© 2019 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

PU-Net
      

Berita SDA

Kumpulan Berita Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Empat Organisasi Profesi Mendukung Sumber Daya Air
Empat Organisasi Profesi Mendukung Sumber Daya Air

“Empat organisasi profesi ini mempunyai tujuan yang sama, sama-sama mendukung sumber daya air, dimana KNI-BB mengenai bendungan, KNI-ICID untuk kedaulatan pangan, MHI merupakan dasar dari semua kegiatan sumber daya air sedangkan HATHI mengelola SDA di dalam wilayah sungai tersebut. Untuk itu saya harapkan partisipasi setiap anggota dari beberapa organisasi profesi bidang sumber daya air tersebut dapat berperan dalam membangun infrastruktur sumber daya air,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono saat acara Silahturahmi empat organisasi profesi di Jakarta, (4/8). Kebersamaan 4 organisasi profesi yang mendukung sumber daya air perlu lebih ditingkatkan terutama pada saat mengatur kegiatan yang lebih permanen.

 

Basoeki menambahkan terkait dengan El nino, fenomena alam, ada 16 waduk utama dimana ada 2 waduk yang kering dan sisanya defisit dan normal. Defisit maksudnya adalah tinggi muka air sedikit dibawah tinggi rencana.

 

Senada dengan Basoeki, perwakilan dari asosiasi organisasi profesi sekaligus mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air periode 2012-2014, Moch.Hasan mengatakan kondisi sungai pada akhir Juni khususnya di Jawa seperti Bengawan Solo mengalami low flow tapi semua masih diatas rata-rata. Waduk-waduk besar rata-rata masih dalam kondisi aman dari Jatiluhur sampai Bili-Bili. Yang paling rawan adalah waduk-waduk kecil.

 

“Kita bisa menghemat air di waduk-waduk dengan pola kering sekali, menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Kementerian PUPR sudah merencanakan pembangunan 65 waduk, sehingga harus dipilih lokasi yang tepat dan dapat memberikan kontribusi layanan irigasi, karena irigasi memerlukan air yang banyak, kita harus bisa menggunakan air secara efisien agar di musim kering seperti sekarang ini masih tersedia kebutuhan akan air,” tambah Moch. Hasan.

 

Turut hadir Direktur Jenderal Sumber Daya Air, para pejabat Eselon II dan BWS/BBWS di lingkungan Ditjen SDA, dan semua pengurus dari empat organisasi profesi yaitu HATHI, KNI-BB, KNI-ICID, dan MHI.

02 September 2015 Selengkapnya

Kerjasama Antar Negara ASEAN Dalam Mengatasi Banjir
Kerjasama Antar Negara ASEAN Dalam Mengatasi Banjir

Kementerian pekerjaan umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan asean melaksanakan Workshop on Risks and Impacts on Flood from Extreme Events in Asean Countries, di Bali (5/8).


Kegiatan ini dilandaskan terutama pada terjadinya berbagai bencana, terutama banjir, selama 10 tahun terakhir ini di hampir seluruh negara-negara di wilayah asia tenggara. Di Indonesia, untuk tahun 2014 saja tlah terjadi bencana yang berdampak pada lebih dari 200 kabupaten, menghancurkan sekitar 7000 rumah, terlebih lagi berdampak negatif pada perekonomian negara.


Kejadian banjir di Indonesia terhitung terjadi sekitar 46% dari seluruh kejadian bencana di tahun 2014 di Indonesia, yakni 351 kejadian dari total 763 bencana. awal tahun ini saja, di ibukota negara Indonesia, Jakarta juga telah terjadi bencana banjir.

Untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapan masyarakat dalam meminimalisir dampak dari bencana, dibutuhkan tukar informasi antar negara yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam mengantisipasi perhitungan pada pra dan pasca bencana, adaptasi terhadap bencana, mitigasi bencana.

