© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto

“Dalam membangun bendungan ada dua hal yang harus diperhatikan, pertama, dana, membangun bendungan berarti kita membelanjakan uang negara, dan dalam membelanjakan uang negara semuanya harus efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, membangun bendungan berarti menginvestasi bencana, jadi apabila terjadi kesalahan akan mengakibatkan bencana bagi semua pihak dan masyaraat sekitar. Untuk itu kepada pihak satker dan kontraktor serta konsultan harus berhati-hati dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Satker harus bertanggung jawab penuh jangan hanya mengandalkan konsultan dan kontraktor saja,” jelas Basuki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Bendungan Keureuto, di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Jakarta (060314).

Bendungan Keureuto berlokasi di Desa Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong. Pembangunan bendungan ini untuk menyediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun. Manfaat bendungan ini yaitu dapat mengairi irigasi seluas 13834 ha dengan rincian DI Alue Ubay 4800 ha dan DI Pase Kanan 9034 ha, PLTA sebesar 6340 MW, air baku sebesar 0,50 m3/det, konservasi SDA, pengendalian banjir dan pariwisata.

 

Tipe bendungan ini adalah urugan random, dengan luas genangan 896,39 ha dan panjang/tinggi 386,00m/74,00 m dan sumber dana berasal dari dana APBN sebesar 1,7 triliun.”Dengan bendungan sebesar ini, mungkin bendungan terbesar di Aceh, akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kedaulatan pangan Indonesia. Dan SDM yang ada diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memanfaatkan dan mengembangkan ilmu tentang bendungan sebaik-baiknya. Kedepannya diharapkan ada semacam field trip atau study tour bagi para ahli bendungan di Ditjen SDA untuk mengadakan kunjungan ke berbagai bendungan seperti bendungan Jatigede, bendungan Jatiluhur atau bendungan lain baik yang eksisting maupun yang on going,” ungkap Basuki.


Penandatanganan dilakukan oleh Dodi Setiawan dari PT Brantas Adipraya, Ketut Suwarbawa dari PT Wijaya Karya dan perwakilan dari PT Hutama Karya dengan PPK Prasarana Konservasi Sumber Daya Air (PPK-PKSDA) Iskandar.  Paket I  oleh PT PT Brantas Adipraya JO PT Pelita Nusa Perkasa akan mengerjakan tubuh bendungan dan Saddle Dam. Paket II oleh PT Wijaya Karya akan mengerjakan terowongan pengelak dan waterway, dan Paket III oleh Hutama Karya JO PT Perapen akan mengerjakan bangunan pelimpah (spillway).

06 Maret 2015 Selengkapnya

Raker Ditjen SDA Wadah Komunikasi dan Koordinasi
Raker Ditjen SDA Wadah Komunikasi dan Koordinasi

Adanya berbagai perubahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan SDM ke arah yang lebih baik lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Rapat Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (050315).

“Perubahan struktur juga tidak dapat kita hindari dan bukan hanya di Direktorat Jenderal SDA saja tapi juga di semua direktorat jenderal yang ada di Kementerian PUPR. Maka semua program dan kegiatan harus lebih baik lagi baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaan. Kita dapat mengevaluasi dari progres fisik dan keuangan tahun 2014, dimana progres fisik 95% dan keuangan 93%, diharapkan tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan,” lanjut Mudjiadi.

Mengenai sumber daya manusia, Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa sesuai dengan motto bertindak tepat, bekerja keras dan bergerak cepat, ditambah lagi dengan berani, kuat dan berjiwa seni, diharapkan SDM Direktorat Jenderal Sumber Daya Air lebih profesional dan kreatif dalam meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal SDA, diantaranya masalah penggantian lahan kawasan hutan, pembebasan lahan dan permasalahan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Widiarto, Direktur Bina Program, Ditjen SDA, mengatakan bahwa tahun 2015 ada 7 bendungan yang akan dilakukan impounding (pengisian air pada bendungan) yaitu bendungan Payaseunara (Kota Sabang, Prov. NAD), bendungan Rajui (Kab. Pidie. Prov. NAD), bendungan Jatigede (Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat), bendungan Bajulmati (Banyuwangi, Prov. Jawa Timur), bendungan Nipah (Kab. Sampang, Prov. Jatim), bendungan Titab (Kab. Buleleng, Prov. Bali) dan bendungan Marangkayu (Kab. Kukar, Prov. Kaltim).

