© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Kementerian PUPR Wujudkan Infrastruktur yang Handal dan Memadai Bagi Indonesia
Kementerian PUPR Wujudkan Infrastruktur yang Handal dan Memadai Bagi Indonesia

“Progres pelelangan sampai dengan tanggal 2 September 2015 dari 14.669 paket terkontrak sebanyak 12895 paket senilai Rp. 80,71 triliun; proses kontrak sebanyak 1.236 paket senilai Rp. 8,45 triliun; belum lelang sebanyak 538 paket senilai Rp. 1,73 triliun. Dan progres realisasi fisik dan keuangan Kementerian PUPR, per tanggal 2 September 2015 adalah 35,74% (fisik) dan 33,04% (keuangan). Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan untuk menyerap anggaran yang tersisa Rp. 79,44 triliun, sehingga diperlukan usaha yang keras untuk percepatan penyerapannya,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, pada sesi kedua Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015, di Ruang Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (030915).

Lanjut Menteri PUPR, untuk menyikapi itu semua diinstruksikan kepada semua unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut segera melakukan tender/pelelangan untuk paket-paket yang belum ditender/dilelang; segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan/tanah; memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan; memanfaatkan sisa lelang untuk menambah volume dan menyiapkan desain dan kelengkapan lainnya untuk melakukan pelelangan dini tahun 2016.

Selain itu sesuai dengan Instruksi Menteri PUPR Nomor 03/IN/M/2015 tentang upaya percepatan penyerapan dana, semua unit kerja di Kementerian PUPR menambah personil dan alat di lapangan serta jam kerja (7 hari seminggu) dengan 2 waktu kerja (shifting); menyusun administrasi (teknik dan keuangan); menyiapkan usulan kegiatan MYC ke Menteri Keuangan untuk tahun 2016; melakukan evaluasi perbedaan sasaran output antara RKP dan RKAKL Tahun 2016; menyiapkan dokumen pelelangan dini Agustus 2015 untuk paket-paket strategis nasional tahun 2016 dan menyiapkan lelang paket loan yang sudah masuk greenbook.

“Untuk mendorong percepatan tersebut kepada seluruh unit kerja agar mengendalikan proses lelang sehingga tidak menyimpang dan sesuai dengan peraturan yang ada. Balai dan satker agar selalu melakukan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bappeda, Dinas) untuk penanganan masalah yang responsif. Progres-progres kegiatan strategis Kementerian PUPR harus terus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan komunikasi media untuk kinerja Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan antar negara, kawasan-kawasan terpencil, pulau-pulau terdepan dan revitalisasi kawasan kumuh harus tetap menjadi prioritas program Kementerian PUPR,” kata Basuki Hadimoeljono.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengharapkan agar Kementerian PUPR selalu dapat mewujudkan infrastruktur yang handal dan memadai demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

03 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Telah Serap Anggaran Sebesar 32,74persen
Kementerian PUPR Telah Serap Anggaran Sebesar 32,74persen

Penyerapan anggaran Kementerian PUPR hingga 2 September 2015 sudah mencapai Rp 38,9 triliun atau 32,74% dari total pagu anggaran dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar 118,6 triliun. “Progres untuk pekerjaan kontraktual dan swakelola secara keseluruhan telah mencapai 32,74% dari target 30% pada Agustus. Pada bulan September realisasinya bisa 44%, Oktober 66%, November 73% dan Desember 93%,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, pada Raker Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2016, yang dihadiri oleh semua jajaran Kementerian PUPR dan salah satu stakeholder, yaitu Freeport di Ruang Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta (030915). Dan akan dilaksanakan selama dua hari 3-4 September 2015.

Penyerapan anggaran terbesar terdapat di 4 direktorat yaitu Direktorat Jenderal Bina Marga Rp. 19,6 triliun, Direktorat Sumber Daya Air Rp. 11,2 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp. 6,2 triliun, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Rp. 1,05 triliun. Dan pada akhir tahun Menteri PUPR mengatakan optimis, kementerian yang dipimpinnya ditargetkan dapat menyerap anggaran sebesar 93%.

Pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama ini didasarkan pada tujuan pembangunan infrastruktur tahun 2015-2019 dengan menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan pedesaan; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan “infrastruktur untuk semua” dan menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Khusus bidang sumber daya air sasaran output infrastruktur PUPR tahun 2015-2019 Ditjen SDA yaitu pembangunan 65 waduk, pengamanan pantai 500 km, 3000 km pengendalian banjir (normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir), 67,52 m3 per detik air baku (intake, jaringan, embung).

Hal tersebut sesuai dengan peta sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan keterpaduan pembangunan antar daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.

“Proyek-proyek SDA dikhususkan bagi ketahanan pangan nasional seperti membangun 49 waduk baru, 1 juta jaringan irigasi baru dan 3 juta rehabilitasi jaringan irigasi. Dengan dibangunna waduk-waduk baru diharapkan nantinya mampu menjamin pasokan air untuk irigasi menjadi sekitar 19-20 persen,” lanjuta Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

03 September 2015 Selengkapnya

Penurunan Muka Tanah Harus Segera Ditangani
Penurunan Muka Tanah Harus Segera Ditangani

Pembangunan yang terus menerus dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk keberlangsungan sesama harus diimbangi dengan kondisi lingkungan dan alam sekitar, misalnya memperhatikan penggunaan air dengan bijak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan juga memperhatikan saluran pembuangan air serta melakukan penghijauan kembali pada lingkungan sekitar.

Penurunan muka tanah yang terjadi setiap tahunnya. hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga di seluruh dunia. untuk itu Indonesia, Amerika, Thailand, Belanda, dan Jepang serta Itali bersama-sama membahas dan mencari solusi bagaimana menangani penurunan muka tanah, dalam acara International Roundtable Discussion on Subsidence, Jakarta, (26/5). Dalam beberapa tahun belakangan ini khususnya di Jakarta Utara akan tenggelam sedalam 3-5 meter dibawah permukaan laut dan akan terjadi banjir di beberapa wilayah Jakarta seperti banjir rob, harus ditangani dengan cepat., salah satu solusinya dibutuhkan pompa-pompa yang kuat dan sistem drainase atau pembuangan air yang baik, selain itu pembangunan waduk atau bendungan sangat diperlukan untuk ketersediaan sumber daya air di berbagai wilayah di Indonesia.

“Dalam menghadapi permasalahan penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan beberapa kota di Pulau Jawa juga sudah terjadi penurunan muka tanah yang mengakibatkan banjir seperti yang terjadi di Semarang dan Demak. Oleh karena itu, pentingnya membahas masalah ini secara bersama agar mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan masukan dari para peneliti baik dari Indonesia, juga dari negara lain sehingga akan mengurangi permasalahan land subsidence,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Acara International Roundtable Discussion on Subsidence bertujuan untuk sailing memberikan komentar dan masukan dari masing-masing negara yang ikut berpartisipasi dan juga mempertemukan para pembuat kebijakan dan peneliti untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia dalam memberikan informasi tentang penurunan muka tanah. Selain itu, agar Indonesia dapat menerapkan teknologi dari beberapa negara seperti Jepang dan Belanda.

Turut hadir dalam acara International Roundtable Discussion on Subsidence Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi, Sekretaris Direktur Jenderal SDA Hartanto, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto.

Pada acara International Roundtable Discussion on Subsidence (25/5) para peserta mengunjungi beberapa lokasi yang mengalami penurunan tanah di Jakarta Utara, yaitu di kawasan Pintu Air Jembatan Merah dan Waduk Pluit.

02 September 2015 Selengkapnya

Pentingnya Sanitasi Untuk Kehidupan
Pentingnya Sanitasi Untuk Kehidupan

Air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. pembahasan mengenai air tidak hanya membahas tentang air yang kita minum, melainkan juga mengenai bagaimana menjaga hutan apabila rusak sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya air.


