7,3 km pengamanan pantai.

04 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Wujudkan Infrastruktur yang Handal dan Memadai Bagi Indonesia
Kementerian PUPR Wujudkan Infrastruktur yang Handal dan Memadai Bagi Indonesia

“Progres pelelangan sampai dengan tanggal 2 September 2015 dari 14.669 paket terkontrak sebanyak 12895 paket senilai Rp. 80,71 triliun; proses kontrak sebanyak 1.236 paket senilai Rp. 8,45 triliun; belum lelang sebanyak 538 paket senilai Rp. 1,73 triliun. Dan progres realisasi fisik dan keuangan Kementerian PUPR, per tanggal 2 September 2015 adalah 35,74% (fisik) dan 33,04% (keuangan). Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk menyerap anggaran yang tersisa Rp. 79,44 triliun, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk percepatan penyerapannya,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada sesi kedua Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, di Ruang Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (030915).

Lanjut Menteri PUPR, untuk menyikapi itu semua diinstruksikan kepada semua unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut segera melakukan tender/pelelangan untuk paket-paket yang belum ditender/dilelang; segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan/tanah; memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan; memanfaatkan sisa lelang untuk menambah volume dan menyiapkan desain dan kelengkapan lainnya untuk melakukan pelelangan dini tahun 2016.

Selain itu sesuai dengan Instruksi Menteri PUPR Nomor 03/IN/M/2015 tentang upaya percepatan penyerapan dana, semua unit kerja di Kementerian PUPR menambah personil dan alat di lapangan serta jam kerja (7 hari seminggu) dengan 2 waktu kerja (shifting); menyusun administrasi (teknik dan keuangan); menyiapkan usulan kegiatan MYC ke Menteri Keuangan untuk tahun 2016; melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara RKP dan RKAKL Tahun 2016; menyiapkan dokumen pelelangan dini Agustus 2015 untuk paket-paket strategis nasional tahun 2016 dan menyiapkan lelang paket loan yang sudah masuk greenbook.

“Untuk mendorong percepatan tersebut kepada seluruh unit kerja agar mengendalikan proses lelang sehingga tidak menyimpang dan sesuai dengan peraturan yang ada. Balai dan satker agar selalu melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bappeda, Dinas) untuk penanganan masalah yang responsif. Progres-progres kegiatan strategis Kementerian PUPR harus terus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan komunikasi media untuk kinerja Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan dan revitalisasi kawasan kumuh harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR,” kata Basuki Hadimoeljono.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengharapkan agar Kementerian PUPR selalu dapat mewujudkan infrastruktur yang handal dan memadai demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

03 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Telah Serap Anggaran Sebesar 32,74persen
Kementerian PUPR Telah Serap Anggaran Sebesar 32,74persen

Penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 2 September 2015 sudah mencapai Rp 38,9 triliun atau 32,74% dari total pagu anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 118,6 triliun. “Progres untuk pekerjaan kontraktual dan swakelola secara keseluruhan telah mencapai 32,74% dari target 30% pada Agustus. Pada bulan September realisasinya bisa 44%, Oktober 66%, November 73% dan Desember 93%,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, pada Raker Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2016, yang dihadiri oleh semua jajaran Kementerian PUPR dan salah satu stakeholder, yaitu Freeport di Ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (030915). Dan akan dilaksanakan selama dua hari 3-4 September 2015.

Penyerapan anggaran terbesar terdapat di 4 direktorat yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga Rp. 19,6 triliun, Direktorat Sumber Daya Air Rp. 11,2 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp. 6,2 triliun, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rp. 1,05 triliun. Dan pada akhir tahun Menteri PUPR mengatakan optimis, kementerian yang dipimpinnya ditargetkan dapat menyerap anggaran sebesar 93%.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama ini didasarkan pada tujuan pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 dengan menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan pedesaan; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan “infrastruktur untuk semua” dan menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Khusus bidang sumber daya air sasaran output infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 Ditjen SDA yaitu pembangunan 65 waduk, pengamanan pantai 500 km, 3000 km pengendalian banjir (normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir), 67,52 m3 per detik air baku (intake, jaringan, embung).

Hal tersebut sesuai dengan peta sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan keterpaduan pembangunan antar daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Proyek-proyek SDA dikhususkan bagi ketahanan pangan nasional seperti membangun 49 waduk baru, 1 juta jaringan irigasi baru dan 3 juta rehabilitasi jaringan irigasi. Dengan dibangunna waduk-waduk baru diharapkan nantinya mampu menjamin pasokan air untuk irigasi menjadi sekitar 19-20 persen,” lanjuta Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

03 September 2015 Selengkapnya

Penurunan Muka Tanah Harus Segera Ditangani
Penurunan Muka Tanah Harus Segera Ditangani

Pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk keberlangsungan sesama harus diimbangi dengan kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya memperhatikan penggunaan air dengan bijak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan juga memperhatikan saluran pembuangan air serta melakukan penghijauan kembali pada lingkungan sekitar.