Untuk program irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha di beberapa wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku dan Papua.

Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, mengingatkan agar rapat kerja ini dapat dijadikan wadah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik bagi permasalahan yang ada di lapangan. “Semua program Direktorat Jenderal SDA kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi semua target yang ada dalam nawacita pemerintahan saat ini yaitu membangun kedaulatan pangan melalui irigasi, rawa, air baku dan air tanah dan pembangunan waduk sebagai sumber air irigasi,”kata Mudjiadi

Acara ini turut dihadiri oleh para eselon II, III, IV, BBWS, BWS, Satker dan SNVT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 

05 Maret 2015 Selengkapnya

Pengelolaan SDA Merujuk Pada UU Pengairan
Pengelolaan SDA Merujuk Pada UU Pengairan

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga mengakibatkan UU No. 7 tahun 2004 sudah tidak diberlakukan dan kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

“Hal tersebut didasari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpendapat permohonan uji materi dapat diterima oleh MK karena peraturan pelaksanaan UU SDA tidak mengikuti penafsiran MK dalam uji materi pertama melalui putusan MK,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Basuki Hadimuljono, dalam temu wartawan, Jakarta, (26/2).

 

Selain itu, UU SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air, karena seharusnya negara secara tegas melakukan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan melakukan pengawasan.

 

Basuki mengatakan implikasi atas putusan MK tersebut adalah mengenai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri perihal turunan dari UU SDA tidak berlaku sehingga tidak memiliki dasar hukum.

 

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dalam menanggapi putusan MK sampai dengan April 2015 adalah membuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1974 dengan memperhatikan beberapa kondisi saat ini, yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur tentang Koordinasi (pasal 7) Pembinaan (Pasal 10) Pengusahaan (Pasal 11) Perlindungan (Pasal 13) Pembiayaan (Pasal 13), dan meminta fatwa hukum Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perjanjian kerja/perizinan yang sudah berjalan sebelum putusan MK dengan mempertimbangkan enam prinsip dasar pengelolaan SDA yang disyaratkan oleh MK.

 

“Enam prinsip tersebut diantaranya adalah kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak, dan pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat,” jelas Basuki.

 

Adapun pasal-pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA yang diuji oleh MK adalah Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 mengenai pengelolaan air dengan mempergunakan instrument pemberian hak guna air; Pasal 26, 29, 45, 46, 48, dan 49 tentang pendayagunaan SDA, termasuk pengusahaan air; Pasal 80 pembiayaan; dan Pasal 90, 91, dan 92 mengenai gugatan masyarakat dan organisasi.

26 Februari 2015 Selengkapnya

Penandatanganan Kontrak Bendungan Lolak
Penandatanganan Kontrak Bendungan Lolak

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi I melaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Lolak, di Jakarta, (24/2).


Proses desain Bendungan Lolak dilaksanakan tahun 2006, sedangkan untuk detail desain di laksanakan pada tahun 2009, dilanjutkan dengan sertifikasi desain pada 22 Januari 2015. Pembangunan Bendungan Lolak, sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan perihal Multi Year Contract.


Pembebasan lahan yang sudah dilakukan sampai Desember 2014 adalah 171,44 ha sudah terbayar 100 persen. Pelaksanaan pembangunan Bendungan Lolak akan diperkirakan selesai di tahun 2020. Dan akan dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP), dengan nilai pekerjaan konstruksi dan supervisi sebesar Rp 881 miliar.


Tujuan diadakan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan air baku di wilayah Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Bolaang, untuk mengairi lahan irigasi, dan manfaat Bendungan Lolak selain untuk pariwisata juga untuk dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.


“Pelaksanaan pembangunan Bendungan Lolak harus bisa selesai tepat waktu sesuai dengan ungkapan Presiden Jokowi perihal 3T, Tepat Waktu, Tepat Biaya, dan Tepat Guna , agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Hal yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pekerjaan harus mempunyai kompetensi dibidangnya khususnya infrastruktur sumber daya air,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi.


Acara penandatanganan kontrak turut dihadiri oleh, Direktur Sungai dan Pantai, Imam santoso, Direktur Bina Program, Widiarto, dan Para Pejabat dari PT. PP.

25 Februari 2015 Selengkapnya

Menteri PU PR Meresmian Situ II Jatinangor
Menteri PU PR Meresmian Situ II Jatinangor

Lebih dari 2 milar orang atau sekitar 30 persen penduduk dunia yang tersebar di 40 negara mengalami kekurangan air, khususnya di Asia dan Afrika. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) melaksanakan pembangunan, Situ II Jatinangor, di lingkungan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor.

