© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Delapan Bendungan Dibangun Tahun 2016 Dengan Dana APBN
Delapan Bendungan Dibangun Tahun 2016 Dengan Dana APBN

“Selama ini bendungan yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR adalah bendungan dengan multipurpose yaitu untuk irigasi, penyediaan air baku untuk air minum, pengendalian banjir, PLTA. Namun sebelum membangun bendungan itu tim kami melakukan observasi lapangan untuk memeriksa peluang dan potensinya. Dan kendala yang sering dialami dalam membangun infrastruktur sumber daya air adalah masalah pembebasan lahan yang menyangkut masalah sosial,” jelas Mudjiadi, dalam wawancaranya dengan media news online detik.com, di Jakarta (250915).

Untuk itu kedepannya kita akan memiliki bendungan dengan kapasitas tampungan yang besar seperti bendungan jatiluhur dan bendungan Jatigede yang baru saja dilakukan impounding beberapa waktu yang lalu. Berikut beberapa bendungan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, pada tahun 2016 yaitu Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Ladongi (Sultra), Bendungan Ciawi (Jawa Barat), Bendungan Sukamahi (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Cipanas (Jabar). Semua bendungan tersebut menggunakan dana APBN.

Lanjut Mudjiadi, delapan bendungan tersebut akan ada penampahan kapasitas tampung dengan volume sebesar 470,55 juta m3, untuk mengairi lahan irigasi seluas 38.400 ha, mereduksi banjir 1,843 m3/det, air baku 9,79 m3/det, listrik 20,74 MW, dengan biaya kontruksi sebesar Rp. 8,602 triliun dan itu diluar biaya pembebasan lahan. Beberapa bendungan yang akan impounding tahun ini (2015) adalah Bendungan Bajulmati (November), Bendungan Payaseunara (Desember), Bendungan Rajui (Desember) dan Bendungan Nipah (Oktober).

Dalam rangka mendukung kedaulatan pangan ada kegiatan pembangunan irigasi sebesar 1 juta ha dibeberapa provinsi, diantaranya yaitu NAD, Sumatera Utara, NTB, Sulawesi Selatan dan Papua Barat, sedangkan untuk kegiatan rehabilitasi irigasi sebesar 3 juta ha diantaranya yaitu Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua.

25 September 2015 Selengkapnya

Perlunya Kerjasama Dalam Menjaga Kebersihan Sungai
Perlunya Kerjasama Dalam Menjaga Kebersihan Sungai

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Komando Daerah Militer Jayakarta tentang Pemeliharaan 13 Sungai Besar di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Kepala BBWS Ciliwung Cisadane T. Iskandar dengan Mayor Jenderal TNI Teddy Lhaksmana WK, Jakarta, (23/9).

Adapun 13 sungai yang dimaksud adalah Kanal Banjir Barat, Kanal Banjir Timur, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, Sungai Krukut, Sungai Grogol, Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jatikramat, dan Sungai Mookervaart serta Cengkareng Drain. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeliharaan sungai berupa pembersihan bantaran kiri dan kanan sungai, semak-semak dan pencabutan pepohonan dan tunggul serta melakukan pengerukan galian sedimen di badan sungai.

"Salah satu sungai yang akan dibersihkan adalah Sungai Buaran yang nantinya akan dilakukan pengerukan sedimentasi 4.900 m3 menggunakan alat berat, 1.407 m3 penggalian sedimen secara manual, dan 27.000 m3 pembersihan semak-semak. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelestarian bangunan sungai dan pembersihan semak-semak dipinggiran sungai bertujuan untuk melancarkan aliran air sungai,” jelas Mudjiadi. Beliau berharap agar kedepannya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. "Saya juga ingin mengingatkan kepada semua pihak, baik dari Direktorat Jenderal SDA melalui BBWS Ciliwung Cisadane maupun Komando Daerah Militer Jayakarta untuk tetap bekerja sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditetapkan dan agar dapat membuat laporan harian ataupun mingguan mengenai bukti pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan," lanjut Mudjiadi.

23 September 2015 Selengkapnya

Delapan Bendungan Akan Dibangun Tahun 2016
Delapan Bendungan Akan Dibangun Tahun 2016

Mengutip pernyataan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR. sebenarnya Indonesia mempunyai berbagai macam bendungan seperti bendungan paling tinggi adalah Bendungan Cirata (urugan batu dengan tipe concrete faced rockfill dam)di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan tinggi 125 m dan Bendungan Wadas Lintang (urugan tanah) di kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan tinggi 122 m; dan bendungan paling besar adalah Bendungan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan volume tampungan sebesar 2,556,000,000 m3. Semua bendungan tersebut mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi, PLTA, pengendalian banjir, penyediaan air baku untuk air bersih dan pariwisata.