 

Workshop ke 15 ini merupakan kelanjutan dari hasil-hasil rekomendasi yang telah dicapai dalam pertemuan ke 14 yang berlangsung tahun lalu di Seam Reap, Cambodia, dalam kegiatan Asean Working Group on Water Resources Management.

02 September 2015 Selengkapnya

BBWS Ciliwung Cisadane Dukung Kerjasama Ditjen SDA dan K Water
BBWS Ciliwung Cisadane Dukung Kerjasama Ditjen SDA dan K Water

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water), salah satu BUMN Korea Selatan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya air. Kerjasama ini terdiri dari beberapa bidang yaitu fasilitas infrastruktur sumber daya air termasuk bendungan, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir, irigasi, keamanan air termasuk pasokan air dan kualitas air, teknik sumber daya air, pedoman, manual dan metode konstruksi, fasilitas informasi sumber daya air dan sistem operasi, konservasi air termasuk iklim air dan ekosistem serta tata air.

Salah satu hasil kerja (output) dari kerjasama ini adalah Pembangunan Ruang Pusat Pemantauan Bendungan dan Bangunan Pengendali Banjir (Control Operation Room) yang akan dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2016. Untuk itu akan dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa tempat oleh tim K-Water dan Direktorat Jenderal SDA.

Kunjungan lapangan yang pertama ke Situ Gintung dan Bendung Katulampa telah dilakukan untuk mengecek sistem monitoring dari masing-masing bendung dan SOP pengoperasian hingga pelaporan serta alat pengoperasiannya (050815). Kepala Balai Besar Ciliwung Cisadane, Iskandar mengatakan bahwa pada dasarnya BBWS akan mendampingi dan memfasilitasi tim K-Water dalam rangka mendukung kerjasama Direktorat Jenderal SDA dengan K-Water. Beliau berharap agar kerjasama ini dapat menghasilkan solusi dalam pengelolaan sumber daya air dan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air.

Lokasi kunjungan lapangan selanjutnya adalah Bendungan Jatiluhur, Bendungan Jatigede, Waduk Darma, Situ Patok/Waduk Malahayu, Bendungan Kedung Ombo, Bendungan Jatibarang, Bendungan Sutami/Karangkates dan Bendungan Wlingi. (datinSDA)

02 September 2015 Selengkapnya

Ditjen SDA Siap Hadapi Dampak El Nino
Ditjen SDA Siap Hadapi Dampak El Nino

El Nino adalah suatu gejala penyimpangan kondisi laut yang ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) di samudra Pasifik sekitar equator (equatorial pacific) khususnya di bagian tengah dan timur (sekitar pantai Peru). Karena lautan dan atmosfer adalah dua sistem yang saling terhubung, maka penyimpangan kondisi laut ini menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kondisi atmosfer yang pada akhirnya berakibat pada terjadinya penyimpangan iklim. (Supari,(www.bmkg.go.id).
Fenomena El-Nino bukanlah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Proses perubahan suhu permukaaan laut yang biasanya dingin kemudian menghangat bisa memakan waktu dalam hitungan minggu hingga bulan. Karena itu pengamatan suhu permukaan laut juga bisa bermanfaat dalam pembuatan prediksi atau prakiraan akan terjadinya El-Nino.

