© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sesditjen SDA Tutup Pemilihan Petugas OP Irigasi Rawa dan Komunitas Sungai Teladan 2015 Secara Resmi
Sesditjen SDA Tutup Pemilihan Petugas OP Irigasi Rawa dan Komunitas Sungai Teladan 2015 Secara Resmi

Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Hartanto menutup secara resmi acara Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan serta Pemilihan Komunitas Sungai Teladan Tingkat Nasional 2015 di Yogyakarta (28/8). Dalam pidato penutupan acara yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2015 lalu ini, Harto menyatakan harapannya tentang pelaksanaan acara.

"Saya mengharapkan di masa depan acara ini tidak menjadi sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ajang berbagi pengalaman, ilmu, kemampian, dan motivasi antara sesama petugas operasi dan pemeliharaan khususnya, serta insan sumber daya air umumnya," ujar Hartanto.

Dalam acara penutupan tersebut panitia penyelenggara mengumumkan para nominasi terbaik dari enam kategori pemilihan. Dari kategori Pengamat/UPTD Irigasi Permukaan 1 terpilih wakil dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk kategori Pengamat/UPTD Irigasi Permukaan 2 terpilih wakil dari Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara. Sementara untuk kategori Pengamat/UPTD Irigasi Rawa terpilih wakil dari Provinsi Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Tengah.

Dalam kategori Juru/Mantri Irigasi Permukaan 1, peserta dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah terpilih sebagai nominasi. Untuk kategori Juru/Mantri Irigasi Permukaan 2 diisi oleh peserta dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Banten. Sementara untuk kategori Juru/Mantri Irigasi Rawa, peserta dari Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan berhasil terpilih sebagai nominasi.

Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat dari panitia penyelenggara kepada peserta secara simbolis. Diharapkan di masa depan acara ini dapat diperbesar ruang lingkupnya menjadi sekelas jambore operasi dan pemeliharaan irigasi, untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik dari masyarakat dan pemerintah.

01 September 2015 Selengkapnya

Presiden Jokowi Kunjungi Lokasi Pembangunan Bendungan Tugu
Presiden Jokowi Kunjungi Lokasi Pembangunan Bendungan Tugu

BRANTAS – Selasa (25/8) pada pukul 16.00 WIB Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi melakukan peninjauan lokasi pekerjaan pembangunan Bendungan Tugu di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur (25/08/15). Turut dihadiri oleh Menteri PUPR, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Hermanto Dardak, Kepala Pusat Bendungan, Imam Santoso, Bupati Trenggalek, Mulyadi WR, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Amir Hamzah, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, Pramono Anung Wibowo , Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, dan istri, Nina Kirana Soekarwo.

Acara penyambutan sederhana dilanjutkan dengan pemaparan maket Bendungan Tugu serta laporan progres fisik dan keuangan yang dicapai sampai dengan 15 Agustus 2015. Pembangunan Bendungan Tugu ditargetkan selesai pada 2017 mendatang. Presiden RI, Joko Widodo juga menyempatkan diri turun ke lapangan untuk meninjau proses pekerjaan stocpile dan pekerjaan di daerah genangan.

"Saya ingin cek bahwa progres pekerjaan berjalan dan target 2017 selesai. Tahun ini dimulai dikerjakan meski baru 15% tidak apa-apa. Perkembangan di lapangan saya cek dan semua program ada perkembangannya," ujar Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pembangunan Bendungan Tugu saat ini terus dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan. Ia berharap, bila ada masalah dalam pembebasan, bupati dan kementerian terkait bisa menyelesaikan dengan baik.

"Kemarin masalahnya di pembebasan, setelah tidak ada masalah bisa dimulai. Nanti Pak Bupati yang mengurus untuk pembebasan," sambung Presiden Jokowi.

Dengan pembangunan waduk ini, kata Presiden Jokowi, pengelolaan air di kawasan Kabupaten Trenggalek dapat dilakukan dengan baik, terutama saat musim kemarau datang.

"Selain untuk listrik, bisa juga mengairi irigasi seluas 1.200 hektare. Bisa untuk wisata listrik dan juga air minum. Dengan melimpahnya air harus dapat tidak dikelola dan diatur dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung," tambahnya.

Kepala BBWS Brantas Kementerian PUPR M. Amir Hamzah, mengatakan bahwa lahan yang dibebaskan untuk pembangunan waduk mencapai 104 hektare.