Bendungan Jatiluhur, salah satu bendungan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia, terletak di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat. Bendungan dengan tipe urugan batu inti tanah liat plastisitas tinggi, mempunyai manfaat untuk mengairi areal irigasi seluas 242.000 ha di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu; pengendalian banjir di sepanjang pantai utara Jawa Barat dari Bekasi sampai Indramayu; pembangkit energi listrik sebesar 600.000 MWh/tahun; dan air baku untuk air bersih Kota Jakarta sebesar 16,10 m3/det.

Untuk itu kedepannya kita dapat memiliki bendungan dengan kapasitas tampungan yang besar seperti bendungan jatiluhur dan bendungan Jatigede yang baru saja dilakukan impounding beberapa waktu yang lalu. Sebagai informasi, berikut beberapa bendungan yang akan dibangun oleh Direktorat Jenderal SDA, Kementerian PUPR, pada tahun 2016 :
1. Bendungan Rukoh (NAD)
Volume : 128.66 juta m3
Manfaat : irigasi 11.950 ha, reduksi banjir 390 m3/det, air baku 0,85 m3/det, listrik 2 MW
2. Bendungan Sukoharjo (Lampung)
Volume : 46 juta m3
Manfaat : irigasi 4000 ha, reduksi banjir 450 m3/det, air baku 2,95 m3/det
3. Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut )
Volume : 23,37 juta m3
Manfaat : irigasi 5.472 ha, reduksi banjir 255 m3/det, air baku 0,50 m3/det, listrik 3,30 MW
4. Bendungan Ladongi (Sultra)
Volume : 25.57 juta m3
Manfaat : irigasi 7.424 ha, air baku 0,80 m3/det, listrik 1.15 MW, reduksi banjir 142 m3/det
5. Bendungan Ciawi
Volume : 6,45 juta m3
Manfaat : reduksi banjir 160 m3/det
6. Bendungan Sukamahi (Jabar)
Volume : 1,68 juta m3
Manfaat : reduksi banjir 29 m3/det
7. Bendungan Leuwikeris (Jabar)
Volume : 67.74 juta m3
Manfaat : irigasi 11.950 ha, air baku 0,85 m3/det, reduksi banjir 57 m3/det, listrik 15 MW
8. Bendungan Cipanas (Jabar)
Volume : 190 juta m3
Manfaat : irigasi 10.500 ha, reduksi banjir 475 m3/det, listrik 2,5 MW, air baku 0.5 m3/det

Semoga dengan banyaknya bendungan di Indonesia, pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah khususnya ketahanan pangan.

22 September 2015 Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur SDA Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat
Pembangunan Infrastruktur SDA Diharapkan Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2015, Direktur Jenderal SDA berharap agar semua balai membuat strategi masing-masing mengingat ada beberapa paket yang belum lelang. “Untuk upaya percepatan paket-paket belum lelang diantaranya mempercepat penyiapan dokumen readiness (criteria, AMDAL, FS, LARAP dan DED) dan penyelesaian RPB serta ijin MYC), mempercepat proses pembebasan tanah melalui sosialaisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, segera dilakukan revisi dan realokasi dana untuk kegiatan lain yang membutuhkan, mempercepat proses pelelangan dan melakukan koordinasi dengan pihak lender untuk mempercepat dikeluarkannya NOL (keterlambatan persetujuan),” jelas Mudjiadi dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal SDA TA 2016, di Jakarta.

Selain permasalahan paket-paket yang belum lelang, lanjut Mudjiadi, untuk percepatan paket terlambat, upaya yang harus dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak Kementerian Kehutanan dan/atau Perhutani dalam proses tukar-menukar lahan hutan (lindung/industri) khususnya untuk Bendungan Bendo; memfungsikan satuan tugas (Satgas) monitoring evaluasi dan koordinasi percepatan pengadaan tanah infrastruktur sumber daya air (untuk Bendungan Nipah); melakukan pendekatan-pendekatan secara intensif dengan pemilik lahan, tokoh agama/masyarakat serta Pemda setempat; memerintahkan penyedia jasa untuk menambah pekerja, peralatan dan jam kerja sesuai kebutuhan dan target sesuai jadwal yang telah disepakati serta melakukan evaluasi lebih dini untuk mengantisipasi kekurangan dana sehingga tidak menghambat kegiatan di lapangan oleh kontrator.

