© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sertijab di Lingkungan Ditjen SDA Laksanakan Kerja Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Sertijab di Lingkungan Ditjen SDA Laksanakan Kerja Efektif untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Pelaksanaan serah terima Jabatan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kegiatan ini turut disaksikan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi (17/6). Beberapa pejabat eselon II yang melaksanakan serah terima jabatan yaitu, dari pejabat lama Direktur Sungai dan Pantai, Imam Santoso kepada pejabat yang baru, Hari Suprayogi. Dari pejabat lama Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Arie Setiadi Moerwanto, kepada pejabat yang baru, Agus Suprapto Kusmulyono. Selanjutnya adalah, dari pejabat lama Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Hari Suprayogi, kepada pejabat yang baru, Lolly Matina Martief. Sementara itu, pejabat baru Direktur Irigasi, Adang Saf Ahmad, melaksanakan serah terima jabatan kepada Dwi Sugiyanto, yang baru menjabat sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku.

Dalam sambutannya, Dirjen SDA menyampaikan bahwa pelaksanaan Serah Terima Jabatan tingkat eselon II di lingkungan Ditjen SDA ini merupakan kegiatan akhir dari proses seleksi penempatan eselon II pejabat Pratama. Oleh karena itu Dirjen SDA mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran eselon III yang turut hadir untuk turut membantu para eselon II dalam proses pengambilan keputusan yang tepat. Mudjiadi mengingatkan kembali beberapa hal penting yang sehari sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dikatakannya, bahwa terdapat lima poin penting untuk dikedepankan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di jajaran Kementerian PUPR yakni; pola kerja, peningkatan kinerja, melaksanakan revolusi mental terkait Aparatur Sipil Negara (ASN), melaksanakan efektifitas program kerja, dan selalu berhati-hati terhadap segala bentuk kriminalisasi yang mungkin ada, terutama dalam hal yang terkait kontrak kegiatan pembangunan.

Menyoal pola kerja yang harus dirubah, Dirjen SDA mengharapkan suatu sistem kerja yang smart, serta selalu menjalankan dan menularkan semangat kerja yang militan. Berekomunikasi yang efektif daan aktif dengan para stakeholders yang ada di dalam lingkungan kerjanya juga perlu dilaksanakan. “Hal ini tidak bisa dilepaskan karena semua saling berhubungan satu dan lainnya,” jelas Mudjiadi. Disampaikan pula mengenai efektifitas program, Dirjen SDA menegaskan bahwa dalam menyusun program kerja harus dengan asas kemanfaatan untuk masyarakat dengan meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

1. Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2. Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA
3. Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4. Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5. Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6. Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
7. Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8. Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku

02 September 2015 Selengkapnya

Modernisasi Irigasi untuk Pengoperasian yang Lebih Sederhana, Efisien dan Efektif
Modernisasi Irigasi untuk Pengoperasian yang Lebih Sederhana, Efisien dan Efektif

Untuk menjawab tantangan yang terjadi di bidang irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Irigasi melaksanakan Workshop Modernisasi DI Rentang Lesson Learned Desain dan Metodologi Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi di Pendopo Sapta Taruna (4/6) Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai serta seluruh Sartuan Kerja se-Indonesia.

Tujuan diadakannya kegiatan ini juga dalam rangka peningkatan kualitas manajemen air dan irigasi di Indonesia yang nantinya turut menunjang hasil produksi pertanian di Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, mengatakan bahwa ada tiga permasalahan besar dalam hal irigasi yakni seputar air, jaringan dan manajemen air. Dalam hal air dan irigasi, menurut pandangan Dirjen SDA ada lima hal yang penting dikedepankan, seperti bagaimana penyiapan keandalan penyediaan infrastruktur irigasi melalui peningkatan daya tampung air serta meningkatkan efisiensi. Dikatakan Mudjiadi, “dalam lima tahun ke depan target kita (Ditjen SDA) akan menjadi 15%, dengan kata lain harus dapat meningkatkan sekitar 350.000 ha lahan irigasi. Namun, sebenarnya target ini lebih rendah dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menargetkan peningkatkan 9%, atau dari 11% ke 20% dengan perhitungan peningkatkan seluas 650.000 ha.