"Proses pembebasan lahan sampai dengan Juni 2015 yaitu 27,5 hektare dari 70 hektare dan akan terus dilakukan hingga 2016,dan proses alih fungsi hutan lindung 18 hektare, diproses oleh Perhutani dan baru dilakukan tukar guling setelah ada alih fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi," kata Kepala BBWS Brantas.

Waduk Tugu, menurut M. Amir Hamzah, memiliki berbagai fungsi selain fungsi utamanya mengairi areal persawahan dan penanganan air di Trenggalek.

"Fungsi bendungan mengairi irigasi 1.200 hektare. Air baku berasal dari 3 desa dengan kecepatan 400 liter per detik, 8.000 jiwa. Ada potensi listrik tapi kecil, selain atasi banjir bisa juga digunakan untuk pariwisata," tambah Kepala BBWS Brantas.

Ir. M. Amir Hamzah, MM mengatakan, bendungan tersebut berukuran cukup tinggi, yakni 80 meter dari dasar sungai dan mempunyai ukuran fondasi seluas 105 meter. "Jadi kita akan gali sampai 20 meter, volume tampungan 9 juta meter kubik," imbuh dia.

Usai menguninjau Waduk, Jokowi membagikan 4 kartu sakti kepada ratusan warga Trenggalek di Balai Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Kartu sakti itu yakni Kartu‎ Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (KASPDB).

01 September 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Lakukan Pengisian Awal Waduk Jatigede
Menteri PUPR Lakukan Pengisian Awal Waduk Jatigede

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan pengisian awal (initial impounding) Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat (31/8). Dengan luas catchment area mencapai 1.462 km2 dan volume efektif sebesar 877 juta m3, menjadikan Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar ke-dua di Indonesia, setelah Waduk Jatiluhur. Pengisian awal itu ditandai dengan penekanan sirine dan penandatanganan prasasti secara langsung oleh Basuki Hadimuljono.

Dalam kesempatan itu Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan terimakasih pada semua pihak atas selesainya pembangunan Waduk Jatigede. "Pembangunan Waduk Jatigede ini sejatinya adalah upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Karena itu atas segala upaya semua pihak untuk menanggulangi permasalahan yang ditemui sepanjang pembangunan Waduk Jatigede, saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya," tutur Basuki.

Terletak di Daerah Aliran Sungai Cimanuk, pembangunan Waduk Jatigede pertama kali digagas pada tahun 1963, yang diikuti dengan detail design pada tahun 1986 oleh Konsultan SMEC, Australia. Setelah direview kembali pada tahun 2004, Waduk Jatigede mendapatkan sertifikasi desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada 23 Februari 2006. Pembangunan fisik Waduk Jatigede sendiri menghabiskan waktu normal 65 normal dengan nilai kontrak mencapai USD 467 juta.

Pembangunan Waduk Jatigede merupakan bagian dari rencana jangka panjang ketahanan pangan melalui peningkatan produksi padi dengan pemanfaatan jaringan irigasi yang telah ada semaksimal mungkin. Setelah beroperasi penuh, Waduk Jatigede diharapkan memberikan manfaat penyediaan air untuk daerah irigasi seluas 90 ribu hektar; penyediaan air baku bagi 100 ribu KK di Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon dan Indramayu; pembangkit listrik berkapasitas 110 Megawatt; pengendalian banjir; dan pariwisata di kawasan waduk.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua BPK RI, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, para anggota Komisi V DPR RI, Bupati Sumedang, Bupati Majalengka, Bupati Cirebon, para senior Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan para pejabat terkait dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.

01 September 2015 Selengkapnya

Waduk Jatigede, Waduk Terbesar Kedua di Indonesia
Waduk Jatigede, Waduk Terbesar Kedua di Indonesia

Waduk Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur mengairi areal sekitar 220 ribu ha, sedangkan waduk Jatigede 90 ribu ha. Pembangunan Waduk Jatigede sangat strategis karena potensi air di sungai Cimanuk, tempat pembangunan waduk tersebut dilaksanakan, rata-rata sebesar 4,3 milyar m3/tahun dan pembangunan waduk juga memperhitungkan aspek lain seperti teknis, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Waduk yang telah direncanakan pembangunannya sejak tahun 1963, adalah salah satu upaya menamah persediaan air. Selama ini Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung menyimpan banyak potensi sumber daya air yang tak terhitung nilainya dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Satu sisi, air yang mengalir dalam jumlah besar sepanjang Sungai Cimanuk Cisanggarung yang melintasi beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Tengah lewat begitu saja dan belum berfungsi secara maksimal. Sementara di sisi lain, banyak kebutuhan terhadap air seperti air baku, lahan pertanian, perikanan, pembangkit listrik yang belum terpenuhi. Untuk itu kehadiran waduk Jatigede sangatlah penting. 