“Tujuan dibangunnya Situ II Jatinangor ini adalah untuk mendukung konservasi pemerintah dan mengembangkan serta memanfaatkan kondisi alam dan sumber daya air yang ada. Selain itu akan berfungsi sebagai pengendali banjir, dan penyediaan air baku serta kepentingan pendidikan,” ujar Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono, pada peresmian Situ Jatinangor II, pada Selasa, (17/02), Jatinangor, Jawa Barat.

 

Volume tampungan Situ II Jatinangor adalah 35.000 m3 dengan luas area galian 2,6 ha dan luas tampungan di Elevasi +741,00 1,15 ha. Pelaksanaan pembangunan Situ II Jatinangor menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 dengan biaya sebesar Rp 6 miliar.

 

Situ II Jatinangor membendung aliran dari anak Sungai Cikeruh yang merupakan anakan sungai dari Sungai Citarum yang terlebih dahulu di tampung di Situ I ITB Jatinangor, dan selanjuta dialirkan ke Situ II ITB Jatinangor.

 

Diharapkan kegiatan terpadu pengendalian dan pengelolaan sumber daya air tidak berhenti sampai dengan dibangunnya Situ II Jatinangor, tetapi kegiatan yang sangat penting dan bersifat terus menerus adalah pada saat operasi dan pemeliharaan yang nantinya merupakan tanggung jawab kita bersama, melalui instansi terkait dan peran serta masyarakat dalam melaksnaakan konservasi di daerah hulu Situ (Daerah Aliran Sungai).

23 Februari 2015 Selengkapnya

Perbanyak Lahan Untuk Resapan Air
Perbanyak Lahan Untuk Resapan Air

Beberapa lokasi banjir yang ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat adalah DKI Jakarta dan sekitarnya, daerah Bale Endah di Bandung, Jawa Barat, lalu sungai Ciujung (kabupaten Serang, Banten), sungai Lamong (kabupaten Gresik, Jawa Timur, sungai Siak yang terletak di kota Pekanbarau, provinsi Riau, dan sungai Batang Serangan di kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, didampingi Direktur Sungai dan Pantai, Imam Santoso, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai CIliwung-Cisadane, T.Iskandar, dan Kepala Pusat Komunikasi Publik, Djoko Mursito, dalam acara jumpa pers tentang Pengaman Kawasan Rawan Daerah Banjir (13/2), di Media Centre Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR).

 

“Curah hujan tinggi yang tinggi, kapasitas drainase yang buruk, dan kurangnya daerah resapan air menjadi faktor utama penyebab banjir di Jakarta dan sekitarnya. Salah satu contohnya di Jakarta Utara yang curah hujannya paling tinggi, yaitu di Tanjung Priok yang mencapai 361 milimeter, dan Kodamar mencapai 367 milimeter,” ujar Mudjiadi.

 

Untuk titik lokasi banjir di DKI Jakarta pada 9 Februari 2015, lebih terpusat pada kota Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sementara itu, status pada tanggal 10 Februari 2015 menunjukkan bahwa kondisi genangan menyebar di beberapa titik lainnya ,dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, hingga ke Jakart Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

 

Direktorat Jenderal SDA melakukan beberapa upaya pengamanan kawasan rawan banjir di beberapa wilayah, salah satunya Jakarta dengan melakukan rehabilitasi Pompa Pluit Timur yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan melakukan penggantian pompa dengan kapasitas 15 m3 yang telah selesai dilaksanakan, melakukan normalisasi Kali Angke, Nomalisasi Kali Ciliwung, dan Lower Sunter Floodway.

 

Pompa pengendali banjir sebanyak 433 unit berada dalam kondisi baik, dengan kapasitas total 465,88 m3/dt. Ketersediaan pompa tersebut terdiri dari, 96 unit pompa di Jakarta Barat, 104 unit pompa di Jakarta Barat, 41 pompa di Jakarta Timur, 83 unit pompa di Jakarta Selatan, serta 102 unit pompa di Jakarta Utara.

