© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta
Normalisasi Sungai Ciliwung Diharapkan Atasi Masalah Banjir DKI Jakarta

Sungai Ciliwung mempunyai panjang 120 km dan alirannya di Jakarta bercabang dua di daerah Manggarai. Aliran pertama, melalui tengah kota yaitu sepanjang daerah Gunung Sahari dan aliran kedua melalui Tanah Abang. Saat ini sungai Ciliwung sudah tercemar, karena banyaknya sampah dan pemukiman warga. Untuk itu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR  melakukan pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung yang mulai dukerjakan pada tahun 2013, diharapkan selesai Desember tahun 2016 dengan menggunakan dana APBN sekitar Rp 1,18 triliun.

“Pekerjaan Normalisasi Sungai Ciliwung dibagi dalam 4 paket. Paket pertama, sepanjang + 4,49 km dari Pintu Air Manggarai sampai Jembatan Kampung Melayu, pekerjaan ini baru selesai 35,92%. Paket kedua sepanjang + 6,61 km dari Jembatan Kampung Melayu sampai Jembatan Kalibata, pekerjaan ini baru selesai  36,50%. Paket ketiga, sepanjang + 6,49 km dari Jembatan Kalibata sampai Jembatan Condet hingga Jembatan Tol JORR TB Simatupang, baru selesai 36,12%,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

Normalisasi Kali Ciliwung akan melintasi berbagai kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawa Jati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa dan Pasar Minggu.

“Normalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter, perkuatan tebing, pembangunan tanggul, jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Kali Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/det menjadi 570 m3/det serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menanggulangi banjir yang sering kali terjadi di DKI Jakarta,” lanjut Basuki Hadimoeljono.

Mengenai lahan untuk pen diharapkan kerjaan ini, dari 99 ha kebutuhan lahan, yang dibebaskan baru sekitar 1300 m2 di Tongtek, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan diharapkan bila pembebasan lahan dapat diatasi maka pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung dapat diselesaikan.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Sudjono, mengatakan bahwa pekerjaan ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2013, dan dengan pekerjaan normalisasi ini dapat mengatasi banjir yang seringkali menimpa DKI Jakarta. “Ini adalah pekerjaan yang sudah lama dinantikan oleh warga DKI Jakarta, mengingat beberapa tahun yang lalu DKI Jakarta pernah mengalami banjir besar. Walaupun masih ada masalah sosial yang mengiringi pekerjaan ini, diharapkan Normalisasi Sungai Ciliwung dapat sedikit demi sedikit mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air di DKI Jakarta,” ungkap Nusyirwan Sudjono.

12 Oktober 2015 Selengkapnya

Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur Dioperasikan Tahun 2017
Sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur Dioperasikan Tahun 2017

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yaitu membuat sudetan yang menghubungkan kawasan Kali Ciliwung menuju Kanal banjir Timur. “Kegiatan pembangunan sudetan sudah dilakukan mulai 19 Desember 2013, kini sudah mencapai sekitar 54,37%. Panjang sudetan yang hingga kini sudah diselesaikan mencapai 564 meter (line 1 dan line 2) dari 1,27 km panjang sudetan yang direncanakan. Untuk itu diharapkan kegiatan ini selesai pada Desember tahun 2016,” jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, ketika melakukan kunjungan lapangan ke arriving shaft pembangunan terowongan pengendalian banjir (sudetan) Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di jl. Otista III, Jatinegara dan Normalisasi Kali Ciliwung di Kampung Pulo (121015).

Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Direktur Sungai dan Pantai, Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso, Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, T. Iskandar, Anggota DPR RI Komisi V, Nusyirwan Sudjono dan media massa baik media elektronik, media cetak maupun media news online.

Lanjut Basuki, untuk line ke-1 sudah lebih dulu tembus ke arriving shaft di Jalan Otista III, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada bulan Juni 2015 lalu. Sedangkan, hingga 12 Oktober 2015 ini, line ke-2 sudah tembus pengeborannya dari outlet di Kebon Nanas Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ke titik temu atau arriving shaft di Jalan Otista III Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Sudetan ini nantinya akan dapat mengalirkan sebagian volume air 60 m3/detik dari Kali Ciliwung.

