© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA Memberikan Dana Bantuan Pendidikan
Dharma Wanita Persatuan Ditjen SDA Memberikan Dana Bantuan Pendidikan

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) serahkan dana bantuan pendidikan kepada anak-anak para pegawai golongan I dan II serta pegawai honorer di lingkungan Ditjen SDA, Jakarta, (18/8). Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Hartanto, Direktur Irigasi dan Rawa Eko Subekti, Direktur Bina Program Widiarto, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Hari Suprayogi, dan Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional Adang Saf Ahmad.

"Kegiatan penyerahan bantuan dana pendidikan merupakan acara tahunan yang rutin diadakan oleh DWP Ditjen SDA. Mudah-mudahan bantuan pendidikan ini akan membantu untuk anak-anak dalam melanjutkan pendidikan,” jelas Ike Mustika

 

Tahun ini terdapat 59 orang anak pegawai Ditjen SDA Pusat yang mendapatkan dana bantuan pendidikan. Dimana 59 orang anak pegawai Ditjen SDA tersebut terdiri dari 21 anak dari Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 9 anak dari Direktorat Bina Program, 6 anak dari Direktorat Sungai dan Pantai, 10 anak dari Direktorat Irigasi dan Rawa, 6 anak dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, 4 anak dari Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, 3 anak dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

 

Mudjiadi berharap semoga setiap tahunnya, dana yang diberikan akan terus bertambah sehingga dapat membantu meringankan biaya pendidikan anak-anak yang masih bersekolah.

20 Agustus 2015 Selengkapnya

Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik
Kedaulatan Pangan Dapat Dicapai Melalui Infrastruktur Irigasi yang Baik

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi, membuka kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi tahun anggaran 2016, yang dilaksanakan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (1/7). Dalam sambutannya Dirjen SDA menyampaikan bahwa dalam hal pengelolaan irigasi dibagi menjadi tiga kewenangan. Untuk saat ini, kondisi irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, 77,23% berada dalam kondisi baik, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi hanya 46,59% berada dalam kondisi baik. “Dan lebih mengkhawatirkan lagi bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sekitar 59% yang rusak”, jelas Mudjiadi.

Oleh karena itu Dirjen SDA mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan DAK tahun 2015 dan Penyiapan Rencana Kegiatan DAK bidang irigasi tahun 2016 sangat tepat dilaksanakan untuk mencari solusi dan membahas bagaimana meningkatkan keandalan kondisi irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sangat ditekankan oleh Dirjen SDA pentingnya peningkatan kondisi infrastruktur irigasi untuk kepentingan Nasional. “Tanpa irigasi yang baik sangat sulit dicapai kedaulatan pangan” tegas Mudjiadi.

Hal mengkuatirkan lainnya terkait kondisi irigasi yang dapat mengancam ketahnan pangan nasional adalah alih fungsi lahan, dari pertanian padi beririgasi beralih ke pertanian non padi, seperti perkebunan, bahkan hingga beralih ke industri atau perumahan. Langkah yang bisa diambil menanggulangi hal ini yaitu Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) secara sinergis melakukan peningkatan pembangunan tampungan air, melaksanakan upaya konservasi di daerah resapan untuk menanggulangi kelangkaan air. Untuk daerah yang irigasi nya rusak harus dilakukan upaya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi.

Pemerintah melalui program besar Nawacita, salah satunya memprioritaskan kebijakan dalam hal iriagsi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatakan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi.

Hal lain yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan sustainabilitas yakni kebijakan meningkatkan kinerja Operasi dan Pemeliharaan(OP) dengan penambahan tenaga/ sumber daya manusia di bidang OP . Diingatkan pula oleh Dirjen SDA bahwa kebijakan yang berjalan di bidang OP, kewenangan dan pendanaannya harus sesuai Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP). “Saya tidak mau lagi dengar bahwa pelaksanaan kondisi jaringan yang dilakukan melalui TP/OP , kondisi nya tidak lagi baik atau rusak karena dananya tidak cukup untuk melaksanakan rehabilitasi” terang Dirjen SDA.

Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa untuk pelaksanaan jaringan baru, perlu dilaksanakan MoU Pemerintah baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara bersama. MoU ini meliputi tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi.