Waduk Jatigede mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat setempat yaitu dapat mengairi irigasi masyarakat seluas 90 ribu ha, penyediaan air baku bagi 100 ribu KK untuk air bersih dengan target layanan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Kawasan Balongan dengan kapasitas 3500 lt/det dan PLTA sebesar 110 MW, pengendalian banjir. Pembangunan waduk tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam upaya optimalisasi pendayagunaan  sumber daya air. Pendayagunaan Waduk Jatigede meliputi beberapa aspek yaitu penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air, penggunaan sumber daya air untuk budidaya lahan pertanian (sawah dan tambak) dan penggunaan air untuk pembangkit energi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah sebagai obyek wisata.

01 September 2015 Selengkapnya

Dirjen SDA : Bekerja Lebih Keras, Bergerak Lebih Cepat dan Bertindak Lebih Tepat
Dirjen SDA : Bekerja Lebih Keras, Bergerak Lebih Cepat dan Bertindak Lebih Tepat

Kita semua sudah sepakat bahwa penyerapan pada Desember 2015 ini sebesar 93% sedangkan untuk percepatan tender bulan September harusdilakukan tender dan akhir Desember seluruh pekerjaan paket harus sudah selesai ditender. Kedua hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri PUPR No. 23 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Pelelangan Dini Tahun 2016 di Kementerian PUPR. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa Pertama, progress fisik Ditjen SDA sampai dengan 31 Agustus 2015 sudah 44% dan progress keuangansudahsampai 36,33% berarti sudah diatas rata-rata KementerianPUPRdanharusdipertahankansampaiakhirtahun,” jelas Mudjiadi, Direktur Jenderal SDA, pada saat Rapat Kerja Evaluasi Tengah Tahun Pelaksanaan Program TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Program TA 2016, di Jakarta (010915).

Mudjiadi melanjutkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, dalam rangka percepatan kegiatan tahun 2015, sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian, dalam belanja infrastruktur semakin cepat progress keuangan akansemakin cepat efek yang diberikan bagi perekonomian masyarakat dengan kata lain semakin cepat infrastruktur terbangun maka semakin cepat pula pemanfaatan sarana dan prasarana oleh masyarakat. Kondisi ekonomi kita saat ini hanya bisa digerakkan dengan pembiayaan pemerintah karena sektor swasta sedang melemah dan satu-satunya yang diharapkan dari sektor pemerintah adalah infrastruktur, dimana salah satu penyerapan terbesar ada di KementerianPUPR. Roda perekonomian kita semakin meningkat apabila penyerapan dana infrastruktur itu juga ditingkatkan.

Kedua, untuk mempercepat dan memperbesar transaksi di awal tahun 2016. Maka diinstruksikan lelang dini mulai bulan September 2015 hinggaJanuari 2016 sehingga diharapkan pada bulan Januari sudah ada kegiatan yang terkontrak dan pelaksanaan kegiatannya. Dan kemungkinan besar akan ditagih untuk bulan Januari sudah ada penyerapan.

“Dari pagu anggaran 30,5 trilyun, yang terserap baru 11,1trilyun, yang masih harus diserap adalah 19,4 trilyun dengan waktu efektif 3,5 bulan (185 milyar perhari) karena itu memerlukan kerja keras, bertindak tepa tdan bergerak cepat. Untuk14 proyek yang mangkrak , yang belum dapat difungsikan agar dapat cepat diselesaikan.  Dan untuk Waduk Jatigede kepada seluruh jajaran BBWS Cimanuk Cisanggarung agar dapat memantau masalah sosial yang terjadi sampai dengan selesai, masalah lingkungan kaitannya dengan konservasi DAS dan tetap memonitor masalah teknis sertadalam 3 bulan harus dapatmengeluarkan 50 ribu orang dari wilayah genangan,” kata DirekturJenderal SDA.

