© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Delegasi CNCID Lanjutkan Technical Visit ke Bali
Delegasi CNCID Lanjutkan Technical Visit ke Bali

Setelah mengunjungi beberapa proyek infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat, delegasi Chinese National Committee on Irrigation and Drainage (CNCID) melanjutkan technical visitnya ke Bali (18/11). Technical visit ini merupakan salah satu tindak lanjut setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage (INACID) dan CNCID pada 2013 lalu.

 

Delegasi CNCID di Bali secara langsung mengamati beberapa proyek irigasi dan drainase di Bali, di antaranya lokasi irigasi Subak Bali, pengamanan pantai Bali dan Bendung Gadon II. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida I Ketut Jayada, Kepala Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur Ditjen SDA Muradi, dan narasumber Sura Adnyana dari Dinas Pekerjaan Umum Bali.

 

Dalam kunjungan ke lokasi irigasi Subak di Jatiluwih Tabanan, Sura Adyana memaparkan keberhasilan sistem irigasi Subak. Subak adalah sistem irigasi tradisional Bali yang berfungsi sebagai satu kesatuan sistem dari para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari satu sumber air atau bendungan tertentu. Subak merupakan satu kesatuan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan. Asas kerja sistem Subak sendiri didasarkan pada prinsip keadilan sosial kultural. Setiap warga subak bertugas mengatur pembagian air, memelihara dan memperbaiki sarana irigasi, melakukan kegiatan pemberantasan hama, serta melakukan inovasi pertanian. Karena kekhasan dan keberhasilan ini, pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Subak sebagai salah satu Situs Warisan Dunia.

 

Pada kesempatan itu Deputi Sekretaris Jenderal CNCID Ding Kunlun selaku ketua delegasi menyatakan kekagumannya akan sistem irigasi Subak. Berangkat dari hal itu dan mengingat kemiripan Indonesia dan China dalam hal kondisi sumber daya air dan kependudukan, ia mengharapkan melalui technical visit ini akan terjalin kerjasama yang makin intens antara Indonesia dan China dalam pengelolaan irigasi. Di akhir kunjungannya Ding Kunlun menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan keramahan INACID selama di Indonesia. Tak lupa ia mengundang delegasi INACID untuk melakukan kunjungan serupa ke China.

21 November 2015 Selengkapnya

Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan Pengaturan Air Ke Negara
Enam Prinsip Dasar Pengelolaan Air Kembalikan Pengaturan Air Ke Negara

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015 atas uji materi UU Nomor 7 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Air, bahwa UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.UU SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air (seharusnya secara tegas membuat kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan). Dan peraturan perundang-undangan turunan dari UU SDA yaitu PP Nomor 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentnag Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

“Enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA yaitu pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945; pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat arah penguasaan air oleh pemerintah, sehingga pengaturannya akan dikembalikan ke negara,” jelas Agus Suprapto, Direktur BPSDA, Ditjen SDA, Kementerian PUPR dalam wawancaranya dengan para wartawan, di Jakarta (201115).

Agus melanjutkan bahwa pengaturan tersebut juga untuk mengendalikan volume air yang masih tersedia di beberapa tempat, dimana saat ini ada beberapa infrastruktur sumber daya air yang sudah ada dan sedang dalam proses pembangunan. Infrastruktur sumber daya air tersebut berguna untuk menyelamatkan ketersediaan air yang ada saat ini dan di masa mendatang.

Mengenai potensi infrastruktur sumber daya air seperti bendungan yang mempunyai potensi untuk investasi bidang sumber daya air, Agus berpendapat bahwa beberapa infrastruktur sumber daya air sedang dikaji terlebih dahulu, untuk melihat sejauh mana infrastruktur sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi bidang sumber daya air. “Penggunaan sumber daya air bagi industri akan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan bidang SDA, namun yang pasti kedepannya tidak ada hak guna air, yang ada hanyalah ijin penggunaanya dan akan diatur juga ketentuannya sehingga aturan dan perhitungannya lebih jelas dan ketat,” imbuh Agus Suprapto. (kompuSDA)

20 November 2015 Selengkapnya

Indonesia dan RRC Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Bidang Irigasi
Indonesia dan RRC Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Bidang Irigasi

Chinese National Committee on Irrigation and Drainage, yang disingkat dengan CNCID melakukan technical visit ke beberapa daerah di Indonesia. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang modernisasi irigasi, terutama dari sisi teknologi dan manajemen pengelolaan.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama enam hari sejak tanggal 16 sampai dengan 21 November ini rombongan direncanakan melawat ke Bendungan Jatiluhur, di Purwakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Pusair), Bandung, Museum Subak dan Pengamanan Pantai di Bali.