Di masa mendatang, irigasi akan dibagi menjadi dua hal, yakni irigasi premium dan irigasi bukan premium. Irigasi premium adalah irigasi yang airnya terjamin dengan adanya ketersediaan pasokan air dari bendungan. “Kita telah menargetkan bahwa nanti di tahun 2017, tingkat kerusakan bendungan akan kurang dari 5%”, jelas Mudjiadi.

Hal kedua yang penting, yaitu penyempurnaan sistem irigasi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah planning, sistem operasi, maintenance dan monitoring irigasi telah diperhitungkan secara matang terlebih dahulu sebelum mengusulkan pembangunan jaringan irigasi baru. Hal ini sejalan dengan modernisasi yang kita laksanakan, karena modernisasi bertujuan bagaimana memudahkan sistem operasi. “Bila kita berbicara irigasi secara keseluruhan, maka kita memerlukan kesuksesan dari kegiatan monitoring, yang sangat memerlukan penggunaan teknologi informasi”, tegas Dirjen SDA lagi.

Khusus untuk irigasi besar yang memiliki luas minimal di atas 10.000 ha, tidak pelak lagi harus memiliki operation room. Dikatakan Dirjen SDA bahwa di tahun depan Ditjen SDA harus sudah memiliki pilot project berkaitan dengan hal itu. Operation Room ini nantinya akan berlokasi di lantai 3 gedung Menteri, dan merupakan hasil kerja sama dengan Korea. “ Saya mohon agar dari sekarang hal-hal tersebut dapat mulai kita set-up”, Mudjiadi mengarahkan.

Hasil yang diharapkan dari keseluruhan proses manajemen air dan modernisasi irigasi adalah didapatkannya kepastian waktu, peningkatan kualitas hasil konstruksi, serta pengerjaan yang lebih sederhana dan simpel. “Mesti diingat, bahwa selama ini salah satu kelemahan kita adalah dalam hal quality control”, jelas Dirjen SDA lagi. Sering kali direncanakan dan ditetapkan kekuatan konstruksi dalam hitungan tahun, semisal 20 tahun, namun tidak ada yang dapat sangat yakin dan pasti akan keakuratan prediksinya. Hal ini terletak pada kurangnya quality control yang dilaksanakan.

Hal keempat adalah pengelolaan institusi pengelola irigasi. Saat ini terdapat Unit Pengelola Irigasi yang terdiri top management hingga low management. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti unit pengelola irigasi ini akan dijadikan manajemen secara structural yang jelas. Hal ini sangat berkaitan nantinya dengan faktor yang kelima, yakni pemberdayaan sumber daya manusia di bidang irigasi.

02 September 2015 Selengkapnya

Ciptakan Suasana Damai, Indah, Penuh Pengampunan Tuhan di Lingkungan Kementerian PUPR
Ciptakan Suasana Damai, Indah, Penuh Pengampunan Tuhan di Lingkungan Kementerian PUPR

“Pejabat tinggi pratama yang bersasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekarang telah bergabung menjadi satu kesatuan dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Diharapkan janji dan sumpah jabatan yang telah diucapkan bisa terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono pada acara Pelantikan Pejabat eselon II di lingkungan Kementerian PUPR, Selasa (16/6).