Dampak El- Nino di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 1997 terjadi bencana kekeringan yang luas. Pada tahun itu, kasus kebakaran hutan di Indonesia menjadi perhatian internasional karena asapnya menyebar ke negara-negara tetangga. Kebakaran hutan yang melanda banyak kawasan di Pulau Sumatera dan Kalimantan saat itu, memang bukan disebabkan oleh fenomena El-Nino secara langsung. Namun kondisi udara kering dan sedikitnya curah hujan telah membuat api menjadi mudah berkobar dan merambat dan juga sulit dikendalikan. Di sisi lain, kekeringan dan kemarau panjang juga menyebabkan banyak wilayah sentra pertanian mengalami gagal panen karena distribusi curah hujan yang tidak memenuhi kebutuhan tanaman.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mengantisipasi dampak El Nino di musim kemarau ini terhadap ketersediaan air dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal ini diperkuat dengan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa musim kemarau akan berakhir pada Desember 2015, maka 16 waduk dapat memenuhi kebutuhan air irigasi untuk Masa Tanam I (Oktober 2015 s.d Januari 2016). Diinformasikan lebih lanjut bahwa, total luas sawah beririgasi yang bersumber dari waduk dan non waduk adalah 7.145.168 Ha.
Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan dari sisi Kemen.PUPR dilihat dari dua hal, bila bersumber dari waduk ,maka upaya antisipasi kekeringan di waduk dengan cara pemantauan intensif terhadap ketersediaan air di waduk dan peninjauan kembali alokasi air, pengaturan pembagian dan pemberian air dan dengan status waduk utama dibawah elevasi rencana, diterapkan pola operasi waduk dengan mempertimbangkan pola rencana dan tata tanam cukup untuk sampai dengan musim tanam I mulai bulan Oktober 2015

Bila bersumber dari non-waduk diantaranya, identifikasi dan pemanfaatan debit sungai yang ada serta sumber –sumber air lainnya dan peninjauan kembali alokasi air, pengaturan dan pembagian pemberian air mengacu pada hasil kesepakatan Komisi Irigasi.

Solusi teknis lainnya yang dilakukan Ditjen SDA dalam meminimalisir dampak kekeringan, antara lain dengan melakukan pengelolaan air dan pemberdayaan kepada para petani dalam bentuk meminimalisir kebocoran air di sepanjang jaringan irigasi, efisiensi penggunaan air melalui sistem pergiliran dalam penggunaan air dan teknologi irigasi hemat air.

“Penyuluhan terhadap petani pemakai air (P3A, GP3A, IP3A) untuk menjelaskan bagaimana memanfaatkan air secara efisien dan efektif melalui Gerakan Hemat Air dan meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, juga bagian dari solusi non-teknis yang dilakukan Ditjen SDA,” jelas Mudjiadi ketika melakukan kunjungan lapangan di Kedung Ombo.

02 September 2015 Selengkapnya

DWP Kementerian PUPR Berikan Beasiswa
DWP Kementerian PUPR Berikan Beasiswa

Dharma Wanita Persatuan (Kementerian) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dana bantuan pendidikan kepada para putra putri karyawan Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah diseleksi dari tiga satminkal, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya.

“Beasiswa yang diberikan kepada putra putri ini dipilih melalui seleksi yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan DWP Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Ikke Mudjiadi.

Diharapkan beasiswa Super Semar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh putra dan putri yang menerima.

02 September 2015 Selengkapnya

Pelantikan Pejabat Eselon IV Ditjen SDA
Pelantikan Pejabat Eselon IV Ditjen SDA

Pembangunan infrastruktur akan mencerminkan pembangunan suatu bangsa ke depannya, karena infrastruktur dibangun oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ingin mewujudkan amanat Nawacita dalam hal mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Agenda prioritas cita tersebut meliputi peningkatan ketahanan air, peningkatan kedaulatan pangan, peningkatan kedaulatan energi, melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

”Untuk mengatasi hal-hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten dibidangnya,” jelas Mudjiadi, pada Pelantikan Pejabat Eselon IV, Jakarta(10/8).

Pelantikan pejabat adalah suatu hal biasa yang terus dilakukan dalam rangka kelengkapan, penyegaran dan regenerasi suatu organisasi. Namun, hal biasa tersebut harus melalui proses yang tidak biasa. Mudjiadi mengatakan bahwa kita harus memperhatikan tantangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang semakin besar di masa mendatang dan kriteria seleksi jabatan Pengawas akan semakin banyak.