 

Mudjiadi berharap dalam mengatasi banjir yang terjadi di beberapa wilayah baik di Jakarta maupun daerah lain, semua pihak harus berkoordinasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kab/kota dan masyarakat. Dan untuk kedepannya mulailah memperbanyak daerah resapan air sehingga kedepannya banjir dapat dikurangi secara maksimal

13 Februari 2015 Selengkapnya

Irigasi Faktor Utama Peningkatan Pangan Nasional
Irigasi Faktor Utama Peningkatan Pangan Nasional

Saat ini sudah ada 7 miliar penduduk dunia dan pada tahun 2045 jumlah itu akan meningkat menjadi 70 persen sehingga akan dibutuhkan peningkatan produksi pangan 70 persen. Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar tetapi jumlah penduduknya terus meningkat, maka sumber daya di Indonesia harus dikelola secara maksimal agar dapat mencukupi kebutuhan mendasar penduduknya. Untuk itu dalam rangka mendorong peningkatan produksi pangan nasional, dilakukan berbagai program seperti intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian dan rehabilitasi pertanian.

Khusus untuk program peningkatan pangan nasional yang berhubungan dengan tugas dan peran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah melakuka intensifikasi pertanian yaitu mengintensifkan pengolahan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian salah satunya adalah penyediaan irigasi yang handal. Dan ekstensifikasi pertanian yaitu memperluas lahan pertanian baru, antara lain membangun daerah irigasi baru dan membuka daerah rawa baru.

 

“Dalam mendukung peningkatan pangan nasional, sistem irigasi sangatlah penting. Sistem irigasi terdiri dari air, infrastruktur sumber daya air, manajemen irigasi, sumber daya manusia dan operasi dan pemeliharaan. Sistem irigasi merupakan tulang punggung dari kedaulatan pangan,” kata Adang Saf Ahmad, Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional, mewakili Menteri PUPR dalam acara Seminar Jakarta Food Security Summit, di Jakarta (130215).

 

Saat ini luas areal irigasi di Indonesia adalah 7.145.168 ha yang terdiri dari irigasi kewenangan pusat 2.376.521 ha (33%), irigasi kewenangan provinsi 1.105.475 ha (16%) dan irigasi kewenangan kab/kota 3.663.172 ha (51%). Kebijakan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan 2015-2019 yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah dengan membangun 65 waduk, rehabilitasi irigasi 3 juta ha, pembangunan irigasi baru 1 juta ha dan OP irigasi seluas 3.417.201 ha.

 

Beberapa wilayah di Indonesia mempunyai tingkat produktivitas irigasi dan potensi pengembangan irigasi yang berbeda, contohnya saja Jawa dimana untuk tingkat produktivitasnya tinggi namun potensinya rendah sedangkan Kalimantan untuk tingkat produktivitas irigasi rendah namun potensinya tinggi karena lahan yang ada di sana adalah rawa. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh JICA pada tahun 1993.

 

“Perbedaan tersebut dapat dijadikan acuan untuk melihat kembali, mana saja daerah yang harus dilakukan pembangunan irigasi baru dan mana daerah yang harus dilakukan operasi dan pemeliharaan irigasi. Untuk itu ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam mengembangkan irigasi seperti kepemilikan dan status tanah jelas, tidak ada sengketa tanah; ketersediaan petani dan petani penggarap; keterpaduan pengembangan dan pengelolaan antara jaringan utama (primer dan sekunder), tersier, penyiapan lahan berpengairan dan cetak sawah; intensifikasi; efisiensi penggunaan air irigasi dan pelaksanaan dan penjabaran undang-undang no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” lanjut Adang Saf Ahmad.

 

Dalam keterpaduan pengembangan dan pengelolaan irigasi, Kementerian PUPR berharap dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait karena ada beberapa lahan yang dikerjakan Kementerian PUPR, masyarakat dan Kementerian Pertanian, seperti untuk irigasi primer dan sekunder dilakukan oleh Kementerian PUPR, irigasi tersier dilakukan oleh masyarakat dan pengatur irigasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

 

Adang Saf Ahmad berharap agar koordinasi tersebut dapat memperjelas tugas dan peran dari pihak-pihak yang terkait dengan irigasi sehingga peningkatan pangan nasional dapat terwujud.