Technical visit CNCID ini merupakan kunjungan balasan setelah ditandatanganinya MOU pada tahun 2013 antara Indonesian National Committee of International Commission on Irrigation and Drainage, yang disingkat INACID, dengan CNCID. Melalui penandatanganan MOU itu diharapkan kedua negara dapat terus menjalin kerja sama dan berbagi pengetahuan serta pengalaman tentang modernisasi dan manajemen pengelolaan irigasi.

RRC (Republik Rakyat Cina) dianggap tepat sebagai mitra kerja sama bidang irigasi karena memiliki kemiripan kondisi sumber daya air dengan Indonesia. Salah satunya adalah tekanan dari besarnya jumlah penduduk terhadap ketersediaan sumber daya air. Selain itu RRC juga memiliki sebaran ketersediaan sumber daya air yang tidak merata. Sama halnya dengan di Indonesia ketidakmerataan ini terutama disebabkan oleh faktor alam. Ketua Delegasi CNCID Ding Kunlun, menjelaskan bahwa bagian selatan China memiliki jumlah lahan lebih sedikit dari bagian utara, atau setara dengan 38% dari total jumlah lahan China. Tetapi bagian selatan ini memiliki ketersediaan air lebih banyak dibandingkan dengan bagian utara, yaitu setara dengan 80% ketersediaan air di China. Sedangkan, kebalikannya, bagian utara China memiliki lahan lebih banyak dari bagian utara, setara dengan 62% dari total lahan. Namun memiliki ketersediaan air yang lebih sedikit dibandingkan bagian selatan, yaitu 20% dari total jumlah ketersediaan air.

Delegasi CNCID dipimpin oleh Ding Kunlun, perwakilan dari China Institute of Water Resources and Hydropower Research. Delegasi lainnya merupakan perwakilan dari Ministry of Water Resources, Development Research Center of the Ministry of Water Resources, serta perwakilan dari Shijin Irrigation Scheme Administration of Hebei Province.

Delegasi ini disambut oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air serta Direktur Irigasi dan Rawa pada Senin (16/11) di Jakarta dan dilanjutkan dengan presentasi mengenai kondisi ketersediaan sumber daya air dan moernisasi irigasi di RRC pada Selasa (17/11) di Jakarta. Presentasi ini dihadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas, serta Ketua Tim Modernisasi Irigasi Indonesia. (Kompu 19/11)

19 November 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Lematang Untuk Pembukaan Areal Sawah Baru Seluas 3000 Ha
Penandatanganan Kontrak Pembangunan DI Lematang Untuk Pembukaan Areal Sawah Baru Seluas 3000 Ha

Daerah Lematang di Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi teknis. Lahan irigasi yang akan dikembangkan ini terletak di wilayah Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Sedangkan sumber air untuk Daerah Irigasi Lematang diambil dari Sungai Lematang yang merupakan salah satu anak Sungai Musi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penduduk sekitar, air selalu mengalir di Sungai Lematang sepanjang tahun. Masyarakat sekitar sungai saat ini sangat mengharapkan adanya perubahan lahan perkebunan menjadi lahan persawahan.  Hal ini kemudian didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam melalui pembangunan Daerah Irigasi Lematang.  Karena pembangunan Daerah Irigasi Lematang akan dapat menciptakan areal persawahan baru seluas lebih kurang 3.000 Ha, berdasarkan analisis ketersediaan air yang dihitung dengan Metode Mock, tentunya dengan pola pembagian air yang tepat.

 

Untuk menjamin pembangunan Daerah Irigasi Lematang, maka di tahun 2005 Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Selatan telah merencanakan kegiatan perencanaan prakonstruksi untuk pembangunan irigasi di Kecamatan Dempo Tengah, dan telah ditindaklanjuti dengan kegiatan feasibility study (FS) oleh Bappeda Kota Pagaralam. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII sebelum menindaklanjuti pembangunan Daerah Irigasi Lematang, melakukan kegiatan review desain untuk mendapatkan gambar desain yang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada sekarang.