“Air dan sanitasi adalah proses yang kita butuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga memberikan kita kehidupan dan kesehatan yang baik. Bicara mengenai air jika kita tidak bisa menampung air dengan baik maka akan kekurangan air ketika musim kemarau datang, namun sebaliknya bila tidak ada tempat untuk menampung air yang baik akan terjadi banjir ketika musim hujan,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dalam membuka acara Water, Sanitation and Cities Forum 2015 di Jakarta, (27/5). Jusuf Kalla menambahkan dana yang dimiliki oleh pemerintdah daerah agar dialihkan untuk sarana dan prasarana sumber daya air, sanitasi dan fasilitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhan air dan sanitasi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono mengatakan bahwa acara Water, Sanition and Cities Forum and Exibithion 2015 merupakan kegiatan internasional terbesar terkait pengembangan air, sanitasi dan permukiman perkotaan. “Acara ini pertama kali dilaksanakan tahun ini, namun kegiatan ini merupakan perluasan dari kegiatan Indo Water Expo and Forum yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan Indonesia International Water Week (IIWW) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2013,” jelas Andreas.

Disamping itu, Water, Sanitation and Cities Forum and Exhibition 2015 juga mencakup bagian dari kegiatan peringatan Hari Air Dunia 2015 serta menjadi acara puncak dari rangkaian kegiatan persiapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, diantaranya Stakeholders Forum of Indonesia International Water Week (SF-IIWW) yang dilaksanakan bulan Mei 2014 di Surabaya, Indonesia Water Learning Week (IWLW) yang dilaksanakan bulan November 2014 di Jakarta, dan Stakeholders Forum Habitat yang dilaksanakan bulan Oktober 2014 di Jakarta serta Youth Forum on Habitat yang dilaksanakan bulan Oktober 2014 di Jakarta

“Kegiatan yang bertemakan “Water and Sanitation towards Sustainable Development” ini diharapkan dapat menjadi wadah pertemuan bagi para pakar, praktisi, akademisi, donor dan professional, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan perkembangan teknologi, serta bekerjasama dalam menciptakan inovasi baru untuk menjawab tantangan global di sektor air, sanitasi dan permukiman perkotaan,”kata Andreas.

02 September 2015 Selengkapnya

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masih Sangat Penting
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Masih Sangat Penting

Pada acara Indonesia International Water Week 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR bekerjasama dengan RRI Pro 4 mengadakan Dialog Interaktif tentang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan dan menghadirkan para narasumber yaitu Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Balitbang Kementerian PUPR, Nadjaji Ahmad, ITS dan Erna Witoelar, Wakil Ketua Kemitraan Habitat, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (280515).

“Dalam pengelolaan sumber daya air ada 5 pilar yaitu konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, data dan informasi sumber daya air dan pemberdayaan (peran serta) masyarakat. Dengan banyaknya permasalahan sumber daya air yang sudah sangat kompleks seperti meningkatnya pertumbuhan penduduk, banyaknya alih fungsi lahan, industri, dan pencemaran lingkungan, menyebabkan kuantitas dan kualitas sumber daya air semakin berkurang. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Arie Setiadi Moewarto.

Lanjut Arie, sebenarnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kab/kota sudah sangat sering didengungkan dan hal ini akan terus kita lakukan agar permasalahan sumber daya air dapat kita minimalisir bersama karena sumber daya air adalah milik kita semua.

Menanggapi hal tersebut Erna Witoelar mengatakan bahwa kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah kabupaten/kota merupakan masalah yang klise, semua itu sudah lama dilakukan terus menerus. “Namun kendala yang terjadi adalah masih kurangnya persamaan persepsi dan masih belum paham tentang pengelolaan sumber daya air. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya konflik air di daerah seperti di Klaten. Untuk itu pemerintah harus terus menerus melakukan pendekatan dan sosialisasi ke berbagai daerah untuk memberikan pemahaman dan solusi permasalahan sumber daya air. Air mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Apabila air secara kuantitas dan kualitas buruk maka kesehatan dan kehidupan kita juga akan buruk,’’ jelas Erna.