DAK bersumber dari APBN untuk mendanaai kebutuhan prasarana dan sarana masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah demi mencapai sasaran stretegis Nasional. DAK ke depan terbagi dalam tiga hal yaitu DAK regular, yaitu untuk peningkatan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Yang kedua adalah DAK afirmasi ditujukan bagidaerah perbatasan atau tertinggal ataupun daerah di ujung Indonesia. Yang ketiga, DAK infrastruktur publik untuk daerah kabupaten/kota. Untuk DAK infrastruktur ini, maka kabupaten/kota akan mendapat Rp 100 M.“Oleh karena itu nanti harus dibuat program untuk irigasi akan seperti apa dan pekerjaaan ini adalah kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan yang dibiayai oleh DAK. Jadi tiap kabupaten/kota akan berkompetisi untuk mendapatkan alokasi pembiayaan DAK ini. Dan harus menyusun program yang betul-betul bagus”, jelas Mudjiadi lagi.

Namun untuk mendapat besaran dana irigasi untuk per provinsi, ditetapkan dengan proportional based pada besaran daerah irigasi. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Dirjen SDA berharap output dari kegiatan ini harus selesai pada akhir Juli, karena nantinya data yang masuk akan dibawa untuk dibaca Presiden pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2015.

Mudjiadi berharap agar pelaksanaan kegiatan OP bidang infrastruktur irigasi melalui DAK di tahun 2016 lebih baik. Oleh karena itu dirinya kembali mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota segera menyiapkan dana pemeliharaan irigasi agar pelayanan irigasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

 

(nanDatinSDA)


26 Juli 2015 Selengkapnya

Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Indonesia Korea Siap Kerja Sama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Indonesia dan Korea menandatangani kerja sama pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Hal ini didasarkan pada kesuksesan negara Korea dalam menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan sumber daya air terpadu di negaranya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water), salah satu perusahan Badan Umum Milik Negara Korea Selatan bergerak pada pengembangan sumber daya air. Penandatanganan kerjasama Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu dan Control System tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, dengan Director General of Overseas Business Development of K-Water, Kim Soo Myung, dan disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, dan CEO of K-Water Resources Corporation, Choi Gyewoon, (8/7) di Kementerian PUPR.

Berdasarkan MoU tersebut, fokus kerjasama antara Kementerian PUPR dan K-Water terdiri dari beberapa bidang, yaitu fasilitas infrastruktur sumber daya air termasuk bendungan, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, irigasi; keamanan air termasuk pasokan air dan kualitas air; teknik sumber daya air, pedoman, manual dan metode konstruksi; fasilitas informasi sumber daya air dan sistem operasi; konservasi air termasuk iklim air dan ekosistem; serta tata air dan pembangunan kapasitas.

Dalam sambutannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan keinginannya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air agar lebih maju. Diakuinya, Korea Selatan dalam hal pengelolaan sumberdaya air yang lebih maju dari Indonesia. Dirinya mengatakan, “kami sangat berharap di masa mendatang pengelolaan sumber daya air di Indonesia dapat sama atau bahkan melebihi Korea Selatan, yang saat ini akan menjadi mentor bagi Indonesia”, jelasnya sambil menunjuk kepada CEO K-Water Corporation, Choi Gyewoon, yang juga merupakan teman kelasnya selama menimba ilmu di Colorado State University.

Menteri Basuki juga menjelaskan tujuan kerjasama pihak Korea Selatan untuk menggarap sistem pengelolaan sumber daya air di Indonesia. "Saya sangat membutuhkan bantuan Anda (pihak Korea) untuk mengembangkan sektor sumber daya air ini dalam proyek nyata," jelasnya lugas.

Salah satu hasil kerja (output) dari kerja sama kedua negara ini adalah Control Operation Room, yang nantinya akan dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2016. Tindak lanjut dari penandatanganan tersebut diharapkan kedua belah pihak akan langsung bekerja sama sebaik, secepat, secermat dan secerdas mungkin melalui sistem kerja smart-work technology.

“Saya percaya bahwa kita mendapatkan beberapa manfaat dari kerjasama yang sangat baik ini dan saya yakin kami masih bisa meningkatkan kerjasama kita di masa depan untuk membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk rakyat,” jelas Menteri PUPR.

 (nan/dewDatinSDA)

25 Juli 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum melakukan penandatanganan kontrak paket rehabilitasi jaringan irigasi Saluran Sekunder (SS) Sukamadi, SS Jengkol, SS Gadung, SS Rancabango, SS Beres, SS Bandung yang bertempat di Gedung Direktorat Jenderal SDA & Penataan Ruang, Kementerian PUPR di Jakarta, (9/7). Penandatanganan dilakukan oleh PPK Irigasi dan Rawa II Satker PJPA Citarum, Kasatker PJPA Citarum dan PT Brantas Abipraya sebagai penyedia jasa.