 

Acara seminar ini turut dihadiri oleh Jenderal Moeldoko, Panglima TNI, Sofyn Wanandi, Ketua Tim Ahli Wapres, Agus Purnomo, Mantan Staf Ahli Presiden Bidang Perubahan Iklim dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13 Februari 2015 Selengkapnya

Hidup Berdampingan Dengan Air
Hidup Berdampingan Dengan Air

Setiap tahun kota Jakarta dilanda banjir. Pemprov DKI Jakarta telah berupaya untuk mengatasi banjir namun itu tidaklah mudah karena membutuhkan bantuan dan koirdubasi dengan semua pihak termasuk masyarakat. Pada tahun 1600-an masalah banjir di sebabkan satu sungai yaitu sungai Ciliwung namun sekarang penyebabnya tidak hanya satu sungai tapi ada beberapa salah satunya kali Pesanggrahan. Hal tersebut juga didukung oleh pertambahan penduduk dan industri sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan air meningkat namun tidak selaras dengan pertumbuhan penduduk,lahan dan industri.

"Dari segi pemanfaatan lahan, Jakarta dari dulu sudah banyak cekungan air. Dengan bertambahnya penduduk akan mengakibatkan konflik pemanfaatan air. Dimana yang seharusnya tempat tinggal air namun menjadi tempat tinggal manudia," jelas Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Mudjiadi saat menghadiri acara Bincang Pagi di Metro TV, (11/2).

Senada dengan Mudjiadi, Rizal seorang sejarahwan mengatakan air sering dianggap sebagai musibah bukan anugerah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi kelebihan air pada musim hujan dan mengatasi kekurangan pada musim kemarau. Harusnya air disimpan bukan dibuang ke laut.

Terkait dengan hal tersebut ada tiga konsep filosofi banjir yaitu jauhkan air dari manusia seperti normalisasi, membuat tanggul. Yang kedua jauhkan manusia dari air, yang berarti jauhkan manusia dari lokasi yang seharusnya merupakan tempat tinggal air contohnya kampung pulo harus di relokasi. Yang terakhir adalah live harmony with water seperti yang tinggal di rumah panggung,walaupun banjir tapi tidak menjadi masalah.

Living harmony with water di Jakarta tentu berbeda dengan di daerah lain di Indonesia, di Jakarta living harmony with water yaitu dengan cara menjaga dan memelihara sungai, waduk. Sungai harusnya menjadi bagian dari yang kita pelihara, jangan menbuang sampah sembarangan.

Banjir ini adalah akibat meluapnya air dari sungai dan hal itu merupakan gejala alam tapi jika banjirnya di hutan tidak ada masalah. Saat ini yang harus dicegah adalah banjir jangan menjadi bencana karena sudah ada permukiman penduduk. Menghilangkan banjir itu tidak mungkin, jika hujannya besar tetap akan baniir tinggal bagaimana cara mengurangi dampak banjir tersebut.

"Sekarang ini dalam menanggulangi banjir lebih banyak dilakukan ke struktural karena daerah ini sudah berkembang, tempat yang seharusnya air sudah menjadi permukiman. Sekarang saja untuk normalisasi sungai, pengadaan lahannya sudah susah sekali. Pendekatan ke depan sudah berbeda bukan flood control lagi tapi flood management.

13 Februari 2015 Selengkapnya

Permasalahan Masih Seputar Pembebasan Lahan
Permasalahan Masih Seputar Pembebasan Lahan

Banjir kembali mengairi beberapa wilayah di ibukota Jakarta. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak genangan terjadi di beberapa wilayah Jakarta sejak Senin pagi (9/2). Malam harinya, Metro TV mengetengahkan isu ini yang dirilis melalui siaran langsung bertajuk Ibukota Kebanjiran, dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Mudjiadi, dan pengamat tata kota, Yayat Supriyatna.

Dalam dialog tersebut, Mudjiadi, Dirjen SDA, mengatakan bahwa kaitan dengan pengelolaan sungai dari hulu hingga hilir memang merupakan domain tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian PU Pera terus melakukan upaya struktur dan non struktur berkaitan dengan hal tersebut.

 

Yang menjadi Kendala saat ini dalam pembangunan struktur, sambung Mudjiadi, adalah kompleksitas masalah sosial, yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA, bisa mulai bekerja setelah masalah pembebasan lahan selesai.

 

Dijelaskan Mudjiadi kembali bahwa hingga saat ini kapasitas sungai yang melintas di Ibu kota masih belum dapat menampung secara masksimal, adalah karena masih adanya beberapa spot-spot pada aliran sungai yang belum dinormalisasi, karena masih terkendala pembebasan lahan.