“Pembangunan sudetan ini terbuat dari pipa besar yang masing-masing berdiameter dalam 3,5 meter dan diameter luar 4,05 meter. Sudetan ini dibiayai APBN sebesar Rp 492 miliar dan secara keseluruhan kegiatan percepatan pembangunan pengendalian banjir atau sudetan ini akan rampung pada bulan Desember 2016. Saya berharap sudetan ini akan dioperasikan pada tahun 2017,” imbuh Basuki Hadimoeljono.

12 Oktober 2015 Selengkapnya

Implikasi Batalnya UU SDA Bersifat Retroaktif dan Prospektif
Implikasi Batalnya UU SDA Bersifat Retroaktif dan Prospektif

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 85/PUU-XI/2013  yang berisi tentang pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dikarenakan dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Dan peraturan perundangan turunan dari UU Sumber Daya Air juga belum memenuhi 6 prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air seperti  PP No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP No. 43/2008 tentang Air Tanah, PP No. 38/2011 tentang Sungai dan PP No. 73/2013 tentang Rawa.

Prinsip dasar batasan pengelolaan sumber daya air yaitu

  1. 1.Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air
  2. 2.Negara harushak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri
  3. 3.Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan pasal 28 H ayat 1 UUD 1945
  4. 4.Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
  5. 5.Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah
  6. 6.Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Implikasi dari putusan mahkamah konstitusi adalah putusan MK tidak bersifat Retroaktif, sehingga semua perjanjian dan izin yang telah dikeluarkan (termasuk kewajiban pemegang izin membayar BJPSDA, dll), organisasi/kelembagaan yang telah ada dan kegiatan/tugas pengelolaan SDA yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan. Dan putusan MK bersifat prospektif, sehingga dengan tidak berlakunya U No. 7/2004, meskipun tidak ada kekosongan hukum karena diberlakukannya kembali UU No. 11/1974, namun pelaksanaan pengelolaan SDA ke depannya perlu mempunyai paying hukum sesuai dengan kondisi saat ini.

Dengan diputuskan oleh MK UU No. 11/1974 dinyatakan berlaku kembali, peraturan pelaksanaannya juga berlaku kembali sebagai berikut

  1. 1.PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan
  2. 2.PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
  3. 3.PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
  4. 4.PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
  5. 5.PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
Dan mengacu pada UU No, 11/1974 tentang Pengairan dan PP terkait dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah disusun PP Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP Penyelenggaraan SPAM serta beberapa Permen PUPR (SDA 21 Permen), untuk mengakomodir kondisi saat ini.  Untuk wadah koordinasi disusun Perpres dan pembentukan DSDA Nasional ditetapkan dengan Keppres.

09 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku
Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku

Pembangunan Bendungan Tilong dilaksanakan tahun 1998 dan selesai pada tahun 2001 dan berlokasi di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Luas areal irigasi yang dialiri oleh Bendungan Tilong seluas 1.484 ha yang terdiri dari areal eksisting sebesar 540 ha dan areal pengembangan sebesar 9393 ha, dan untuk melayani kebutuhan air baku untuk air bersih Kota Kupang dan sekitarnya sebesar 150 liter per detik dan penduduk sekitar bendungan 2,50 liter/detik.

Tipe Bendungan Tilong adalah urugan batu dengan inti tanah ditengah dengan elevasi minimum + 105,20 m, elevasi mercu minimum + 106,00 m, dan volume timbunan 422.000 m3. Pelaksana pembangunan Bendungan Tilong oleh PT. Waskita Karya dan pembangunan jaringan irigasi oleh PT. Hutama Karya.

Bendungan Tilong merupakan infrastruktur sumber daya air yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II dan salah satu upaya untuk menampung air hujan ketika curah hujan di NTT tinggi dan aliran permukaan Sungai Tilong sebagai sumber air utama untuk suplesi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pembangunan jaringan air baku Tilong dan jaringan irigasi Tilong pelakanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1999 dan selesai ditahun 2001.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II selain membangun bendungan Tilong, juga sedang melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo. Dengan adanya bendungan-bendungan di provinsi NTT, diharapkan dapat membantu masyarakat NTT dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air sehari-hari.


07 Oktober 2015 Selengkapnya

Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku
Bendungan Tilong Bantu Masyarakat Penuhi Kebutuhan Air Baku

Pembangunan Bendungan Tilong dilaksanakan tahun 1998 dan selesai pada tahun 2001 dan berlokasi di Desa Oel Nasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Luas areal irigasi yang dialiri oleh Bendungan Tilong seluas 1.484 ha yang terdiri dari areal eksisting sebesar 540 ha dan areal pengembangan sebesar 9393 ha, dan untuk melayani kebutuhan air baku untuk air bersih Kota Kupang dan sekitarnya sebesar 150 liter per detik dan penduduk sekitar bendungan 2,50 liter/detik.