“Ini adalah pilot project pertama modernisasi irigasi. Salah satu komponen dari modernisasi adalah rehabilitasi dan merupakan rehabilitasi pertama yang dilakukan PT. Brantas Abipraya. Diharapkan kepada Balai Wilayah Sungai Citarum agar dapat meyelesaikan masalah kelembagaan dan irrigation management system develop, sehingga pada saat pekerjaan tersebut selesai, kegiatan productional modernisasi irigasi sudah dapat berjalan, saya ingin melihat apakah modernisasi irigasi ini akan berdampak lebih bagus pada kinerja pengelola atau tidak,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.

 Water Resources and Irrigation Sector Management Program-2 (WISMP-2) mempunyai tujuan meningkatkan kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Program WISMP II dibiayai oleh Bank Dunia dari loan nomor 8027-ID. Waktu pelaksanaan pekerjaan 545 hari kalender yaitu dimulai tanggal 6 Juli 2015 s/d 1 Januari 2017, dengan nilai kontrak Rp.109.915.000.000.

 Areal paket pekerjaan tersebut adalah bagian dari D.I Jatiluhur, daerah Tarum Timur yang terletak di Kabupaten Subang. Total luas yang dialiri 21.135 ha dengan jumlah SS 34 buah dan saluran pembuang 1 buah. Total panjang SS yaitu 174.625,37 m dan saluran pembuang 5.912 m. Jumlah bangunan yang akan direhabilitasi sebanyak 340 buah.

Penandatanganan kontrak ini turut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan PT. Brantas Abipraya. (Dew-anj datinsda)

25 Juli 2015 Selengkapnya

Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural
Menteri PUPR Basuki Lantik 452 Pejabat Struktural

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melantik 452 pejabat struktural eselon II B, IIIA dan III B (10/7). Seluruh pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 266 pejabat di Pusat dan 188 di lingkungan Balai atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Mewakili penandatanganan dari pejabat beragama Islam adalah Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Etty Winarni, mewakili pejabat beragama Kristen Kepala BBWS Sumatera VIII Ditjen SDA Bistok Simanjuntak, mewakili pejabat beragama Katollik Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Biro PKLN Fransisca Dini Ambarsari dan mewakili pejabat beragama Hindu kepala BBPJN III Ditjen Bina Marga I Ketut Dharma Wahana.

Di awal sambutannya, Menteri PUPR menyampaikan pesan dari Presiden pada saat melakukan pertemuan dengan dunia usaha, yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Presiden sangat mengedepankan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR dapat dilaksanakan sebaik-baiknya

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa. Pejabat yang dilantik adalah tumpuan pembangunan saat ini, di mana saat ini Kabinet yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan masyarakat meletakkan harapan besar pada Kementerian PUPR”, demikian pesan Menteri PUPR.

Basuki mengungkapkan, saat ini total anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2015 dari Rp 118 triliun sudah terserap sekitar Rp 18 triliun, masih ada sekitar Rp 100 triliun yang harus diserap.

“Artinya setiap bulan harus kita serap minimal Rp 15 triliun per bulan, dan kita semua yang di dalam ruangan ini menjadi ujung tombaknya.Khususnya para Kepala Balai Besar dan UPTD, itulah ujung tombak kami ujung tombak kita,”tegas Basuki.

Menteri Basuki mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi yang unik, saat pertumbuhan ekonomi ingin mencapai di atas 5 persen dan terdapat tiga hal yang bisa menopang pertumbuhan tersebut.

Pertama, adalah konsumsi yang biasa dilakukan sehari-hari, kedua adalah ekspor dan impor yang saat ini sangat dipengaruhi oleh turunnya kegiatan ekonomi di Tiongkok.

“Satu-satunya yang bisa menopang petumbuhan adalah investasi, sedangkan investasi swatsa kita sedang melambat, yang diharapkan sekarang adalah investasi pemerintah, dan anggaran terbesar adalah Kementerian PUPR, itulah sebabnya PUPR menjadi tumpuan bagi masyarakat. Oleh karena itu saya harapkan agar kita semua berhati-hati, jangan takut dan maju terus ,” tutup Menteri PUPR.

 (nan/dewDatinSDA)

 

25 Juli 2015 Selengkapnya

Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air
Pengelolaan Bendungan Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Air

Potensi sumber daya air di Indonesia saat ini ±3.900 miliar meter kubik setiap tahunnya dan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam hal potensi cadangan air, namun hanya 25% yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan industri.

Tingginya potensi sumber daya air merupakan suatu anugerah, pembangunan dan pengelolaan bendungan yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan air yang akan mendukung ketahanan pangan dan energi.

“Dalam 5 tahun ke depan pemerintah merencanakan membangun 49 bendungan,” Jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Mudjiadi pada saat membuka acara Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2015 di Kupang NTT (28/05).