Khususuntuksatkerpusat, Mudjiadi mengharapkan agar melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak selesai agar dapat dilakukan realokasi pada kegiatan lain yang progresnyabaik, potensi kegiatan baik multiyears maupun pembebasan lahan dapat dipercepat dan memerlukan tambahan anggaran dari sisa lelang yang tersedia dan semuanya harus diselesaikan awal bulan Oktober sehingga pada bulan tersebut dapat dilakukan revisi untuk penambahan atau realokasi. Revisi terakhir adalah 20 Oktober.

Padakegiatan desk nanti, DirekturJenderal SDA menginginkan agar dilakukan perhitungan secara realistis dan akurat rencana penyerapan setiap bulan September, oktober dan November serta Desember, evaluasi keterlambatan pelaksanaan kegiatan 2015 baikberupakendala maupun hambatan serta upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan dengan menambah personil, alat dan waktu kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran. (tine/kur datinSDA)

01 September 2015 Selengkapnya

Dirjen SDA Minta Jajarannya Pacu Capaian dan Kinerja Direktorat Jenderal SDA
Dirjen SDA Minta Jajarannya Pacu Capaian dan Kinerja Direktorat Jenderal SDA

Capaian kinerja dan prognosis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Agustus 2014 berada di atas capaian rata-rata Kementerian PU. Hal tersebut terungkap dalam Evaluasi Kinerja Tengah Tahun (Mid-Term Review) di Padang (21/08). Secara keseluruhan, capaian keuangan Ditjen SDA berada di kisaran 45,02%, dan capaian fisik yang berada di kisaran 48,69%, dibandingkan dengan capaian keuangan Kementerian PU sebesar 43,10% dan capaian fisik sebesar 48,69%. Progres tahun 2014 ini juga lebih baik dibanding posisi capaian Ditjen SDA pada Agustus 2013 dimana saat itu capaian keuangan sebesar 41,57% dan fisik sebesar 38,65%.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi memberikan apresiasi atas kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air tersebut. Namun secara keseluruhan Mudjiadi mengingatkan jajarannya untuk tidak terlena atas prestasi tersebut dan tetap bekerja keras. "Secara keseluruhan, capaian dan prognosis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memang berada di atas rata-rata capaian Kementerian Pekerjaan Umum. Namun saya ingatkan bahwa capaian kita tersebut masih berada di bawah rencana dan target yang telah disusun. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa perencanaan, progress dan kinerja harus disusun dan dilakukan dengan lebih hati-hati," tuturnya.

 

Untuk memacu capaian dan kinerja tersebut, Mudjiadi mengharapkan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera menjalankan tindak lanjut permasalahan dana yang masih diblokir, menyelesaikan permasalahan kegiatan utama yang belum terkontrak, menyelesaikan permasalahan multiyears contract dan proyek kritis, proyek macet, tunggakan/hutang yang belum terbayar, inventarisasi dana sisa kegiatan, serta meminta kesiapan untuk proyek-proyek yang siap groundbreaking, impounding maupun diresmikan.

 

Dia akhir arahannya Mudjiadi mengharapkan agar Ditjen SDA memberi perhatian penuh terhadap beberapa hal antara lain progress penyelesaian pola wilayah sungai yang ditargetkan selesai pada 2015, penerapan Flood and Drought Early Warning System di Pulau Jawa yang harus sudah berjalan pada 2015 dan pengelolaan wilayah sungai Batanghari, Rokan dan Indragiri secara bersama oleh BWS Sumatera III, V dan VI . “Pada 2019 seluruh balai di lingkungan Ditjen SDA sudah harus dapat melakukan pengelolaan wilayah sungai sesuai dengan standar dari Perum Jasa Tirta I,” tambah Mudjiadi.

21 Agustus 2015 Selengkapnya

Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA Memberikan Dana Bantuan Pendidikan
Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA Memberikan Dana Bantuan Pendidikan

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) serahkan dana bantuan pendidikan kepada anak-anak para pegawai golongan I dan II serta pegawai honorer di lingkungan Ditjen SDA, Jakarta, (18/8). Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Hartanto, Direktur Irigasi dan Rawa Eko Subekti, Direktur Bina Program Widiarto, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Hari Suprayogi, dan Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional Adang Saf Ahmad.