Tipe Bendungan Tilong adalah urugan batu dengan inti tanah ditengah dengan elevasi minimum + 105,20 m, elevasi mercu minimum + 106,00 m, dan volume timbunan 422.000 m3. Pelaksana pembangunan Bendungan Tilong oleh PT. Waskita Karya dan pembangunan jaringan irigasi oleh PT. Hutama Karya.

Bendungan Tilong merupakan infrastruktur sumber daya air yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II dan salah satu upaya untuk menampung air hujan ketika curah hujan di NTT tinggi dan aliran permukaan Sungai Tilong sebagai sumber air utama untuk suplesi dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pembangunan jaringan air baku Tilong dan jaringan irigasi Tilong pelakanaan pembangunannya dimulai pada tahun 1999 dan selesai ditahun 2001.

Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II selain membangun bendungan Tilong, juga sedang melaksanakan pembangunan Bendungan Raknamo. Dengan adanya bendungan-bendungan di provinsi NTT, diharapkan dapat membantu masyarakat NTT dalam memenuhi kebutuhan sumber daya air sehari-hari.


07 Oktober 2015 Selengkapnya

Ayo Kita Peduli Bendungan
Ayo Kita Peduli Bendungan

Ayo Kita Peduli Bendungan

Jumlah bendungan yang dikelola menurut Permen PUPR No. 27/PRT/M/2015 ada 178 bendungan dan dikategorikan menurut usia bendungan seperti bendungan Batutegi berusia 13 tahun, bendungan Jatiluhur berusia 48 tahun dan bendungan Kedung Ombo berusia 31 tahun. Dan jika disumsikan usia layanan bendungan rata-rata adalah 30-50 tahun maka jumlah bendungan yang sudah mengalami pendangkalan ada sekitar 98 bendungan atau lebih dari separuh bendungan yang ada (55%).

Fungsi bendungan adalah untuk penampungan air guna memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku, PLTA, PLTMH dan pengendali banjir, dan imbuhan air tanah. Namun jika terjadi pendangkalan akut maka fungsi-fungsi tersebut akan terganggu/menurun dan dampaknya bagi masyarakat adalah berkurangnya psokan air baku, irigasi dan listrik (bagi bendungan dengan fungsi PLTA/PLMH) atau bahkan terancam hilang sama sekali.

Sebenarnya penyebab pendangkalan disebabkan oleh beberapa hal seperti sedimentasi dan perubahan fungsi tata guna lahan di daerah hulu yang dapat mempengaruhi besaran faktor vegetasi penutup dan aliran permukaan.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR sudah melakukan beberapa upaya yaitu upaya structural dan upaya non struktural. Upaya struktural seperti pembangunan check dam dan sabo dam untuk pengendalian sedimentasi dan pengerukan/normalisasi waduk. Upaya non struktural yaitu pembentukan forum/Pokmas Peduli seputar waduk/seputar daerah tangkapan air dan pemberdayaan masyarakat melalui GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air).

Penyelamatan fungsi infrastruktur SDA khususnya bendungan tidak hanya diperlukan peran serta dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. Perilaku masyarakat dapat disadarkan untuk tidak melakukan perusakan di hulu serta mempunyai rasa kepedulian untuk mencintai bendungan dan waduk dengan tidak membuang sampah/limbah ke waduk dan tidak berlebihan membuat keramba/keramba jaring apung.

Jadi, ayo kita peduli bendungan sekarang agar masa depan generasi selanjutnya dapat merasakan banyak manfaat dari bendungan.

06 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Bidang SDA Pasca Batalnya UU Nomor 7 Tahun 2004
Ditjen SDA Sosialisasikan Peraturan Bidang SDA Pasca Batalnya UU Nomor 7 Tahun 2004

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tanggal 18 Februari 2015 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2015 di Makassar (5/10). Acara dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang; para Kepala Dinas PU/SDA/Kimpraswil Provinsi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua; para Kepala Bappeda Provinsi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua; para Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi se-Sulawesi, Maluku, dan Papua; serta para Kepala BBWS/BWS se-Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen SDA Putranta Setya Nugraha dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa batalnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA berimplikasi hukum tersendiri, antara lain semua jenis peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA yang telah dibatalkan tersebut (misalnya: Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat lagi.