 

Lokasi pekerjaan nantinya berada di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat sekitar 6 (enam) jam dari Kota Palembang. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk konstruksi jaringan utama DI Lematang dihitung berdasarkan volume pekerjaan yang dikalikan dengan harga satuan setempat. Berdasarkan analisis Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung, nilai total untuk pelaksanaan konstruksi jaringan utama adalah sebesar Rp  279.340.102.000,00 (termasuk PPN 10%).  Pelaksanaan konstruksi DI Lematang direncanakan diselesaikan dalam 4 tahun anggaran (2015-2018).

 

Menindaklanjuti berbagai pertimbangan, kesiapan dan analisis data yang memadai, maka Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), melaksanakan acara Penandatanganan Kontrak D.I Lematang Pagaralam. Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ir. Mudjiadi, M.Sc; Walikota Kota Pagaralam Dr. Hj. Ida Fitriyati, M.Kes; Direktur Irigasi & Rawa Ir. Adang Saf, Dipl. HE;  Kepala Pusat Air Baku dan Air Tanah; Ketua DPRD Pagaralam; Bupati Rejang Lebong; para penyedia jasa; serta para karyawan / karyawati Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII.

 

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Bistok Simanjuntak menyampaikan bahwa BBWS Sumatera VIII telah melakukan perjuangan lebih kurang 3 tahun untuk melakukan pelaksanaan penandatanganan kontrak Pembangunan D.I Lematang, Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan dan Pembangunan SPAM Regional Bengkulu, yang melintasi 2 kabupaten 1 kota antara lain Bengkulu Tengah, Serumas dan Pembuka Uap Kota Bengkulu. "D.I. Lematang tersebut ini didesain oleh Dinas Pengairan dari tahun 2006  akan tetapi harus di-review kembali dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat karena biaya pembangunan irigasi ini sangat mahal.  Hal ini  dikarenakan daerah irigasi dibangun diatas perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 900 meter. Pembangunan irigasi tersebut melintasi hutan lindung dan sudah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan akan tetapi harus dibentuk tim kerja untuk melaksanakan monitoring," jelas Bistok.

 

Sementara itu Direktur Jenderal Sumber Daya Air Ir. Mujiadi, M.Sc, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak ini merupakan Program Kualitas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dimana pembangunan irigasi merupakan bagian dari Nawacita (Program Prioritas pemerintahan Jokowi-JK). “Pada tahun 2009 – 2014 kita hanya bisa membangun irigasi sekitar 425 ribu Ha, sekarang targetnya kurang lebih harus membangun irigasi sekitar 1 juta Ha," ujar Mudjiadi. "Daerah Irigasi Lematang ini merupakan salah satu program yang diajukan untuk dilaksanakan pembangunannya.  Oleh karena itu saya menghimbau kepada penyedia jasa maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) bahwa proyek ini harus diselesaikan secepatnya tanpa mengurangi kualitasnya," pungkas Mudjiadi.

 

(BBWSSVIII/kompusda)

12 November 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR : SDM Hathi Harus Berkontribusi Dalam Restorasi Lahan Gambut
Menteri PUPR : SDM Hathi Harus Berkontribusi Dalam Restorasi Lahan Gambut

Organisasi profesi HATHI Malang menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-32 yang didukung oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Universitas Brawijaya, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kota Malang, 6-8 November, di Malang. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI dimaksudkan sebagai media/forum bagi anggota HATHI untuk bertukar pikiran, pengalaman, menuangkan ide, gagasan dan kemampuan dalam bidang keairan.

PIT HATHI ke-32 Tahun 2015 dihadiri oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoejono, Direktur Jenderal SDA sekaligus Ketua Umum HATHI, Mudjiadi, mantan Menteri PU, Suryono Sostrodarsono dan Djoko Kirmanto, Rektor Universitas Brawijaya, Muhammad Bisri, mantan Ketua HATHI diantaranya Iwan Nursyirwan, Moh. Amron dan Siswoko, para pengurus dan anggota HATHI baik HATHI Pusat maupun cabang HATHI Daerah,  Perum Jasa Tirta (PJT) I dan para ahli bidang sumber daya air.

“Kegiatan PIT HATHI merupakan kegiatan rutin yang selalu diselenggarakan oleh HATHI setiap tahunnya. Kontribusi HATHI dalam pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan untuk intelectual exercise dalam  mengasah dan memelihara intelektual kita di bidang pengelolaan sumber daya air di indonesia. Untuk itu dibutuhkan SDM bidang sumber daya air, mengingat program pemerintahan saat ini yaitu melakukan ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi dan kemaritiman,” kata Menteri PUPR.