 

Dirjen SDA menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi di dalam internal Kementerian PUPR berjalan baik, tidak ada tumpang tindih, sebagai contoh untuk pembangunan jalan inspeksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, pengerjaannya selalu satu paket koordinasi dengan kegiatan normalisasi sungai.

 

Yayat Supritana, pengamat tata kota, mengatakan bahwa saat ini banjir terpusat di beberapa titik ibukota, yakni di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Beberapa persoalan inti mengenai banjir di Jakarta, menurut Yayat, adalah persoalan drainase dan penurunan muka tanah.

 

Dikatakan Yayat, bahwa normalisasi sungai saja tidak cukup, perlu ada pembenahan sistem saluran air di Jakarta. Saat ini drainase-drainase di Jakarta masih berupa warisan sisa-sisa masa lalu.

 

Yayat Supriyatna kembali mengingatkan kepada masyarakat agar selalu belajar dan siaga dalam menghadapi bencana dan harus turut berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi bencana banjir.

 

10 Februari 2015 Selengkapnya

Optimis Indonesia Swasembada Pangan Kurang dari Tiga Tahun
Optimis Indonesia Swasembada Pangan Kurang dari Tiga Tahun

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, mengundang para petani pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Pemenang Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan tingkat Nasional 2014, untuk bersilaturahim bersama di Istana Negara (16/1). “Ini merupakan perwujudan janji saya waktu saya berpidato di Subang,” jelas Presiden RI yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir. Acara ini turut pula dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Di hadapan kurang lebih sebanyak 92 peserta yang hadir, Presiden yang kerap disapa Jokowi ini menyatakan bahwa pemerintah Jokowi-JK berkomitmen penuh pada kedaulatan pangan nasional. Diceritakannya, bahwa dirinya miris saat menghadiri pertemuan negara-negara ASEAN, dan salah satu pemimpin negara menyamapiakan kepada beliau, “kapan ingin membeli beras dari kami lagi?”. Hal ini tidak bisa lagi dilakukan, seluruh bangsa harus bahu membahu bekerja mewujudkan kedaulatan pangan nasional. “Semua komponen bangsa harus bersatu, bekerja di lapangan,” imbau Presiden, “bila bersatu dan bekerja, saya optimis kita bisa swasembada pangan kurang dari tiga tahun.” Dirinya membuka seluas-seluasnya masukan dan informasi dari seluruh masyarakat yang bekerja di bidang pertanian untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tercapainya surplus pangan nasional, melalui menteri-menteri di kabinetnya, antara lain Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 

Jokowi juga menyampaikan bahwa para petani tidak perlu lagi kuatir terjadi keterlambatan penyediaan pupuk dan benih. “Dulu sering terlambat karena pengadaannya melalui proses tender yang bisa memakan waktu 2-3 bulan. Saat ini tidak boleh lagi, dilakukan dengan penunjukan langsung. Yang penting pupuk dan benih cepat sampai langsung ke petani, supaya bisa cepat bekerja. Ini berkaitan dengan produktivitas,” jelas Jokowi. Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi –JK sangat mengapresiasi para peneliti di bidang pertanian untuk terus berinovasi menemukan temuan-temuan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas

 

Sementara itu, Menko Perekomian menyampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri PUPR terus berkeliling ke lapangan, ke daerah-daerah untuk melihat kekurangan apa yang perlu diperbaiki, potensi apa yang dapat digali, serta inovasi-inovasi apa di dalam bidang teknologi yang dapat didukung Pemerintah demi percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa dirinya berasal dari anak petani di Aceh, sehingga dia sangat dekat dengan dunia bertani. Pengalaman yang dimilikinya menjadi Komisaris di perusahaan bidang pertanian dan pengalamannya menimba ilmu di Amerika Serikat, mengajarkan dia bahwa dalam dunia pertanian, kunci untuk bisa menghasilkan produktivitas yang baik adalah bergantung pada seberapa seringnya pelaku pertanian menginjak langsung sawah, seberapa seringnya berada di lapangan. “Prdocutivity depends on feet,” jelas Sofyan Djalil.

 

Menteri PUPR dan Menko Perekonomian juga berpendapat sama, yakni bahwa dalam dunia pertanian, kita berhubungan dengan tanaman, yang adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. “Sehingga kepedulian dan rasa cinta juga menjadi faktor utama dalam proses pengelolaan pertanian.”
Basoeki Hadimoeljono menekankan bahwa ke depan tantangan dalam bidang petanian salah satunya adalah berbagai hal tentang irigasi. Ditekankan kembali oleh Menteri PUPR ini bahwa terwujudnya kedaulatan pangan bergantung pada beberapa aspek utama, yakni pupuk, benih, teknologi, air (irigasi), penyuluhan dan cinta.