Proses pembangunan dan pengelolaan bendungan harus selalu berprinsip pada konsepsi keamanan bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu keamanan struktur; operasi dan pemeliharaan pemantauan; dan kesiapsiagaan tindak darurat.

Melalui seminar ini diharapkan semua pihak lebih memahami tentang arti dan manfaat bendungan/waduk untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut diharapkan adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam menghadapi segala bentuk tantangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan bendungan yang baik untuk bendungan air maupun bendungan limbah tambang.

Aspek sosial dan lingkungan, isu teknis yang sedang berkembang, proyek bendungan limbah tambang, pengelolaan kualitas dan kuantitas air pada bendungan merupakan beberapa hal yang menjadi tantangan global untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan bendungan bagi ketahanan pangan dan energi.

01 Juni 2015 Selengkapnya

MENGELOLA KORIDOR SUNGAI
MENGELOLA KORIDOR SUNGAI

Sungai menjadi saksi sejarah panjang perkembangan peradaban manusia. Dahulu sungai menjadi koridor depan, gerbang awal perkembangan sejarah manusia, hal ini dikarenakan sungai menjadi transportasi utama mobilitas social. Namun kini wajah sungai pun berubah, sungai menjadi tempat pembuangan akhir, nuansa kotor, jorok, dan tidak terawat Nampak di setiap sungai. Adalah sekelompok masyarakat yang berkumpul dan peduli terhadap lingkungan sungainya tergabung dalam Komunitas Sungai Code, Komunitas sungai Sungai Gadjah Wong, Komunitas Sungai Winongo, serta Komunitas Sungai Tambakbayan yang seluruhnya melintas di kawasan perkotaan di Yogyakarta mengadakan dialog dengan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema restorasi sungai Indonesia, mengelola koridor sungai berbasis masyarakat. Acara dialog tersebut berlokasi di area pinggir sungai Gadjah Wong dihadiri oleh Gubernur DIY, Para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, akademisi dari UGM, UIN Sunan Kalijaga, serta anggota 4 (empat) komunitas Sungai di Yogyakarta.(28/5)

Dialog tersebut membahas mengenai bagaimana mengelola koridor sungai berbasis masyarakat menuju kawasan yang bersih, sehat, dan produktif. Masing-Masing Komunitas menceritakan kondisi terkini sungainya yaitu sungai Code, Sungai Gadjah Wong, Sungai Winongo, dan Sungai Tambakbayan. Masing-masing menceritakan tentang zona mana yang termasuk dalam zona merah (area palung sungai dan hulu sungai) yang merupakan zona terlarang untuk pemanfaatan selain bangunan sungai/pengairan, zona kuning (sempadan sungai) yang merupakan zona pemanfaatan sangat terkendali terkait dengan fungsi pelestarian air dan biodiversity. Kemudian zona hijau yang merupakan zona pemanfaatan terkendali dengan konsep infrastruktur hijau dan ecofriendly waterfront city, serta zona biru yang merupakan zona penataan terkait fasilitas umum, fasilitas ramah lingkungan dan penerapan konsep M3K (mundur, munggah, dan madhep kali). Seperti yang diungkapkan oleh Totok Prapoto, pemerhati kali code, diungkapkan bahwa komunitas kali code merupakan komunitas yang sudah lama berdiri, didukung sepenuhnya oleh Gubernur DIY, telah dilakukan penataan, namun demikian pada awal tahun 2015 sempat dilanda banjir dikarenakan luncuran banjir lahar dingin yang mengkibatkan genangan di sekitar bantaran sungainya, ke depannya diharapkan dapat dibangun kampung susun dan sekolah sungai.

“Komunitas Kali Code berkomitmen untuk terus mengelola koridor sungai agar bisa menjadi kawasan yang bersih, sehat dan produktif. Seperti diketahui awal 2015 kawasan kali code dilanda banjir, maka ke depannya kami mengusulkan agar dapat dibangun kampung susun yang sesuai dengan konsep M3K, serta untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat kami mengusulkan agar ada sekolah sungai. Untuk memperkuat wadah kelembagaan komunitas ini kami mengusulkan kepada Bapak Gubernur agar kami diperkuat melalui wadah koordinasi pokja komunitas sungai dengan dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, pada akademisi hingga pihak swasta” lanjut totok pratopo.

Selain perkuatan kelembagaan, komunitas yang lain seperti komunitas sungai tambakbayan mengusulkan program mendesak pengelolaan sungai tambakbayan dengan penyusunan rencana induk koridor sungai tambakbayan, revitalisasi embung tambakboyo hingga pengembangan potensi tampungan air. Komunitas Sungai Gadjah Wong mengusulkan kegiatan mendesak berupa penyelamatan mata air di sekitar sungai gadjah wong. Sebagaimana diketahui bahwa dahulu sungai gadjah wong merupakan sungai heritage, mempunyai 44 mata air namun dikarenakan kerusakan lingkungan, saat ini hanya ada 26 mata air saja.