Penurunan muka tanah yang terjadi setiap tahunnya. hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga di seluruh dunia. untuk itu Indonesia, Amerika, Thailand, Belanda, dan Jepang serta Itali bersama-sama membahas dan mencari solusi bagaimana menangani penurunan muka tanah, dalam acara International Roundtable Discussion on Subsidence, Jakarta, (26/5). Dalam beberapa tahun belakangan ini khususnya di Jakarta Utara akan tenggelam sedalam 3-5 meter dibawah permukaan laut dan akan terjadi banjir di beberapa wilayah Jakarta seperti banjir rob, harus ditangani dengan cepat., salah satu solusinya dibutuhkan pompa-pompa yang kuat dan sistem drainase atau pembuangan air yang baik, selain itu pembangunan waduk atau bendungan sangat diperlukan untuk ketersediaan sumber daya air di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dalam menghadapi permasalahan penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan beberapa kota di Pulau Jawa juga sudah terjadi penurunan muka tanah yang mengakibatkan banjir seperti yang terjadi di Semarang dan Demak. Oleh karena itu, pentingnya membahas masalah ini secara bersama agar mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan masukan dari para peneliti baik dari Indonesia, juga dari negara lain sehingga akan mengurangi permasalahan land subsidence,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Acara International Roundtable Discussion on Subsidence bertujuan untuk sailing memberikan komentar dan masukan dari masing-masing negara yang ikut berpartisipasi dan juga mempertemukan para pembuat kebijakan dan peneliti untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia dalam memberikan informasi tentang penurunan muka tanah. Selain itu, agar Indonesia dapat menerapkan teknologi dari beberapa negara seperti Jepang dan Belanda.

Turut hadir dalam acara International Roundtable Discussion on Subsidence Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Sekretaris Direktur Jenderal SDA Hartanto, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto.

Pada acara International Roundtable Discussion on Subsidence (25/5) para peserta mengunjungi beberapa lokasi yang mengalami penurunan tanah di Jakarta Utara, yaitu di kawasan Pintu Air Jembatan Merah dan Waduk Pluit.

02 September 2015 Selengkapnya

Pentingnya Sanitasi Untuk Kehidupan
Pentingnya Sanitasi Untuk Kehidupan

Air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. pembahasan mengenai air tidak hanya membahas tentang air yang kita minum, melainkan juga mengenai bagaimana menjaga hutan apabila rusak sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya air.


“Air dan sanitasi adalah proses yang kita butuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga memberikan kita kehidupan dan kesehatan yang baik. Bicara mengenai air jika kita tidak bisa menampung air dengan baik maka akan kekurangan air ketika musim kemarau datang, namun sebaliknya bila tidak ada tempat untuk menampung air yang baik akan terjadi banjir ketika musim hujan,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dalam membuka acara Water, Sanitation and Cities Forum 2015 di Jakarta, (27/5). Jusuf Kalla menambahkan dana yang dimiliki oleh pemerintdah daerah agar dialihkan untuk sarana dan prasarana sumber daya air, sanitasi dan fasilitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono mengatakan bahwa acara Water, Sanition and Cities Forum and Exibithion 2015 merupakan kegiatan internasional terbesar terkait pengembangan air, sanitasi dan permukiman perkotaan. “Acara ini pertama kali dilaksanakan tahun ini, namun kegiatan ini merupakan perluasan dari kegiatan Indo Water Expo and Forum yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan Indonesia International Water Week (IIWW) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2013,” jelas Andreas.

Disamping itu, Water, Sanitation and Cities Forum and Exhibition 2015 juga mencakup bagian dari kegiatan peringatan Hari Air Dunia 2015 serta menjadi acara puncak dari rangkaian kegiatan persiapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, diantaranya Stakeholders Forum of Indonesia International Water Week (SF-IIWW) yang dilaksanakan bulan Mei 2014 di Surabaya, Indonesia Water Learning Week (IWLW) yang dilaksanakan bulan November 2014 di Jakarta, dan Stakeholders Forum Habitat yang dilaksanakan bulan Oktober 2014 di Jakarta serta Youth Forum on Habitat yang dilaksanakan bulan Oktober 2014 di Jakarta

“Kegiatan yang bertemakan “Water and Sanitation towards Sustainable Development” ini diharapkan dapat menjadi wadah pertemuan bagi para pakar, praktisi, akademisi, donor dan professional, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan perkembangan teknologi, serta bekerjasama dalam menciptakan inovasi baru untuk menjawab tantangan global di sektor air, sanitasi dan permukiman perkotaan,”kata Andreas.

02 September 2015 Selengkapnya

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masih Sangat Penting
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masih Sangat Penting

Pada acara Indonesia International Water Week 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bekerjasama dengan RRI Pro 4 mengadakan Dialog Interaktif tentang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan menghadirkan para narasumber yaitu Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Nadjaji Ahmad, ITS dan Erna Witoelar, Wakil Ketua Kemitraan Habitat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (280515).