Rektor Universitas Brawijaya (UB) juga menyatakan hal yang senada mengenai sumber daya manusia bidang sumber daya air. “Universitas Brawijaya sebagai mesin pencetak SDM berharap agar pemerintah lebih serius lagi memperhatikan design pengembangan SDM. Design pengembangan SDM saat ini hendaknya diubah, tidak berdasarkan pada rasio mahasiswa tetapi berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia yang  dibutuhkan oleh pemerintah dan sesuai dengan visi dan misi pemerintah,” imbuh Muhammad Bisri.

Menanggapi hal tersebut Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono mengatakan bahwa untuk itu HATHI harus dapat menjalin kerjasama dengan para akademisi di Indonesia sehingga regenerasi HATHI berjalan dengan baik. dan untuk penyelenggaraan PIT HATHI kedepannya dapat bekerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia. “Tantangan khusus HATHI  saat ini adalah tentang penanganan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena lebih dari 2,6 juta ha lahan hutan terbakar dan sekitar 30%-40% lahan yang terbakar adalah lahan gambut. Untuk itu kebijakan yang harus dibuat kedepannya adalah pertama, tidak ada lagi pembukaan lahan gambut dan kedua, harus diadakan restorasi lahan gambut. Dan saya berharap agar HATHI dapat merekomendasikan solusi dari restorasi lahan gambut. Semoga PIT ke-32 Tahun 2015 dapat menjadi awal dari sosialisasi HATHI  ke kampus-kampus  untuk mensosialisasikan profesi keairan khusus hidrolic engineer  Indonesia karena sumber daya air bukan hanya manajemennya saja tapi juga engineering yg kuat ,” jelas Basuki Hadimoeljono.

Menteri PUPR menginginkan agar kontribusi HATHI tidak hanya di negeri sendiri saja tetapi juga di negara lain, mengingat saat ini Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan di bidang keairan dengan membentuk Asia Water Council yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2016.

08 November 2015 Selengkapnya

Insan HATHI Harus Peka Terhadap Permasalahan Bangsa
Insan HATHI Harus Peka Terhadap Permasalahan Bangsa

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI merupakan agenda rutin para ahli teknik hidraulik indonesia yang terhimpun dalam asosiasi profesi HATHI. Forum ini merupakan media komunikasi profesi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab keilmuan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa datang.

Pada PIT HATHI tahun 2015 mempunyai tema “Meningkatkan Ketahanan Air Nasional Dalam Menunjang Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Pengembangan Kemaritiman”, karena dilatarbelakangi oleh kondisi dunia dalam menghadapi perubahan yang teramat cepat dan terkadang tak terduga, pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan air, pangan dan energi. Sementara itu perubahan iklim akan berdampak terhadap kesediaan air dan tekanan tehadap lingkungan berupa daya rusak air baik secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu dibutuhkan peran serta dari para anggota HATHI dalam rangka melakukan penyelamatan ketersediaan sumber daya air

“Tema tersebut merupakan tantangan bagi kita semua sebagai insan HATHI dan juga merupakan program pemerintah yang diiringi dengan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. HATHI selama 32 tahun selalu konsisten untuk terus mempertahankan eksistensinya. Dan sebagai organisasi profesi, HATHI diisi oleh sumber daya manusia yang professional yang harus mampu menghadapi berbagai permasalahan sumber daya air saat ini yang sangat kompleks karena selain harus menghadapi permasalahan pengelolaan sumber daya air, juga harus menghadapi pula permasalahan dari sisi ekonomi dan sosial,” kata MUdjiadi, Direktur Jenderal SDA dan juga selaku Ketua Umum HATHI, dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI ke-32 Tahun 2015, di Malang (061115).

Mudjiadi juga menghimbau agar insan HATHI baik HATHI Pusat maupun cabang HATHI di daerah dapat terus mengembangkan diri dan kemampuan serta memfokuskan diri pada permasalahan yg ada saat ini dan didukung oleh program kerja yang harus selaras dan seuai dengan program pemerintah agar dapat membantu pemerintah di berbagai sektor.