19 Januari 2015 Selengkapnya

Diklat Bendungan Tingkatkan Kapasitas SDM
Diklat Bendungan Tingkatkan Kapasitas SDM

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan yang menyatakan bahwa seluruh komponen yang bekerja di proyek konstruksi, diwajibkan memiliki Sertfikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT).

“Pelaksanaan Bendungan bisa berhasil apabila dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan serta berintegritas,” ujar Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam acara pembukaan Diklat Bendungan, Bandung, (15/1).

 

Hal tersebut sesuai dengan salah satu agenda Nawacita yang mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik dan membangun kedaulatan pangan dan energi, merupakan tugas di Bidang Sumber Daya Air, yaitu membangun 49 bendungan (29 bendungan selesai).

 

Maksud pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis dan sikap yang dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan Inspeksi Bendungan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu membekali pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta OP dan inspeksi bendungan.

 

Diklat Bendungan ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Ditjen SDA, Inspektorat Jenderal, Ditjen Penataan Ruang dan Badan Usaha Milik Negara, dan dibagi menjadi 5 kelas. Tenaga pengajar Diklat Bendungan berasal dari Widyaiswara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan para pakar bendungan lainnya.

 

Mudjiadi mengatakan manfaatkan kesempatan mengikuti Diklat dengan baik, ikuti semua kegiatan Diklat dengan bobot praktek lebih besar dari teori, sehingga ketika Diklat selesai akan siap untuk mengimplementasikan semua pengetahuan di lapangan.

 

Beliau mengharapkan peningkatan kapasitas SDM Bendungan tidak hanya berhenti pada sisi kemampuan substansi saja, tetapi juga perlu adanya pengembangan kapasitas sikap sehingga hasil kerjanya akan berdampak baik pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

16 Januari 2015 Selengkapnya

Pengukuhan Pengurus Komite Eksekutif KNIBB Periode 2014 2016
Pengukuhan Pengurus Komite Eksekutif KNIBB Periode 2014 2016

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) merupakan organisasi profesi pertama yang mendapat lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Keanggotaan KNI-BB terdiri dari Anggota Kehormatan, Anggota Biasa / Perorangan, dan Anggota Badan.

Pada acara Pengukuhan Pengurus Komite Eksekutif KNI-BB di Jakarta, (13/1), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sebagai Ketua Pembina KNI-BB, Basoeki Hadimuljono mengatakan  bahwa program Kementerian PU-Pera sebagai bagian dari Kabinet Kerja 2014-2019 Jokowi-JK khususnya di bendungan besar yaitu membangun 49 bendungan 5 tahun ke depan. Untuk itu dibutuhkan para ahli bendungan besar, perencana, pelaksana dan pengawas baik dari segi teknik, bangunan permukaan, ataupun terowongan yang menjadi ciri khas bendungan besar.

“Pembangunan dan pengelolaan bendungan di Indonesia, perlu dilanjutkan terutama untuk tujuan penyediaan air irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penyediaan air baku untuk rumah tangga, perkotaan dan industri, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik tenaga air. Untuk itu saya berharap agar para pengurus yang baru dapat berperan aktif dalam memajukan pembangunan infrastruktur sumber daya air kedepannya,” lanjut Basoeki Hadimuljono.

Organisasi yang telah memiliki anggota sebanyak 1.478 orang akan mengemban tugas berat dalam mempersiapkan banyak tenaga ahli di bidang bendungan besar sejalan dengan besarnya target pembangunan pemerintah yang dipatok sebanyak 49 bendungan dalam 5 tahun. Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan pin emas oleh Ketua Umum KNI-BB, Hari Suprayogi kepada Menteri PU-Pera dan juga kepada alm. Bambang Kuswidodo sebagai apresiasi tertinggi yang diterima oleh ibu Bambang Kuswidodo.

Dalam acara tersebut 37 orang dikukuhkan sebagai  pengurus yang baru untuk periode 2014-2016, diantaranya yaitu  Hari Suprayogi sebagai Ketua Umum HATHI, Airlangga Mardjono sebagai Sekretaris Umum dan Desi Arryani sebagai Bendahara Umum

14 Januari 2015 Selengkapnya