Sementara Najadji Ahmad berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air adalah karena kurangnya pemahaman tentang sumber daya air sehingga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan akses air bersih, kurangnya pengendalian banjir dan kekeringan. “Untuk itu ITS melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain guna membantu pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan dan menjaga sumber daya air dan lingkungan agar masyarakat mengerti dampak atau efek yang akan terjadi apabila masyarakat tidak menjaga dan melestarikan air,” imbuh Nadjaji.

“Dengan potensi air yang dimiliki Indonesia, 3.900 milyar m3, seharusnya ketersediaan air secara kuantitas dan kualitas dalam keadaan cukup untuk kita semua. Namun saat ini karena kita beranggapan air itu gratis maka banyak sekali yang membuang-buang air misalnya saja penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari (mandi, minum dan mengolah makanan) dan adanya pengusahaan air. Sebenarnya hal tersebut sudah kita atur yaitu dengan perizinan terkait pengambilan air dan apabila kita ingin membangun infrastruktur sumber daya air kita juga sudah bekerjasama dengan Kementerian LHK, kita akan mengganti wilayah hutan yang terkena imbas pembangunan infrastruktur sumber daya air. Dan sangat disayangkan UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh MK sehingga tidak ada kepastian hukum,” jelas Arie.

Dalam hal investasi di bidang sumber daya air, arie mengatakan bahwa yang menjadi batasan untuk hal tersebut adalah BUMD dan BUMN Indonesia dapat berpartisipasi untuk mengelola sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tentu saja selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BWS/BBWS.

Mengenai UU SDA yang dibatalkan oleh MK, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyusun peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1974 yaitu penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur tentang koordinasi (pasal 7), pembinaan (pasal 10), pengusahaan (pasal 11), perlindungan (pasal 13) dan pembiayaan (pasal 14), RaperMen PUPR tentang penetapan wilayah sungai (pasal 3 dan 4), RaperMen PUPR tentang organisasi pengelola SDA (pasal 5), RaperMen PUPR tentang perencanaan dan perencanaan teknis PSDA (pasal 8), RaperMen PUPR tentang eksploitasi dan pemeliharaan (pasal 12), raperMen PUPR tentang Bendungan (pasal 12 dan 13) dan RaperMen PUPR tentang Badan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum.

Arie mengharapkan agar koordinasi dengan pemerintah daerah akan berjalan terus menerus dan permasalahan sumber daya air harus terus menjadi perhatian kita semua dan khusus di Indonesia, melestarikan air berarti kita juga melestarikan lingkungan, maka sumber daya air dan infrastrukturnya merupakan bagian dari kehidupan kita. Untuk itu harus kita jaga juga keberlangsungan fungsinya bagi masyarakat.

02 September 2015 Selengkapnya

Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air
Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini ±3.900 miliar meter kubik setiap tahunnya dan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam hal potensi cadangan air, namun hanya 25% yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan industri.

Tingginya potensi sumber daya air merupakan suatu anugerah, pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan air yang akan mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 5 tahun ke depan pemerintah merencanakan membangun 49 bendungan,” Jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Mudjiadi pada saat membuka acara Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang NTT (28/05).

Proses pembangunan dan pengelolaan bendungan harus selalu berprinsip pada konsepsi keamanan bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu keamanan struktur; operasi dan pemeliharaan pemantauan; dan kesiapsiagaan tindak darurat.

Melalui seminar ini diharapkan semua pihak lebih memahami tentang arti dan manfaat bendungan/waduk untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan bendungan yang baik untuk bendungan air maupun bendungan limbah tambang.

Aspek sosial dan lingkungan, isu teknis yang sedang berkembang, proyek bendungan limbah tambang, pengelolaan kualitas dan kuantitas air pada bendungan merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan global untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bendungan bagi ketahanan pangan dan energi.