“Saat ini kita sedang dihadapkan pada permasalahan bencana asap akibat kebakaran lahan gambut. Melalui pertemuan ilmiah ini diharapkan agar memberikan kontribusi dan memberikan rekomendasi dalam melakukan upaya-upaya menghadapi permasalahan ini. Dan tidak lupa pula untuk terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait karena kedepannya permasalahan sumber daya air memerlukan penanganan yang multisektoral,” imbuh Mudjiadi.

Pertemuan ilmiah tahun ini diikuti oleh lebih dari 600 peserta  yg terdiri dari anggota, utusan  dari cabang HATHI di daerah, civitas akademika. dan diisi dengan diskusi yang dibagi menjadi 4 sub tema, pertama, inovasi teknik hidrolok untuk menunjang ketahanan air; kedua, optimasi teknologi kebutuhan pangan; ketiga, pengembangan teknologi berbasisi sda, dan keempat, penerapan teknologi dan infrastruktur kemaritiman.

Waduk Selorejo

Sebelum acara pembukaan PIT HATHI dimulai, pagi harinya peserta PIT HATHI melakukan kunjungan lapangan ke Waduk Selorejo. Waduk yang selesai bangun pada tahun 1970, berlokasi di Dusun Selorejo Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Waduk dengan tipe urugan tanah homogen, mempunyai volume waduk efektif sebesar 62.30 juta m3 dengan usia waduk 45 tahun dan bermanfaat untuk pengendalian banjir , irigasi seluas 5700 ha, pembangkit listrik sebesar 49 juta KWH pertahun dan pariwisata.

Di hulu Waduk Selorejo terdapat Sabo Dam Tokol yang berfungsi untuk mengangkat sedimen yang akan masuk ke Waduk Selorejo  dan di hilirnya terdapat kolam harian mendalan  atau kolam sekuli, PLTA Mendalan (23 mw), Sabo Dam Mendalan, PLTA Siman (9,6 mw) dan pondage Siman (untuk irigasi) yang dibangun pada zaman Belanda.

Seiring dengan selesainya waduk SElorejo di wilayah Brantas, digagasi pendirian suatu “badan usaha” yang memiliki tugas pokok mengelola sungai serta prasarana sumber daya air yang telah dibangun, sehingga pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai sector dapat tersedia secara akuntabel.

Adalah Perum Jasa Tirta I di wilayah sungai Brantas dan berkedudukan di Malang, yang mendukung pembangunan nasional dan penyesuaian lingkup tugas pengelolaan SDA, dan pada tahun 1999 diubah menjadi PJT I. saat ini PJT I selain mengelola Wilayah Sungai (WS) Brantas, juga mencakup WS Bengawan Solo, WS Asahan, WS Serayu-Bogowonto dan WS Jratunseluna.

08 November 2015 Selengkapnya

Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Rawa
Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Rawa

Indonesia memiliki rawa seluas 33,4 juta ha atau sekitar 17% dari luas daratan. Dari potensi luasan tersebut, 1,8 juta telah dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyediaan pangan, namun produktivitas dari rawa masih relatif rendah, dan terbukti dari kontribusi rawa dalam produksi beras baru sekitar 5% dari produksi beras Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam acara Peningkatan Kemampuan Bidang Perencanaan Teknis Rawa dan Tambak Wilayah Barat dan Timur, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (021115). Acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Irigasi dan Rawa, para narasumber yang ahli dalam bidang rawa dan para peserta yang berasal dari BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

“Sebenarnya rawa mempunyai peran yang sangat penting selain untuk kepentingan produksi pangan, diantaranya untuk penyimpanan karbon, tempat penampungan air banjir, habitat dari ekosisitem yang kaya, lahan tempat tinggal masyarakat, lahan untuk perikanan dan penyedia berbagai hasil hutan. Maka berdasarkan hal tersebut, rawa harus dikelola dengan memperhatikan karakteristiknya serta keseimbangan antara mendapat kemanfaatan ekonomi, kepentingan sosial-budaya dan perlindungan lingkungan hidup,” lanjut Mudjiadi.

Apabila terjadi kelalaian dalam pengelolaan rawa secara lestari dan berimbang tersebut, maka dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati, emisi gas rumah kaca atau karbondioksida yang berperan dalam pemanasan global, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, meningkatkan laju subsiden rawa serta meningkatkan kerentanan rawa terhadap kenaikan muka air laut dan perubahan iklim dunia.