"Kegiatan penyerahan bantuan dana pendidikan merupakan acara tahunan yang rutin diadakan oleh DWP Ditjen SDA. Mudah-mudahan bantuan pendidikan ini akan membantu untuk anak-anak dalam melanjutkan pendidikan,” jelas Ike Mustika

 

Tahun ini terdapat 59 orang anak pegawai Ditjen SDA Pusat yang mendapatkan dana bantuan pendidikan. Dimana 59 orang anak pegawai Ditjen SDA tersebut terdiri dari 21 anak dari Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 9 anak dari Direktorat Bina Program, 6 anak dari Direktorat Sungai dan Pantai, 10 anak dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 6 anak dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, 4 anak dari Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, 3 anak dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

 

Mudjiadi berharap semoga setiap tahunnya, dana yang diberikan akan terus bertambah sehingga dapat membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak yang masih bersekolah.

20 Agustus 2015 Selengkapnya

Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik
Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tahun anggaran 2016, yang dilaksanakan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (1/7). Dalam sambutannya Dirjen SDA menyampaikan bahwa dalam hal pengelolaan irigasi dibagi menjadi tiga kewenangan. Untuk saat ini, kondisi irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 77,23% berada dalam kondisi baik, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi hanya 46,59% berada dalam kondisi baik. “Dan lebih mengkhawatirkan lagi bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sekitar 59% yang rusak”, jelas Mudjiadi.

Oleh karena itu Dirjen SDA mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DAK tahun 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK bidang irigasi tahun 2016 sangat tepat dilaksanakan untuk mencari solusi dan membahas bagaimana meningkatkan keandalan kondisi irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sangat ditekankan oleh Dirjen SDA pentingnya peningkatan kondisi infrastruktur irigasi untuk kepentingan Nasional. “Tanpa irigasi yang baik sangat sulit dicapai kedaulatan pangan” tegas Mudjiadi.

Hal mengkuatirkan lainnya terkait kondisi irigasi yang dapat mengancam ketahnan pangan nasional adalah alih fungsi lahan, dari pertanian padi beririgasi beralih ke pertanian non padi, seperti perkebunan, bahkan hingga beralih ke industri atau perumahan. Langkah yang bisa diambil menanggulangi hal ini yaitu Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) secara sinergis melakukan peningkatan pembangunan tampungan air, melaksanakan upaya konservasi di daerah resapan untuk menanggulangi kelangkaan air. Untuk daerah yang irigasi nya rusak harus dilakukan upaya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi.

Pemerintah melalui program besar Nawacita, salah satunya memprioritaskan kebijakan dalam hal iriagsi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatakan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.

Hal lain yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan sustainabilitas yakni kebijakan meningkatkan kinerja Operasi dan Pemeliharaan(OP) dengan penambahan tenaga/ sumber daya manusia di bidang OP . Diingatkan pula oleh Dirjen SDA bahwa kebijakan yang berjalan di bidang OP, kewenangan dan pendanaannya harus sesuai Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). “Saya tidak mau lagi dengar bahwa pelaksanaan kondisi jaringan yang dilakukan melalui TP/OP , kondisi nya tidak lagi baik atau rusak karena dananya tidak cukup untuk melaksanakan rehabilitasi” terang Dirjen SDA.

Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan jaringan baru, perlu dilaksanakan MoU Pemerintah baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bersama. MoU ini meliputi tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi.

DAK bersumber dari APBN untuk mendanaai kebutuhan prasarana dan sarana masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah demi mencapai sasaran stretegis Nasional. DAK ke depan terbagi dalam tiga hal yaitu DAK regular, yaitu untuk peningkatan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Yang kedua adalah DAK afirmasi ditujukan bagidaerah perbatasan atau tertinggal ataupun daerah di ujung Indonesia. Yang ketiga, DAK infrastruktur publik untuk daerah kabupaten/kota. Untuk DAK infrastruktur ini, maka kabupaten/kota akan mendapat Rp 100 M.“Oleh karena itu nanti harus dibuat program untuk irigasi akan seperti apa dan pekerjaaan ini adalah kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Jadi tiap kabupaten/kota akan berkompetisi untuk mendapatkan alokasi pembiayaan DAK ini. Dan harus menyusun program yang betul-betul bagus”, jelas Mudjiadi lagi.