02 September 2015 Selengkapnya

Penurunan Muka Tanah di Berbagai Wilayah Secara Global Makin Mengkhawatirkan
Penurunan Muka Tanah di Berbagai Wilayah Secara Global Makin Mengkhawatirkan

Sebagai bagian dari acara Indonesia International Water Week 2015 yang digelar dari 24-26 Mei 2015, Water, Sanitation and Cities Forum & Exhibition menggelar diskusi panel membahas penurunan muka tanah (land subsidence) yang kian mengkhawatirkan di sejumlah kota di dunia, khususnya Jakarta (27/5). Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Takashi Kojima, President of Japan Urban Resilience Corporation; Devin Galloway, pakar hidrogeologi dari Amerika Serikat; Prof. Masyhur Irsyam dan Heri Andreas dari Institut Teknologi Bandung; Pham Van Hung, Director of Center for Water Resources Technology for the South of Vietnam; dan Dr. Ir.Arie Setiadi Moerwanto,M.Sc, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Dalam diskusi tersebut Devin Galloway menyatakan bahwa tren land subsidence di daerah pesisir dan pedalaman meningkat secara global seiring dengan meningkatnya overeksploitasi air tanah, minyak dan gas yang abai terhadap prinsip-prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan. “Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia yang terdampak land subsidence juga tengah mengalami peningkatan permukaan air laut yang mengakibatkan terjadinya banjir rob. Hal ini memerlukan respons cepat pemerintah terkait dengan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut,” ujar Galloway.

Sementara Takashi Kojima dalam paparannya menyampaikan bahwa kerugian perekonomian Tokyo yang disebabkan land subsidence mencapai 5.179 miliar dolar dalam periode 1957-1989. “Namun berbagai upaya penyelamatan air tanah yang dilakukan Pemerintah Tokyo melalui berbagai kebijakan dan regulasi antara lain melalui pengurangan penggunaan air tanah sebanyak dua per tiga, turut berimbas pada menurunnya tren land subsidence di Tokyo,” papar Kojima.


Turut dibahas dalam diskusi tersebut antara lain penurunan muka tanah dari sudut pandang teori, aspek teknologi dari penurunan muka tanah, penurunan muka tanah dari sudut pandang ekonomi dan finansial,serta bagaimana menyediakan sumber air alternatif bagi komunitas urban.

02 September 2015 Selengkapnya

Tingkatkan Kinerja dan Koordinasi Pusat, BBWS BWS dan Daerah
Tingkatkan Kinerja dan Koordinasi Pusat, BBWS BWS dan Daerah

“Dalam rangka evaluasi kegiatan tahun 2015 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, saya melihat bahwa mayoritas permasalahan yang terjadi tahun 2015 dalam hal pembangunan infrastruktur sumber daya air, lebih banyak pada masalah lahan, untuk itu saya menginstruksikan agar kedepannya dalam melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan harus melibatkan tim fasilitasi penyediaan lahan yang berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. dan untuk semua bidang di Direktorat Jenderal SDA harus dapat membuat laporan pekerjaan mengenai percepatan kegiatan tahun 2015 dan persiapan kegiatan 2016 lebih detail lagi dan dibuat per satker, sebagai bahan laporan saya kepada Menteri PUPR,” jelas Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi dalam rapat Kerja Evaluasi Tengah tahun Pelaksanaan Program TA. 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Program TA 2016, di Jakarta (020915).

Khusus pekerjaan prioritas Nawa Cita, irigasi dan bendungan, agar dapat membuat laporan setiap 2 minggu. Dan sesuai instruksi Menteri PUPR untuk pembangunan bendungan ada 3 komponen yang harus dialokasikan yaitu alokasi biaya untuk konstruksi dan supervisi, alokasi biaya untuk lahan dan larap (land acquisition resettlement action plan) atau rencana tindakan pengadaan tanah dan permukiman. Penanganan dampak sosial harus mulai dianggarkan sehingga dana keseluruhan dapat diketahui sejak dini, karena biaya sosial sangat tinggi, seperti Waduk Jatigede, meskipun sudah impounding bukan berarti masalah selesai, masih ada kelanjutannya sehingga untuk BBWS Cimanuk Cisanggarung agar bersiap-siap menyelesaikan permasalahan sosial lainnya.