Pelantikan pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 334/KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR. Basuki melanjutkan sumpah jabatan yang dilakukan merupakan janji suci dan sakral dan pejabat yang dilantik akan menjadi bagian terpenting yang membawa Kementerian PUPR kedalam keadaan damai, indah dan penuh pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat Eselon II tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Lebih lanjut, Basuki menambahkan bahwa dirinya meminta kepada para pejabat yang baru dilantik ini untuk bisa bekerja dengan baik sebagai sebuah tim kerja serta mampu mendukung kinerja pimpinannya, yakni pejabat Eselon I yang telah dilantik sebelumnya. Selain itu, dirinya juga berharap agar suasana kerja bisa dibuat dengan nyaman baik oleh pimpinan maupun staf yang bekerja sehingga produktivitas kerja bisa lebih ditingkatkan lagi.

Menteri PUPR berpesan kepada pendamping para pejabat baik yang mendapat promosi maupun yang ditempatkan di unit kerja baru untuk tetap memberikan dukungan sebaik-baiknya. Disampaikan kembali oleh Menteri PUPR kepada para pendamping, istri maupun suami dari pejabat yang dilantik untuk selalu mengingat agar tetap hidup dalam kesederhanaan dan apa adanya.

“Jangan sampai pola hidup sederhana yang telah dijalani selama ini berubah hanya karena dilantik sebagai pejabat negara. Jangan ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain karena jabatan hanya sebuah amanah. Saya percaya pejabat baru ini bisa bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat,” tuturnya. Menteri PUPR mengingatkan dengan tegas bahwa saat ini tidak ada lagi istilah “pohon tinggi namun buahnya jarang,” dikarenakan semua jabatan memiliki peran yang sama. 

Adapun Pejabat Eselon II di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang dilantik adalah :

1. Hartanto, sebagai Sesditjen SDA
2. Agus Suprapto Kusmulyono, sebagai Direktur Bina Penataan SDA
3. Widiarto, sebagai Derektur Pengembangan Jaringan SDA
4. Hari Suprayogi, sebagai Direktur Sungai dan Pantai
5. Adang Saf Ahmad, sebagai Direktur Irigasi dan Rawa
6. Lolly Matina Martief, sebagai Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan
7. Imam Santoso, sebagai Kepala Pusat Bendungan
8. Dwi Sugiyanto, sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku

02 September 2015 Selengkapnya

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jatigede Mulai Dibayarkan   Featured
Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jatigede Mulai Dibayarkan Featured

Bendungan Jatigede dibangun dengan manfaat untuk mengairi irigasi khususnya daerah irigasi rentang seluas 90.000 hektar, dengan volume tampungan efektif 980 juta m3, dapat digunakan untuk tenaga listrik sebesar 110 MW. Bendungan Jatigede sudah lama dikaji, namun demikian baru dimulai konstruksi pada tahun 2008, diharapkan pada awal agustus 2015 dapat dilakukan pengisian air bendungan (impounding). Kendala utama dalam pembangunan bendungan ini adalah penyelesaian dampak social kemasyarakatan berupa pembayaran ganti rugi lahan. Dengan dikeluarkannya Peraturan presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak social kemasyarakatan pembangunan Bendungan Jatigede, maka pemerintah pun mulai melakukan langkah pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Kegiatan pembayaran ganti rugi lahan tersebut dibayarkan bertahap, dari tanggal 26 Juni 2015 – 26 Agustus 2015. Sebagai kegiatan awal dibayarkan kepada 2.000 KK dari total 11.000 KK yang dibayarkan. Pembayaran dilakukan di SMP 1 jatigede. Kegiatan tersebut dipantau dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Wakil Bupati Sumedang, Eka Setiawan, kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, perwakilan BPN, hingga perwakilan muspida setempat.

“Alhamdulillah pada hari ini (26/9) kita melakukan pembayaran tahap pertama kepada 2.000 KK yang terbagi dalam dua kluster, dimana pembagian kluster terdiri dari kluster A berupa uang tunai untuk rumah pengganti dengan nilai pengganti 122 juta rupiah, dan kluster B berupa uang santunan untuk warga yang sebelumnya sudah mendapatkan santunan rumah pengganti, namun belum pindah rumah dengan nilai santunan 29 juta. Total dana yang disiapkan sebesar 741 miliar rupiah” jelas Mudjiadi

Dengan dimulainya pembayaran ganti rugi ini, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempersiapkan untuk pelaksanaan pengisian air bendungan. Pengisian air bendungan (impounding) sendiri akan memakan waktu 219 hari. Sebelum dilakukan pengisian, maka dilakukan beberapa tahapan.