"Namun berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum tidaklah cukup komprehensif untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan air," tutur Putranta. "UU Pengairan tersebut tidak sesuai lagi dengan era otonomi daerah yang sekarang sedang dikedepankan oleh pemerintah. UU Pengairan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya air yang berada di wilayahnya."

Putranta melanjutkan bahwa pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya air sebagai jembatan sebelum Rancangan Undang-Undang SDA yang baru disahkan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air itu antara lain 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang saat ini masih dalam tahap permohonan paraf persetujuan kementerian/lembaga terkait; 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Dewan Sumber Daya Air dan 1 (satu) Rancangan Keputusan Presiden (Rakeppres) tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional yang saat ini sedang dibahas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 21 (dua puluh satu) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Sosialisasi Peraturan Bidang Sumber Daya Air ini selain merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dalam rangka pembinaan pengelolaan sumber daya air terpadu, juga merupakan salah satu langkah yang digunakan pemerintah untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat khususnya dari instansi pemerintah guna memperkaya substansi RUU baru pengganti UU Pengairan yang saat ini sedang disusun," kata Putranta. "Ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang lebih berkualitas, sehingga pelayanan sumber daya air yang lebih baik dapat terwujud," tutupnya.


06 Oktober 2015 Selengkapnya

Pengeboran Sudetan Kali Ciliwung 24 Jam dan 2 Shift Per Hari
Pengeboran Sudetan Kali Ciliwung 24 Jam dan 2 Shift Per Hari

Pekerjaan pengeboran sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur akan terus dilaksanakan 24 jam dengan dua shift dalam satu hari. Pembangunan terowongan sudetan Kali Ciliwung Ke Kanal Banjir Timur (KBT) sepanjang 1.270 meter dengan 2 jalur terowongan yang masing-masing pipa berdiameter 3,5 meter, berfungsi untuk mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung sebesar 60 meter kubik perdetik. Lokasi pekerjaan inlet sudetan dari Kali Ciliwung Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur sampai dengan outlet sudetan di Kali Cipinang, atau Kanal Banjir Timur Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, T. Iskandar, ketika melihat kondisi pembangunan terowongan sudetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Dan turut dihadiri oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA, William Marcus Putuhena. 

Kunjungan tersebut dimulai dari arriving shaft di jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat berada di outlet sudetan Kali Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, rombongan masuk untuk melihat kondisi terowongan serta menyusuri terowongan jalur sisi timur untuk melihat kondisi bagian dalam sudetan yang hampir tembus ke arriving shaft di jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur.

“Untuk jalur selatan sudah diselesaikan sepanjang 564 meter dan sisi sebelah timur sudah diselesaikan lebih kurang 540 meter. Jadi kira-kira sekitar 24 meter lagi akan mencapai posisi di arriving shaft di Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendala yang dihadapi pada hari ini adalah banyaknya butiran batu yang ada di dalam tanah, hal tersebut akan menghambat proses pengeluaran lumpur tanah hasil pengeboran sehingga perlu dilakukan secara manual karena pompa hanya dapat mengalirkan lumpur bukan batu-batuan. Diperkirakan tanggal Sepuluh Oktober akan selesai hingga arriving shaft di Jalan Otista III, Jatinegara, Jakarta Timur, “ katanya.

02 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket
Ditjen SDA Targetkan Akhir 2015 Terlelang 2103 Paket

“Pada akhir tahun 2015 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan paket pekerjaan yang terlelang sebanyak 2103 paket dari total 3100 paket. Nilainya sebesar Rp 10,84 triliun dari total Rp 11,66 triliun. Tahun 2016 ini kita harus bisa mempercepat (pengerjaan) dan salah satu strateginya adalah lelang dini biasanya kita lakukan November, sekarang dipercepat jadi September," ujar Dirjen SDA, Mudjiadi saat memberikan keterangan kepada media massa di Jakarta (30/9).

Direktorat Jenderal SDA melakukan pelelangan dini untuk Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016. Dari total Pagu Anggaran sebesar Rp 29.713.420.000.000, Belanja modal untuk kegiatan konstruksi adalah Rp 22.557.075.351.000. Dari Belanja Modal tersebut, sebesar Rp 10.892.353.000.000 sudah terikat kontrak (Multiyears Contract, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dan Drainase).