"Percepatan pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu tugas utama yang harus segera terlaksana dilapangan, harus menyamakan visi dan misi dan menyatukan hati sehingga pekerjaan yang ada dapat selesai tepat waktu," ujar Basuki Hadimuljono saat memberikan arahan kepada pejabat Eselon IV yang baru dilantik.

Diharapkan kedepannya para pejabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik, ikhlas dan sesuai dengan prosedur yang ada di lapangan. Adapun jumlah pejabat eselon IV yang dilantik berjumlah 285 pejabat dan yang dilantik adalah Amrizal, ST, MM sebagai Kepala Sub. Bidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur di Bidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku, Budi Prasetyo, ST sebagai Kepala Seksi Program dan Evaluasi di Balai Bendungan, Yulianus Manuel Mambrasar, S. St, M. Si sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Papua, Titi Kartika Sari, SH, M. Kn sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum di bagian hukum dan Komunikasi Publik, dan Nina Handajani, ST, MT sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II serta Budi Prasetyo, ST sebagai Kepala Seksi Program dan Evaluasi di Balai Bendungan.

Turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono, dan para Direktur dan undangan dari beberapa Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai Ditjen SDA.

02 September 2015 Selengkapnya

Penanganan Sedimentasi Di Waduk Muara
Penanganan Sedimentasi Di Waduk Muara

Kebutuhan akan sumber daya air dirasakan meningkat, karena terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk dan industri. Khusus di provinsi bali yang pertumbuhan industri pariwisatanya meningkat tajam karena merupakan tujuan utama pariwisata dunia, sumber daya air sangat penting terutama di wilayah Bali Selatan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Waduk Muara yang terletak di muara Tukad Badung, tepat di hilir Jembatan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar, bagi penyediaan air baku untuk air bersih. 

“Pembangunan Waduk Muara selesai pada tahun 1995/1996 dan telah dimanfaatkan untuk mensuplai air bersih di kawasan Nusa Dua dan Kuta sebesar 300/lt/dt yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Badung,” ujar Mudjiadi ketika melakukan kunjungan lapangan, Denpasar, (5/8).

Tujuan dibangunnya Waduk Muara adalah untuk memanfaatkan sumber daya air dalam pemenuhan air baku, dan upaya pengembangannya untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan air bersih, menampung limpasan air hujan dari daerah pengaliran kedua sungai yang terbuang ke laut setiap waktu sebagai pengendali banjir, dan mendorong peningkatan pariwisata lingkunga.

Mudjiadi mengatakan permasalahan yang dihadapi oleh Waduk Muara saat ini adalah permasalahan sedimentasi dan sampah karena letak Waduk Muara yang berada di badan sungai yaitu di bagian muara Tukad Badung, Waduk Muara Nusa Dua.

Untuk itu Balai Wilayah Sungai Bali Penida melakukan beberapa penanganan seperti mengoptimalkan kemampuan operasi Waduk Muara Nusa Dua dengan melakukan normalisasi tampungan waduk, optimalisasi kantong lumpur yang dilengkapi dengan pintu pembilas, dan perbaikan rip-rap tubuh bendungan.

02 September 2015 Selengkapnya

WATER FOOTPRINT, POLA PIKIR BARU UNTUK MENGHARGAI ARTI AIR
WATER FOOTPRINT, POLA PIKIR BARU UNTUK MENGHARGAI ARTI AIR

Air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup. Tanpa disadari air yang kita gunakan dalam sehari bisa mencapai ratusan liter, dimulai dari air yang digunakan untuk mandi, mencuci dan juga makanan yang dibeli seperti daging yang mengandung banyak air. Semakin menipisnya persediaan air, membuat sebagian orang berpikir bagaimana caranya agar anak cucu kita masih bisa menikmatinya di kemudian hari.

 

Saat ini masyarakat masih berpikir bahwa air itu dengan mudah di dapat dan gratis. Bila tidak ada teknologi dan investasi baru, peningkatan kebutuhan air untuk pertanian tidak daat dipenuhi, akibatnya peningkatan produksi pangan tidak bisa dilakukan. Saat ini sektor pertanian menggunakan air paling banyak.