“Jadi sebelum dilakukan pengisian kami melakukan beberapa tahapan, yaitu tahap pengosongan area genangan, berupa pengosongan area penduduk, pembayaran ganti rugi ini sebagai bagian dari tahapan pengosongan tersebut, kemudian tahapan pembersihan area genangan, dan barulah tahapan pengisian/impounding” lanjut Mudjiadi

Bendungan Jatigede sudah lama ditunggu-tunggu untuk dapat segera difungsikan, untuk itulah diharapkan agar proses pembayaran ini dapat berjalan dengan lancar, tahapan pengisian dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah diperkirakan, dan manfaat jatigede tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.

02 September 2015 Selengkapnya

Pembangunan Bendungan Memerlukan Dukungan Semua Pihak
Pembangunan Bendungan Memerlukan Dukungan Semua Pihak

Saat ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 65 bendungan TA 2014-2019 yang terdiri dari 16 bendungan on going (2014), 13 bendungan (2015), rencana 9 bendungan (2016), rencana 8 bendungan (2017), rencana 11 bendungan (2018) dan rencana 8 bendungan (2019). Ada 2 (dua) bendungan yang sudah kontrak yaitu bendungan Lolak (Sulawesi Utara) dan bendungan Logung (jawa Tengah). Dan yang sudah groundbreaking ada 2 yaitu bendungan Krueng Kreuto (Aceh) dan bendungan Raknamo (Nusa Tenggara Timur). Sebenarnya akan ada penandatangan kontrak 4 bendungan lagi yaitu bendungan Karian (Jawa Barat), bendungan Tanju (NTB), bendungan Mila (NTB) dan bendungan Passeloreng (Sulawesi Selatan). Anggaran untuk 13 bendungan TA 2015 adalah sebesar Rp 10,5 trilyun. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam wawancaranya dengan media news online detik.com dan kontan.com di Jakarta (170615).

“Selama ini dalam pembangunan bendungan kendala kita memang di lahan, seperti lahan hutan, lahan non hutan, tanah negara dan tanah penduduk, dan masalah sosial, contohnya Bendungan Pidekso yang melibatkan tanah rakyat dan masih negosiasi jalan masuk. Berbeda dengan bendungan Jatigede yang terkendala dengan masalah sosial. Adapula bendungan Tapin yang masih mencari solusi karena berhubungan dengan hak ulayat masyarakat setempat. Dan semakin bnayak orang yang menempati suatu wilayah maka negosiasi untuk pembebasan lahan semakin sulit. Hal ini ditambah lagi dengan permasalahan lahan pengganti apabila bendungan tersebut berada di lahan hutan sehingga kita harus mencari pengganti lahan hutan tersebut. Dalam hal ini memang dibutuhkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah setempat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK),” lanjut Mudjiadi.

Mudjiadi berharap penyelesaian masalah tersebut dapat segera diatasi mengingat kebutuhan akan sumber daya air semakin meningkat sehingga diperlukan solusi secara struktural dan non struktural, mengingat bendungan mempunyai banyak fungsi seperti untuk irigasi, reduksi banjir, air baku dan listrik.

Bendungan yang ada di Indonesia sekitar 209 buah, dengan adanya penambahan bendungan sebanyak 65 buah maka nantinya total bendungan yang ada di Indonesia sekitar 274 buah.

02 September 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak 4 Bendungan
Penandatanganan Kontrak 4 Bendungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kontrak 4 bendungan yaitu bendungan Karian, bendungan Passaloreng, bendungan Tanju dan bendungan Mila, di Jakarta (220615).