“Peran rawa bagi bangsa Indonesia sangat besar, maka kita harus mengatur pengelolaan rawa dengan tetap melihat fungsi konservasi dan budidaya yang berbasis sumber daya air dalam satu kesatuan pengelolaan, maka peningkatan kemampuan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang rawa sangat penting karena untuk di masa yang akan datang tantangan dalam pengelolaan rawa sangat kompleks. Para SDM bidang rawa yang berkualitas dan berkompeten inilah yang dapat menjawab tantangan tersebut agar tercipta kesinambungan pengembangan rawa dan tambak sesuai dengan kondisi lingkungan di masa depan,” jelas Mudjiadi.

03 November 2015 Selengkapnya

PIT HATHI Ke 32 Tahun 2015 Berencana Lakukan Kunjungan Lapangan ke Waduk Selorejo
PIT HATHI Ke 32 Tahun 2015 Berencana Lakukan Kunjungan Lapangan ke Waduk Selorejo

Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HATHI merupakan agenda rutin para ahli teknik hidraulik indonesia yang terhimpun dalam asosiasi profesi HATHI. Forum ini merupakan media komunikasi profesi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab keilmuan untuk menghadapi tantangan saat ini dan masa datang.

PIT HATHI ke-32 Tahun 2015 rencananya akan dilaksanakan HATHI cabang Malang dengan dukungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Universitas Brawijaya, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kota Malang. Forum PIT yang akan diselenggarakan pada 5 November – 8 November bertujuan untuk merumuskan masukan dan pemikiran secara konkret dari anggota HATHI untuk mengatasi dan menjawab tantangan berbagai persoalan sumber daya air yang terjadi di tanah air dan ikut serta dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya serta ilmu teknik sumber daya air pada khususnya.

Acara yang mempunyai tema “Meningkatkan Ketahanan Air Nasional Dalam Menunjang Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Pengembangan Kemaritiman” dilatarbelakangi oleh kondisi dunia dalam menghadapi perubahan yang teramat cepat dan terkadang tak terduga, pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan air, pangan dan energi. Sementara itu perubahan iklim akan berdampak terhadap kesediaan air dan tekanan tehadap lingkungan berupa daya rusak air baik secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu dibutuhkan peran serta dari para anggota HATHI dalam rangka melakukan penyelamatan ketersediaan sumber daya air

 Pada PIT HATHI tahun ini juga akan melakukan kunjungan ke Waduk Selorejo. Waduk yang selesai bangun pada tahun 1970, berlokasi di Dusun Selorejo Desa Pandansari Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Waduk dengan tipe urugan tanah homogen, mempunyai volume waduk efektif sebesar 62.30 juta m3 dengan usia waduk 45 tahun dan bermanfaat untuk pengendalian banjir , irigasi seluas 5700 ha, pembangkit listrik sebesar 49 juta KWH pertahun dan pariwisata.

Dengan adanya pertemuan ilmiah ini, HATHI, sebagai salah satu organisasi profesi di bidang sumber daya air dapat melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan air nasional dan diiringi dengan kunjungan lapangan di salah satu infrastruktur SDA dapat mengingatkan kita kembali untuk tetap memelihara dan menjaga infrastruktur sumber daya air yang sudah ada dalam rangka mendukung ketahanan air, energi dan pangan. Jadi jangan lupa untuk hadir dalam PIT HATHI ke-32 di Malang.

02 November 2015 Selengkapnya

UU KIP Penuhi Hak Atas Informasi Masyarakat
UU KIP Penuhi Hak Atas Informasi Masyarakat

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dan mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah dan badan publik lainnya, UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Lana Winayanti,  Staf Ahi Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, pada acara Workshop KIP “Finalisasi Draft DIP dan DIK”, di Bali (281015).

Velix  Wanggai mengatakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah bagian dari An Open Government, yang berarti bahwa pemerintah transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan ini sejalan dengan deklarasi Open Government yang dicanangkan pada tahun 2011. Dan pada Open Government Index 2015 Indonesia menduduki ranking 32 dengan nilai 0,58 dalam hal keterbukaan informasi.

“Untuk Kementerian PUPR Tahun 2014 dan 2015 merupakan tahun yang krusial bagi Kementerian PUPR, karena adanya pemerintahan baru dan perubahan struktur organisasi kementerian yang berdampak pada perubahan peraturan dalam pelayanan informasi publik. Peraturan ini sangat penting dan ditujukan khusus kepada penyelenggara pemerintah agar transparan dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” kata Velix Wanggai.