 

Terkait dengan hal tersebut, mengharuskan kita untuk mulai memikirkan cara bagaimana usaha menghemat air. Munculnya konsep air virtual berawal dari pemikiran seperti itu. Konsep air virtual pertama kali dicetuskan oleh Tony Allan dari University of London pada awal tahun 90’an.

 

Air nyata/absolut(virtual water) dapat didefinisikan sebagai pengukuran jumlah air yang digunakan dalam proses produksi dari suatu suatu komoditi hasil produksi pertanian ataupun industri. Sedangkan konsep air virtual memungkinkan untuk membuat analisa pengaruh pola konsumsi pada penggunaan air. Analisa tersebut menghasilkan apa yang dikenal dengan istilah air tapak (water footprint) suatu negara.

 

Water footprint atau biasa disebut tapak air merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur jumlah air yang dipergunakan oleh seseorang, suatu komunitas dan bisnis tertentu atapun yang digunakan oleh seseorang untuk menghasilkan suatu produk barang ataupun jasa. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Prof.A.Y Hoekstra di tahun 2002. Konsep ini meliputi dimensi waktu dan ruang yang berkaitan  dengan kapan dan dimana air itu digunakan. Water footprint saat ini telah berkembang menjadi alat analisis yang digunakan untuk mengarahkan perumusan kebijakan ke arah isu-isu mengenai keamanan air dan penggunaan air yang berkelanjutan dimana dapat membantu memahami bagaimana cara mencapai keberlanjutan dan pemerataan dalam penggunaan sumber daya air.

 

Diharapkan dengan berkembangnya konsep ini, pemerataan penggunaan sumber daya air dapat terjadi dan masalah kelangkaan air dapat teratasi.

02 September 2015 Selengkapnya

Kondisi Waduk Kedungombo Masih Aman
Kondisi Waduk Kedungombo Masih Aman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), memastikan stok air di sejumlah waduk dalam kondisi aman. Dari 91 waduk, hanya 15 waduk yang defisit atau ketinggian airnya kurang dari yang direncanakan. Demikian pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengunjungi Waduk Kedungombo, Purwodadi, Jawa Tengah (11/8/2015).

“Kondisi waduk Kedungombo yang ketinggian airnya mencapai 86,6 m. Ini lebih tinggi dari perencanaan 83 m. Stok air Kedungombo saat ini sekitar 600 juta m3. cukup untuk musim tanam (MT) 1, bulan September - Oktober," jelas Basuki, seraya menyebutkan kondisi kritis Kedungombo pernah terjadi di tahun 2003 dengan ketinggian air 73 m.

Waduk Kedungombo dibangun untuk mengairi sekitar 61.000 hektar sawah di daerah Purwodadi dan sekitarnya. Saat ini, irigasi yang masuk dalam sistem Kedungombo, misalnya Bendung Klambu yang mengairi sekitrar 37.451 hektar sawah masih beroperasi normal. Masalah yang muncul adalah lahan yang berada di luar sistem Kedungombo, yaitu Bendung Dumpil yang menampung air dari sungai Lusi.

Untuk itu, menurut Basuki, perlu dibangun reservoir yaitu Embung Coyo dan Embung Tirto di daerah Sungai Lusi dan membangun juga long storage di sekitar Bendung Dumpil dengan kapasitas sekitar 500.000 m3. “Saya berharap tahun ini sudah di sosialisasikan kepada warga tentang pembangunan embung-embung itu dan pada tahun 2016 mulai dilakukan pembebasan lahan. Tanpa reservoir tersebut tidak bisa melakukan apa –apa untuk mengatasi kekeringan. Untuk itu saya ingin mengingatkan agar masyarakat pandai memanfaatkan air. Pola tanam harus sesuai dengan kondisi air. Pada saat musim kering pilihlah pola tanam yang hemat air dan jangan lupa untuk melakukan perbaikan irigasi dan pengerukan lumpur di saluran-saluran irigasi ,” ujar Basuki.