Namun untuk mendapat besaran dana irigasi untuk per provinsi, ditetapkan dengan proportional based pada besaran daerah irigasi. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Dirjen SDA berharap output dari kegiatan ini harus selesai pada akhir Juli, karena nantinya data yang masuk akan dibawa untuk dibaca Presiden pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2015.

Mudjiadi berharap agar pelaksanaan kegiatan OP bidang infrastruktur irigasi melalui DAK di tahun 2016 lebih baik. Oleh karena itu dirinya kembali mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota segera menyiapkan dana pemeliharaan irigasi agar pelayanan irigasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

 

(nanDatinSDA)


26 Juli 2015 Selengkapnya

Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Indonesia dan Korea menandatangani kerja sama pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Hal ini didasarkan pada kesuksesan negara Korea dalam menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan sumber daya air terpadu di negaranya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water), salah satu perusahan Badan Umum Milik Negara Korea Selatan bergerak pada pengembangan sumber daya air. Penandatanganan kerjasama Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Control System tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, dengan Director General of Overseas Business Development of K-Water, Kim Soo Myung, dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dan CEO of K-Water Resources Corporation, Choi Gyewoon, (8/7) di Kementerian PUPR.

Berdasarkan MoU tersebut, fokus kerjasama antara Kementerian PUPR dan K-Water terdiri dari beberapa bidang, yaitu fasilitas infrastruktur sumber daya air termasuk bendungan, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, irigasi; keamanan air termasuk pasokan air dan kualitas air; teknik sumber daya air, pedoman, manual dan metode konstruksi; fasilitas informasi sumber daya air dan sistem operasi; konservasi air termasuk iklim air dan ekosistem; serta tata air dan pembangunan kapasitas.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air agar lebih maju. Diakuinya, Korea Selatan dalam hal pengelolaan sumberdaya air yang lebih maju dari Indonesia. Dirinya mengatakan, “kami sangat berharap di masa mendatang pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat sama atau bahkan melebihi Korea Selatan, yang saat ini akan menjadi mentor bagi Indonesia”, jelasnya sambil menunjuk kepada CEO K-Water Corporation, Choi Gyewoon, yang juga merupakan teman kelasnya selama menimba ilmu di Colorado State University.

Menteri Basuki juga menjelaskan tujuan kerjasama pihak Korea Selatan untuk menggarap sistem pengelolaan sumber daya air di Indonesia. "Saya sangat membutuhkan bantuan Anda (pihak Korea) untuk mengembangkan sektor sumber daya air ini dalam proyek nyata," jelasnya lugas.

Salah satu hasil kerja (output) dari kerja sama kedua negara ini adalah Control Operation Room, yang nantinya akan dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2016. Tindak lanjut dari penandatanganan tersebut diharapkan kedua belah pihak akan langsung bekerja sama sebaik, secepat, secermat dan secerdas mungkin melalui sistem kerja smart-work technology.

“Saya percaya bahwa kita mendapatkan beberapa manfaat dari kerjasama yang sangat baik ini dan saya yakin kami masih bisa meningkatkan kerjasama kita di masa depan untuk membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat,” jelas Menteri PUPR.

 (nan/dewDatinSDA)

25 Juli 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum melakukan penandatanganan kontrak paket rehabilitasi jaringan irigasi Saluran Sekunder (SS) Sukamadi, SS Jengkol, SS Gadung, SS Rancabango, SS Beres, SS Bandung yang bertempat di Gedung Direktorat Jenderal SDA & Penataan Ruang, Kementerian PUPR di Jakarta, (9/7). Penandatanganan dilakukan oleh PPK Irigasi dan Rawa II Satker PJPA Citarum, Kasatker PJPA Citarum dan PT Brantas Abipraya sebagai penyedia jasa.

“Ini adalah pilot project pertama modernisasi irigasi. Salah satu komponen dari modernisasi adalah rehabilitasi dan merupakan rehabilitasi pertama yang dilakukan PT. Brantas Abipraya. Diharapkan kepada Balai Wilayah Sungai Citarum agar dapat meyelesaikan masalah kelembagaan dan irrigation management system develop, sehingga pada saat pekerjaan tersebut selesai, kegiatan productional modernisasi irigasi sudah dapat berjalan, saya ingin melihat apakah modernisasi irigasi ini akan berdampak lebih bagus pada kinerja pengelola atau tidak,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2) mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP II dibiayai oleh Bank Dunia dari loan nomor 8027-ID. Waktu pelaksanaan pekerjaan 545 hari kalender yaitu dimulai tanggal 6 Juli 2015 s/d 1 Januari 2017, dengan nilai kontrak Rp.109.915.000.000.