Mudjiadi merinci paket yang dilakukan lelang dini sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut, untuk September 2015 sebanyak 355 Paket senilai Rp. 1,78 T terdiri dari Jasa Konsultansi sebanyak 221 Paket (Rp. 0,27 T) dan Jasa Konstruksi sebanyak 134 Paket (Rp 1,50 T).

Bulan Oktober 2015 sebanyak 992 Paket senilai Rp. 4,26 T terdiri dari jasa konsultansi sebanyak 401 Paket (Rp. 0,40 T) dan jasa konstruksi sebanyak 591Paket (Rp 3,85 T). Bulan November -Desember 2015 sebanyak 768 Paket senilai Rp. 4,81 T dan di Januari 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820,73 miliar.

Mudjiadi juga mengatakan, untuk melelang dini paket, terdapat beberapa persyaratan. "Kriteria paket lelang dini ini, kegiatan harus sudah pasti. Kalau masih pembahasan dengan DPR, biasanya ada beberapa yang berubah. Kalau dilelang, dokumennya harus lengkap, memenuhi kriteria Amdal, dan lain-lain," kata Mudjiadi.

Untuk paket-paket yang belum Lelang Dini, disebabkan antara lain karena menyelesaikan dokumen perencanaan tahun ini, serta kegiatan pembebasan lahan masih dalam proses perencanaan yakni sosialisasi, pengukuran, appraisal nilai kompensaasi lahan dan ganti rugi lahan.

01 Oktober 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Adakan Lelang Dini dan Pembangunan 8 Bendungan TA 2016
Ditjen SDA Adakan Lelang Dini dan Pembangunan 8 Bendungan TA 2016

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Pagu Anggaran untuk TA 2016 sebesar Rp. 29.713.420.000.000, dimana Belanja Modal untuk kegiatan konstruksi adalah sejumlah Rp. 22.557.075.351.000. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dalam jumpa pers dengan media massa, di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta (300915). Turut dihadiri oleh Direktur Bina OP, Direktur Sungai dan Pantai, Direktur Irigasi dan Rawa, Direktur Pengembangan Jaringan SDA dan Kepala Pusat Bendungan.

“Belanja modal kegiatan konstruksi sebesar Rp. 22.557.075.351.000 terdiri dari kegiatan konstruksi yang sudah terikat (MYC, PHLN, Drainase) sebesar Rp. 10.892.353.000.000, dan kegiatan konstruksi yang belum terikat sebesar Rp. 11.664.722.000.000. Jadi, sisa Belanja Modal yang akan dilelang untuk program kegiatan Tahun 2016 sebesar Rp. 11.664.722.000.000 (sudah mencangkup fullcosting). Dan sehubungan dengan lelang dini bidang sumber daya air, total paket yang sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 2103 Paket (Rp. 10.843.987.000.000),” lanjut Mudjiadi.

Total paket lelang dini rinciannya adalah
a. Bulan September 2015 : 355 Paket ;Rp. 1,78 T (16,46%)
Jasa Konsultansi : 221 Paket ; Rp. 0,27 T
Jasa Konstruksi : 134 Paket ; Rp. 1,50 T

b. Bulan Oktober 2015 : 992 Paket ;Rp. 4,26 T (%)
Jasa Konsultansi : 401Paket ; Rp. 0,40 T
Jasa Konstruksi : 591Paket ; Rp. 3,85 T

c. Bulan Nopember-Desember 2015 : 768 Paket ;Rp. 4,81 T (44,43%)
d. Mulai Bulan Januari Tahun 2016 akan dilelangkan sisa paket kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 820.735.000.000.

Pada TA 2016 Direktorat Jenderal SDA juga akan membangun 8 (delapan) bendungan yaitu Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Ladongi (Sultra), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Sukamahi (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Cipanas (Jabar). Semua bendungan tersebut menggunakan dana APBN.

Lanjut Mudjiadi, delapan bendungan tersebut akan ada penampahan kapasitas tampung dengan volume sebesar 470,55 juta m3, untuk mengairi lahan irigasi seluas 38.400 ha, mereduksi banjir 1,843 m3/det, air baku 9,79 m3/det, listrik 20,74 MW, dengan biaya kontruksi sebesar Rp. 8,602 triliun dan itu diluar biaya pembebasan lahan. Beberapa bendungan yang akan impounding tahun ini (2015) adalah Bendungan Bajulmati (November), Bendungan Payaseunara (Desember), Bendungan Rajui (Desember) dan Bendungan Nipah (Oktober). 