“Penandatanganan kontrak 4 bendungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan 49 bendungan baru dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan pengalaman dan tantangan dalam pembangunan bendungan di Indonesia, Kementerian PUPR sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mempercepat proses dan pemecahan masalah dalam bidang lingkungan, sosial dan penyediaan lahan,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri PUPR.

Bendungan Karian di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2019 dan memiliki tampungan air sebesar 314,70 juta m3 yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan irigasi seluas 21.454 ha, menyediakan air baku untuk air minum provinsi Banten dan DKI Jakarta sebesar 14,6 m3/detik, PLTA 1,8 MW dengan total biaya yang diperlukan untuk pembangunan sebesar 1,070 miliar.

Bendungan Passaloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2019 dan akan memiliki tampungan air sebesar 138 juta m3, mengairi lahan irigasi seluas 7000 ha dan PLTA 2,5 MW dengan total biaya yang diperlukan untuk pembangunan tersebut sebesar Rp. 701 miliar.

Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2018 dan akan memiliki tampungan air sebesar 24,84 juta m3, mengairi lahan irigasi seluas 3939 ha, menyediakan air baku untuk air minum sebesar 0,05 m3/det, PLTA 0,5 MW dengan total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 357 miliar.

Pekerjaan konstruksi masing-masing bendungan dilakukan oleh KSO antara Daelim Industrial, co. LTD (Korea)-PT. Wijaya Karya-Waskita Karya (Bendungan Karian), JO antara PT. Wijaya Karya-PT. Bumi Karsa (Bendungan Passaloreng) dan JO antara PT. Nindya Karya-PT. Hutama Karya (Bendungan Tanju dan Bendungan Mila).

“Dengan penandatanganan kontrak ini maka 8 bendungan telah resmi pembangunannya dari total 13 bendungan yang akan dibuat tahun 2015. Adapun empat bendungan yang sudah lebih dulu dibangun adalah Bendungan Raknamo (Kupang, NTT), Bendungan Logung (Kudus, Jawa Tengah), Bendungan Keureto (Aceh Utara, NAD) dan Bendungan Lolak (Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara),” kata Menteri PUPR.

Dengan pembangunan 65 bendungan maka akan melengkapi 209 bendungan yang sudah ada sehingga Indonesia akan memiliki 274 bendungan. Dan dari 209 bendungan yang sudah ada mempunyai daya tampung sebesar 12,56 miliar m3, diharapkan akan bertambah daya tampungnya menjadi 6,75 milyar m2.

02 September 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum melakukan penandatanganan kontrak paket rehabilitasi jaringan irigasi Saluran Sekunder (SS) Sukamadi, SS Jengkol, SS Gadung, SS Rancabango, SS Beres, SS Bandung yang bertempat di Gedung Direktorat Jenderal SDA & Penataan Ruang, Kementerian PUPR di Jakarta, (9/7). Penandatanganan dilakukan oleh PPK Irigasi dan Rawa II Satker PJPA Citarum, Kasatker PJPA Citarum dan PT Brantas Abipraya sebagai penyedia jasa.

“Ini adalah pilot project pertama modernisasi irigasi. Salah satu komponen dari modernisasi adalah rehabilitasi dan merupakan rehabilitasi pertama yang dilakukan PT. Brantas Abipraya. Diharapkan kepada Balai Wilayah Sungai Citarum agar dapat meyelesaikan masalah kelembagaan dan irrigation management system develop, sehingga pada saat pekerjaan tersebut selesai, kegiatan productional modernisasi irigasi sudah dapat berjalan, saya ingin melihat apakah modernisasi irigasi ini akan berdampak lebih bagus pada kinerja pengelola atau tidak,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 

Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2) mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP II dibiayai oleh Bank Dunia dari loan nomor 8027-ID. Waktu pelaksanaan pekerjaan 545 hari kalender yaitu dimulai tanggal 6 Juli 2015 s/d 1 Januari 2017, dengan nilai kontrak Rp.109.915.000.000.