Lanjut Velix, sebenarnya terjadi peningakatan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi ke-PU-an setiap tahunnya sejak diundangkannya UU KIP nomor 14 Tahun 2008. Pada periode tahun 2014 Kementerian PUPR melalui Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik telah melayani 148 pemohon informasi dengan total jenis permintaan informasi sebesar 331 permintaan, 270 permintaan informasi dipenuhi, 61 permintaan informasi ditolak dengan alasan informasi dikecualikan, bukan menjadi kewenangan kementerian PUPR dan atau informasi tidak tersedia dengan rata-rata penyelesaian permohonan 3-5 hari kerja.

Jumlah pemohon informasi publik selama 2014 dapat diklasifikasikan sesuai data pekerjaannya menjadi 3 kelompok besar yaitu individu sebesar 94%, Lembaga Swadaya Masyarakat 3% dan kelompok orang 3%

Pada kesempatan yang sama Lana Winayanti, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR mengatakan bahwa UU KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat, serta menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Lanjut Lana, implementasi UU KIP bukan hanya menjadi tugas dan kewajiban unit kerja tertentu karena Keterbukaan informasi Publik selalu diidentikkan dengan tugas hubungan masyarakat (Humas). Persepsi ini tidak benar, seluruh unit kerja dari tingkat pusat hingga balai/UPT di lingkungan Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pelaksanaan KIP karena setiap informasi dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh seluruh unit kerja, sehingga ketika terjadi sengketa informasi publik, bukan hanya tim PPID yang bertanggung jawab, tetapi unit kerja terkait informasi tersebut harus ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa.

“Untuk itu dalam UU KIP badan publik wajib untuk, pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik. Kedua, menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumnkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sehingga diperlukan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) untuk membantu petugas di dalam memberikan pelayanan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan,” ungkap Lana Winayanti.

Lina berharap agar workshop KIP ini dapat memberikan pandangan dan pencerahan terkait implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik terutama pentingnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian PUPR. Dan kedepannya semua jajaran Kementerian PUPR dapat memberikan pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat dan meminimalisir terjadinya sengketa.

Acara ini  dihadiri oleh Kepala Biro Komunikasi Publik, Veli Wanggai, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, perwakilan dari satminkal dan balai di lingkungan Kementerian PUPR dan Magnitude Konsultan Komunikasi.

02 November 2015 Selengkapnya

Transparansi Informasi Dorong Masyarakat Perhatikan Kinerja Pemerintah
Transparansi Informasi Dorong Masyarakat Perhatikan Kinerja Pemerintah

Saat ini pemerintah dituntut untuk transparan dalam memberikan informasi kepada publik dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan di sisi lain transparansi yang dilakukan pemerintah mendorong masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang kinerja yang telah dilakukan.

Khusus untuk Kementerian PUPR jumlah pemohon informasi publik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang masuk ke bagian Pelayanan Informasi Publik periode Januari 2015 sampai dengan September 2015  sebanyak 122 orang dan jumlah sengketa 6 orang. Hal tersebut mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, dimana periode Januari sampai dengan Desember 2014 jumlah pemohon sebanyak 123 orang dan jumlah sengketa 3 orang. Data ini menunjukkan peningkatan perhatian masyarakat pada pemerintah.

Untuk itu Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR mengadakan Workshop Keterbukaan Informasi Publik, 28-30 Oktober 2015, yang bertujuan untuk menyusun dan memfinalisasi daftar DIP dan DIK agar dapat memenuhi hak atas informasi bagi masyarakat dan memberikan perlindungan kepada pejabat pengelola informasi. Acara ini turut dihadiri oleh Velix Wanggai, Kepala Biro Komunikasi Publik, Lana Winayanti, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian PUPR, para peserta dari berbagai satminkal dan balai di lingkungan Kementerian PUPR dan Magnitude Konsultan Komunikasi.

Pada dasarnya semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah terbuka, masyarakat berhak tahu informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan akan tetapi beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dengan memperhatikan prinsip-prinsip 1. Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu kepada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas, 2. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenang-wenangan, 3. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik lebih besar menghendakinya.

“Saat ini keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam proses penyempurnaan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur bergabungnya Kementerian PU dan Kementerian PERA menjadi Kementerian PUPR,” kata Lana Winayanti.