30 September 2015 Selengkapnya

Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Maluku Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Kedaulatan pangan merupakan upaya pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik, sesuai dengan budaya setempat dan diproduksi dengan suatu mekanisme pertanian yang berkelanjutan. Upaya pencapaian kedaulatan pangan di Maluku memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan karakteristik Maluku sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, dimana 92,4% wilayahnya berupa lautan dan 7,6% adalah daratan yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau sebanyak 1340 buah, dan saat ini hanya Pulau Seram dan Pulau Buru yang dikembangkan sebagai sentra produksi pertanian.

“Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku di tahun 2014 – 2019, Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan peningkatan akses masyarakat dengan mengembangkan sistem transportasi yang mendukung konektivitas dan kelancaran pendistribusian bahan-bahan pangan sampai ke pulau-pulau yang terjauh,”ucap Gubernur Maluku Said Assagaff, pada acara Pertemuan Konsultasi Operasi dan Pemeliharaan (OP) Prasarana Sumber Daya Air Tahun 2015, Maluku, (14/9).

Dalam RPJMD juga telah dirumuskan terkait dengan peningkatan hasil produksi pangan melalui intensifikasi dan diversifikasi produk pertanian yang sangat bergantung pada prasarana yang tersedia khususnya, prasarana sumber daya air (SDA). Menurut Said, saat ini sebaran prasarana sumber daya air di Maluku baru pada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Buru. Dan baru 25,04% luas fungsional daerah irigasi yang dikembangkan dari total luas potensial daerah irigasi di Provinsi Maluku.

Peserta Konsultasi OP Prasarana SDA diikuti oleh beberapa kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai seluruh Indonesia, dan peserta dari 34 Provinsi terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU/PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, DPRD Komisi III, BPDAS, P3A/GP3A, Komisi Irigasi, Dewan Sumber Daya Air dari seluruh Provinsi di Indonesia dan 11 kabupaten atau kota di Maluku.

Said Assagaff berharap melalui acara ini para peserta dapat saling berdiskusi, bertukar pendapat, dan berbagi ilmu serta pengalaman di masing-masing daerah, yang nantinya akan berguna untuk mendapatkan solusi dan kebijakan strategis untuk mendukung dan memperkuat upaya yang telah dilakukan.

29 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Energi dan Agro Maritim di Kawasan Timur Indonesia
Kementerian PUPR Dukung Kedaulatan Energi dan Agro Maritim di Kawasan Timur Indonesia

“Indonesia sebagai negara maritim, memerlukan akselerasi pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi. Potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah pesisir kawasan Indonesia timur sangat besar namun belum dikelola optimal karena ketersediaan infrastruktur. Atas nama pemerintah, saya mengapresiasi kegiatan Makassar Infrastruktur Summit 2015. Kita semua berharap dari kegiatan ini akan mendorong Kawasan Indonesia Bagian Timur menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi nasional,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam acara Makassar Infrastruktur Summit 2015 yang digelar oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (280915). Turut dihadiri oleh Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak.

Untuk mendukung kedaulatan energi dan agro maritim, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan dalam masa pemerintahan 2015 – 2019, melalui 3 program yaitu, pengembangan kawasan (strategis/maritim), membangun konektivitas, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Berbasis Kemaritiman dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) kawasan strategis di Kawasan Indonesia Bagian Timur diantaranya adalah WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Manado – Belitung – Amurang; WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-pare – Mamuju; dan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Seram. “Konsep pengembangan tersebut difungsikan sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antar wilayah dan sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah,” lanjut Basuki.

Mengenai pembangunan konektivitas nasional, dilakukan dengan pembangunan akses menuju pelabuhan. Kementerian PUPR juga memiliki konsep WPS Minapolitan untuk mengembangkan wilayah perairan/pesisir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama nelayan.

Hal tersebut merupakan salah satu program pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, ditambah lagi pembangunan pengamanan pantai pada kawasan wisata dan pulau pulau kecil terluar serta penyediaan air baku untuk air bersih di pulau pulau kecil terluar yang juga merupakan prioritas pembangunan Kementerian PUPR.

 

28 September 2015 Selengkapnya