 Areal paket pekerjaan tersebut adalah bagian dari D.I Jatiluhur, daerah Tarum Timur yang terletak di Kabupaten Subang. Total luas yang dialiri 21.135 ha dengan jumlah SS 34 buah dan saluran pembuang 1 buah. Total panjang SS yaitu 174.625,37 m dan saluran pembuang 5.912 m. Jumlah bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 340 buah.

Penandatanganan kontrak ini turut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan PT. Brantas Abipraya. (Dew-anj datinsda)

25 Juli 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural
Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik 452 pejabat struktural eselon II B, IIIA dan III B (10/7). Seluruh pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 266 pejabat di Pusat dan 188 di lingkungan Balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Mewakili penandatanganan dari pejabat beragama Islam adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Etty Winarni, mewakili pejabat beragama Kristen Kepala BBWS Sumatera VIII Ditjen SDA Bistok Simanjuntak, mewakili pejabat beragama Katollik Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro PKLN Fransisca Dini Ambarsari dan mewakili pejabat beragama Hindu kepala BBPJN III Ditjen Bina Marga I Ketut Dharma Wahana.

Di awal sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan pesan dari Presiden pada saat melakukan pertemuan dengan dunia usaha, yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Presiden sangat mengedepankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR dapat dilaksanakan sebaik-baiknya

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Pejabat yang dilantik adalah tumpuan pembangunan saat ini, di mana saat ini Kabinet yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan masyarakat meletakkan harapan besar pada Kementerian PUPR”, demikian pesan Menteri PUPR.

Basuki mengungkapkan, saat ini total anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2015 dari Rp 118 triliun sudah terserap sekitar Rp 18 triliun, masih ada sekitar Rp 100 triliun yang harus diserap.

“Artinya setiap bulan harus kita serap minimal Rp 15 triliun per bulan, dan kita semua yang di dalam ruangan ini menjadi ujung tombaknya.Khususnya para Kepala Balai Besar dan UPTD, itulah ujung tombak kami ujung tombak kita,”tegas Basuki.

Menteri Basuki mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi yang unik, saat pertumbuhan ekonomi ingin mencapai di atas 5 persen dan terdapat tiga hal yang bisa menopang pertumbuhan tersebut.

Pertama, adalah konsumsi yang biasa dilakukan sehari-hari, kedua adalah ekspor dan impor yang saat ini sangat dipengaruhi oleh turunnya kegiatan ekonomi di Tiongkok.

“Satu-satunya yang bisa menopang petumbuhan adalah investasi, sedangkan investasi swatsa kita sedang melambat, yang diharapkan sekarang adalah investasi pemerintah, dan anggaran terbesar adalah Kementerian PUPR, itulah sebabnya PUPR menjadi tumpuan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya harapkan agar kita semua berhati-hati, jangan takut dan maju terus ,” tutup Menteri PUPR.

 (nan/dewDatinSDA)

 

25 Juli 2015 Selengkapnya

Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air
Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini ±3.900 miliar meter kubik setiap tahunnya dan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam hal potensi cadangan air, namun hanya 25% yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan industri.

Tingginya potensi sumber daya air merupakan suatu anugerah, pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan air yang akan mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 5 tahun ke depan pemerintah merencanakan membangun 49 bendungan,” Jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Mudjiadi pada saat membuka acara Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang NTT (28/05).

Proses pembangunan dan pengelolaan bendungan harus selalu berprinsip pada konsepsi keamanan bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu keamanan struktur; operasi dan pemeliharaan pemantauan; dan kesiapsiagaan tindak darurat.

Melalui seminar ini diharapkan semua pihak lebih memahami tentang arti dan manfaat bendungan/waduk untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan bendungan yang baik untuk bendungan air maupun bendungan limbah tambang.

Aspek sosial dan lingkungan, isu teknis yang sedang berkembang, proyek bendungan limbah tambang, pengelolaan kualitas dan kuantitas air pada bendungan merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan global untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bendungan bagi ketahanan pangan dan energi.

01 Juni 2015 Selengkapnya