Acara workshop kali ini dilaksanakan dalam rangka pengumpulan dan finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dari masing-masing satminkal sebelum pengesahan Keputusan Menteri yang baru. Dalam penyusunan daftar tersebut, sebelumnya Biro Komunikasi Publik sudah mengadakan rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD). FGD tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 8-9 September 2015 dan FGD kedua tanggal 16-17 September 2015.

02 November 2015 Selengkapnya

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi dan kolusi serta nepotisme adalah salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD 1945.Untuk itu salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat tujuan ini adalah membnagun infrastruktur, karena infrastruktur merupakan faktor utama dan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi bangsa.

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, mengatakan bahwa ancaman tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. “Saya menghimbau kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR agar berhati-hati dan berupaya menjauhi untuk tidak bermain-main dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan perannya sebagai penyedia jasa proyek infrastruktur ke-PU-an,” jelas Basuki, dalam acara Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, Setjen Kementerian PUPR (261015).

Adanya bimbingan hukum kepada aparatur pemerintah, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Jokowi yaitu memberikan pendampingan kepada oknum yang tidak bersalah namun diindikasikan melakukan tindak korupsi. Lanjut Menteri PUPR, oleh sebab itu jajaran Kementerian PUPR harus memahami betul berbagai perkara hukum yang berakibat adanya sanksi dan perbuatan melawan hukum. Dan ini bukan berarti yang berbuat salah dilindungi, namun suatu pencegahan agar tidak menjadi korban dalam tindak pidana korupsi.

Basuki menegaskan tentang Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan (K3) dalam suatu proyek infrastruktur, terkadang menganggap remeh program K3 dalam pembangunan proyek. “Banyaknya contoh kegagalan konstruksi yang terjadi belakangan ini hendaknya bisa dijadikan pedoman/rujukan agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Pada dasarnya yang lebih bertanggung jawab terhadap program ini adalah para kepala balai dan satker-satker yang terlibat dalam pengerjaan suatu proyek,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

Beliau berharap agar semua jajaran Kementerian PUPR tetap melaksanakan dan menertibkan prosedur K3. Kementerian PUPR bukan saja pengguna melainkan juga Pembina dalam proyek infrastruktur. Kepala balai dan satker mempunyai power untuk menegakkan aturan. “Laksanakan K3. Jangan mengikuti irama kontraktor dan jangan hanya laporan yang bagus tapi di lapangan berbeda,” imbuh Basuki.

27 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendung Gerak Sembayat Wujudkan Pengelolaan SDA Untuk Gresik dan Lamongan
Bendung Gerak Sembayat Wujudkan Pengelolaan SDA Untuk Gresik dan Lamongan

Studi tentang Bendung Gerak Sembayat telah dimulai sejak tahun 1978 dan dari penyusunan master plan dan feasibility study pada tahun 2002 diperoleh rekomendasi perlunya dibangun bendung untuk menyediakan sumber daya air mengingat potensi beberapa DAS di sungai Bengawan Solo seperti Kabupaten Gresik dan Lamongan untuk dikembangkan sebagai daerah industri dan irigasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, pada acara Pelaksanaan Penutupan Sungai Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Jawa Timur (221015).  

Bendung Gerak sembayat merupakan salah satu kegiatan lower solo river improvement project phase 2 yang didanai oleh APBN secara Multi Years Contract (MYC) yang telah dimulai sejak tahun 2011 dan direncanakan selesai pada tahun 2016.

“Pembangunan Bendung Gerak Sembayat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sumber air untuk industri, air baku dan irigasi untuk daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dari keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. Dengan adanya bendung ini diharapkan mampu mengatasi kesulitan air baku terutama pada musim kemarau dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” lanjut Mudjiadi.

Pelaksanaan penutupan sungai ini bukan merupakan akhir dari proses kontruksi sehingga dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten serta masyarakat masih sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pembangunan. “ Saya menginstruksikan kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan ini terutama kepada penyedia jasa baik kontraktor maupun konsultan, untuk tetap semangat dalam bekerja dan tetap mengikuti instruksi Menteri PUPR yaitu untuk bekerja selama 7 hari dalam seminggu dan 2 shift dalam sehari, serta dioptimalkan berbagai upaya percepatan penyelesaian pekerjaan agar pelaksanaan pembangunan bendung gerak ini dapat berjalan dengan lancer dan dapat selesai tepat waktu,” jelas Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi.

23 Oktober 2015 Selengkapnya