 

Areal paket pekerjaan tersebut adalah bagian dari D.I Jatiluhur, daerah Tarum Timur yang terletak di Kabupaten Subang. Total luas yang dialiri 21.135 ha dengan jumlah SS 34 buah dan saluran pembuang 1 buah. Total panjang SS yaitu 174.625,37 m dan saluran pembuang 5.912 m. Jumlah bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 340 buah.

Penandatanganan kontrak ini turut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan PT. Brantas Abipraya.

02 September 2015 Selengkapnya

Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik
Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tahun anggaran 2016, yang dilaksanakan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (1/7). Dalam sambutannya Dirjen SDA menyampaikan bahwa dalam hal pengelolaan irigasi dibagi menjadi tiga kewenangan. Untuk saat ini, kondisi irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 77,23% berada dalam kondisi baik, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi hanya 46,59% berada dalam kondisi baik. “Dan lebih mengkhawatirkan lagi bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sekitar 59% yang rusak”, jelas Mudjiadi.

Oleh karena itu Dirjen SDA mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DAK tahun 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK bidang irigasi tahun 2016 sangat tepat dilaksanakan untuk mencari solusi dan membahas bagaimana meningkatkan keandalan kondisi irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sangat ditekankan oleh Dirjen SDA pentingnya peningkatan kondisi infrastruktur irigasi untuk kepentingan Nasional. “Tanpa irigasi yang baik sangat sulit dicapai kedaulatan pangan” tegas Mudjiadi.

Hal mengkuatirkan lainnya terkait kondisi irigasi yang dapat mengancam ketahnan pangan nasional adalah alih fungsi lahan, dari pertanian padi beririgasi beralih ke pertanian non padi, seperti perkebunan, bahkan hingga beralih ke industri atau perumahan. Langkah yang bisa diambil menanggulangi hal ini yaitu Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) secara sinergis melakukan peningkatan pembangunan tampungan air, melaksanakan upaya konservasi di daerah resapan untuk menanggulangi kelangkaan air. Untuk daerah yang irigasi nya rusak harus dilakukan upaya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi.

Pemerintah melalui program besar Nawacita, salah satunya memprioritaskan kebijakan dalam hal iriagsi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatakan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.

Hal lain yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan sustainabilitas yakni kebijakan meningkatkan kinerja Operasi dan Pemeliharaan(OP) dengan penambahan tenaga/ sumber daya manusia di bidang OP . Diingatkan pula oleh Dirjen SDA bahwa kebijakan yang berjalan di bidang OP, kewenangan dan pendanaannya harus sesuai Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). “Saya tidak mau lagi dengar bahwa pelaksanaan kondisi jaringan yang dilakukan melalui TP/OP , kondisi nya tidak lagi baik atau rusak karena dananya tidak cukup untuk melaksanakan rehabilitasi” terang Dirjen SDA.

Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan jaringan baru, perlu dilaksanakan MoU Pemerintah baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bersama. MoU ini meliputi tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi.

DAK bersumber dari APBN untuk mendanaai kebutuhan prasarana dan sarana masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah demi mencapai sasaran stretegis Nasional. DAK ke depan terbagi dalam tiga hal yaitu DAK regular, yaitu untuk peningkatan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Yang kedua adalah DAK afirmasi ditujukan bagidaerah perbatasan atau tertinggal ataupun daerah di ujung Indonesia. Yang ketiga, DAK infrastruktur publik untuk daerah kabupaten/kota. Untuk DAK infrastruktur ini, maka kabupaten/kota akan mendapat Rp 100 M.“Oleh karena itu nanti harus dibuat program untuk irigasi akan seperti apa dan pekerjaaan ini adalah kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Jadi tiap kabupaten/kota akan berkompetisi untuk mendapatkan alokasi pembiayaan DAK ini. Dan harus menyusun program yang betul-betul bagus”, jelas Mudjiadi lagi.