Dalam tanggapannya, Gubernur DIY menampung dan menerima semua usulan dari anggota komunitas tersebut, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program-program konkrit, namun sebelum program ini berjalan, diharapkan agar para anggota komunitas segera memperkuat kelembagaan pokja komunitas sungai tersebut, agar pada saat pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya mendukung, menerima, dan menampung semua usulan dari para anggota komunitas ini, dengan konsep M3K diharapkan ke depan akan ada ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk beraktivitas, sempadan sungai menjadi teratur, masyarakat tinggal di kampung susun yang tertata rapi, sungai menjadi bersih, sungai menjadi sehat, perekonomian masyarakat bias meningkat, langkah awal yang perlu dilakukan anggota komunitas adalah memperkuat kelembagaan pokja komunitas sungai tersebut” jelas Sri Sultan Hamengku Bawono X

Untuk mendukung program pengelolaan koridor sungai tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mempersiapkan program untuk pelaksanaan pengelolaan sungai yang bersih, sehat dan produktif ini. Kepala BBWS Serayu Opak, Agus Suprapto menjelaskan, bahwa mengelola sungai itu harus terpadu, harus ada kegiatan multiaksi melalui konsep satu sungai, satu perencanaan, dan satu kesatuan pengelolaannnya.

“Untuk mendukung pengelolaan koridor sungai ini sebenarnya sangat sesuai dengan konsep satu sungai, satu perencanaan, dan satu kesatuan pengelolaan. Masalah sungai di perkotaan itu antara lain pengambilalihan sempadan sungai untuk hunian, pencemaran di sungai, hingga budaya sungai masih menjadi halaman belakang, serta kesadaran masyarakat perkotaan perlu ada terobosan terpadu dalam pengelolaan sungai di kawasan perkotaan ini. Balai Serayu Opak mempersiapkan program mulai kolam detensi untuk pengendalian banjir di kawasan UGM, pembangunan embung langensari, program penghijauan sempadan sungai, hingga operasi pemeliharaan embung tambakboyo “Jelas Agus Suprapto.

Dialog pokja komunitas ini merupakan pertemuan awal, dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mematangkan program pengelolaan koridor sungai tersebut.

29 Mei 2015 Selengkapnya

Kolokium Sumber Daya Air 2015: Inovasi Kaum Muda Dibutuhkan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Kolokium Sumber Daya Air 2015: Inovasi Kaum Muda Dibutuhkan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pusat Litbang Bidang Sumber Daya Air menggelar kegiatan Kolokium hasil Litbang Sumber Daya Air tahun 2015 yang bertema “Peran Litbang Sumber Daya Air dalam menunjang Pembangunan Berkelanjutan menuju Kedaulatan Pangan dan Energi” yang digelar pada tanggal 18-21 Mei 2015 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan kolokium ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-23 yang bertema “Air dan Pembangunan Berkelanjutan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dalam menyebarluaskan hasil litbang kepada masyarakat luas, serta ajang bertukar pikiran antar para peneliti, pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Salah satu rangkaian yang terdapat dalam kegiatan Kolokium ini adalah adanya kegiatan sosialisasi dan konsultasi permasalahan bidang sumber daya air (home doctor). Home doctor merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelayanan advis teknis bidang sumber daya air dan didukung oleh tim tenaga ahli, laboratorium pengujian, serta teknologi hasil litbang. Home Doctor adalah konsep baru dalam pemberian layanan advis teknis, di mana pada pemberian layanan ini para stakeholder yang memiliki permasalahan di bidang sumber daya air diundang ke Puslitbang SDA untuk berkonsultasi langsung dengan ahli terkait. Keterkaitan antara air dan energi dalam rangka mengendalikan ketersediaan air dan energi sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Dalam kolokium bidang sumber daya air di Puslitbang Air tahun 2015 ini sebanyak 727 makalah dari 576 sekolah yang berasal dari 2120 siswa dari 32 propinsi telah masuk ke meja penilai. Bahkan ada yang berasal dari Bangkok, Thailand.

Dalam sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi, disampaikan bahwa inovasi dikembangkan karena perkembangan negara sangat bergantung pada generasi muda yang mengembangkan kompetensi dan inovasi. Tanpa inovasi terutama yang datang dari pikiran-pikiran kaum muda, pembangunan Indonesia ke depan hanyalah ilusi.