“Setiap pekerjaan pembangunan irigasi dan bendungan harus dilakukan koordinasi antara balai dan pusat mengingat saat ini Menteri PUPR selalu mengecek kesiapan semua bendungan, dan jangan lupa untuk bekerja dengan 2 shitft, dengan tujuan agar semua cepat selesai tepat waktu,” ungkap Mudjiadi.

Dan untuk semua bidang, mudjiadi, mengingatkan agar membuat evaluasi kegiatan tahun 2015 dan persiapan kegiatan tahun 2016 secara terperinci untuk pekerjaan MYC ataupun single years contract, dan kemajuan sekecil apapun harus tetap dilaporkan dan ditingkatkan agar progres Ditjen SDA tahun ini lebih tinggi atau lebih baik dari yang lain. Koordinasi antara pusat, balai dan daerah juga merupakan faktor pendukung yang penting demi tercapainya semua target Ditejen SDA khususnya dan Kementerian PUPR pada umumnya.

02 September 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pengendali Banjir Batang Kuranji
Penandatanganan Kontrak Pengendali Banjir Batang Kuranji

Untuk mengendalikan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi pada sungai Batang Kuranji Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana atau prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji segmen tengah di Kota Padang.

“Manfaat pembangunan ini adalah untuk mengamankan infrastruktur Sumber Daya Air dan asset lainnya yang ada disepanjang aliran Batang Kuranji dan memberi rasa aman dari ancaman bahaya banjir bandang,” ujar Kepala BWS Sumatera V, Adek Rizaldi, dalam penandatanganan kontrak pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji Segemen Tengah, Jakarta (2/9).

Sungai Batang Kuranji merupakan salah satu sungai di Kota Padang dengan total luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 202,7 km2 pada wilayah sungai Indragiri – Akuaman dengan 5 sub DAS, yaitu sub DAS Batang Sungai Sapiah, sub DAS Batang Danau Limau Manih, sub DAS Batang Sungkai, sub DAS Batang Bukik Tindawan dan sub DAS Batang Padang Janiah.

Adek Rizaldi menambahkan Batang Kuranji mengalir dari hulu bukit barisan dengan elevasi tertinggi + 1.605 mdpl pada puncak Bukit Tinjau Laut dan bermuara ke Pantai Padang. Total dana pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir dan sedimen Batang Kuranji Segemen Tengah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 – 2017 dengan nilai kontrak Rp 238 miliar dengan Kontraktor pelaksanaka PT. PP –ASFHRI KSO.

“Dalam pelaksanaan pekerjaan sebisa mungkin dapat dipercepat agar selesai tepat waktu dan dalam penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi.

02 September 2015 Selengkapnya

Sertijab di Lingkungan Ditjen SDA Laksanakan Kerja Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Sertijab di Lingkungan Ditjen SDA Laksanakan Kerja Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Pelaksanaan serah terima Jabatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kegiatan ini turut disaksikan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi (17/6). Beberapa pejabat eselon II yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu, dari pejabat lama Direktur Sungai dan Pantai, Imam Santoso kepada pejabat yang baru, Hari Suprayogi. Dari pejabat lama Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, kepada pejabat yang baru, Agus Suprapto Kusmulyono. Selanjutnya adalah, dari pejabat lama Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Hari Suprayogi, kepada pejabat yang baru, Lolly Matina Martief. Sementara itu, pejabat baru Direktur Irigasi, Adang Saf Ahmad, melaksanakan serah terima jabatan kepada Dwi Sugiyanto, yang baru menjabat sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Dalam sambutannya, Dirjen SDA menyampaikan bahwa pelaksanaan Serah Terima Jabatan tingkat eselon II di lingkungan Ditjen SDA ini merupakan kegiatan akhir dari proses seleksi penempatan eselon II pejabat Pratama. Oleh karena itu Dirjen SDA mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran eselon III yang turut hadir untuk turut membantu para eselon II dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Mudjiadi mengingatkan kembali beberapa hal penting yang sehari sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dikatakannya, bahwa terdapat lima poin penting untuk dikedepankan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di jajaran Kementerian PUPR yakni; pola kerja, peningkatan kinerja, melaksanakan revolusi mental terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), melaksanakan efektifitas program kerja, dan selalu berhati-hati terhadap segala bentuk kriminalisasi yang mungkin ada, terutama dalam hal yang terkait kontrak kegiatan pembangunan.