Paket-paket strategis nasional tahun anggaran 2015 untuk pembangunan 13 bendungan ada beberapa waduk yang terkontrak dan belum lelang. Bendungan yang terkontrak yaitu Bendungan Raknamo (NTT), Bendungan Logung (Jateng), Bendungan Lolak (Sulut), Bendungan Keureuto (NAD), Bendungan passaloreng (Sulsel), Tanju dan Mila (NTB) dan Bendungan Karian (Banten). Bendungan yang belum lelang yaitu Bendungan Bintang Bano (NTB), Bendungan Tapin (Kalsel), Bendungan Rotiklod (NTT), Estuari Sei Gong (Kepri) dan Bendungan Sindang Heula (Banten).

Untuk pembangunan 8 bendungan baru TA 2016 terdiri dari Bendungan Ciawi (Jabar), Bendungan Rukoh (NAD), Bendungan Kuwil Kawangkoan (Sulut), Bendungan Sukoharjo (Lampung), Bendungan Cipanas (Jabar), Bendungan Leuwikeris (Jabar) dan Bendungan Ladongi (Sultra). “Untuk paket-paket strategis tersebut saya berharap agar BBWS/BWS dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga infrastruktur sumber daya air yang sedang dibangun dan akan dibangun dapat segera memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat,” jata Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi.

21 September 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder BBWS Pemali Juana
Penandatanganan Kontrak Rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder BBWS Pemali Juana

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memiliki 18 paket pekerjaan multiyears, 11 pekerjaan konstruksi dan 7 pekerjaan konsultan. Pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Dengan selesainya pekerjaan ini diharapkan  80.388 ha irigasi dapat berfungsi dan kondisi kembali seperti semula. Terkait dengan hal tersebut, dilakukan penandatangan kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Wilalung serta Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Klambu Kanan, di Jakarta (180915). Penandatanganan kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Induk dan Saluran Sekunder Wilalung seluas 6.186 ha dilakukan oleh PT Nindya Karya, Arif Putranto dan PPK Irigasi dan Rawa II BBWS Pemali Juana, Devi Sri Maulana, dengan nilai kontrak sebesar Rp.131.957.243.000.

Sedangkan penandatanganan kontrak Pekerjaan rehabilitasi Saluran Induk dan Sekunder Klambu Kanan dilakukan oleh PT Brantas Abipraya, Dody Setiawan dan PPK Irigasi dan Rawa II, Devi Sri Maulana. Paket pekerjaan tersebut di lahan seluas 10.354 ha dengan nilai kontrak Rp. 174.235.600.000. Kedua pekerjaan ini ditargetkan dapat selesai akhir 2017.

“Proyek ini dapat mengimplementasikan irrigation modernitation baik dari segi fisik maupun sistem manajemennya.  Irigasi-irigasi yang disuplai dari bendungan, tahun 2017 harus dalam kondisi baik, dan kedua daerah irigasi tersebut berada dibawah Waduk Kedung Ombo. Pekerjaan pekerjaan rehabilitasi tersebut paling lambat akhir 2017 harus selesai. Dan juga proses rehabilitasi ini jangan sampai mengganggu jadwal tanam,” tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

Rehabilitasi 3 daerah irigasi berada di bawah sistem irigasi Waduk Kedung Ombo yaitu D.I Klambu 37.451 ha, D.I Sedadi 16.055 ha dan D.I Sidorejo 7.938 ha. Ketiga D.I tersebut dibangun pada tahun 1989/1990 yang mengairi 61.444 ha. Diharapkan D.I tersebut dapat mengembalikan fungsi pengaliran debit yaitu D.I Sedadi dari 16 m³/dt menjadi 19 m³/dt. Sedangkan untuk D.I Klambu Kanan yang semula 8,5 m³/dt menjadi 21.7 m/dt. Untuk D.I Wilalung dari 3.5 m³/dt menjadi 6.7 m³/dt dan untuk D.I Sidorejo yang semula 3.5 m³/dt menjadi 9 m³/dt.