Namun untuk mendapat besaran dana irigasi untuk per provinsi, ditetapkan dengan proportional based pada besaran daerah irigasi. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Dirjen SDA berharap output dari kegiatan ini harus selesai pada akhir Juli, karena nantinya data yang masuk akan dibawa untuk dibaca Presiden pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2015.

Mudjiadi berharap agar pelaksanaan kegiatan OP bidang infrastruktur irigasi melalui DAK di tahun 2016 lebih baik. Oleh karena itu dirinya kembali mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota segera menyiapkan dana pemeliharaan irigasi agar pelayanan irigasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

02 September 2015 Selengkapnya

Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Indonesia dan Korea menandatangani kerja sama pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Hal ini didasarkan pada kesuksesan negara Korea dalam menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan sumber daya air terpadu di negaranya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water), salah satu perusahan Badan Umum Milik Negara Korea Selatan bergerak pada pengembangan sumber daya air. Penandatanganan kerjasama Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Control System tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, dengan Director General of Overseas Business Development of K-Water, Kim Soo Myung, dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dan CEO of K-Water Resources Corporation, Choi Gyewoon, (8/7) di Kementerian PUPR.

Berdasarkan MoU tersebut, fokus kerjasama antara Kementerian PUPR dan K-Water terdiri dari beberapa bidang, yaitu fasilitas infrastruktur sumber daya air termasuk bendungan, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, irigasi; keamanan air termasuk pasokan air dan kualitas air; teknik sumber daya air, pedoman, manual dan metode konstruksi; fasilitas informasi sumber daya air dan sistem operasi; konservasi air termasuk iklim air dan ekosistem; serta tata air dan pembangunan kapasitas.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air agar lebih maju. Diakuinya, Korea Selatan dalam hal pengelolaan sumberdaya air yang lebih maju dari Indonesia. Dirinya mengatakan, “kami sangat berharap di masa mendatang pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat sama atau bahkan melebihi Korea Selatan, yang saat ini akan menjadi mentor bagi Indonesia”, jelasnya sambil menunjuk kepada CEO K-Water Corporation, Choi Gyewoon, yang juga merupakan teman kelasnya selama menimba ilmu di Colorado State University.

Menteri Basuki juga menjelaskan tujuan kerjasama pihak Korea Selatan untuk menggarap sistem pengelolaan sumber daya air di Indonesia. "Saya sangat membutuhkan bantuan Anda (pihak Korea) untuk mengembangkan sektor sumber daya air ini dalam proyek nyata," jelasnya lugas.

Salah satu hasil kerja (output) dari kerja sama kedua negara ini adalah Control Operation Room, yang nantinya akan dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2016. Tindak lanjut dari penandatanganan tersebut diharapkan kedua belah pihak akan langsung bekerja sama sebaik, secepat, secermat dan secerdas mungkin melalui sistem kerja smart-work technology.

“Saya percaya bahwa kita mendapatkan beberapa manfaat dari kerjasama yang sangat baik ini dan saya yakin kami masih bisa meningkatkan kerjasama kita di masa depan untuk membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat,” jelas Menteri PUPR.

02 September 2015 Selengkapnya

SILAHTURAHMI DITJEN SDA
SILAHTURAHMI DITJEN SDA

“Saya mengajak semua kalangan karyawan dan karyawati untuk terus menjaga diri yang fitri dengan senantiasa memelihara tali silahturahmi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, agar terus terbina kerukunan serta terciptanya rasa aman dan damai di lingkungan kita ini,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam sambutannya pada acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1436H, di Jakarta, (28/7).

 

Acara ini juga dihadiri oleh para senior Kemen PUPR salah satunya adalah Suyono Sastrodarsono. Beliau mengatakan “Semoga para pejabat dan karyawan Kemen PUPR dapat mengemban tugas dengan baik walaupun tantangan dari luar masih banyak. Dalam bekerja ada 3 hal yang bisa menjadi arahan yaitu Sehat, Selamat dan Sukses. Selain itu kita harus memegang teguh displin waktu.”