Menteri PUPR sangat mengharapkan langkah-langkah yang terintegrasi terutama dalam hal penghematan dan daur ulang air. “Ke depan diharapkan terus ada komitmen untuk mendorong hasil-hasil litbang yang telah diuji di lapangan jelas,” jelas Mudjiadi lagi.

Sementara itu di tempat yang sama, Ir.Hari Suprayogi, M.Eng, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, yang membacakan sambutan dari Kabalitbang Kemen PUPR, mengatakan bahwa ketahanan air sebagai backbone untuk pertumbuhan eneri dan kedaulatan pangan. Tantangan air saat ini adalah kerap terjadinya konflik kepentingan manusia dan air. Ego sektoral sangat kuat dengan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengesampingkan unsur-unsur yang kerap hubungannya dengan lingkungan hidup. “Begitupun tata kelola yang efektif diperlukan sebagai pemecah konflik kepentingan manusia dan air, yang dibarengi dengan ketegasan dalam penegakan hukum,” jelas Hari Suprayogi.

22 Mei 2015 Selengkapnya

Workshop eProcurement sebagai Wujud Penerapan Good Governance di Lingkungan Ditjen SDA
Workshop eProcurement sebagai Wujud Penerapan Good Governance di Lingkungan Ditjen SDA

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri PUPR serta peraturan perundangan terkait lainnya yang mengatur proses pengaturan barang/jasa.

“Sejak tahun 2002, Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yaitu sistem e-procurement yang dikembangkan dan diterapkan secara bertahap mulai dari proses CTI (Copy to Internet),” ujar Direktur Bina Program, Widiarto, dalam acara Pelatihan e-procurement Tahun Anggaran 2015, Yogyakarta, (18/5).

Adapun CTI yang dikembangkan adalah semi e-proc, semi e-proc plus, sampai dengan full e-proc, maksud dari sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah sebagai bentuk keterbukaan informasi dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan di bidang dan prasarana ke-PUPR-an, wujud penerapan good governance yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, dan upaya pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik atau masyarakat dalam program dan pelaksanaan pembangunan.

Widiarto mengatakan selama kurun waktu 10 tahun ini Kementerian PUPR telah berkomitmen untuk melakukan proses pengadaan secara transparan dalam pelaksanaan belanja negara guna mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2015, Pasal 108 bahwa K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara eletronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), maka perlu dilakukan perubahan dari sistem e-procurement PUPR kedalam SPSE yang telah dikembangkan oleh LKPP.

“Untuk menindaklanjuti arahan dari Menteri PUPR terkait dengan lelang dini yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada bulan Agustus 2015, khususnya kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah pasti dan sudah siap,” lanjut widiarto.

Oleh karena itu, setiap Satuan Kerja atau Satuan Non Vertikal diwajibkan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan SPSE yang dikembangkan oleh LKPP, sesuai dengan amanat Perpres RI No. 4 Tahun 2015, dan memberikan dukungan data yang benar dari para Satker/Kepala SNVT dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada petugas pelaksana untuk di inputkan kedalam aplikasi sistem e-procurement.

Widiarto mengatakan dengan diberlakukannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka perlu dilakukan kegiatan Workshop e-Procurement baik kepada Satkerm PPK, Pokja maupun pejabat pengadaan dilingkungan Ditjen SDA.

Dengan diberlakukannya proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini, maka menjadi sangat perlu untuk diselenggarakannya kegiatan Workshop e-Procurement ini baik kepada Satker, PPK, Pokja maupun Pejabat Pengadaan dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, akan tetapi mengingat keterbatasan anggaran yang ada kegiatan workshop ini baru dapat dilaksanakan untuk para petugas e-procurement dari setiap Satker/SNVT. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagi petugas e-procurement dalam mengoperasikan SPSE yang dikembangkan LKPP yang saat ini sudah tersedia sistem SPSE versi 3.6 danversi 4.0,

Kegiatan ini diikuti oleh 184 peserta, yang terdiri dari 10 satker pusat dan 148 satker balai dan SNVT, serta 28 SKPD TP-OP. Hasil yang diharapkan dari kegiatan workshop ini adalah agar para petugas e-procurement Satker/SNVT/SKPD mampu menjalankan proses pengadaan barang/jasa tahun 2016 serta menginput data ke dalam sistem SPSE dengan baik dan benar.