Selain mengunjungi Kedungombo, dalam kunjungan ke Jawa Tengah ini, Basuki menyempatkan meninjau Waduk Logung di Kudus, salah satu dari 13 waduk yang dibangun di tahun 2015 ini. Waduk Logung dirancang untuk pengairan daerah utara Jawa. "Saat ini baru 5% progresnya. diharapkan tahun 2018 sudah berfungsi," jelas Basuki.

Dari pemantauan Kementerian PUPR, terhadap wilayah kekeringan sejak Mei 2015 sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Wilayah tersebut adalah Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, NTB, dan NTT.

Mengenai usulan dari Ketua BNPB untuk membuat hujan buatan. "Saya mengusulkan agar hujan buatan tersebut diarahkan dekat waduk, supaya airnya bisa ditampung di waduk," tegas Basuki. "Indonesia punya dua musim. Kalo hujan, air berlimpah. di musim kemarau, kering air. Nah kita harus pandai menampung air di musim penghujan." tambahnya.

Dalam catatan BNPB, kekeringan telah melanda 12 provinsi, 77 kabupaten atau kota dan 526 kecamatan. Hingga Juli 2015, sekitar 111.000 hektar sawah mengalami kekeringan.

02 September 2015 Selengkapnya

HUT ke 70 Tahun Indonesia Merdeka : Gelorakan Semangat Ayo Kerja
HUT ke 70 Tahun Indonesia Merdeka : Gelorakan Semangat Ayo Kerja

Sudah 70 tahun negara kita tercinta, Indonesia, merdeka. Peringatan ke-70 tahun Indonesia Merdeka dirayakan pula di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan diisi berbagai acara menarik. Pagi ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama ratusan pegawai Kementerian PUPR melakukan senam pagi bersama di Lapangan Kementerian PUPR, Jakarta (14/8). Menteri PUPR mengajak segenap pegawai PUPR untuk mencintai Indonesia dan mencanangkan semangat “Ayo Kerja” yang juga merupakan tema peringatan HUT RI tahun ini.

Setelah senam pagi bersama selesai, telah disediakan berbagai hidangan menarik dan lezat sebagai sarapan untuk seluruh pegawai yang dihibur serangkaian acara yakni final pertandingan olahraga Gateball, lomba joget, lomba tarik tambang, lawak oleh Cak Lontong serta hiburan musik dan nyanyi oleh penyanyi dangdut kawakan, Ikke Nurjanah. 

02 September 2015 Selengkapnya

Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan 2015 dan Persiapan Tahun 2016: Harus Taati Rencana Pola Tanam
Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan 2015 dan Persiapan Tahun 2016: Harus Taati Rencana Pola Tanam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang berwenang dalam melaksanakan mitigasi terhadap bencana kekeringan nasional, antara lain Kementerian Pertanian, Tentara Nasional Indonesia, para kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas Pertanian, para Kepala BBWS/BWS.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono menyampaikan bahwa sangat diperlukan kondisi ketersediaan air melalui waduk untuk mengairi sawah.  Hal ini penting sekali untuk dilaksanakan karena kondisi bencana kekeringan jauh lebih berbahaya dari pada kondisi bencana banjir.

Dari total lahan irigasi seluas 7,1 juta hektar, tidak lebih dari 1 juta hektar yang baru terairi melalui waduk.  Kondisi ini juga menunjukkan bahwa lahan pertanian yang telah terairi air dari waduk sangat dijamin untuk terhindar dari bencana kekeringan, namun hal itu tentu tidak terjadi pada sawah yang belum terairi atau bahkan pada sawah tadah hujan.