 

Turut hadir dalam acara Menteri PUPR, Basoeki Hadimoeljono beserta para pejabat dan karyawan dan karyawati di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

02 September 2015 Selengkapnya

TUSI DITJEN SDA
TUSI DITJEN SDA

“Tahun 2015 ini harus mempercepat upaya penyerapan dan untuk tahun 2016 harus sudah mengetahui berapa persen dari total paket yang ditender dari bulan Agustus sampai dengan akhir tahun ini,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi dalam acara Sosialisasi Tusi Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terkait Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, (27/7).

Tugas dan fungsi utama Ditjen SDA adalah Pengelolaan SDA yang terpadu yang meliputi peningkatan kapasitas air baku, pengelolaan air baku dan air tanah, peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa,

pengendalian daya rusak air dan konservasi, operasi dan pemeliharaan serta menterpadukan

perencanaan dan pengelolaan SDA.

Pada struktur program tahun 2010-2014 terdapat 13 kegiatan diantaranya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai , pengelolaan dan konservasi embung sedangkan untuk kegiatan program 2015-2019 diantaranya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak, peningkatan tata kelola pengelolaan SDA Terpadu , Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA, Pengelolaan Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

Dalam melaksanakan program kerja tersebut harus merata di semua level, sehingga pekerjaan akan selesai tepat waktu dan tepat mutu.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan para pejabat Eselon II dan III.

02 September 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural
Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik 452 pejabat struktural eselon II B, IIIA dan III B (10/7). Seluruh pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 266 pejabat di Pusat dan 188 di lingkungan Balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Mewakili penandatanganan dari pejabat beragama Islam adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Etty Winarni, mewakili pejabat beragama Kristen Kepala BBWS Sumatera VIII Ditjen SDA Bistok Simanjuntak, mewakili pejabat beragama Katollik Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro PKLN Fransisca Dini Ambarsari dan mewakili pejabat beragama Hindu kepala BBPJN III Ditjen Bina Marga I Ketut Dharma Wahana.

Di awal sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan pesan dari Presiden pada saat melakukan pertemuan dengan dunia usaha, yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Presiden sangat mengedepankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR dapat dilaksanakan sebaik-baiknya

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Pejabat yang dilantik adalah tumpuan pembangunan saat ini, di mana saat ini Kabinet yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan masyarakat meletakkan harapan besar pada Kementerian PUPR, demikian pesan Menteri PUPR.

Basuki mengungkapkan, saat ini total anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2015 dari Rp 118 triliun sudah terserap sekitar Rp 18 triliun, masih ada sekitar Rp 100 triliun yang harus diserap.

“Artinya setiap bulan harus kita serap minimal Rp 15 triliun per bulan, dan kita semua yang di dalam ruangan ini menjadi ujung tombaknya.Khususnya para Kepala Balai Besar dan UPTD, itulah ujung tombak kami ujung tombak kita,”tegas Basuki.

Menteri Basuki mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi yang unik, saat pertumbuhan ekonomi ingin mencapai di atas 5 persen dan terdapat tiga hal yang bisa menopang pertumbuhan tersebut.

Pertama, adalah konsumsi yang biasa dilakukan sehari-hari, kedua adalah ekspor dan impor yang saat ini sangat dipengaruhi oleh turunnya kegiatan ekonomi di Tiongkok.

Satu-satunya yang bisa menopang petumbuhan adalah investasi, sedangkan investasi swatsa kita sedang melambat, yang diharapkan sekarang adalah investasi pemerintah, dan anggaran terbesar adalah Kementerian PUPR, itulah sebabnya PUPR menjadi tumpuan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya harapkan agar kita semua berhati-hati, jangan takut dan maju terus ,” tutup Menteri PUPR.

 

02 September 2015 Selengkapnya