Turut hadir dalam acara Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto, Direktur Irigasi Rawa, Adang Saf Ahmad, Kepala BBWS Pemali Juana, Ni Made Sumiarsih, Direktur Utama PT. Brantas Abipraya, Bambang Esti, Direktur Utama PT. Nindya Karya, Indrajaya Manopol dan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

18 September 2015 Selengkapnya

Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat
Bendungan Jatigede Miliki Banyak Manfaat

“Jumlah bendungan di Indonesia sebanyak 230 buah, dan dari jumlah tersebut sekitar 203 buah dibangun oleh Kementerian PUPR, salah satunya adalah Bendungan Jatigede. Kontrak pembangunan Bendungan Jatigede ditandatangani tahun 2007 dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan impounding tanggal 31 agustus 2015. Ini salah satu waduk besar yang dibangun di pulau Jawa. Bendungan ini mempunyai banyak manfaat yaitu untuk irigasi seluas 90 ribu ha, PLTA dengan kapasitas terpasang 2 x 55 MW = 110 MW, produksi rata-rata 690 GWH/tahun, pengendalian banjir 14 ribu ha kawasan yang biasa terkena banjir, penyediaan air baku untuk air bersih 3500 lt/det untuk kebutuhan rumah tangga 350 ribu orang dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan kawasan Balongan serta pariwisata,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA, kepada wartawan Metro TV di Gedung SDA dan Penataan Ruang, Jakarta (180915).

Untuk impounding waduk Jatigede yang beberapa waktu lalu telah dilakukan, akan dilakukan secara bertahap untuk memberikan tim monitoring dan tim evaluasi melakukan pengamatan perilaku bendungan melalui instrumentasi yang telah terpasang. Dan setelah kondisi keamanan bendungan terkonfirmasi selanjutnya dilakukan pemantauan muka air waduk menuju elevasi +260 (flood supply level).

“Saya berharap dengan beroperasinya bendungan ini, akan dapat meningkatkan intensitas tanam khususnya padi dan meningkatkan ketahanan pangan secara nasional,” lanjut Direktur Jenderal SDA.

18 September 2015 Selengkapnya

Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015
Setiap Balai Buat Strategi Untuk Percepatan Penyerapan Anggaran tahun 2015

“Di 2015 ini kemungkinan akan ada pemotongan anggaran sekitar 50 trilyun, namun kemungkinan besar Kementerian PUPR tidak akan dipotong. Jadi menurut Menteri PUPR yang belum kontrak dapat dipotong. Kita masih punya 3 trilyun yang masih kontrak. Untuk itu kita harus menyiapkan tim untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran 2015 dan persiapan kegiatan TA 2016. Saya berharap agar tiap balai membuat strategi masing-masing,” kata Mudjiadi, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Lelang Dini Kegiatan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air TA 2016, di Jakarta (170915). Turut dihadiri oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal SDA, dan Kepala BBWS/BWS di lingkungan Direktorat Jenderal SDA.

Lanjut Direktur Jenderal SDA, dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 2015, semua balai melakukan percepatan penyiapan data dukung, percepatan proses pembebasan tanah dan berkoordinasi dengan pihak terkait (Kementerian LHK, Pemda, Badan Otorita Batam, BPN), melakukan revisi lokasi berkoordinasi dengan Pemda untuk revisi RDTR/RTRW, mempercepat proses pelelangan dan revisi realokasi dana untuk kegiatan lain yang prioritas.

18 September 2015 Selengkapnya

Kementerian PUPR Optimis Penyerapan 70 persen di Akhir November
Kementerian PUPR Optimis Penyerapan 70 persen di Akhir November

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Komisi V DPR RI (140915) kembali membahas RKP dan RAPBN Tahun 2016 yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR. Usulan semula Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yakni sekitar Rp 178 Triliun. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah, setelah penajaman Kementerian PUPR dialokasikan pagu anggaran sekitar Rp 103,8 Triliun. Dikarenakan selisih yang dibutuhkan terlalu jauh, Basuki melalui Komisi V meminta bantuan supaya pagu RAPBN 2016 untuk Kementeriannya ditambah.

“Kami berharap angka yang pernah diusulkan dalam rapat sebelumnya (24/6) dapat dipenuhi. Setidak-tidak ada kenaikkan angkanya. Pagu anggaran RAPBN per Juli (2016) sudah meningkat (106,4 T), namun setelah ada penajaman menjadi berkurang ( 103, 8 T),” tutur Menteri Basuki.

Basuki menjelaskan, penurunan angka pagu anggaran itu dikarenakan adanya pemotongan oleh Bappenas/Kementerian Keuangan yang diperuntukkan bagi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (DPDTT). Hal itu dikarenakan adanya fungsi nomenklatur seperti Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sumber Daya Air Irigasi Desa (P4 ISDA) dan Pogram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang cenderung menjadi wewenang Kementerian DPDTT.