Diingatkan Menteri PUPR bahwa sangat penting bagi petani dan kita semua untuk memperhatikan Rencana Pola Tanam yang telah disepakati olejPanitiaIrigasi. “Tanpa adanya ketaatan pada Rencana PolaTanam, mustahil pertanian kita bisa selamat dari kekeringan”, jelas Menteri PUPR.

Saat ini akibat musim kemarau dan El Nino, sudah ada sekitar 215.505 hektar sawah yang mengalami kekeringan, sedang dan tinggi. 

Basuki menjelaskan, musim kemarau tahun ini memang mengancam banyak lahan pertanian, tapi masih bisa aman tanam sampai September. Kementerian PUPR telah monitoring waduk dan akan mengusahakan irigasi sawah yang bersumber dari waduk lancar. “Kami yang bertanggung jawab mengelola bendungan. Kami yang  monitoring hasil waduk dan bendungan bisa aman sampai musim tanam ini. Sampai September aman. Belum ada bencana kekeringan tapi yang ada hanya kemarau," jelas Basuki Hadimoeljono.

Dalam Rakor ini, dilaksanakan juga diskusi desk per provinsi di mana masing-masing institusi yang berwenang membahas mitigasi kekeringan yang akan dilaksanakan tahun ini dan rencana tahun depan dengan saling mensinkronkan data, untuk secara tepat menghitung total kebutuhan biaya bukan total keinginan biaya, dengan sangat spesifik kasus per kasus, lokasi per lokasi

02 September 2015 Selengkapnya

Optimis Target Pembangunan Infrastruktur PUPR 93 persen Akhir Desember 2015
Optimis Target Pembangunan Infrastruktur PUPR 93 persen Akhir Desember 2015

“Tema nasional peringatan kemerdekaan ke-70 adalah “Ayo Kerja”. Tema tersebut sangat tepat bagi kita yang saat ini sedang berjuang mengejar ketertinggalan dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik sehingga menjadikan Indonesia lebih makmur, aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera dalam kerangka NKRI,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono, saat upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-70, di Jakarta (170815).

Basuki mengatakan bahwa memasuki 70 tahun usia kemerdekaan Repubik Indonesia, kita patut bersyukur atas kiprah Kementerian PUPR yang telah dapat dirasakan dampak dan manfaatnya secara nyata terutama saat menghadapi peningkatan kebutuhan layanan, khusus di bidang sumber daya air contohnya adalah Bendungan Raknamo, Bendungan Kreuto, dan kita harus mengawal terus semua proyek tersebut agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

“Penanganan kekeringan berjalan relatif baik melalui pengaturan sistem tata air dan sistem tanam, penyediaan ratusan pompa air untuk membantu suplai air, penyediaan susmur-sumur dalam dengan pompa, penanganan kebocoran pada sistem irigasi dan suplai air bersih melalui mobil tanki dan hidran umum. Selain itu kita juga sedang mempercepat pembangunan 13 bendungan di 10 provinsi,” lanjut Basuki Hadimoeljono.

Tahun 2015 Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang besar yaitu Rp 118,5 triliun, maka realisasi fisik dan penyerapan anggaran Kementerian PUPR menjadi sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Penyerapan anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2015 hingga akhir Agustus 2015 ditargetkan mencapai 30%. Dengan sisa waktu tersebut, kita harus optimis dengan target pembangunan infrastruktur PUPR sebesar 93% masa akhir Desember 2015 dapat kita capai bersama melalui komitmen kerja yang tinggi, antara lain melalui langkah optimasi sistem kerja 7 hari dalam seminggu dengan 2 shift per hari,” ungkap Menteri PUPR.

Beliau mengucapkan selamat kepada para penerima tanda jasa sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa, karya dan pengabdiannya selama ini. “Saya berharap semangat dan ahkikat perjuangan para pahlawan terus dilaksanakan melalui pengabdian dalam membangun infrastruktur PUPR,” imbuh Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono.

02 September 2015 Selengkapnya