“Dalam pengelolaan sumber daya air ada 5 pilar yaitu konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, data dan informasi sumber daya air dan pemberdayaan (peran serta) masyarakat. Dengan banyaknya permasalahan sumber daya air yang sudah sangat kompleks seperti meningkatnya pertumbuhan penduduk, banyaknya alih fungsi lahan, industri, dan pencemaran lingkungan, menyebabkan kuantitas dan kualitas sumber daya air semakin berkurang. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Arie Setiadi Moewarto.

Lanjut Arie, sebenarnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kab/kota sudah sangat sering didengungkan dan hal ini akan terus kita lakukan agar permasalahan sumber daya air dapat kita minimalisir bersama karena sumber daya air adalah milik kita semua.

Menanggapi hal tersebut Erna Witoelar mengatakan bahwa kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah kabupaten/kota merupakan masalah yang klise, semua itu sudah lama dilakukan terus menerus. “Namun kendala yang terjadi adalah masih kurangnya persamaan persepsi dan masih belum paham tentang pengelolaan sumber daya air. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya konflik air di daerah seperti di Klaten. Untuk itu pemerintah harus terus menerus melakukan pendekatan dan sosialisasi ke berbagai daerah untuk memberikan pemahaman dan solusi permasalahan sumber daya air. Air mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Apabila air secara kuantitas dan kualitas buruk maka kesehatan dan kehidupan kita juga akan buruk,’’ jelas Erna.

Sementara Najadji Ahmad berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air adalah karena kurangnya pemahaman tentang sumber daya air sehingga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan akses air bersih, kurangnya pengendalian banjir dan kekeringan. “Untuk itu ITS melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain guna membantu pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan dan menjaga sumber daya air dan lingkungan agar masyarakat mengerti dampak atau efek yang akan terjadi apabila masyarakat tidak menjaga dan melestarikan air,” imbuh Nadjaji.

“Dengan potensi air yang dimiliki Indonesia, 3.900 milyar m3, seharusnya ketersediaan air secara kuantitas dan kualitas dalam keadaan cukup untuk kita semua. Namun saat ini karena kita beranggapan air itu gratis maka banyak sekali yang membuang-buang air misalnya saja penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari (mandi, minum dan mengolah makanan) dan adanya pengusahaan air. Sebenarnya hal tersebut sudah kita atur yaitu dengan perizinan terkait pengambilan air dan apabila kita ingin membangun infrastruktur sumber daya air kita juga sudah bekerjasama dengan Kementerian LHK, kita akan mengganti wilayah hutan yang terkena imbas pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dan sangat disayangkan UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK sehingga tidak ada kepastian hukum,” jelas Arie.

Dalam hal investasi di bidang sumber daya air, arie mengatakan bahwa yang menjadi batasan untuk hal tersebut adalah BUMD dan BUMN Indonesia dapat berpartisipasi untuk mengelola sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentu saja selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BWS/BBWS.

Mengenai UU SDA yang dibatalkan oleh MK, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyusun peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1974 yaitu penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tentang koordinasi (pasal 7), pembinaan (pasal 10), pengusahaan (pasal 11), perlindungan (pasal 13) dan pembiayaan (pasal 14), RaperMen PUPR tentang penetapan wilayah sungai (pasal 3 dan 4), RaperMen PUPR tentang organisasi pengelola SDA (pasal 5), RaperMen PUPR tentang perencanaan dan perencanaan teknis PSDA (pasal 8), RaperMen PUPR tentang eksploitasi dan pemeliharaan (pasal 12), raperMen PUPR tentang Bendungan (pasal 12 dan 13) dan RaperMen PUPR tentang Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum.

Arie mengharapkan agar koordinasi dengan pemerintah daerah akan berjalan terus menerus dan permasalahan sumber daya air harus terus menjadi perhatian kita semua dan khusus di Indonesia, melestarikan air berarti kita juga melestarikan lingkungan, maka sumber daya air dan infrastrukturnya merupakan bagian dari kehidupan kita. Untuk itu harus kita jaga juga keberlangsungan fungsinya bagi masyarakat.

02 September 2015 Selengkapnya

Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air
Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini ±3.900 miliar meter kubik setiap tahunnya dan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam hal potensi cadangan air, namun hanya 25% yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan industri.

Tingginya potensi sumber daya air merupakan suatu anugerah, pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan air yang akan mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 5 tahun ke depan pemerintah merencanakan membangun 49 bendungan,” Jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Mudjiadi pada saat membuka acara Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang NTT (28/05).

Proses pembangunan dan pengelolaan bendungan harus selalu berprinsip pada konsepsi keamanan bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu keamanan struktur; operasi dan pemeliharaan pemantauan; dan kesiapsiagaan tindak darurat.

Melalui seminar ini diharapkan semua pihak lebih memahami tentang arti dan manfaat bendungan/waduk untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan bendungan yang baik untuk bendungan air maupun bendungan limbah tambang.

Aspek sosial dan lingkungan, isu teknis yang sedang berkembang, proyek bendungan limbah tambang, pengelolaan kualitas dan kuantitas air pada bendungan merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan global untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bendungan bagi ketahanan pangan dan energi.

02 September 2015 Selengkapnya