Akibat menurunnya pagu anggaran dimaksud, maka beberapa paket pekerjaan yang semula sebelumnya sudah dibahas dengan Komisi V DPR RI, terdapat pergeseran. Khusus bidang sumber daya air program seperti pengamanan pantai, volume pekerjaan menjadi berkurang.

Dalam rapat beberapa anggota Komisi V DPR RI memberikan masukan kepada Kementerian PUPR. Antara lain: Dapil dari NTT, Syahrulan Puwa Sawa menghimbau Kementerian PUPR untuk memprioritaskan pengamanan pantai di Flores. Dia melihat anggaran 2016 tidak masuk dalam perencanaan program. Padahal seharusnya dicantumkan. Menyikapi masalah ini Basuki berjanji akan memperhatikan dan berupaya memprioritaskan usulan tersebut.

Anggota Komisi V DPR RI Noesyirwan Soejono, menghimbau Kementerian PUPR ke depan lebih memperhatikan kondisi Sungai-Sungai Besar yang dimungkinkan dapat diberdayakan menjadi sumber pembangkit tenaga listrik.

Mengenai penyerapan anggaran tahun 2015, Menteri PUPR menjelaskan bahwa jajarannya berupaya agar pada akhir tahun ini capaian angkanya mencapai sekitar 93%. Ditegaskan, terhitung hari ini, jam 17.30 WIB. Penyerapan sudah 35,02%. Akhir Oktober (60%), dan akhir November (70 %).

16 September 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Gelar Pertemuan dengan Perangkat Desa Kecamatan Bendungan
Menteri PUPR Gelar Pertemuan dengan Perangkat Desa Kecamatan Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuldjono melakukan kunjungan kerja ke Tulungagung, Trenggalek di Jawa Timur, guna meninjau persiapan pembangunan jembatan Sungai Brantas yang menghubungkan Kecamatan Ngadiluwih dan Kecamatan Mojo, Kediri. Jembatan ini diharapkan menjadi salah satu akses ke Selingkar Wilis, yaitu program pembangunan jalan yang menghubungkan enam kabupaten sepanjang 240 kilo meter, yang dikenal dengan istilah "Tunggal Rogo Mandiri" (Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk dan Kediri).

Ketika tiba di Trenggalek, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono bersama Bupati Trenggalek, Mulyadi, menggelar pertemuan dengan jajaran perangkat kades dan camat di di Desa Tumpakndolo, Kecamatan Bendungan, untuk melihat paparan konsep pembangunan selingkar Wilis. “Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendengar langsung, apa yang dibutuhkan masyarakat,” kata Menteri Basuki.

Dalam kesempatan ini juga dipaparkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Amir Hamzah tentang rencana pembangunan Bendungan Bagong, yang diharapkan mampu mereduksi banjir di kota Trenggalek. Selain itu bendungan ini juga berfungsi untuk irigasi, penyediaan air baku dan arena untuk berwisata. Dan Menteri Basuki juga meninjau sarana dermaga di daerah Prigi, Trenggalek.

Sementara itu di Tulungagung, Menteri Basuki yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, meninjau Kali Dawir. Dalam kesempatan itu, warga Tulungagung juga meminta normalisasi sungai di sana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan daerah sekitar kali Dawir terhindar dari banjir di saat musim hujan tiba. Masyarakat juga meminta perbaikan dam Londo, waduk peningggalan Belanda yang mampu mengairi 24 ribu hektar lahan sawah dan mengajukan usulan program normalisasi Kali Ngrowo, selain sebagai tempat santai warga juga untuk pengendalian banjir.

15 September 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Tinjau Bendungan Wonorejo
Menteri PUPR Tinjau Bendungan Wonorejo

Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, dan beberapa pejabat eselon I seperti Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi, Direktur Jenderal Bina Marga, Hediyanto W. Husaini, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermato Dardak dan anggota Komisi V DPR RI, Budi Yuwono, melakukan perjalanan Lingkar Wilis yang dimulai dari Surabaya menuju Yogyakarta (120915).

Dalam perjalanan Menteri PUPR dan rombongan melewati salah satu infrastruktur sumber daya air, yaitu Bendungan Wonorejo. Bendungan ini dibangun pada tahun 1994/1995 dan terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bendungan Wonorejo mempunyai daya tampung sebesar 122 juta m3 dan berada pada daerah aliran sungai Gondang dalam wilayah sungai Brantas dengan sumber airnya adalah sungai Gondang dan Song.