22 Mei 2015 Selengkapnya

Perubahan Iklim Mempengaruhi Usia Layanan Bendungan
Perubahan Iklim Mempengaruhi Usia Layanan Bendungan

"Sesuai dengan tema Hari Air Dunia tahun 2015, Air dan Pembangunan Berkelanjutan, Bendungan Jatibarang adalah salah satu contoh infrastruktur sumber daya air yang ada di Jawa Tengah yang dijaga keberadaannya., Bendungan ini dapat menampung 20,4 juta meter kubik dan bermanfaat untuk mengurangi debit banjir sebesar 170 meter3/detik, menyediakan air baku sebesar 1.050 liter/detik serta pembangkit listrik tenaga mini hidro sebesar 1,5MW. Namun perubahan iklim global, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, kurang tepatnya rencana pengelolaan dan tingginya laju sedimentasi dapat mengakibatkan berkurangnya umur layanan bendungan. untuk itu salah satu faktor yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kualitas lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi, budaya dan keadilan sosial," jelas Dirjen Sumber Daya Air,Mudjiadi pada acara Sosialisasi Peringatan HAD XXIII Provinsi Jawa Tengah dan Operasionalisasi Waduk Jatibarang di Semarang, (11/5).

Mudjiadi berharap agar konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) Bendungan Jatibarang dapat dipelihara dengan memperhatikan tiga indikator konservasi yang baik, yaitu rasio Debit Maksimum dan Debit Minimum di bawah 50, Laju sedimentasi maksimum 2 mm/ tahun dan rasio ruang terbuka hijau minimal 30 %. "Kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat sangat diperlukan agar semua pihak mengerti dan memahami pentingnya peran serta infrastruktur sumber daya air bagi pembangunan berkelanjutan dan kehidupan sehari-hari," lanjut Mudjiadi.

Turut hadir dalam acaratersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Hartanto beserta para pejabat di lingkungan Ditjen SDA, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sujatmoko, perwakilan dari JICA.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan pengurus Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) cabang Jawa Tengah periode 2015-2018. HATHI merupakan wadah organisasi profesi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Sumber Daya Air guna  dapat memberi  manfaat  yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut The Annual Report on Global Risks pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss bahwa krisis air menempati ururan teratas dalam kategori 5 resiko global  yang berdampak terhadap kehidupan manusia. Terkait dengan hal tersebut Mudjiadi selaku pengurus pusat Ketua Umum HATHI mengatakan bahwa kita harus mewaspadai terjadinya perubahan iklim. Perlu diketahui bahwa kegagalan melakukan adaptasi perubahan iklim termasuk dalam salah satu global risks.

"Diharapkan kepada seluruh anggota HATHI untuk mencari upaya-upaya pencapaian ketahanan air, dimana diperlukan konsep-konsep dan strategi-strategi implementasi dalam pengelolaan sumber daya air yang berkesinambungan. Tentunya konsep-konsep dan strategi-strategi tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah sungai setempat.  HATHI cabang Jawa Tengah juga harus dapat menyusun konsep-konsep dan strategi-strategi yang sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungainya", tambah Mudjiadi.  (Dew-datinsda)

Berikut beberapa nama-nama pengurus HATHI cabang Jawa Tengah:

Pelindung                                            : Ganjar Pranowo, SH

Penasehat                                           : Prasetyo Budi Yuwono, ME

            Ir.Prasetya Basuki, M.Sc

Pengurus                                            : Ir.Bobby Prabowo, CES

Ketua 1 Litbang dan Seminar                : Prof.Dr.Suripin, M.Eng

Ketua 2 Humas dan Organisasi             : Ir.Eko Yunianto, Sp.1

Ketua 3 SDM dan Sertifikasi                 :Dr. Ir. Sri Sangkawati, MS

Ketua 4 Pengabdian Masyarakat           : Dr.Ir.Pranoto SA, Dip.HE, MT

Sekretaris                                           : Ir.Iriandi Azwartika, Sp

Sekretaris 1                                        : Dr. Ir. Sriyana, MS

Sekretaris 2                                        : Ratih Ima Puspitasari, ST

Bendahara                                          : Ir.Mestika, Dip.HE

                                                            Maryadi Utama, ST, M.Si

                                                            F. Baskoro HSW, ST

Komisi 1 Litbang Ilmiah                        : Prof.Dr.Ir.Slamet Imam Wahyudi, DEA