Menyoal pola kerja yang harus dirubah, Dirjen SDA mengharapkan suatu sistem kerja yang smart, serta selalu menjalankan dan menularkan semangat kerja yang militan. Berekomunikasi yang efektif daan aktif dengan para stakeholders yang ada di dalam lingkungan kerjanya juga perlu dilaksanakan. “Hal ini tidak bisa dilepaskan karena semua saling berhubungan satu dan lainnya,” jelas Mudjiadi. Disampaikan pula mengenai efektifitas program, Dirjen SDA menegaskan bahwa dalam menyusun program kerja harus dengan asas kemanfaatan untuk masyarakat dengan meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

1. Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2. Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA
3. Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4. Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5. Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6. Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
7. Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8. Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku

02 September 2015 Selengkapnya

Modernisasi Irigasi untuk Pengoperasian yang Lebih Sederhana, Efisien dan Efektif
Modernisasi Irigasi untuk Pengoperasian yang Lebih Sederhana, Efisien dan Efektif

Untuk menjawab tantangan yang terjadi di bidang irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Irigasi melaksanakan Workshop Modernisasi DI Rentang Lesson Learned Desain dan Metodologi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi di Pendopo Sapta Taruna (4/6) Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai serta seluruh Sartuan Kerja se-Indonesia.

Tujuan diadakannya kegiatan ini juga dalam rangka peningkatan kualitas manajemen air dan irigasi di Indonesia yang nantinya turut menunjang hasil produksi pertanian di Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, mengatakan bahwa ada tiga permasalahan besar dalam hal irigasi yakni seputar air, jaringan dan manajemen air. Dalam hal air dan irigasi, menurut pandangan Dirjen SDA ada lima hal yang penting dikedepankan, seperti bagaimana penyiapan keandalan penyediaan infrastruktur irigasi melalui peningkatan daya tampung air serta meningkatkan efisiensi. Dikatakan Mudjiadi, “dalam lima tahun ke depan target kita (Ditjen SDA) akan menjadi 15%, dengan kata lain harus dapat meningkatkan sekitar 350.000 ha lahan irigasi. Namun, sebenarnya target ini lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menargetkan peningkatkan 9%, atau dari 11% ke 20% dengan perhitungan peningkatkan seluas 650.000 ha.

Di masa mendatang, irigasi akan dibagi menjadi dua hal, yakni irigasi premium dan irigasi bukan premium. Irigasi premium adalah irigasi yang airnya terjamin dengan adanya ketersediaan pasokan air dari bendungan. “Kita telah menargetkan bahwa nanti di tahun 2017, tingkat kerusakan bendungan akan kurang dari 5%”, jelas Mudjiadi.

Hal kedua yang penting, yaitu penyempurnaan sistem irigasi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah planning, sistem operasi, maintenance dan monitoring irigasi telah diperhitungkan secara matang terlebih dahulu sebelum mengusulkan pembangunan jaringan irigasi baru. Hal ini sejalan dengan modernisasi yang kita laksanakan, karena modernisasi bertujuan bagaimana memudahkan sistem operasi. “Bila kita berbicara irigasi secara keseluruhan, maka kita memerlukan kesuksesan dari kegiatan monitoring, yang sangat memerlukan penggunaan teknologi informasi”, tegas Dirjen SDA lagi.