Bendungan yang bertipe urugan batu ini mempunyai panjang tanggul sebesar 545 m, tinggi bendungan 100 m, volume timbunan 6,05 juta m3 dan berfungsi untuk menyediakan air baku sebesar 8 m3/det, pembangkit tenaga listrik 6,02 megawatt, mengendalian banjir bagi daerah Tulungagung seluas 1479 ha, mengairi irigasi pertanian seluas 1200 ha, budidaya perikanan dan pariwisata.

Saat ini bendungan tersebut merupakan salah satu kawasan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar kota Tulungagung. Bendungan ini dilengkapi sarana penunjang bagi wisatawan seperti jogging track, taman rekreasi keluarga dan jalur transportasi yang layak untuk dilalui oleh para wisatawan.

14 September 2015 Selengkapnya

BWS Sumatera V Prioritaskan Penanganan Segmen Tengah Batang Kuranji
BWS Sumatera V Prioritaskan Penanganan Segmen Tengah Batang Kuranji

Sungai Batang Kuranji merupakan salah satu sumber air baku yang juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi yang di Kota Padang. Selain itu sungai ini juga dijadikan sebagai lokasi penambangan bahan galian golongan C yang berasal dari endapan material sungai terutama pada segmen tengah Sungai Batang Kuranji.

Meningkatnya intensitas penambangan galian C pada segmen tengah Batang Kuranji secara tidak terkendali menyebabkan permasalahan utama berupa degradasi atau penurunan dasar sungai sehingga membawa dampak pada rusaknya infrastruktur sungai dan tebing sungai. Atas hal ini, penanganan segmen tengah menjadi prioritas utama kegiatan restorasi Sungai Batang Kuranji.

Melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan sedimen segmen tengah Batang Kuranji Kota Padang yang bermanfaat untuk mengendalikan banjir bandang, erosi, dan sedimentasi pada Sungai Batang Kuranji. Selain itu pembangunan sarana dan prasarana pengendalian infrastruktur Batang Kuranji ini berguna untuk mengamankan infrastruktur sumber daya air dan aset lain di sepanjang aliran Batang Kuranji dan memberikan rasa aman dari ancaman bahaya banjir bandang terutama pada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Batang Kuranji.

11 September 2015 Selengkapnya

Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede Terbaik Di Indonesia
Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede Terbaik Di Indonesia

Penanganan dampak sosial pembebasan lahan selama pembangunan Waduk Jatigede merupakan penanganan yang terbaik di Indonesia selama ini. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Mudjiadi, saat ditemui KompasTV di ruang kerjanya (9/9).

“Esensi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diterapkan pada penanganan dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede. Jika dahulu masyarakat yang terkena pembebasan lahan hanya mendapatkan penggantian tanaman, tumbuhan, rumah dan tanah, sekarang melalui UU tersebut, selain semua komponen tadi, masyarakat juga mendapatkan biaya ongkos pindah ke tempat baru, jaminan hidup selama enam bulan, dan pembinaan alih profesi selama masa adaptasi di tempat tinggalnya yang baru,” tutur Mudjiadi.

Mudjiadi mengatakan bahwa pemerintah telah menangani dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede secara komprehensif. “Sedapat mungkin pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tersebut. Walaupun sudah impounding, semua masalah sosial akan kami selesaikan. Kami akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Secara umum tidak ada masalah,” ujarnya. “Bahkan kami sudah menyiapkan tim khusus untuk menangani keluhan masyarakat. Keluhan ini akan kami verifikasi dan validasi. Jika masyarakat yang mengajukan keluhan tersebut memang berhak atas ganti rugi, pasti akan kami bayar,” lanjut Mudjiadi.

 

Dengan status sebagai multipurpose dam, Waduk Jatigede akan memberikan manfaat untuk mengairi daerah irigasi seluas 90 ribu hektar, pembangkit listrik sebesar 110 megawatt, penyediaan air baku untuk 3,5 juta jiwa, dan mengurangi area banjir seluas 14 ribu hektar. Pembangungan Waduk Jatigede ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan area irigasi di Indonesia terhadap musim. Beliau mengharapkan agar dalam 219 hari sejak impounding pada tanggal 31 Agustus lalu, Waduk Jatigede telah tergenang sepenuhnya.

10 September 2015 Selengkapnya