                                                         : Dr.Ir.Suseno Darsono, M.Sc

           Ir.Agus Purwandini, M.Eng

           Dyah Pradani, ST, M.Sc

           Ir.Agung Suseno, Dipl.HE

                                                           Ir. Edi Susilo, MT

           Ali Huda, ST, MT

Komisi 2 Humas dan Organisasi           : Ir.Ketut Arsa, Sp.1

          Ir. Indah Sulistyowati,Sp.1

                                                          Ir. Budi Priyanto, Sp.1

          Agnes Yustikarini D.I, ST, MT

         Ir. Dwi Kurniani, MS

        Nur Hidayat, ST, MPBA

Komis 3 SDM dan Sertifikasi              : Priyo Nugroho, ST, M.Eng

                                                        Ir. Hary Budieny, MT

                                                        Sri Purwanto, ST, MT

                                                        Dr. Ir.Irawadi, CES

                                                        Ir. Novianto, Sp.1

                                                        Ir. Adjat Koesdijono, MM

Komisi IV Pengabdian Masyarakat    : Bambang Astoto, Sp.1

                                                       Ir. Hari Nugroho, MS

                                                       Ir. Prihanto, MT

                                                       Hernoni Septiani, SST

                                                       Agus Heri Sutopo, ST, MT

                                                       Ir. Frida Kistiani, MT

                                                       Eko Marsudi Utomo, ST

                                                       Iwan Roslianto, ST

                                                       Ir. Abdul Rohim

                                                       Imam Subchi, ST

12 Mei 2015 Selengkapnya

Silaturahmi DWP Unit Ditjen SDA
Silaturahmi DWP Unit Ditjen SDA

Air merupakan kebutuhan dasar umat manusia yang digunakan setiap hari untuk kelangsungan hidup, maka sebagai pengguna air harus menjaga kelestarian air sehingga mendapatkan kualitas dan kuantitas air yang baik untuk anak cucu kita kedepannya.

Dalam rangka Hari Air Dunia (HAD) ke XXIII oleh seluruh lapisan masyarakat, Dharma Wanita Persatuan Unit Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang turut serta dalam pameran HAD, yang dilaksanakan pada 9-10 Mei di Pluit, Jakarta. Selain ikut serta dalam pameran HAD, juga diadakan silaturahmi DWP Ditjen SDA Pusat dan Paguyuban Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bertujuan menjaga komunikasi sehingga terjaga tali silaturahmi yang baik, di Jakarta, (10/5).

 

“Kegiatan positif ini harus tetap dijaga hingga kedepannya agar terjalin hubungan yang baik,”ujar Ike Mudjadi. Acara yang diisi oleh kesenian kulintang dan gamelan ini juga dilaksanakan seminar mengenai “Mengenal Lebih Jauh Tentang Kanker” yang diberikan oleh dr. Nunik Imam Santoso.

 

Disela-sela acara dilaksanakan pengumpulan dana, untuk korban keracunan yang terjadi di BBWS Mesuji Sekampung yang mengakibatkan puluhan karyawan keracunan dan mengakibatkan salah satu karyawan meninggal dunia.

 

Kartika Basuki selaku Pembina DWP Pusat Kementerian PUPR mengingatkan untuk tetap hidup sederhana dalam menjalani aktifitas sehari-hari dan tetap mendampingi para suami dalam menjalani aktivitas.

11 Mei 2015 Selengkapnya

Kembalinya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Kembalinya UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang digugat salah satunya oleh PP Muhammadiyah beserta beberapa lembaga swadaya masyarat, akhirnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut diangkat dalam program Economic Challenge di MetroTV yang menghadirkan narasumber mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, ahli tata air Firdaus Ali, Rahmat Hidayat dari Forum Komunikasi Lintas Asosiasi, serta Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi (10/03).

Fahmi Idris mengatakan saat ini dunia dihadapkan pada krisis pangan, energi dan air. Problem terbesar pertanian adalah pada sumber daya air dan pengelolaan air yang tidak tepat guna. Karena itu ia berpendapat bahwa air harus dikelola oleh negara untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air secara merata. “Semangat pengelolaannya bukan antiswasta tapi bagaimana supaya air dapat dimanfaatkan masyakarat secara berkeadilan. Pada kenyataannya rumah tangga banyak yang belum mendapat akses air bersih. Oleh karena itu dilakukan permohonan untuk menggugat,” urai mantan Menteri Perindustrian ini.

 

Terkait dengan dianulirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh MK, Direktur Jenderal SDA Mudjiadi mengatakan pemerintah tidak mengalami kekosongan paying hokum dalam pengelolaan sumber daya air. “Saat ini pemerintah kembali menggunakan UU Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Namun perlu diketahui bahwa UU tersebut dibuat 40 tahun lalu, sehingga ada faktor kekinian yang harus menjadi pertimbangan. Jadi sekarang Kementerian PU-PR sedang mempersiapkan peraturan pelaksanaan untuk memperkuat pelaksanaan dari kegiatan sumber daya air,” tuturnya.

 

Lebih lanjut Mudjiadi menjelaskan saat ini Kementerian PU-PR tengah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengusahaan air oleh negara tanpa menghilangkan peran swasta. Rancangan peraturan ini diharapkan dapat selesai dalam satu bulan ke depan.

11 Maret 2015 Selengkapnya