Khusus untuk irigasi besar yang memiliki luas minimal di atas 10.000 ha, tidak pelak lagi harus memiliki operation room. Dikatakan Dirjen SDA bahwa di tahun depan Ditjen SDA harus sudah memiliki pilot project berkaitan dengan hal itu. Operation Room ini nantinya akan berlokasi di lantai 3 gedung Menteri, dan merupakan hasil kerja sama dengan Korea. “ Saya mohon agar dari sekarang hal-hal tersebut dapat mulai kita set-up”, Mudjiadi mengarahkan.

Hasil yang diharapkan dari keseluruhan proses manajemen air dan modernisasi irigasi adalah didapatkannya kepastian waktu, peningkatan kualitas hasil konstruksi, serta pengerjaan yang lebih sederhana dan simpel. “Mesti diingat, bahwa selama ini salah satu kelemahan kita adalah dalam hal quality control”, jelas Dirjen SDA lagi. Sering kali direncanakan dan ditetapkan kekuatan konstruksi dalam hitungan tahun, semisal 20 tahun, namun tidak ada yang dapat sangat yakin dan pasti akan keakuratan prediksinya. Hal ini terletak pada kurangnya quality control yang dilaksanakan.

Hal keempat adalah pengelolaan institusi pengelola irigasi. Saat ini terdapat Unit Pengelola Irigasi yang terdiri top management hingga low management. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti unit pengelola irigasi ini akan dijadikan manajemen secara structural yang jelas. Hal ini sangat berkaitan nantinya dengan faktor yang kelima, yakni pemberdayaan sumber daya manusia di bidang irigasi.

02 September 2015 Selengkapnya

Ciptakan Suasana Damai, Indah, Penuh Pengampunan Tuhan di Lingkungan Kementerian PUPR
Ciptakan Suasana Damai, Indah, Penuh Pengampunan Tuhan di Lingkungan Kementerian PUPR

“Pejabat tinggi pratama yang bersasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang telah bergabung menjadi satu kesatuan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Diharapkan janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan bisa terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono pada acara Pelantikan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (16/6).

Pelantikan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR. Basuki melanjutkan sumpah jabatan yang dilakukan merupakan janji suci dan sakral dan pejabat yang dilantik akan menjadi bagian terpenting yang membawa Kementerian PUPR kedalam keadaan damai, indah dan penuh pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat Eselon II tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa dirinya meminta kepada para pejabat yang baru dilantik ini untuk bisa bekerja dengan baik sebagai sebuah tim kerja serta mampu mendukung kinerja pimpinannya, yakni pejabat Eselon I yang telah dilantik sebelumnya. Selain itu, dirinya juga berharap agar suasana kerja bisa dibuat dengan nyaman baik oleh pimpinan maupun staf yang bekerja sehingga produktivitas kerja bisa lebih ditingkatkan lagi.

Menteri PUPR berpesan kepada pendamping para pejabat baik yang mendapat promosi maupun yang ditempatkan di unit kerja baru untuk tetap memberikan dukungan sebaik-baiknya. Disampaikan kembali oleh Menteri PUPR kepada para pendamping, istri maupun suami dari pejabat yang dilantik untuk selalu mengingat agar tetap hidup dalam kesederhanaan dan apa adanya.

“Jangan sampai pola hidup sederhana yang telah dijalani selama ini berubah hanya karena dilantik sebagai pejabat negara. Jangan ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain karena jabatan hanya sebuah amanah. Saya percaya pejabat baru ini bisa bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat,” tuturnya. Menteri PUPR mengingatkan dengan tegas bahwa saat ini tidak ada lagi istilah “pohon tinggi namun buahnya jarang,” dikarenakan semua jabatan memiliki peran yang sama. 

Adapun Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dilantik adalah :

1. Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2. Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA
3. Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4. Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5. Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6. Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
7. Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8. Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku

02 September 2015 Selengkapnya